Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • 5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    PIKIRAN RAKYAT – Minggu, 13 April 2025 menjadi 75 tahun hubungan bilateral Indonesia China. Dalam rangka memperingatinya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengutarakan kerja sama kedua negara saat ini sangat penting

    Sementara itu, Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengutarakan hubungan ini telah mendatangkan kemajuan signifikan. Baik untuk RI maupun Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Di balik hari tersebut, banyak yang tak mengetahui serba-serbi hubungan bilatetal kedua negara ini. Berikut 5 fakta hubungan bilateral kedua negara.

    Pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui negara China. Saat itu, Indonesia belum lama merdeka. Sedangkan China dikuasai Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong.

    Saat Soekarno menjadi Presiden, dua negara ini begitu dekat. Dua negara ini mengusung semangat ideologi anti-imperialisme dan semangat non-blok. Dua negara ini pencetus Konferensi Asia Afrika.

    Kedua, pada tahun 1967, Presiden Soeharto pada 1967 membekukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Sebabnya, negara berpenduduk terbanyak di dunia ini diduga terlibat mendukung Partai Komunis Indonesia. Namun. Pemerintah Indonesia mendukung Taiwan sebagai ‘China yang lain’.

    Ketiga, pada tahun 1990, Presiden Soeharto memulihkan hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Indonesia memegang prinsip Satu China. Dengan kata lain, hanya mendukung negara yang saat ini dipimpin oleh Xi Jinping ini.

    Keempat, pada tahun 2005 yang menjadi masa reformasi, kedua negara mendeklarasikan hubungan Strategic Partnership atau kemitraan strategis. Delapan tahun kemudian, pada tahun 2013, hubungan ini meningkat menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif.

    Kelima, Indonesia bergabung dengan China Belt and Road Initiative yang digagas negara tersebut. China Belt and Road Initiative yaitu pembangunan infrastruktur yang menghubungkan negara tersebut ke seluruh dunia.

    Pembangunan infrastruktur ini bertujuan juga membangun jalur perdagangan internasional yang baru. Karenanya, akan memajukan perekonomian negara tersebut.

    Demikian, serba-serbi hubungan bilateral Indonesia China. Semoga semakin menambah pengetahuan kita seputar sejarah Indonesia dalam hal dunia internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Ikuti Jejak RI? Trump Efisiensi Anggaran Kementerian hingga Organisasi Dunia: Kemlu Terdampak Rp505 Triliun

    AS Ikuti Jejak RI? Trump Efisiensi Anggaran Kementerian hingga Organisasi Dunia: Kemlu Terdampak Rp505 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana memangkas anggaran Departemen Luar Negeri (Kemlu) dengan jumlah yang cukup signifikan, hingga setengahnya, sebuah langkah yang dapat berdampak besar pada diplomasi internasional dan bantuan luar negeri.

    Menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters, pemotongan anggaran yang diusulkan oleh Gedung Putih tersebut mencapai hampir $30 miliar untuk tahun fiskal 2026, atau sekitar Rp505 triliun (kurs 1 USD = Rp16.850).

    Dokumen perencanaan yang dikenal sebagai “Passback” ini, adalah tanggapan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) terhadap permintaan pendanaan oleh Departemen Luar Negeri untuk tahun fiskal mendatang, yang dimulai pada 1 Oktober 2025.

    Sementara dokumen tersebut masih dalam tahap awal, pejabat AS menyatakan bahwa meskipun ada kemungkinan beberapa perubahan, pemotongan tersebut kemungkinan akan tetap signifikan.

    Isi Proposal Pemotongan

    Anggaran yang diusulkan untuk Departemen Luar Negeri dalam FY 2026 hanya sebesar $28,4 miliar (sekitar Rp478 triliun), dibandingkan dengan $54,4 miliar (sekitar Rp916 triliun) pada tahun fiskal saat ini.

    Selain itu, bantuan luar negeri yang didistribusikan oleh Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) juga dipangkas tajam dari $38,3 miliar (sekitar Rp645 triliun) menjadi $16,9 miliar (sekitar Rp285 triliun).

    Sebagai bagian dari rencana pemangkasan ini, pemerintah mempertimbangkan untuk menutup setidaknya 27 misi AS, termasuk kedutaan besar dan konsulat, di negara-negara seperti Eritrea, Gambia, Sudan Selatan, dan Medan di Indonesia.

    Tak hanya itu, pemotongan ini juga mencakup pengurangan besar dalam jumlah staf diplomatik dan penutupan beberapa kantor yang mengelola program bantuan kemanusiaan internasional.

    Dampak pada Pendanaan Organisasi Internasional

    Salah satu bagian paling mencolok dari proposal ini adalah penghapusan pendanaan untuk hampir semua organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan NATO.

    Sebelumnya, pemerintah Trump juga telah mengusulkan untuk mengurangi pendanaan bagi badan-badan seperti Voice of America, Radio Free Europe, dan Radio Free Asia, yang memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan promosi demokrasi di seluruh dunia.

    Lebih lanjut, proposal ini juga berencana untuk menghilangkan banyak program pendidikan dan budaya yang telah lama ada, seperti program Fulbright, yang sejak 1946 telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa AS untuk belajar di luar negeri.

    Penyusutan Program Bantuan Luar Negeri

    Pemotongan anggaran ini juga berdampak pada berbagai program bantuan luar negeri yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. USAID, yang selama ini menjadi lembaga utama dalam distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional, juga akan mengalami pembubaran dan penggabungan fungsinya dengan Departemen Luar Negeri.

    Sejak Februari, lebih dari 5.000 program telah ditutup, ribuan kontraktor diberhentikan, dan banyak staf dipangkas dari berbagai misi luar negeri.

    Mengapa Pemotongan Ini Dilakukan?

    Menurut pejabat yang akrab dengan proposal tersebut, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar-besaran untuk efisiensi anggaran pemerintahan Trump yang menginginkan pemangkasan belanja federal secara signifikan.

    Elon Musk juga dikenal mendukung perampingan besar-besaran di berbagai lembaga pemerintah. Di masa jabatan pertama Trump, proposal serupa pernah diajukan namun ditolak oleh Kongres. Namun, dalam pemerintahan kedua Trump, perampingan ini mendapatkan momentum lebih besar.

    Reaksi Kongres dan Opini Publik

    Usulan pemotongan ini menuai kritik dari banyak kalangan, termasuk dari anggota Kongres. Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire menanggapi proposal ini dengan mengatakan bahwa pemotongan anggaran tersebut akan membahayakan posisi AS di kancah internasional.

    “Ketika America First menjadi America Alone, ekonomi, keamanan, dan kemakmuran kita akan menderita,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari AP News.

    Shaheen menekankan pentingnya investasi dalam program diplomatik yang mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kepentingan nasional AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pelaku Pungli Parkir Liar Rp60 Ribu yang Viral di Tanah Abang Diamankan Polisi

    Pelaku Pungli Parkir Liar Rp60 Ribu yang Viral di Tanah Abang Diamankan Polisi

    PIKIRAN RAKYAT – Aktivitas parkir liar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial setelah seorang pengunjung Pasar itu mengaku digetok Rp60.000 untuk parkir mobil oleh oknum penjaga parkir. Belakangan, polisi telah menangkap sejumlah terduga pelaku penjaga parkir liar di Tanah Abang tersebut.

    Kejadian ini bermula dari unggahan video di media sosial Instagram @jakarta.terkini. Dalam video tersebut seorang wanita mengaku kaget karena dikenai tarif parkir Rp60.000 oleh Juru parkir liar di jalan Kawasan Pasar Tanah Abang.

    “Rp60 ribu, ya kak dipukul rata semua yang parkir dipinggir jalan juga semua Rp60 ribu,” kata perempuan tersebut, menirukan ucapan penjaga parkir.

    Merespons itu, Opsnal Reskrim Polsek Tanah Abang telah mengamankan lima orang pelaku pungli parkir ini.
    Kapolsek Tanah Abang Haris Akhmat membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan para pelaku. Pelaku disebut mengakui perbuatannya meminta Rp60.000 untuk parkir.

    “Sudah diamankan. Pelaku mengakui perbuatannya,” kata Haris saat dikonfirmasi Rabu, 16 April 2025.

    Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Martua Malau mengatakan para pelaku kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Jakarta Pusat Satgas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial. Pelimpahan itu karena tindakan yang bersangkutan bukan bentuk pidana.

    “Bukan tindak pidana yang dilakukan ya.. itu kan melanggar Pergub ya,” kata Malau.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Viral Praktik Produksi Luxury Brand Barat Ternyata di China, Produsen Ungkap Biaya Pembuatan di TikTok

    Viral Praktik Produksi Luxury Brand Barat Ternyata di China, Produsen Ungkap Biaya Pembuatan di TikTok

    PIKIRAN RAKYAT – China dan Amerika Serikat sedang berada dalam ketegangan perdagangan dan kenaikan tarif. Di tengah kondisi ini, terungkap praktik produksi luxury brand barat ternyata di Tiongkok.

    Pabrik dan agen sumber daya China menggunakan TikTok guna mengungkap biaya produksi sebenarnya dari barang-barang mewah, mengklaim produk mereka dibuat di pabrik yang sama dengan merek-merek terkenal.

    Merek-merek seperti Louis Vuitton dan Lululemon menyangkal melakukan produksi di China. Saat batas waktu pengecualian tarif semakin dekat, para produsen Tiongkok berusaha memanfaatkan permintaan dari AS.

    Perang Dagang TikTok

    China memanfaatkan perang tarif untuk barang-barang mewah agar langsung dikirim dari pabrik. Mereka menemukan cara baru untuk menjangkau konsumen Amerika lewat TikTok.

    Alih-alih gerakan challenge viral, video-video ini difokuskan pada bagaimana barang-barang mewah dibuat, khususnya bagaimana pembeli AS bisa menghindari kenaikan harga eceran dan tarif dengan membeli langsung dari produsen China.

    Semakin banyak video yang mengklaim menjual barang-barang kelas atas seperti legging Lululemon, tas tangan Louis Vuitton serta tas Birkin dengan harga yang jauh lebih murah dari harga ecerannya.

    Video-video ini adalah bagian dari gelombang klip “Perang Dagang TikTok” yang membanjiri sejak kenaikan tarif Presiden Donald Trump.

    Beberapa bahkan berpendapat bahwa satu-satunya perbedaan antara produk bermerek dan produk sejenisnya yang lebih murah adalah labelnya.

    Klaim dalam video-video ini dengan cepat dibantah merek-merek mewah seperti Louis Vuitton yang sudah berulang kali menyatakan, tak ada satu pun barangnya yang dibuat di China.

    Seorang perwakilan dari Lululemon mengklarifikasi pada The Independent, hanya sekitar 3% dari produk akhirnya yang diproduksi di Tiongkok, perusahaan menyediakan daftar lengkap pemasok resmi di situs webnya.

    Strategi Penjualan

    Banyak pengguna TikTok masih tertarik dengan ide menurunkan harga eceran barang-barang mewah yang tinggi. Para ahli seperti Conrad Quilty-Harper, penulis Dark Luxury menyatakan banyak dari video ini tak menawarkan produk asli tapi palsu atau tiruan.

    Menurutnya mereka mencoba menyamakan produsen palsu di China dengan yang asli. Mereka sangat pintar dengan media sosial, dan sangat efektif dalam mendorong permintaan di Barat.

    Pengecualian tarif penting untuk barang di bawah akan berakhir pada Mei 2025, banyak yang percaya video dari pabrik ke konsumen ini mungkin bagian dari strategi yang lebih luas memanfaatkan perubahan kebijakan.

    Tenggat waktu yang semakin dekat mendorong produsen China dan kreator TikTok mempromosikan penjualan langsung menghindari kenaikan bea masuk yang akan datang.

    Keputusan Trump mengenakan tarif tinggi pada impor China mengguncang bisnis Amerika, perusahaan seperti Nike mempertimbangkan mengalihkan produksi kembali ke AS untuk menghindari komplikasi.

    Tarif khususnya pungutan sebesar 145% pada barang-barang China, tak hanya meningkatkan harga barang sehari-hari tapi juga menciptakan jalan baru produsen Tiongkok memasarkan barang-barang mereka langsung ke konsumen AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 11 Teman Angkatan Bawa Skripsi,Ini Hasil Audiensi

    11 Teman Angkatan Bawa Skripsi,Ini Hasil Audiensi

    PIKIRAN RAKYAT – Universitas Gadjah Mada (UGM) didatangi puluhan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Fakultas Kehutanan guns meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi pada Selasa, 15 April 2025 pagi di Yogyakarta.

    Pimpinan UGM sudah menerima 3 orang perwakilan TPAU yaitu Roy Suryo, Tifauzia serta Rismon Hasiholan guna beraudiensi soal ijazah Jokowi.

    Menurut Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof. Wening Udasmoro, pihaknya mempunyai semua dokumen pendukung yang menunjukkan Jokowi mahasiswa sah dan lulus secara resmi.

    “Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridarma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” kata Wening saat konferensi pers di UGM pada Selasa, 15 April 2025 seperti dilansir dari Antara.

    Kronologi

    Menurut Wening, pihaknya sudah menunjukkan langsung dokumen akademik milik Jokowi termasuk skripsi asli yang tersimpan di perpustakaan fakultas dan foto-foto ketika wisuda di pertemuan dengan perwakilan TPUA.

    Ia mengatakan, Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan lulus pada 5 November 1985. Sebelas orang yang mengaku teman satu angkatan mantan presiden itu tampak membawa skripsi masing-masing.

    “Yang hadir tadi ada 11 orang teman satu angkatan Pak Jokowi. Mereka datang atas inisiatif sendiri,” lanjut Wening.

    Ia mengaku tak semua orang berhak mengakses data pribadi mahasiswa atau alumni terkait permintaan TPUA agar UGM menunjukkan semua dokumen secara terbuka.

    “Kalau ada keinginan agar data kami dibuka secara telanjang, kami harus tahu siapa yang berhak,” lanjutnya.

    Sekretaris UGM Andi Sandi mengaku pihak kampus akan membuka data yang bersifat publik seperti skripsi yang memang tersedia di perpustakaan. Data pribadi seperti ijazah hanya bisa dibuka jika diminta secara resmi pengadilan atau aparat penegak hukum.

    “Kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi, ini tidak hanya spesifik orang tertentu, tidak. Akan tetapi, kami menjaga itu,” ujar Andi.

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta mengatakan Jokowi tercatat mengikuti semua tahapan akademik dari registrasi, perkuliahan, KKN sampai menyelesaikan serta mempertahankan skripsinya di hadapan penguji.

    UGM hanya menyimpan salinan ijazah serta dokumen akademik lainnya, sedangkan ijazah asli dipegang langsung Presiden ke-7 RI tersebut sebagai lulusan.

    “Nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan, kami akan bawa ke pengadilan. Kami tidak bisa melayani satu per satu,” ucap Sigit.

    Hasil Audiensi

    Tifauzia, salah satu perwakilan TPUA memahami ijazah asli Jokowi memang tak berada di UGM tapi di tangan yang bersangkutan.

    Ia menilai UGM seharusnya bisa menunjukkan dokumen pendukung lain seperti transkrip nilai atau KHS yang belum mereka peroleh dalam audiensi.

    “Saya tadi bersama teman-teman ini mengajak UGM untuk bersikap netral. Jadi, UGM harus juga melihat bahwa kami ini para peneliti itu ingin menjaga muruah UGM dan menjaga muruah Indonesia,” kata Tifa.

    UGM mempersilakan pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi guna menempuh jalur hukum. Jika bergulir ke pengadilan, pihak kampus siap hadir dan menunjukkan dokumen secara terbuka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Eks Orang Kepercayaan Jokowi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di LPEI

    Eks Orang Kepercayaan Jokowi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di LPEI

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Staf Khusus Bidang Ekonomi era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta, terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pada Senin, 14 April 2025.

    Pemeriksaan tersebut berlangsung selama sekira 10 jam. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan bahwa Arif Budimanta diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami perkara yang tengah diusut lembaganya.

    “Semua keterangan yang dibutuhkan akan ditanyakan oleh penyidik. Tentunya 10 jam itu bukan waktu yang sedikit, berarti banyak materi yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,” kata Tessa kepada wartawan, dikutip Rabu, 16 April 2025. 

    Menurut Tessa, pemeriksaan dilakukan dalam koridor hukum dan memperhatikan hak saksi untuk beristirahat. Saat ditanya lebih lanjut mengenai keterkaitan pemeriksaan dengan kasus LPEI, Tessa membenarkan pemeriksaan Arif Budimanta dilakukan dalam rangka penanganan perkara yang melibatkan lembaga pembiayaan milik negara tersebut. 

    “Clue-nya tentunya pasti dimintakan keterangan untuk perkara yang saat ini sedang ditangani, Itu sudah pasti,” ucap Tessa.

    Tessa belum mengungkap secara spesifik apakah ada bukti baru yang tengah digali dari keterangan Arif Budimanta. Namun ia menyatakan bahwa penyidik dapat saja meminta keterangan tambahan untuk memperkuat alat bukti yang ada.

    “Apakah ada tambahan lagi keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik dalam rangka alat bukti tambahan bisa jadi tetapi tidak bisa dikonfirmasi saat ini,” ujar Tessa.

    KPK Tetapkan 5 Tersangka 

    KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dua tersangka adalah pihak LPEI sedangkan tiga lainnya merupakan debitur, tetapi lembaga antirasuah belum menahan seluruh tersangka.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, identitas lima tersangka adalah Dwi wahyudi (Direktur pelaksana I LPEI), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana 4 LPEI), Jimmy Masrin (Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy), Newin Nugroho (Direktur Utama PT Petro Energy), dan Susy mira dewi sugiarta (Direktur PT Petro Energy).

    “Saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. KPK masih terus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 3 Maret 2025. 

    Budi mengatakan, LPEI memberikan fasilitas kredit kepada 11 debitur yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun. Lembaga antirasuah mencium adanya konflik kepentingan antara Direktur LPEI dengan debitur PT PE karena mudahnya proses pemberian kredit. 

    “Siduga telah terjadi benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan Debitur (PT PE) dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit,” ucap Budi. 

    Budi mengungkapkan, direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Selain itu, direktur LPEI juga memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.

    “PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlaying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. PT PE Melakukan window dressing terhadap Laporan Keuangan (LK)” ucap Budi. 

    Fasilitas Kredit Tidak Digunakan Sesuai Peruntukan 

    Lebih lanjut Budi menuturkan, PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI. Akibat praktik kotor ini, kerugian negara dalam pemberian kredit ke PT PE mencapai 60 juta Dolar Amerika Serikat atau Rp900 miliar. 

    “Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar $ USD 60 juta,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Terungkap! Ini Alasan KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya

    Terungkap! Ini Alasan KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025.

    Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan kasus suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021–2022.

    Penggeledahan ini ternyata berkaitan dengan jabatan La Nyalla yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010–2019. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto pun membenarkan bahwa proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaganya memiliki kaitan dengan jabatan La Nyalla di KONI Jatim.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.

    KPK Geledah Kantor KONI Jawa Timur

    Setelah menggeledah rumah La Nyalla, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di Kota Surabaya. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut, namun ia belum menyebut lokasinya. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menggeledah Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jatim.

    “Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.

    Tessa juga belum membeberkan secara terperinci mengenai temuan barang bukti di lokasi penggeledahan. Ia menyatakan, informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh proses penggeledahan rampung.

    “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” ucap Tessa.

    Sita Aset Legislator Gerindra Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar

    Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025.

    Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS).

    Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

    “Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.

    Sementara itu, Tessa menjelaskan, penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah. Menurutnya, lembaga antirasuah akan terus mengembangkan pengusutan perkara tersebut.

    “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” tutur Tessa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penghapusan Utang UMKM Mandek Gegara Urusan Administrasi, Dana Padahal Sudah Siap

    Penghapusan Utang UMKM Mandek Gegara Urusan Administrasi, Dana Padahal Sudah Siap

    PIKIRAN RAKYAT – Rencana penghapusan kredit macet bagi sekitar satu juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga kini belum terealisasi sepenuhnya. Sebab utamanya adalah menunggu restu dari jajaran direksi baru bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, pendanaan untuk program ini sebenarnya sudah tidak ada masalah. Anggaran penghapusan utang telah disepakati di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing bank milik negara.

    “Alhamdulillah di dalam RUPS Bank Himbara sudah dialokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang total kurang lebih 1 juta pengusaha UMKM. Khusus untuk Bank BRI estimasinya kurang lebih sekitar Rp15,5 triliun, itu sudah diketok di RUPS. Artinya dalam konteks isu anggaran untuk penghapusan piutang sudah no issue,” ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Belum ada persetujuan OJK

    Meski anggaran sudah tersedia, proses administrasi masih jadi penghambat. Dijelaskan, sejumlah direksi baru di bank Himbara belum bisa menandatangani keputusan penting karena belum mendapatkan persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Jadi, kita tunggu fit and proper administrasi di OJK. Artinya apa? Direksi-direksi di Bank Himbara kita belum memiliki otorisasi untuk menandatangani terkait keuangan, menunggu approval dari OJK. Jadi tinggal tunggu saja,” ujarnya.

    Ketika ditanya soal berapa banyak pelaku UMKM yang sudah mendapatkan penghapusan utang, Maman tidak merinci. Namun dipastikan bahwa prosesnya tetap berjalan meski belum sepenuhnya rampung.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada 5 November 2024.

    Kebijakan penghapusan piutang macet ini berlaku dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak PP tersebut disahkan.

    Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM pada tiga sektor, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Sektor-sektor ini dinilai sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.

    Namun, tidak semua pelaku UMKM berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Sebab, kebijakan ini hanya berlaku pada UMKM yang telah masuk dalam daftar penghapusbukuan bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) atau bank Himbara.

    Jika sudah masuk dalam kategori hapus buku maka bank-bank BUMN bisa menghapus tagih kredit para pelaku UMKM

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih telah berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis.

    Beberapa di antaranya yakni peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di awal tahun 2025, kenaikan UMP sebesar 6,5%, penghapusan utang macet bagi UMKM, perpanjangan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri, serta upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10% saat libur Nataru dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale di akhir tahun 2024.

    “Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2028, seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga Emas Hari Ini 16 April 2025, UBS Turun Rp212.000, Antam Naik atau Turun?

    Harga Emas Hari Ini 16 April 2025, UBS Turun Rp212.000, Antam Naik atau Turun?

    PIKIRAN RAKYAT – Informasi harga emas hari ini, Rabu 16 April 2025 bisa disimak. Ada penurunan dari Galeri24 dan UBS, bagaimana dengan logam mulia Antam? Sobat PR yang ingin investasi mengamankan kondisi finansial bisa mengetahuinya lewat artikel ini.

    Ternyata logam mulia Antam tidak mengalami kenaikan atau penurunan hari ini. Hal ini berbeda dengan emas lainnya yang turun, contohnya emas 25 gram UBS turun Rp212.000 dibandingkan hari kemarin, Selasa 15 April 2025. Setali tiga uang, emas ukuran sama di Galeri24 juga turun Rp70.000.

    Pastikan Sobat PR mengamati dengan baik pergerakan harga emas tersebut sebelum memutuskan investasi. Bagaimana harga hari ini? Berikut selengkapnya:

    Harga emas 16 April 2025 di Pegadaian Harga beli: Rp18.400 per 0,01 gram Harga jual: Rp17.840 per 0,01 gram Harga emas 16 April 2025 di Antam 0,5 gram: Rp1.029.000 1 gram: Rp1.955.000 2 gram: Rp3.848.000 3 gram: Rp5.746.000 5 gram: Rp9.542.000 10 gram: Rp19.028.000 25 gram: Rp47.439.000 50 gram: Rp94.796.000 100 gram: Rp189.511.000 250 gram: Rp473.503.000 500 gram: Rp946.788.000 1.000 gram: Rp1.893.535.000 Harga emas 16 April 2025 di Galeri24 0,5 gram: Rp997.000 1 gram: Rp1.894.000 2 gram: Rp3.724.000 5 gram: Rp9.238.000 10 gram: Rp18.403.000 25 gram: Rp45.914.000 50 gram: Rp91.737.000 100 gram: Rp183.291.000 250 gram: Rp458.226.000 500 gram: Rp916.001.000 1.000 gram: Rp1.832.001.000

    9 Tips Nabung Emas yang Terus Naik, Pakai Trik Ini Agar Cuan Besar

    Harga Emas Hari Ini 15 April 2025, Antam Turun Rp82.000, UBS Turun Rp32.000

    Ilustrasi harga emas hari ini, Rabu 16 Maret 2025, saat Antam stagnan, Galeri24 dan UBS justru turun drastis, Sobat PR yang ingin investasi logam mulia perlu menyimak dengan lengkap. Unsplash/Zlaťáky.cz

    Harga emas 16 April 2025 di UBS 0,5 gram: Rp1.042.000 1 gram: Rp1.927.000 2 gram: Rp3.824.000 5 gram: Rp9.449.000 10 gram: Rp18.797.000 25 gram: Rp46.899.000 50 gram: Rp93.605.000 100 gram: Rp187.135.000 250 gram: Rp467.698.000 500 gram: Rp934.293.000 Penyebab harga emas berbeda Kondisi global yang tidak pasti Penawaran dan permintaan emas
    Kebijakan moneter Inflasi Nilai tukar dolar Amerika Serikat Tips investasi emas Memastikan tujuan investasi Sesuaikan dengan keuangan pribadi Mencari tempat untuk beli emas Pantau perkembangan harga emas Pilih waktu yang tepat Simpan emas di tempat yang aman Fokus ke masa depan

    Demikian harga emas hari ini, Rabu 16 April 2025, ada penurunan drastis dari UBS dan Galeri24, tidak dengan Antam yang tidak naik maupun turun sejak kemarin, Selasa 15 April 2025. Sobat PR yang ingin investasi logam mulia, bisa menjadikan artikel ini sebagai referensi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Skandal Suap Penanganan Perkara CPO, Pejabat Wilmar Group Ditetapkan Tersangka oleh Kejagung

    Skandal Suap Penanganan Perkara CPO, Pejabat Wilmar Group Ditetapkan Tersangka oleh Kejagung

    PIKIRAN RAKYAT – Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah mulai terungkap. Kali ini, giliran seorang pejabat dari salah satu raksasa industri kelapa sawit di Indonesia, Wilmar Group, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Tersangka dimaksud adalah Muhammad Syafei (MSY) yang menjabat sebagai Social Security Legal di Wilmar Group. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 April 2025, malam. 

    “Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang diperoleh. Penyidik menyimpulkan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga menetapkan satu orang tersangka atas nama MSY yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group,” kata Abdul Qohar. 

    Begitu statusnya menjadi tersangka, Syafei pun langsung digiring ke Rumah Tahanan Cabang Kejaksaan Agung untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 16 April 2025. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

    “Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejasaan Agung Republik Indonesia Berdasarkan Surat Penahanan Nomor 28 Tanggal 15 April 2025,” tutur Abdul Qohar. 

    Siapa Saja yang Diduga Terlibat?

    Syafei bukan satu-satunya yang tersangkut dalam pusaran kasus ini. Kejagung sebelumnya telah menetapkan tujuh tersangka yang diduga terlinat praktik suap demi memuluskan vonis lepas atas kasus ekspor CPO. Praktik ini diduga melibatkan tiga perusahaan besar yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

    Para tersangka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan; Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara; Wahyu Gunawan, dan dua pengacara Marcella Santoso serta Ariyanto Bakri. 

    Yang mengejutkan, tiga hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO juga masuk dalam daftar. Mereka adalah Djuyamto sebagai ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom sebagai anggota. Ketiganya diduga menerima suap senilai Rp22,5 miliar untuk memberikan putusan vonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging 

    Apa Itu Vonis Lepas?

    Vonis lepas merupakan keputusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai tindak pidana.

    Dalam kasus ini, Muhammad Syafei (MSY) disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf A Junto Pasal 5 Ayat 1 Junto Pasal 13 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News