Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • ​Penurunan Biaya Haji Harus Diiringi Peningkatan Kualitas Layanan

    ​Penurunan Biaya Haji Harus Diiringi Peningkatan Kualitas Layanan

    Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penurunan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) pada 2026 tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan bagi para jemaah.

    Menurut Dini, meskipun keputusan pemerintah untuk menurunkan biaya haji tahun 2026 menjadi kabar baik bagi calon jemaah, kualitas layanan tetap harus menjadi prioritas utama.

    “Harapan kami sebagai anggota DPR RI, penurunan biaya haji ini tidak diikuti dengan penurunan kualitas. Kualitas layanan jemaah, terutama dalam hal akomodasi dan konsumsi, tidak boleh berkurang,” ujar Dini di Jakarta, Selasa 4 November 2025.

    Dini menjelaskan, biaya haji tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp2 juta, dari Rp89 juta menjadi Rp87 juta per jemaah. Angka tersebut merupakan rata-rata secara nasional.

    “Penurunan ini tentu sangat membahagiakan bagi para jemaah. Namun, kami menekankan bahwa meskipun biaya berkurang, layanan harus tetap sama bahkan lebih baik,” tegasnya.

    Legislator muda Partai NasDem itu juga mengingatkan pentingnya inovasi dan peningkatan sistem penyelenggaraan ibadah haji, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menugaskan Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem perhajian nasional.

    “Kami selalu menekankan agar pelayanan semakin baik, terutama dengan adanya Kementerian Haji. Ini adalah amanah Presiden untuk memperbaiki sistem haji kita, baik dari sisi digitalisasi maupun pelayanan di tanah air dan di Arab Saudi,” jelasnya.
     

    Lebih lanjut, Dini berharap pembentukan Kementerian Haji dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan teknis dan pelayanan yang selama ini sering dikeluhkan jemaah, sehingga ke depan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih tertib, nyaman, dan transparan.

    “Dengan adanya Kementerian Haji ini kami berharap masalah-masalah yang dulu pernah terjadi tidak akan terulang kembali. Jemaah tidak perlu lagi merasa pesimis atau khawatir seperti sebelumnya,” pungkasnya. 

    Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penurunan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) pada 2026 tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan bagi para jemaah.
     
    Menurut Dini, meskipun keputusan pemerintah untuk menurunkan biaya haji tahun 2026 menjadi kabar baik bagi calon jemaah, kualitas layanan tetap harus menjadi prioritas utama.
     
    “Harapan kami sebagai anggota DPR RI, penurunan biaya haji ini tidak diikuti dengan penurunan kualitas. Kualitas layanan jemaah, terutama dalam hal akomodasi dan konsumsi, tidak boleh berkurang,” ujar Dini di Jakarta, Selasa 4 November 2025.

    Dini menjelaskan, biaya haji tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp2 juta, dari Rp89 juta menjadi Rp87 juta per jemaah. Angka tersebut merupakan rata-rata secara nasional.
     
    “Penurunan ini tentu sangat membahagiakan bagi para jemaah. Namun, kami menekankan bahwa meskipun biaya berkurang, layanan harus tetap sama bahkan lebih baik,” tegasnya.
     
    Legislator muda Partai NasDem itu juga mengingatkan pentingnya inovasi dan peningkatan sistem penyelenggaraan ibadah haji, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menugaskan Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem perhajian nasional.
     
    “Kami selalu menekankan agar pelayanan semakin baik, terutama dengan adanya Kementerian Haji. Ini adalah amanah Presiden untuk memperbaiki sistem haji kita, baik dari sisi digitalisasi maupun pelayanan di tanah air dan di Arab Saudi,” jelasnya.
     

     
    Lebih lanjut, Dini berharap pembentukan Kementerian Haji dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan teknis dan pelayanan yang selama ini sering dikeluhkan jemaah, sehingga ke depan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih tertib, nyaman, dan transparan.
     
    “Dengan adanya Kementerian Haji ini kami berharap masalah-masalah yang dulu pernah terjadi tidak akan terulang kembali. Jemaah tidak perlu lagi merasa pesimis atau khawatir seperti sebelumnya,” pungkasnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Kendaraan hingga Pembelian Rumah Pertama

    Kendaraan hingga Pembelian Rumah Pertama

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan relaksasi pajak daerah tahun 2025. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat maupun dunia usaha.
     
    “Saya telah menandatangani Keputusan Gubernur tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan proporsional,” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dikutip dari laman resmi Provinsi DKI Jakarta.
     
    Pramono juga menyebut bahwa kebijakan pengurangan pajak diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta.
     
    “Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.

     

     
    Daftar Diskon Pajak Jakarta 2025
    Adapun kebijakan relaksasi pajak daerah adalah sebagai berikut:
     
    1. Relaksasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    Relaksasi BPHTB berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen untuk objek atau rumah pertama. Ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
     
    Dengan pengurangan tersebut, maka tarifnya menjadi 2,5 persen. Termasuk, perolehan hak dari Hak Pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.
     
    2. Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
    Pengurangan PBB P2 sampai dengan 100 persen untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta yang berbentuk yayasan. Tujuannya, supaya sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak yang tinggi.

     

     
    3. Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan
    Pengurangan PBJT Kesenian dan Hiburan sebesar 50 persen untuk pertunjukan film di bioskop, pertunjukan seni budaya untuk edukasi, amal, serta sosial.
     
    Kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung dunia kreatif dan kebudayaan, sekaligus membuka akses hiburan dan edukasi yang lebih murah bagi masyarakat luas.
     
    4. Pembebasan Pajak Reklame
    Pembebasan Pajak Reklame untuk objek yang berada di dalam ruang, seperti di dalam kafe, restoran, dan ruko. Dengan begitu, pelaku usaha kecil maupun menengah bisa lebih mudah mempromosikan usahanya tanpa terbebani biaya tambahan.
     
    5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    Kendaraan bermotor yang nilainya di bawah harga pasar juga berhak memperoleh pengurangan PKB. Relaksasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki kendaraan lama atau sederhana tetap bisa membayar pajak dengan lebih ringan.

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan relaksasi pajak daerah tahun 2025. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat maupun dunia usaha.
     
    “Saya telah menandatangani Keputusan Gubernur tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan proporsional,” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dikutip dari laman resmi Provinsi DKI Jakarta.
     
    Pramono juga menyebut bahwa kebijakan pengurangan pajak diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta.
     
    “Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.
     
     

     
    Daftar Diskon Pajak Jakarta 2025
    Adapun kebijakan relaksasi pajak daerah adalah sebagai berikut:
     

    1. Relaksasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    Relaksasi BPHTB berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen untuk objek atau rumah pertama. Ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
     
    Dengan pengurangan tersebut, maka tarifnya menjadi 2,5 persen. Termasuk, perolehan hak dari Hak Pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.
     

    2. Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

    Pengurangan PBB P2 sampai dengan 100 persen untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta yang berbentuk yayasan. Tujuannya, supaya sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak yang tinggi.
     
     

     

    3. Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan

    Pengurangan PBJT Kesenian dan Hiburan sebesar 50 persen untuk pertunjukan film di bioskop, pertunjukan seni budaya untuk edukasi, amal, serta sosial.
     
    Kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung dunia kreatif dan kebudayaan, sekaligus membuka akses hiburan dan edukasi yang lebih murah bagi masyarakat luas.
     

    4. Pembebasan Pajak Reklame

    Pembebasan Pajak Reklame untuk objek yang berada di dalam ruang, seperti di dalam kafe, restoran, dan ruko. Dengan begitu, pelaku usaha kecil maupun menengah bisa lebih mudah mempromosikan usahanya tanpa terbebani biaya tambahan.
     

    5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

    Kendaraan bermotor yang nilainya di bawah harga pasar juga berhak memperoleh pengurangan PKB. Relaksasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki kendaraan lama atau sederhana tetap bisa membayar pajak dengan lebih ringan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Peristiwa 10 November, Mengenang Hari Pahlawan dan Pertempuran Surabaya yang Melegenda

    Peristiwa 10 November, Mengenang Hari Pahlawan dan Pertempuran Surabaya yang Melegenda

    Jakarta: Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Peringatan ini merupakan momen krusial untuk mengenang kembali sejarah kelam namun heroik di Surabaya pada tahun 1945.

    Peristiwa yang terjadi di ‘Kota Pahlawan’ ini menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Rakyat Indonesia, yang baru saja merdeka dua bulan sebelumnya, harus menghadapi pasukan Sekutu (termasuk tentara Inggris) yang ingin menegakkan kembali kekuasaan kolonial.

    Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan dan semangat patriotisme yang tak pernah padam.
    Asal Usul Peringatan 10 November
    Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda ingin kembali berkuasa. Pasukan Sekutu, yang dipimpin oleh Inggris (AFNEI), mendarat di Surabaya dengan dalih melucuti tentara Jepang. Namun, ternyata ada juga tentara Belanda (NICA) yang ikut serta dan memicu konflik dengan pihak Indonesia.

    Ketegangan di Surabaya memuncak setelah insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Situasi semakin memanas pasca penandatanganan gencatan senjata pada 29 Oktober 1945 yang gagal sepenuhnya meredakan bentrokan.

    ​Puncaknya, pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal AWS Mallaby, pimpinan pasukan Inggris untuk Jawa Timur, tewas dalam baku tembak. Kematian Mallaby memicu kemarahan Inggris. Penggantinya, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, lantas mengeluarkan ultimatum yang sangat keras.

    ​Ultimatum tersebut meminta seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan datang melapor dengan tangan diangkat ke pos-pos Inggris selambat-lambatnya pukul 06.00 pagi, 10 November 1945. Jika menolak, Surabaya akan digempur dari darat, laut, dan udara.

    ​Para pemimpin dan rakyat Surabaya menolak ultimatum itu mentah-mentah. Penolakan inilah yang menjadi awal pertempuran dahsyat 10 November 1945.
     

     

    Kobaran Semangat “Jihad fi Sabilillah” Bung Tomo

    ​Penolakan terhadap ultimatum Inggris tidak lepas dari peran para tokoh agama dan pejuang. Salah satu motor penggerak utama adalah Sutomo atau yang akrab disapa Bung Tomo.

    ​Melalui siaran Radio Pemberontakan, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat jelata, pemuda, santri, dan laskar-laskar rakyat. Pidato Bung Tomo yang menggelegar dan berapi-api berhasil menyatukan rakyat dari berbagai latar belakang untuk mengangkat senjata.

    ​Dukungan moral juga datang dari kalangan ulama. Jauh sebelum 10 November, pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa yang dikenal sebagai “Resolusi Jihad”. Fatwa ini menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban bagi setiap Muslim (Fardhu Ain) dan mereka yang gugur dalam pertempuran melawan penjajah ditetapkan sebagai syahid. Fatwa inilah yang menjadi landasan spiritual perlawanan rakyat Surabaya.

    Baca juga: 
    Simbol Persatuan Total Rakyat Semesta

    ​Pertempuran 10 November berlangsung sengit selama kurang lebih tiga minggu. Meskipun pada akhirnya Surabaya jatuh ke tangan Sekutu, pertempuran ini dikenang sebagai konfrontasi pertama antara pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan.

    ​Yang paling penting, peristiwa ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya urusan para elite politik atau tentara, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti guru, pedagang, petani, buruh, hingga pemuda dan ulama, semuanya bersatu melawan musuh dengan semangat kebersamaan yang tak tergoyahkan.

    ​Peringatan Hari Pahlawan adalah refleksi agar semangat keberanian, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan di Surabaya terus menginspirasi kita untuk berjuang demi kemajuan bangsa di masa kini.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Peringatan ini merupakan momen krusial untuk mengenang kembali sejarah kelam namun heroik di Surabaya pada tahun 1945.
     
    Peristiwa yang terjadi di ‘Kota Pahlawan’ ini menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Rakyat Indonesia, yang baru saja merdeka dua bulan sebelumnya, harus menghadapi pasukan Sekutu (termasuk tentara Inggris) yang ingin menegakkan kembali kekuasaan kolonial.
     
    Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan dan semangat patriotisme yang tak pernah padam.
    Asal Usul Peringatan 10 November
    Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda ingin kembali berkuasa. Pasukan Sekutu, yang dipimpin oleh Inggris (AFNEI), mendarat di Surabaya dengan dalih melucuti tentara Jepang. Namun, ternyata ada juga tentara Belanda (NICA) yang ikut serta dan memicu konflik dengan pihak Indonesia.

    Ketegangan di Surabaya memuncak setelah insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Situasi semakin memanas pasca penandatanganan gencatan senjata pada 29 Oktober 1945 yang gagal sepenuhnya meredakan bentrokan.
     
    ​Puncaknya, pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal AWS Mallaby, pimpinan pasukan Inggris untuk Jawa Timur, tewas dalam baku tembak. Kematian Mallaby memicu kemarahan Inggris. Penggantinya, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, lantas mengeluarkan ultimatum yang sangat keras.
     
    ​Ultimatum tersebut meminta seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan datang melapor dengan tangan diangkat ke pos-pos Inggris selambat-lambatnya pukul 06.00 pagi, 10 November 1945. Jika menolak, Surabaya akan digempur dari darat, laut, dan udara.
     
    ​Para pemimpin dan rakyat Surabaya menolak ultimatum itu mentah-mentah. Penolakan inilah yang menjadi awal pertempuran dahsyat 10 November 1945.
     

     

    Kobaran Semangat “Jihad fi Sabilillah” Bung Tomo

    ​Penolakan terhadap ultimatum Inggris tidak lepas dari peran para tokoh agama dan pejuang. Salah satu motor penggerak utama adalah Sutomo atau yang akrab disapa Bung Tomo.
     
    ​Melalui siaran Radio Pemberontakan, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat jelata, pemuda, santri, dan laskar-laskar rakyat. Pidato Bung Tomo yang menggelegar dan berapi-api berhasil menyatukan rakyat dari berbagai latar belakang untuk mengangkat senjata.
     
    ​Dukungan moral juga datang dari kalangan ulama. Jauh sebelum 10 November, pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa yang dikenal sebagai “Resolusi Jihad”. Fatwa ini menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban bagi setiap Muslim (Fardhu Ain) dan mereka yang gugur dalam pertempuran melawan penjajah ditetapkan sebagai syahid. Fatwa inilah yang menjadi landasan spiritual perlawanan rakyat Surabaya.
     
    Baca juga: 
    Simbol Persatuan Total Rakyat Semesta

    ​Pertempuran 10 November berlangsung sengit selama kurang lebih tiga minggu. Meskipun pada akhirnya Surabaya jatuh ke tangan Sekutu, pertempuran ini dikenang sebagai konfrontasi pertama antara pasukan Indonesia melawan kekuatan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan.
     
    ​Yang paling penting, peristiwa ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya urusan para elite politik atau tentara, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti guru, pedagang, petani, buruh, hingga pemuda dan ulama, semuanya bersatu melawan musuh dengan semangat kebersamaan yang tak tergoyahkan.
     
    ​Peringatan Hari Pahlawan adalah refleksi agar semangat keberanian, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan di Surabaya terus menginspirasi kita untuk berjuang demi kemajuan bangsa di masa kini.
     
    (Sheva Asyraful Fali)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Dari Brand Idealis Menjadi Brand Realistis Berkelanjutan

    Dari Brand Idealis Menjadi Brand Realistis Berkelanjutan

    Jakarta: Di tengah gaya hidup masyarakat yang lebih sadar akan lingkungan, produk-produk
    yang eco-conscious semakin populer. Tidak hanya dari sektor makanan dan minuman, sektor kriya pun tidak kalah bersinar di masa sekarang. 

    Apalagi Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam serta budaya yang luar biasa. Kekayaan alam khususnya kayu menjadi latar belakang lahirnya Gentanala di tahun 2020. 

    Gentanala merupakan produsen aksesoris kayu yang memadukan craftsmanship tradisional dan kemajuan teknologi modern menjadi produk-produk apik. Tidak hanya sekadar kayu, yang membuat Gentanala unik adalah penambahan nilai limbah kayu menjadi aksesoris yang bisa dimanfaatkan sehari-hari. 

    Produk unggulannya adalah jam tangan kayu-resin, card holder kayu, lanyard, hingga corporate merchandise yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Saat ini, Gentanala telah berhasil bekerja sama dengan beberapa nama besar seperti Tech in Asia, Amartha, Ascentia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) untuk memproduksi souvenir eksklusif berupa jam tangan dengan fitur kartu nama digital.

    Dalam perjalanannya sebagai sebuah brand lokal, Gentanala mengakui bahwa tantangan terbesar mereka adalah menjaga konsistensi kualitas. Nilai keberlanjutan yang dibawa harus dibuat oleh tangan teliti artisan tradisional yang andal. Oleh karena itu, Gentanala saat ini berpacu untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan sumber daya dalam tim produksinya. 

    Selain itu, Gentanala juga pernah kesulitan dalam mengatur finansial usaha mereka akibat tingginya biaya produksi. Namun, dengan berpartisipasi dalam Diplomat Success Challenge (DSC) Season 15 tahun 2024, Gentanala berhasil menemukan cara untuk bertransformasi dari ‘brand yang idealis’ menjadi ‘bisnis yang realistis tapi tetap bermakna’.

    Bagi Reza Rahman, Founder & CEO Gentanala, DSC telah membantunya keluar dari zona nyaman artisan lokal tradisional menjadi sebuah brand yang siap bersaing secara bisnis dan kewirausahaan. 

    “Selama mengikuti kompetisi ini, saya pribadi belajar banyak tentang bagaimana bisnis harus berjalan, berkembang, dan terukur. Semua pembelajaran ini saya peroleh tidak hanya dari coach, mentor, dan Dewan Komisioner saja, tetapi juga jejaring alumni Diplomat Entrepreneur Network (DEN)”, ujar Reza lebih lanjut.
     

    Inovasi keberlanjutan yang ditawarkan oleh Gentanala juga diapresiasi dalam lingkungan DEN sehingga pernah menjadi pendorong terjadi kolaborasi proyek antar alumni DSC. Selain itu, DEN juga menjadi salah satu channel Gentanala untuk membuka akses pasar yang lebih luas. 

    Peningkatan pengetahuan bisnis melalui coach dan Dewan Komisioner, serta terbukanya akses pasar baru melalui DEN, tentu semakin memperkuat semangat tim Gentanala untuk menjadi brand lokal yang diakui secara nasional.

    Jakarta: Di tengah gaya hidup masyarakat yang lebih sadar akan lingkungan, produk-produk
    yang eco-conscious semakin populer. Tidak hanya dari sektor makanan dan minuman, sektor kriya pun tidak kalah bersinar di masa sekarang. 
     
    Apalagi Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam serta budaya yang luar biasa. Kekayaan alam khususnya kayu menjadi latar belakang lahirnya Gentanala di tahun 2020. 
     
    Gentanala merupakan produsen aksesoris kayu yang memadukan craftsmanship tradisional dan kemajuan teknologi modern menjadi produk-produk apik. Tidak hanya sekadar kayu, yang membuat Gentanala unik adalah penambahan nilai limbah kayu menjadi aksesoris yang bisa dimanfaatkan sehari-hari. 

    Produk unggulannya adalah jam tangan kayu-resin, card holder kayu, lanyard, hingga corporate merchandise yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Saat ini, Gentanala telah berhasil bekerja sama dengan beberapa nama besar seperti Tech in Asia, Amartha, Ascentia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) untuk memproduksi souvenir eksklusif berupa jam tangan dengan fitur kartu nama digital.
     
    Dalam perjalanannya sebagai sebuah brand lokal, Gentanala mengakui bahwa tantangan terbesar mereka adalah menjaga konsistensi kualitas. Nilai keberlanjutan yang dibawa harus dibuat oleh tangan teliti artisan tradisional yang andal. Oleh karena itu, Gentanala saat ini berpacu untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan sumber daya dalam tim produksinya. 
     
    Selain itu, Gentanala juga pernah kesulitan dalam mengatur finansial usaha mereka akibat tingginya biaya produksi. Namun, dengan berpartisipasi dalam Diplomat Success Challenge (DSC) Season 15 tahun 2024, Gentanala berhasil menemukan cara untuk bertransformasi dari ‘brand yang idealis’ menjadi ‘bisnis yang realistis tapi tetap bermakna’.
     
    Bagi Reza Rahman, Founder & CEO Gentanala, DSC telah membantunya keluar dari zona nyaman artisan lokal tradisional menjadi sebuah brand yang siap bersaing secara bisnis dan kewirausahaan. 
     
    “Selama mengikuti kompetisi ini, saya pribadi belajar banyak tentang bagaimana bisnis harus berjalan, berkembang, dan terukur. Semua pembelajaran ini saya peroleh tidak hanya dari coach, mentor, dan Dewan Komisioner saja, tetapi juga jejaring alumni Diplomat Entrepreneur Network (DEN)”, ujar Reza lebih lanjut.
     

     
    Inovasi keberlanjutan yang ditawarkan oleh Gentanala juga diapresiasi dalam lingkungan DEN sehingga pernah menjadi pendorong terjadi kolaborasi proyek antar alumni DSC. Selain itu, DEN juga menjadi salah satu channel Gentanala untuk membuka akses pasar yang lebih luas. 
     
    Peningkatan pengetahuan bisnis melalui coach dan Dewan Komisioner, serta terbukanya akses pasar baru melalui DEN, tentu semakin memperkuat semangat tim Gentanala untuk menjadi brand lokal yang diakui secara nasional.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Ahli Gizi Soroti Risiko Makanan Rumahan pada Jutaan Kucing Indonesia

    Ahli Gizi Soroti Risiko Makanan Rumahan pada Jutaan Kucing Indonesia

    Tangerang: Indonesia memiliki populasi kucing terbesar di Asia Tenggara dengan perkiraan mencapai 22 juta ekor, menghadapi tantangan serius dalam hal nutrisi hewan peliharaan. Kebiasaan memberikan makanan rumahan seperti nasi dan ikan dinilai tidak memadai, mengingat kucing memiliki kebutuhan biologis dan nutrisi yang unik.

    Hal itu diungkapkan General Manager Mars Petcare Indonesia Susan Wan dalam ajang Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2025 yang menghadirkan berbagai kegiatan interaktif untuk pecinta, komunitas, dan pelaku industri hewan peliharaan.

    IIPE diikuti oleh lebih dari 300 peserta dan 30 komunitas hewan yang menampilkan produk inovatif, perawatan hewan terbaru, hingga perlengkapan unik bagi pecinta hewan peliharaan.

    “Kucing adalah karnivora obligat dengan kebutuhan nutrisi yang sangat berbeda dari manusia. Memberi mereka makanan rumahan dapat memiliki dampak kekurangan nutrisi karena tidak menyediakan asupan lengkap yang mereka butuhkan untuk bisa tumbuh sehat,” kata Susan yang juga ahli gizi hewan.

    Kesenjangan nutrisi ini sangat krusial, sebab makanan rumahan seperti nasi dan ikan mungkin tidak mengandung komposisi zat gizi yang dirancang untuk mendukung kesehatan dan vitalitas kucing secara optimal.

    Sebagai upaya menjembatani kesenjangan ini, Whiskas memaparkan pentingnya beralih ke makanan pabrikan yang diformulasikan secara ilmiah. Makanan lengkap dan seimbang dinilai mampu menyediakan asupan yang benar-benar dibutuhkan setiap tahapan hidup kucing.

    Susan mencontohkan wet pounch Whiskas sebagai solusi nutrisi penuh. Diklaim, satu porsi makanan pabrikan ini mengandung kadar nutrisi yang sangat signifikan, antara lain zat besi setara dengan lima ikan kembung. vitamin E setara 21 telur ayam dan kalsium setara empat gelas susu.

    Dalam acara yang sama, Musium Rekor Indonesia (Muri) memberikan penghargaan kepada Whiskas untuk kategori ‘Pemberian Pakan Kucing Terbanyak dalam Waktu Satu Tahun’ atas distribusi lebih dari 380 ribu porsi makanan kucing di Indonesia dari Januari 2024 hingga Januari 2025.

    Penghargaan itu menjadi cerminan dari upaya edukasi dan sosialisasi nutrisi lengkap yang dilakukan secara masif.

    Senior Brand Manager Mars Petcare Indonesia Ian Supriyatna, mendorong para pemilik hewan peliharaan untuk mengedepankan kesehatan kucing melalui pilihan makanan.

    “Kami yakin bahwa memberi makan kucing dengan makanan pabrikan yang lengkap dan seimbang, yang disesuaikan dengan kebutuhan khas mereka, mampu membantu mereka tumbuh sehat, aktif, dan bahagia,” kata Ian.

    Tangerang: Indonesia memiliki populasi kucing terbesar di Asia Tenggara dengan perkiraan mencapai 22 juta ekor, menghadapi tantangan serius dalam hal nutrisi hewan peliharaan. Kebiasaan memberikan makanan rumahan seperti nasi dan ikan dinilai tidak memadai, mengingat kucing memiliki kebutuhan biologis dan nutrisi yang unik.
     
    Hal itu diungkapkan General Manager Mars Petcare Indonesia Susan Wan dalam ajang Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2025 yang menghadirkan berbagai kegiatan interaktif untuk pecinta, komunitas, dan pelaku industri hewan peliharaan.
     
    IIPE diikuti oleh lebih dari 300 peserta dan 30 komunitas hewan yang menampilkan produk inovatif, perawatan hewan terbaru, hingga perlengkapan unik bagi pecinta hewan peliharaan.

    “Kucing adalah karnivora obligat dengan kebutuhan nutrisi yang sangat berbeda dari manusia. Memberi mereka makanan rumahan dapat memiliki dampak kekurangan nutrisi karena tidak menyediakan asupan lengkap yang mereka butuhkan untuk bisa tumbuh sehat,” kata Susan yang juga ahli gizi hewan.
     
    Kesenjangan nutrisi ini sangat krusial, sebab makanan rumahan seperti nasi dan ikan mungkin tidak mengandung komposisi zat gizi yang dirancang untuk mendukung kesehatan dan vitalitas kucing secara optimal.
     
    Sebagai upaya menjembatani kesenjangan ini, Whiskas memaparkan pentingnya beralih ke makanan pabrikan yang diformulasikan secara ilmiah. Makanan lengkap dan seimbang dinilai mampu menyediakan asupan yang benar-benar dibutuhkan setiap tahapan hidup kucing.
     
    Susan mencontohkan wet pounch Whiskas sebagai solusi nutrisi penuh. Diklaim, satu porsi makanan pabrikan ini mengandung kadar nutrisi yang sangat signifikan, antara lain zat besi setara dengan lima ikan kembung. vitamin E setara 21 telur ayam dan kalsium setara empat gelas susu.
     
    Dalam acara yang sama, Musium Rekor Indonesia (Muri) memberikan penghargaan kepada Whiskas untuk kategori ‘Pemberian Pakan Kucing Terbanyak dalam Waktu Satu Tahun’ atas distribusi lebih dari 380 ribu porsi makanan kucing di Indonesia dari Januari 2024 hingga Januari 2025.
     
    Penghargaan itu menjadi cerminan dari upaya edukasi dan sosialisasi nutrisi lengkap yang dilakukan secara masif.
     
    Senior Brand Manager Mars Petcare Indonesia Ian Supriyatna, mendorong para pemilik hewan peliharaan untuk mengedepankan kesehatan kucing melalui pilihan makanan.
     
    “Kami yakin bahwa memberi makan kucing dengan makanan pabrikan yang lengkap dan seimbang, yang disesuaikan dengan kebutuhan khas mereka, mampu membantu mereka tumbuh sehat, aktif, dan bahagia,” kata Ian.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Sekolah Ambruk Diterpa Hujan, Ratusan Siswa SDN Dawan Kaler Belajar di Perpustakaan

    Sekolah Ambruk Diterpa Hujan, Ratusan Siswa SDN Dawan Kaler Belajar di Perpustakaan

    Bali: Proses belajar mengajar bagi ratusan siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, lumpuh akibat kerusakan berat pada bangunan sekolah. Sejumlah ruang kelas tidak dapat digunakan sejak Februari 2025 setelah atap dan plafon ambruk diguyur hujan deras.

    Plt. Kepala SDN Dawan Kaler Ketut Gede Pasek mengatakan, fisik bangunan yang rusak telah berusia lebih dari 15 tahun, bangunan mulai rusak parah sejak November 2024. Hingga akhirnya genteng dan plafon runtuh pada Februari 2025. “Untungnya kejadian ini terjadi pas siswa libur sekolah,” ujar Pasek.

    Menghadapi kondisi tersebut, pihak sekolah terpaksa mererelokasi darurat untuk 174 siswa. Siswa Kelas III (31 anak) dipindahkan ke ruang UKS, sementara siswa Kelas IV dialihkan ke ruang perpustakaan.

    Situasi paling ironis dialami oleh siswa Kelas II dan V. Sebanyak 20 siswa Kelas II digabung dengan 23 siswa Kelas V dalam satu ruangan tanpa sekat. “Suasana belajar jelas tidak kondusif,” kata Ketut Gede Pasek.

    Ia mengakui penggabungan kelas yang mengharuskan dua guru mengajar secara bersamaan dalam ruangan yang sama sangat tidak ideal, namun pihak sekolah tidak memiliki pilihan lain.

    Rencana meminjam Balai Banjar urung dilakukan karena kekhawatiran kondisi bangunan terbuka dapat berisiko terhadap kesehatan anak-anak.

    DPRD Desak Percepatan Rehabilitasi

    Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, bersama Komisi III DPRD langsung meninjau lokasi. Agung Anom menilai kondisi bangunan sudah tidak layak dan mendesak percepatan tindakan.

    “Kami melihat sendiri bangunan sekolah tidak bisa dipakai sejak Februari,” kata Agung Anom.

    Ia menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan telah menganggarkan sekitar Rp400 juta untuk perbaikan pada tahun 2026. Namun, demi kepentingan ratusan siswa, DPRD meminta prosesnya dipercepat.

    “Kami berharap prosesnya bisa dipercepat agar pelaksanaan bisa dimulai paling lambat Maret (2026),” pungkas Agung Anom, menegaskan pentingnya menjamin hak pendidikan anak-anak di SDN Dawan Kaler.

    Bali: Proses belajar mengajar bagi ratusan siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, lumpuh akibat kerusakan berat pada bangunan sekolah. Sejumlah ruang kelas tidak dapat digunakan sejak Februari 2025 setelah atap dan plafon ambruk diguyur hujan deras.
     
    Plt. Kepala SDN Dawan Kaler Ketut Gede Pasek mengatakan, fisik bangunan yang rusak telah berusia lebih dari 15 tahun, bangunan mulai rusak parah sejak November 2024. Hingga akhirnya genteng dan plafon runtuh pada Februari 2025. “Untungnya kejadian ini terjadi pas siswa libur sekolah,” ujar Pasek.
     
    Menghadapi kondisi tersebut, pihak sekolah terpaksa mererelokasi darurat untuk 174 siswa. Siswa Kelas III (31 anak) dipindahkan ke ruang UKS, sementara siswa Kelas IV dialihkan ke ruang perpustakaan.

    Situasi paling ironis dialami oleh siswa Kelas II dan V. Sebanyak 20 siswa Kelas II digabung dengan 23 siswa Kelas V dalam satu ruangan tanpa sekat. “Suasana belajar jelas tidak kondusif,” kata Ketut Gede Pasek.
     
    Ia mengakui penggabungan kelas yang mengharuskan dua guru mengajar secara bersamaan dalam ruangan yang sama sangat tidak ideal, namun pihak sekolah tidak memiliki pilihan lain.
     
    Rencana meminjam Balai Banjar urung dilakukan karena kekhawatiran kondisi bangunan terbuka dapat berisiko terhadap kesehatan anak-anak.
     
    DPRD Desak Percepatan Rehabilitasi
     
    Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, bersama Komisi III DPRD langsung meninjau lokasi. Agung Anom menilai kondisi bangunan sudah tidak layak dan mendesak percepatan tindakan.
     
    “Kami melihat sendiri bangunan sekolah tidak bisa dipakai sejak Februari,” kata Agung Anom.
     
    Ia menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan telah menganggarkan sekitar Rp400 juta untuk perbaikan pada tahun 2026. Namun, demi kepentingan ratusan siswa, DPRD meminta prosesnya dipercepat.
     
    “Kami berharap prosesnya bisa dipercepat agar pelaksanaan bisa dimulai paling lambat Maret (2026),” pungkas Agung Anom, menegaskan pentingnya menjamin hak pendidikan anak-anak di SDN Dawan Kaler.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Pentingnya Edukasi Dini Demi Mencegah Kanker Payudara

    Pentingnya Edukasi Dini Demi Mencegah Kanker Payudara

    Jakarta: Kanker payudara diketahui menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga akibat kanker di Indonesia, dengan lebih dari 66.000 kasus tercatat setiap tahunnya. Banyak di antaranya sudah berada pada stadium lanjut. 

    Sebagian besar kasus sebenarnya bisa dicegah atau terdeteksi lebih awal jika masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pemeriksaan sejak dini. Edukasi menjadi langkah pertama yang tak boleh diabaikan seperti mengenali gejala, memahami faktor risiko, dan rutin melakukan pemeriksaan payudara sendiri bisa menjadi bentuk perlindungan diri yang sederhana namun berdampak besar. 

    Kini, berbagai pihak melalui upaya kolektif mencoba membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan payudara bukan sekadar urusan medis, melainkan bagian dari mencintai diri sendiri.

    Melalui kampanye ‘Care Forvita Life’, brand yang dikenal sebagai margarin bebas lemak trans berkomitmen mendukung gerakan Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut bersama YKPI.

    Kampanye yang dilakukan sudah berlangsung sejak Mei 2025 dan telah menjangkau lebih dari 9 juta konsumen di seluruh Indonesia, baik secara online maupun offline. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti talkshow bertema ‘Trans Fat Free for a Fit Life’, pemasangan Standing Mirror Solidaritas di 148 titik, Roadshow Cooking di 110 lokasi di Indonesia.
     

     

    Donasi untuk YKPI

    Tak sampai di situ, Forvita juga menyerahkan donasi kepada Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI). Penyerahan dilakukan secara simbolis di kantor YKPI yang dihadiri Managing Director PT Bina Karya Prima Group, Roy Chandra, bersama Brand Manager Forvita, Waty Irwanto, yang menyerahkan langsung donasi kepada Ketua YKPI, Linda Agum Gumelar. 

    Brand Manager Forvita, Wiranti mengatakan pihaknya mendukung gaya hidup sehat, termasuk edukasi kanker payudara stadium lanjut bersama YKPI. “Donasi yang kami berikan merupakan donasi kolektif dari konsumen Forvita melalui penjualan produk Forvita TUB,” ujar Wiranti.

    Sementara itu, Ketua YKPI, Linda Agum Gumelar, menyambut baik dan memanfaatkan donasi agar Indonesia bebas dari kanker payudara stadium lanjut. “Donasi ini akan sangat bermanfaat bagi kegiatan penyembuhan dan pendampingan bagi para perempuan di seluruh Indonesia agar dapat hidup lebih sehat,” kata Linda.

    Kampanye resep sehat berwarna pink

    Selain penyerahan donasi kepada Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), diluncurkan pula kampanye Kreasi Forvita Pink, kumpulan resep sehat berwarna pink sebagai wujud solidaritas terhadap penyintas kanker payudara. 

    Kampanye yang mengandalkan platform sosial media ini menggabungkan semangat memasak, kreativitas, dan kepedulian terhadap kesehatan perempuan Indonesia. 

    Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dengan menciptakan berbagai kreasi masakan bertema warna pink menggunakan margarin Forvita. Warna pink dipilih sebagai simbol dukungan terhadap penyintas kanker payudara, solidaritas, empati, dan harapan. 

    Berbagai resep hadir dari Kreasi Forvita Pink, diantaranya Banana Cherry Mini Cake, serta Apple Pie yang memiliki manfaat untuk menjaga tubuh dari risiko kanker payudara.

    Jakarta: Kanker payudara diketahui menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga akibat kanker di Indonesia, dengan lebih dari 66.000 kasus tercatat setiap tahunnya. Banyak di antaranya sudah berada pada stadium lanjut. 
     
    Sebagian besar kasus sebenarnya bisa dicegah atau terdeteksi lebih awal jika masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pemeriksaan sejak dini. Edukasi menjadi langkah pertama yang tak boleh diabaikan seperti mengenali gejala, memahami faktor risiko, dan rutin melakukan pemeriksaan payudara sendiri bisa menjadi bentuk perlindungan diri yang sederhana namun berdampak besar. 
     
    Kini, berbagai pihak melalui upaya kolektif mencoba membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan payudara bukan sekadar urusan medis, melainkan bagian dari mencintai diri sendiri.

    Melalui kampanye ‘Care Forvita Life’, brand yang dikenal sebagai margarin bebas lemak trans berkomitmen mendukung gerakan Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut bersama YKPI.
     
    Kampanye yang dilakukan sudah berlangsung sejak Mei 2025 dan telah menjangkau lebih dari 9 juta konsumen di seluruh Indonesia, baik secara online maupun offline. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti talkshow bertema ‘Trans Fat Free for a Fit Life’, pemasangan Standing Mirror Solidaritas di 148 titik, Roadshow Cooking di 110 lokasi di Indonesia.
     

     

    Donasi untuk YKPI

    Tak sampai di situ, Forvita juga menyerahkan donasi kepada Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI). Penyerahan dilakukan secara simbolis di kantor YKPI yang dihadiri Managing Director PT Bina Karya Prima Group, Roy Chandra, bersama Brand Manager Forvita, Waty Irwanto, yang menyerahkan langsung donasi kepada Ketua YKPI, Linda Agum Gumelar. 
     
    Brand Manager Forvita, Wiranti mengatakan pihaknya mendukung gaya hidup sehat, termasuk edukasi kanker payudara stadium lanjut bersama YKPI. “Donasi yang kami berikan merupakan donasi kolektif dari konsumen Forvita melalui penjualan produk Forvita TUB,” ujar Wiranti.
     
    Sementara itu, Ketua YKPI, Linda Agum Gumelar, menyambut baik dan memanfaatkan donasi agar Indonesia bebas dari kanker payudara stadium lanjut. “Donasi ini akan sangat bermanfaat bagi kegiatan penyembuhan dan pendampingan bagi para perempuan di seluruh Indonesia agar dapat hidup lebih sehat,” kata Linda.
     

    Kampanye resep sehat berwarna pink

    Selain penyerahan donasi kepada Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), diluncurkan pula kampanye Kreasi Forvita Pink, kumpulan resep sehat berwarna pink sebagai wujud solidaritas terhadap penyintas kanker payudara. 
     
    Kampanye yang mengandalkan platform sosial media ini menggabungkan semangat memasak, kreativitas, dan kepedulian terhadap kesehatan perempuan Indonesia. 
     
    Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dengan menciptakan berbagai kreasi masakan bertema warna pink menggunakan margarin Forvita. Warna pink dipilih sebagai simbol dukungan terhadap penyintas kanker payudara, solidaritas, empati, dan harapan. 
     
    Berbagai resep hadir dari Kreasi Forvita Pink, diantaranya Banana Cherry Mini Cake, serta Apple Pie yang memiliki manfaat untuk menjaga tubuh dari risiko kanker payudara.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Polda Riau Beberkan Empat Program Unggulan ke Pelajar SMK Taruna Satria

    Polda Riau Beberkan Empat Program Unggulan ke Pelajar SMK Taruna Satria

    Pekanbaru: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar program Police Goes To School di SMK Taruna Satria, Kota Pekanbaru dipimpin langsung Dirlantas Polda Riau Kombes Taufik Lukman Nurhidayat.

    Taufik mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya tertib berlalu lintas serta cinta lingkungan melalui program Green Policing.

    “Keselamatan di jalan bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal budaya dan tanggung jawab bersama. Generasi muda harus dibekali pemahaman dan kesadaran untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” kata Taufik di Pekanbaru, Senin, 3 November 2025.

    Taufik hadir bersama Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasri dan disambut pihak manajemen sekolah serta para siswa yang tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

    Dalam pemaparannya Taufik menekankan pentingnya disiplin berkendara sejak dini sebagai bekal keselamatan di jalan raya. Para pelajar juga diajak peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari konsep Green Policing, yang menggabungkan keselamatan lalu lintas dengan pelestarian alam.
     

    Taufik memaparkan empat program prioritas unggulan Polda Riau, yaitu Green Policing sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas kepolisian. Kedua RAGA (Riau Anti Gank dan Anarkisme), program yang difokuskan untuk menekan tindak kekerasan jalanan, geng motor, dan aksi anarkis demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

    Program ketiga RADAR (Riau Damai Anti Cyber Crime), terobosan inovatif Polda Riau dalam menangkal dan menanggulangi kejahatan siber yang marak di era digital, dengan memperkuat pengawasan serta edukasi keamanan siber kepada masyarakat.

    Keempat ada JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat), program berbasis pelayanan publik yang menjangkau wilayah pesisir, terpencil, dan perbatasan guna memastikan kehadiran Polri dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Hari ini kita tidak hanya bicara soal tertib di jalan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Melalui program Green Policing, kami ingin menanamkan bahwa keselamatan dan kelestarian lingkungan adalah dua hal yang berjalan seiring,” jelas Taufik.

    Sementara Kepala SMK Taruna Satria Pekanbaru, Tarmizi, mengatakan kegiatan edukasi ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada para pelajar.

    “Program ini bukan hanya menambah wawasan tentang keselamatan berlalu lintas, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di sekolah kami,” ungkap Tarmizi.

    Pekanbaru: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar program Police Goes To School di SMK Taruna Satria, Kota Pekanbaru dipimpin langsung Dirlantas Polda Riau Kombes Taufik Lukman Nurhidayat.
     
    Taufik mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya tertib berlalu lintas serta cinta lingkungan melalui program Green Policing.
     
    “Keselamatan di jalan bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal budaya dan tanggung jawab bersama. Generasi muda harus dibekali pemahaman dan kesadaran untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” kata Taufik di Pekanbaru, Senin, 3 November 2025.

    Taufik hadir bersama Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasri dan disambut pihak manajemen sekolah serta para siswa yang tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan.
     
    Dalam pemaparannya Taufik menekankan pentingnya disiplin berkendara sejak dini sebagai bekal keselamatan di jalan raya. Para pelajar juga diajak peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari konsep Green Policing, yang menggabungkan keselamatan lalu lintas dengan pelestarian alam.
     

     
    Taufik memaparkan empat program prioritas unggulan Polda Riau, yaitu Green Policing sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas kepolisian. Kedua RAGA (Riau Anti Gank dan Anarkisme), program yang difokuskan untuk menekan tindak kekerasan jalanan, geng motor, dan aksi anarkis demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
     
    Program ketiga RADAR (Riau Damai Anti Cyber Crime), terobosan inovatif Polda Riau dalam menangkal dan menanggulangi kejahatan siber yang marak di era digital, dengan memperkuat pengawasan serta edukasi keamanan siber kepada masyarakat.
     
    Keempat ada JALUR (Jelajah Riau untuk Rakyat), program berbasis pelayanan publik yang menjangkau wilayah pesisir, terpencil, dan perbatasan guna memastikan kehadiran Polri dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
     
    “Hari ini kita tidak hanya bicara soal tertib di jalan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Melalui program Green Policing, kami ingin menanamkan bahwa keselamatan dan kelestarian lingkungan adalah dua hal yang berjalan seiring,” jelas Taufik.
     
    Sementara Kepala SMK Taruna Satria Pekanbaru, Tarmizi, mengatakan kegiatan edukasi ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada para pelajar.
     
    “Program ini bukan hanya menambah wawasan tentang keselamatan berlalu lintas, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di sekolah kami,” ungkap Tarmizi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Soal Revisi UU HAM, Begini Kata Sekjen KemenHAM

    Soal Revisi UU HAM, Begini Kata Sekjen KemenHAM

    Jakarta: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bukan untuk melemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melainkan memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut.

    Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan, substansi perubahan UU HAM akan diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah sebagai penanggung jawab P5HAM, dan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan Pengawasan pelaksanaannya.

    Sekretaris Jenderal KemenHAM, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa revisi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM. 

    “Pada prinsipnya, komitmen untuk memperkuat peran Komnas HAM sudah disampaikan langsung oleh Bapak Menteri. Pembahasan revisi ini justru diarahkan agar Lembaga HAM termasuk Komnas HAM HAM lebih efektif dalam menjalankan mandatnya,” ujar Novita kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Ia menambahkan, penyusunan revisi dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para pakar HAM, akademisi, masyarakat sipil, Lembaga HAM , jajaran Kementerian terkait serta mantan pimpinan Komnas HAM.
     

    “Selain jajaran Kementerian HAM, kita juga melibatkan banyak pihak , silahkan bisa dicek jejak digitalnya , beberapa pembahasan yang kita lakukan dengan melibatkan semua unsur termasuk Komnas HAM pun hadir saat pembahasan , sekali lg rancangan RUU ini masih bergerak atau dinamis,” katanya.

    Sebelumnya, Komnas HAM mengkritisi setidaknya ada 21 pasal dalam draf rancangan revisi UU HAM yang disusun pemerintah. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan, pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dari sisi norma hingga kelembagaan.

    Anis juga menyoroti pelemahan terhadap kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penanganan pelanggaran HAM. Fungsi ini bahkan diberikan kepada Kementerian HAM sehingga berpotensi konflik kepentingan.

    Kondisi tersebut, lanjutnya, bisa saja terjadi karena pemerintah kerap menjadi pihak yang diadukan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM. Bahkan, independensi Komnas HAM sebagai lembaga negara ini dipertaruhkan karena proses seleksi anggotanya melibatkan kekuasaan Presiden.

    Dalam Pasal 100 Ayat (2) draf RUU HAM ini diatur bahwa panitia seleksi anggota Komnas HAM ditetapkan presiden. Padahal, dalam ketentuan UU HAM saat ini, panitia seleksi ditetapkan oleh sidang paripurna Komnas HAM. 

    Jakarta: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bukan untuk melemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melainkan memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut.
     
    Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan, substansi perubahan UU HAM akan diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah sebagai penanggung jawab P5HAM, dan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan Pengawasan pelaksanaannya.
     
    Sekretaris Jenderal KemenHAM, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa revisi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM. 

    “Pada prinsipnya, komitmen untuk memperkuat peran Komnas HAM sudah disampaikan langsung oleh Bapak Menteri. Pembahasan revisi ini justru diarahkan agar Lembaga HAM termasuk Komnas HAM HAM lebih efektif dalam menjalankan mandatnya,” ujar Novita kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/11/2025).
     
    Ia menambahkan, penyusunan revisi dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para pakar HAM, akademisi, masyarakat sipil, Lembaga HAM , jajaran Kementerian terkait serta mantan pimpinan Komnas HAM.
     

     
    “Selain jajaran Kementerian HAM, kita juga melibatkan banyak pihak , silahkan bisa dicek jejak digitalnya , beberapa pembahasan yang kita lakukan dengan melibatkan semua unsur termasuk Komnas HAM pun hadir saat pembahasan , sekali lg rancangan RUU ini masih bergerak atau dinamis,” katanya.
     
    Sebelumnya, Komnas HAM mengkritisi setidaknya ada 21 pasal dalam draf rancangan revisi UU HAM yang disusun pemerintah. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan, pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dari sisi norma hingga kelembagaan.
     
    Anis juga menyoroti pelemahan terhadap kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penanganan pelanggaran HAM. Fungsi ini bahkan diberikan kepada Kementerian HAM sehingga berpotensi konflik kepentingan.
     
    Kondisi tersebut, lanjutnya, bisa saja terjadi karena pemerintah kerap menjadi pihak yang diadukan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM. Bahkan, independensi Komnas HAM sebagai lembaga negara ini dipertaruhkan karena proses seleksi anggotanya melibatkan kekuasaan Presiden.
     
    Dalam Pasal 100 Ayat (2) draf RUU HAM ini diatur bahwa panitia seleksi anggota Komnas HAM ditetapkan presiden. Padahal, dalam ketentuan UU HAM saat ini, panitia seleksi ditetapkan oleh sidang paripurna Komnas HAM. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Mulai November 2025 hingga Februari 2026

    BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Mulai November 2025 hingga Februari 2026

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan musim hujan di berbagai wilayah Indonesia sudah dimulai sejak Agustus 2025. Adapun puncak musim hujan diperkirakan berlangsung antara November 2025 hingga Februari 2026.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dinamika atmosfer dan laut global memiliki pengaruh besar terhadap pola curah hujan di Indonesia tahun ini.

    “Musim hujan tahun 2025/2026 dipengaruhi oleh kondisi ENSO Netral yang mendominasi sepanjang tahun, serta potensi La Nina lemah di akhir 2025 yang dapat memperkuat curah hujan di beberapa wilayah. Selain itu, Indian Ocean Dipole (IOD) negatif juga turut meningkatkan potensi hujan, terutama hingga bulan November,” kata Guswanto. 

    Menurut BMKG, musim hujan diperkirakan akan berlangsung hingga sekitar April 2026. Namun, waktu berakhirnya berbeda di tiap wilayah. Daerah dengan topografi pegunungan dan pesisir timur umumnya mengalami hujan lebih lama dibandingkan dataran rendah atau pesisir barat. 
     

    Lebih lanjut, Guswanto menyebutkan sejumlah wilayah yang telah dan akan memasuki puncak musim hujan pada November-Desember 2025. Wilayah tersebut meliputi Sumatera bagian tengah dan selatan, termasuk Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta sebagian besar Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan sebagian wilayah Sulawesi serta Papua bagian barat. 

    Daerah-daerah ini berpotensi mengalami curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di kawasan rawan bencana dan wilayah dengan sistem drainase yang buruk. 

    BMKG pun mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama puncak musim hujan. 

    “Kami mengingatkan agar masyarakat aktif memantau informasi prakiraan cuaca harian dan peringatan dini dari BMKG, serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko seperti pembersihan saluran air, penguatan lereng, dan penyusunan rencana kontinjensi daerah,” tuturnya. 

    Dengan langkah antisipatif sejak dini, diharapkan dampak kerugian akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi dapat diminimalkan sepanjang periode musim hujan 2025/2026. 

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan musim hujan di berbagai wilayah Indonesia sudah dimulai sejak Agustus 2025. Adapun puncak musim hujan diperkirakan berlangsung antara November 2025 hingga Februari 2026.
     
    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dinamika atmosfer dan laut global memiliki pengaruh besar terhadap pola curah hujan di Indonesia tahun ini.
     
    “Musim hujan tahun 2025/2026 dipengaruhi oleh kondisi ENSO Netral yang mendominasi sepanjang tahun, serta potensi La Nina lemah di akhir 2025 yang dapat memperkuat curah hujan di beberapa wilayah. Selain itu, Indian Ocean Dipole (IOD) negatif juga turut meningkatkan potensi hujan, terutama hingga bulan November,” kata Guswanto. 

    Menurut BMKG, musim hujan diperkirakan akan berlangsung hingga sekitar April 2026. Namun, waktu berakhirnya berbeda di tiap wilayah. Daerah dengan topografi pegunungan dan pesisir timur umumnya mengalami hujan lebih lama dibandingkan dataran rendah atau pesisir barat. 
     

     
    Lebih lanjut, Guswanto menyebutkan sejumlah wilayah yang telah dan akan memasuki puncak musim hujan pada November-Desember 2025. Wilayah tersebut meliputi Sumatera bagian tengah dan selatan, termasuk Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta sebagian besar Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan sebagian wilayah Sulawesi serta Papua bagian barat. 
     
    Daerah-daerah ini berpotensi mengalami curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di kawasan rawan bencana dan wilayah dengan sistem drainase yang buruk. 
     
    BMKG pun mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama puncak musim hujan. 
     
    “Kami mengingatkan agar masyarakat aktif memantau informasi prakiraan cuaca harian dan peringatan dini dari BMKG, serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko seperti pembersihan saluran air, penguatan lereng, dan penyusunan rencana kontinjensi daerah,” tuturnya. 
     
    Dengan langkah antisipatif sejak dini, diharapkan dampak kerugian akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi dapat diminimalkan sepanjang periode musim hujan 2025/2026. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)