Author: Medcom.id

Ramai Tagar Boikot TRANS7, Ini Pemicunya

Jakarta: Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri, Jawa Timur tengah menjadi sorotan publik usai munculnya tagar ‘Boikot TRANS7’ yang ramai digaungkan di media sosial.

Sumber polemik ini berasal dari salah satu tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta TRANS7. Dalam tayangan tersebut, Ponpes Lirboyo menjadi salah satu objek pemberitaan, lengkap dengan visual dan narasi yang dinilai negatif.

Penyampaian informasi mengenai tradisi dan budaya di lingkungan pesantren itu dianggap mencoreng citra lembaga pendidikan Islam tersebut. Tayangan itu juga dinilai telah menyinggung unsur SARA oleh sejumlah kalangan.

Ponpes Lirboyo selama ini dikenal luas bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional, pelestarian budaya keislaman tradisional, hingga kaderisasi ulama di Tanah Air.

Melansir NU Online, jumlah santri aktif di Lirboyo saat ini mencapai lebih dari 43 ribu orang. Para santri tak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Dengan jumlah tersebut serta sejarah panjang yang dimiliki, Lirboyo menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia.

Ponpes Lirboyo melahirkan banyak tokoh besar

Sejumlah tokoh nasional dan ulama besar diketahui pernah mengenyam pendidikan di pesantren ini. Beberapa di antaranya yakni mantan Ketua Umum PBNU (2015–2020) Said Aqil Siradj, ulama Manaf Achmad Nasir, serta Mustofa Bisri atau Gus Mus.

Permintaan maaf TRANS7

Merespons reaksi keras dari masyarakat, pihak TRANS7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permohonan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi stasiun televisi tersebut.

Assamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored TRANS7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo

TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur. Dan TRANS7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jakarta: Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri, Jawa Timur tengah menjadi sorotan publik usai munculnya tagar ‘Boikot TRANS7’ yang ramai digaungkan di media sosial.

Sumber polemik ini berasal dari salah satu tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta TRANS7. Dalam tayangan tersebut, Ponpes Lirboyo menjadi salah satu objek pemberitaan, lengkap dengan visual dan narasi yang dinilai negatif.

Penyampaian informasi mengenai tradisi dan budaya di lingkungan pesantren itu dianggap mencoreng citra lembaga pendidikan Islam tersebut. Tayangan itu juga dinilai telah menyinggung unsur SARA oleh sejumlah kalangan.

Ponpes Lirboyo selama ini dikenal luas bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional, pelestarian budaya keislaman tradisional, hingga kaderisasi ulama di Tanah Air.

Melansir NU Online, jumlah santri aktif di Lirboyo saat ini mencapai lebih dari 43 ribu orang. Para santri tak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Dengan jumlah tersebut serta sejarah panjang yang dimiliki, Lirboyo menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia.

Ponpes Lirboyo melahirkan banyak tokoh besar

Sejumlah tokoh nasional dan ulama besar diketahui pernah mengenyam pendidikan di pesantren ini. Beberapa di antaranya yakni mantan Ketua Umum PBNU (2015–2020) Said Aqil Siradj, ulama Manaf Achmad Nasir, serta Mustofa Bisri atau Gus Mus.

Permintaan maaf TRANS7

Merespons reaksi keras dari masyarakat, pihak TRANS7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permohonan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi stasiun televisi tersebut.

Assamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored TRANS7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo

TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur. Dan TRANS7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

15/10/2025 23:10
GWK dan Pemda Bali Capai Kesepatan Bersama Soal Akses Jalan Warga

Ungasan: Pihak Garuda Wisnu Kencana (GWK) menginisiasi pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait akses jalan di kawasan GWK.

Pertemuan yang digelar pada Selasa (14/10) dihadiri oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta jajaran PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) selaku pengelola kawasan GWK.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa jalan yang selama ini digunakan warga tetap dapat dimanfaatkan melalui perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Daerah.

“Kami bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten mengambil langkah bijak untuk menggeser pagar yang berada di atas lahan kami sehingga tetap ada alternatif akses jalan untuk warga menuju jalan umum demi kepentingan masyarakat di sekitar GWK, dengan perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati bersama. Kami selalu mengedepankan persatuan bangsa, kerukunan bertetangga dan bermasyarakat,” ujar Sang Nyoman Suwisma, Komisaris Utama PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN).

“Selain berkomitmen untuk terus memajukan pariwisata Bali, kami ingin mengajak masyarakat bersama meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat Bali khususnya Desa Ungasan,” lanjutnya.

Langkah tersebut diapresiasi oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang menyatakan bahwa hasil pertemuan menghasilkan kesepahaman yang menguntungkan semua pihak.

“Saya selaku Bupati Badung bersama Bapak Gubernur Bali telah berkoordinasi pihak GWK terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan agar akses di sekitar GWK tetap bisa dipergunakan. Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” ujar Bupati Badung.

Lebih lanjut, kesepahaman tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis berupa perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Daerah. Lahan milik GWK yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tetap difungsikan sebagai jalan umum selama masyarakat masih memerlukannya.

“Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud. Kami memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi, dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik,” tegasnya.

Penyelesaian persoalan ini memastikan kegiatan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap situasi di sekitar kawasan GWK kembali kondusif.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kabag Tapem Setda Badung Made Surya Dharma, Komisaris Utama GWK, serta jajaran terkait.

Ungasan: Pihak Garuda Wisnu Kencana (GWK) menginisiasi pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait akses jalan di kawasan GWK.

Pertemuan yang digelar pada Selasa (14/10) dihadiri oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta jajaran PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) selaku pengelola kawasan GWK.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa jalan yang selama ini digunakan warga tetap dapat dimanfaatkan melalui perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Daerah.

“Kami bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten mengambil langkah bijak untuk menggeser pagar yang berada di atas lahan kami sehingga tetap ada alternatif akses jalan untuk warga menuju jalan umum demi kepentingan masyarakat di sekitar GWK, dengan perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati bersama. Kami selalu mengedepankan persatuan bangsa, kerukunan bertetangga dan bermasyarakat,” ujar Sang Nyoman Suwisma, Komisaris Utama PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN).

“Selain berkomitmen untuk terus memajukan pariwisata Bali, kami ingin mengajak masyarakat bersama meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat Bali khususnya Desa Ungasan,” lanjutnya.

Langkah tersebut diapresiasi oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang menyatakan bahwa hasil pertemuan menghasilkan kesepahaman yang menguntungkan semua pihak.

“Saya selaku Bupati Badung bersama Bapak Gubernur Bali telah berkoordinasi pihak GWK terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan agar akses di sekitar GWK tetap bisa dipergunakan. Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” ujar Bupati Badung.

Lebih lanjut, kesepahaman tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis berupa perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Daerah. Lahan milik GWK yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tetap difungsikan sebagai jalan umum selama masyarakat masih memerlukannya.

“Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud. Kami memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi, dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik,” tegasnya.

Penyelesaian persoalan ini memastikan kegiatan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap situasi di sekitar kawasan GWK kembali kondusif.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kabag Tapem Setda Badung Made Surya Dharma, Komisaris Utama GWK, serta jajaran terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

15/10/2025 21:01
Kepedulian terhadap Kesejahteraan Hewan Bagian Upaya Wujudkan Keberlanjutan Kehidupan

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa kepedulian pada kesejahteraan hewan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan ekologis yang mendukung keberlanjutan kehidupan.

“Keberadaan setiap makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan memiliki simbiosis yang saling menguntungkan demi menunjang keberlangsungan hidup,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada sambutan tertulisnya di acara diskusi daring bertema Kesejahteraan Hewan adalah Kesejahteraan Bumi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 15 Oktober 2025.

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Danny Gunalen (Dewan Pengawas Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia /PKBSI), Susana Somali (Pendiri Pejaten Animal Shelter), dan Shaanti Shamdasani (Pemerhati Hewan) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Dr. (H.C.) H. Sulaeman L. Hamzah (Anggota Komisi IV DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, kehidupan setiap makhluk hidup berada dalam koridor keseimbangan ekologis dan keseimbangan ekosistem.

Di dalam kedua keseimbangan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, hewan adalah bagian penting dari mata rantai ekologi.

Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai masalah yang dihadapi oleh satwa liar maupun hewan peliharaan masih kerap terjadi.

Setiap permasalahan itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan penanganan spesifik untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak terkait dapat bersama-sama membangun sistem perlindungan dan kesejahteraan hewan menyeluruh di tanah air.

Dewan Pengawas PKBSI, Danny Gunalen mengungkapkan, sejumlah upaya memenuhi kesejahteraan satwa liar sudah dilakukan.

Di sejumlah kebun binatang di Indonesia, ujar Danny, sudah mulai diterapkan koleksi satwa tidak lagi dikurung dalam kandang jeruji besi dan mengarah ke fenceless.

Menurut Danny, satwa liar itu merupakan daya tarik dalam penerapan eco tourism, sehingga harus dilestarikan dan perlu adanya penangkaran satwa liar.

Keberadaan UU No. 32/2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ujar Danny, merupakan langkah yang baik dalam upaya peningkatan law enforcement, kesejahteraan hewan, dan peningkatan bentuk sanksi.

Langkah selanjutnya, tegas dia, bagaimana kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya bisa ditingkatkan.

Menurut Danny, satwa liar itu aset bukan hanya untuk ekosistem tetapi juga ekoturisme.

Pemerhati Hewan, Shaanti Shamdasani berpendapat, hewan itu bagian dari ekosistem.

“Kami melihat hewan itu sebagai mahluk bernyawa bukan aset. Jadi kita tidak bisa perlakukan hewan dengan sewenang-wenang,” kata Shaanti.

Menurut Shaanti, dalam lima tahun terakhir ini lembaga legislatif di berbagai belahan dunia sudah mulai memperhatikan kesejahteraan hewan.

Perlu langkah advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, ujar Shaanti, karena saat ini banyak orang mengganggap hewan sebagai aset.

Jadi, tegas dia, bila masih ada orang yang menganggap hewan itu aset yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari pariwisata dan atraksi, itu bukan penyayang hewan.

Dalam upaya mengajukan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, menurut Shaanti, yang perlu dikedepankan antara lain terkait kemudahan hewan terhadap akses makanan, minuman, obat-obatan saat sakit, dan tidak diperlakukan kasar.

Pendiri Pejaten Animal Shelter, Susana Somali mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah merescue lebih dari 2.500 anjing liar secara layak, tidak dikandangi di shelternya.

Susana mengaku, pihaknya juga menerapkan open adopt pada shelter yang dikelolanya.

Diakuinya, pengelolaan shelter hewan liar di ibu kota banyak menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar.

Susana berharap, pemerintah dapat menunjukkan lokasi yang tepat untuk lahan penampungan hewan.

Karena, ujar Susana, Pejaten Animal Shelter tidak hanya menyelamatkan anjing, tetapi juga kucing, musang, hingga babi hutan.

Susana sangat berharap undang-undang perlindungan hewan segera hadir sebagai bagian upaya melindungi hewan dari berbagai ancaman kekerasan antara lain seperti yang dilakukan sejumlah breeder yang kerap memaksa anjing untuk reproduksi.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah berpendapat, untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan hewan perlu melakukan edukasi dalam membangun kesadaran publik.

Menurut Sulaeman, berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat harus segera dilakukan sebagai bagian upaya perlindungan hewan.

Diakui Sulaeman, proses pengajuan pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan saat ini masuk dalam daftar prioritas legislasi
pada 2026.

Namun sangat disayangkan, tambah dia, hingga saat ini RUU tersebut belum memiliki naskah akademik sebagai dasar pengkajian lanjutan.

Sulaeman berharap, semua pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar mampu mengakselerasi upaya lahirnya sistem perlindungan hewan yang menyeluruh.

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa kepedulian pada kesejahteraan hewan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan ekologis yang mendukung keberlanjutan kehidupan.

“Keberadaan setiap makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan memiliki simbiosis yang saling menguntungkan demi menunjang keberlangsungan hidup,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada sambutan tertulisnya di acara diskusi daring bertema Kesejahteraan Hewan adalah Kesejahteraan Bumi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 15 Oktober 2025.

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Danny Gunalen (Dewan Pengawas Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia /PKBSI), Susana Somali (Pendiri Pejaten Animal Shelter), dan Shaanti Shamdasani (Pemerhati Hewan) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Dr. (H.C.) H. Sulaeman L. Hamzah (Anggota Komisi IV DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, kehidupan setiap makhluk hidup berada dalam koridor keseimbangan ekologis dan keseimbangan ekosistem.

Di dalam kedua keseimbangan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, hewan adalah bagian penting dari mata rantai ekologi.

Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai masalah yang dihadapi oleh satwa liar maupun hewan peliharaan masih kerap terjadi.

Setiap permasalahan itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan penanganan spesifik untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak terkait dapat bersama-sama membangun sistem perlindungan dan kesejahteraan hewan menyeluruh di tanah air.

Dewan Pengawas PKBSI, Danny Gunalen mengungkapkan, sejumlah upaya memenuhi kesejahteraan satwa liar sudah dilakukan.

Di sejumlah kebun binatang di Indonesia, ujar Danny, sudah mulai diterapkan koleksi satwa tidak lagi dikurung dalam kandang jeruji besi dan mengarah ke fenceless.

Menurut Danny, satwa liar itu merupakan daya tarik dalam penerapan eco tourism, sehingga harus dilestarikan dan perlu adanya penangkaran satwa liar.

Keberadaan UU No. 32/2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ujar Danny, merupakan langkah yang baik dalam upaya peningkatan law enforcement, kesejahteraan hewan, dan peningkatan bentuk sanksi.

Langkah selanjutnya, tegas dia, bagaimana kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya bisa ditingkatkan.

Menurut Danny, satwa liar itu aset bukan hanya untuk ekosistem tetapi juga ekoturisme.

Pemerhati Hewan, Shaanti Shamdasani berpendapat, hewan itu bagian dari ekosistem.

“Kami melihat hewan itu sebagai mahluk bernyawa bukan aset. Jadi kita tidak bisa perlakukan hewan dengan sewenang-wenang,” kata Shaanti.

Menurut Shaanti, dalam lima tahun terakhir ini lembaga legislatif di berbagai belahan dunia sudah mulai memperhatikan kesejahteraan hewan.

Perlu langkah advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, ujar Shaanti, karena saat ini banyak orang mengganggap hewan sebagai aset.

Jadi, tegas dia, bila masih ada orang yang menganggap hewan itu aset yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari pariwisata dan atraksi, itu bukan penyayang hewan.

Dalam upaya mengajukan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, menurut Shaanti, yang perlu dikedepankan antara lain terkait kemudahan hewan terhadap akses makanan, minuman, obat-obatan saat sakit, dan tidak diperlakukan kasar.

Pendiri Pejaten Animal Shelter, Susana Somali mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah merescue lebih dari 2.500 anjing liar secara layak, tidak dikandangi di shelternya.

Susana mengaku, pihaknya juga menerapkan open adopt pada shelter yang dikelolanya.

Diakuinya, pengelolaan shelter hewan liar di ibu kota banyak menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar.

Susana berharap, pemerintah dapat menunjukkan lokasi yang tepat untuk lahan penampungan hewan.

Karena, ujar Susana, Pejaten Animal Shelter tidak hanya menyelamatkan anjing, tetapi juga kucing, musang, hingga babi hutan.

Susana sangat berharap undang-undang perlindungan hewan segera hadir sebagai bagian upaya melindungi hewan dari berbagai ancaman kekerasan antara lain seperti yang dilakukan sejumlah breeder yang kerap memaksa anjing untuk reproduksi.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah berpendapat, untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan hewan perlu melakukan edukasi dalam membangun kesadaran publik.

Menurut Sulaeman, berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat harus segera dilakukan sebagai bagian upaya perlindungan hewan.

Diakui Sulaeman, proses pengajuan pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan saat ini masuk dalam daftar prioritas legislasi
pada 2026.

Namun sangat disayangkan, tambah dia, hingga saat ini RUU tersebut belum memiliki naskah akademik sebagai dasar pengkajian lanjutan.

Sulaeman berharap, semua pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar mampu mengakselerasi upaya lahirnya sistem perlindungan hewan yang menyeluruh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

15/10/2025 19:58
Setahun Pemerintahan Prabowo, Ini Capaian Bidang Pangan, Energi hingga Penguatan SDM

Setahun Pemerintahan Prabowo, Ini Capaian Bidang Pangan, Energi hingga Penguatan SDM

15/10/2025 17:48
Skill Keberlanjutan, Kunci Raih Peluang Green Jobs

Jakarta: Dunia saat ini tengah bergerak menuju ekonomi hijau, di mana prinsip keberlanjutan menjadi hal yang utama dalam dunia usaha dan dunia kerja.

Setiap profesi, baik di sektor publik maupun swasta, kini membutuhkan wawasan dan keterampilan keberlanjutan untuk mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, apapun bidang studinya, kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan akan menjadi keunggulan kompetitif bagi para lulusan muda.

Ketua Umum Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) Satrio Prakoso menyampaikan hal tersebut dalam Sesi I Eco Talent Campus Program – Sosialisasi Green Jobs, bertemakan Keberlanjutan dan Krisis Iklim, Kamis, (9/10), di Jakarta.

“IS2P berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas talenta muda Indonesia agar siap menjadi agen perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua untuk bersama-sama membangun dunia kerja yang lebih inklusif,” jelas Satrio.

Sebagai contoh, IS2P memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk memperdalam wawasan keberlanjutan melalui IS2P Study Club.

Kegiatan ini mencakup pembelajaran teori ekonomi donat yang menyeimbangkan aspek sosial dan lingkungan, hingga pengenalan dasar-dasar pajak karbon.

Banyak anggota IS2P juga telah memiliki keahlian dalam mitigasi risiko perubahan iklim, pengembangan strategi keberlanjutan, dan penyusunan laporan keberlanjutan bagi bisnis dan organisasi.

Wawasan dan keterampilan tersebut diharapkan dapat dimiliki pula oleh para lulusan muda agar siap
bersaing dalam pasar kerja hijau (green jobs).

Eco Talent Campus Program Sosialisasi Green Jobs merupakan kolaborasi antara APINDO UMKM Merdeka, Indonesian Society of Sustainability Professionals, PRIMA Magang PTKI Kementerian Agama RI, dan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia.

Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi APINDO Dr. Arief Budiman menyampaikan dengan peluang green jobs yang menurut perkiraan Bappenas akan mencapai 4 juta orang di tahun ini, diperlukan kesiapan talenta untuk mengisi berbagai posisi tersebut.

Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam kesempatan yang sama menyambut baik inisiatif pengenalan Green Jobs kepada para mahasiswa dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Diharapkan muncul talenta-talenta yang piawai dalam mengelola aspek keberlanjutan.

Rangkaian sosialisasi terdiri atas sembilan sesi webinar yang membawakan tema pengenalan keberlanjutan, praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab, keuangan berkelanjutan, sertifikasi dan standar keberlanjutan, pendahuluan tata kelola risiko keberlanjutan yang berkelanjutan, potensi greem jobs, bisnis syariah dan keberlanjutan, mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan, hingga praktik baik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

Tak kurang dari 300 peserta dari berbagai perguruan tinggi keislaman maupun umum berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa mengenal pekerjaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, energi bersih, dan ekonomi hijau. Mereka juga dapat memahami peran kampus dalam transisi hijau.

Jakarta: Dunia saat ini tengah bergerak menuju ekonomi hijau, di mana prinsip keberlanjutan menjadi hal yang utama dalam dunia usaha dan dunia kerja.

Setiap profesi, baik di sektor publik maupun swasta, kini membutuhkan wawasan dan keterampilan keberlanjutan untuk mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, apapun bidang studinya, kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan akan menjadi keunggulan kompetitif bagi para lulusan muda.

Ketua Umum Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) Satrio Prakoso menyampaikan hal tersebut dalam Sesi I Eco Talent Campus Program – Sosialisasi Green Jobs, bertemakan Keberlanjutan dan Krisis Iklim, Kamis, (9/10), di Jakarta.

“IS2P berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas talenta muda Indonesia agar siap menjadi agen perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua untuk bersama-sama membangun dunia kerja yang lebih inklusif,” jelas Satrio.

Sebagai contoh, IS2P memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk memperdalam wawasan keberlanjutan melalui IS2P Study Club.

Kegiatan ini mencakup pembelajaran teori ekonomi donat yang menyeimbangkan aspek sosial dan lingkungan, hingga pengenalan dasar-dasar pajak karbon.

Banyak anggota IS2P juga telah memiliki keahlian dalam mitigasi risiko perubahan iklim, pengembangan strategi keberlanjutan, dan penyusunan laporan keberlanjutan bagi bisnis dan organisasi.

Wawasan dan keterampilan tersebut diharapkan dapat dimiliki pula oleh para lulusan muda agar siap
bersaing dalam pasar kerja hijau (green jobs).

Eco Talent Campus Program Sosialisasi Green Jobs merupakan kolaborasi antara APINDO UMKM Merdeka, Indonesian Society of Sustainability Professionals, PRIMA Magang PTKI Kementerian Agama RI, dan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia.

Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi APINDO Dr. Arief Budiman menyampaikan dengan peluang green jobs yang menurut perkiraan Bappenas akan mencapai 4 juta orang di tahun ini, diperlukan kesiapan talenta untuk mengisi berbagai posisi tersebut.

Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam kesempatan yang sama menyambut baik inisiatif pengenalan Green Jobs kepada para mahasiswa dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Diharapkan muncul talenta-talenta yang piawai dalam mengelola aspek keberlanjutan.

Rangkaian sosialisasi terdiri atas sembilan sesi webinar yang membawakan tema pengenalan keberlanjutan, praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab, keuangan berkelanjutan, sertifikasi dan standar keberlanjutan, pendahuluan tata kelola risiko keberlanjutan yang berkelanjutan, potensi greem jobs, bisnis syariah dan keberlanjutan, mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan, hingga praktik baik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

Tak kurang dari 300 peserta dari berbagai perguruan tinggi keislaman maupun umum berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa mengenal pekerjaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, energi bersih, dan ekonomi hijau. Mereka juga dapat memahami peran kampus dalam transisi hijau.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

14/10/2025 20:11
Syarat dan Panduan Klaim Saldo DANA Gratis

Jakarta: Fitur DANA Kaget sedang populer. Banyak yang memanfaatkannya untuk berbagi rezeki atau sekadar seru-seruan bareng teman.

Meski begitu, ternyata masih banyak pengguna yang belum benar-benar paham soal cara kerja fitur ini, mulai dari proses klaim hingga potensi penipuan yang bisa saja terjadi. Nah, biar nggak salah langkah, yuk pelajari lebih dalam!

Apa Itu DANA Kaget?

DANA Kaget adalah fitur dalam aplikasi DANA yang memungkinkan pengguna membagikan saldo secara acak ke sejumlah penerima. Pengirim bisa menentukan jumlah uang dan kuota penerima, bisa untuk 2 orang, bisa juga sampai 200 orang.

Setelah diatur, sistem akan menghasilkan sebuah link unik. Siapa pun yang punya link tersebut bisa ikut klaim saldo, selama kuota penerimanya belum habis.

Cara Klaim Saldo dari DANA Kaget

Konsepnya sederhana yakni siapa cepat, dia dapat. Kalau kamu termasuk yang pertama membuka link saat kuota masih tersedia, saldo langsung masuk ke akunmu.

Berikut langkah-langkah klaimnya:

– Klik tautan DANA Kaget yang dibagikan.
– Link akan otomatis membuka aplikasi DANA di HP kamu.
– Kamu akan melihat tampilan amplop digital – tinggal tap untuk membukanya.
– Kalau kuota masih ada dan kamu memenuhi syarat, saldo langsung masuk ke akun DANA.

Akun Premium menjadi syarat utama

Syarat utama klaim adalah akun DANA kamu harus berstatus Premium untuk bisa menerima saldo dari DANA Kaget. Jika masih akun biasa, saldo tidak akan bisa diklaim, meski kamu sudah buka link lebih dulu.

Berikut cara upgrade akun jadi Premium:

– Buka aplikasi DANA, lalu masuk ke menu “Saya”.
– Pilih “Verifikasi Akun Saya”.
– Foto e-KTP sesuai petunjuk yang diberikan.
– Lakukan verifikasi wajah (selfie) di tempat terang.
– Pastikan data cocok, lalu klik “Submit” dan tunggu proses verifikasi selesai.

Waspada Penipuan Berkedok DANA Kaget

Sayangnya, kepopuleran fitur ini juga jadi celah buat oknum nakal. Ada saja yang menyebarkan link palsu dengan tujuan mencuri informasi pribadi atau akses ke akun kamu.

Untuk itu, selalu waspada dan ikuti tips keamanan berikut:

– Cek Sumber Link: Hanya klik tautan dari orang yang kamu kenal atau sumber resmi.
– Jangan Berikan Data Pribadi: DANA nggak pernah minta PIN, OTP, atau kata sandi. Jangan sampai tertipu.
– Aktifkan Verifikasi Dua Langkah: Tambah lapisan keamanan lewat pengaturan aplikasi.
– Ikuti Kanal Resmi: Dapatkan info valid dari media sosial resmi DANA atau situs web resminya.

Jakarta: Fitur DANA Kaget sedang populer. Banyak yang memanfaatkannya untuk berbagi rezeki atau sekadar seru-seruan bareng teman.

Meski begitu, ternyata masih banyak pengguna yang belum benar-benar paham soal cara kerja fitur ini, mulai dari proses klaim hingga potensi penipuan yang bisa saja terjadi. Nah, biar nggak salah langkah, yuk pelajari lebih dalam!

Apa Itu DANA Kaget?

DANA Kaget adalah fitur dalam aplikasi DANA yang memungkinkan pengguna membagikan saldo secara acak ke sejumlah penerima. Pengirim bisa menentukan jumlah uang dan kuota penerima, bisa untuk 2 orang, bisa juga sampai 200 orang.

Setelah diatur, sistem akan menghasilkan sebuah link unik. Siapa pun yang punya link tersebut bisa ikut klaim saldo, selama kuota penerimanya belum habis.

Cara Klaim Saldo dari DANA Kaget

Konsepnya sederhana yakni siapa cepat, dia dapat. Kalau kamu termasuk yang pertama membuka link saat kuota masih tersedia, saldo langsung masuk ke akunmu.

Berikut langkah-langkah klaimnya:

– Klik tautan DANA Kaget yang dibagikan.
– Link akan otomatis membuka aplikasi DANA di HP kamu.
– Kamu akan melihat tampilan amplop digital – tinggal tap untuk membukanya.
– Kalau kuota masih ada dan kamu memenuhi syarat, saldo langsung masuk ke akun DANA.

Akun Premium menjadi syarat utama

Syarat utama klaim adalah akun DANA kamu harus berstatus Premium untuk bisa menerima saldo dari DANA Kaget. Jika masih akun biasa, saldo tidak akan bisa diklaim, meski kamu sudah buka link lebih dulu.

Berikut cara upgrade akun jadi Premium:

– Buka aplikasi DANA, lalu masuk ke menu “Saya”.
– Pilih “Verifikasi Akun Saya”.
– Foto e-KTP sesuai petunjuk yang diberikan.
– Lakukan verifikasi wajah (selfie) di tempat terang.
– Pastikan data cocok, lalu klik “Submit” dan tunggu proses verifikasi selesai.

Waspada Penipuan Berkedok DANA Kaget

Sayangnya, kepopuleran fitur ini juga jadi celah buat oknum nakal. Ada saja yang menyebarkan link palsu dengan tujuan mencuri informasi pribadi atau akses ke akun kamu.

Untuk itu, selalu waspada dan ikuti tips keamanan berikut:

– Cek Sumber Link: Hanya klik tautan dari orang yang kamu kenal atau sumber resmi.
– Jangan Berikan Data Pribadi: DANA nggak pernah minta PIN, OTP, atau kata sandi. Jangan sampai tertipu.
– Aktifkan Verifikasi Dua Langkah: Tambah lapisan keamanan lewat pengaturan aplikasi.
– Ikuti Kanal Resmi: Dapatkan info valid dari media sosial resmi DANA atau situs web resminya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

14/10/2025 18:01
Wujud Gotong Royong Bangsa Lindungi Pekerja

Jakarta: Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN.

Melalui penghargaan bertajuk JKN Award 2025 ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kepedulian dan komitmen badan usaha dalam melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN.

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan. Inilah makna kepatuhan Program JKN, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa, 14 Oktober 2025 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta.

Ghufron menilai, keterlibatan badan usaha dalam Program JKN juga menjadi elemen penting dalamm mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Per 1 Oktober 2025, jumah kepesertaan Program JKN sudah mencapai 282,7 juta peserta atau 98,6% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pekerja di sektor publik maupun swasta.

“Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran dalam mewujudkan cakupan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan medis saat dibutuhkan. Di sisi lain, badan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya, serta membayarkan iuran secara rutin.

Oleh karena itu BPJS Kesehatan terus mendorong dan mengajak badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terlindungi dalam Program JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus komitmen dalam menjaga kesejahteraan pekerjanya.

“Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tutupnya.

Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan juga melibatkan sejumlah kementerian dan llembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi. Terdapat beberapa indikator pada penilaian yang dilakukan yaitu kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), serta kontribusi dalam program donasi.

Jakarta: Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN.

Melalui penghargaan bertajuk JKN Award 2025 ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kepedulian dan komitmen badan usaha dalam melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN.

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan. Inilah makna kepatuhan Program JKN, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa, 14 Oktober 2025 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta.

Ghufron menilai, keterlibatan badan usaha dalam Program JKN juga menjadi elemen penting dalamm mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Per 1 Oktober 2025, jumah kepesertaan Program JKN sudah mencapai 282,7 juta peserta atau 98,6% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pekerja di sektor publik maupun swasta.

“Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran dalam mewujudkan cakupan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan medis saat dibutuhkan. Di sisi lain, badan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya, serta membayarkan iuran secara rutin.

Oleh karena itu BPJS Kesehatan terus mendorong dan mengajak badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terlindungi dalam Program JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus komitmen dalam menjaga kesejahteraan pekerjanya.

“Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tutupnya.

Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan juga melibatkan sejumlah kementerian dan llembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi. Terdapat beberapa indikator pada penilaian yang dilakukan yaitu kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), serta kontribusi dalam program donasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

14/10/2025 15:50
Tolak Penutupan Akses Jalan Serpong Parung, Walkot Tangsel Temui Warga

Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menemui warga yang menolak penutupan akses Jalan Serpong-Parung yang melintasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pagi ini dengan membawa poster puluhan masyarakat di Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mengadakan unjuk rasa damai. Mereka menolak adanya rencana penutupan akses jalan.

“Memang warga meminta saya untuk bertemu, beraudiensi dan bersilaturahmi dan hari ini kita laksanakan,” kata Benyamin.

Apalagi, kata dia, akses jalan penghubung antar kota dan kabupaten ini sudah memiliki historikal panjang.

“Secara historis kecil saya di Tangerang, waktu mau mancing saya ke Gunung Sindur jalan ini sudah ada. Bahkan waktu saya masih kecil jalan ini sudah digunakan masyarakat,” tegasnya.

Benyamin memastikan secara hukum akses jalan masyarakat ini juga telah memiliki alas hak yang legal.

“Dan jelas secara hukum juga sertifikat hak pakai milik Provinsi Banten dan yang kesananya milik Provinsi Jabar. Jadi bukan milik siapa siapa ini milik Provinsi Banten,” ujarnya.

Pemkot Tangsel juga dengan tegas menolak adanya wacana penutupan jalan tersebut.

“Dengan demikian jalan ini milik masyarakat sehingga kami juga menolak penutupan jalan raya ini. Secara administrasi saya juga sudah berkirim surat ke BRIN, Saya juga sudah bersurat ke Provinsi Banten bapak Gubernur dan saya juga sudah secara langsung ke bapak Gubernur dan beliau juga menolak dan tidak menghendaki penutupan,” kata dia.

Meski demikian Benyamin menambahkan jika terdapat salah satu pihak yang mengeklaim lahan tersebut hal itu bukan masalah.

“Kalau pihak BRIN merasa memiliki aset ini kemudian Provinsi Banten berdasarkan sertifikat punya alas hukumnya bertarung aja ke pengadilan kami akan mendampingi dibelakang Provinsi Banten di belakang masyarakat,” ujarnya.

Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menemui warga yang menolak penutupan akses Jalan Serpong-Parung yang melintasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pagi ini dengan membawa poster puluhan masyarakat di Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mengadakan unjuk rasa damai. Mereka menolak adanya rencana penutupan akses jalan.

“Memang warga meminta saya untuk bertemu, beraudiensi dan bersilaturahmi dan hari ini kita laksanakan,” kata Benyamin.

Apalagi, kata dia, akses jalan penghubung antar kota dan kabupaten ini sudah memiliki historikal panjang.

“Secara historis kecil saya di Tangerang, waktu mau mancing saya ke Gunung Sindur jalan ini sudah ada. Bahkan waktu saya masih kecil jalan ini sudah digunakan masyarakat,” tegasnya.

Benyamin memastikan secara hukum akses jalan masyarakat ini juga telah memiliki alas hak yang legal.

“Dan jelas secara hukum juga sertifikat hak pakai milik Provinsi Banten dan yang kesananya milik Provinsi Jabar. Jadi bukan milik siapa siapa ini milik Provinsi Banten,” ujarnya.

Pemkot Tangsel juga dengan tegas menolak adanya wacana penutupan jalan tersebut.

“Dengan demikian jalan ini milik masyarakat sehingga kami juga menolak penutupan jalan raya ini. Secara administrasi saya juga sudah berkirim surat ke BRIN, Saya juga sudah bersurat ke Provinsi Banten bapak Gubernur dan saya juga sudah secara langsung ke bapak Gubernur dan beliau juga menolak dan tidak menghendaki penutupan,” kata dia.

Meski demikian Benyamin menambahkan jika terdapat salah satu pihak yang mengeklaim lahan tersebut hal itu bukan masalah.

“Kalau pihak BRIN merasa memiliki aset ini kemudian Provinsi Banten berdasarkan sertifikat punya alas hukumnya bertarung aja ke pengadilan kami akan mendampingi dibelakang Provinsi Banten di belakang masyarakat,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(FZN)

14/10/2025 00:41
Kepala BNN Komjen Sujudi Dorong Masyarakat Tak Takut Rehabilitasi Narkoba

Jakarta: Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika kini semakin diarahkan pada pendekatan berbasis kemanusiaan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Sujudi Ario Seto terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melapor dan mengikuti program rehabilitasi.

“Rehabilitasi bukan hukuman, melainkan jalan menuju kesembuhan. Negara hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menolong,” ujar Komjen Sujudi Ario Seto kepada wartawan, Senin, 13 Oktober 2025.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting di tengah meningkatnya kesadaran publik bahwa pecandu narkotika tidak semata pelaku kejahatan, melainkan korban yang membutuhkan penanganan secara medis dan sosial.

Mantan Kapolda Banten itu juga menegaskan bahwa setiap penyalahguna narkotika memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Program rehabilitasi, menurut Sujudi, merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya agar bisa pulih dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat. “Paradigma lama yang menganggap pecandu harus dijatuhi hukuman pidana kini harus diubah,” sambungnya.

Ia menambahkan, pelaporan untuk rehabilitasi bukanlah tindakan yang patut ditakuti. “Kami ingin masyarakat sadar, melapor untuk direhabilitasi tidak berarti akan dipenjara. Justru itu adalah langkah berani untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan masa depan,” tambahnya.

Melalui pendekatan yang lebih humanis, BNN menempatkan pemulihan martabat manusia sebagai prioritas utama. Rehabilitasi pun dilakukan secara medis dan sosial, guna memastikan penyalahguna dapat pulih secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis.

Jakarta: Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika kini semakin diarahkan pada pendekatan berbasis kemanusiaan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Sujudi Ario Seto terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melapor dan mengikuti program rehabilitasi.

“Rehabilitasi bukan hukuman, melainkan jalan menuju kesembuhan. Negara hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menolong,” ujar Komjen Sujudi Ario Seto kepada wartawan, Senin, 13 Oktober 2025.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting di tengah meningkatnya kesadaran publik bahwa pecandu narkotika tidak semata pelaku kejahatan, melainkan korban yang membutuhkan penanganan secara medis dan sosial.

Mantan Kapolda Banten itu juga menegaskan bahwa setiap penyalahguna narkotika memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Program rehabilitasi, menurut Sujudi, merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya agar bisa pulih dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat. “Paradigma lama yang menganggap pecandu harus dijatuhi hukuman pidana kini harus diubah,” sambungnya.

Ia menambahkan, pelaporan untuk rehabilitasi bukanlah tindakan yang patut ditakuti. “Kami ingin masyarakat sadar, melapor untuk direhabilitasi tidak berarti akan dipenjara. Justru itu adalah langkah berani untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan masa depan,” tambahnya.

Melalui pendekatan yang lebih humanis, BNN menempatkan pemulihan martabat manusia sebagai prioritas utama. Rehabilitasi pun dilakukan secara medis dan sosial, guna memastikan penyalahguna dapat pulih secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

13/10/2025 23:35
Kisah UKM dari Cianjur Mengolah Limbah Desa Menjadi Perangkat Audio Bernilai Tinggi

Jakarta: Berawal dari keresahan terhadap limbah kayu jati kehutanan, Devasari Rahmawati mendirikan Faber Instrument Indonesia (FII), yaitu perusahaan yang mengubah potongan kayu sisa menjadi radio speaker bergaya vintage dengan teknologi modern. Mengusung filosofi “From Waste to Wisdom”, FII tidak sekadar menjual produk audio, tapi juga menghadirkan karya seni yang bernilai lingkungan dan sosial.

Devasari mengawali perjalanannya dari Desa Cipendawa, sebuah desa di Kecamatan Pacet, Cianjur. Dengan prinsip sustainable craftmanship dan pemberdayaan komunitas, seluruh produksi FII dilakukan oleh para pengrajin lokal, termasuk perempuan serta penyandang tuna netra. Salah satu inovasi awal FII yaitu radio kayu Model Hafiz. Sebuah radio kayu estetik yang bisa memainkan 30 Juz murottal Alquran, dapat berfungsi sebagai radio, serta sebagai perangkat home audio dan home decoration.

“Melalui inovasi seperti Model Hafiz, FII membuktikan bahwa suara indah bisa lahir dari kepedulian terhadap manusia, budaya, dan bumi – The Sound of Art,” tutur Devasari mengenang awal perjalanannya.

Saat ini produk-produk radio kayu FII dibanderol dari harga 1 juta hingga 3 juta rupiah. Puncak pencapaian FII datang pada tahun 2021, ketika radio kayu Model Joglo menjuarai Wood Awards yang diselenggarakan di Inggris dan menjadi merchandise resmi ajang COP26. Prestasi ini menegaskan bahwa karya anak bangsa mampu bersaing di panggung global dengan tetap berakar pada nilai lokal.

Namun perjalanan FII tidak selalu mudah. Devasari menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan produksi di tengah keterbatasan sumber daya dan akses teknologi di desanya. Ia kemudian memeperkuat sistem produksi berbasis komunitas, menambah jumlah pelatihan pengrajin lokal, memanfaatkan limbah kayu sekitar, serta berkolaborasi dengan kampus dan lembaga inovasi seperti STP-IPB. Pendekatan ini melahirkan ekosistem pengrajin yang mandiri, efisien, dan berdaya.

Diplomat Success Challenge (DSC) Berperan dalam Membentuk Karakter Wirausaha

Mengikuti Diplomat Success Challenge (DSC) Season 15 tahun 2024 menjadi titik balik penting dalam perjalanannya. Melalui proses mentoring dan kompetisi, Devasari belajar mengubah visi idealis menjadi model bisnis yang terukur dan berkelanjutan. “DSC bukan hanya lomba, tapi ruang refleksi. Ajang pembuktian bahwa semangat impact-driven business bisa berjalan seiring dengan keberhasilan komersial,” ujarnya.

Setelah bergabung dalam Diplomat Entrepreneur Network (DEN), jejaring yang mengumpulkan alumni DSC dari tahun ke tahun, Devasari melihat perubahan besar dalam cara berpikir dan bertindak. Ia kini mengelola FII sebagai bisnis berdampak yang memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Berkat jejaring DEN, kolaborasi lintas sektor pun terbuka. Mulai dari media, kemitraan bisnis, hingga peluang ekspansi internasional. Dampak sosial FII juga kian meluas: lebih banyak pengrajin terlibat, kapasitas produksi meningkat, dan kisah FII dikenal luas hingga mancanegara.

Bagi Devasari, DSC dan DEN adalah ruang tumbuh wirausaha Indonesia. “Di sini saya belajar bahwa bisnis bukan hanya soal profit, tapi juga dampak dan ketulusan. DSC membuat saya sadar bahwa kita tidak berjalan sendiri,” tuturnya.

Ia berpesan kepada para calon peserta DSC, “Jangan takut memulai dari kecil, karena yang besar selalu lahir dari keberanian pertama. Datanglah ke DSC bukan hanya untuk menang, tapi untuk tumbuh sebagai pribadi dan wirausaha yang membawa dampak.”

Sebagai program kompetisi, inkubasi, dan ekosistem kewirausahaan terbesar di Indonesia, tahun ini, DSC Season 16 hadir dengan semangat baru: “Wujud Sinergi Kolaborasi. dan siap menawarkan hibah modal usaha dengan total 2,5 miliar Rupiah. Saat ini DSC Season 16 telah memasuki masa seleksi nasional, dan siap menyambu ide-ide bisnis baru untuk berkolaborasi membangun dampak nyata. Nantikan update DSC Season 16 di www.diplomatsukses.com, dan melalui kanal resmi DSC di media sosial Instagram @diplomatsukses, Facebook Wismilak Diplomat, X @diplomat_sukses, dan YouTube Series di @diplomatsuccess.

Jakarta: Berawal dari keresahan terhadap limbah kayu jati kehutanan, Devasari Rahmawati mendirikan Faber Instrument Indonesia (FII), yaitu perusahaan yang mengubah potongan kayu sisa menjadi radio speaker bergaya vintage dengan teknologi modern. Mengusung filosofi “From Waste to Wisdom”, FII tidak sekadar menjual produk audio, tapi juga menghadirkan karya seni yang bernilai lingkungan dan sosial.

Devasari mengawali perjalanannya dari Desa Cipendawa, sebuah desa di Kecamatan Pacet, Cianjur. Dengan prinsip sustainable craftmanship dan pemberdayaan komunitas, seluruh produksi FII dilakukan oleh para pengrajin lokal, termasuk perempuan serta penyandang tuna netra. Salah satu inovasi awal FII yaitu radio kayu Model Hafiz. Sebuah radio kayu estetik yang bisa memainkan 30 Juz murottal Alquran, dapat berfungsi sebagai radio, serta sebagai perangkat home audio dan home decoration.

“Melalui inovasi seperti Model Hafiz, FII membuktikan bahwa suara indah bisa lahir dari kepedulian terhadap manusia, budaya, dan bumi – The Sound of Art,” tutur Devasari mengenang awal perjalanannya.

Saat ini produk-produk radio kayu FII dibanderol dari harga 1 juta hingga 3 juta rupiah. Puncak pencapaian FII datang pada tahun 2021, ketika radio kayu Model Joglo menjuarai Wood Awards yang diselenggarakan di Inggris dan menjadi merchandise resmi ajang COP26. Prestasi ini menegaskan bahwa karya anak bangsa mampu bersaing di panggung global dengan tetap berakar pada nilai lokal.

Namun perjalanan FII tidak selalu mudah. Devasari menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan produksi di tengah keterbatasan sumber daya dan akses teknologi di desanya. Ia kemudian memeperkuat sistem produksi berbasis komunitas, menambah jumlah pelatihan pengrajin lokal, memanfaatkan limbah kayu sekitar, serta berkolaborasi dengan kampus dan lembaga inovasi seperti STP-IPB. Pendekatan ini melahirkan ekosistem pengrajin yang mandiri, efisien, dan berdaya.

Diplomat Success Challenge (DSC) Berperan dalam Membentuk Karakter Wirausaha

Mengikuti Diplomat Success Challenge (DSC) Season 15 tahun 2024 menjadi titik balik penting dalam perjalanannya. Melalui proses mentoring dan kompetisi, Devasari belajar mengubah visi idealis menjadi model bisnis yang terukur dan berkelanjutan. “DSC bukan hanya lomba, tapi ruang refleksi. Ajang pembuktian bahwa semangat impact-driven business bisa berjalan seiring dengan keberhasilan komersial,” ujarnya.

Setelah bergabung dalam Diplomat Entrepreneur Network (DEN), jejaring yang mengumpulkan alumni DSC dari tahun ke tahun, Devasari melihat perubahan besar dalam cara berpikir dan bertindak. Ia kini mengelola FII sebagai bisnis berdampak yang memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Berkat jejaring DEN, kolaborasi lintas sektor pun terbuka. Mulai dari media, kemitraan bisnis, hingga peluang ekspansi internasional. Dampak sosial FII juga kian meluas: lebih banyak pengrajin terlibat, kapasitas produksi meningkat, dan kisah FII dikenal luas hingga mancanegara.

Bagi Devasari, DSC dan DEN adalah ruang tumbuh wirausaha Indonesia. “Di sini saya belajar bahwa bisnis bukan hanya soal profit, tapi juga dampak dan ketulusan. DSC membuat saya sadar bahwa kita tidak berjalan sendiri,” tuturnya.

Ia berpesan kepada para calon peserta DSC, “Jangan takut memulai dari kecil, karena yang besar selalu lahir dari keberanian pertama. Datanglah ke DSC bukan hanya untuk menang, tapi untuk tumbuh sebagai pribadi dan wirausaha yang membawa dampak.”

Sebagai program kompetisi, inkubasi, dan ekosistem kewirausahaan terbesar di Indonesia, tahun ini, DSC Season 16 hadir dengan semangat baru: “Wujud Sinergi Kolaborasi. dan siap menawarkan hibah modal usaha dengan total 2,5 miliar Rupiah. Saat ini DSC Season 16 telah memasuki masa seleksi nasional, dan siap menyambu ide-ide bisnis baru untuk berkolaborasi membangun dampak nyata. Nantikan update DSC Season 16 di www.diplomatsukses.com, dan melalui kanal resmi DSC di media sosial Instagram @diplomatsukses, Facebook Wismilak Diplomat, X @diplomat_sukses, dan YouTube Series di @diplomatsuccess.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

13/10/2025 12:47