Xcloud.id

Author: Voi.id

  • 2 Petugas Piket Sudah Diperiksa Propam Buntut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri Setelah Jadi Tersangka

    2 Petugas Piket Sudah Diperiksa Propam Buntut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri Setelah Jadi Tersangka

    JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan Bidang Propam Polda Metro Jaya telah memeriksa dua petugas jaga atau piket saat ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho (6), Alex Iskandar alias AI (6), bunuh diri di ruang konseling psikologis Polres Metro Jakarta Selatan.

    “Iya, sudah diperiksa,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto kepada VOI, Minggu, 30 November 2025.

    Budi belum mau menjelaskan detail mengenai waktu maupun hasil pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan hal itu menjadi kewenangan Bidang Propam Polda Metro Jaya.

    “Untuk hasil, silakan ke Propam, karena itu ranah mereka. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan internal,” ujarnya.

    Sebelumnya, Alex Iskandar ditemukan tewas bunuh diri di ruang konseling psikologis Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu 23 November dini hari. 

    Alex bunuh diri usai ditetapkan jadi tersangka kasus penculikan dan pembunuhan terhadap anak tirinya Alvaro Kiano Nugroho.

    Polisi juga telah mengungkap motif dan peran Alex dalam kasus hilangnya Alvaro sejak Maret lalu.

    Kasi Propam Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Bayu Agung Ariyanto, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian petugas saat kejadian kematian Alex

    “Terkait bunuh diri ini, kami sudah memeriksa dua personel yang saat itu sedang piket,” katanya.

  • Menuju 2030, BI Pacu Pendalaman Pasar Valas dan Pasar Uang untuk Dorong Pembiayaan Nasional

    Menuju 2030, BI Pacu Pendalaman Pasar Valas dan Pasar Uang untuk Dorong Pembiayaan Nasional

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) dalam rangka mendorong kapasitas pembiayaan perekonomian nasional.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan upaya pendalaman tersebut dipercepat sesuai arah Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

    Langkah ini, ujar Perry, bertujuan meningkatkan kapasitas pembiayaan nasional, dengan target volume transaksi pasar uang mencapai Rp81 triliun per hari dan transaksi pasar valas meningkat menjadi 18 miliar dolar AS pada 2030.

    “Pendalaman pasar uang dan pasar valas terus kami akselerasi sesuai blueprint 2030 untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional dengan sasaran transaksi pasar uang naik ke Rp81 triliun per hari pada 2030,” kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), dikutip Minggu, 30 November. 

    Ia menjelaskan target tersebut akan dicapai melalui peningkatan transaksi repo dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pembentukan struktur suku bunga pasar yang lebih efisien, serta penguatan peran diler utama (primary dealer).

    Selain itu, BI memperkuat kapasitas pelaku pasar melalui kerja sama dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), termasuk pengembangan infrastruktur pasar uang berbasis teknologi.

    Sinergi pembiayaan juga diperkuat bersama Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Danantara, serta asosiasi industri. Di sisi lain, BI tetap mendorong pengembangan UMKM, ekonomi hijau, serta ekonomi dan keuangan syariah guna memperkuat ekonomi kerakyatan.

    Buku PTBI 2025 mencatat perkembangan positif implementasi BPPU bersama APUVINDO. Rata-rata harian transaksi pasar uang meningkat dari Rp10,12 triliun pada 2020 menjadi Rp54,43 triliun hingga Oktober 2025. Transaksi pasar valas naik dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 10,15 miliar dolar AS pada periode yang sama.

    Implementasi kebijakan Dealer Utama sejak Mei 2024 turut mendorong lonjakan transaksi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder serta transaksi repo antar pelaku pasar. Peran Dealer Utama dalam transaksi SRBI meningkat dari rata-rata 73 persen pada 2024 menjadi 84 persen hingga Oktober 2025.

  • BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2031 Maksimal 7,7 Persen, di Bawah Target Pemerintah

    BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2031 Maksimal 7,7 Persen, di Bawah Target Pemerintah

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2031 hanya berada di kisaran 6,9 persen hingga 7,7 persen, lebih rendah dibanding target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2029.

    Dalam Buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, BI menyusun tiga skenario proyeksi ekonomi untuk 2031 yaitu pada skenario baseline, pertumbuhan diperkirakan mencapai 5,6 persen hingga 6,4 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 6,1 persen hingga 6,9 persen pada skenario optimistis, dan berada pada kisaran 6,9 persen hingga 7,7 persen dalam skenario super optimistis.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa stabilitas harga diperkirakan tetap terjaga dengan inflasi berada pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, serta transaksi berjalan tetap rendah pada kisaran defisit 0,4 persen hingga surplus 0,4 persen terhadap PDB pada 2031.

    BI menilai stabilitas internal dan eksternal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sisi penawaran yang mampu mengimbangi kenaikan permintaan, berkat bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional yang sedang berjalan.

    Dari sisi pembiayaan, kredit perbankan diperkirakan tumbuh optimal di kisaran 12 persen–16 persen per tahun. Sementara itu, defisit fiskal diyakini tetap berada di bawah 3 persen dari PDB, sejalan dengan kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

    BI juga menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, dan efektivitas implementasi kebijakan, pada skenario baseline, target pertumbuhan dapat dicapai melalui proyek-proyek yang sudah berjalan atau telah memulai pembangunan.

    Sementara skenario optimistis membutuhkan tambahan proyek baru dengan biaya lebih rendah dan pembiayaan yang relatif cepat, termasuk dari APBN.

    Untuk skenario super optimistis, pertumbuhan ditopang oleh proyek-proyek besar yang belum berjalan dan memerlukan pembiayaan lebih besar, banyak di antaranya bersumber dari investasi swasta maupun luar negeri.

    Skenario ini menuntut reformasi struktural yang lebih agresif, mencakup tiga aspek utama yaitu peningkatan produktivitas melalui percepatan pembangunan infrastruktur, riset dan pengembangan, adopsi teknologi, serta efisiensi pasar; peningkatan modal melalui perbaikan iklim investasi dan kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui akses pendidikan dan perluasan lapangan kerja formal.

    BI menyebut ketiga skenario tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan perbedaan tingkat capaian bergantung pada efektivitas pelaksanaan proyek dan program pemerintah maupun swasta. Proyek-proyek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi, investasi, dan peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

    Jika skenario super optimistis berhasil dicapai pada 2031, efisiensi ekonomi nasional diperkirakan meningkat secara signifikan, terlihat dari penurunan rasio Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) yang lebih tajam dibanding skenario lainnya.

    Adapun, penurunan ICOR menunjukkan bahwa ekonomi mampu tumbuh tinggi dengan kebutuhan investasi yang lebih kecil.

    Lebih lanjut, peningkatan produktivitas (Total Factor Productivity/TFP) dan penurunan ICOR sebagai hasil dari implementasi transformasi ekonomi nasional diperkirakan akan mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

  • DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    JAKARTA – Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memberikan kemudahan penerbitan kembali dokumen keimigrasian bagi warga korban banjir dan longsor di Sumatera Barat. Banyak warga dilaporkan kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting akibat bencana yang melanda pada akhir November 2025.

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong jajaran Imigrasi di Sumatera Barat untuk membebaskan syarat dan biaya bagi warga terdampak.

    “Kami mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Barat untuk berkomitmen dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat dengan pembebasan persyaratan dokumen dan pungutan biaya,” ujar Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 30 November.

    Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menimbulkan kerusakan besar pada permukiman dan infrastruktur. Sejumlah warga kehilangan dokumen penting, termasuk paspor.

    “Kemudahan syarat dibutuhkan juga karena dokumen adminduk korban banjir dan longsor juga terkena dampak,” katanya.

    Willy menilai kemudahan administrasi merupakan bentuk bantuan nyata bagi warga terdampak, selain bantuan logistik. Hal ini dinilai dapat membantu masyarakat kembali mengakses layanan publik.

    “Bantuan bukan hanya tentang logistik, tapi juga bisa dalam bentuk penerbitan kembali dokumen kenegaraan yang rusak,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

    Menurut Willy, Imigrasi Sumatera Barat telah menyatakan kesiapan menjalankan kemudahan layanan tersebut. Dorongan Komisi XIII DPR RI diharapkan dapat mempercepat pemulihan administrasi bagi warga terdampak.

    Pihak Imigrasi juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, mengingat penerbitan dokumen keimigrasian berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

  • Dejan/Bernadine Amankan Gelar Juara BWF Syed Modi 2025

    Dejan/Bernadine Amankan Gelar Juara BWF Syed Modi 2025

    JAKARTA – Pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana berhasil meraih gelar juara di ajang BWF Syed Modi 2025.

    Gelar juara Super 300 itu diamankan Dejan/Bernadine usai mengalahkan wakil Thailand, Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai. Dalam partai puncak yang berlangsung Minggu, 30 November ganda campuran Indonesia itu menang dua gim 21-19, 21-16.

    Dejan/Bernadine tampil solid di partai final ini. Hal ini membuat Pakkapon/Sapsiree tidak bisa leluasa untuk mengembangkan permainan.

    Pada gim pertama Dejan/Bernadine unggul tipis 6-5 atas sang lawan. Setelah itu, keduanya bisa melebarkan jarak menjadi tiga poin dalam kedudukan 11-8 saat interval.

    Pertandingan terus berjalan sengit. Pakkapon/Sapsiree memberikan perlawanan sengit yang dihadapi dengan tenang oleh Dejan/Bernadine tapi mereka bisa tampil maksimal untuk menang 21-19 di gim pertama.

    Lanjut di gim kedua, Dejan/Bernadine langsung unggul 8-3 atas Pakkapon/Sapsiree. Jarak poin bahkan melebar menjadi enam poin saat interval dengan sko 11-5.

    Upaya Pakkapon/Sapsiree untuk mengejar ketertinggalan sempat mencuat. Namun, Dejan/Bernadine bisa menguasai situasi untuk terus mendulang poin dan menutup gim kedua dengan skor 21-16.

  • Pemecatan Gus Yahya Dinilai Prematur, Audit PBNU Belum Rampung

    Pemecatan Gus Yahya Dinilai Prematur, Audit PBNU Belum Rampung

    JAKARTA – Pemecatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dinilai prematur karena audit keuangan organisasi belum rampung serta belum menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar keputusan.

    “Audit belum selesai, tim pencari fakta baru bergerak setelah keputusan diumumkan. Bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia? Prinsip organisasi yang tertib harus dijunjung tinggi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Najib Azca di Jakarta, Antara, Minggu, 30 November. 

    Sebelumnya, permintaan agar Gus Yahya mundur disebut didasarkan pada hasil Rapat Harian Syuriyah. Dalam rapat itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai mengindikasikan pelanggaran hukum syariat, ketentuan perundang-undangan, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta aturan perkumpulan yang berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.

    Namun, auditor internal PBNU dalam klarifikasinya menegaskan tidak semestinya ada pihak yang menyimpulkan atau mengutip hasil audit karena proses masih berjalan. Audit umum, kata auditor, tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dan diverifikasi.

    Kejanggalan dinilai semakin tampak karena tim pencari fakta dibentuk setelah pemecatan dilakukan. Menurut Najib, prosedur seperti itu tidak selaras dengan tradisi organisasi yang menempatkan verifikasi fakta sebagai dasar keputusan.

    “Jika ada dugaan pelanggaran, penyelidikan dulu. Fakta dikumpulkan, dibahas di forum yang sah, baru keputusan diambil. Membalik urutan justru memecah belah,” ujarnya.

    Di tengah memanasnya situasi, sejumlah Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari berbagai daerah menyerukan agar pengurus pusat mengutamakan islah dan tabayyun. Mereka menilai penyelesaian damai dan musyawarah merupakan tradisi organisasi yang perlu dijaga.

    Beberapa PWNU bahkan meminta kepengurusan yang ada dibiarkan berjalan hingga Muktamar 2026, sembari membenahi persoalan internal tanpa langkah-langkah yang dapat merusak stabilitas organisasi.

    Seruan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa kegaduhan di level paling atas PBNU dapat menggerus kepercayaan publik dan melemahkan posisi organisasi menjelang muktamar.

    Sementara itu, Gus Yahya menolak keputusan pemberhentian tersebut. Ia menegaskan bahwa Rais Aam tidak memiliki dasar organisatoris untuk mencopot ketua umum tanpa melalui Muktamar. Dengan audit yang belum selesai dan tim pencari fakta baru bekerja, banyak pihak menilai keputusan pemecatan tersebut prematur dan tidak sah menurut aturan organisasi.

    Berbagai kalangan berharap polemik ini dapat segera mereda melalui mekanisme organisasi yang benar, mengedepankan tabayyun, serta memilih jalan islah demi menjaga kewibawaan PBNU dan kemaslahatan warga NU.

  • Diidap Mendiang Ibu Raisa, Ini Penyebab dan Penanganan Kanker Paru-Paru

    Diidap Mendiang Ibu Raisa, Ini Penyebab dan Penanganan Kanker Paru-Paru

    JAKARTA – Ibunda Raisa, Ria Mariaty, meninggal dunia pada Sabtu, 29 November 2025. Ia meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker paru-paru.

    “Dengan penuh duka cita, kami keluarga besar menyampaikan bahwa Ibu/Almarhuman Ria Mariaty Binti Rachmat Ardiwinangoen telah berpulang ke Rahmatullah,” bunyi unggahan kakak Raisa, Rinaldi Nurpratama.

    Diketahui, ibunda Raisa sudah berjuang melawan kanker paru-paru sejak didiagnosis oleh dokter pada Desember 2024. Ia didiagnosis mengidap kanker paru-paru stadium 4 serta sudah sempat menjalani berbagai pengobatan, seperti kemoterapi dan radioterapi.

    Kanker paru-paru ialah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru, yang dapat mengganggu fungsi organ pernapasan tersebut.

    Dikutip dari Healthline, berdasarkan perkembangannya kanker paru-paru terbagi dalam dua jenis, sebagai berikut.

    1. Kanker paru-paru non-small cell

    Kanker paru-paru jenis ini merupakan yang paling sering terjadi kasusnya, yakni sekitar 87 persen dari seluruh kasus kanker paru-paru. Jenis ini memiliki tiga tipe utama, yakni adenokarsinoma, karsinoma sel skuamosa, dan larga-cell carcinoma.

    2. Kanker paru-paru small cell

    Kanker paru-paru yang satu ini jarang terjadi. Berbeda dengan jenis lainnya, kanker paru-paru small-cell dapat menyebar dengan sangat cepat dan sebagian besar kasusnya diakibatkan oleh kebiasaan merokok.

    Adapun penyebab kanker paru-paru paling sering terjadi memang merupakan kebiasaan merokok. Namun, orang yang tidak merokok juga bisa terkena, terutama jika sering terpapar polusi udara, tinggal di lingkungan yang tercemar zat berbahaya, perokok pasif, atau memiliki keluarga yang menderita kanker paru-paru.

    Kanker paru-paru biasanya tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala baru akan muncul saat kanker sudah berada di stadium tinggi atau telah menyebar ke jaringan dan organ lainnya.

    Beberapa gejala yang dialami pasien ialah batuk kronis, sesak napas, batuk darah, hingga nyeri dada yang parah. Pengobatannya tergantung pada kondisi penderita dan tingkat keparahan kanker.

    Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah dengan operasi. Jika kanker sudah mencapai stadium lanjut atau stadium 4, maka penanganannya dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi.

  • Finlandia Tutup Kedubesnya di Myanmar, Afghanistan dan Pakistan

    Finlandia Tutup Kedubesnya di Myanmar, Afghanistan dan Pakistan

    JAKARTA – Pemerintah Finlandia memutuskan untuk menutup kedutaan besar mereka di Myanmar, Afghanistan dan Pakistan pada 2026 sebagai bagian dari reformasi misi luar negeri.

    “Kementerian Luar Negeri telah memutuskan untuk menutup Kedutaan Besar Finlandia di Islamabad, Kabul dan Yangon mulai 2026,” demikian menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Finlandia dilansir ANTARA dari Sputnik, Sabtu, 29 November.

    Penutupan itu dilakukan atas pertimbangan operasional dan strategis seiring dengan perubahan situasi politik di negara-negara tersebut dan juga keterbatasan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Finlandia.

    Pada waktu yang sama, konsulat jenderal baru telah dibuka di Houston awal tahun ini sebagian bagian dari inisiatif pemerintah Finlandia untuk memperluas kehadirannya di Amerika Serikat, menurut pernyataan.

  • BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    JAKARTA – BTN Bersama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menginisiasi penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera bagian Utara.

    Dalam inisiasi tersebut BTN memberikan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara melalui HKBP. Inisiasi pemberian bantuan tersebut secara simbolis dilakukan di Jakarta, Jumat, 28 November.

    “Kami turut prihatin atas musibah banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga seluruh warga terdampak diberikan kekuatan dan proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik dan cepat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran pers yang diterima redaksi VOI, Jumat, 28 November.

    Menurut Nixon, kolaborasi dengan HKBP di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, sangat strategis karena HKBP memiliki jangkauan hingga ke desa-desa dan telah menyiapkan posko bantuan di berbagai titik.

    Dengan demikian, HKBP lebih memahami kondisi lapangan dan titik-titik wilayah yang paling membutuhkan dukungan. BTN memastikan penyaluran bantuan dilakukan melalui mitra yang kredibel, mengingat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian utara sehingga bantuan harus segera diberikan.

    Hingga saat ini BTN telah menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak dan juga menjadwalkan kunjungan langsung ke sejumlah daerah seperti Sibolga, Medan, Padang, Bukti Tinggi, Langsa, Takengon dan Pidie.

    Pada Senin, 1 Desember, manajemen BTN akan meninjau kondisi di Aceh dan beberapa lokasi di Sumatera Barat untuk memastikan proses distribusi berjalan optimal.

    “BTN berkomitmen hadir melalui bantuan yang nyata dan dibutuhkan warga, khususnya pada masa-masa awal penanganan bencana ketika akses bantuan dan kebutuhan logistik sangat krusial”. Kta Nixon LP Napitupulu.

    Sebagai bentuk komitmen tersebut, BTN menyalurkan bantuan berupa paket sembako, obat-obatan, selimut, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan darurat lainnya. Bantuan ini disalurkan melalui kantor BTN Wilayah Sumatera dengan memprioritaskan jangkauan ke titik-titik yang terdampak paling parah.

    Dalam proses penyaluran bantuan, BTN juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur masyarakat setempat untuk memastikan bantuan dapat diterima secara cepat dan tepat sasaran.

  • Evaluasi Izin Tambang dan Perkebunan Besar

    Evaluasi Izin Tambang dan Perkebunan Besar

    JAKARTA – Banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera tak bisa hanya dianggap sebagai bencana semata.

    Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq, mengatakan peristiwa ini harusnya jadi peringatan keras bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.

    “Kerusakan ekosistem, maraknya industri ekstraktif, pembangunan masif yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, serta lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Pusat menjadi faktor yang memperparah situasi.”

    “Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan terukur dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Maman dalam keterangan tertulis kepada wartawan Sabtu, 29 November 2025.

    Maman yang juga menjadi Anggota Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI menyebut evaluasi bagi izin usaha tak bisa lagi ditunda.

    “Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan,” tutur.

    Lebih lanjut, Maman juga bilang revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), penghijauan masif, penataan ulang ruang yang berbasis mitigasi risiko bencana hingga peningkatan anggaran untuk kesiapsiagaan dan pemulihan dari bencana perlu dilakukan.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis untuk mencegah bencana serupa terus berulang pada masa mendatang.”

    “Kita harus bergerak cepat, saling bergandengan tangan, dan belajar dari setiap bencana agar tidak terus mengulang luka yang sama. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” ujar Maman.