Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.
Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.
Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.
Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.
Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat.
Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.
Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.
“Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.
Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.
Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.
“Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).
Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.
Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.
Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.
Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.
Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat.
Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.
Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.
“Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.
Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.
Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.
“Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
