Author: Medcom.id

Panduan Lengkap Syarat dan Prioritas Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tangsel

Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) menargetkan 386 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk diperbaiki sepanjang tahun 2025.

Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 110 Tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni.

Kepala Dinas Perkimta Tangsel, Aries Kurniawan menjelaskan, aturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.

“Tidak semua rumah bisa langsung disetujui bantuan bedah rumah ini. Ada kriteria teknis dan administratif yang harus dipenuhi, agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Aries.

Aries menegaskan, tahun 2025 Tangsel menargetkan 369 unit RTLH melalui APBD murni, ditambah 17 unit dari APBD perubahan, sehingga totalnya mencapai 386 unit.

“Permintaan perbaikan rumah tidak layak huni mencapai lebih dari 1.500 unit di data base kami. Karena itu penentuan penerima harus ketat, sesuai aturan, agar adil dan transparan,” jelasnya.

Program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBD Tangsel yang bersumber dari pajak daerah, dengan harapan semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaat hunian sehat, aman, dan layak.

“Rumah yang layak bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penopang kualitas hidup keluarga. Itulah yang ingin kami hadirkan bagi warga Tangsel,” pungkas Aries.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan Perwal 110/2022, rumah yang masuk kategori RTLH adalah:
– Tidak memenuhi keselamatan bangunan (rapuh, rawan, ambruk, atau membahayakan penghuni).
– Tidak memenuhi kesehatan penghuni (minim ventilasi, pencahayaan, sanitasi, atau sarana MCK).
– Tidak mencukupi luas minimum bangunan untuk dihuni secara layak.

Syarat Penerima Bantuan Bedah Rumah

Adapun warga yang dapat mengajukan perbaikan rumah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki e-KTP Tangsel dan berdomisili di wilayah Tangsel.
2. Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah (UMD), atau terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
3. Memiliki tempat tinggal tetap yang tidak layak huni di atas tanah milik pribadi dengan luas maksimal 120 m², dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan.
4. Tidak memiliki aset lahan atau bangunan lain.
5. Belum pernah menerima bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah maupun lembaga lain.
6. Mengajukan permohonan resmi melalui RT/RW atau BKM, Musrenbang, pokok pikiran DPRD, atau langsung ke Dinas Perkimta.

Selain itu, calon penerima bantuan diprioritaskan bagi warga yang sudah berkeluarga, berusia di atas 50 tahun, serta penyandang disabilitas yang tidak produktif.

Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) menargetkan 386 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk diperbaiki sepanjang tahun 2025.

Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 110 Tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni.

Kepala Dinas Perkimta Tangsel, Aries Kurniawan menjelaskan, aturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.

“Tidak semua rumah bisa langsung disetujui bantuan bedah rumah ini. Ada kriteria teknis dan administratif yang harus dipenuhi, agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Aries.

Aries menegaskan, tahun 2025 Tangsel menargetkan 369 unit RTLH melalui APBD murni, ditambah 17 unit dari APBD perubahan, sehingga totalnya mencapai 386 unit.

“Permintaan perbaikan rumah tidak layak huni mencapai lebih dari 1.500 unit di data base kami. Karena itu penentuan penerima harus ketat, sesuai aturan, agar adil dan transparan,” jelasnya.

Program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBD Tangsel yang bersumber dari pajak daerah, dengan harapan semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaat hunian sehat, aman, dan layak.

“Rumah yang layak bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penopang kualitas hidup keluarga. Itulah yang ingin kami hadirkan bagi warga Tangsel,” pungkas Aries.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan Perwal 110/2022, rumah yang masuk kategori RTLH adalah:
– Tidak memenuhi keselamatan bangunan (rapuh, rawan, ambruk, atau membahayakan penghuni).
– Tidak memenuhi kesehatan penghuni (minim ventilasi, pencahayaan, sanitasi, atau sarana MCK).
– Tidak mencukupi luas minimum bangunan untuk dihuni secara layak.

Syarat Penerima Bantuan Bedah Rumah

Adapun warga yang dapat mengajukan perbaikan rumah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki e-KTP Tangsel dan berdomisili di wilayah Tangsel.
2. Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah (UMD), atau terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
3. Memiliki tempat tinggal tetap yang tidak layak huni di atas tanah milik pribadi dengan luas maksimal 120 m², dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan.
4. Tidak memiliki aset lahan atau bangunan lain.
5. Belum pernah menerima bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah maupun lembaga lain.
6. Mengajukan permohonan resmi melalui RT/RW atau BKM, Musrenbang, pokok pikiran DPRD, atau langsung ke Dinas Perkimta.

Selain itu, calon penerima bantuan diprioritaskan bagi warga yang sudah berkeluarga, berusia di atas 50 tahun, serta penyandang disabilitas yang tidak produktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(FZN)

10/09/2025 23:41
Menkeu Purbaya Kapok Tampil ala Koboi

Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.

Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

“Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara.

Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.

“Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.

“Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya.

Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.

“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.

Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.

“Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.

Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.

Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

“Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara.

Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.

“Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.

“Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya.

Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.

“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.

Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.

“Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

10/09/2025 22:36
2 Orang Tewas, Ini Fakta-fakta Bencana Banjir di Bali

Denpasar: Hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 24 jam di seluruh Bali, terutama mengakibatkan banjir di hampir semua wilayah sejak Rabu, 10 September 2025 dini hari.

Banjir kali ini diklaim sebagai bencana banjir terparah di Bali, bahkan membuat Denpasar dan sekitarnya lumpuh total.

Berikut ini fakta-fakta banjir di Bali:

1. Banjir melanda 4 wilayah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan terus memantau banjir yang melanda empat wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah yang terdampak banjir yakni Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, Klungkung dan Kota Denpasar.

2. Dua warga meninggal dunia

Data sementara yang diterima BNPB pada Rabu (10/9), menyebutkan dua warga meninggal dan 103 KK (200 jiwa) terdampak di Kabupaten Jembrana.

“BPBD mencatat 85 warga mengungsi di beberapa titik di Kabupaten Jembrana, di antaranya pos balai Desa Yeh Kuning 10 jiwa, pos balai banjar Yeh Kuning 10 jiwa, musala Assidiqie 40 jiwa dan musala Darul Mustofa 25 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (10/10).

3. Wisatawan dievakuasi

Banjir yang menerjang beberapa wilayah di Bali juga berdampak pada area wisata seperti di Kuta, Bali. Para wisatawan juga turut dievakuasi ke lokasi yang aman.

4. Gubernur Bali turun ke titik banjir terparah

Gubernur Bali, Wayan Koster turun langsung ke titik-titik terparah di Kota Denpasar terutama di pesisir sungai Tukad Badung dan Pasar Badung.

Selain di kawasan Pasar Badung dan Tukad Badung, Pemprov Bali mendata ada 43 titik banjir di Kota Denpasar dengan dua terparah yaitu kawasan Pasar Badung dan sepanjang aliran Tukad Badung yang berhimpitan dan kawasan Jalan Pura Demak.

Denpasar: Hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 24 jam di seluruh Bali, terutama mengakibatkan banjir di hampir semua wilayah sejak Rabu, 10 September 2025 dini hari.

Banjir kali ini diklaim sebagai bencana banjir terparah di Bali, bahkan membuat Denpasar dan sekitarnya lumpuh total.

Berikut ini fakta-fakta banjir di Bali:

1. Banjir melanda 4 wilayah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan terus memantau banjir yang melanda empat wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah yang terdampak banjir yakni Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, Klungkung dan Kota Denpasar.

2. Dua warga meninggal dunia

Data sementara yang diterima BNPB pada Rabu (10/9), menyebutkan dua warga meninggal dan 103 KK (200 jiwa) terdampak di Kabupaten Jembrana.

“BPBD mencatat 85 warga mengungsi di beberapa titik di Kabupaten Jembrana, di antaranya pos balai Desa Yeh Kuning 10 jiwa, pos balai banjar Yeh Kuning 10 jiwa, musala Assidiqie 40 jiwa dan musala Darul Mustofa 25 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (10/10).

3. Wisatawan dievakuasi

Banjir yang menerjang beberapa wilayah di Bali juga berdampak pada area wisata seperti di Kuta, Bali. Para wisatawan juga turut dievakuasi ke lokasi yang aman.

4. Gubernur Bali turun ke titik banjir terparah

Gubernur Bali, Wayan Koster turun langsung ke titik-titik terparah di Kota Denpasar terutama di pesisir sungai Tukad Badung dan Pasar Badung.

Selain di kawasan Pasar Badung dan Tukad Badung, Pemprov Bali mendata ada 43 titik banjir di Kota Denpasar dengan dua terparah yaitu kawasan Pasar Badung dan sepanjang aliran Tukad Badung yang berhimpitan dan kawasan Jalan Pura Demak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

10/09/2025 19:22
Unggahan Viral Diduga Anak Menteri Keuangan Baru Jadi Sorotan

Jakarta: Jagat maya kembali dihebohkan dengan sebuah unggahan Instagram story yang diduga milik anak Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam unggahan singkat tersebut, akun dengan nama yvdos4dewa menuliskan kalimat yang cukup mengejutkan.

“Alhamdulillah ayahku lemengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri,” tulis unggahan Instastory itu dikutip Rabu, 10 Agustus 2025.

Unggahan ini langsung ramai dibicarakan warganet dan diunggah kembali oleh berbagai akun. Namun, saat akun tersebut dicari pada siang ini, akun tersebut telah hilang dan tidak lagi bisa ditemukan di Instagram.

Unggahan yang diduga anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pergantian menteri keuangan
Unggahan tersebut muncul tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Salah satu yang paling disorot adalah posisi Menteri Keuangan, di mana Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Jakarta: Jagat maya kembali dihebohkan dengan sebuah unggahan Instagram story yang diduga milik anak Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam unggahan singkat tersebut, akun dengan nama yvdos4dewa menuliskan kalimat yang cukup mengejutkan.

“Alhamdulillah ayahku lemengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri,” tulis unggahan Instastory itu dikutip Rabu, 10 Agustus 2025.

Unggahan ini langsung ramai dibicarakan warganet dan diunggah kembali oleh berbagai akun. Namun, saat akun tersebut dicari pada siang ini, akun tersebut telah hilang dan tidak lagi bisa ditemukan di Instagram.

Unggahan yang diduga anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pergantian menteri keuangan
Unggahan tersebut muncul tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Salah satu yang paling disorot adalah posisi Menteri Keuangan, di mana Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

10/09/2025 15:04
Instastory Anak Purbaya Yudhi Sadewa Viral, Ini Klarifikasinya

Jakarta: Media sosial sempat dihebohkan dengan unggahan Instagram Story dari akun yang diduga milik anak Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Unggahan itu menampilkan kalimat mengejutkan yakni mengatakan mantan menteri keuangan Sri Mulyani sebagai agen CIA.

“Alhamdulillah ayahku lemengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri,” tulis akun bernama yvdos4dewa.

Tak lama setelah viral, akun tersebut menghilang dari Instagram.

Publik pun ramai membicarakan isi unggahan itu, apalagi muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

Reshuffle kabinet
Seperti diketahui, pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu. Presiden Prabowo melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah pergantian Menteri Keuangan.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 86P 2025, Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Klarifikasi, hanya bercanda
Setelah ramai diperbincangkan, anak Purbaya akhirnya angkat bicara melalui sebuah video klarifikasi yang telah diunggah di berbagai akun media sosial.

Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut tidak benar dan hanya bercanda dengan teman-temannya.

“Assalamualaikum. Ini enggak tahu kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya enggak benaran Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, enggak tahu ada yang goreng kayaknya ya, jadi viral,” ucapnya.

Ia menambahkan, pernyataan soal “agen CIA” sebenarnya ditujukan sebagai guyonan internal, bukan merujuk pada sosok Sri Mulyani.

“Tapi aku klarifikasi ini, itu tidak benar. Itu jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ternak Mulyono. Nah ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udah lah, dan aku mohon maaf dan itu tidak benar sama sekali ya,” jelasnya.

Jakarta: Media sosial sempat dihebohkan dengan unggahan Instagram Story dari akun yang diduga milik anak Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Unggahan itu menampilkan kalimat mengejutkan yakni mengatakan mantan menteri keuangan Sri Mulyani sebagai agen CIA.

“Alhamdulillah ayahku lemengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri,” tulis akun bernama yvdos4dewa.

Tak lama setelah viral, akun tersebut menghilang dari Instagram.

Publik pun ramai membicarakan isi unggahan itu, apalagi muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

Reshuffle kabinet
Seperti diketahui, pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu. Presiden Prabowo melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah pergantian Menteri Keuangan.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 86P 2025, Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Klarifikasi, hanya bercanda
Setelah ramai diperbincangkan, anak Purbaya akhirnya angkat bicara melalui sebuah video klarifikasi yang telah diunggah di berbagai akun media sosial.

Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut tidak benar dan hanya bercanda dengan teman-temannya.

“Assalamualaikum. Ini enggak tahu kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya enggak benaran Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, enggak tahu ada yang goreng kayaknya ya, jadi viral,” ucapnya.

Ia menambahkan, pernyataan soal “agen CIA” sebenarnya ditujukan sebagai guyonan internal, bukan merujuk pada sosok Sri Mulyani.

“Tapi aku klarifikasi ini, itu tidak benar. Itu jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ternak Mulyono. Nah ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udah lah, dan aku mohon maaf dan itu tidak benar sama sekali ya,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

10/09/2025 13:59
Pilih Wakil Ketua MA NonYudisial Berintegritas

Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial secara transparan dan terbuka.

Pemilihan yang dijadwalkan pada Rabu, 10 September 2025, ini diharapkan bisa menghasilkan Hakim Agung yang memiliki integritas dan tidak pernah tersangkut masalah hukum.

Ketua Pengurus Nasional PBHI, Julius Ibrani, menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi proses pemilihan. Hal ini bertujuan mencegah terpilihnya kandidat yang memiliki rekam jejak bermasalah.

“Eksekutif dan Legislatif saat ini tengah berbenah. Sudah seharusnya MA sebagai lembaga Yudikatif juga mereformasi diri,” kata Julius.

Julius menyoroti sejumlah kasus suap yang terjadi di kalangan oknum MA dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan, kasus suap terjadi dengan nilai fantastis, mulai dari kasus Zarof hingga penangkapan hakim-hakim utama di beberapa Pengadilan Negeri.

“Setiap kasus suap dan korupsi yang melibatkan pejabat MA, sangat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” katanya.

Julius menyoroti beberapa hakim yang memiliki rekam jejak bermasalah. Ada hakim yang pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap.

“Besok, MA melakukan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial yang akan membawahi anggaran, pembinaan, operasional, litbang sampai dengan pengawasan. Jabatan ini adalah jabatan suci yang tidak sepatutnya diisi orang-orang bermasalah,” ujar Julius.

Ia berharap, Hakim Agung yang kerap dipanggil KPK atau yang mengkorting putusan korupsi tidak menjabat posisi strategis ini. PBHI menekankan bahwa pemilihan sosok bersih sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin reformasi di tubuh Mahkamah Agung.

Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial secara transparan dan terbuka.

Pemilihan yang dijadwalkan pada Rabu, 10 September 2025, ini diharapkan bisa menghasilkan Hakim Agung yang memiliki integritas dan tidak pernah tersangkut masalah hukum.

Ketua Pengurus Nasional PBHI, Julius Ibrani, menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi proses pemilihan. Hal ini bertujuan mencegah terpilihnya kandidat yang memiliki rekam jejak bermasalah.

“Eksekutif dan Legislatif saat ini tengah berbenah. Sudah seharusnya MA sebagai lembaga Yudikatif juga mereformasi diri,” kata Julius.

Julius menyoroti sejumlah kasus suap yang terjadi di kalangan oknum MA dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan, kasus suap terjadi dengan nilai fantastis, mulai dari kasus Zarof hingga penangkapan hakim-hakim utama di beberapa Pengadilan Negeri.

“Setiap kasus suap dan korupsi yang melibatkan pejabat MA, sangat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” katanya.

Julius menyoroti beberapa hakim yang memiliki rekam jejak bermasalah. Ada hakim yang pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap.

“Besok, MA melakukan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial yang akan membawahi anggaran, pembinaan, operasional, litbang sampai dengan pengawasan. Jabatan ini adalah jabatan suci yang tidak sepatutnya diisi orang-orang bermasalah,” ujar Julius.

Ia berharap, Hakim Agung yang kerap dipanggil KPK atau yang mengkorting putusan korupsi tidak menjabat posisi strategis ini. PBHI menekankan bahwa pemilihan sosok bersih sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin reformasi di tubuh Mahkamah Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(FZN)

09/09/2025 20:45
Milenial Anti Serangan Fajar, Literasi Politik dan Remaja Bernegara

Jakarta: ‘Serangan Fajar’ sudah menjadi istilah populer di setiap pemilu di Indonesia. Ia bukan sekadar istilah, melainkan praktik politik uang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Uang tunai dibagikan menjelang hari pencoblosan untuk membeli suara rakyat. Praktik ini melukai demokrasi, melahirkan pemimpin yang berutang budi pada modal politik, bukan pada kepentingan rakyat.

Selama ini, banyak pihak mendorong literasi politik sebagai solusi. Masyarakat diingatkan bahwa suara tidak boleh ditukar dengan uang. Tetapi pertanyaannya: apakah literasi politik saja cukup untuk memutus rantai serangan fajar?

Literasi Politik Penting, Namun Tidak Cukup

Literasi politik jelas penting. Ia membuat rakyat melek hak dan kewajibannya, berani menolak janji palsu, dan lebih kritis terhadap kandidat. Tetapi literasi politik sering berhenti pada pengetahuan, tidak sampai mengubah perilaku seseorang.

Dari sudut pandang psikologi, penerimaan politik uang kerap dipengaruhi oleh:

– Bias normalisasi: karena sering terjadi dan dianggap wajar.
– Immediate reward: uang kontan lebih terasa nyata daripada janji pembangunan yang masih belum jelas.
– Rasa sungkan: budaya patronase membuat orang sulit menolak pemberian.

Artinya, melawan politik uang tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Dibutuhkan pembentukan mindset yang jernih, karakter yang berintegritas, serta ketahanan psikologis yang kokoh, khususnya di kalangan generasi muda sebagai garda terdepan perubahan.

Remaja Bernegara: Laboratorium Politik Sehat

Di sinilah peran Remaja BerNegara (RBN) yang digagas Partai NasDem menjadi relevan. RBN adalah wadah pembinaan politik untuk milenial dan Gen Z. Ia bisa menjadi laboratorium politik sehat, tempat anak muda belajar tentang kepemimpinan, etika, dan integritas.

Secara psikologis, masa remaja adalah fase pembentukan identitas (identity formation). namun penuh potensi, saat mereka mencari jati diri dan terbuka pada nilai-nilai baru.

Bila sejak dini ditanamkan keberanian untuk menolak politik uang, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bukan hanya cerdas secara politik, tetapi juga berjiwa teguh — generasi yang imun terhadap godaan serangan fajar dan siap menjaga amanah demokrasi.

Melalui metode interaktif seperti workshop, simulasi pemilu sehat, debat mini, dan diskusi kritis, RBN menghadirkan pengalaman nyata yang membentuk remaja berani berkata tidak pada politik uang, ikhlas menunda kepuasan sesaat, serta terbiasa menatap masa depan dengan visi yang panjang dan bermartabat.

Sinergi Literasi Politik dan RBN

Menggabungkan literasi politik dengan RBN menghadirkan sejumlah manfaat strategis:

1. Mencetak Agen Perubahan

Milenial peserta RBN dapat menjadi duta anti politik uang di keluarga dan lingkungan mereka.

2. Membangun Ketahanan Psikologis

Remaja dilatih menunda kepuasan (delayed gratification), keterampilan psikologis penting agar tidak mudah terbeli.

3. Gerakan Kolektif

RBN bisa melahirkan kampanye nasional “Pemilu Sehat Tanpa Uang” yang digaungkan generasi muda.

4. Investasi Demokrasi Jangka Panjang

Pemilu 2029 dan seterusnya akan lebih berkualitas jika generasi hari ini ditempa sejak dini.

Suara adalah Amanah

Dalam Islam, suara rakyat adalah bentuk amanah. Allah Swt menegaskan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)

Menyalahgunakan suara demi uang adalah bentuk pengkhianatan amanah. Dari perspektif psikologi moral, pengkhianatan ini menimbulkan disonansi batin dan melemahkan integritas bangsa. Karena itu, menanamkan kesadaran bahwa “suara adalah amanah” menjadi kunci menolak politik uang.

Penutup

Politik uang tak akan sirna hanya dengan literasi politik. Ia harus ditandingi dengan perpaduan pengetahuan yang tercerahkan, karakter yang berintegritas, dan keteladanan moral yang hidup di tengah masyarakat.

Melalui program Remaja BerNegara, lahirlah generasi milenial anti serangan fajar , generasi yang berani berkata tidak pada transaksi politik, dan teguh menegakkan suara rakyat sebagai amanah suci demokrasi.

Dengan sinergi ini, Indonesia berpeluang melahirkan demokrasi yang bukan hanya bersih dari politik uang, tetapi juga bermartabat, beradab, dan menjadi warisan mulia bagi generasi mendatang.

(Oleh: Dr. Ayu Alwiyah Aljufri – Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem)

Jakarta: ‘Serangan Fajar’ sudah menjadi istilah populer di setiap pemilu di Indonesia. Ia bukan sekadar istilah, melainkan praktik politik uang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Uang tunai dibagikan menjelang hari pencoblosan untuk membeli suara rakyat. Praktik ini melukai demokrasi, melahirkan pemimpin yang berutang budi pada modal politik, bukan pada kepentingan rakyat.

Selama ini, banyak pihak mendorong literasi politik sebagai solusi. Masyarakat diingatkan bahwa suara tidak boleh ditukar dengan uang. Tetapi pertanyaannya: apakah literasi politik saja cukup untuk memutus rantai serangan fajar?

Literasi Politik Penting, Namun Tidak Cukup

Literasi politik jelas penting. Ia membuat rakyat melek hak dan kewajibannya, berani menolak janji palsu, dan lebih kritis terhadap kandidat. Tetapi literasi politik sering berhenti pada pengetahuan, tidak sampai mengubah perilaku seseorang.

Dari sudut pandang psikologi, penerimaan politik uang kerap dipengaruhi oleh:

– Bias normalisasi: karena sering terjadi dan dianggap wajar.
– Immediate reward: uang kontan lebih terasa nyata daripada janji pembangunan yang masih belum jelas.
– Rasa sungkan: budaya patronase membuat orang sulit menolak pemberian.

Artinya, melawan politik uang tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Dibutuhkan pembentukan mindset yang jernih, karakter yang berintegritas, serta ketahanan psikologis yang kokoh, khususnya di kalangan generasi muda sebagai garda terdepan perubahan.

Remaja Bernegara: Laboratorium Politik Sehat

Di sinilah peran Remaja BerNegara (RBN) yang digagas Partai NasDem menjadi relevan. RBN adalah wadah pembinaan politik untuk milenial dan Gen Z. Ia bisa menjadi laboratorium politik sehat, tempat anak muda belajar tentang kepemimpinan, etika, dan integritas.

Secara psikologis, masa remaja adalah fase pembentukan identitas (identity formation). namun penuh potensi, saat mereka mencari jati diri dan terbuka pada nilai-nilai baru.

Bila sejak dini ditanamkan keberanian untuk menolak politik uang, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bukan hanya cerdas secara politik, tetapi juga berjiwa teguh — generasi yang imun terhadap godaan serangan fajar dan siap menjaga amanah demokrasi.

Melalui metode interaktif seperti workshop, simulasi pemilu sehat, debat mini, dan diskusi kritis, RBN menghadirkan pengalaman nyata yang membentuk remaja berani berkata tidak pada politik uang, ikhlas menunda kepuasan sesaat, serta terbiasa menatap masa depan dengan visi yang panjang dan bermartabat.

Sinergi Literasi Politik dan RBN

Menggabungkan literasi politik dengan RBN menghadirkan sejumlah manfaat strategis:

1. Mencetak Agen Perubahan

Milenial peserta RBN dapat menjadi duta anti politik uang di keluarga dan lingkungan mereka.

2. Membangun Ketahanan Psikologis

Remaja dilatih menunda kepuasan (delayed gratification), keterampilan psikologis penting agar tidak mudah terbeli.

3. Gerakan Kolektif

RBN bisa melahirkan kampanye nasional “Pemilu Sehat Tanpa Uang” yang digaungkan generasi muda.

4. Investasi Demokrasi Jangka Panjang

Pemilu 2029 dan seterusnya akan lebih berkualitas jika generasi hari ini ditempa sejak dini.

Suara adalah Amanah

Dalam Islam, suara rakyat adalah bentuk amanah. Allah Swt menegaskan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)

Menyalahgunakan suara demi uang adalah bentuk pengkhianatan amanah. Dari perspektif psikologi moral, pengkhianatan ini menimbulkan disonansi batin dan melemahkan integritas bangsa. Karena itu, menanamkan kesadaran bahwa “suara adalah amanah” menjadi kunci menolak politik uang.

Penutup

Politik uang tak akan sirna hanya dengan literasi politik. Ia harus ditandingi dengan perpaduan pengetahuan yang tercerahkan, karakter yang berintegritas, dan keteladanan moral yang hidup di tengah masyarakat.

Melalui program Remaja BerNegara, lahirlah generasi milenial anti serangan fajar , generasi yang berani berkata tidak pada transaksi politik, dan teguh menegakkan suara rakyat sebagai amanah suci demokrasi.

Dengan sinergi ini, Indonesia berpeluang melahirkan demokrasi yang bukan hanya bersih dari politik uang, tetapi juga bermartabat, beradab, dan menjadi warisan mulia bagi generasi mendatang.

(Oleh: Dr. Ayu Alwiyah Aljufri – Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem)

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

09/09/2025 19:40
Kapan, Makna, dan Apakah Termasuk Libur?

Jakarta: Umat Hindu di Bali memiliki sejumlah hari raya besar yang senantiasa dirayakan. Salah satunya adalah Hari Raya Pagerwesi yang pada tahun ini akan diperingati dua kali.

Hari Raya Pagerwesi merupakan salah satu hari suci terpenting bagi umat Hindu di Bali. Perayaan ini bukan hanya tradisi, melainkan wujud keyakinan mendalam untuk memperkuat iman dan pengetahuan. Secara filosofis, Pagerwesi dimaknai sebagai “pagar besi” yang melindungi manusia dari pengaruh negatif. Tahun 2025 ini, Pagerwesi akan diperingati dua kali, sesuai siklus kalender Bali yang unik.

Lalu kapan Hari Raya Pagerwesi di Bali 2025? Simak yuk penjelasan lengkapnya di sini.
Kapan Hari Pagerwesi 2025?

Berdasarkan kalender Pawukon (sistem penanggalan dan penentuan waktu tradisional masyarakat Jawa dan Bali), Hari Pagerwesi dirayakan empat hari setelah Hari Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan. Dengan siklus 210 hari, Pagerwesi tahun 2025 jatuh pada:

– Rabu, 12 Februari 2025
– Rabu, 10 September 2025

Pada hari-hari ini, umat Hindu di Bali akan melaksanakan upacara dan persembahyangan khusus.

Makna Hari Pagerwesi
Secara etimologis, kata “pager” berarti pagar, sedangkan “wesi” berarti besi. Pagerwesi dimaknai sebagai upaya untuk memagari diri dengan ilmu pengetahuan dan moralitas yang kuat, layaknya pagar besi yang kokoh. Pada perayaan ini, umat memuja Sanghyang Pramesti Guru, manifestasi Dewa Siwa sebagai guru alam semesta yang menjadi sumber segala ilmu pengetahuan.

Umat Hindu meyakini bahwa dengan memohon bimbingan spiritual dari Sanghyang Pramesti Guru, mereka dapat terhindar dari kegelapan pikiran (awidya) dan mampu menjaga kesucian diri. Peringatan Pagerwesi adalah momen refleksi, di mana manusia diingatkan untuk terus menyeimbangkan kehidupan materi dan spiritual.
Apakah Hari Pagerwesi Termasuk Libur?
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2024, Hari Pagerwesi ditetapkan sebagai hari libur dispensasi bagi umat Hindu di Bali. Itu berarti pada tanggal 12 Februari dan 10 September 2025, layanan publik dan kantor pemerintahan di Bali akan tutup sementara, memberi kesempatan masyarakat Hindu melaksanakan upacara dan persembahyangan.

Ritual dan Persembahyangan Pagerwesi
Pada Hari Pagerwesi, umat Hindu melakukan ritual persembahyangan di rumah masing-masing dan di pura. Berbagai sesajen dan persembahan disiapkan sebagai wujud rasa syukur dan permohonan. Upacara ini biasanya dilakukan dari pagi hingga siang hari, diiringi doa dan nyanyian mantra. Sebagian besar masyarakat juga mengunjungi pura-pura besar untuk melaksanakan persembahyangan bersama.

Inti dari ritual ini adalah penguatan sradha (keimanan) dan bhakti (persembahan), di mana umat kembali mengingat pentingnya ilmu pengetahuan (vidya) sebagai bekal utama dalam mengarungi kehidupan.

Hari Raya Pagerwesi bukan sekadar tradisi rutin, melainkan wujud nyata dari keyakinan umat Hindu di Bali untuk terus menjaga kesucian diri dan memperkuat spiritualitas di tengah tantangan zaman modern. Dengan adanya libur khusus, masyarakat diberikan ruang untuk khusyuk berdoa dan merayakan Pagerwesi, sembari menjaga keseimbangan batin yang menjadi esensi dari ajaran Hindu.

(Sheva Asyraful Fali)

Jakarta: Umat Hindu di Bali memiliki sejumlah hari raya besar yang senantiasa dirayakan. Salah satunya adalah Hari Raya Pagerwesi yang pada tahun ini akan diperingati dua kali.

Hari Raya Pagerwesi merupakan salah satu hari suci terpenting bagi umat Hindu di Bali. Perayaan ini bukan hanya tradisi, melainkan wujud keyakinan mendalam untuk memperkuat iman dan pengetahuan. Secara filosofis, Pagerwesi dimaknai sebagai “pagar besi” yang melindungi manusia dari pengaruh negatif. Tahun 2025 ini, Pagerwesi akan diperingati dua kali, sesuai siklus kalender Bali yang unik.

Lalu kapan Hari Raya Pagerwesi di Bali 2025? Simak yuk penjelasan lengkapnya di sini.
Kapan Hari Pagerwesi 2025?

Berdasarkan kalender Pawukon (sistem penanggalan dan penentuan waktu tradisional masyarakat Jawa dan Bali), Hari Pagerwesi dirayakan empat hari setelah Hari Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan. Dengan siklus 210 hari, Pagerwesi tahun 2025 jatuh pada:

– Rabu, 12 Februari 2025
– Rabu, 10 September 2025

Pada hari-hari ini, umat Hindu di Bali akan melaksanakan upacara dan persembahyangan khusus.

Makna Hari Pagerwesi
Secara etimologis, kata “pager” berarti pagar, sedangkan “wesi” berarti besi. Pagerwesi dimaknai sebagai upaya untuk memagari diri dengan ilmu pengetahuan dan moralitas yang kuat, layaknya pagar besi yang kokoh. Pada perayaan ini, umat memuja Sanghyang Pramesti Guru, manifestasi Dewa Siwa sebagai guru alam semesta yang menjadi sumber segala ilmu pengetahuan.

Umat Hindu meyakini bahwa dengan memohon bimbingan spiritual dari Sanghyang Pramesti Guru, mereka dapat terhindar dari kegelapan pikiran (awidya) dan mampu menjaga kesucian diri. Peringatan Pagerwesi adalah momen refleksi, di mana manusia diingatkan untuk terus menyeimbangkan kehidupan materi dan spiritual.
Apakah Hari Pagerwesi Termasuk Libur?
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2024, Hari Pagerwesi ditetapkan sebagai hari libur dispensasi bagi umat Hindu di Bali. Itu berarti pada tanggal 12 Februari dan 10 September 2025, layanan publik dan kantor pemerintahan di Bali akan tutup sementara, memberi kesempatan masyarakat Hindu melaksanakan upacara dan persembahyangan.

Ritual dan Persembahyangan Pagerwesi
Pada Hari Pagerwesi, umat Hindu melakukan ritual persembahyangan di rumah masing-masing dan di pura. Berbagai sesajen dan persembahan disiapkan sebagai wujud rasa syukur dan permohonan. Upacara ini biasanya dilakukan dari pagi hingga siang hari, diiringi doa dan nyanyian mantra. Sebagian besar masyarakat juga mengunjungi pura-pura besar untuk melaksanakan persembahyangan bersama.

Inti dari ritual ini adalah penguatan sradha (keimanan) dan bhakti (persembahan), di mana umat kembali mengingat pentingnya ilmu pengetahuan (vidya) sebagai bekal utama dalam mengarungi kehidupan.

Hari Raya Pagerwesi bukan sekadar tradisi rutin, melainkan wujud nyata dari keyakinan umat Hindu di Bali untuk terus menjaga kesucian diri dan memperkuat spiritualitas di tengah tantangan zaman modern. Dengan adanya libur khusus, masyarakat diberikan ruang untuk khusyuk berdoa dan merayakan Pagerwesi, sembari menjaga keseimbangan batin yang menjadi esensi dari ajaran Hindu.

(Sheva Asyraful Fali)

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

09/09/2025 17:32
Kapal GSF Diserang Drone di Pelabuhan Tunisia, WNI Dinyatakan Aman

Tunis: Salah satu kapal armada Global Sumud Flotilla (GSF) yang tengah bersandar di Pelabuhan Sidi Bousaid, Tunisia, diserang pesawat nirawak (drone) pada Selasa dini hari (9/9) pukul 00.29 waktu setempat. Tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut.

Diketahui kapal bernama “Family Boat” yang menjadi sasaran serangan drone ini merupakan salah satu kapal utama dalam misi pelayaran GSF menuju Gaza. Kapal ini membawa para pengarah GSF termasuk Greta Thunberg.

Beruntung, Greta dan rekan-rekannya sudah mendarat di pelabuhan beberapa belas jam sebelumnya.

Dalam rilis resminya, GSF mengonfirmasi bahwa salah satu kapal utama mereka diserang pesawat nirawak di perairan Tunisia.

“Kapal ini berlayar dengan bendera Portugis, semua kru dan penumpang selamat,” ungkap GSF dalam keteranganya dikutip Selasa, 9 September 2025.

GSF menambahkan, kobaran api yang disebabkan oleh ledakan tersebut mengakibatkan kerusakan di dek utama dan ruang penyimpanan.

“Saat ini investigasi tengah dilakukan secara menyeluruh. Ketika sudah ada informasi lebih lanjut akan segera dirilis,” kata GSF.

“Tindakan-tindakan agresi dengan tujuan untuk mengintimidasi dan menggagalkan misi ini tidak akan menghalangi kami untuk terus bergerak. Misi damai kami untuk mendobrak kepungan terhadap Gaza dan berjuang bersama warganya akan terus berlanjut dengan tekad dan keteguhan hati,” tandas GSF.

Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menyerukan perlindungan segera untuk awak GSF setelah adanya serangan di Tunisia ini.

“Kapal utama Family Boat tampaknya diserang pesawat tak berawak di pelabuhan Tunis. Dua kapal lainnya sedang dalam perjalanan ke Tunisia dan mereka membutuhkan perlindungan segera,” tulis Francesca di X.

Sementara itu, Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy (IGPC), Muhammad Husein memastikan tidak ada delegasi Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

“Alhamdulillah semua WNI yang menjadi delegasi dalam misi pelayaran akbar ini semua dalam kondisi baik-baik saja, karena saat peristiwa terjadi para delegasi sedang berada di penginapanya masing-masing, ” kata Husein.

Mengenai jadwal keberangkatan kapal, pihak masih terus menunggu informasi lanjutan dari steering committee GSF.

“Kami terus melakukan monitoring dan update informasi terkait teknis keberangkatan kapal, kita do’akan yang terbaik semoga tidak ada hambatan dan rintangan dalam misi kemanusiaan ini, ” pungkasnya.

Tunis: Salah satu kapal armada Global Sumud Flotilla (GSF) yang tengah bersandar di Pelabuhan Sidi Bousaid, Tunisia, diserang pesawat nirawak (drone) pada Selasa dini hari (9/9) pukul 00.29 waktu setempat. Tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut.

Diketahui kapal bernama “Family Boat” yang menjadi sasaran serangan drone ini merupakan salah satu kapal utama dalam misi pelayaran GSF menuju Gaza. Kapal ini membawa para pengarah GSF termasuk Greta Thunberg.

Beruntung, Greta dan rekan-rekannya sudah mendarat di pelabuhan beberapa belas jam sebelumnya.

Dalam rilis resminya, GSF mengonfirmasi bahwa salah satu kapal utama mereka diserang pesawat nirawak di perairan Tunisia.

“Kapal ini berlayar dengan bendera Portugis, semua kru dan penumpang selamat,” ungkap GSF dalam keteranganya dikutip Selasa, 9 September 2025.

GSF menambahkan, kobaran api yang disebabkan oleh ledakan tersebut mengakibatkan kerusakan di dek utama dan ruang penyimpanan.

“Saat ini investigasi tengah dilakukan secara menyeluruh. Ketika sudah ada informasi lebih lanjut akan segera dirilis,” kata GSF.

“Tindakan-tindakan agresi dengan tujuan untuk mengintimidasi dan menggagalkan misi ini tidak akan menghalangi kami untuk terus bergerak. Misi damai kami untuk mendobrak kepungan terhadap Gaza dan berjuang bersama warganya akan terus berlanjut dengan tekad dan keteguhan hati,” tandas GSF.

Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menyerukan perlindungan segera untuk awak GSF setelah adanya serangan di Tunisia ini.

“Kapal utama Family Boat tampaknya diserang pesawat tak berawak di pelabuhan Tunis. Dua kapal lainnya sedang dalam perjalanan ke Tunisia dan mereka membutuhkan perlindungan segera,” tulis Francesca di X.

Sementara itu, Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy (IGPC), Muhammad Husein memastikan tidak ada delegasi Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

“Alhamdulillah semua WNI yang menjadi delegasi dalam misi pelayaran akbar ini semua dalam kondisi baik-baik saja, karena saat peristiwa terjadi para delegasi sedang berada di penginapanya masing-masing, ” kata Husein.

Mengenai jadwal keberangkatan kapal, pihak masih terus menunggu informasi lanjutan dari steering committee GSF.

“Kami terus melakukan monitoring dan update informasi terkait teknis keberangkatan kapal, kita do’akan yang terbaik semoga tidak ada hambatan dan rintangan dalam misi kemanusiaan ini, ” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

09/09/2025 16:27
Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.

Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.

“Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.

“LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.

KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.

“Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.

Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:

– Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani
– Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie
– Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding
– Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan
– Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
– Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.

Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.

“Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.

“LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.

KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.

“Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.

Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:

– Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani
– Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie
– Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding
– Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan
– Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
– Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

09/09/2025 15:22