JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan terkait pembahasan kebijakan transfer ke daerah.
Sementara itu, mengenai rencana penempatan dana pemerintah pusat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Emil mengonfirmasi bahwa topik tersebut juga sudah menjadi bagian dari pembicaraan pemerintah daerah.
“Iya, di jatim sudah kita bicarakan waktu kemarin ketemu. kan beliau yang ngomong kan? saya lihat beritanya. di jatim juga kita bahas,” ujarnya kepada awak media, Selasa, 7 Oktober.
Namun demikian, Emil menegaskan bahwa besaran dana yang akan ditempatkan Pemerintah di Bank Jatim masih menunggu keputusan final.
“Kita tunggu final. tetapi Bank Jatim ini kan alhamdulillah salah satu bank pembangunan daerah yang secara indikator kesehatan perbankannya, maupun juga raihan labanya tergolong solid. sehingga harapannya bisa menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa pembahasan soal teknis dan implementasi penempatan dana tersebut masih berlangsung dan menjadi ranah pemerintah pusat.
“Jadi itu sudah dibicarakan pada saat di surabaya, tapi kami tentu tidak dalam posisi menyampaikan karena masih pembahasan, tapi tadi pak menkeu sudah ngomong, kami sampaikan betul itu dibicarakan. realisasi kita tunggu,” tambahnya.
Terkait kesiapan dalam menyerap dana tersebut, Emil menyampaikan bahwa hal itu akan ditangani oleh tim teknis.
“Itu biar persisnya antara kita, sudah ada tim, pak sekda dengan dirut bank jatim yang akan membahas dengan dirjen yang terkait di Kementerian Keuangan. persisnya seperti apa, kita lebih baik menunggu finalnya saja,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penempatan dana Pemerintah kepada dua bank daerah, yakni PT Bank DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan dana masih akan dikaji terlebih dahulu.
“Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta. Dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung (keperluan dana),” kata dia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober.
Ia menyampaikan hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyaluran kredit, khususnya ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.
“Tapi kalau 10 triliun 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti kita akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun tempat lain,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, agar memastikan kesiapan Bank DKI dalam menyerap dan menyalurkan dana tersebut dengan optimal.
“Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” lanjutnya.
Terkait pertanyaan Pramono mengenai kemungkinan kerja sama Bank DKI dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan dana, Purbaya menjelaskan bahwa hal itu merupakan urusan antar perusahaan atau business to business.
“Yang ketiga tadi tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara. Bisa dipakai nggak? Itu pada dasarnya itu adalah business to business,” tegasnya.
