Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Ekspor Batu Bara RI Dikomplain, Kemenperindag Vietnam Minta Bahlil Turun Tangan

    Ekspor Batu Bara RI Dikomplain, Kemenperindag Vietnam Minta Bahlil Turun Tangan

    Jakarta: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) atau Ministry of Industry and Trade (MOIT) Pemerintah Sosialis Vietnam meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia turun tangan dalam perselisihan bisnis batu bara yang melibatkan perusahaan kedua negara.
     
    Permintaan tersebut dilayangkan MOIT ke Kementerian ESDM dengan salinan surat bernomor 2056/CH-AP tertanggal 27 September 2024. Surat tersebut juga dengan tembusan kepada Direktur Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI, PT Sumber Global Energy Tbk (SGE), dan PT Anindya Wiraputra Konsult lndependent Surveyor and Laboratory.
     
    Dugaan kecurangan tersebut terjadi dalam perdagangan batu bara yang dipasok perusahaan dari Indonesia, PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) yang merugikan importir batu bara Vietnam, Danka Minerals Joint Stock Company (Danka).
    “Danka telah melakukan serangkaian pendekatan dengan Kementerian Perdagangan RI berkenaan dengan perselisihan dagang ini,” tulis MOIT dalam suratnya, Kamis, 7 November 2024.
     
    Nilai kalori batu bara tak sesuai

    Cerita dimulai pada 21 Juni 2024, saat Danka menandatangani kontrak penjualan bernomor 001/SPC/SGE-DK/VI/2024 dengan PT Sumber Global Energy Tbk (SGE). Nilai konsinyasi tercatat sebesar USD4.003.800 (sekitar Rp63 miliar dengan kurs dolar Rp15.800) untuk 60 ribu metrik ton batu bara Indonesia (NAR 4.500 Kkal/kg).
     
    Menurut penjelasan MOIT, Danka telah membayar penuh kepada SGE selaku pemasok untuk pesanan di atas. Pembayaran dilakukan berdasarkan sertifikat inspeksi yang diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult Independent Surveyor and Laboratory, yang berkantor di Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
     
    Namun, ketika dilakukan pemeriksaan kualitas saat kiriman batu bara datang di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Vinh Tan 4 (VT4) tertanggal 28 Juli 2024, oleh Vietnam Energy Inspection Corporation, nilai kalori batu bara yang sebenarnya hanya sebesar NAR 3.744 Kkal/kg. Artinya, 17,2 persen lebih rendah dari NAR 4.525 Kkal/kg yang tertera pada sertifikat pemeriksaan awal.
     
    Perbedaan substansial dari nilai kalori ini tidak hanya mengakibatkan Danka harus membayar denda sebesar USD2.843.111,4279 (sekitar Rp45 miliar) yang dikenakan oleh VT4.
     
    “Namun juga menyebabkan kerugian cukup besar pada reputasi dan posisi Danka, yang membuat perusahaan berisiko dikucilkan dalam transaksi bisnis di masa depan dengan pembangkit listrik ini,” sambung MOIT dalam suratnya.
     

     

    Dugaan penipuan perdagangan

    MOIT menambahkan, Danka telah menyampaikan keprihatinan serius insiden ini bisa jadi merupakan penipuan perdagangan yang disengaja. Dilakukan oleh SGE, yang notabene perusahaan publik, dan Anindya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam pasokan batu bara dengan VT4.
     
    MOIT khawatir, perselisihan perdagangan antara perusahaan-perusahaan Vietnam dan Indonesia pada umumnya, dan antara Danka dengan PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) pada khususnya, akan berdampak negatif terhadap hubungan perdagangan kedua negara di masa mendatang, apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan.
     
    Merujuk informasi tersebut, Kementerian Perdagangan Vietnam telah meminta kerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI menyangkut tiga hal.
     
    Pertama, melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi permasalahan ini. Kedua, membantu upaya Danka untuk memulihkan kerugian keuangannya, apabila laporan Danka mengenai kecurangan perdagangan terbukti benar.
     
    Ketiga, menghindari kemungkinan terulangnya kembali kejadian serupa antara perusahaan-perusahaan Vietnam dan Indonesia, yang bergerak di sektor perdagangan batu bara pada masa datang. Utamanya dengan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses titik serah terakhir dari tongkang dibongkar ke Mother Vessel.
     
    “Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam tetap berkomitmen untuk membina hubungan perdagangan bilateral yang kuat dengan Indonesia dan berusaha menyelesaikan masalah ini secara damai dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi,” tegas MOIT.
     
    Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu pemasok batu bara utama ke Vietnam. Perdagangan batu bara telah secara aktif berkontribusi terhadap total perdagangan ekspor-impor kedua negara.
     
    “Karena itu, memastikan lingkungan persaingan yang sehat dan adil untuk kegiatan perdagangan antara perusahaan pengekspor batu bara Indonesia dan perusahaan pengimpor batu bara Vietnam merupakan salah satu langkah konkret bagi kedua negara untuk segera mencapai target perdagangan bilateral sebesar USD15 miliar, sebagaimana telah ditetapkan oleh pemimpin kedua negara,” tutup MOIT.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Gunakan Data Presisi Geospasial, Kaltim Raih Bhumandala

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 

    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.

    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 

    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 

    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.

    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 

    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.

    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.

    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.

    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.

    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.

    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.

    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.

    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.

    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   

    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.

    Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data.. 
     
    Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.
     
    “Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat,” tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024. 
    Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 
     
    Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.
     
    Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN. 
     
    Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.
     
    Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.
     
    Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.
     
    Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.
     
    Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).
     
    Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.
     
    Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.
     
    Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.
     
    “Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman  (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial,” jelas Akmal.
     
    “Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.
     
    Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.
     
    Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.   
     
    “Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua.  Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Bangun Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan, Ini Tantangannya

    Bangun Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan, Ini Tantangannya

    Jakarta: PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyampaikan tantangan dan pembelajaran dari penerapan Social and Environmental Safeguard pada sektor transportasi. Infrastruktur transportasi merupakan sektor penting dari pembiayaan IIF dengan proporsi 21 persen, atau terbesar kedua setelah sektor ketenagalistrikan.
     
    Social and Environmental Specialist IIF Yayan Indriatmoko mengatakan, IIF berpartisipasi dalam pembiayaan 11 jalan tol yang sebagian besar berada di Pulau Jawa sejak 2013. Lalu tiga pelabuhan di Sumatra dan Sulawesi, tiga proyek bandara di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta dua proyek kereta api dan transportasi massal di Sulawesi dan Jawa.
     
    “Infrastruktur transportasi seperti jalan tol, rel kereta api, bandara, pada umumnya mempunyai risiko dan dampak sosial lingkungan yang signifikan terkait dengan pembebasan lahan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, keragaman hayati dan fragmentasi habitat, warisan budaya dan sebagainya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 November 2024.
    Oleh karena itu, Yayan mengungkapkan, penerapan standar perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) menjadi kunci untuk memastikan risiko dan dampak tersebut bisa dihindari, diminimalkan atau dikompensasi jika penghindaran tidak dimungkinkan. Apalagi IIF dianggap sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
     
    “IIF terus berupaya memperbaiki penerapan safeguard standard pada proyek-proyek yang didanai, termasuk diantaranya melakukan peningkatan kapasitas pemrakarsa proyek dan para pihak terkait dalam pengelolaan risiko dan dampak sosial dan lingkungan merujuk pada kebijakan keberlanjutan IIF,” ujarnya.
     

     
    IIF berpartisipasi dalam “Environmental and Social Safeguards Community of Practice (CoP) Seminar on Sustainable Transport Investments: Opportunities, Challenges, and Good Practices” di Chengdu, Tiongkok. Seminar tahunan ini diselenggarakan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF).
     
    Seminar ini bertujuan untuk memaparkan dan mendiskusikan praktik-praktik terbaik serta pembelajaran dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial pada proyek infrastruktur transportasi. Selain itu, seminar ini menyediakan platform untuk membahas peluang dan tantangan baru yang dihadapi Multilateral Development Bank (MDB) dan mitranya.
     
    “Melalui peran serta sebagai narasumber dalam seminar tersebut, IIF telah menunjukkan komitmennya untuk terus menyempurnakan penerapan standar perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia agar tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Independesi dan Objektivitas Perhimpunan Survei Dipertanyakan karena Hal Ini

    Independesi dan Objektivitas Perhimpunan Survei Dipertanyakan karena Hal Ini

    Jakarta: Independensi dan objektivitas dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dipertanyakan. Pernyataan muncul usai beberapa lembaga survei keluar dari keanggotaan perhimpunan.

    “Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?” kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 7 November 2024.

    Menurut dia, publik juga bertanya-tanya atas dewan etik yang menyoal perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta. Sebab, ada juga perbedaan yang mengemuka dalam survei di Pilkada Jawa Tengah.

    “Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan dewan etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya.
     

    Sebanyak 3 lembaga survei keluar dari Persepi. Pertama, yakni Poltracking Indonesia mempertanyakan integritas himpunan tersebut,

    “Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” ungkap Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi.

    Keluarnya Poltracking sisusul Parameter Politik Indonesia (PPI). Hengkangnya PPI disertai surat pernyataan pengunduran diri. Alasannya, mundur secara sukarela.

    “Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi),” demikian pernyataan melalui surat yang ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin.

    Kemudian Voxpol Center Research and Consulting menyatakan mundur. Voxpol menyatakan mundur dari keanggotaan melalui surat ke Persepi.

    “Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi),” demikian bunyi surat itu.

    Pengunduran ini dibenarkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia mengatakan Voxpol tidak lagi menjadi bagian dari PERSEPI.

    Jakarta: Independensi dan objektivitas dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dipertanyakan. Pernyataan muncul usai beberapa lembaga survei keluar dari keanggotaan perhimpunan.
     
    “Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?” kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 7 November 2024.
     
    Menurut dia, publik juga bertanya-tanya atas dewan etik yang menyoal perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta. Sebab, ada juga perbedaan yang mengemuka dalam survei di Pilkada Jawa Tengah.
    “Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan dewan etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya.
     

    Sebanyak 3 lembaga survei keluar dari Persepi. Pertama, yakni Poltracking Indonesia mempertanyakan integritas himpunan tersebut,
     
    “Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” ungkap Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi.
     
    Keluarnya Poltracking sisusul Parameter Politik Indonesia (PPI). Hengkangnya PPI disertai surat pernyataan pengunduran diri. Alasannya, mundur secara sukarela.
     
    “Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi),” demikian pernyataan melalui surat yang ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin.
     
    Kemudian Voxpol Center Research and Consulting menyatakan mundur. Voxpol menyatakan mundur dari keanggotaan melalui surat ke Persepi.
     
    “Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi),” demikian bunyi surat itu.
     
    Pengunduran ini dibenarkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia mengatakan Voxpol tidak lagi menjadi bagian dari PERSEPI.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Perluas Bisnis Infrastruktur Pembayaran Digital, ALTO Rambah Pasar Global

    Perluas Bisnis Infrastruktur Pembayaran Digital, ALTO Rambah Pasar Global

    Jakarta: Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) atau perusahaan switching Indonesia, ALTO Network, meluncurkan ALTO International Business sebagai inisiatif strategis untuk memperkuat kehadiran perusahaan di pasar global.
     
    “Peluncuran ini merupakan wujud komitmen ALTO dalam memperluas jangkauan bisnis kami di tingkat internasional, menandai era baru dalam pengembangan layanan dan kemitraan dengan pelaku bisnis global,” ucap CEO ALTO Network Gretel Griselda dalam acara tahunan ALTOGETHER 2024 di Da Nang, Vietnam, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.
     
    Direktur Bisnis ALTO Network Rangga Wiseno menyampaikan, hingga September 2024 (year to date/ytd), total transaksi yang diproses melalui ALTO meningkat hingga 642 persen.
    Sementara, tambah dia, transaksi menggunakan kode QRIS yang menjadi produk andalan ALTO mengalami peningkatan signifikan sebesar 218 persen.
     
    “Tahun 2024 menjadi tahun penuh pencapaian bagi ALTO, dengan pertumbuhan transaksi yang luar biasa,” jelas dia.
     
    Menurut dia, pertumbuhan ini menunjukkan kekuatan ALTO dalam mendukung berbagai transaksi digital yang terus berkembang dan semakin memantapkan langkah ALTO untuk memperluas bisnisnya di panggung internasional.
     
    “ALTO juga berhasil memperluas ekosistemnya dengan menambah member baru, baik dari sektor perbankan dan non-perbankan,” tambah Rangga.
     

    Dorong kesiapan RI bersaing di pasar internasional

    Pada kesempatan yang sama, ALTO Network menggelar acara tahunan ALTOGETHER 2024, pertemuan eksklusif untuk member dan partner bisnis terpilih, yang diselenggarakan sebagai komitmen ALTO dalam menjalin hubungan yang lebih dalam dan personal dengan para partnernya, serta menampilkan kesiapan Indonesia untuk bersaing di pasar internasional.
     
    Acara yang berlangsung selama empat hari tiga malam di Da Nang, Vietnam, ini dihadiri oleh para pemimpin industri dari institusi terkemuka seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Commerce International Merchant Bankers (CIMB) Niaga, Seabank, dan Protelindo Group, serta mitra global Visa dan Mastercard.
     
    Griselda menjelaskan, ALTOGETHER 2024 menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara sektor finansial Indonesia dan Asia Tenggara, serta menghadirkan kolaborasi untuk menjawab tantangan global dalam industri pembayaran digital.
     
    “Didukung oleh asosiasi penting seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), acara ini memperlihatkan komitmen ALTO terhadap inovasi, teknologi, dan pertumbuhan di pasar global yang terus berkembang,” papar dia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kenapa Kembang Harus 7 Rupa? Begini Sejarah dan Maknanya

    Kenapa Kembang Harus 7 Rupa? Begini Sejarah dan Maknanya

    Jakarta: Sebagian masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing dengan istilah kembang 7 rupa. Sebutan kembang 7 rupa memang mengacu pada jenis kembang (bunga) yang terdiri dari 7 macam. 

    Adapun ketujuh jenis kembang (bunga) tersebut antara lain kantil, melati, mawar merah, mawar putih, kenanga, sedap malam, dan melati gambir. Tiap kembang atau bunga-bunga memiliki makna tersendiri. 
    Sejarah dan makna kembang 7 rupa

    Masyarakat khususnya di Jawa biasanya menggunakan kembang tujuh rupa untuk siraman, tujuh bulanan (mitoni), sesaji, memandikan pusaka, dan nyekar. Selain itu, kembang 7 rupa biasanya identik dengan hal-hal mistis dan selalu digunakan dalam upacara-upacara tertentu. 

    Sayangnya, tidak ada referensi kenapa kembang tersebut harus sebanyak 7 rupa, tidak kurang dan tidak lebih. Namun berdasarkan budaya Jawa, angka tujuh dipilih karena melambangkan kesempurnaan dan keindahan. 
     

    Selain itu, sebanyak 7 kembang (bunga) yang masuk dalam kelompok kembang 7 rupa juga memiliki makna dan simbol tersendiri:

    1. Kantil

    Kantil melambangkan jiwa spiritual yang kuat untuk meraih sukses lahir maupun batin. Bunga ini juga bermakna kasih sayang dan ikatan. 

    2. Mawar Merah 

    Mawar merah melambangkan kelahiran diri manusia ke dunia dan memiliki makna kalau kehidupan dunia hanyalah sementara. 

    3. Mawar Putih

    Mawarm putih melambangkan ketentraman, sejahtera, dan kedamaian. Mawar putih bermakna ketika manusia lahir ke dunia tidak memiliki dosa yang diibaratkan kondisi putih bersih.

    4. Melati 

    Melati melambangkan kesucian selalu melibatkan hati (kalbu) dalam melakukan tindakan. Selain digunakan berbagai upacara adat, bunga melati juga kerap dipakai untuk riasan pengantin.

    5. Kenanga

    Kenanga melambangkan rasa hormat kepada leluhur yang terus dilestarikan oleh generasi penerus. Kenanga memiliki aroma yang harum meski telah mengering.

    6. Sedap Malam 

    Sedap malam melambangkan keharmonisan dan ketentraman. Bunga ini mengeluarkan aroma di malam hari. Sedap malam selalu dipakai pada tradisi siraman karena memiliki makna keharmonisa, kedamaian, dan keselerasan. 

    7. Melati Gambir

    Melati Gambir memiliki bentuk kelopak bunga lebih kecil dan memanjang. Bunga ini melambangkan kesederhanaan dan rendah hati. 

    Jakarta: Sebagian masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing dengan istilah kembang 7 rupa. Sebutan kembang 7 rupa memang mengacu pada jenis kembang (bunga) yang terdiri dari 7 macam. 
     
    Adapun ketujuh jenis kembang (bunga) tersebut antara lain kantil, melati, mawar merah, mawar putih, kenanga, sedap malam, dan melati gambir. Tiap kembang atau bunga-bunga memiliki makna tersendiri. 

    Sejarah dan makna kembang 7 rupa

    Masyarakat khususnya di Jawa biasanya menggunakan kembang tujuh rupa untuk siraman, tujuh bulanan (mitoni), sesaji, memandikan pusaka, dan nyekar. Selain itu, kembang 7 rupa biasanya identik dengan hal-hal mistis dan selalu digunakan dalam upacara-upacara tertentu. 
     
    Sayangnya, tidak ada referensi kenapa kembang tersebut harus sebanyak 7 rupa, tidak kurang dan tidak lebih. Namun berdasarkan budaya Jawa, angka tujuh dipilih karena melambangkan kesempurnaan dan keindahan. 
     

    Selain itu, sebanyak 7 kembang (bunga) yang masuk dalam kelompok kembang 7 rupa juga memiliki makna dan simbol tersendiri:
     
    1. Kantil
     
    Kantil melambangkan jiwa spiritual yang kuat untuk meraih sukses lahir maupun batin. Bunga ini juga bermakna kasih sayang dan ikatan. 
     
    2. Mawar Merah 
     
    Mawar merah melambangkan kelahiran diri manusia ke dunia dan memiliki makna kalau kehidupan dunia hanyalah sementara. 
     
    3. Mawar Putih
     
    Mawarm putih melambangkan ketentraman, sejahtera, dan kedamaian. Mawar putih bermakna ketika manusia lahir ke dunia tidak memiliki dosa yang diibaratkan kondisi putih bersih.
     
    4. Melati 
     
    Melati melambangkan kesucian selalu melibatkan hati (kalbu) dalam melakukan tindakan. Selain digunakan berbagai upacara adat, bunga melati juga kerap dipakai untuk riasan pengantin.
     
    5. Kenanga
     
    Kenanga melambangkan rasa hormat kepada leluhur yang terus dilestarikan oleh generasi penerus. Kenanga memiliki aroma yang harum meski telah mengering.
     
    6. Sedap Malam 
     
    Sedap malam melambangkan keharmonisan dan ketentraman. Bunga ini mengeluarkan aroma di malam hari. Sedap malam selalu dipakai pada tradisi siraman karena memiliki makna keharmonisa, kedamaian, dan keselerasan. 
     
    7. Melati Gambir
     
    Melati Gambir memiliki bentuk kelopak bunga lebih kecil dan memanjang. Bunga ini melambangkan kesederhanaan dan rendah hati. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Apa itu PLN Non Taglis dan Perbedaannya dengan PLN Postpaid

    Apa itu PLN Non Taglis dan Perbedaannya dengan PLN Postpaid

    Jakarta: Pernah dengar tentang PLN Non Taglis? Kalau belum, nggak masalah! PLN Non Taglis itu sistem pembayaran listrik yang berbeda dari yang biasa kita kenal, seperti PLN Postpaid.
     
    Jadi, kalau biasanya kita bayar tagihan listrik setiap bulan sesuai pemakaian, PLN Non Taglis ini punya cara yang sedikit berbeda.
     
    Melansir Bank Mas dan OCBC, artikel ini akan menjelaskan mengenai PLN Non Taglis dan PLN Taglis secara lengkap.

    Apa itu PLN Non Taglis
    PLN Non Taglis itu layanan PLN yang nggak terkait dengan bayar tagihan bulanan (pascabayar) atau beli token listrik (prabayar). Jadi, ini buat pemakaian listrik yang nggak masuk dalam transaksi jual beli listrik biasa. Bisa dibilang, ini jenis layanan listrik yang di luar sistem pembayaran yang umum kita kenal.
     

    Contoh PLN Non Taglis
    Beberapa contoh layanan PLN Non Taglis antara lain:

    Pemasangan sambungan listrik baru.
    Pengajuan perubahan daya listrik.
    Peralihan dari sistem pascabayar atau prabayar.
    Penyambungan listrik ulang.
    Pembayaran pelunasan angsuran listrik.
    Pemasangan penerangan sementara.
    Pengaduan terkait masalah teknis.
    Perubahan nama dan tarif pelanggan.
    Berhenti menjadi pelanggan PLN.
    Penyelesaian masalah pemakaian listrik ilegal
    Peresmian pemasangan penerangan jalan umum.
    Penyewaan trafo, kapasitor, dan pengoperasian paralel.
    Pengaduan masalah administrasi.

    Perbedaan PLN Non Taglis dan PLN Postpaid

    1. PLN Postpaid:

    Pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu.
    Pembayaran tagihan dilakukan setelah periode tertentu.
    Pembayaran dapat dilakukan secara online melalui PLN Mobile, bank, atau platform lain.

    2. PLN Non Taglis:

    Layanan ini mencakup penggunaan listrik yang tidak terkait langsung dengan transaksi tagihan rutin.
    Pembayaran dilakukan setelah mendapatkan nomor registrasi.
    Nomor registrasi bisa diperoleh melalui Contact Center PLN, kantor PLN terdekat, atau situs resmi PLN.
     
    PLN Postpaid dan PLN Non Taglis itu punya cara yang beda. Kalau PLN Postpaid, kamu pakai listrik dulu baru bayar di akhir bulan, sedangkan PLN Non Taglis itu lebih ke layanan-layanan khusus yang nggak terkait sama tagihan bulanan biasa. Jadi, tergantung kebutuhanmu, kamu bisa pilih mana yang lebih sesuai. (Nanda Sabrina Khumairoh)
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pertamax Dijual Murah di Hari Jumat, Begini Cara Belinya

    Pertamax Dijual Murah di Hari Jumat, Begini Cara Belinya

    Jakarta: Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax akan mendapatkan potongan harga pada hari Senin dan Jumat yang berlaku di bulan November hingga akhir 2024. Meski begitu, potongan harga ini hanya berlaku jika melakukan pembelian lewat aplikasi MyPertamina. 

    Adapun promo Pertamax tersebut antara lain program I Like Monday, yang berlaku di hari Senin dengan diskon sebesar Rp300 per liter.

    Sedangkan di hari Jumat, promo tersebut diberi nama Thanks God It’s Fuel Day yakni potongan harga Pertamax Series juga sebesar Rp300 per liter. 
     

     

    Cara membeli Pertamax harga diskon di hari Jumat

    Seperti yang telah dijelaskan, pembelian untuk promo ini hanya bisa dilakukan lewat aplikasi MyPertamina.

    Adapun pembayaran bisa dilakukan dengan sejumlah metode, mulai dari kartu kredit seperti kartu kredit Mandiri, Kartu kredit dan debit berlabel Visa serta melalui e-wallet seperti OVO dan GoPay.

    Berdasarkan situs resminya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2024. Untuk harga Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.700 per liter menjadi Rp13.150 per liter, sedangkan Pertamax Turbo naik menjadi Rp13.500 per liter.

    Adapun untuk Pertamax tidak mengalami perubahan yakni masih dijual seharga Rp12.100 per liter. Artinya, jika membeli Pertamax di hari Senin dan Jumat, harga yang berlaku adalah sebesar Rp11.800 per liter.

    Jakarta: Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax akan mendapatkan potongan harga pada hari Senin dan Jumat yang berlaku di bulan November hingga akhir 2024. Meski begitu, potongan harga ini hanya berlaku jika melakukan pembelian lewat aplikasi MyPertamina. 
     
    Adapun promo Pertamax tersebut antara lain program I Like Monday, yang berlaku di hari Senin dengan diskon sebesar Rp300 per liter.
     
    Sedangkan di hari Jumat, promo tersebut diberi nama Thanks God It’s Fuel Day yakni potongan harga Pertamax Series juga sebesar Rp300 per liter. 
     

     

    Cara membeli Pertamax harga diskon di hari Jumat

    Seperti yang telah dijelaskan, pembelian untuk promo ini hanya bisa dilakukan lewat aplikasi MyPertamina.
    Adapun pembayaran bisa dilakukan dengan sejumlah metode, mulai dari kartu kredit seperti kartu kredit Mandiri, Kartu kredit dan debit berlabel Visa serta melalui e-wallet seperti OVO dan GoPay.
     
    Berdasarkan situs resminya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2024. Untuk harga Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.700 per liter menjadi Rp13.150 per liter, sedangkan Pertamax Turbo naik menjadi Rp13.500 per liter.
     
    Adapun untuk Pertamax tidak mengalami perubahan yakni masih dijual seharga Rp12.100 per liter. Artinya, jika membeli Pertamax di hari Senin dan Jumat, harga yang berlaku adalah sebesar Rp11.800 per liter.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Aturan Pembatasan Produk Tembakau Bikin IHT Semakin Tertekan

    Aturan Pembatasan Produk Tembakau Bikin IHT Semakin Tertekan

    Jakarta: Beragam aturan pembatasan produk tembakau yang menimbulkan polemik, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) kembali menjadi sorotan. Padahal serikat pekerja tembakau sebelumnya telah menolak keras Rancangan Permenkes ini.
     
    “Kami menolak Rancangan Permenkes yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang terdampak,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto dalam diskusi dilansir di Jakarta, Kamis, 7 November 2024.
     
    Sudarto mengatakan, pihaknya dengan tegas menyatakan sikapnya untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan tersebut. Apalagi, saat ini industri nasional sedang tertekan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
    Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengungkapkan, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut bisa berdampak kepada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara yang tergerus.
     
    “Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika Rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja,” katanya dalam diskusi yang sama.
     

    Ancaman kehilangan pendapatan negara
    Dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut negara dapat kehilangan Rp160,6 triliun yang setara tujuh persen dari penerimaan perpajakan. Beberapa tahun belakangan, pendapatan industri tembakau juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahunnya.
     
    “Kemudian dari sisi tenaga kerja, akan ada sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang terdampak dan merujuk pada data tenaga kerja industri tembakau tahun 2019, angka tersebut setara dengan 32 persen yang terdampak,” ungkapnya.
     
    Sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi negara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnadi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan. Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang tidak menekan industri tembakau.
     
    Ia menyebut, butuh regulasi yang tepat agar sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal. Menurutnya, apabila sektor tembakau yang merupakan sektor padat karya terus diberikan tekanan regulasi, padahal kontribusi tembakau masih menjadi salah satu penyokong terbesar bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.
     
    “Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau,” ujar dia.
     
    Rancangan Kemenkes ini menjadi sorotan di media sosial X/Twitter dengan tagar Kemenkes Bikin Polemik bersamaan dengan kata kunci ‘Krisis Industri Tembakau’. Pembahasan ini mencuat sebagai respons publik atas sikap Kemenkes yang dirasa secara sepihak mendorong rancangan peraturan yang eksesif di sektor pertembakauan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Agar Masa Tua Berkualitas, Ini 4 Tips Siapkan Rencana Pensiun

    Agar Masa Tua Berkualitas, Ini 4 Tips Siapkan Rencana Pensiun

    Jakarta: Layanan perencanaan pensiun memungkinkan nasabah untuk mempertahankan gaya hidup di masa tua, mengurangi stres finansial, mandiri secara finansial. Hal ini sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan mental dengan merasa lebih tenang, aman, dan bahagia karena jaminan keuangan di masa depan.
     
    HSBC bertujuan membantu nasabah dalam merancang rencana yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akumulasi kekayaan saat ini, tetapi juga untuk memberikan ketenangan pikiran di masa depan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
     
     

    Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia, Sumirat Gandapraja, membagikan tips untuk menyiapkan rencana pensiun yang akan membantu meningkatkan kualitas kehidupan di masa tua:
     
    1. Mulailah sedini mungkin

    Semakin awal memulai perencanaan pensiun, semakin besar peluang untuk memaksimalkan pertumbuhan investasi dan mencapai tujuan keuangan. Menurut survei, 77 persen Gen Z dan milenial yang masuk kategori nasabah kelas atas menyadari pentingnya perencanaan pensiun, tetapi 50 persen tidak memiliki rencana yang komprehensif.
     
    2. Menyusun rencana komprehensif

    Tetapkan tujuan pensiun, hitung kebutuhan dana, dan pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu pensiun Anda.
     
    3. Evaluasi dan sesuaikan secara berkala

    Kondisi keuangan dan tujuan hidup dapat berubah seiring waktu. Pastikan untuk meninjau dan menyesuaikan rencana pensiun Anda secara berkala.
     
    4. Cari bantuan profesional

    Jika Anda merasa kesulitan mengembangkan rencana pensiun, konsultasikan dengan perencana keuangan profesional untuk mendapatkan panduan dan saran yang tepat.
     
     

     
    Menyikapi kesenjangan antara aspirasi dan realitas terkait perencanaan keuangan pada segmen affluent, seperti yang diungkap dalam riset ini, maka HSBC Premier menghadirkan solusi keuangan yang mencakup tiga pilar penting, yaitu pengelolaan kekayaan (wealth management), gaya hidup dan kesehatan (lifestyle and wellness), serta pendidikan di luar negeri (international education).
     
    Solusi wealth management dari HSBC Premier mengedepankan perencanaan dan nasihat keuangan dari para relationship manager profesional menggunakan perangkat Financial Health Check.
     
    “Pada tahun ini, HSBC Indonesia dengan rekam jejak pengalaman, wawasan, dan teknologi yang didukung oleh jaringan global, kembali dianugerahi sebagai Best Wealth Manager berkat misi dan komitmen yang kuat untuk membantu nasabah dalam perencanaan finansial yang komprehensif dan berkelanjutan,” jelas dia, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)