Author: Medcom.id

  • Canggih! LRT Jabodebek Terapkan Sistem Cuci Kereta Otomatis yang Ramah Lingkungan

    Canggih! LRT Jabodebek Terapkan Sistem Cuci Kereta Otomatis yang Ramah Lingkungan

    Jakarta: LRT Jabodebek berkomitmen menjaga kebersihan dan kenyamanan penumpang melalui tampilan eksterior kereta yang selalu bersih. Sejak mulai beroperasi, LRT Jabodebek telah mengandalkan fasilitas Automatic Train Wash Plant (ATWP), sistem pencucian kereta otomatis berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.
     
    Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan bahwa tidak hanya operasional LRT Jabodebek yang menggunakan teknologi canggih dan otomatis, tetapi proses pencucian kereta pun sepenuhnya dilakukan secara otomatis untuk memastikan kebersihan optimal.
     
    “Dengan proses pencucian otomatis berstandar tinggi, kami dapat menjaga kebersihan dan keandalan setiap rangkaian kereta. Teknologi ini memastikan bahwa kebersihan kereta menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan LRT Jabodebek,” ujar Mahendro dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 November 2024.
    ATWP ini beroperasi pada satu jalur khusus di Depo LRT Jabodebek, di mana setiap rangkaian kereta dapat dicuci secara otomatis dengan akurasi dan efisiensi tinggi. Sistem ini dilengkapi sensor kecepatan yang otomatis memulai proses pencucian saat kereta mendekati area dengan kecepatan di bawah 5 km/jam.
     
    Tidak hanya mengutamakan efisiensi, fasilitas ATWP juga dilengkapi dengan Water Treatment System yang mampu mengolah air bekas pencucian agar dapat digunakan kembali. Air bekas yang digunakan disaring melalui sistem ini untuk memisahkan kotoran sehingga dapat diolah dan digunakan untuk proses pencucian berikutnya. 
     
    “Selain teknologi pencucian otomatis yang modern, kami memastikan bahwa air yang digunakan untuk pembilasan akhir adalah Demineralizing Water, yaitu air murni yang bebas dari mineral dan bahan kimia, sehingga aman bagi lingkungan,” jelas Mahendro.
     

     
    ATWP memiliki fitur utama yang terdiri dari beberapa bagian pencucian, seperti penyemprotan air awal, deterjen, pencucian, hingga pembilasan akhir hanya 2-3 menit untuk satu rangkaian kereta. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan Human Machine Interface (HMI) yang memungkinkan pemantauan riwayat pencucian dan kondisi alat secara real-time.
     
    Untuk menjaga keselamatan, area pencucian memiliki pengaman yang memastikan tidak ada personil di sekitar area pencucian selama proses berlangsung. ATWP juga memiliki tombol emergency stop baik di dalam maupun luar area pencucian, memberikan lapisan keamanan tambahan.
     
    “Dengan teknologi ATWP yang sepenuhnya otomatis, LRT Jabodebek dapat menjaga kebersihan dan kesiapan kereta untuk melayani pengguna setiap hari, memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Inovasi ini adalah bagian dari komitmen LRT Jabodebek untuk menjalankan operasional yang efisien sekaligus ramah lingkungan,” tutup Mahendro.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Pengamat Puji Wamenaker Serius Jaga Komitmen Prabowo di Tengah Isu PHK Buruh Sritex

    Pengamat Puji Wamenaker Serius Jaga Komitmen Prabowo di Tengah Isu PHK Buruh Sritex

    Jakarta: Pengamat ketenagakerjaan Aznil Tan mengapresiasi langkah sigap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya, tindakan cepat Wamenaker tersebut menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya di sektor industri padat karya.

    Aznil menilai, kehadiran Wamenaker yang langsung memanggil Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, untuk klarifikasi adalah bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap buruh.

    “Langkah Wamenaker ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga komitmen terhadap kesejahteraan buruh, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Aznil, Rabu 13 November 2024.

    Baca juga: 7 Fakta Wamenaker Panggil Bos Sritex Usai Isu PHK Tersebar

    Menurut Aznil, meskipun ribuan buruh Sritex dirumahkan, hak-hak mereka tetap dijamin sesuai peraturan yang berlaku. “Meskipun dirumahkan, hak-hak buruh tetap terlindungi sesuai ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, termasuk hak atas upah dan jaminan sosial. Ini adalah komitmen pemerintah yang patut diapresiasi,” jelasnya.

    Aznil juga mengungkapkan bahwa dirinya langsung menghubungi Wamenaker begitu mendengar isu PHK ini untuk meminta klarifikasi. “Saya pun segera menghubungi Pak Wamen untuk meminta penjelasan. Beliau menunjukkan respons cepat dengan langsung memanggil manajemen Sritex,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan kepedulian besar terhadap isu PHK ini dengan menugaskan empat kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memantau dan menangani dampak isu ketenagakerjaan.

    “Presiden sangat concern terhadap isu ini dan langsung menugaskan empat kementerian terkait untuk berkoordinasi, demi menjaga stabilitas sektor tenaga kerja di tengah situasi sulit ini,” tambah Aznil.

    Aznil menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia industri. “Keberlanjutan industri padat karya seperti Sritex harus dijaga agar komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja benar-benar terealisasi,” tutupnya.

    Jakarta: Pengamat ketenagakerjaan Aznil Tan mengapresiasi langkah sigap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya, tindakan cepat Wamenaker tersebut menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya di sektor industri padat karya.
     
    Aznil menilai, kehadiran Wamenaker yang langsung memanggil Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, untuk klarifikasi adalah bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap buruh.
     
    “Langkah Wamenaker ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga komitmen terhadap kesejahteraan buruh, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Aznil, Rabu 13 November 2024.
    Baca juga: 7 Fakta Wamenaker Panggil Bos Sritex Usai Isu PHK Tersebar
     
    Menurut Aznil, meskipun ribuan buruh Sritex dirumahkan, hak-hak mereka tetap dijamin sesuai peraturan yang berlaku. “Meskipun dirumahkan, hak-hak buruh tetap terlindungi sesuai ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, termasuk hak atas upah dan jaminan sosial. Ini adalah komitmen pemerintah yang patut diapresiasi,” jelasnya.
     
    Aznil juga mengungkapkan bahwa dirinya langsung menghubungi Wamenaker begitu mendengar isu PHK ini untuk meminta klarifikasi. “Saya pun segera menghubungi Pak Wamen untuk meminta penjelasan. Beliau menunjukkan respons cepat dengan langsung memanggil manajemen Sritex,” katanya.
     
    Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan kepedulian besar terhadap isu PHK ini dengan menugaskan empat kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memantau dan menangani dampak isu ketenagakerjaan.
     
    “Presiden sangat concern terhadap isu ini dan langsung menugaskan empat kementerian terkait untuk berkoordinasi, demi menjaga stabilitas sektor tenaga kerja di tengah situasi sulit ini,” tambah Aznil.
     
    Aznil menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia industri. “Keberlanjutan industri padat karya seperti Sritex harus dijaga agar komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja benar-benar terealisasi,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Berbagi Ilmu di COP29 Azerbaijan, Begini Resep APP Group Kelola Ekosistem Lahan Gambut

    Berbagi Ilmu di COP29 Azerbaijan, Begini Resep APP Group Kelola Ekosistem Lahan Gambut

    Azerbaijan: APP Group menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian ekosistem lahan gambut melalui berbagai inisiatif keberlanjutan.
     
    Deputy Director of Corporate Strategic & Relations APP Group, Iwan Setiawan berbicara pada panel “Capacity Building and Stakeholder Engagement in Promoting Sustainable Management and Restoration of Tropical Peatlands” di COP 29 Azerbaijan, memaparkan pendekatan APP Group dalam pengelolaan lahan gambut secara kolaboratif dan berbasis lanskap.
     
    Pendekatan APP Group dalam pengelolaan lahan gambut melibatkan berbagai metode komprehensif, seperti survei lapangan dan pemantauan menggunakan teknologi LiDAR, yang telah mencakup lebih dari 4,5 juta hektare lahan gambut di Sumatra. Metode ini memungkinkan pemetaan topografi lahan gambut secara landscape, yang sangat penting dalam menentukan zonasi yang ideal untuk pengelolaan lahan gambut.
    “Pengelolaan lahan gambut tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami yakin pendekatan berbasis lanskap dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan pelestarian ekosistem ini,” ujar Iwan Setiawan, dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 November 2024.
     
    Melalui pendekatan holistik ini, APP Group berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadapi tantangan di tiap zona lanskap, menjaga level air optimal di berbagai area, serta mengurangi risiko kebakaran, terutama di wilayah-wilayah kritis seperti puncak kubah gambut.
     
    Kolaborasi antarnegara

    Koordinator Nasional untuk Gambut Republik Demokratik Kongo (RDK), Jean Jacques Bambuta Boole, yang juga berpartisipasi dalam panel ini, mengungkapkan RDK bersama Republik Kongo memiliki potensi gambut yang sangat besar.
     
    “Tantangan yang dihadapi di antaranya adalah tentang pengetahuan dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. RDK berharap mendapat banyak pembelajaran pengelolaan lahan gambut dari Indonesia,” ujar dia.
     
     

     
    Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antar negara dalam mengatasi tantangan ekosistem gambut global. Dalam upaya pelestarian gambut yang berkelanjutan, APP Group berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi penelitian dan akademisi, baik lokal maupun internasional.
     
    Melalui kerja sama ini, APP Group mengembangkan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan pengalaman lapangan untuk memulihkan lahan gambut yang terdegradasi. Hingga akhir 2023, APP Group menargetkan pemulihan lebih dari 38 ribu hektare lahan gambut melalui program-program berbasis kolaborasi, dengan harapan menciptakan dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
     
    Tantangan pengelolaan lahan gambut

    Peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR), Daniel Mudiyarso juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan gambut tropis, yang berbeda-beda di tiap lokasi.
     
    “Lahan gambut di Afrika Tengah dan Amerika Selatan tidak mengalami ancaman pengeringan,” kata dia, menyoroti perbedaan ekosistem yang harus dipertimbangkan dalam pendekatan pengelolaan gambut.
     
    Daniel juga menekankan pentingnya peran gambut dalam pengendalian perubahan iklim, dengan menyatakan lahan gambut hanya sekitar tiga persen dari seluruh daratan di dunia, tetapi berkontribusi sebesar 44 persen dari seluruh cadangan karbon di tanah.
     
    APP Group juga berupaya mendukung keberlanjutan di kawasan ekosistem gambut dengan mencari alternatif spesies tanaman yang lebih ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan hidrologi, meningkatkan penyerapan karbon, mencegah degradasi, dan mengurangi risiko kebakaran hutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen APP untuk menciptakan pendekatan bisnis yang bertanggung jawab dan menjaga produktivitas secara berkelanjutan.
     
    Selain upaya pelestarian ekosistem, APP Group juga menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Melalui berbagai program berbasis komunitas, APP Group mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
     
    Diharapkan, pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dalam program ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta ketahanan lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, APP Group menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan untuk menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan ekosistem lahan gambut di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • KPK Dukung Penghentian Sementara Distribusi Bansos Jelang Pilkada

    KPK Dukung Penghentian Sementara Distribusi Bansos Jelang Pilkada

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos). Terutama dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

    “Penghentian bansos ini bertujuan memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangannya, Rabu, 13 November 2024.

    Budi juga meminta masyarakat memantau kegiatan bansos saat pilkada. Jika ada pihak yang berani mendistribusikan bansos, masyarakat bisa melaporkan langsung ke pihak berwenang. 

    Menurut dia, penghentian bansos ini sebagai upaya bersama mewujudkan pilkada berintegritas. Agar terhindar dari segala bentuk praktik korupsi.

    Budi menegaskan KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran. “Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” ujar dia.
     

    Sebelumnya, santer kabar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako berupa minyak goreng dan beras 5 kilogram kepada warga menjelang Pilkada Jakarta 2024. Aksi penyaluran bansos ini terindikasi menguntungkan dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pilgub Jakarta.
     
    Akan ada surat edaran
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berencana membuat surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos. Aturan akan berlaku hingga hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.

    “Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos ditunda sampai pilkada. Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari Antara.

    Meski begitu, Tito menjelaskan bansos Pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

    “Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang mengungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu,” kata dia.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan sudah ada jadwal terkait penyaluran bansos. Dia menekankan penyaluran bansos tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos). Terutama dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 
     
    “Penghentian bansos ini bertujuan memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangannya, Rabu, 13 November 2024.
     
    Budi juga meminta masyarakat memantau kegiatan bansos saat pilkada. Jika ada pihak yang berani mendistribusikan bansos, masyarakat bisa melaporkan langsung ke pihak berwenang. 
    Menurut dia, penghentian bansos ini sebagai upaya bersama mewujudkan pilkada berintegritas. Agar terhindar dari segala bentuk praktik korupsi.
     
    Budi menegaskan KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran. “Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” ujar dia.
     

    Sebelumnya, santer kabar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako berupa minyak goreng dan beras 5 kilogram kepada warga menjelang Pilkada Jakarta 2024. Aksi penyaluran bansos ini terindikasi menguntungkan dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pilgub Jakarta.
     
    Akan ada surat edaran
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berencana membuat surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos. Aturan akan berlaku hingga hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.
     
    “Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos ditunda sampai pilkada. Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari Antara.
     
    Meski begitu, Tito menjelaskan bansos Pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
     
    “Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang mengungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu,” kata dia.
     
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan sudah ada jadwal terkait penyaluran bansos. Dia menekankan penyaluran bansos tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Demi Ketahanan Pangan, Pemerintah Perluas Lahan Tani dengan Asuransi

    Demi Ketahanan Pangan, Pemerintah Perluas Lahan Tani dengan Asuransi

    Jakarta: Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan perluasan lahan tani menjadi empat juta hektare mendapat dukungan sejumlah pihak. Apalagi program perluasan lahan tani juga diperkuat dengan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan) guna melindungi petani padi dari risiko gagal panen.
     
    “Asuransi ini memberikan kompensasi finansial kepada petani yang mengalami kerugian akibat bencana alam atau kejadian yang merugikan lainnya, seperti banjir, kekeringan, atau hama,” ucap Anggota Dewan Pembina Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI) Septradi, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 13 November 2024.
     
    “Kementan sedang berupaya untuk menyesuaikan mekanisme asuransi pertanian dengan karakteristik komoditas lain yang berisiko, seperti kedelai dan jagung,” tambah dia.
    Septradi memaparkan, perluasan lahan tani menjadi empat juta hektare itu untuk tujuh komoditas penting di antaranya, padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Menurutnya, perluasan lahan tani tersebut harus didukung.
     
    Apalagi strategi ekstensifikasi subsektor tanaman pangan dilakukan dengan mencetak tiga juta hektare sawah baru di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Merauke di Papua Selatan.
     
    “Selain itu juga di Lampung, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah pendukung produksi komoditas seperti jagung, kedelai dan tebu. Ekspansi lahan ini juga diharapkan bisa mencakup daerah-daerah lain yang secara geografis memiliki kondisi tanah dan iklim yang mendukung untuk pertanian,” papar dia.
     
    “Fokus utama dari ekspansi ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan tujuh komoditas penting,” tegas Septradi.
     

     

    Tingkatkan swasembada pangan

    Lebih lanjut Septradi mengatakan, saat ini Kementan juga menyampaikan program perluasan lahan tani bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat perekonomian desa dan sektor pertanian.
     
    Upaya ini tentu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, petani, dan sektor swasta, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.
     
    “Perluasan lahan tani ini juga harus dibarengi dengan kesiapan unsur-unsur pendukung lain seperti bibit, pupuk, dan petani yang menggarap. Untuk memastikan keberhasilan program perluasan lahan tani perlu adanya kesiapan yang matang terhadap berbagai unsur pendukung selain lahan itu sendiri,” jelas dia.
     
    Sementara terkait faktor cuaca yang kurang menentu dan ekstrem, Septradi mengakui hal tersebut memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sektor pertanian di Indonesia.
     
    Kondisi ini, menurut dia, menyebabkan ketidakpastian dalam hasil pertanian, termasuk fenomena seperti kekeringan panjang, banjir, atau angin topan yang merusak tanaman.
     
    “Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani melalui asuransi pertanian menjadi penting agar petani dapat mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan panen atau kerusakan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem,” beber Septradi.
     
    Jasindo siap beri perlindungan

    Sejalan dengan rencana perluasan lahan tani ini, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Andy Samuel menyatakan pihaknya siap untuk mendukung program pemerintah dalam pencanangan swasembada pangan.
     
    “Jasindo sudah memiliki pengalaman selama beberapa tahun dalam memberikan perlindungan kepada petani padi, bahkan kami juga telah memberikan perlindungan kepada peternak sapi juga,” sebut Andy saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
     
    Lebih lanjut Andy menambahkan, Jasindo juga siap jika pemerintah melalui Kementan meminta Jasindo untuk melindungi komoditas-komoditas lain yang menjadi program pemerintah.
     
    “Kami sebagai perusahaan BUMN siap mendukung semua program yang dicanangkan pemerintah yang sesuai dengan core bisnis perusahaan,” tutup Andy.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • 7 Langkah yang Bisa Dilakukan untuk Evakuasi Diri dari Gunung Meletus

    7 Langkah yang Bisa Dilakukan untuk Evakuasi Diri dari Gunung Meletus

    Jakarta: Saat terjadi letusan gunung berapi, setiap detik sangat berharga untuk memastikan keselamatan diri dan orang-orang di sekitar. Evakuasi yang efektif membutuhkan kesiapan dan pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah yang tepat untuk diambil.

    BNPB dan otoritas setempat mengimbau masyarakat di sekitar kawasan rawan untuk mematuhi arahan dan selalu memantau informasi resmi terkait aktivitas vulkanik. Ada beberapa hal penting yang wajib dipahami dan diikuti agar proses evakuasi berlangsung aman dan terkoordinasi, mulai dari menyiapkan tas darurat hingga mengenali jalur evakuasi.
    Dalam situasi darurat saat terjadi letusan gunung berapi, persiapan dan tindakan cepat sangat penting untuk keselamatan. Berikut Medcom.id telah merangkum tujuh langkah penting yang harus diikuti dalam melakukan evakuasi diri saat terjadi aktivitas vulkanik.

    1. Dengarkan Informasi Resmi

    Selalu perbarui informasi dari otoritas terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi dari lembaga resmi akan memberikan instruksi penting mengenai situasi dan status gunung berapi, serta kapan waktu yang tepat untuk evakuasi.

    2. Siapkan Tas Darurat

    Persiapkan tas darurat yang berisi kebutuhan penting seperti air minum, makanan ringan, obat-obatan, pakaian, masker N95, senter, dan dokumen penting. Ini akan memudahkan kamu dalam situasi darurat yang memerlukan evakuasi segera.

    3. Kenali Rute Evakuasi

    Pastikan kamu tahu rute evakuasi dan titik aman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tanda evakuasi biasanya terpasang di area rawan bencana. Patuhi rute ini dan segera tinggalkan area saat instruksi evakuasi diberikan.

    4. Gunakan Masker dan Pelindung Mata

    Abu vulkanik dapat membahayakan saluran pernapasan dan mata. Gunakan masker, terutama jenis N95, untuk melindungi dari abu vulkanik, serta kacamata pelindung untuk melindungi mata.

    5. Jauhi Daerah Lereng dan Aliran Lahar

    Hindari area yang berada di lereng gunung atau dekat sungai dan lembah yang rentan dilalui lahar atau lava. Pilih lokasi yang lebih tinggi dan jauh dari jalur lahar untuk meningkatkan keselamatan.

    6. Hindari Menggunakan Kendaraan Saat Evakuasi Padat

    Dalam kondisi jalur evakuasi yang padat, berjalan kaki bisa menjadi alternatif yang lebih cepat dan aman. Abu vulkanik dapat merusak mesin kendaraan dan menghalangi pandangan, jadi pertimbangkan opsi ini jika kondisi memungkinkan.

    7. Tetap Tenang dan Ikuti Arahan

    Kendalikan kepanikan dan patuhi arahan petugas. Hindari jalur alternatif yang tidak disarankan dan tetap fokus pada keselamatan bersama.

    Kesiapsiagaan dan ketenangan sangat penting dalam menghadapi bencana vulkanik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu dapat meningkatkan peluang keselamatan dalam situasi darurat letusan gunung berapi. (Angel Rinella)

    Jakarta: Saat terjadi letusan gunung berapi, setiap detik sangat berharga untuk memastikan keselamatan diri dan orang-orang di sekitar. Evakuasi yang efektif membutuhkan kesiapan dan pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah yang tepat untuk diambil.
     
    BNPB dan otoritas setempat mengimbau masyarakat di sekitar kawasan rawan untuk mematuhi arahan dan selalu memantau informasi resmi terkait aktivitas vulkanik. Ada beberapa hal penting yang wajib dipahami dan diikuti agar proses evakuasi berlangsung aman dan terkoordinasi, mulai dari menyiapkan tas darurat hingga mengenali jalur evakuasi.

    Dalam situasi darurat saat terjadi letusan gunung berapi, persiapan dan tindakan cepat sangat penting untuk keselamatan. Berikut Medcom.id telah merangkum tujuh langkah penting yang harus diikuti dalam melakukan evakuasi diri saat terjadi aktivitas vulkanik.

    1. Dengarkan Informasi Resmi

    Selalu perbarui informasi dari otoritas terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi dari lembaga resmi akan memberikan instruksi penting mengenai situasi dan status gunung berapi, serta kapan waktu yang tepat untuk evakuasi.

    2. Siapkan Tas Darurat

    Persiapkan tas darurat yang berisi kebutuhan penting seperti air minum, makanan ringan, obat-obatan, pakaian, masker N95, senter, dan dokumen penting. Ini akan memudahkan kamu dalam situasi darurat yang memerlukan evakuasi segera.

    3. Kenali Rute Evakuasi

    Pastikan kamu tahu rute evakuasi dan titik aman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tanda evakuasi biasanya terpasang di area rawan bencana. Patuhi rute ini dan segera tinggalkan area saat instruksi evakuasi diberikan.

    4. Gunakan Masker dan Pelindung Mata

    Abu vulkanik dapat membahayakan saluran pernapasan dan mata. Gunakan masker, terutama jenis N95, untuk melindungi dari abu vulkanik, serta kacamata pelindung untuk melindungi mata.

    5. Jauhi Daerah Lereng dan Aliran Lahar

    Hindari area yang berada di lereng gunung atau dekat sungai dan lembah yang rentan dilalui lahar atau lava. Pilih lokasi yang lebih tinggi dan jauh dari jalur lahar untuk meningkatkan keselamatan.

    6. Hindari Menggunakan Kendaraan Saat Evakuasi Padat

    Dalam kondisi jalur evakuasi yang padat, berjalan kaki bisa menjadi alternatif yang lebih cepat dan aman. Abu vulkanik dapat merusak mesin kendaraan dan menghalangi pandangan, jadi pertimbangkan opsi ini jika kondisi memungkinkan.

    7. Tetap Tenang dan Ikuti Arahan

    Kendalikan kepanikan dan patuhi arahan petugas. Hindari jalur alternatif yang tidak disarankan dan tetap fokus pada keselamatan bersama.
     
    Kesiapsiagaan dan ketenangan sangat penting dalam menghadapi bencana vulkanik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu dapat meningkatkan peluang keselamatan dalam situasi darurat letusan gunung berapi. (Angel Rinella)

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • ASDP Bantu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat Bazar UMKM

    ASDP Bantu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat Bazar UMKM

    Jakarta: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ikut  membantu memperluas akses pemasaran produk-produk UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak positif bagi ekonomi nasional.
     
    Hal itu dilakukan dengan menggelar Bazar UMKM bertajuk ‘Pesona Timur Indonesia’ yang diselenggarakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, PT PLN (Persero), PT Jasa Raharja, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), dan mitra seperti Bank Indonesia serta IFG Group.
     
    Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengungkapkan pihaknya secara konsisten mengarahkan dukungannya pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
    Melalui kolaborasi dengan berbagai BUMN dan institusi terkait, ASDP bertujuan membantu UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memberikan pendampingan di berbagai bidang, mulai dari manajemen usaha hingga legalitas HAKI. Dengan memperkuat UMKM, ASDP turut berperan dalam mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
     
    “Melalui rangkaian kegiatan ini, ASDP ingin membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, sekaligus menciptakan kesadaran masyarakat akan potensi produk lokal,” kata Shelvy dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 13 November 2024.
     
    Shelvy menjelaskan, upaya ini merupakan perwujudan misi ASDP dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, khususnya di wilayah Timur Indonesia yang kaya akan produk dan budaya unik.
     
    Program ini pun sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI).
     
    “Kami mengajak masyarakat untuk mencintai produk lokal dan menjelajahi keindahan Indonesia. Dengan kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang beragam, produk UMKM kita memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian nasional,” tutur Shelvy.
     

     

    Dorong pengembangan produk lokal

    Shelvy menambahkan, TJSL ASDP terus mengedepankan pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk lokal yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dalam bazar di Labuan Bajo, sebanyak 121 UMKM terlibat, dengan 80 UMKM hadir secara langsung dan 41 lainnya secara daring.
     
    Partisipan ini terdiri dari 67 mitra binaan BUMN penyelenggara, 21 mitra binaan Pemerintah Provinsi NTT, 15 mitra binaan Rumah BUMN Labuan Bajo, 17 mitra binaan Bank Indonesia, dan satu mitra dari Dekranasda.
     
    Acara ini juga didukung dengan workshop pengembangan kapasitas, seperti workshop digital konten promosi, workshop kain tenun, dan workshop pengolahan kopi. Mengingat kopi sebagai komoditas penting di kawasan Timur Indonesia, peserta UMKM juga diperkenalkan dengan seni Latte Art, memperkaya keterampilan mereka dalam menambah nilai produk kopi lokal.
     
    Dukungan ASDP dalam pemberdayaan UMKM ini juga merupakan wujud komitmen perusahaan pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan.
     
    Hingga November 2024, ASDP telah menyalurkan dana sebesar Rp737,9 juta untuk mendukung pelatihan HAKI, penguatan distribusi produk UMKM, serta penyelenggaraan bazar.
     
    “Kami percaya, keberlanjutan UMKM berkontribusi pada pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan, minat pada produk lokal akan terus meningkat dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” tutup Shelvy.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • TPST Modalan Beroperasi, Pemkab Bantul Reduksi 20 Ton Sampah per Hari

    TPST Modalan Beroperasi, Pemkab Bantul Reduksi 20 Ton Sampah per Hari

    Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul mulai menggunakan teknologi Dodika Incinerator untuk mengelola sampah. Teknologi ini diharapkan dapat menangani sampah baik organik maupun non-organik, khususnya dari sekitar 27 ribu rumah tangga di wilayah Bantul.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, mengatakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Modalan beroperasi pada November 2024.  TPST yang dibangun dengan dana sebesar Rp17 miliar dari APBN ini telah diserahkan Kementerian PUPR pada akhir Oktober 2024.

    TPST Modalan dilengkapi teknologi insinerator berkapasitas 50 ton sampah per hari, yang diproyeksikan dapat menjadi solusi efektif untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. 

    Teknologi ini dipilih karena mampu membakar sampah campur aduk, bahkan yang mengandung kadar air 70-80 persen. “Sebelum dioperasikan, peralatan incinerator ini sedang diuji fungsinya,” kata Bambang.

    Perancang Dodika Incinerator, Prabowo menyebut insenerator tersebut dapat beroperasi 24 jam nonstop. “Insinerator ini berhasil di Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dan dapat beroperasi 24 jam nonstop,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan, mesin Dodika Incinerator awalnya dirancang untuk membakar sampah yang sudah dipilah, mengingat sampah plastik dan kaleng masih ada nilai ekonomisnya. 

    Namun, sampah yang tidak memiliki nilai jual, seperti sampah organik dan kompos, langsung dimasukkan ke dalam mesin insinerator. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi masalah sampah dengan cepat dan efektif.

    Prabowo menyebut insinerator ini mampu mereduksi sampah hingga 95 persen. Sampah diproses dan menjadi abu residu sebanyak 5 persen. Hasil pembakaran dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

    “Dengan mesin ini, sampah bisa dibakar habis, tidak perlu dipilah. Ini bermanfaat ketika sampah sudah menumpuk. Kami menyarankan abu residu digunakan untuk bahan campuran paving block atau penggempur tanah taman hias,” katanya.

    Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul mulai menggunakan teknologi Dodika Incinerator untuk mengelola sampah. Teknologi ini diharapkan dapat menangani sampah baik organik maupun non-organik, khususnya dari sekitar 27 ribu rumah tangga di wilayah Bantul.
     
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, mengatakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Modalan beroperasi pada November 2024.  TPST yang dibangun dengan dana sebesar Rp17 miliar dari APBN ini telah diserahkan Kementerian PUPR pada akhir Oktober 2024.
     
    TPST Modalan dilengkapi teknologi insinerator berkapasitas 50 ton sampah per hari, yang diproyeksikan dapat menjadi solusi efektif untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. 
    Teknologi ini dipilih karena mampu membakar sampah campur aduk, bahkan yang mengandung kadar air 70-80 persen. “Sebelum dioperasikan, peralatan incinerator ini sedang diuji fungsinya,” kata Bambang.
     
    Perancang Dodika Incinerator, Prabowo menyebut insenerator tersebut dapat beroperasi 24 jam nonstop. “Insinerator ini berhasil di Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dan dapat beroperasi 24 jam nonstop,” kata Prabowo.
     
    Prabowo mengatakan, mesin Dodika Incinerator awalnya dirancang untuk membakar sampah yang sudah dipilah, mengingat sampah plastik dan kaleng masih ada nilai ekonomisnya. 
     
    Namun, sampah yang tidak memiliki nilai jual, seperti sampah organik dan kompos, langsung dimasukkan ke dalam mesin insinerator. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi masalah sampah dengan cepat dan efektif.
     
    Prabowo menyebut insinerator ini mampu mereduksi sampah hingga 95 persen. Sampah diproses dan menjadi abu residu sebanyak 5 persen. Hasil pembakaran dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
     
    “Dengan mesin ini, sampah bisa dibakar habis, tidak perlu dipilah. Ini bermanfaat ketika sampah sudah menumpuk. Kami menyarankan abu residu digunakan untuk bahan campuran paving block atau penggempur tanah taman hias,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Ekonomi Kreatif Kunci Pertumbuhan Ekonomi Baru

    Ekonomi Kreatif Kunci Pertumbuhan Ekonomi Baru

    Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf) Teuku Riefky Harsya mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) menyatukan visi dan upaya bersama dalam mendukung ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru (new engine of growth) ekonomi nasional.
     
    Hal tersebut disampaikan Menekraf Teuku Riefky dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan Investasi yang diselenggarakan Kemenparekraf/Baparekraf, Rabu, 13 November 2024 di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta.
     
    “Untuk pertama kalinya ekonomi kreatif menjadi sebuah kementerian dalam sejarah Indonesia. Tentu kami melihat maksud dan tujuan dari pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo, bahwa sektor ekonomi kreatif akan didorong menjadi mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional,” ujar Menteri Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya.
    Menurutnya, hal itu tidak lepas dari potensi pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang ada di seluruh daerah di Indonesia untuk dikembangkan menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
     
    “Pada masa VOC, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang padat karya. Pada era 1980-an, ekonomi kita bertumpu pada sektor industri yang padat modal. Kini, perekonomian Indonesia dan dunia bergerak ke arah ekonomi yang padat cipta. UMKM yang disentuh dengan inovasi, disentuh dengan teknologi, itu dapat menjadi ekonomi kreatif. Mengekonomikan kreativitas,” ujar MenEkraf Teuku Riefky.
     
    Lebih lanjut, Menteri Teuku mengatakan, ekonomi kreatif ditargetkan menjadi motor penggerak baru perekonomian nasional yang diproyeksikan tumbuh hingga 8 persen sampai tahun 2029. Hal tersebut juga perlu didukung dengan terciptanya ruang dan peluang investasi ekonomi kreatif di daerah.
     
    Hingga semester I tahun 2024, sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan capaian yang positif. Nilai tambah sektor ini mencapai Rp749 triliun atau 55 persen dari target Rp1.347 triliun. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif mencapai 12 miliar dolar AS atau 45 persen dari target 27,5 miliar dolar AS. Kontribusi terbesar berasal dari empat subsektor, yakni fesyen (6,7 miliar dolar AS), kriya (4,7 miliar dolar AS), kuliner (830 juta dolar AS), dan penerbitan (6 juta dolar AS).
     
    Adapun penyerapan tenaga kerja di sektor ini terus meningkat, dengan total 24,9 juta tenaga kerja pada 2023.
     
    “Kita harus menyadari ada tren baru di dunia yang mulai masuk ke daerah-daerah kita. Jika dulu tambang emas dan batu bara menjadi andalan, kini potensi tambang pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus dimanfaatkan,” kata MenEkraf Teuku.
     
    Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, mengatakan Rakornis ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berbagi pandangan, mengajukan ide-ide inovatif, dan mencari solusi atas tantangan investasi yang dihadapi.
     
    Dalam Rakornis ini juga terdapat sesi diskusi panel interaktif dengan menghadirkan narasumber untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tren investasi terkini, tantangan, serta peluang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Narasumber tersebut antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020–2024, Sandiaga Salahuddin Uno, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2022–2024, Abdullah Azwar Anas.
     
    “Harapan kami, pemerintah daerah dapat menghasilkan proyek investasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas sehingga mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang,” ujar Rizki Handayani.
     
    Hadir dalam acara tersebut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar; Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti;  Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor; Wali Kota Madiun 2019–2024, Maidi; dan Pjs. Bupati Sambas, Marlyna.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Waspada Curah Hujan Tinggi, Ini Titik Rawan Longsor di Jakarta

    Waspada Curah Hujan Tinggi, Ini Titik Rawan Longsor di Jakarta

    Jakarta: Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperingatkan adanya potensi longsor di beberapa wilayah Jakarta menyusul curah hujan yang tinggi. 

    Prakiraan wilayah potensi longsor ini dikarenakan gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG. 

    Sementara itu, menurut informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah-Tinggi. 
     

     

    Potensi longsor di wilayah Jaksel dan Jaktim

    Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan wilayah Jakarta dengan potensi longsor yakni Jakarta Selatan.

    “Pertama yakni Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan,” kata Yohan dikutip dari unggahan resmi BPBD.

    Sedangkan wilayah lainnya yakni, Jakarta Timur, meliputi wilayah Kecamatan Cipayung, Ciracas, Kramatjati, Makasar, Pasar Rebo.

    “Pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan,” jelasnya. 

    Ia menambahkan, pada Zona Tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali. “Untuk itu kami mengimbau kepada Lurah, Camat, dan masyarakat untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal,” pungkas Yohan.

    Jakarta: Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperingatkan adanya potensi longsor di beberapa wilayah Jakarta menyusul curah hujan yang tinggi. 
     
    Prakiraan wilayah potensi longsor ini dikarenakan gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG. 
     
    Sementara itu, menurut informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah-Tinggi. 
     

     

    Potensi longsor di wilayah Jaksel dan Jaktim

    Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan wilayah Jakarta dengan potensi longsor yakni Jakarta Selatan.
    “Pertama yakni Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan,” kata Yohan dikutip dari unggahan resmi BPBD.
     
    Sedangkan wilayah lainnya yakni, Jakarta Timur, meliputi wilayah Kecamatan Cipayung, Ciracas, Kramatjati, Makasar, Pasar Rebo.
     
    “Pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan,” jelasnya. 
     
    Ia menambahkan, pada Zona Tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali. “Untuk itu kami mengimbau kepada Lurah, Camat, dan masyarakat untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal,” pungkas Yohan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)