Xcloud.id

Author: Voi.id

  • Air Sering Mati, PAM Jaya Butuh Rp14 Triliun untuk Peremajaan Pipa Warisan dari Belanda

    Air Sering Mati, PAM Jaya Butuh Rp14 Triliun untuk Peremajaan Pipa Warisan dari Belanda

    JAKARTA – Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin menjelaskan penyebab air sering tidak mengalir karena faktor pipa yang sebagian berusia lebih dari 100 tahun satu abad.

    “Kenapa kebocoran air di Jakarta itu tinggi sekali? Karena pipanya sudah berusia 103 tahun sebagian besar,” kata Arief Nasrudin ​​​​​​ dilansir ANTARA, Minggu, 9 November.

    Arief menuturkan, pipa yang berusia 103 tahun itu berada di kawasan Pasar Rebo. 

    Pipa tersebut merupakan warisan Belanda yang dibangun tahun 1922. 

    “Itu 20 juta liter tampungan. Di Buaran juga gitu,” kata Arief.

    Arief mengatakan, reservoir tersebut sebelumnya sempat pasif saat tidak dikelola oleh pihak PAM Jaya. 

    Namun kini, lanjutnya, reservoir tersebut sudah berfungsi dengan baik hingga saat ini setelah dikelola oleh PAM Jaya.

    Karena itu, PAM Jaya ingin melakukan rapat terbatas (ratas) bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

    Menurut Arief, PAM Jaya membutuhkan pendanaan hingga Rp14 triliun untuk memperbarui pipa tersebut dan agar airnya dapat langsung diminum.

    “Ini mimpinya PAM Jaya yang pastinya mimpinya masyarakat Jakarta yang diinginkan oleh Gubernur kita, bahwasanya kalau airnya sudah kualitasnya baik, Insyaallah harusnya tidak ada stunting lagi, tidak ada penyakit yang karena air,” katanya.

  • Viral BBM Bobibos, ESDM Buka Suara

    Viral BBM Bobibos, ESDM Buka Suara

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait produk bahan bakar minyak (BBM) baru bernama Bobibos yang viral di media sosial.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman yang enggan menyebutkan nama BBM tertentu mengatakan dia menyampaikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan. Kendati demikian, ia menekankan bahwa BBM yang layak dikonsumsi kendaraan memerlukan waktu yang lebih lama karena menjalani proses pengujian yang panjang.

    “Saya tidak berani menyebut nama dan lain-lain, tapi tidak mengurangi apresiasi saya terhadap inovasi anak bangsa. Tapi seperti yang saya jelaskan, untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal 8 bulan, baru kita putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode dikutip Sabtu, 8 November.

    Terkait klaim telah mengantongi sertifikat, Laode menegaskan jika Bobibos baru mengajukan usulan uji laboratorium. Hasilnya pun masih belum dapat dipublikasikan.

    “Jadi gini, mereka mengusulkan uji di laboratorium kami. Tapi kan hasil ujinya kan ini masih secret agreement, maksudnya masih tertutup ya. Saya belum bisa menyampaikan tersebut,” ucap Laode.

    Ia juga meluruskan, jika perusahaan mengajukan uji berarti hasil yang dikeluarkan adalah berupa hasil uji dan bukan sertifikat seperti yang sudah diklaim oleh Bobibos.

    “Dan kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Ini saya perlu luruskan, biar tidak terjadi simpang siur. Kemarin saya juga dapat, oh sudah disertifikasi. Saya luruskan di sini bahwa ini belum disertifikasi,” terang Laode.

    Lebih lanjut, Laode memastikan Kementerian ESDM bersedia memfasilitasi pihak yang melakukan inovasi membuat produk BBM baru dengan Badan Usaha (BU) yang sudah ada untuk dilakukan kerja sama.

    Bahkan, kata dia, banyak pihak yang sudah berhasil membuat terobosan dengan menciptakan BBM baru namun harus melalui serangkaian proses untuk kemudian bisa mencapai standar yang ditetapkan pemerintah.

    “Jadi sebenarnya ini banyak yang membuat seperti itu. Ada juga kan dari plastik pernah tuh. Seperti ini banyak. Tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satu lah. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM tersebut disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi,” tandas Laode.

  • Banyak Tol Sepi, Pakar Infrastruktur Nilai Studi Kelayakan Pemerintah Terlalu Optimistis

    Banyak Tol Sepi, Pakar Infrastruktur Nilai Studi Kelayakan Pemerintah Terlalu Optimistis

    JAKARTA – Meskipun telah beroperasi secara penuh, sejumlah ruas jalan tol di Indonesia menunjukkan volume lalu lintas yang minim. Para ahli di bidang infrastruktur menilai kondisi ini disebabkan oleh dua faktor krusial: mahalnya biaya tarif tol yang berlaku serta kurangnya keterhubungan infrastruktur tersebut dengan jaringan distribusi yang ada.

    Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) MM Gibran Sesunan menyatakan persoalan utama rendahnya penggunaan tol justru terletak pada perencanaan yang dilakukan pemerintah.

    Menurut dia, studi kelayakan (feasibility study) yang menjadi dasar pembangunan tol selama ini terlalu optimistis dan tidak realistis terhadap kondisi ekonomi serta pola mobilitas masyarakat.

    “Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar dia dari ANTARA, Sabtu, 8 November.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia dengan tingkat trafik di bawah 50 persen dari asumsi yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Data tersebut merujuk pada realisasi tahun 2024.

    Gibran Sesunan menambahkan mahalnya tarif sebagai faktor penghambat utama meningkatkan jumlah pengguna jalan bebas hambatan tersebut. Sebagai contoh, tarif kendaraan golongan 1 di Jalan Tol Manado-Bitung mencapai Rp1.200 per kilometer untuk sekali melintas, angka yang dinilai memberatkan sektor logistik dan transportasi barang.

    Kondisi serupa terjadi di Bengkulu-Taba Penanjung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Kanci-Pejagan dan sejumlah tol lainnya yang juga dilaporkan sepi pengguna.

    Beberapa contoh tol yang dibangun dengan orientasi logistik tersebut, katanya lagi, menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dihadirkan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah untuk rantai pasok nasional.

    “Padahal, peningkatan akses logistik memiliki peran besar sebagai tulang punggung konektivitas ekonomi dan dapat mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi,” katanya pula.

    Potensi ruas tol eksisting yang belum maksimal, menurut dia, menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU.

    Hingga kini, ujarnya pula, belum ada langkah konkret untuk menurunkan tarif atau meninjau ulang desain bisnis tol-tol yang gagal menarik pengguna.

    Padahal permasalahan rendahnya trafik pada 21 ruas jalan tol tersebut, dinilainya, berpotensi menjadi “bom waktu”, seperti kegagalan pengembalian investasi yang dapat menghambat pengembangan dan pembangunan proyek jalan tol baru di masa depan, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

    Sementara itu, upaya Menteri PU yang menyebutkan tengah mendorong integrasi infrastruktur melalui pendekatan koridor logistik nasional, menurut dia, belum menyentuh akar masalah.

    Banyak tol baru dibangun tanpa koneksi memadai ke kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi.

    “Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan pentarifan yang berpihak pada pengguna, pembangunan tol hanya menjadi monumen beton,” ujar Gibran Sesunan.

    Dia menegaskan pemerintah perlu segera mengaudit BPJT dan meninjau ulang asumsi bisnis dalam proyek tol agar investasi triliunan rupiah benar-benar memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar menambah daftar panjang jalan tol yang sepi pengguna.

  • Saya akan Sikat Tambang Ilegal di Papua Barat

    Saya akan Sikat Tambang Ilegal di Papua Barat

    MANOKWARI – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera menurunkan satuan tugas (satgas) penertiban seluruh aktivitas pertambangan secara ilegal di Provinsi Papua Barat.

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,” kata Bahlil, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 8 November, saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu, yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.

    Dia memperingati seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal di Papua Barat untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena berdampak terhadap kerusakan alam dan kelestarian lingkungan.

    Pembentukan satgas telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespon berbagai pemberitaan media massa yang menuding keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

    “Banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung dan kalau saya dapat, saya sikat,” tegasnya.

    Bahlil juga membantah tudingan berafiliasi dengan PT Gag Nikel Arya Aditya yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebelum dirinya masuk kabinet.

    Kegiatan pertambangan nikel oleh PT GAG dilakukan setelah bupati setempat menerbitkan izin pada tahun 2004, yang saat itu dirinya belum mengemban tugas sebagai pejabat negara.

    “PT GAG itu kontrak karya dari tahun 70-an dan izin terbaru keluar tahun 2004 oleh bupati. Tahun itu saya belum jadi pejabat,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya akan memimpin langsung operasi penertiban ilegal di Papua Barat agar prosesnya berjalan transparan dan menghilangkan potensi kesalahpahaman.

    “Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Bahlil.

  • Sekolah Harus Miliki Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Bullying

    Sekolah Harus Miliki Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Bullying

    JAKARTA – Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Dr. Ni Made Martini Puteri (Tinduk), menyoroti kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara yang diduga dipicu oleh pengalaman korban menjadi sasaran perundungan (bullying).

    Ia menekankan pentingnya sekolah memiliki sistem yang jelas dalam mencegah dan menangani kasus bullying.

    “Sekolah harus memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan bullying. Siapkan guru dan latih agar memahami isu ini,” ujar Dr. Martini kepada VOI Sabtu 8 November 2025.

    Menurutnya, sistem pelaporan harus menjaga kerahasiaan korban maupun pelapor. Sekolah juga perlu membuat standar operasional prosedur (SOP) yang memberikan perlindungan penuh bagi korban.

    “Jangan ingkari bahwa peristiwa bullying tidak terjadi. Jangan paksa korban untuk memaafkan, tetapi minta pelaku untuk meminta maaf kepada korban,” tegasnya.

    Dr. Martini juga mengingatkan pentingnya membangun budaya sekolah yang aktif mencegah bullying. Ia mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi dengan tidak mendiamkan jika melihat tindakan perundungan terjadi.

    “Ambil sikap dan tunjukkan kepada pelaku bahwa kita tidak setuju terhadap bullying. Berikan dukungan bagi korban di muka publik,” ujarnya.

    Selain itu, sosialisasi kepada orang tua juga dinilai penting agar memahami bahwa bullying merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan.

    “Ajarkan pelaku untuk bertanggung jawab dan meminta maaf,” ucapnya .

    Ia menegaskan, karena bullying merupakan bentuk kekerasan, maka sekolah yang tidak merespons dan mengambil tindakan terhadap kasus tersebut sama saja tidak melindungi korban.

    “Karena bullying adalah kekerasan, maka sekolah yang tidak merespon dan mengambil tindakan terhadap terjadinya bullying, berarti tidak melindungi korban dan bahkan melanggar hak anak atas rasa aman,” pungkasnya.

  • Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Rebut Pole

    Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Rebut Pole

    JAKARTA – Marco Bezzecchi mengamankan posisi start terdepan atau pole position MotoGP Grand Prix Portugal 2025 setelah ia menjadi tercepat dalam sesi kualifikasi.

    Pebalap milik Aprilia Racing itu memuncaki catatan waktu dengan catatan satu menit 37,557 detik dalam sesi yang berlangsung di Algarve International Circuit pada Sabtu, 8 November 2025 malam WIB.

    Bezzecchi berhasil mengungguli Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) yang mengekor di tempat kedua. Keduanya dipisahkan jarak waktu +0,150 detik saja.

    Sementara itu, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) sukses menduduki posisi ketiga meski pebalap asal Perancis tersebut mulai kualifikasi dari Q1.

    Quartararo langsung menampilkan performa kuat sejak menit awal Q1. Dia sempat mendapat perlawanan dari Luca Marini (Honda HRC Castrol), tetapi El akhirnya sukses melampaui catatan waktu sang rival dan maju ke Q2.

    Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ikut memamerkan kecepatannya dan berhasil mengklaim posisi kedua sekaligus mendorong Marini turun ke urutan ketiga.

    Sementara itu, Nicolo Bulega (Ducati Lenovo Team) kehilangan peluang menembus dua besar setelah melebar di Tikungan 10. Oleh karena itu, ia harus start dari P18, satu posisi di depan bintang tuan rumah, Miguel Oliveira.

    Alex Marquez sempat menjadi favorit setelah dia mendominasi dalam FP1 dan Practice. Namun, kecelakaan jelang akhir sesi Q2 memupus peluangnya.

    Situasi ini membuka persaingan antara Bezzecchi dan Acosta yang bersaing demi pole position. Setelah mencetak 1 menit 37,556 detik, Bezzecchi mencoba untuk tingkatkan catatan waktunya.

    Sayangnya, tak meningkat. Di sisi lain, Acosta membuat kesalahan di sektor dua. Ini membuat Bezzecchi akhirnya meraih posisi start terdepan.

    Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2025:

    1. Marco Bezzecchi

    2. Pedro Acosta

    3. Fabio Quartararo

    4. Francesco Bagnaia

    5. Alex Marquez

    6. Johann Zarco

    7. Joan Mir

    8. Jack Miller

    9. Fabio Di Giannantonio

    10. Pol Espargaro

  • 190 Laporan Maladministrasi di Kepri Diselesaikan, Pertanahan Masih Dominan

    190 Laporan Maladministrasi di Kepri Diselesaikan, Pertanahan Masih Dominan

    TANJUNGPINANG – Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah berhasil menyelesaikan 190 laporan, dari total 800 laporan pengaduan masyarakat selama periode Januari sampai Oktober 2025.

    “190 laporan itu ditingkatkan menjadi laporan masyarakat, dan sudah dilakukan pemeriksaan dari awal hingga ditemukannya maladministrasi,” kata Kepala Ombudsman Kepri Lagat Siadari dihubungi di Tanjungpinang, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 8 November.

    Lagat menyebut laporan pengaduan masyarakat yang ditangani Ombudsman Kepri tahun ini masih didominasi masalah maladministrasi pertanahan atau agraria, di antaranya menyangkut keluhan masyarakat terhadap layanan pertanahan di Badan Pengusahaan (BP) Batam, kemudian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang.

    Selain itu, katanya, ada pula laporan pengaduan terhadap pelayanan publik di kepolisian serta administrasi kependudukan.

    “Kalau permasalahan tanah, biasanya seputar tumpang tindih serta pendaftaran tanah, misalnya satu persil tanah mau dipecahkan menjadi lima sertifikat, itu yang masih jadi kendala bagi masyarakat,” ungkap Lagat.

    Dia menegaskan terhadap laporan masyarakat yang terbukti maladministrasi itu, Ombudsman Kepri telah memberikan rekomendasi saran perbaikan dan wajib ditindak lanjuti oleh instansi atau lembaga pelayanan publik.

    Lagat turut menyoroti salah satu maladministrasi yang belum ditindak lanjuti sampai saat ini ialah terkait pembatalan kelulusan salah seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), tenaga kependidikan di salah satuan pendidikan di Kota Tanjungpinang.

    Ombudsman Kepri menemukan maladministrasi dalam proses pelantikan P3K tersebut, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formil untuk dilantik.

    “Meski menang seleksi P3K, tapi ia salah memilih formasi. Ini sama saja salah memilih lowongan pekerjaan, tapi tetap dilantik,” ucap Lagat.

    Lagat mengaku telah memanggil Wali Kota Tanjungpinang sekaligus mengingatkan untuk melakukan upaya pembatalan terhadap kelulusan pegawai tendik tersebut.

    “Wali Kota harus mau, karena belum ada rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan. Kalau masih tak mau, Mendagri yang akan memanggil Wali Kota,” kata Lagat menegaskan.

  • Terserang Virus Langka dari Tikus

    Terserang Virus Langka dari Tikus

    JAKARTA – Laporan autopsi akhirnya mengungkap misteri kematian seekor gajah bernama Shankar, yang selama ini dikenal sebagai “gajah paling kesepian di dunia” setelah menghabiskan lebih dari dua dekade dalam isolasi di Kebun Binatang Delhi, India. Hasil otopsi memastikan gajah jantan berusia 29 tahun tersebut meninggal akibat infeksi virus langka yang dibawa oleh tikus.

    Gajah bernama Shankar dipastikan meninggal pada bulan September lalu karena terserang Virus Encephalomyocarditis (EMCV).

    Dikutip dari The Sun, Sabtu, 11 November, EMCV adalah virus langka yang ditularkan oleh hewan pengerat dan memiliki potensi menginfeksi berbagai jenis hewan, menyebabkan kematian mendadak akibat peradangan parah pada jantung dan otak.

    Direktur Kebun Binatang Delhi, Dr. Sanjeet Kumar, mengonfirmasi deteksi virus EMCV dari hasil autopsi. Ia menjelaskan bahwa EMCV adalah penyakit akut yang tidak menunjukkan gejala kasat mata pada Shankar sebelum kematian tragisnya.

    “Ini adalah penyakit akut. Ada beberapa kasus yang pernah ditemukan di kebun binatang Eropa dan kebun binatang lain secara global. Umumnya, virus ini menginfeksi babi, namun berbagai jenis hewan kebun binatang dapat terkena, termasuk kucing besar,” ungkap Dr. Sanjeet Kumar.

    Pada hari menjelang kematiannya, dilaporkan bahwa Shankar menolak untuk makan sepanjang hari.

    Sejarah Isolasi Lebih dari Dua Dekade

    Kisah Shankar menarik perhatian publik karena statusnya sebagai gajah terisolasi. Shankar pertama kali tiba di India pada tahun 1998 sebagai hadiah diplomatik dari Zimbabwe.

    Namun, pasangannya meninggal tak lama kemudian, yaitu pada tahun 2001. Sejak saat itu, Shankar hidup dalam isolasi selama lebih dari 20 tahun.

    Seorang mantan pejabat kebun binatang menyatakan bahwa upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan Shankar dengan gajah-gajah Asia lainnya setelah kematian pasangannya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

  • Bulog Salurkan 13.000 Ton Beras SPHP ke Enam Provinsi di Tanah Papua

    Bulog Salurkan 13.000 Ton Beras SPHP ke Enam Provinsi di Tanah Papua

    JAYAPURA – Total ada 13.000 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Bulog Perum Kanwil Papua di enam provinsi di Tanah Papua yang menjadi wilayah tugasnya.

    Enam provinsi yang menjadi wilayah tugas Perum Bulog Kanwil Papua, yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

    Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari, di Jayapura, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 8 November, mengatakan penyaluran beras SPHP selain dilakukan Bulog juga dilaksanakan TNI-Polri.

    Polri sendiri telah menyalurkan 800 ton beras SPHP yang dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 67.500/lima kilogram atau Rp 13.500/kilogram melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

    Beras SPHP merupakan beras dengan kualitas medium, kata Ahmad Mustari.

    Menurutnya lagi, harga beras SPHP tidak boleh diatas HET yakni diharapkan masyarakat ikut memantau dan bila mendapatkan adanya harga diatas HET dapat melaporkan ke pihak kepolisian.

    Hal itu disebabkan dilaksanakannya program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) agar masyarakat dapat menjangkaunya.

    “Bulog sendiri siap menyediakan beras SPHP berapapun yang dibutuhkan,” kata Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari.

  • Polisi Telusuri Motif dan Bahan Peledak di SMA 72 Jakarta Utara

    Polisi Telusuri Motif dan Bahan Peledak di SMA 72 Jakarta Utara

    JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, menegaskan, saat ini investigasi ilmiah dilakukan oleh Puslabfor Mabes Polri bersama Densus 88.

    Menurutnya, hasil uji laboratorium akan menentukan apakah bahan tersebut termasuk jenis bahan peledak berbahaya.

    “Kami mencocokkan barang bukti yang ditemukan di lokasi dengan hasil penggeledahan di tempat lain,” ujar Budi, kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 8 November 2025.

    Budi menyebut, hingga saat ini belum ada indikasi keterkaitan dengan jaringan teror. Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar dan tidak berspekulasi sebelum hasil pemeriksaan ilmiah diumumkan.

    Budi memastikan, Polri akan menyampaikan hasil lengkap penyelidikan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading secara transparan.

    “Hasil dari Densus 88, Puslabfor, Gegana, dan Reskrim akan dikompilasi agar informasi ke publik tidak bias,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa, peruga kepolisian belum menemukan keterkaitan pelaku dengan jaringan teror. Akan tetapi, Densus 88 tetap mendalami seluruh kemungkinan berdasarkan hasil laboratorium dan pemeriksaan saksi-saksi.

    “Setelah nanti pengumpulan dan analisa barang bukti Dari TKP, hasil penggeledahan, pencocokan semua Dari keterangan saksi, Polda Metro Jaya akan menyampaikan secara lengkap. Sehingga tidak bias isu motif ataupun kejadian yang terjadi,” katanya lagi.

    Polri berkomitmen menangani kasus ini secara profesional dan ilmiah, sekaligus tetap melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

    “Kita sama-sama menjaga ada hak-hak khusus yang harus dipenuhi yaitu perlindungan tentang identitas dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,” tandasnya.