Author: Voi.id

  • Nikita Mirzani Gugat Reza Gladys Rp244 Miliar Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    Nikita Mirzani Gugat Reza Gladys Rp244 Miliar Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    JAKARTA – Babak baru perseteruan antara Nikita Mirzani dengan pihak Dokter Reza Gladys dimulai. Tak tinggal diam setelah dipolisikan, pihak Nikita Mirzani kini melancarkan serangan balik dengan mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum (PMH).

    Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dituntut mencapai Rp244 miliar. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani secara resmi mengumumkan pengajuan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 30 September. Gugatan ini telah teregister dengan nomor perkara 1000/PDT/2025.

    Salah satu pengacara, Andi Syarifudin, membeberkan rincian nilai gugatan fantastis tersebut.

    “Ada kerugian materiel, ya, yang dimintakan itu Rp4 miliar. Kemudian ada kerugian karena kelalaian ya, sebesar kurang lebih Rp40 miliar. Kemudian ada ganti kerugian imateriel Rp200 miliar,” ungkap Andi Syarifudin.

    Gugatan ini dilayangkan karena pihak Nikita merasa dirugikan setelah adanya pembatalan kesepakatan secara sepihak yang kemudian berujung pada laporan pidana.

    “Adapun pokok gugatannya adalah bahwa diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara para pihak di mana salah satu pihak membatalkan secara sepihak dengan mempergunakan instrumen hukum pidana, ya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiel maupun imateriel kepada klien kami,” jelas Andi Syarifudin.

    Secara detail, Sri Sinduwati, tim kuasa hukum Nikita Mirzani menambahkan kalau perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian Nikita untuk mengulas positif produk milik Reza Gladys.

    “Perjanjiannya itu perjanjian terkait kerja sama untuk me-review produk dari, dr. Reza Gladys, ya. Produk-produk dari dr. Reza Gladys untuk di-review oleh Nikita Mirzani, di-review yang bagus-bagus itu,” jelas Sri Sinduwati.

    Kemudian, untuk gugatan wanprestasi Nikita dengan kerugian Rp114 Miliar yang sempat dilayangkan juga olehnya kepada Reza Gladys akan dicabut dan diganti dengan laporan baru ini.

  • Tim VR46 Milik Valentino Rossi Luncurkan Livery Baru untuk MotoGP Mandalika 2025

    Tim VR46 Milik Valentino Rossi Luncurkan Livery Baru untuk MotoGP Mandalika 2025

    JAKARTA – Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tim milik legenda balap Valentino Rossi, resmi meluncurkan corak (livery) anyar untuk menyambut balapan MotoGP Mandalika 2025.

    Peluncuran corak baru dari tim yang dibela oleh Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli tersebut berlangsung di Senayan Park, Jakarta Selatan, pada Selasa, 30 September 2025, siang WIB.

    Acara peluncuran dihadiri langsung oleh sang pemilik tim Valentino Rossi serta kedua pebalapnya. Selain itu, ikut hadir juga Manajer VR46, Uccio Salucci, dan Direktur Utama Pertamina Enduro, Werry Prayogi.

    “Akhir pekan ini adalah balapan yang sangat spesial bagi kami, salah satu yang terpenting pada musim ini, bersama Misano, yang merupakan balapan kandang kami di Italia. Kami menganggap Indonesia sebagai balapan kandang kedua,” kata Rossi.

    Corak anyar tim Pertamina Enduro VR46 hadir dengan mempertahankan warna kuning stabilo atau kuning fluo sebagai ciri khas tim serta dipadukan dengan warna merah dan putih sebagai identitas Indonesia.

    Warna merah dan putih didesain dengan aksen batik dari strip khas Sirkuit Mandalika. Corak baru ini diharapkan bisa membawa mujur buat tim yang bermarkas di Italia tersebut pada akhir pekan nanti.

    “Perpaduan antara kuning khas tim kami dengan merah putih dari bendera Indonesia membuat motornya terlihat luar biasa. Saya berharap kami bisa sangat kompetitif akhir pekan ini,” kata Rossi.

    Balapan di Sirkuit Mandalika dijadwalkan berlangsung pada 3-5 Oktober 2025. Ini merupakan seri ke-18 dari 22 seri dalam kalender balapan tahun ini.

    Saat ini Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio berturut-turut duduk di tempat kelima dan ketujuh klasemen. Morbidelli mengoleksi 196 poin, sedangkan Fabio punya 182 poin.

  • Kenapa Pemekaran Kelurahan Kapuk Baru Terwujud Padahal Diusulkan Sejak 1990? Ini Kata Pramono 

    Kenapa Pemekaran Kelurahan Kapuk Baru Terwujud Padahal Diusulkan Sejak 1990? Ini Kata Pramono 

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memekarkan Kelurahan Kapuk menjadi 3 bagian, yakni Kelurahan Kapuk (induk), Kelurahan Kapuk Timur, dan Kelurahan Kapuk Selatan.

    Pramono mengungkap pemekaran Kelurahan Kapuk ternyata telah diusulkan sejak tahun 1990. Pramono baru mengetahui Kelurahan Kapuk memiliki jumlah penduduk yang sangat besar saat mendapat laporan dari Wali Kota Jakarta Barat.

    “Saya tidak tahu kenapa dari dulu tidak segera diputuskan, tetapi menurut saya sudah waktunya untuk diputuskan,” ujar Pramono di Kantor Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa, 30 September.

    Pramono tak mau berprasangka apapun terhadap kebijakan pemimpin Jakarta sebelum ia menjabat dalam menyikapi permintaan pemekaran Kelurahan Kapuk. Yang terpenting, saat ini aspirasi masyarakat agar kelurahannya dimekarkan telah terrealisasi.

    “Saya sendiri enggak mau berprasangka apapun lah. Yang penting keputusan yang diambil ini untuk kebaikan masyarakat yang ada di kelurahan Kapuk, Kapuk Selatan, dan Kapuk Timur,” jelas dia.

    Sebelum pemekaran, jumlah penduduk di Kelurahan Kapuk sebanyak 174.349 jiwa dengan 221 RT dan 16 RW. Jumlah ini bisa mencapai 3 kali lipat dari jumlah penduduk di kelurahan-kelurahan lain.

    Kelurahan Kapuk memiliki luas wilayah 572,62 hektare dengan kepadatan 34.014 jiwa per kilometer persegi.

    “Jadi, rata-rata kelurahan di Jakarta itu sebenarnya tingkat kepadatannya enggak lebih dari 50 ribu. Ini termasuk yang luar biasa 174 ribu. Memang terlalu lama tidak diputuskan,” ungkap Pramono.

    Pramono meminta warga Kelurahan Kapuk untuk tidak mengkhawatirkan keabsahan dokumen kependudukannya saat wilayahnya telah dimekarkan. Sebab, dokumen lama tetap sah hingga masa berlakunya berakhir.

    “Penyesuaian atau perubahan data dapat dilakukan saat perpanjangan atau pembaruan. Yang berikutnya, seluruh proses penyusunan dokumen tidak dikenakan biaya apa pun,” imbuh dia.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menjelaskan, jika dimekarkan menjadi 3 kelurahan, Kelurahan Kapuk (induk) akan memiliki 59.176 penduduk di 52 RT dan 3 RW, Kelurahan Kapuk Timur memilii 36.203 penduduk di 68 RT dan 6 RW, serta Kelurahan Kapuk Selatan memiliki 75.998 penduduk di 101 RT dan 8 RW.

    “Rencana pemekaran Kelurahan Kapuk menjadi Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur merupakan alternatif pemecahan masalah agar pelayanan publik lebih dekat, lebih cepat, dan merata,” ungkap Uus.

  • CEO Danantara Beberkan Sejumlah Manfaat Waste to Energy Dibanding TPA

    CEO Danantara Beberkan Sejumlah Manfaat Waste to Energy Dibanding TPA

    JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani membeberkan sejumlah manfaat program waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi dibandingkan dengan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah.

    Dikatakan Rosan, program ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 50 hingga 80 persen.

    Penumpukan sampah di TPA dapat menghasilkan kurang lebih 2-3 persen emisi gas rumah kaca nasiona

    “Pertama mengurangi emisi gas kaca hingga 50-80 persen, menghasilkan energi terbarukan, dan punya penghemat 90 persen penggunaan lahan,” ujar Rosan, Selasa, 30 September.

    Dia menambahkan, dalam program ini Danantara akan berperan sebagai penghubung antar pihak yang terlibat. 

    Rosan bilang, sebelumnya pemerintah daerah memiliki anggaran untuk tipping fee atau biaya mengirimkan sampah ke TPA. Dengan adanya program ini, biaya tersebut dapat ditiadakan.

    “Jadi tidak ada lagi beban tipping fee yang dikembangkan kepada perusahaan daerah, tetapi itu semua akan diabsorb langsung oleh PLN, yang kemudian PLN akan menciptakan subsidi dari pemerintah pusat,” beber dia.

    penemuan saat ini, 1.000 ton sampah dapat menghasilkan 15 MW yang akan berkontribusi lebih dari kebutuhan listrik 20.000 rumah tangga.

    “Kalau saya ke Jepang, ke China, dan juga beberapa negara juga, ke Jerman. Itu kami sudah menggunakan waste to energy yang sangat-sangat besar. Dan memang ini adalah salah satu alternatif yang semata-mata yang diingat tidak hanya dari energi yang dihasilkan,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Rosan menyebut, melalui program dirinya berharap agar pemerintah-pemerintah daerahdapat berpartisipasi aktif dalam pengendalian sampah di masing-masing daerah.

    Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sampah yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi listrik adalah sebesar 1.000 ton untuk 15 MW listrik bagi 20.000 rumah tangga.

    Untuk program ini, lanjut Rosan, dibutuhkan lahan seluas 4 hingga 5 hektar.

    “Lahan untuk kami, kurang lebih 4-5 hektare untuk kapasitas seribu ton per hari,” tandas Rosan.

  • Bos Real Madrid Tanggapi Bisnisnya Masuk Daftar Cari Cuan di Permukiman Ilegal Israel di Palestina

    Bos Real Madrid Tanggapi Bisnisnya Masuk Daftar Cari Cuan di Permukiman Ilegal Israel di Palestina

    JAKARTA – Florentino Perez, bos perusahaan konstruksi ACS berbasis di Spanyol membantah bisnisnya cari untung atau cuan di permukiman ilegal Israel di Palestina.

    ACS masuk dalam daftar terbaru yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan Israel di wilayah Palestina.

    “ACS tidak melakukan aktivitas apa pun di Israel atau di permukiman Israel,” kata Perez dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Selasa 30 September.

    Perez yang juga Presiden tim sepak bola Real Madrid meminta agar ACS dihapus dalam daftar itu dengan alasan telah menjual anak perusahaannya yang beroperasi di Israel pada tahun 2021 bernama SEMI.

    PBB pada hari Jumat pekan kemarin merilis data terbaru perusahaan-perusahaan yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di  Palestina, yang mencantumkan 158 perusahaan dari 11 negara.

  • Bos Real Madrid Tanggapi Bisnisnya Masuk Daftar Cari Cuan di Permukiman Ilegal Israel di Palestina

    Bos Real Madrid Tanggapi Bisnisnya Masuk Daftar Cari Cuan di Permukiman Ilegal Israel di Palestina

    JAKARTA – Florentino Perez, bos perusahaan konstruksi ACS berbasis di Spanyol membantah bisnisnya cari untung atau cuan di permukiman ilegal Israel di Palestina.

    ACS masuk dalam daftar terbaru yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan Israel di wilayah Palestina.

    “ACS tidak melakukan aktivitas apa pun di Israel atau di permukiman Israel,” kata Perez dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Selasa 30 September.

    Perez yang juga Presiden tim sepak bola Real Madrid meminta agar ACS dihapus dalam daftar itu dengan alasan telah menjual anak perusahaannya yang beroperasi di Israel pada tahun 2021 bernama SEMI.

    PBB pada hari Jumat pekan kemarin merilis data terbaru perusahaan-perusahaan yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di  Palestina, yang mencantumkan 158 perusahaan dari 11 negara.

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan Budaya Hak Fundamental dan Pilar Ekonomi di UNESCO MONDIACULT 2025

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan Budaya Hak Fundamental dan Pilar Ekonomi di UNESCO MONDIACULT 2025

    BARCELONA – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan budaya harus diakui sebagai hak fundamental sekaligus pilar ekonomi global. Pesan itu ia sampaikan di hadapan para Menteri Kebudayaan dan organisasi internasional dalam forum budaya dunia UNESCO MONDIACULT 2025 di Barcelona, Spanyol.

    Bersama para panelis dari Bulgaria, Norwegia, Cabo Verde, Tiongkok, dan Austria, Menbud Fadli menekankan budaya bukan sekadar warisan, melainkan hak hidup yang dijamin negara. “Konstitusi Indonesia, Pasal 32 UUD 1945, mewajibkan negara memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat memelihara serta mengembangkan nilai budaya,” kata Menbud dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa, 30 September.

    Menbud Fadli menyoroti pentingnya akses publik, partisipasi, dan pelibatan masyarakat, termasuk perlindungan kebebasan berekspresi serta pengakuan atas kearifan lokal. “Budaya tidak boleh jadi privilese segelintir orang, tetapi hak setiap warga,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung repatriasi sebagai pemenuhan hak budaya. Pemulangan Koleksi Dubois pekan lalu dari Belanda, berisi lebih dari 28 ribu fosil termasuk Homo erectus Trinil, disebutnya bukti keseriusan Indonesia memperjuangkan keadilan sejarah. “Repatriasi benda bersejarah memulihkan martabat bangsa dan menyambungkan identitas dengan generasi penerus,” jelasnya.

    Menbud Fadli menambahkan, Indonesia sudah memiliki mekanisme Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) untuk memastikan suara masyarakat adat dan kelompok rentan masuk dalam kebijakan budaya. “Hak budaya adalah hak asasi. Publik bukan hanya penerima manfaat, tapi aktor utama,” ujarnya.

    Pada sisi ekonomi, Menbud Fadli menegaskan budaya mampu menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan pemberdayaan sosial. Ia menyebut industri budaya dan kreatif menyumbang USD 4,3 triliun atau 6% dari ekonomi dunia. Untuk itu, Indonesia tengah mengembangkan instrumen pembiayaan melalui dana abadi kebudayaan Indonesiana, kerja sama produksi internasional, hingga kemitraan publik-swasta dalam pembangunan infrastruktur budaya.

    “Komitmen kami jelas: melindungi hak budaya, memperkuat partisipasi publik, dan membuka ruang pembiayaan agar budaya benar-benar jadi pilar pembangunan berkelanjutan pasca-2030,” tegasnya.

    Partisipasi Indonesia di MONDIACULT 2025, menurut Fadli, adalah bagian dari diplomasi budaya. “Indonesia membawa pesan bahwa budaya adalah hak yang dijamin sekaligus kekuatan ekonomi global. Kehadiran kita menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa berperadaban besar yang siap memimpin dialog budaya dunia,” tutupnya.

  • Honor Magang Berbayar Rp3,3 Juta per Bulan, Airlangga Hartarto: Mulai 15 Oktober

    Honor Magang Berbayar Rp3,3 Juta per Bulan, Airlangga Hartarto: Mulai 15 Oktober

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sampaikan dimulainya program magang berbayar pada 15 Oktober mendatang.

    Hal tersebut disampaikan Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 30 September. Menurut Airlangga, program tersebut merupakan salah satu dari 8 paket Akselerasi Ekonomi 2025 yang digulirkan pemerintah.

    Terkait honor yang diterima yang diberikan pemerintah sebesar Rp3,3 juta per bulan dan berlangsung selama enam bulan. Salah satu syarat yang dipenuhi adalah lulusan perguruan tinggi tidak lebih dari satu tahun.

    Menurut Airlangga, pemerintah sudah memiliki data mahasiswa yang usia kelulusannya tidak lebih dari satu tahun. Hal itu memudahkan untuk memverifikasi para pelamar di laman ‘Siap Kerja’.

    Airlangga menambahkan, jika honor yang nanti diterima akan langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat melalui bank Himbara. Untuk program ini, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp198 miliar pada 2025 dan 2026 dengan target 20.000 penerima manfaat.

  • Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia terkait konflik di Palestina dan Solusi Dua Negara tidak berubah dan sangat jelas.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang, terkait dengan kemunculan foto Presiden Prabowo Subianto di sejumlah baliho di Israel.

    Baliho berlogo Abraham Shield itu terpasang di sejumlah lokasi dan dalam berbagai ukuran di Tel Aviv, Israel, menampilkan Presiden Prabowo bersama Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Baliho itu juga disertai seruan dan dukungan terhadap rencana Presiden Trump mengenai situasi di Timur Tengah, terkait dengan mengakhiri konflik Palestina-Israel.

    Presiden Trump juga diketahui berusaha untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords.

    Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkan. (VOI/Fauzi)

    “Posisi Indonesia sangat clear, bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Jubir Kemlu RI Yvonne dalam keterangan kepada wartawan, seperti dikutip Selasa 30 September.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.

    Pekan lalu, Presiden Prabowo saat mengikuti High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York dua kali menegaskan kesiapan Indonesia mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, setelah Palestina memperoleh kemerdekaannya dan diakui sebagai negara.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di dua kesempatan, pertama High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada 22 September, sehari kemudian dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

    Di hari yang sama dengan Debat Umum, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan bertajuk “Multilateral Meeting on the Middle East” atas undangan Presiden Trump. Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Hari Selasa waktu setempat tersebut, dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

    Israel Says Yes to Trump’s Plan

    The Israeli Coalition for Regional Security has launched a new nationwide billboard campaign urging the government to back President Donald Trump’s initiative to end the war in Gaza and expand the Abraham Accords.

    Featuring President Trump, PM… pic.twitter.com/1NHZYFDYEQ

    — הקואליציה לביטחון אזורי (@AbrahamShield25) September 28, 2025

    Selain Presiden Trump dan Presiden Prabowo, hadir dalam pertemuan itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Negara-negara tersebut dipandang Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

    “Pertemuan tersebut produktif dalam arti cukup maju dalam upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, mencapai perdamaian serta gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo dan sejumlah perwakilan negara Arab-Islam tersebut.

    Terpisah, akun AbrahamShield25 dalam unggahan di media sosial X menuliskan, “Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.”

    “Koalisi – sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120+ pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel – menyebut usulan Trump sebagai langkah serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi sebuah strategi,” lanjut unggahan tersebut.

    Unggahan ini muncul sehari jelang pertemuan Presiden Trump dengan PM Netanyahu di Washington DC pada 29 September. Pertemuan itu akan digunakan Presiden Trump untuk mendesak Israel menerima proposal 21 poin yang digagas guna mencapai kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza.

    Presiden Trump sendiri dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan pada April lalu menyatakan keyakinannya untuk memperluas Perjanjian Abraham – yang diinisiasi pada periode pertama pemerintahannya –  dengan Arab Saudi, sebelum kemudian Ia akan pergi ke Qatar dan Uni Emirat Arab, dikutip dari The Times of Israel.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

  • 50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    MAKASSAR – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) 02 Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berhenti beroperasi. Imbasnya, lebih dari 50 pekerja atau karyawan terpaksa dirumahkan.

    SPPG program MBG yang berlokasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani 2, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang itu sebelumnya menyediakan makan bergizi gratis untuk lebih dari 10 sekolah dengan jumlah produksi sekitar 3.500 porsi per hari.

    Dapur SPPG yang beroperasi sejak Februari 2025 di bawah naungan Yayasan Tangan Fatima Bekerja ini telah tutup sejak sepekan terakhir dan tidak lagi menyalurkan makan bergizi gratis kepada siswa sekolah dasar penerima manfaat. Hal tersebut diduga terjadi karena polemik pagu Rp 6.500 per porsi.

    “Saya juga kurang tahu pasti kenapa tutup, tetapi saya dengar masalah anggaran pagunya. Yang saya dengar biasa Rp 10.000, tetapi enggak tahu sekarang kenapa bisa Rp 6.500,” ujar salah seorang karyawan, Sri Bulan, Senin (29/9/2025).

    Dampak dari ditutupnya dapur SPPG ini, sebanyak 50 karyawan yang umumnya warga sekitar dan merupakan janda, kini menganggur. “Harapannya semoga cepat beroperasi kembali, karena banyak karyawan di sini yang mencari nafkah, banyak janda-janda yang kerja di sini,” tuturnya.

    Lonjakan kasus keracunan massal dari program MBG memaksa pemerintah bertindak tegas. Sejumlah SPPG atau dapur MBG bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.

    “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan.

    Langkah cepat ini diputuskan setelah rapat koordinasi yang dipimpin Zulkifli Hasan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta jajaran kementerian dan Badan Gizi Nasional (BGN).