Author: Medcom.id

Cara Naik MRT Bayar Rp1 Hari Ini, Simak Syarat dan Ketentuannya

Jakarta: Warga Jakarta hari ini bisa menikmati perjalanan MRT serasa naik gratis! Pasalnya Pemprov DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 pada 17 dan 19 September 2025.

Tarif Rp1 hari ini hadir sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada 17 September 2025. Kemudian pada 19 September 2025 memperingati
Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.

“Program tarif Rp1 ini berlaku dua hari, yakni pada 17 September dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam keterangan resminya.

Syafrin menerangkan bahwa seluruh pengguna moda transportasi publik bisa memanfaatkan tarif spesial ini. Penumpang tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu elektronik atau aplikasi yang mendukung.
Cara Naik MRT Bayar Rp1 Hari Ini
Buat kamu yang mau yang ingin menikmati perjalanan menggunakan MRT dengan tarif Rp1 berikut caranya:

1. Siapkan kartu elektronik atau aplikasi

Kamu bisa menggunakan Kartu Uang Elektronik (Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI TapCash, BRI Brizzi), Kartu JakLingko, atau Jakcard. Atau alternatif dengan memakai aplikasi Dana, Gopay dan AstraPay (saldo minimal Rp1)

2. Lakukan “tap in” dan “tap out”

Saat masuk stasiun pastikan melakukan tap in. Begitu tiba di stasiun tujuan jangan lupa tap out.

3. Saldo terpotong hanya Rp1

Nantinya saldo kamu akan terpotong Rp1.

Syarat dan Ketentuan
Nikmati bebas naik MRT dengan tarif khusus Rp1/perjalanan pada tanggal 17 September pukul 05.00 WIB hingga 23.59 WIB dan tanggal 19 September 2025 pukul 05.00 WIB hingga 23.59 WIB dalam rangka Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.

Berlaku untuk perjalanan pelanggan lama maupun baru MRT Jakarta menggunakan:
– Kartu Uang Elektronik Bank keluaran tahun 2019 ke atas
– Tiket QR dari aplikasi MyMRTJ
– Tiket QR dari vending machine MyMRTJ Lite di Stasiun MRT Jakarta
– Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko

Tarif khusus Rp1/perjalanan MRT ini berlaku untuk pengguna aplikasi MyMRTJ yang telah dihubungkan dengan e-wallet AstraPay, ISaku, DANA, GoPay dan akun bank digital blu BCA yang telah berisi saldo minimal Rp1, kartu kredit Mastercard, serta akun Kredivo yang masih memiliki limit.

Tarif khusus Rp1/perjalanan MRT ini berlaku untuk pemilik Kartu Uang Elektronik Bank, Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko yang berisi saldo minimal Rp1.

Tiket untuk tarif Rp1/perjalanan MRT ini juga dapat dibeli secara langsung menggunakan Ticket Vending Machine MyMRTJ Lite yang ada di seluruh stasiun MRT Jakarta menggunakan metode pembayaran QRIS, kartu debit dan kartu kredit. (Khusus untuk pembelian melalui TVM MYMRTJ Lite, terdapat biaya jasa pengiriman tiket Rp2.000 untuk setiap pembelian tiket).

Jakarta: Warga Jakarta hari ini bisa menikmati perjalanan MRT serasa naik gratis! Pasalnya Pemprov DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 pada 17 dan 19 September 2025.

Tarif Rp1 hari ini hadir sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada 17 September 2025. Kemudian pada 19 September 2025 memperingati
Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.

“Program tarif Rp1 ini berlaku dua hari, yakni pada 17 September dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam keterangan resminya.

Syafrin menerangkan bahwa seluruh pengguna moda transportasi publik bisa memanfaatkan tarif spesial ini. Penumpang tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu elektronik atau aplikasi yang mendukung.
Cara Naik MRT Bayar Rp1 Hari Ini
Buat kamu yang mau yang ingin menikmati perjalanan menggunakan MRT dengan tarif Rp1 berikut caranya:

1. Siapkan kartu elektronik atau aplikasi

Kamu bisa menggunakan Kartu Uang Elektronik (Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI TapCash, BRI Brizzi), Kartu JakLingko, atau Jakcard. Atau alternatif dengan memakai aplikasi Dana, Gopay dan AstraPay (saldo minimal Rp1)

2. Lakukan “tap in” dan “tap out”

Saat masuk stasiun pastikan melakukan tap in. Begitu tiba di stasiun tujuan jangan lupa tap out.

3. Saldo terpotong hanya Rp1

Nantinya saldo kamu akan terpotong Rp1.

Syarat dan Ketentuan
Nikmati bebas naik MRT dengan tarif khusus Rp1/perjalanan pada tanggal 17 September pukul 05.00 WIB hingga 23.59 WIB dan tanggal 19 September 2025 pukul 05.00 WIB hingga 23.59 WIB dalam rangka Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.

Berlaku untuk perjalanan pelanggan lama maupun baru MRT Jakarta menggunakan:
– Kartu Uang Elektronik Bank keluaran tahun 2019 ke atas
– Tiket QR dari aplikasi MyMRTJ
– Tiket QR dari vending machine MyMRTJ Lite di Stasiun MRT Jakarta
– Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko

Tarif khusus Rp1/perjalanan MRT ini berlaku untuk pengguna aplikasi MyMRTJ yang telah dihubungkan dengan e-wallet AstraPay, ISaku, DANA, GoPay dan akun bank digital blu BCA yang telah berisi saldo minimal Rp1, kartu kredit Mastercard, serta akun Kredivo yang masih memiliki limit.

Tarif khusus Rp1/perjalanan MRT ini berlaku untuk pemilik Kartu Uang Elektronik Bank, Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko yang berisi saldo minimal Rp1.

Tiket untuk tarif Rp1/perjalanan MRT ini juga dapat dibeli secara langsung menggunakan Ticket Vending Machine MyMRTJ Lite yang ada di seluruh stasiun MRT Jakarta menggunakan metode pembayaran QRIS, kartu debit dan kartu kredit. (Khusus untuk pembelian melalui TVM MYMRTJ Lite, terdapat biaya jasa pengiriman tiket Rp2.000 untuk setiap pembelian tiket).

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

17/09/2025 11:27
Tahan Laju Inflasi, Pemkot Tangsel Gelar Pangan Murah

Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berupaya meredam laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini digelar di 14 titik lokasi yang tersebar di tujuh kecamatan.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

“Kegiatan ini bagian dari strategi kami untuk mengendalikan inflasi dan memastikan warga bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar,” kata Benyamin.

Melalui GPM, Pemkot Tangsel menyediakan berbagai bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan cabai, dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurut Benyamin, inflasi di Tangsel kerap dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan strategis, sehingga GPM menjadi solusi untuk menanggulangi dampak tersebut.

“Kami ingin warga tidak panik menghadapi kenaikan harga. Pemerintah hadir untuk mengendalikan, dan kami pastikan stok pangan di Tangsel aman,” ujarnya.

Sejak dimulai awal September, program ini disambut antusias oleh masyarakat. Ratusan warga memanfaatkan GPM untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat. Pemkot Tangsel berencana melanjutkan kegiatan ini secara rutin di tiap kecamatan.

Selain bertujuan menekan inflasi, GPM juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan program ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkot Tangsel mengambil langkah konkret dalam sektor pangan sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi lokal.

“Kami akan terus menjaga keberlanjutan program ini, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benyamin.

Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berupaya meredam laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini digelar di 14 titik lokasi yang tersebar di tujuh kecamatan.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

“Kegiatan ini bagian dari strategi kami untuk mengendalikan inflasi dan memastikan warga bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar,” kata Benyamin.

Melalui GPM, Pemkot Tangsel menyediakan berbagai bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan cabai, dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurut Benyamin, inflasi di Tangsel kerap dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan strategis, sehingga GPM menjadi solusi untuk menanggulangi dampak tersebut.

“Kami ingin warga tidak panik menghadapi kenaikan harga. Pemerintah hadir untuk mengendalikan, dan kami pastikan stok pangan di Tangsel aman,” ujarnya.

Sejak dimulai awal September, program ini disambut antusias oleh masyarakat. Ratusan warga memanfaatkan GPM untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat. Pemkot Tangsel berencana melanjutkan kegiatan ini secara rutin di tiap kecamatan.

Selain bertujuan menekan inflasi, GPM juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan program ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkot Tangsel mengambil langkah konkret dalam sektor pangan sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi lokal.

“Kami akan terus menjaga keberlanjutan program ini, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benyamin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(FZN)

17/09/2025 01:46
Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order Ketimbang Ikut Aksi 17 September

Jakarta: Rencana aksi demonstrasi yang digagas sejumlah pihak atas nama pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa, 17 September, menuai respons beragam. Sejumlah komunitas driver menegaskan aksi tersebut tidak mewakili kepentingan mayoritas mitra, bahkan dituding sarat penunggangan politik.

“Kalau menurut saya justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver. Bahkan inisiatornya pun bukan pengemudi ojol, karena tidak memiliki akun mitra,” kata Michael salah satu perwakilan dari komunitas ojek online (ojol) yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC), Selasa (16/9).

Menurut dia, mayoritas pengemudi yang terhubung dalam grup komunitas WhatsApp lebih memilih tetap bekerja. “Banyak teman-teman yang sepakat untuk tetap on-bid. Apalagi kami tahu bahwa aksi ini ditunggangi oleh oknum politik dengan iming-iming sembako,” ujarnya.

Kabar bahwa aksi 17 September berpotensi mengganggu layanan transportasi online juga dibantah. “Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan,” katanya.

Baca juga: Kumpul Bareng Driver Ojol, Habib Jafar: Jangan Mau Diprovokasi

Hingga saat ini Indonesia memiliki jutaan mitra pengemudi ojol yang tersebar di berbagai kota. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok pengemudi sempat beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa, terutama menyoal skema insentif, tarif, dan potongan komisi dari aplikasi. Namun, menurut komunitas driver yang ditemui, dinamika kali ini berbeda.

“Banyak tuntutan yang tidak masuk akal, seperti potongan 10 persen. Justru sebagian besar pengemudi menilai potongan 20 persen masih memberi benefit. Ada layanan balik yang kami rasakan,” ujarnya.

Sejumlah komunitas juga menyoroti penggunaan nama almarhum Affan dalam tuntutan aksi. “Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan. Itu bentuk pemanfaatan saja. Aksi ini jelas dipolitisasi dan tidak mencerminkan kepentingan ojol,” tambah Michael.

Isu penunggangan politik dalam aksi pengemudi ojol bukan hal baru. Seperti diketahui, beberapa kali aksi driver di jalan raya mendapat perhatian partai politik atau kelompok kepentingan yang ingin mengambil momentum elektoral. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini mayoritas pengemudi tampak lebih berhati-hati dan memilih jalur dialog.

Jakarta: Rencana aksi demonstrasi yang digagas sejumlah pihak atas nama pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa, 17 September, menuai respons beragam. Sejumlah komunitas driver menegaskan aksi tersebut tidak mewakili kepentingan mayoritas mitra, bahkan dituding sarat penunggangan politik.

“Kalau menurut saya justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver. Bahkan inisiatornya pun bukan pengemudi ojol, karena tidak memiliki akun mitra,” kata Michael salah satu perwakilan dari komunitas ojek online (ojol) yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC), Selasa (16/9).

Menurut dia, mayoritas pengemudi yang terhubung dalam grup komunitas WhatsApp lebih memilih tetap bekerja. “Banyak teman-teman yang sepakat untuk tetap on-bid. Apalagi kami tahu bahwa aksi ini ditunggangi oleh oknum politik dengan iming-iming sembako,” ujarnya.

Kabar bahwa aksi 17 September berpotensi mengganggu layanan transportasi online juga dibantah. “Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan,” katanya.

Baca juga: Kumpul Bareng Driver Ojol, Habib Jafar: Jangan Mau Diprovokasi

Hingga saat ini Indonesia memiliki jutaan mitra pengemudi ojol yang tersebar di berbagai kota. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok pengemudi sempat beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa, terutama menyoal skema insentif, tarif, dan potongan komisi dari aplikasi. Namun, menurut komunitas driver yang ditemui, dinamika kali ini berbeda.

“Banyak tuntutan yang tidak masuk akal, seperti potongan 10 persen. Justru sebagian besar pengemudi menilai potongan 20 persen masih memberi benefit. Ada layanan balik yang kami rasakan,” ujarnya.

Sejumlah komunitas juga menyoroti penggunaan nama almarhum Affan dalam tuntutan aksi. “Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan. Itu bentuk pemanfaatan saja. Aksi ini jelas dipolitisasi dan tidak mencerminkan kepentingan ojol,” tambah Michael.

Isu penunggangan politik dalam aksi pengemudi ojol bukan hal baru. Seperti diketahui, beberapa kali aksi driver di jalan raya mendapat perhatian partai politik atau kelompok kepentingan yang ingin mengambil momentum elektoral. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini mayoritas pengemudi tampak lebih berhati-hati dan memilih jalur dialog.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ASM)

17/09/2025 00:41
Buka PNLG Forum 2025, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Jakarta Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.

Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.

“Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono.

Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.

Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

“Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil.

Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.

Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

“Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya.

Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025″. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

“Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya.

Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

“Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.

Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.

“Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono.

Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.

Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

“Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil.

Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.

Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

“Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya.

Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025”. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

“Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya.

Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

“Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

16/09/2025 23:36
Soal RUU Perampasan Aset, Guru Besar UNM Soroti 5 Pasal yang Multitafsir

Jakarta: Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, menilai terdapat 5 pasal di Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang kontroversial dan mengandung multitafsir.

Hal itu disampaikan Harris menyoal RUU Perampasan Aset yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa.

“RUU ini punya tujuan mulia. Tetapi ada 5 Pasal yang harus dicermati. Karena hukum bisa menjadi menakutkan daripada fungsi melindungi. Ini bisa menurunkan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara. Sebelum disahkan, sebaiknya pasal-pasal tersebut diperbaiki,” ungkap Harris Arthur Hedar dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 September 2025.

Ia menambahkan, Pasal 2 mendalilkan negara bisa merampas aset tanpa menunggu putusan pidana. Masalah yang timbul adalah menggeser asas praduga tak bersalah. Risikonya, pedagang atau pengusaha yang lemah dalam administrasi pembukuan, kekayaannya bisa dianggap “tidak sah”.

“Demikian juga Pasal 3, yang menyatakan aset dapat dirampas meskipun proses pidana terhadap orangnya tetap berjalan. Ini akan menimbulkan dualisme hukum perdata dan pidana. Risikonya masyarakat bisa merasa dihukum dua kali: aset dirampas, sementara dirinya tetap diadili,” urai Wakil Ketua Umum DPN PERADI itu.

Berikutnya ⁠Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengatakan perampasan dilakukan bila jumlah harta dianggap “tidak seimbang” dengan penghasilan sah. Persoalannya frasa kalimat “tidak seimbang” sangat subjektif. Sebagai contoh seorang petani yang mewarisi tanah tanpa dokumen lengkap bisa dicurigai, karena asetnya dianggap lebih besar dari penghasilan.

“Pasal 6 ayat (1) juga perlu dicermati. Aset bernilai minimal Rp100 juta bisa dirampas. Persoalannya ambang batas nominal bisa salah sasaran. Karena seorang buruh yang berhasil membeli rumah sederhana Rp150 juta bisa terjerat, sementara penjahat bisa menyiasati dengan memecah aset di bawah Rp100 juta,” tandas Harris.

Masih menurut Harris, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan aset tetap bisa dirampas meskipun tersangka meninggal, kabur, atau dibebaskan. Persoalannya hal ini bisa merugikan ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. Resikonya, anak-anak bisa kehilangan rumah warisan satu-satunya karena orang tuanya pernah dituduh tindak pidana.

“Yang juga penting untuk dicermati adalah prosedur perampasan (blokir, sita, pembuktian), dimana didalilkan setelah aset disita, pihak yang keberatan harus membuktikan bahwa harta itu sah (reverse burden of proof). Ini kan membalik beban pembuktian ke rakyat. Resikonya rakyat yang tidak paham hukum bisa kehilangan aset karena tidak mampu menunjukkan dokumen formal,” bebernya.

Definisi pasal harus diperjelas

Oleh karena itu, Harris menyarankan pembahas RUU memperjelas definisi pasal-pasal yang kontroversial tersebut. Mulai dari Istilah “tidak seimbang” yang harus punya ukuran objektif. Laporan pajak, standar profesi, atau data ekonomi. Juga perlindungan kepada pihak ketiga dan ahli waris, untuk ditegaskan bahwa harta orang beritikad baik tidak boleh dirampas.

“Pun demikian soal pembuktian. Harus tetap menjadi beban aparat penegak hukum. Karena siapa yang menuduh wajib membuktikan, bukan rakyat. Termasuk harus ada putusan pengadilan independen sebagai syarat mutlak perampasan, karena tidak boleh ada perampasan tanpa persetujuan hakim,” terang Harris.

Begitu pula proses perampasan, menurutnya harus transparan dan mengutamakan akuntabilitas publik. Sehingga proses perampasan harus terbuka, diawasi media dan masyarakat. Negara juga harus menyediakan bantuan hukum gratis, terutama bagi rakyat kecil yang terdampak.

“Terakhir sosialisasi dan literasi hukum harus dikerjakan masif. Rakyat harus diedukasi agar tahu hak-haknya, sehingga tidak mudah ditakut-takuti. Karena ibarat pedang bermata dua, rakyat kecil bisa dikriminalisasi hanya karena lemah administrasi. Sedangkan orang kaya bisa melindungi aset dengan pengacara dan dokumen,” pungkasnya.

Jakarta: Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, menilai terdapat 5 pasal di Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang kontroversial dan mengandung multitafsir.

Hal itu disampaikan Harris menyoal RUU Perampasan Aset yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa.

“RUU ini punya tujuan mulia. Tetapi ada 5 Pasal yang harus dicermati. Karena hukum bisa menjadi menakutkan daripada fungsi melindungi. Ini bisa menurunkan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara. Sebelum disahkan, sebaiknya pasal-pasal tersebut diperbaiki,” ungkap Harris Arthur Hedar dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 September 2025.

Ia menambahkan, Pasal 2 mendalilkan negara bisa merampas aset tanpa menunggu putusan pidana. Masalah yang timbul adalah menggeser asas praduga tak bersalah. Risikonya, pedagang atau pengusaha yang lemah dalam administrasi pembukuan, kekayaannya bisa dianggap “tidak sah”.

“Demikian juga Pasal 3, yang menyatakan aset dapat dirampas meskipun proses pidana terhadap orangnya tetap berjalan. Ini akan menimbulkan dualisme hukum perdata dan pidana. Risikonya masyarakat bisa merasa dihukum dua kali: aset dirampas, sementara dirinya tetap diadili,” urai Wakil Ketua Umum DPN PERADI itu.

Berikutnya ⁠Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengatakan perampasan dilakukan bila jumlah harta dianggap “tidak seimbang” dengan penghasilan sah. Persoalannya frasa kalimat “tidak seimbang” sangat subjektif. Sebagai contoh seorang petani yang mewarisi tanah tanpa dokumen lengkap bisa dicurigai, karena asetnya dianggap lebih besar dari penghasilan.

“Pasal 6 ayat (1) juga perlu dicermati. Aset bernilai minimal Rp100 juta bisa dirampas. Persoalannya ambang batas nominal bisa salah sasaran. Karena seorang buruh yang berhasil membeli rumah sederhana Rp150 juta bisa terjerat, sementara penjahat bisa menyiasati dengan memecah aset di bawah Rp100 juta,” tandas Harris.

Masih menurut Harris, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan aset tetap bisa dirampas meskipun tersangka meninggal, kabur, atau dibebaskan. Persoalannya hal ini bisa merugikan ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. Resikonya, anak-anak bisa kehilangan rumah warisan satu-satunya karena orang tuanya pernah dituduh tindak pidana.

“Yang juga penting untuk dicermati adalah prosedur perampasan (blokir, sita, pembuktian), dimana didalilkan setelah aset disita, pihak yang keberatan harus membuktikan bahwa harta itu sah (reverse burden of proof). Ini kan membalik beban pembuktian ke rakyat. Resikonya rakyat yang tidak paham hukum bisa kehilangan aset karena tidak mampu menunjukkan dokumen formal,” bebernya.

Definisi pasal harus diperjelas

Oleh karena itu, Harris menyarankan pembahas RUU memperjelas definisi pasal-pasal yang kontroversial tersebut. Mulai dari Istilah “tidak seimbang” yang harus punya ukuran objektif. Laporan pajak, standar profesi, atau data ekonomi. Juga perlindungan kepada pihak ketiga dan ahli waris, untuk ditegaskan bahwa harta orang beritikad baik tidak boleh dirampas.

“Pun demikian soal pembuktian. Harus tetap menjadi beban aparat penegak hukum. Karena siapa yang menuduh wajib membuktikan, bukan rakyat. Termasuk harus ada putusan pengadilan independen sebagai syarat mutlak perampasan, karena tidak boleh ada perampasan tanpa persetujuan hakim,” terang Harris.

Begitu pula proses perampasan, menurutnya harus transparan dan mengutamakan akuntabilitas publik. Sehingga proses perampasan harus terbuka, diawasi media dan masyarakat. Negara juga harus menyediakan bantuan hukum gratis, terutama bagi rakyat kecil yang terdampak.

“Terakhir sosialisasi dan literasi hukum harus dikerjakan masif. Rakyat harus diedukasi agar tahu hak-haknya, sehingga tidak mudah ditakut-takuti. Karena ibarat pedang bermata dua, rakyat kecil bisa dikriminalisasi hanya karena lemah administrasi. Sedangkan orang kaya bisa melindungi aset dengan pengacara dan dokumen,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

16/09/2025 22:32
Tokopedia dan TikTok Shop Latih Perempuan Jadi Kreator Lewat Creators Lab x Emak-Emak Matic

Jakarta: Tokopedia bersama TikTok Shop by Tokopedia menghadirkan Creators Lab di Jakarta, Selasa (16/9), dengan melibatkan ratusan peserta, termasuk perempuan dari berbagai latar belakang. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha berkembang di era discovery e-commerce sekaligus memperkuat kampanye #BelanjaAman.

Dalam pelatihan, peserta dibekali pemahaman soal prinsip afiliasi, cara membuat video promosi hingga merekomendasikan produk dan toko terpercaya. Mereka juga diajarkan memilih produk dari penjual berstatus Power Shop atau Mall, memanfaatkan ulasan pembeli, serta memeriksa izin resmi seperti BPOM atau PIRT sebelum membagikannya lewat short video atau live streaming.

Direktur Konten Digital Kemenparekraf RI, Yuana Rochma Astuti, menjelaskan bahwa integrasi Creators Lab dengan program Emak-Emak Matic bertujuan membekali perempuan dengan keterampilan digital agar lebih melek teknologi.

“Hingga akhir 2025, bersama berbagai mitra seperti Tokopedia dan TikTok Shop, program ini menargetkan melatih 10.000 peserta di berbagai wilayah,” ungkap Yuana Rochma Astuti.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menyoroti bahwa partisipasi kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki, sementara sebagian besar pekerja informal diisi perempuan. Profesi kreator konten dapat menjadi peluang baru agar perempuan lebih mandiri secara ekonomi.

“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 50% selama 20 tahun terakhir, sedangkan laki-laki 80%. Namun 66% atau 54,5 juta pekerja informal adalah perempuan,” jelas Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.

Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia dan TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menambahkan bahwa sudah banyak contoh inspiratif perempuan yang sukses sebagai kreator afiliasi, seperti Ma’e Arik yang fokus mempromosikan produk kebutuhan sehari-hari dan Mom Uung dengan produk ibu dan bayi.

“Mereka konsisten membuat konten video promosi untuk membangun kedekatan dengan audiens sekaligus mendorong penjualan produk pelaku usaha lokal Kami berharap, peserta pelatihan hari ini memiliki konsistensi yang sama tingginya untuk memulai perjalanan baru sebagai content creator atau afiliator,” ujarnya.

Di era discovery e-commerce, membuat video promosi menjadi keterampilan penting bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum. Data menunjukkan, transaksi penjual di TikTok Shop bisa meningkat hingga 30 kali lipat lewat live streaming dan 31 kali lipat lewat video pendek.

Tak heran jika profesi kreator konten kini kian dilirik sebagai mitra strategis oleh berbagai skala bisnis. Kolaborasi ini menciptakan keuntungan bersama: kreator memperoleh komisi, penjual meningkatkan omzet, dan pembeli mendapatkan rekomendasi produk terpercaya.

“Tokopedia dan TikTok Shop akan terus memperluas kemitraan bersama Kemenparekraf dan KemenPPPA agar lebih banyak perempuan bisa memanfaatkan peluang ini. Sejak Februari 2025, program ini telah hadir di enam wilayah dan memberdayakan lebih dari 600 peserta, mayoritas perempuan,” tutup Hilmi.

Jakarta: Tokopedia bersama TikTok Shop by Tokopedia menghadirkan Creators Lab di Jakarta, Selasa (16/9), dengan melibatkan ratusan peserta, termasuk perempuan dari berbagai latar belakang. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha berkembang di era discovery e-commerce sekaligus memperkuat kampanye #BelanjaAman.

Dalam pelatihan, peserta dibekali pemahaman soal prinsip afiliasi, cara membuat video promosi hingga merekomendasikan produk dan toko terpercaya. Mereka juga diajarkan memilih produk dari penjual berstatus Power Shop atau Mall, memanfaatkan ulasan pembeli, serta memeriksa izin resmi seperti BPOM atau PIRT sebelum membagikannya lewat short video atau live streaming.

Direktur Konten Digital Kemenparekraf RI, Yuana Rochma Astuti, menjelaskan bahwa integrasi Creators Lab dengan program Emak-Emak Matic bertujuan membekali perempuan dengan keterampilan digital agar lebih melek teknologi.

“Hingga akhir 2025, bersama berbagai mitra seperti Tokopedia dan TikTok Shop, program ini menargetkan melatih 10.000 peserta di berbagai wilayah,” ungkap Yuana Rochma Astuti.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menyoroti bahwa partisipasi kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki, sementara sebagian besar pekerja informal diisi perempuan. Profesi kreator konten dapat menjadi peluang baru agar perempuan lebih mandiri secara ekonomi.

“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 50% selama 20 tahun terakhir, sedangkan laki-laki 80%. Namun 66% atau 54,5 juta pekerja informal adalah perempuan,” jelas Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.

Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia dan TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menambahkan bahwa sudah banyak contoh inspiratif perempuan yang sukses sebagai kreator afiliasi, seperti Ma’e Arik yang fokus mempromosikan produk kebutuhan sehari-hari dan Mom Uung dengan produk ibu dan bayi.

“Mereka konsisten membuat konten video promosi untuk membangun kedekatan dengan audiens sekaligus mendorong penjualan produk pelaku usaha lokal Kami berharap, peserta pelatihan hari ini memiliki konsistensi yang sama tingginya untuk memulai perjalanan baru sebagai content creator atau afiliator,” ujarnya.

Di era discovery e-commerce, membuat video promosi menjadi keterampilan penting bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum. Data menunjukkan, transaksi penjual di TikTok Shop bisa meningkat hingga 30 kali lipat lewat live streaming dan 31 kali lipat lewat video pendek.

Tak heran jika profesi kreator konten kini kian dilirik sebagai mitra strategis oleh berbagai skala bisnis. Kolaborasi ini menciptakan keuntungan bersama: kreator memperoleh komisi, penjual meningkatkan omzet, dan pembeli mendapatkan rekomendasi produk terpercaya.

“Tokopedia dan TikTok Shop akan terus memperluas kemitraan bersama Kemenparekraf dan KemenPPPA agar lebih banyak perempuan bisa memanfaatkan peluang ini. Sejak Februari 2025, program ini telah hadir di enam wilayah dan memberdayakan lebih dari 600 peserta, mayoritas perempuan,” tutup Hilmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

16/09/2025 20:23
Upaya KBRI Pulangkan ABK WNI yang Terlantar di Perairan Mozambik

Beira: Duta Besar Indonesia untuk Mozambik, Kartika Candra Negara menyampaikan bahwa sembilan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia ditelantarkan oleh perusahaan pemilik kapal tanker gas bernama Falcon.

Para ABK WNI itu berada di kapal tanker Falcon sejak Oktober 2024 lalu dan tidak digaji sama sekali. Saat ini, kapal Falcon sendiri berada sekitar empat mil laut dari pelabuhan Beira, Mozambik.

“Kami sedang mempersiapkan fasilitasi kepulangan 9 ABK WNI yang sedang berada di atas kapal tanker gas Falcon,” ujar Kartika Candra.

KBRI Maputo, bersama sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri seperti KJRI Dubai, KBRI Roma, dan KBRI London, telah bekerja sama di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan untuk menekan pemilik kapal agar memenuhi kewajibannya membayar gaji para ABK.

“Akhirnya hak-hak dari ABK WNI dibayarkan selama bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan. Tapi sejak Januari belum dibayarkan,” jelas Dubes Kartika.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini para ABK tersebut masih berada di atas kapal. Proses pemulangan mereka tidak bisa dilakukan begitu saja karena adanya aturan dalam hukum maritim internasional yang melarang kapal dibiarkan kosong alias tanpa awak. Oleh karena itu, pemulangan kru Indonesia harus dibarengi dengan pengiriman kru pengganti.

“Sesuai dengan hukum maritim internasional, kapal tidak boleh dibiarkan kosong, oleh karena itu proses desembarkasi ABK indonesia di atas kapal harus didahului oleh pengiriman kru pengganti sehingga para ABK Indonesia bisa mendarat ke pelabuhan,” lanjutnya.

Skenario pemulangan ABK

Kartika Candra menyampaikan pihaknya bersama otoritas terkait juga mempersiapkan skenario pemulangan lewat jalur penerbangan.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan proses kepulangan mereka mulai dari fasilitasi logistik hingga rencana pemulangan melalui beberapa skenario jalur penerbangan apakah Addis Ababa, apakah Johannesburg atau lewat Maputo,” terang Dubes Kartika.

“Saya pagi ini juga berkomunikasi dengan beberapa ABK kita di atas kapal gas Falcon disampaikan bahwa mereka semua dalam keadaan cukup sehat secara fisik,” pungkasnya.

Beira: Duta Besar Indonesia untuk Mozambik, Kartika Candra Negara menyampaikan bahwa sembilan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia ditelantarkan oleh perusahaan pemilik kapal tanker gas bernama Falcon.

Para ABK WNI itu berada di kapal tanker Falcon sejak Oktober 2024 lalu dan tidak digaji sama sekali. Saat ini, kapal Falcon sendiri berada sekitar empat mil laut dari pelabuhan Beira, Mozambik.

“Kami sedang mempersiapkan fasilitasi kepulangan 9 ABK WNI yang sedang berada di atas kapal tanker gas Falcon,” ujar Kartika Candra.

KBRI Maputo, bersama sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri seperti KJRI Dubai, KBRI Roma, dan KBRI London, telah bekerja sama di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan untuk menekan pemilik kapal agar memenuhi kewajibannya membayar gaji para ABK.

“Akhirnya hak-hak dari ABK WNI dibayarkan selama bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan. Tapi sejak Januari belum dibayarkan,” jelas Dubes Kartika.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini para ABK tersebut masih berada di atas kapal. Proses pemulangan mereka tidak bisa dilakukan begitu saja karena adanya aturan dalam hukum maritim internasional yang melarang kapal dibiarkan kosong alias tanpa awak. Oleh karena itu, pemulangan kru Indonesia harus dibarengi dengan pengiriman kru pengganti.

“Sesuai dengan hukum maritim internasional, kapal tidak boleh dibiarkan kosong, oleh karena itu proses desembarkasi ABK indonesia di atas kapal harus didahului oleh pengiriman kru pengganti sehingga para ABK Indonesia bisa mendarat ke pelabuhan,” lanjutnya.

Skenario pemulangan ABK

Kartika Candra menyampaikan pihaknya bersama otoritas terkait juga mempersiapkan skenario pemulangan lewat jalur penerbangan.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan proses kepulangan mereka mulai dari fasilitasi logistik hingga rencana pemulangan melalui beberapa skenario jalur penerbangan apakah Addis Ababa, apakah Johannesburg atau lewat Maputo,” terang Dubes Kartika.

“Saya pagi ini juga berkomunikasi dengan beberapa ABK kita di atas kapal gas Falcon disampaikan bahwa mereka semua dalam keadaan cukup sehat secara fisik,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

16/09/2025 19:18
Tingkatkan Kemampuan Adaptasi untuk Hadapi Cepatnya Perubahan Teknologi

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa kemampuan beradaptasi wajib dimiliki agar dapat terus bertumbuh dalam menyikapi cepatnya perubahan teknologi.

“Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini merupakan upaya adaptasi melalui pelatihan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan secara daring pada acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat Tahun 2025 dengan tema Pelatihan Pengolahan/Pembuatan Gula Semut di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 16 September 2025.

Hadir pada acara tersebut Jerry Wungkana (Peneliti Ahli Muda dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN), Nartam Andrea Nusa (Anggota DPRD Banyumas Fraksi Partai NasDem), dan petani gula semut di Banyumas dan sekitarnya.

Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan bernegara.

Langkah BRIN menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset itu, jelas Rerie, merupakan bagian dari langkah mencerdaskan dan mendorong kemajuan bangsa.

Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang diselenggarakan BRIN, menurut Rerie, dapat dilihat sebagai pembelajaran transformatif yang berorientasi pada perubahan melalui pelatihan.

Pelatihan tersebut, ujar Rerie, dapat dimaknai sebagai upaya beradaptasi dalam menyikapi perkembangan dunia saat ini.

Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, Banyumas memiliki potensi melimpahnya komoditas kelapa, produsen gula semut, dan BUMDes Kabul Ciptaku di Desa Langgongsari yang sudah menembus pasar internasional dengan mengekspor gula kelapa organik ke sejumlah negara Eropa.

Kondisi tersebut, jelas Rerie, harus mampu dihadapi dengan berbagai upaya adaptasi untuk menjawab tantangan dinamika pasar dan tuntutan konsumen yang ada.

Rerie berharap, bekal pengetahuan dan pelatihan yang diterima oleh para peserta dapat dioptimalkan sehingga mampu memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa kemampuan beradaptasi wajib dimiliki agar dapat terus bertumbuh dalam menyikapi cepatnya perubahan teknologi.

“Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini merupakan upaya adaptasi melalui pelatihan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan secara daring pada acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat Tahun 2025 dengan tema Pelatihan Pengolahan/Pembuatan Gula Semut di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 16 September 2025.

Hadir pada acara tersebut Jerry Wungkana (Peneliti Ahli Muda dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN), Nartam Andrea Nusa (Anggota DPRD Banyumas Fraksi Partai NasDem), dan petani gula semut di Banyumas dan sekitarnya.

Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan bernegara.

Langkah BRIN menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset itu, jelas Rerie, merupakan bagian dari langkah mencerdaskan dan mendorong kemajuan bangsa.

Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang diselenggarakan BRIN, menurut Rerie, dapat dilihat sebagai pembelajaran transformatif yang berorientasi pada perubahan melalui pelatihan.

Pelatihan tersebut, ujar Rerie, dapat dimaknai sebagai upaya beradaptasi dalam menyikapi perkembangan dunia saat ini.

Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, Banyumas memiliki potensi melimpahnya komoditas kelapa, produsen gula semut, dan BUMDes Kabul Ciptaku di Desa Langgongsari yang sudah menembus pasar internasional dengan mengekspor gula kelapa organik ke sejumlah negara Eropa.

Kondisi tersebut, jelas Rerie, harus mampu dihadapi dengan berbagai upaya adaptasi untuk menjawab tantangan dinamika pasar dan tuntutan konsumen yang ada.

Rerie berharap, bekal pengetahuan dan pelatihan yang diterima oleh para peserta dapat dioptimalkan sehingga mampu memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

16/09/2025 17:09
ARTJOG 2025 Resmi Ditutup Tanpa Perayaan

Jakarta: ARTJOG 2025 – Motif: Amalan resmi ditutup tanpa perayaan. Malam penutupan ini tidak hanya menjadi akhir dari sebuah perhelatan seni, melainkan juga ruang refleksi atas kondisi bangsa yang semakin keruh.

Sebagai sebuah festival yang sejak awal berpijak pada semangat kebersamaan, ARTJOG kali ini menegaskan kembali peran seni sebagai medium ekspresi kritis. Malam penutupan diubah menjadi ruang berbagi pandangan, di mana seni tampil sebagai bagian tak terpisahkan dari kegelisahan sosial.

“Ini adalah sebuah peristiwa dan momen untuk saling berbagi pandangan kritis melalui pendekatan seni, karena sejatinya seni tidak terpisah dan selalu menjadi bagian yang menyertai kegelisahan masyarakat secara luas,” tutur Direktur ARTJOG, Heri Pemad, dalam pernyataan resminya.

Tema “Amalan”, sebagaimana disampaikan dalam berbagai karya yang ditampilkan, tidak dimaknai secara harfiah semata. Ia menjadi cermin bagi praktik-praktik artistik yang mempertanyakan hubungan antara manusia dengan lingkungan, serta realitas sosial yang dihadapi.

Dengan kata lain, tema ‘Amalan’ telah melampaui arti sempitnya sebagai ‘klise’ pahala, dan para seniman merupakan subjek aktif pada konteks yang lebih luas alih-alih terisolasi dalam konteks estetika belaka.

Malam itu juga menjadi penutup dari trilogi tema Motif yang dimulai sejak 2023. Kurator Hendro Wiyanto menjelaskan bahwa motif tidak hanya berfungsi sebagai kerangka untuk memahami proses kreatif para seniman, tetapi juga sebagai alat untuk menyelami dinamika sosial dan politik hari ini.

“Melalui pergulatan untuk menghadirkan motif-motif yang baik, indah dan benar, para senimanlah yang pertama-tama akan memberi tahu kita, mana sesungguhnya pemimpin yang patut kita pilih, mereka yang sungguh-sungguh mengamalkan amanat politik untuk kebaikan hidup bersama, bukan melindas dan mempertontonkan arogansinya pada yang lemah. Tapi seniman, sesungguhnya hanyalah seorang kurir bagi pesan-pesan kebaikan dalam kehidupan bersama kita,” tegas Hendro.

Salah satu momen menyentuh pada malam itu datang dari doa yang dilantunkan seniman Faisal Kamandobat. Dengan bahasa yang puitis dan penuh penyesalan, Faisal mengajak hadirin untuk merenungkan kembali arah kehidupan manusia.

Acara penutupan ini juga menampilkan Sirin Farid Stevy bersama grup musik Prontaxan menutup rangkaian acara dengan penuh semangat dan harapan. “Kesadaran untuk saling merawat kekuatan merupakan pondasi penting dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat,” menjadi pesan utama yang menggema dari panggung.

Sementara itu, ARTJOG berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026 dengan tema dan kurator baru.

Jakarta: ARTJOG 2025 – Motif: Amalan resmi ditutup tanpa perayaan. Malam penutupan ini tidak hanya menjadi akhir dari sebuah perhelatan seni, melainkan juga ruang refleksi atas kondisi bangsa yang semakin keruh.

Sebagai sebuah festival yang sejak awal berpijak pada semangat kebersamaan, ARTJOG kali ini menegaskan kembali peran seni sebagai medium ekspresi kritis. Malam penutupan diubah menjadi ruang berbagi pandangan, di mana seni tampil sebagai bagian tak terpisahkan dari kegelisahan sosial.

“Ini adalah sebuah peristiwa dan momen untuk saling berbagi pandangan kritis melalui pendekatan seni, karena sejatinya seni tidak terpisah dan selalu menjadi bagian yang menyertai kegelisahan masyarakat secara luas,” tutur Direktur ARTJOG, Heri Pemad, dalam pernyataan resminya.

Tema “Amalan”, sebagaimana disampaikan dalam berbagai karya yang ditampilkan, tidak dimaknai secara harfiah semata. Ia menjadi cermin bagi praktik-praktik artistik yang mempertanyakan hubungan antara manusia dengan lingkungan, serta realitas sosial yang dihadapi.

Dengan kata lain, tema ‘Amalan’ telah melampaui arti sempitnya sebagai ‘klise’ pahala, dan para seniman merupakan subjek aktif pada konteks yang lebih luas alih-alih terisolasi dalam konteks estetika belaka.

Malam itu juga menjadi penutup dari trilogi tema Motif yang dimulai sejak 2023. Kurator Hendro Wiyanto menjelaskan bahwa motif tidak hanya berfungsi sebagai kerangka untuk memahami proses kreatif para seniman, tetapi juga sebagai alat untuk menyelami dinamika sosial dan politik hari ini.

“Melalui pergulatan untuk menghadirkan motif-motif yang baik, indah dan benar, para senimanlah yang pertama-tama akan memberi tahu kita, mana sesungguhnya pemimpin yang patut kita pilih, mereka yang sungguh-sungguh mengamalkan amanat politik untuk kebaikan hidup bersama, bukan melindas dan mempertontonkan arogansinya pada yang lemah. Tapi seniman, sesungguhnya hanyalah seorang kurir bagi pesan-pesan kebaikan dalam kehidupan bersama kita,” tegas Hendro.

Salah satu momen menyentuh pada malam itu datang dari doa yang dilantunkan seniman Faisal Kamandobat. Dengan bahasa yang puitis dan penuh penyesalan, Faisal mengajak hadirin untuk merenungkan kembali arah kehidupan manusia.

Acara penutupan ini juga menampilkan Sirin Farid Stevy bersama grup musik Prontaxan menutup rangkaian acara dengan penuh semangat dan harapan. “Kesadaran untuk saling merawat kekuatan merupakan pondasi penting dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat,” menjadi pesan utama yang menggema dari panggung.

Sementara itu, ARTJOG berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026 dengan tema dan kurator baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

16/09/2025 15:00
Tarif Rp1 Transportasi Publik Jakarta Kembali Berlaku, Catat Tanggalnya

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan program tarif Rp1 untuk layanan transportasi publik sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada 17 September 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional pada 19 September 2025.

“Program tarif Rp1 ini berlaku dua hari, yakni pada 17 September dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam keterangan resminya.

Syafrin menerangkan bahwa seluruh pengguna moda transportasi publik bisa memanfaatkan tarif spesial ini. Penumpang tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu elektronik atau aplikasi yang mendukung.

“Saldo yang terpotong hanya Rp1 untuk setiap perjalanan. Layanan ini berlaku untuk seluruh armada Transjakarta baik BRT, non-BRT, dan Transjabodetabek, termasuk LRT Jakarta dan MRT Jakarta,” jelasnya.

Untuk metode pembayaran, masyarakat dapat menggunakan berbagai jenis Kartu Uang Elektronik seperti Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI TapCash, BRI Brizzi, Kartu JakLingko, KMT, serta JakCard. Selain itu, aplikasi digital seperti JakLingko dan MyMRTJ juga dapat dimanfaatkan.

Lebih dari sekadar program promosi, inisiatif ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran warga untuk menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama dalam mobilitas sehari-hari.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan layanan transportasi publik. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat mengurangi kemacetan dan menciptakan Jakarta yang lebih ramah lingkungan,” kata Syafrin.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan program tarif Rp1 untuk layanan transportasi publik sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada 17 September 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional pada 19 September 2025.

“Program tarif Rp1 ini berlaku dua hari, yakni pada 17 September dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam keterangan resminya.

Syafrin menerangkan bahwa seluruh pengguna moda transportasi publik bisa memanfaatkan tarif spesial ini. Penumpang tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu elektronik atau aplikasi yang mendukung.

“Saldo yang terpotong hanya Rp1 untuk setiap perjalanan. Layanan ini berlaku untuk seluruh armada Transjakarta baik BRT, non-BRT, dan Transjabodetabek, termasuk LRT Jakarta dan MRT Jakarta,” jelasnya.

Untuk metode pembayaran, masyarakat dapat menggunakan berbagai jenis Kartu Uang Elektronik seperti Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI TapCash, BRI Brizzi, Kartu JakLingko, KMT, serta JakCard. Selain itu, aplikasi digital seperti JakLingko dan MyMRTJ juga dapat dimanfaatkan.

Lebih dari sekadar program promosi, inisiatif ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran warga untuk menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama dalam mobilitas sehari-hari.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan layanan transportasi publik. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat mengurangi kemacetan dan menciptakan Jakarta yang lebih ramah lingkungan,” kata Syafrin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

16/09/2025 13:56

Author: Medcom.id

Definisi pasal harus diperjelas

Skenario pemulangan ABK