Xcloud.id

Author: Voi.id

  • Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyoroti program kartu layanan transportasi umum gratis yang telah diberikan kepada 15 golongan masyarakat.

    Salah satu sasaran penerima kartu layanan gratis ini adalah pengurus masjid atau marbot. Menurut Francine, semestinya program ini juga menyasar pengurus rumah ibadah lain seperti gereja, wihara, klenteng, hingga pura.

    “Kami menerima beberapa aspirasi warga Jakarta bahwa layanan gratis transportasi publik seharusnya tidak hanya berlaku untuk pengurus rumah ibadah tertentu tapi juga untuk pengurus rumah ibadah lainnya,” kata Francine, Selasa, 23 September.

    Francine mengaku permintaan ini telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia berharap, pengurus rumah ibadah semua agama bisa menikmati layanan Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta secara gratis dengan kartu layanan tersebut.

    “Kemudahan 15 golongan tertentu menikmati layanan gratis transportasi publik patut diapresiasi. Karena sebelumnya hanya 1 moda transportasi, sekarang menjadi 3 moda transportasi, yang ke depannya semuanya akan semakin terhubung dan mudah diakses,” urai dia.

    Pada Mei 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program penggratisan layanan transportasi umum Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk 15 golongan.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut terdiri atas PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Kemudian, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus masjid/musala, pendidik PAUD, serta golongan jumantik, pengurus karang taruna, dasawisma, dan kader posyandu.

    “Integrasi layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat secara resmi saya nyatakan dicanangkan,” kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei.

  • Sebar Teror, KKB Tembak dan Bakar Rumah Warga di Asmat Papua Selatan

    Sebar Teror, KKB Tembak dan Bakar Rumah Warga di Asmat Papua Selatan

  • 150 Juta Penduduk RI Tinggal di Kawasan Rawan Gempa

    150 Juta Penduduk RI Tinggal di Kawasan Rawan Gempa

    JAKARTA – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 150 juta penduduk Indonesia tinggal di kawasan rawan gempa bumi.

    Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid mengatakan, kondisi tektonik Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia menjadikan negeri ini sangat rawan bencana geologi.

    Ia mengatakan Indonesia memiliki jalur subduksi sepanjang 7.000 kilometer dan lebih dari 3.000 kilometer jalur sesar aktif, yang menjadi sumber utama gempa bumi.

    “Berdasarkan catatan sejak tahun 2000, dari jumlah sebaran itu sekitar 250 ribu jiwa meninggal akibat gempa bumi,” kata dia dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Antara, Selasa, 23 September.

    Badan Geologi juga mencatat selain ancaman gempa, Indonesia juga rawan tsunami mengingat panjang garis pantai mencapai 99.093 kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

    Data Badan Geologi menunjukkan 5 juta jiwa tinggal di wilayah rawan tsunami, sementara dalam lima tahun terakhir tercatat 1.300 kejadian gerakan tanah dengan kerugian pertanian 400 hektare per tahun, termasuk di Pulau Jawa.

    Wafid menegaskan upaya mitigasi terus diperkuat melalui penyusunan peta rawan bencana gempa, tsunami, hingga tanah longsor, agar dapat menjadi acuan pemerintah daerah.

    “Namun kesadaran masyarakat akan potensi bencana sangat penting, karena Indonesia adalah laboratorium alam bagi bencana geologi,” ujar Muhammad Wafid.

  • Klasemen Super League 2025/2026 setelah Persib dan Borneo Menang pada Pekan Keenam

    Klasemen Super League 2025/2026 setelah Persib dan Borneo Menang pada Pekan Keenam

    JAKARTA – Pekan keenam Super League 2025/2026 tuntas digelar setelah Persib Bandung dan Borneo FC menghadapi lawan masing-masing dan membukukan kemenangan.

    Laga penutup pekan keenam berlangsung pada Senin, 22 September 2025, dengan menghadirkan pertandingan antara Arema FC vs Persib Bandung disusul Borneo FC yang menjamu Persis Solo.

    Arema FC menjamu Persib di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Senin, 22 September 2025, sore WIB. Berstatus tuan rumah, Singo Edan unggul lebih dulu melalui Matheus Blade pada menit ke-12.

    Persib kemudian membalas melalui Uilliam Barros pada menit ke-59 dan Federico Barba pada menit keempat injury time babak kedua.

    Kemenangan Maung Bandung terasa dramatis karena anak asuh Bojan Hodak itu harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-64.

    Sementara itu, Borneo menghadapi Persis di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada malam harinya.

    Pesut Etam menang tipis 1-0 atas Persis berkat gol Mariano Peralta pada menit-menit akhir laga.

    Dengan kemenangan tersebut, Borneo mengumpulkan 15 poin dari lima pertandingan dan kukuh di puncak klasemen. Skuad Pesut Etam unggul lima poin atas Persija dan PSIM.

    Borneo menjadi tim yang belum terkalahkan dan masih memiliki rekor kemenangan sempurna.

    Persib yang mengantongi kemenangan dari laga tandang di markas Arema FC melesat ke peringkat keempat dengan 10 poin, melewati Persebaya dan Dewa United yang kini mengoleksi sembilan poin.

    Empat klub yang sama-sama meraih delapan poin hingga saat ini ialah Malut United, Arema, Bhayangkara, dan Persijap.

    Persik Kediri, Persita Tangerang, Bali United, PSM, dan Madura United masih berada di papan tengah. Lalu, zona degradasi saat ini ditempati Persis Solo, PSBS Biak, dan Semen Padang.

    Klasemen Super League 2025/2026

    Borneo FC (15 poin)Persija (11 poin)PSIM (11 poin)Persib (10 poin)Persebaya (9 poin)Dewa United (9 poin)Malut (8 poin)Arema (8 poin)Bhayangkara (8 poin)Persijap (8 poin)Persik (7 poin)Persita (7 poin)Bali United (6 poin)PSM (6 poin)Madura United (5 poin)Persis (5 poin)PSBS (4 poin)Semen Padang (4 poin)

  • Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan

    Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan

    JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.

    Gugatan praperadilan itu diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, pada Selasa.

    “Hari ini daftar permohonan praperadilan atas nama Pak Nadiem Makarim. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan,” kata kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi, Antara, Jakarta, Selasa, 23 September. 

    Hana mengatakan bahwa pihaknya menilai penetapan Nadiem sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak sah karena tidak adanya bukti permulaan yang cukup, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang.

    “Instansi yang berwenang (mengaudit) itu kan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan penahanannya juga otomatis, kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah,” katanya.

    Diketahui, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022 pada 5 September 2025.

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan bahwa pada tahun 2020, Nadiem selaku Mendikbud saat itu bertemu pihak dari Google Indonesia.

    Pertemuan itu dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, salah satunya adalah program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik.

    Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan Nadiem Makarim dengan pihak Google Indonesia, telah disepakati bahwa produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat TIK.

    Kemudian, dilaksanakan rapat tertutup guna membahas pengadaan dengan menggunakan Chromebook. Padahal, pada saat itu, pengadaan alat TIK belum dimulai.

    Untuk meloloskan Chromebook, pada awal tahun 2020, Nadiem Makarim selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek.

    Padahal, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy.

    “(Muhadjir Effendy) tidak merespons karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk Sekolah Garis Terluar (SGT) atau daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T),” kata Nurcahyo.

    Lalu, atas perintah Nadiem soal pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, tersangka SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur PAUD dan tersangka MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021, membuat petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang spesifikasinya sudah mengunci (Chrome OS).

    “Selanjutnya, tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS,” imbuh Nurcahyo.

    Akhirnya, Nadiem Makarim pada bulan Februari 2021 menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

    Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan alat TIK tersebut diperkirakan sekitar Rp1,98 triliun yang saat ini masih dalam penghitungan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

  • Bermitra dengan Telkomsel, Igloo Integrasikan Paket Asuransi di Aplikasi MyTelkomsel

    Bermitra dengan Telkomsel, Igloo Integrasikan Paket Asuransi di Aplikasi MyTelkomsel

    JAKARTA – Igloo, perusahaan insurtech regional, bekerja sama dengan Telkomsel, penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, untuk menghadirkan rangkaian layanan asuransi inovatif.

    Kemitraan ini menghadirkan berbagai produk asuransi inovatif bagi lebih dari 150 juta pelanggan Telkomsel, termasuk asuransi perlindungan siber, asuransi gadget, asuransi perjalanan, dan asuransi pelindung layar ponsel. 

    “Integrasi proteksi asuransi di aplikasi MyTelkomsel bersama Igloo mencerminkan komitmen kami untuk meningkatkan gaya hidup digital masyarakat Indonesia dengan menghadirkan solusi perlindungan yang dapat memberikan rasa aman,” ujar VP Data Solutions & Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang. 

    Pada fase pertama kolaborasi ini, beberapa produk asuransi sudah resmi diluncurkan bagi pelanggan prabayar Telkomsel, dan akan disusul dengan produk lainnya dalam waktu dekat. 

    Asuransi Perlindungan Siber: mulai dari Rp500, memberikan perlindungan untuk pencurian identitas hingga Rp1.000.000 dan penipuan transfer dana elektronik hingga Rp1.000.000.Asuransi Gadget: mulai dari Rp1.000, memberikan perlindungan terhadap pencurian dan perlindungan perangkat hingga Rp500.000.Asuransi Pelindung Layar Ponsel: mulai dari Rp200, memberikan perlindungan untuk kerusakan layar ponsel hingga Rp200.000.Asuransi Perjalanan: mulai dari Rp500 per hari untuk pembelian paket roaming, memberikan perlindungan untuk biaya medis, kecelakaan diri, dan ketidaknyamanan penerbangan.

    Pelanggan yang membeli produk asuransi dapat menikmati proses pengajuan dan pengelolaan klaim yang mudah melalui fitur Insurance Hub di aplikasi MyTelkomsel.

    “Kesempatan untuk menghadirkan solusi ini bagi lebih dari 150 juta pelanggan Telkomsel merupakan bukti nyata atas keahlian dan komitmen kami di bidang ini,” pungkas Raunak Mehta, CEO dan Co-founder Igloo.

  • PT Timah Belum Bisa Nambang di Laut Oliver Karena Perizinan Mandek

    PT Timah Belum Bisa Nambang di Laut Oliver Karena Perizinan Mandek

    JAKARTA – Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Restu Widiyantoro mengungkapkan jika saat ini perusahaannya belum bisa melakukan kegiatan penambangan di beberapa wilayah. Hal ini kemudian menyebabkan capaian produksi perusahaan terus anjlok dari tahun ke tahun.

    Restu mengaku PT Timah membutuhkan dukungan dari DPR RI terkait percepatan regulasi untuk menggenjot produksi perusahaan. Ia mencontoh tambang laut Oliver yang terletak di Laut Belitung yang belum bisa ditambang karena perizinan yang mandek selama 1,5 tahun.

    “Di wilayah Belitung, di salah satu misalnya di perairan Oliver.Di Oliver itu kami sudah merencanakan dari hampir dua tahun yang lalu, tetapi urusan administrasi saja sampai dengan saat ini kami masih membutuhkan satu setengah tahun untuk proses mendapatkan izin,” ujar Restu yang dikutip Selasa, 23 Feruari.

    Padahal, kata dia, pengurusan izin sudah banyak dibantu oleh banyak kementerian/lembaga namun masih menemukan banyak hambatan pada proses pengurusan izinnya.

    “Untuk pengurusan administrasi saja misalnya di satu lokasi, satu setengah tahun kami masih membutuhkan menghadap, berkunjung ke kantor-kantor di Jakarta untuk mendapatkan izin itu. Itu baru untuk administrasi,” sambung dia.

    Tak hanya administrasi, menurutnya, PT Timah juga masih membutuhkan banyak waktu selama 1 hingga 2 tahun untuk persiapan kegiatan pertambangan.

    “Persiapan kegiatan penambangan kami juga kira-kira masih membutuhkan antara satu sampai dua tahun sampai bisa mulai aktivitas penambangan,” beber dia.

    Padahal, berdasarkan data PT Timah, tambang laut Oliver memiliki potensi sumber daya sebesar 38.900 ton timah.

    Tak hanya Timah, Restu mengaku masih ada beberapa wilayah kerja lain yang belum bisa tertambang karena mandeknya proses administrasi karena terdapat perubahan zonasi yang membuat sejumlah wilayah tidak bisa memperpanjang izinnya.

    Sebelumnya PT Timah melaporkan penurunan produksi bijih timah sebesar 32 persen year on year dari sebelumnya sebesar 10.250 ton menjadi hanya sebesar 6.997 ton.

    Penurunan produksi bijih timah juga ikut memengaruhi penurunan produksi logam timah di semester I tahun 2025.

    Produksi logam timah di 6 bulan pertama tahun 2025 tercatat sebesar 6.870 ton dibandingkan semester I tahun 2024 yang tercatat sebesar 9.675 atau turun sebesar 29 persen yoy. Adapun RKAP tahun 2025 tercatat sebesar 21.545 ton.

    Dari sisi penjualan logam, PT timah mencatat telah menjual 5.983 ton logam timah atau mengalami penurunan sebesar 28 persen yoy dibandingkan semester I 2024 yang terjual sebesar 8.299 metrik ton.

  • BGN Dinilai Belum Optimal Kawal Program MBG Rp71 Triliun

    BGN Dinilai Belum Optimal Kawal Program MBG Rp71 Triliun

    JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu mimpi besar bangsa. Untuk tahap awal, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2025 guna mendukung pelaksanaan program tersebut.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali anggaran apabila serapannya tidak berjalan sesuai target. Negara menargetkan pembangunan 20 ribu hingga 32 ribu dapur Sentra Pangan Program Gizi (SPPG).

    Namun, di tengah upaya tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menilai BGN masih terjebak pada urusan aplikasi dan belum mendorong kerja sama nyata dengan mitra di lapangan.

    Menurut Iskandar, mitra dapur MBG sebenarnya merupakan aset nyata pemerintah yang tidak pernah dikonsolidasikan oleh BGN. Ia menyebut banyak pemilik tanah, bangunan, maupun peralatan masak lengkap yang bisa dimanfaatkan untuk program ini, tetapi justru dibiarkan tercerai-berai.

    “BGN seharusnya menjadi dirigen yang menyatukan potensi ini. Negara tidak boleh hanya jadi penonton pasif,” ujarnya, Selasa 23 September.

    IAW juga menyoroti munculnya sejumlah kasus keracunan makanan pada program MBG. Terbaru, puluhan anak dilaporkan mengalami keracunan akibat nasi basi. Kondisi ini menimbulkan persepsi buruk di masyarakat karena tidak ada penanganan krisis yang jelas dari BGN.

    “Apakah BGN membentuk crisis center? Apakah ada audit terbuka? Jawabannya nihil. Padahal kepercayaan publik bisa runtuh kalau BGN terus gagal menunjukkan manajemen krisis,” kata Iskandar.

    IAW menilai solusi penguatan program MBG sebenarnya sudah tersedia di dalam Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Lembaga itu memiliki kewenangan untuk mengelola pembiayaan ultra mikro dan investasi strategis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 serta PMK Nomor 52 Tahun 2017.

    Menurut IAW, PIP bisa berperan sebagai penyedia modal awal, penjamin kredit perbankan, sekaligus katalis koordinasi lintas sektor untuk memetakan serta mengonsolidasikan aset mitra dapur secara nasional. Dengan pola ini, BGN tidak perlu lagi menunggu aplikasi, tetapi tinggal memanfaatkan instrumen yang telah tersedia.

    “Kalau BGN tetap pasif, risikonya adalah audit BPK, kerugian sosial-politik, bahkan potensi kriminalisasi akibat kasus keracunan anak. Menteri Keuangan sudah melompat, Presiden sudah memberi mandat, instrumen sudah ada lewat PIP. Tinggal BGN, apakah mau ikut berlari atau tercatat dalam sejarah sebagai lembaga yang gagal menjemput momentum emas MBG,” tegas Iskandar.

  • Tingkatkan Operasional, PT Timah Tertibkan Tambang Ilegal dengan Satgas Internal

    Tingkatkan Operasional, PT Timah Tertibkan Tambang Ilegal dengan Satgas Internal

    JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) membentuk satuan tugas (satgas) internal untuk memperkuat operasional perusahaan.

    Direktur Utama (Dirut) PT Timah Restu Widiyantoro mengatakan, selama ini satgas PT Timah yang selama ini membantu perusahaan untuk memperbaiki situasi di wilayah izin usaha pertambangan.

    Restu menjelaskan, satgas ini diberikan beberapa tugas antara lain, pertama, melakukan penyekatan atau pemagaran wilayah Bangka Belitung agar tidak bisa dimasuki oleh tambang ilegal.

    “Karena kami menyadari selama ini di Bangka Belitung itu bersaing bebas atau head-to-head antara yang legal dengan yang ilegal,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 22 September.

    Dikatakan Restu, selama ini PT Timah mendapat tugas untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan proses legal. Namun ia menilai, perusahaan pemegang IUP seluas 473.310 hektar ini kerap kalah dari penambang ilegal.

    “Kenapa kalah? Karena yang ilegal, namanya ilegal tidak pernah membayar pajak, tidak pernah membayar royalti, dan sebagainya. Tetapi kami selalu pada posisi kalah karena royalti harus dibayar, kemudian jasa reklamasi juga harus dibayar, sehingga secara bersaing bebas di lapangan di Bangka Belitung, kami tidak bisa bersaing,” beber Restu.

    Restu nmelanjutkan, tugas satgas yang kedua dalah melakukan penertiban penambangan ilegal. Restu mengaku pihaknya akan mengorganisir semua penambag ilegal agar terdaftar dan melakukan pertambangan secara ilegal di wilayah izin usaha milik PT Timah.

    Ia membeberkan terdapat dua cara yakni, dengan memberdayakan koperasi. Hingga saat ini Restu mencatat terdapat 30 koperasi penambang, koperasi karyawan, dan koperasi nelayan.

    “Selanjutnya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, 100, 200, atau 300 koperasi yang dibutuhkan,” tegas dia.

    Selain memberdayakan koperasi, PT Timah juga akan mengerahkan mitra-mitra penambang agar masyarakat bisa menembang dengan cara-cara yang legal.

    “Ketentuan kami hanya satu, siapapun yang menambang secara legal, karena itu timah didapat dari IUP PT Timah, jadi timahnya harus masuk ke PT Timah,” beber Restu.

    Sementara itu, langkah terakhir yang dilakukan satgas adalah menertibkan kolektor yang selama ini bertindak sebagai penadah dari penambang ilegal di IUP PT Timah.

    “Mudah-mudahan dengan ketiga cara ini, harkat dan keuntungan masyarakat bisa naik sehingga Bangka Belitung menjadi surga untuk masyarakat yang tinggal di Bangka Belitung,” tandas Restu.

  • Anggito Abimanyu Resmi Gantikan Purbaya di Kursi Ketua Dewan Komisioner LPS

    Anggito Abimanyu Resmi Gantikan Purbaya di Kursi Ketua Dewan Komisioner LPS

    JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 berdasarkan keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

    “Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Jakarta, dikutip Antara, Senin 22 September malam.

    Kemudian, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS, lalu Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank.

    Selanjutnya, Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan Polis.

    “Keputusan Komisi XI DPR RI ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Sehingga, apa yang menjadi tugas yang dimandatkan oleh pimpinan DPR kepada komisi XI untuk menyelesaikan proses fit and proper terhadap anggota Dewan Komisioner LPS telah dijalankan,” ujar Misbakhun.

    Sebelumnya, pada hari ini, Senin (22/09), sebanyak lima calon anggota DK LPS periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test mulai pukul 18.30 WIB hingga 22.00 WIB.

    Kelima nama calon anggota DK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.