Xcloud.id

Author: Voi.id

  • Pengguna Rokok Elektrik di Filipina Bakal Ditangkap Polisi

    Pengguna Rokok Elektrik di Filipina Bakal Ditangkap Polisi

    MANILA – Penegak hukum Filipina bakal menangkap orang yang menggunakan dan mengimpor rokok elektrik. Itu merupakan perintah dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Selasa, 19 November.

    Kebijakan ini diambil setelah sejumlah negara melarang hal yang sama. Larangan penggunaan rokok elektrik ini muncul karena banyak kasus kematian dan kecanduan akibatnya.

    Dilansir dari Antara, Rabu 20 November, Duterte mengumumkan kebijakan itu dalam jumpa pers berkaitan dengan laporan Departemen Kesehatan tentang kasus cedera paru-paru terkait penggunaan rokok elektrik di negara itu.

    “Saya akan melarangnya. Penggunaan dan impor. Anda tahu kenapa? Karena ini beracun dan pemerintah punya kekuasaan untuk mengeluarkan langkah-langkah melindungi kesehatan masyarakat dan kepentingan publik,” kata Duterte yang juga melarang orang merokok di tempat umum. 

    Duterte pernah menjadi perokok berat dan berhenti setelah didiagnosa menderita penyakit yang dapat menyebabkan penyumbatan dalam jaringan darah.

    Berbagai kalangan menilai, larangan tersebut dapat menghalangi rencana perluasan bisnis oleh perusahaan-perusahaan pembuat rokok elektrik seperti Juul Labs, yang sudah meluncurkan produk-produknya di pasar-pasar internasional, termasuk Fiilipina. 

    Melansir berbagai sumber, rokok elektrik memiliki banyak bahaya. Meski tak mengandung tembakau, penelitian menyatakan rokok elektrik memiliki kandungan nikotin yang lebih banyak. Berikut kami lampirkan sejumlah bahaya bagi rokok elektrik

    Merusak jantung

    Kandungan nikotin yang tinggi di rokok elektrik dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti orang yang merokok tembakau, yakni merusak kesehatan jantung. 

    Menurut Michael Fiore, MD, direktur pusat penelitian tembakau di University of Wisconsin di Madison, nikotin dapat membuat jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini berpotensi menyebabkan tekanan darah tinggi.

    Dalam jurnal American Stroke Associations International Stroke diungkapkan, orang yang menggunakan rokok elektrik memiliki risiko 59 persen terhadap serangan jantung dan 40 persen lebih tinggi akan risiko penyakit jantung.

    Merusak mata dan saluran pernapasan

    Dalam studi pada 2015 oleh para peniliti di Portland State University mengungkapkan, proses pemanasan glikol propylene dan gluserol (dua bahan umum pada liquid rokok elektrik) dapat mengakibatkan pelepasan formaldehida.

    Menurut American Cancer Society, formaldehida yang terdapat dalam rokok elektrik dapat mengiritasi mata, tenggorokan, dan hidung. Nikotin yang ditemukan di rokok elektrik juga dapat menyebabkan mual, pusing, dan muntah, terutama pada pengguna baru. 

    Rokok elektrik juga meningkatkan risiko peradangan pada paru-paru dan mengurangi kemampuan jaringan pelindung untuk melindungi organ. Rokok elektrik ini juga dapat menyebabkan munculnya penyakit bronkiolitis obliterans, atau paru-paru popcorn.

    Menyebabkan ketagihan

    Melansir The Healthy, nikotin dalam rokok elektrik juga menyebabkan pelepasan dopamin ke seluruh tubuh dan bikin kecanduan, sehingga mengakibatkan efek ketergantungan.

  • Pemecatan Pochettino dan Berkah Tersamar Fans United

    Pemecatan Pochettino dan Berkah Tersamar Fans United

    LONDON – Mauricio Pochettino baru saja dipecat Tottenham Hotspur. Para penggemar Manchester United langsung mendesak petinggi klub untuk mendatangkan pelatih asal Argentina ke Old Trafford. 

    Meskipun kabar bakal berakhirnya karier kepelatihan Pochettino bersama Spurs muncul sejak Senin, 18 November malam, dunia sepak bola tertegun ketika kepergian Pochettino benar-benar diumumkan melalui pernyataan resmi klub 24 jam kemudian.

    CEO klub Daniel Levy mengatakan pada Selasa malam, mereka sangat berat mengambil keputusan itu. Tapi jika akhirnya keputusan diambil, tidak dengan tergesa-gesa.

    “Hasil domestik yang disesalkan di akhir musim lalu dan awal musim ini sangat mengecewakan. Adalah tanggung jawab Dewan untuk membuat keputusan sulit – di mana ini dibuat lebih mengingat banyaknya momen kenangan yang kami miliki dengan Mauricio dan staf pelatihnya – tetapi kami melakukannya demi kepentingan terbaik Klub,” kata Levy dalam pernyataan resmi klub.

    Club statement

    — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

    Bukan cuma Pochettino. Para asisten pelatih seperti Jesus Perez, Miguel D’Agostino, dan Antoni Jimenez juga ikut angkat koper dari London. Situasi ini membuat mantan pemain Liverpool Jamie Carragher bereaksi dengan mengatakan; ‘(Spurs melakukan sesuatu yang) tidak pada tempatnya’.

    “Sangat mengagetkan. Pekerjaan yang dia (Pochettino) lakukan sangat ajaib, kita layak melihatnya paling tidak hingga akhir musim ini. Saya terkejut dengan pemecatan ini. Ketika saya mendengar berita, saya pikir ini hasil dari kesepakatan bersama. Tapi faktanya dia dipecat, sungguh aneh dan sedikit di luar kebiasaan mengingat pekerjaan yang sudah dilakukannya,” kata Carragher. Melansir Sky Sports, Rabu, 20 November.

    Pochettino membawa Spurs ke posisi empat besar selama empat musim berturut-turut sejak memimpin klub. Di Liga Champions musim 2018/19, Spurs membuat keajaiban ketika mengalahkan Manchester City dan Ajax di babak knockout. Sayangnya, di partai puncak mereka harus mengakui kehebatan Liverpool yang menang 2-0.

    Namun, penampilan domestik Spurs sangat payah hampir di sekujur tahun 2019. Sejak menang 3-1 dari Leicester pada Februari, mereka hanya menang enam kali dari 24 pertandingan. Saat ini, Harry Kane dkk bahkan ada di posisi 14 klasemen sementara Liga Inggris dan disingkirkan tim League Two Colchester dari Carabao Cup.

    Berstatus free agent, Pochettino kini diminati penggemar United. Mereka ingin sang pelatih mengambil alih kepemimpinan dari Ole Gunnar Solskjaer. Mantan bos Espanyol dan Southampton ini sesungguhnya sudah sejak lama dikaitkan dengan Setan Merah dan diperkirakan bakal menjadi target United lagi pada Maret mendatang.

    Sementara Solskjaer, dari 12 pertandingan Liga Premier yang dimainkan hanya mampu memberi empat kemenangan buat United. Selisih sembilan poin dari Manchester City yang berada di urutan keempat atau slot terakhir menuju Liga Champions musim depan.

    Keberanian United untuk memecat Solskjaer dan menunjuk Pochettino memang masih harus kita tunggu. Tapi pastinya di kubu Spurs, mantan bos United Jose Mourinho justru disebut-sebut bakal menggantikan Pochettino.

  • Sepuluh Menit Jaga Gawang Membuat Kyle Walker Tobat Olok-Olok Kiper City

    Sepuluh Menit Jaga Gawang Membuat Kyle Walker Tobat Olok-Olok Kiper City

    MILAN – Bek sayap Manchester City, Kyle Walker mengisi posisi penjaga gawang di akhir laga melawan Atalanta. Sepuluh menit di bawah mistar membuat Walker sadar, menjaga gawang adalah tugas berat, dan tak seharusnya ia mengolok-olok penjaga gawang.

    Laga yang dihelat di San Siro, Milan berjalan ketat. Skor sama kuat 1-1 berlangsung hingga akhir laga. Namun, kejadian menarik justru terjadi di menit 81 ketika Claudio Bravo diganjar kartu merah karena tekel kerasnya menggagalkan peluang krusial penyerang Atalanta Papu Gomez.

    Hal menarik diungkap Walker usai laga. Dalam wawancara, ia mengaku kerap mengolok-olok kiper di timnya saat latihan. Namun, berdiri selama kurang lebih sepuluh menit di bawah mistar membuatnya sadar, tugas menjadi kiper adalah hal yang berat.

    “Terkadang saya mengolok-olok kiper dalam latihan ketika saya menendang (tendangan bebas) dan meminta (kiper) untuk menangkap dengan satu tangkapan. Tapi, nyatanya memang sulit,” Walker berkelakar menjawab tangkapan bola yang lepas saat mengantisipasi tendangan bebas pemain Atalanta.

    Namun, tangkapan itu tetap tercatat sebagai penyelamatan Walker di sepuluh menit aksinya. Selain penyelamatan tendangan bebas, Walker juga melakukan penyelamatan lain saat memotong umpan lambung pemain Atalanta di akhir laga.

    Manajer klub, Pep Guardiola mengomentari penampilan tim, khususnya Walker. Ia mengaku panik ketika dua kiper tim harus keluar dari lapangan. Sebelum Bravo diusir, kiper utama tim, Ederson Moraes juga harus keluar karena cedera.

    Namun, Pep tahu, Walker adalah pertaruhan yang tepat untuk mengisi posisi penjaga gawang. “Kami tidak tahu sebelumnya. Tapi, Xavi Mancisidor, pelatih kiper kami menyarankan untuk memilih Walker karena kecepatan dan keberaniannya,” kata Pep dikutip Metro, Kamis (7/11/2019).

  • Lampu Hijau Gojek Bisa Mengaspal di Malaysia

    Lampu Hijau Gojek Bisa Mengaspal di Malaysia

    JAKARTA – Ekspansi Gojek ke Malaysia membuahkan hasil. Rencananya, Gojek segera mengaspal di Negeri Jiran pada awal tahun depan, yakni Januari 2020.

    Mengutip dari Tech in Asia, Pemerintah Malaysia melalui Menteri Transportasi Anthony Loke Siew Fook, telah memberikan izin Gojek untuk beroperasi di negaranya. Loke menjelaskan, uji coba layanan Gojek ini akan berlangsung selama enam bulan.  

    “Sepeda motor akan menjadi komponen penting dalam menyediakan sistem transportasi umum yang komprehensif, sebagai mode untuk konektivitas pertama dan terakhir,” kata Loke, seperti dikutip Voi, Kamis (7/11/2019).

    Rencananya tes operasional juga dilakukan secara terbatas hanya di wilayah Lembah Klang, Kuala Lumpur. Di samping itu, pemerintah Malaysia juga tengah menyusun regulasi yang mengatur operasional ojek online.

    “Bike-hailing akan tunduk pada peraturan yang sama, seperti yang ditetapkan untuk e-hailing,” ungkap Loke.

    Pengemudi Gojek (Anto/Voi)

    Hingga sekarang, Gojek sudah mengaspal setidaknya di tiga negara Asia Tenggara, yakni Vietnam, Thailand, dan Singapura. Perjuangan Gojek untuk bisa mengekspansi negara-negara tersebut juga tidak mudah, karena sempat mengalami penolakan. 

    Sebelum ini, izin Gojek di Malaysia sempat tersendat karena pemerintah setempat melarang kendaraan roda dua dijadikan moda transportasi publik. Alasannya terkait dengan tingkat kecelakaan yang tinggi. 

    Tidak hanya di Malaysia, Gojek juga sempat terganjal di Filipina karena aturan kepemilikan saham lokal. Setidaknya 60 persen investasi perusahaan asing untuk mendapat izin operasi harus dimiliki oleh orang Filipina. 

    Kini Gojek telah tumbuh dengan pesat sejak aplikasi ini diluncurkan pada Juni 2016 lalu. Sejak saat itu, jumlah transaksi yang diproses dalam platform tersebut melesat hingga 1.100 persen atau 12 kali lipat, hingga menyandang gelar Decacorn pertama di Indonesia.

    Pertumbuhan signifikan ini menurutnya didorong oleh peningkatan permintaan konsumen akan layanan terintegrasi dari Gojek. Saat debut perdana, aplikasi ini dimulai dengan 20 mitra pengemudi. Hingga kini, Gojek telah bermitra dengan lebih dari 2 juta mitra pengemudi, 400 ribu mitra merchant dan 60 ribu penyedia jasa di Asia Tenggara.

  • Parpol Kesiangan dan Kita yang Terjebak dalam Dilema Anggaran Formula E

    Parpol Kesiangan dan Kita yang Terjebak dalam Dilema Anggaran Formula E

    JAKARTA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menyatakan penolakan pada penyelenggaraan Formula E. Protes ini sejatinya baik. Namun, sayang kesiangan. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membayar commitment fee. Jika dibatalkan sekarang, anggaran daerah sebesar Rp360 miliar justru bisa terbuang sia-sia.

    Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menyampaikan alasan menolak Formula E. Menurutnya, acara ini sejatinya tak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Gubernur Anies Baswedan dalam lima tahun jabatannya.

    Alasan lain, Anthony menyoroti alokasi anggaran yang menurutnya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat. Membenahi sarana dan prasarana daerah, misalnya. Bukan apa-apa. Saat ini, neraca keuangan DKI Jakarta tengah mengalami defisit.

    “Saya pikir lebih bijak kalau kita anggarkan untuk sesutau yang lebih penting. Misal, rehab gedung sekolah atau penyediaan air bersih kepada masyarakat, mengingat APBD berasal dari rakyat. Kami memandang APBD harus dapat menjawab kebutuhan daripada keinginan,” tutur Anthony ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

    Terpisah, Corporate Secretary PT Jakpro Hanni Sumarmo mengatakan besar anggaran penyelenggaraan Formula E telah disepakati oleh sejumlah komisi di DPRD. Katanya, anggaran itu telah disertakan dalam APBD 2020, tahun Formula E rencananya digelar.

    “Kan sudah dibahas di Komisi B dan Komisi C. Komisi itu kan ada berbagai fraksi. Ya, sudah selesai. Sudah lolos. Artinya tidak ada masalah. Tinggal jadwal disampaikan di Banggar,” kata Hanni.

    Balap Formula E (Instagram/@fiaformulae)

    Terkait dengan wacana Formula E sebagai langkah mendorong mobil listrik di Jakarta, PSI mengkritisi. Anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai alasan tersebut tak masuk akal.

    Menurutnya, logika lebih masuk akal untuk menyambut mobil listrik adalah membangun infrastruktur pendukung. Bukan menyelenggarakan Formula E. “Kalau memang tujuannya untuk mendorong penggunaan mobil listrik, kita bisa kok dengan anggaran sebesar itu membangun infrastruktur menunjang mobil listrik,” kata Anggara.

    “Misalnya, pemprov bikin charger-charger mobil listrik di ribuan tempat. Beli juga ratusan bus listrik. Tapi, kenapa Pak Anies cuma bikin event panggung,” tambahnya.

    Dilema

    Kritik PSI barangkali beralasan. Tapi, menolak Formula E bisa jadi malah menimbulkan kerugian lebih besar bagi daerah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus jadi salah satu yang menyoroti dilema tersebut.

    “Jika sudah mengeluarkan anggaran ratusan miliar seperti itu, ya sayang juga. Terbuang begitu saja kalau dibatalkan,” kata Lucius dihubungi VOI, Kamis (7/11/2019).

    Menurut Lucius, PSI perlu memahami bahwa ada anggaran sebesar Rp360 miliar yang telah digelontorkan Pemprov DKI. Maka, meski kritik PSI masuk akal, sejatinya penolakan ini kesiangan.

    Namun, Lucius juga memahami posisi PSI yang belum masuk DPRD ketika commitment fee disetujui masuk dalam APBD 2019. Maka, PSI harus mengambil langkah politik yang lebih strategis untuk menyatakan penolakan ini.

    Saat ini, PSI harus melakukan pendekatan kepada partai-partai politik di DPRD untuk mencari solusi dari dilema ini. Langkah strategis tentu dibutuhkan. Sebab, partai-partai lain di DPRD adalah mereka yang menyetujui anggaran commitment fee Rp360 miliar. 

    “Makanya, dalam pertimbangan penolakan ini, PSI mesti membicarakan dulu kepada seluruh anggota DPRD dalam proses pembahasan anggaran itu,” kata Lucius.

    Anies Baswedan bersama perwakilan FIA Formula E (Instagram/@aniesbaswedan)

    PSI sendiri telah menyampaikan bahwa mereka akan menyatakan penolakan ini di forum resmi, yakni pembahasan di Banggar DPRD DKI Jakarta. PSI juga akan mempertanyakan kajian investasi Formula E yang sampai saat ini belum diserahkan Pemprov DKI.

    “Kami sedang coba bangun komunikasi. Kebetulan, dari 106 lebih, setengahnya kan anggota dewan baru. Kami mencoba komunikasi angggota dewan lain untuk menyamakan visi dan misi,” ucap Anggara. 

    Sebagai informasi pelengkap, pada Jumat (20/9) lalu Anies resmi mengumumkan ke publik bahwa Jakarta bakal menjadi tuan rumah Formula E. Acara yang digelar dengan nama Jakarta E-prix akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020.

    Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun dengan rincian Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, serta Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.

  • Merasakan Mati Agar Hidup Lebih Berarti di Korea Selatan

    Merasakan Mati Agar Hidup Lebih Berarti di Korea Selatan

    JAKARTA – World Health Organization (WHO) mencatat, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Tahun ini, Negeri Gingseng itu mendapat peringkat ke-4 setelah Lituania, Rusia, dan Guyana. 

    Bunuh diri di Korea Selatan paling banyak dilakukan oleh orang tua dan anak muda. Ada faktor yang mendasari hal ini. Di Korea Selatan, seorang anak diharapkan untuk merawat orang tua mereka ketika mereka menjadi lansia. Agar tidak menjadi beban bagi anak, orang tua sering kali memutuskan untuk mengakhiri hidup.

    Anak muda di Korea Selatan juga mengalami hal yang tak kalah menyedihkan. Sering kali, mereka dituntut untuk mencapai nilai akademis yang bagus. Karena itu, ketika mereka merasa tidak puas dengan hasil dan takut mengecewakan orang tua, mereka memilih untuk bunuh diri agar tidak menjadi beban.

    Untuk menghentikan fenomena ini, pemerintah Korea Selatan terus berusaha meningkatkan panduan kesehatan mental. Gunanya agar masyarakat berani menyuarakan apa yang mereka rasakan. Jembatan Mapo, yang biasa dijadikan tempat mengakhiri hidup juga dipasangkan penanda seperti tanda semangat untuk orang-orang yang melewati jembatan tersebut.

    Jembatan Mapo di Korea Selatan. (Yujin Ko/Pixabay) 

    Tidak hanya pemerintah, perusahaan perkantoran dan sekolah juga mencoba berbagai usaha agar mengurangi angka bunuh diri yaitu dengan belajar mengapresiasi hidup. Ada banyak cara untuk mengapresiasi, tetapi yang dibuat kali ini berbeda. Masuk ke peti mati adalah satu siasat sebuah perusahaan. Kegiatan ini disebut living funerals.

    Bagaimana cara kerja living funerals ini? Di sebuah ruangan, para peserta masuk memakai jubah putih lalu duduk di depan meja dan menulis surat terakhir untuk orang yang mereka cintai. Kemudian, mereka masuk ke dalam peti mati yang diatur terbuka dan memeluk foto untuk peti mereka.

    Setelah masuk dan berbaring di dalam peti mati, seorang laki-laki memakai pakaian serba hitam dengan topi hitam datang menutup peti tersebut. Ia biasa disebut malaikat kematian. Selama di dalam peti, mereka akan membayangkan apa yang mereka lalui sepanjang hidup mereka.

    Sama seperti perusahaan, sekolah-sekolah di Korea Selatan melakukan hal yang sama. Disebut sebagai program “Death Experience”, sekolah menunjukkan bagaimana rasanya ketika mati. Setelah merasakan pengalaman tersebut untuk 10 menit, kemudian peserta akan bangun. Kepala program itu kemudian berkata, “Anda telah melihat seperti apa kematian. Anda hidup, dan Anda harus berjuang!” dikutip dari Elite Readers.

    Hal ini dibuat agar peserta bisa memahami bahwa sebuah masalah juga bagian dari hidup. Hidup ini perlu diapresiasi agar kita bisa menjalaninya dengan baik. Dan pengalaman ini juga bisa mengubah cara perspektif seseorang, salah satunya Cho Yong Tae.

    Dilansir dari BBC, pengalaman ini menyadarkan bahwa Ia harus memulai sebuah cara hidup yang baru. “Saya sadar, saya melakukan banyak kesalahan. Saya berharap lebih passionate dalam pekerjaan yang saya lakukan dan meluangkan waktu bersama keluarga.”

    Jeong Yong-Mun, pengelola Hyowon Healing Center merasa pengalaman ini diperlukan agar peserta bisa mengatasi masalah mereka yang menjadi bagian kehidupan. Kata dia, sebagai manusia, kita perlu belajar menerima sebuah keadaan tetapi tidak tinggal diam begitu saja. Di samping itu, Healing Center juga mengajarkan untuk membiasakan tertawa bersama orang terdekat. Hal itu membantu perasaan menjadi rileks. Memberi semangat kepada satu sama lain juga menjadi cara mengapresiasi hidup. 

    Bagaimana? Apakah Anda tertarik mencoba pengalaman ini?

  • Beban Idham Azis soal Polisi yang Kerap Langgar Hak Minoritas

    Beban Idham Azis soal Polisi yang Kerap Langgar Hak Minoritas

    JAKARTA – Kepolisian tercatat sebagai salah satu institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak minoritas. Tugas berat menanti kepala polisi yang baru, Idham Azis.

    Laporan riset tentang kebebasan beragama yang dilakukan Setara Institute menempatkan kepolisian sebagai aktor dari negara yang paling menonjol dalam keterlibatan terkait diskriminasi kebebasan beragama. Setidaknya, ada 480 pelanggaran yang dilakukan kepolisian dalam 12 tahun terakhir.

    Jadi ironis. Sebab, sebagai penyelenggara negara, polisi harusnya jadi pelindung hak warga negara atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan adanya fakta jika polisi jadi salah satu aktor pelanggar aktual yang menonjol selain pemerintah daerah.

    “Pertanyaannya, apakah kepolisian selalu optimal dalam melindungi hak konstitusional setiap warga negara, terutama untuk kelompok minoritas? Saya kira tidak. Sehingga kita berikan kritik serius terhadap kepolisian karena tidak melakukan fungsi optimal mereka,” kata Direktur Riset Setara Institute Halili dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

    Berkaca dari fakta ini, tugas berat kini dibebankan kepada Idham Azis sebagai kepala kepolisian yang baru. Melindungi hak-hak golongan minoritas untuk beragama sepenuhnya jadi tugas utama Idham Azis. Menurut Halili, tugas ini bukan hal mudah. Berkaca pada kepemimpinan terdahulu, misalnya. Tito Karnavian bahkan dinilai gagal mewujudkan hal ini.

    “Persoalan yang paling bisa kita tagihkan ke Kapolri baru mestinya menunjukkan kepimpinan yang menonjolkan kebhinekaan … Kita harus tetap kritisi kalau fakta di lapangan, begitu banyak minoritas yang menjadi korban kebebasan beragama dan berkeyakinan,” katanya.

    Pembenahan internal kepolisian

    Berkaitan perlindungan terhadap masyarakat minoritas, Setara mendorong Idham Azis membenahi sektor internal Polri. Sebab, beberapa anggota kepolisian telah terpapar pemikiran radikalisme dan hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan terhadap anggota mereka.

    “Mulai dari Brigadir K di Jambi pada tahun 2018 hingga Bripda NOS yang dua kali ditangkap pada 2019. Maka mendesak bagi Kapolri melakukan audit tematik dalam jabatan atas petinggi serta screening ideologi dalam rekrutmen di lingkungan internal,” kata Halili.

    Tak sampai di situ, berdasarkan survei yang mereka lakukan di tahun 2017 yang lalu, ada potensi ancaman yang nyata terhadap Pancasila. Potensi ini terendus dengan adanya upaya mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar atau ideologi lain.

    Tercatat, dari 171 sekolah yang mereka survei ada 0,3 persen siswa terpapar ideologi teror; 2,4 persen intoleran aktif; 35,7 persen intoleran pasif dan 61,6 berperilaku toleran. Sedangkan di tahun 2019, dengan mengambil sampel dari sepuluh perguruan tinggi negeri tercatat 8,1 persen mahasiswa ingin berjihad untuk menjadikan keyakinannya sebagai regulasi formal negara.

    “Untuk ASN, kami punya studi kebijakan tahun 2018 yang mengonfirmasi bahwa ASN itu terpapar radikalisme, dalam konteks ini anggota kepolisian juga,” jelasnya.

    Sehingga, berdasar angka tersebut, Halili mengatakan pihak kepolisian harus mengambil peran yang tepat terutama terkait penegakan hukum dan pencegahan ancaman terhadap dasar negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tentunya, penegakan dan pencegahan ini harus dilakukan secara demokratis dan tidak menggunakan cara kekerasan.

    “Pendekatan demokratis dan non-kekerasan harus dikedepankan dalam menangani ancaman tersebut, sebagaimana pendekatan yang sama juga harus dipilih sebagai prioritas dalam penanganan aksi-aksi damai,” tutupnya.

  • Cat, Pasir, dan Helm Berharga Miliaran di Anggaran Pemprov DKI

    Cat, Pasir, dan Helm Berharga Miliaran di Anggaran Pemprov DKI

    JAKARTA – Pengajuan anggaran ganjil DKI kembali ditemukan dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara itu (KUA-PPAS) tahun 2020. 

    Anggaran ini ditemukan oleh Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah. Ima bilang, ada beberapa komponen anggaran yang tak masuk akal dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 

    Temuannya adalah pengadaan pasir sebesar Rp52,16 miliar, helm proyek Rp34,27 miliar, cat tembok sebesar Rp18,91 miliar, thinner Rp40,1 miliar, cat minyak berwarna Rp19,78 miliar, dan kaca bening Rp18,54 miliar. 

    “Anggaran ini masuknya ke bantuan operasional pendidikan (BOP), yaitu alat peraga sekolah Disdik DKI. Berarti kan bukan untuk rehabilitasi sekolah. Untuk apa coba pasir, cat, tiner seperti ini,” kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

    Rincian komponen pengajuan anggaran ini ia dapatkan dengan meminta langsung ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setelah pembahasan dengan Komisi E DPRD DKI. 

    Ima meragukan komponen yang ia temukan tersebut adalah dummy atau bersifat sementara. Pasalnya, temuan anggaran ganjil tersebut disisir dari draf KUA-PPAS yang baru.

    “Kita memang sudah dikasih PDF-nya, tapi itu draf KUA-PPAS yang masih memiliki total anggaran Rp95 triliun. Nah, temuan anggaran ini masuk dalam KUA-PPAS yang sudah direvisi menjadi Rp89 triliun. Jadi aku minta yang terupdate, setelah kita nyisir ketemu ini lah,” jelas Ima. 

    Ima mengakui, pembahasan detail komponen anggaran yang diajukan dilakukan setelah revisi KUA-PPAS disahkan, kemudian lanjut di pembahasan rancangan APBD (RAPBD). 

    Tapi, menurut dia, DPRD perlu mencermati komponen secepatnya. Mengingat, dalam satu Komisi, ada ratusan ribu komponen yang mesti diteliti agar tak ada anggaran ganjil yang berpotensi lolos dari pembahasan. Terlebih, pengesahan APBD sudah mesti diketok pada akhir November. 

    “Untuk ngebahas ini, setidaknya ini memang dibahasnya ketika RAPBD, cuma inikan dikasih ke kita dulu dong. Masa mereka udah bikin kegiatan tapi belum ada komponennya, karena alasannya mereka baru berkegiatan, komponennya belum ada. Kan enggak mungkin,” pungkas dia. 

  • Jaksa Agung Pertimbangkan Menghapus Program TP4 di Kejaksaan

    Jaksa Agung Pertimbangkan Menghapus Program TP4 di Kejaksaan

    JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap program-program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan (TP4) yang selama ini digerakkan kejaksaan dalam mengawal proyek pemerintah baik di pusat maupun daerah.

    Burhanuddin mengatakan, bila hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya tersebut menyebutkan TP4 terbukti mengandung banyak potensi penyalahgunaan, maka TP4 bisa saja dibubarkan.

    “Kami akan evaluasi, kalau perlu saya bubarkan,” katanya, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

    Awalnya, sejumlah komplain terkait TP4 itu muncul dalam rapat antara Komisi III DPR RI dan Kejaksaan Agung berserta Kejati seluruh Indonesia. Sejumlah anggota dewan menyayangkan adanya penyalahgunaan wewenang TP4 yang dilakukan oleh oknum Jaksa.

    Padahal, TP4 seharusnya digunakan untuk mengawal proyek pemerintah agar tak terjadi penyimpangan, baik di daerah dengan TP4 Daerah maupun TP4 di tingkat pusat.

    TP4 menjadi keweangan penuh Kejaksaan ini, dikhawatirkan oleh para anggota komisi III dapat memunculkan potensi penyelewengan.

    Terkait evaluasi sendiri, Baharuddin tak memberikan tenggat waktu secara spesifik. Meski begitu, ia berharap evaluasi dapat dilakukan secepatnya. Sehingga, muncul keputusan apakah TP4 ini akan dibubarkan atau dilanjutkan.

    “Kan nanti dievaluasi. Nanti apakah kita akan bubarkan (atau) diganti dengan program lain. Yang jelas ini program tadinya kan benar. Kemudian ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan,” tuturnya.

  • Polisi Perpanjang Catatan Kasus Salah Tangkap

    Polisi Perpanjang Catatan Kasus Salah Tangkap

    JAKARTA – Polisi memperpanjang kasus salah tangkap. Kesalahan terbesar polisi adalah menjadikan pengakuan tertuduh sebagai faktor utama pengusutan perkara.

    Hari ini, jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya rekaman video yang memperlihatkan aksi penangkapan seorang pria di depan warung kelontong. Video itu diperbincangkan lantaran adanya narasi yang menyebut bahwa pria itu merupakan korban salah tangkap dalam kasus narkoba.

    Narasi pada video itu juga tertulis soal tudingan bahwa polisi sengaja menjebak pria tersebut. Sebab, dikatakan bahwa anggota buser dengan sengaja menyelipkan narkoba di dalam bungkus rokok milik pria tersebut.

    Selain itu, video yang diunggah akun media sosial Facebook, Munx Guevara, juga memperlihatkan adegan dimana anggota polisi menodongkan senjata api. Dikatakan, peristiwa itu tejadi di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

    Dikonfirmasi perihal peristiwa itu, Kapolsek Kalideres AKP Indra Maulana membenarkan soal penangkapan. Namun, penindakan terhadap pria yang belakangan beridentitas Ade Gunawan itu bukan dilakukan oleh anggotanya.

    Melainkan, penindakan itu dilakukan oleh anggota Polsek Cengkareng. Akan tetapi, Maulana enggan berkomentar banyak soal penangkapan itu dengan alasan bukanlah kapasitasnya. “Itu (Penindakan) bukan anggota kami. Anggota Polsek Cengkareng. Hanya TKP nya aja di tempat kami,” katanya.

    Sementara, dikonfirmasi hal serupa, Kapolsek Cengkareng Kompol H. Khoiri membenarkan bahwa anggotanyalah yang melakukan penangkapan. Namun, ia membatah perihal kebenaran narasi yang menyebut bahwa penindakan itu merupakan jebakan.

    Penangkapan terhadap Ade, dikatakannya berdasarkan kecurigaan adanya transaksi narkotika. Sebab sebelumnya ada informasi adanya transaksi narkotika dan juga ditemukan sabu tak jauh dari lokasi tersebut.

    Bahkan, dikatakan bahwa saat ini Ade telah dikembalikan ke orangtuanya lantaran tak terbukti memiliki atau terlibat dalam jaringan narkotika. “Tapi kan Ade tidak terbukti, makanya kita lepas,” ungkapnya.

    Dikesempatan yang sama, Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, AKP Antonius menambahkan bahwa penangkapan tehadap Ade merupakan upaya pengungkapan narkoba jaringan lapas. Sebelumnya, dua orang, P (35) dan UJ (27) ditangkap dengan barang butki tiga paket sabu.

    “Jadi setelah kita kembangkan, kami mendapati rencana transaksi lain. Saat itu anggota mengamankan Ade karena tak jauh dari temuan narkoba,” singkatnya.

    Perpanjang catatan

    Menurut catatan KontraS, ada 51 kasus salah tangkap sejak Juli 2018 hingga Juni 2019. “Ada yang didapatkan dari monitoring media dan ada juga yang kita bantu pendampingan,” kata Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri ditulis Kompas.

    Menurut Arif, kebiasaan polisi berfokus pada pengakuan orang tertuduh jadi penyebab banyaknya kasus salah tangkap. Kebiasan itu sejatinya menyalahi Undang-Undang (UU).

    Pasal 184 Ayat 1 KUHAP menyebutkan, pengakuan seharusnya jadi pertimbangan terakhir penyidik untuk menetapkan tersangka. Bukan dijadikan faktor utama.

    “Ketika pengakuan dari terduga tersangka itu sudah didapatkan, tinggallah disusun bukti-bukti oleh penyidik. Padahal kalau di KUHAP, pengakuan dari terduga tersangka itu berada di urutan terakhir … Fakta di lapangan, kita banyak menemukan kasus-kasus yang diduga salah tangkap itu berawal dari pengakuan orang yang disangkakan,” kata Arif.