Author: Medcom.id

  • Salurkan Program Gizi Keluarga Sehat, PLN dan TNI AU Bangun Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja

    Salurkan Program Gizi Keluarga Sehat, PLN dan TNI AU Bangun Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja

    Bogor: PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dan TNI Angkatan Udara (AU) meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Atang Sendjaja di Kabupaten Bogor pada Jumat (21/11).

    Bantuan tersebut merupakan dukungan PLN dalam mempercepat penanganan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Pemerintah.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah PLN yang berhasil menjalin kolaborasi lintas lembaga dan telah mempercepat pembangunan Dapur SPPG tersebut.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada para pejuang merah putih TNI AU. Apalagi membangun SPPG ini betul-betul luar biasa pengorbanannya. Dan, tentu saja atas dukungan dari PLN,” kata Dadan.

    Lebih lanjut, dirinya menjelaskan efek domino program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN ini terhadap perputaran roda perekonomian wilayah setempat. Menurutnya, program ini telah memberikan manfaat menyeluruh mulai dari penyedia bahan baku dari sektor pertanian hingga para pekerja yang terlibat.

    “Terima kasih atas program TJSL ini. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk TJSL yang sangat produktif, karena tidak hanya melaksanakan tugas sosial, tetapi juga turut membangun ekonomi daerah,” ucap Dadan. 

    Melalui Program Gizi Keluarga Sehat, PLN tidak hanya menyalurkan bantuan pembangunan Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai kebutuhan logistik, mulai dari peralatan masak, perlengkapan makan, hingga kendaraan operasional untuk pendistribusian makanan bergizi setiap harinya. Selain itu, operasional dapur ini turut melibatkan 47 tenaga kerja lokal yang telah lolos uji sertifikasi untuk memastikan kualitas pengelolaannya.

    Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja, Marsekal Pertama TNI Andy Ferdinand Picaulima mengucapkan rasa syukurnya atas bantuan TJSL PLN ini. Ia menjelaskan, sebelum akhirnya diresmikan, Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja telah beroperasi selama satu bulan. Dalam periode itu, dapur ini telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi setiap harinya untuk diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    “Angka ini merupakan bukti bahwa dapur ini tidak hanya sebuah bangunan, tetapi merupakan berkah bagi masyarakat yang ada. Kami belum berbicara tentang tenaga kerja di lingkungan ini yang sudah terserap. Jadi, kami sangat bersyukur dengan keberadaan dapur MBG, serta bantuan yang sangat luar biasa dari pihak PLN. Kami dapat menjadi cahaya bagi masyarakat yang berada di sekitar kami,” ujar Andy.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, inisiatif ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, upaya ini akan mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di wilayah tersebut.

    “Lewat Program Gizi Keluarga Sehat, PLN bekerja sama dengan BGN dan TNI AU untuk memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja. Kita membangun ekonomi sirkular, petani lokal memasok bahan baku, peternak terlibat, warga membantu pengelolaan sampah dapur. Semuanya bergerak dalam satu ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

    Darmawan melanjutkan, hadirnya Dapur SPPG tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan hanya bagi warga sekitar, namun juga masyarakat luas lewat program yang dijalankan  secara berkelanjutan.

    “PLN hadir bukan hanya untuk menerangi, tetapi juga menghidupkan. Mari kita rawat ekosistem ini bersama, agar program ini tidak berhenti di dapur semata, melainkan menjadi gerakan yang mampu menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat masa depan Indonesia,” pungkas Darmawan.

    Bogor: PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dan TNI Angkatan Udara (AU) meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Atang Sendjaja di Kabupaten Bogor pada Jumat (21/11).
     
    Bantuan tersebut merupakan dukungan PLN dalam mempercepat penanganan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Pemerintah.
     
    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah PLN yang berhasil menjalin kolaborasi lintas lembaga dan telah mempercepat pembangunan Dapur SPPG tersebut.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada para pejuang merah putih TNI AU. Apalagi membangun SPPG ini betul-betul luar biasa pengorbanannya. Dan, tentu saja atas dukungan dari PLN,” kata Dadan.
     
    Lebih lanjut, dirinya menjelaskan efek domino program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN ini terhadap perputaran roda perekonomian wilayah setempat. Menurutnya, program ini telah memberikan manfaat menyeluruh mulai dari penyedia bahan baku dari sektor pertanian hingga para pekerja yang terlibat.
     
    “Terima kasih atas program TJSL ini. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk TJSL yang sangat produktif, karena tidak hanya melaksanakan tugas sosial, tetapi juga turut membangun ekonomi daerah,” ucap Dadan. 
     
    Melalui Program Gizi Keluarga Sehat, PLN tidak hanya menyalurkan bantuan pembangunan Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai kebutuhan logistik, mulai dari peralatan masak, perlengkapan makan, hingga kendaraan operasional untuk pendistribusian makanan bergizi setiap harinya. Selain itu, operasional dapur ini turut melibatkan 47 tenaga kerja lokal yang telah lolos uji sertifikasi untuk memastikan kualitas pengelolaannya.
     
    Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja, Marsekal Pertama TNI Andy Ferdinand Picaulima mengucapkan rasa syukurnya atas bantuan TJSL PLN ini. Ia menjelaskan, sebelum akhirnya diresmikan, Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja telah beroperasi selama satu bulan. Dalam periode itu, dapur ini telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi setiap harinya untuk diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
     
    “Angka ini merupakan bukti bahwa dapur ini tidak hanya sebuah bangunan, tetapi merupakan berkah bagi masyarakat yang ada. Kami belum berbicara tentang tenaga kerja di lingkungan ini yang sudah terserap. Jadi, kami sangat bersyukur dengan keberadaan dapur MBG, serta bantuan yang sangat luar biasa dari pihak PLN. Kami dapat menjadi cahaya bagi masyarakat yang berada di sekitar kami,” ujar Andy.
     
    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, inisiatif ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, upaya ini akan mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di wilayah tersebut.
     
    “Lewat Program Gizi Keluarga Sehat, PLN bekerja sama dengan BGN dan TNI AU untuk memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja. Kita membangun ekonomi sirkular, petani lokal memasok bahan baku, peternak terlibat, warga membantu pengelolaan sampah dapur. Semuanya bergerak dalam satu ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.
     
    Darmawan melanjutkan, hadirnya Dapur SPPG tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan hanya bagi warga sekitar, namun juga masyarakat luas lewat program yang dijalankan  secara berkelanjutan.
     
    “PLN hadir bukan hanya untuk menerangi, tetapi juga menghidupkan. Mari kita rawat ekosistem ini bersama, agar program ini tidak berhenti di dapur semata, melainkan menjadi gerakan yang mampu menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat masa depan Indonesia,” pungkas Darmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • ​Bangka Belitung Optimistis Pariwisata Jadi Tulang Punggung Ekonomi

    ​Bangka Belitung Optimistis Pariwisata Jadi Tulang Punggung Ekonomi

    Bangka Belitung: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) optimistis sektor pariwisata bisa menjadi mesin utama penggerak ekonomi daerah. Babel kini berbenah, dari yang semula dikenal sebagai wilayah tambang, menuju destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

    Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Babel, Widya Kemala Sari, mengatakan bahwa pariwisata kini menjadi tumpuan harapan utama. “Sejak berdiri tahun 2000, pembangunan di berbagai sektor terus dipacu. Tahun 2024, tercatat 640 daya tarik wisata tersebar di seluruh wilayah,” kata Widya.

    Dia menyebut ada sejumlah destinasi wisata yang menjadi daya tarik, di antaranya kawasan Geopark UNESCO Global Belitong, KEK Tanjung Kelayang, pantai berpasir putih, serta aset budaya seperti Dambus dan seni pertunjukan Dul Muluk.

    Menurutnya tingkat kunjungan wisatawan menunjukkan angka yang signifikan. Sepanjang tahun 2024, tercatat 482.541 wisatawan menginap di hotel berbintang di wilayah Babel. Kunjungan didominasi oleh wisatawan nusantara, namun tercatat adanya peningkatan pada wisatawan mancanegara.

    Dalam upaya pengembangan basis pariwisata, Babel saat ini mengelola 100 desa wisata. Empat desa di antaranya Desa Perlang, Desa Tari Rebo, Desa Keciput, dan Desa Terong—telah meraih prestasi.

    “Sebagai program unggulan, Pemerintah Provinsi menargetkan peningkatan kualitas 20 desa wisata menuju level nasional dan internasional,” imbuh Widya.

    Widya menjelaskan bahwa sejumlah strategi telah disusun untuk mewujudkan pariwisata yang maju dan inklusif. Strategi ini difokuskan pada penguatan fundamental dan peningkatan akses.

    Di antaranya penyusunan Raperda Ripparprov 2025–2045 sebagai kerangka hukum jangka panjang, peningkatan fasilitas destinasi melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat, optimalisasi dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, BUMN, dan mitra industri, serta melakukan diplomasi aviasi untuk membuka jalur penerbangan dan meningkatkan akses udara.

    “Peningkatan kompetensi SDM juga dilakukan melalui pelatihan intensif dan promosi masif di platform nasional dan internasional,” ujarnya.

    Tujuan akhir dari langkah-langkah ini, menurut Widya, adalah menjadikan Babel sebagai destinasi pariwisata internasional yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti nilai lokal Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong (cinta damai) sebagai ciri khas keramahan Babel.

    Bangka Belitung: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) optimistis sektor pariwisata bisa menjadi mesin utama penggerak ekonomi daerah. Babel kini berbenah, dari yang semula dikenal sebagai wilayah tambang, menuju destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
     
    Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Babel, Widya Kemala Sari, mengatakan bahwa pariwisata kini menjadi tumpuan harapan utama. “Sejak berdiri tahun 2000, pembangunan di berbagai sektor terus dipacu. Tahun 2024, tercatat 640 daya tarik wisata tersebar di seluruh wilayah,” kata Widya.
     
    Dia menyebut ada sejumlah destinasi wisata yang menjadi daya tarik, di antaranya kawasan Geopark UNESCO Global Belitong, KEK Tanjung Kelayang, pantai berpasir putih, serta aset budaya seperti Dambus dan seni pertunjukan Dul Muluk.

    Menurutnya tingkat kunjungan wisatawan menunjukkan angka yang signifikan. Sepanjang tahun 2024, tercatat 482.541 wisatawan menginap di hotel berbintang di wilayah Babel. Kunjungan didominasi oleh wisatawan nusantara, namun tercatat adanya peningkatan pada wisatawan mancanegara.
     
    Dalam upaya pengembangan basis pariwisata, Babel saat ini mengelola 100 desa wisata. Empat desa di antaranya Desa Perlang, Desa Tari Rebo, Desa Keciput, dan Desa Terong—telah meraih prestasi.
     
    “Sebagai program unggulan, Pemerintah Provinsi menargetkan peningkatan kualitas 20 desa wisata menuju level nasional dan internasional,” imbuh Widya.
     
    Widya menjelaskan bahwa sejumlah strategi telah disusun untuk mewujudkan pariwisata yang maju dan inklusif. Strategi ini difokuskan pada penguatan fundamental dan peningkatan akses.
     
    Di antaranya penyusunan Raperda Ripparprov 2025–2045 sebagai kerangka hukum jangka panjang, peningkatan fasilitas destinasi melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat, optimalisasi dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, BUMN, dan mitra industri, serta melakukan diplomasi aviasi untuk membuka jalur penerbangan dan meningkatkan akses udara.
     
    “Peningkatan kompetensi SDM juga dilakukan melalui pelatihan intensif dan promosi masif di platform nasional dan internasional,” ujarnya.
     
    Tujuan akhir dari langkah-langkah ini, menurut Widya, adalah menjadikan Babel sebagai destinasi pariwisata internasional yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti nilai lokal Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong (cinta damai) sebagai ciri khas keramahan Babel.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • ​Link Terbaru Pendaftaran Petugas Haji 2026, Klik di Sini

    ​Link Terbaru Pendaftaran Petugas Haji 2026, Klik di Sini

    Jakarta: Pendaftaran Petugas Haji 2026 dibuka mulai hari ini, Sabtu 22 November 2025. Tahapan pendaftaran dilakukan secara online, berikut link dan cara daftaranya.

    Kementerian Haji dan Umrah akan menggelar seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 1447H/2026M. Seleksi PPIH 2025 ini akan digelar secara serentak di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kab/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi seluruh Indonesia.

    Melansir Instagram resmi Kementerian Haji dan Umrah @kemenhaj.ri, pendaftaran dibuka mulai 22 hingga 28 November 2025. Buat kamu yang ingin mengikuti seleksi Petugas Haji 2026 mesti mengetahui link dan cara daftarnya.
    Link Pendaftaran Petugas Haji 2026
    Akun Instagram @kemenhaj.ri mengumumkan link pendaftaran Petugas Haji 2026 terbaru. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran melalui laman petugas.haji.go.id.

    Cara Daftar Petugas Haji 2026

    Buka laman petugas.haji.go.id
    Masukkan nomor WhatsApp
    Cek pesan masuk dan masukkan kode OTP
    Klik submit
    Selanjutnya isi formulir pendaftaran mulai dari lokasi tes, jenis petugas yang dilamar, NIK hingga email aktif
    Kemudian unggah surat rekomendasi dan KTP
    Setelah dikirim berkas akan diverifikasi oleh verifikator
    Jika dinyatakan lengkap akan menerima notifikasi untuk melengkapi biodata dan berkas persyaratan pendaftaran
    Login ke akun yang sudah dibuat untuk melengkapi biodata dan unggah berkas perysatan
    Selanjutnya akan dilakukan verifikasi kembali oleh verifikator
    Apabila dinyatakan valid akan mendapatkan notifikasi
    Selanjutnya bisa mencetak Kartu Ujian dan mengunduh aplikasi CAT ujian  

    Ketentuan Tambahan

    Seleksi PPIH bebas Gratifikasi dan tidak ada pungutan biaya apapun;
    Informasi lainnya silakan menghubungi Kantor Kementerian Haji Kab/Kota/ atau Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi setempat.
    NIK hanya dapat digunakan untuk satu kali pembuatan akun/pendaftaran​

     

     

    Timeline Seleksi Petugas Haji 2026
    Pengumuman Seleksi PPIH: 20 November 2025
    Pendaftaran peserta: 22 – 28 November2025
    Batas akhir submit dokumen peserta: 28 November 2025 pukul 23.59 WIB
    Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator siskohat Kemenag Kab/Kota: 2 Desember 2025 pukul 23.59 WIB
    CAT tahap I: 4 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB
    Pengumuman hasil seleksi Tahap I: 5 Desember 2025 pukul 16.00 WIB
    Seleksi Tingkat Provinsi (tahap kedua) 
    Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator siskohat Kanwil Kemenag Provinsi: 8 Desember 2025 Pukul 23.59 WIB
    CAT dan wawancara tahap 2: 11 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB
    Pengumuman hasil seleksi Tahap 2: 12 Desember 2025 Pukul 16.00 WIB

    Jakarta: Pendaftaran Petugas Haji 2026 dibuka mulai hari ini, Sabtu 22 November 2025. Tahapan pendaftaran dilakukan secara online, berikut link dan cara daftaranya.
     
    Kementerian Haji dan Umrah akan menggelar seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 1447H/2026M. Seleksi PPIH 2025 ini akan digelar secara serentak di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kab/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi seluruh Indonesia.
     
    Melansir Instagram resmi Kementerian Haji dan Umrah @kemenhaj.ri, pendaftaran dibuka mulai 22 hingga 28 November 2025. Buat kamu yang ingin mengikuti seleksi Petugas Haji 2026 mesti mengetahui link dan cara daftarnya.
    Link Pendaftaran Petugas Haji 2026
    Akun Instagram @kemenhaj.ri mengumumkan link pendaftaran Petugas Haji 2026 terbaru. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran melalui laman petugas.haji.go.id.

    Cara Daftar Petugas Haji 2026

    Buka laman petugas.haji.go.id
    Masukkan nomor WhatsApp
    Cek pesan masuk dan masukkan kode OTP
    Klik submit
    Selanjutnya isi formulir pendaftaran mulai dari lokasi tes, jenis petugas yang dilamar, NIK hingga email aktif
    Kemudian unggah surat rekomendasi dan KTP
    Setelah dikirim berkas akan diverifikasi oleh verifikator
    Jika dinyatakan lengkap akan menerima notifikasi untuk melengkapi biodata dan berkas persyaratan pendaftaran
    Login ke akun yang sudah dibuat untuk melengkapi biodata dan unggah berkas perysatan
    Selanjutnya akan dilakukan verifikasi kembali oleh verifikator
    Apabila dinyatakan valid akan mendapatkan notifikasi
    Selanjutnya bisa mencetak Kartu Ujian dan mengunduh aplikasi CAT ujian  

    Ketentuan Tambahan

    Seleksi PPIH bebas Gratifikasi dan tidak ada pungutan biaya apapun;
    Informasi lainnya silakan menghubungi Kantor Kementerian Haji Kab/Kota/ atau Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi setempat.
    NIK hanya dapat digunakan untuk satu kali pembuatan akun/pendaftaran​

     

     

    Timeline Seleksi Petugas Haji 2026
    Pengumuman Seleksi PPIH: 20 November 2025
    Pendaftaran peserta: 22 – 28 November2025
    Batas akhir submit dokumen peserta: 28 November 2025 pukul 23.59 WIB
    Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator siskohat Kemenag Kab/Kota: 2 Desember 2025 pukul 23.59 WIB
    CAT tahap I: 4 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB
    Pengumuman hasil seleksi Tahap I: 5 Desember 2025 pukul 16.00 WIB
    Seleksi Tingkat Provinsi (tahap kedua) 
    Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator siskohat Kanwil Kemenag Provinsi: 8 Desember 2025 Pukul 23.59 WIB
    CAT dan wawancara tahap 2: 11 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB
    Pengumuman hasil seleksi Tahap 2: 12 Desember 2025 Pukul 16.00 WIB

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • ​Pendaftaran Petugas Haji 2026 Dibuka Hari Ini, Cek Syaratnya

    ​Pendaftaran Petugas Haji 2026 Dibuka Hari Ini, Cek Syaratnya

    Jakarta: Pendaftaran seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 1447H/2026M dibuka hari ini Sabtu, 22 November 2025. Seleksi PPIH ini akan digelar secara serentak di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kab/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi seluruh Indonesia.

    Petugas haji nantinya memberikan pendampingan, layanan administrasi, bimbingan ibadah, hingga menangani berbagai kendala teknis yang muncul di lapangan. Tugas tersebut sangat menentukan kenyamanan serta keselamatan jamaah.
     
    Selain aspek pelayanan, petugas haji juga memegang fungsi pengawasan dan mitigasi risiko. Di lokasi-lokasi padat seperti Arafah, Mina, dan Muzdalifah, petugas bertanggung jawab memastikan pergerakan jemaah berlangsung aman, tertib, dan sesuai jadwal.

    Petugas haji juga menjadi penghubung antara jemaah dan otoritas layanan seperti transportasi, konsumsi, serta kesehatan. Dengan beban tugas yang kompleks, petugas dituntut mampu bekerja cepat, tepat, dan disiplin, terutama dalam situasi darurat.
     
    Pemerintah juga menyediakan fasilitas penunjang bagi petugas, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga perlindungan selama bertugas di Arab Saudi.
    Persyaratan Seleksi Petugas Haji 2026
    Buat kamu yang ingin mendapatkan pengalaman maupun pengembangan profesional sebagai petugas Haji, berikut persyaratan seleksi PPIH 2026:

    a. Syarat Umum

    Warga Negara Indonesia;
    beragama Islam;
    sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
    tidak dalam keadaan hamil (bagi wanita);
    berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji;
    memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
    memiliki identitas kependudukan yang sah;
    mendapat izin tertulis dari atasan langsung/instansi asal (bagi PNS, Pegawai Instansi lainnya);
    mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau aplikasi gawai  berbasis Android dan/atau iOS;
    diutamakan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris;
    tidak sedang menjalani tugas belajar;
    Pasangan suami istri dilarang bertugas sebagai PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi pada tahun yang sama; 
    Selain syarat-syarat di atas, yang menjadi PPIH dapat berasal dari:

    a. Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang berasal dari Kementerian Haji dan Umrah, kementerian/lembaga, TNI dan POLRI; atau
    b. unsur masyarakat dari organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional; dan 

    14.  Tidak menjadi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi sebanyak 3 (tiga) kali terhitung sejak Tahun 2022.  
    b. Syarat Khusus
    A. PPIH Kloter

    1) Ketua Kloter

    pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Haji dan Umrah dan/atau Kementerian Agama;
    berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar; 
    sedang menjabat minimal setingkat Eselon IV dan/atau memiliki pangkat/golongan minimal III/c dan/atau jabatan fungsional Ahli Muda;
    berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1); dan
    diutamakan yang sudah menunaikan ibadah haji.

    2) Pembimbing Ibadah Kloter

    berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
    telah menunaikan ibadah haji;
    memiliki sertifikat pembimbing ibadah Haji; dan
    berpendidikan paling rendah strata satu (S1).

     

     

    B. PPIH Arab Saudi
    1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi:

    Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar.
    Pelaksana Bimbingan Ibadah:
    Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
    Telah menunaikan ibadah haji; dan
    Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji.

    2) Pelaksana Siskohat:

    berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
    pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Haji dan Umrah dan/atau Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah dan/atau Kementerian Agama Provinsi, atau Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota dan/atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang sedang dan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan satuan kerja; 
    mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat dan pengolahan data; dan
    diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
    b. Syarat Administrasi 

    A. PPIH Kloter

    Ketua Kloter

    No Dokumen Mandatory
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    SK Pegawai Terakhir WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) OPSIONAL
    Surat Pernyataan telah berhaji OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL

    Pembimbing Ibadah Kloter

    No Dokumen Mandatory
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    Sertifikat Pembimbing Ibadah WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan telah berhaji WAJIB
    Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Bimbingan Ibadah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi non ASN WAJIB
    SK Pegawai Terakhir OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL

    B. PPIH Arab Saudi
    1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

    No Dokumen Mandatory
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    SK Pegawai Terakhir OPSIONAL
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi non ASN WAJIB
    Surat Pernyataan telah berhaji OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL

    2) Pelaksana Bimbingan Ibadah:

    No Dokumen Mandator
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    Sertifikat Pembimbing Ibadah WAJIB
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi non ASN WAJIB
    SK Pegawai Terakhir OPSIONAL
    Surat Pernyataan telah berhaji OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL

    3) Pelaksana Siskohat:

    No Dokumen Mandatory
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    Surat Keterangan masih aktif sebagai operator SISKOHAT minimal selama 3 tahun dari atasan WAJIB
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi non ASN WAJIB
    SK Pegawai Terakhir OPSIONAL
    SK Penempatan Terakhir OPSIONAL
    Surat Pernyataan telah berhaji OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam yang dikeluarkan oleh Siskohat OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL
    Link Pendaftaran Petugas Haji 2026
    Pendaftaran PPIH 2026 dilakukan secara online melalui laman petugas.haji.go.id
     

    Jakarta: Pendaftaran seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 1447H/2026M dibuka hari ini Sabtu, 22 November 2025. Seleksi PPIH ini akan digelar secara serentak di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kab/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi seluruh Indonesia.
     
    Petugas haji nantinya memberikan pendampingan, layanan administrasi, bimbingan ibadah, hingga menangani berbagai kendala teknis yang muncul di lapangan. Tugas tersebut sangat menentukan kenyamanan serta keselamatan jamaah.
     
    Selain aspek pelayanan, petugas haji juga memegang fungsi pengawasan dan mitigasi risiko. Di lokasi-lokasi padat seperti Arafah, Mina, dan Muzdalifah, petugas bertanggung jawab memastikan pergerakan jemaah berlangsung aman, tertib, dan sesuai jadwal.
     
    Petugas haji juga menjadi penghubung antara jemaah dan otoritas layanan seperti transportasi, konsumsi, serta kesehatan. Dengan beban tugas yang kompleks, petugas dituntut mampu bekerja cepat, tepat, dan disiplin, terutama dalam situasi darurat.
     
    Pemerintah juga menyediakan fasilitas penunjang bagi petugas, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga perlindungan selama bertugas di Arab Saudi.
    Persyaratan Seleksi Petugas Haji 2026
    Buat kamu yang ingin mendapatkan pengalaman maupun pengembangan profesional sebagai petugas Haji, berikut persyaratan seleksi PPIH 2026:

    a. Syarat Umum

    Warga Negara Indonesia;
    beragama Islam;
    sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
    tidak dalam keadaan hamil (bagi wanita);
    berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji;
    memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
    memiliki identitas kependudukan yang sah;
    mendapat izin tertulis dari atasan langsung/instansi asal (bagi PNS, Pegawai Instansi lainnya);
    mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau aplikasi gawai  berbasis Android dan/atau iOS;
    diutamakan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris;
    tidak sedang menjalani tugas belajar;
    Pasangan suami istri dilarang bertugas sebagai PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi pada tahun yang sama; 
    Selain syarat-syarat di atas, yang menjadi PPIH dapat berasal dari:

    a. Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang berasal dari Kementerian Haji dan Umrah, kementerian/lembaga, TNI dan POLRI; atau
    b. unsur masyarakat dari organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional; dan 

    14.  Tidak menjadi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi sebanyak 3 (tiga) kali terhitung sejak Tahun 2022.  

    b. Syarat Khusus

    A. PPIH Kloter
     
    1) Ketua Kloter

    pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Haji dan Umrah dan/atau Kementerian Agama;
    berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar; 
    sedang menjabat minimal setingkat Eselon IV dan/atau memiliki pangkat/golongan minimal III/c dan/atau jabatan fungsional Ahli Muda;
    berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1); dan
    diutamakan yang sudah menunaikan ibadah haji.

    2) Pembimbing Ibadah Kloter

    berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
    telah menunaikan ibadah haji;
    memiliki sertifikat pembimbing ibadah Haji; dan
    berpendidikan paling rendah strata satu (S1).

     

     

    B. PPIH Arab Saudi

    1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi:
     
    Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar.
    Pelaksana Bimbingan Ibadah:
    Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
    Telah menunaikan ibadah haji; dan
    Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji.
     
    2) Pelaksana Siskohat:
     
    berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
    pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Haji dan Umrah dan/atau Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah dan/atau Kementerian Agama Provinsi, atau Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota dan/atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang sedang dan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan satuan kerja; 
    mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat dan pengolahan data; dan
    diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.

    b. Syarat Administrasi 

    A. PPIH Kloter
     
    Ketua Kloter

    No Dokumen Mandatory
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    SK Pegawai Terakhir WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) OPSIONAL
    Surat Pernyataan telah berhaji OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL

    Pembimbing Ibadah Kloter

    No Dokumen Mandatory
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    Sertifikat Pembimbing Ibadah WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan telah berhaji WAJIB
    Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Bimbingan Ibadah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi non ASN WAJIB
    SK Pegawai Terakhir OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL

    B. PPIH Arab Saudi

    1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi
     
    No Dokumen Mandatory
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    SK Pegawai Terakhir OPSIONAL
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi non ASN WAJIB
    Surat Pernyataan telah berhaji OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL
     
    2) Pelaksana Bimbingan Ibadah:
     
    No Dokumen Mandator
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    Sertifikat Pembimbing Ibadah WAJIB
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi non ASN WAJIB
    SK Pegawai Terakhir OPSIONAL
    Surat Pernyataan telah berhaji OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL
     
    3) Pelaksana Siskohat:
     
    No Dokumen Mandatory
    Surat Usulan/Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Lembaga WAJIB
    KTP yang Sah dan Masih Berlaku WAJIB
    Ijazah Terakhir WAJIB
    Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah WAJIB
    Surat Pernyataan Mampu mengoperasikan aplikasi computer dan atau gawai berbasis android dan/atau ios WAJIB
    Surat Keterangan masih aktif sebagai operator SISKOHAT minimal selama 3 tahun dari atasan WAJIB
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi non ASN WAJIB
    SK Pegawai Terakhir OPSIONAL
    SK Penempatan Terakhir OPSIONAL
    Surat Pernyataan telah berhaji OPSIONAL
    Surat Izin Suami (bagi perempuan menikah) OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam yang dikeluarkan oleh Siskohat OPSIONAL
    Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga OPSIONAL
    Sertifikat/Piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji OPSIONAL
    Link Pendaftaran Petugas Haji 2026
    Pendaftaran PPIH 2026 dilakukan secara online melalui laman petugas.haji.go.id
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • ​4 Fakta Terbaru Pesawat Jatuh di Karawang, Mesin Loss Power di Ketinggian 5.500 Kaki

    ​4 Fakta Terbaru Pesawat Jatuh di Karawang, Mesin Loss Power di Ketinggian 5.500 Kaki

    Jakarta: Pesawat jenis GA28 AIRPLANE milik PT Wise Air terjatuh di area persawahan di Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat pada Jumat, 21 November 2025.

    “Pesawat itu terbang dari Tangerang menuju Cirebon, membawa lima orang awak. Dari informasi sementara, seluruh awak pesawat dinyatakan selamat,” kata Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan dikutip dari Antara, Sabtu 22 November 2025.

    Berikut ini fakta-fakta terbaru pesawat jatuh di Karawang:
    1. Dipiloti Kapten Eko Agus Nugroho.

    Pesawat yang “nyungsep” ke areal sawah di wilayah Karawang, Jumat sore, setelah sempat terbang rendah dan berputar-putar hingga akhirnya terjatuh itu dipiloti oleh Kapten Eko Agus Nugroho, warga Perum Telaga Bestari, Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang.
    2. Identitas Penumpang

    Sedangkan empat penumpang lainnya ialah Rizky Dwi Andrea dan Nur Andi Lesmana. Keduanya merupakan teknisi yang merupakan warga Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

    Dua penumpang lain adalah kru pesawat, Wilmar Eko Baryano dan Ibnu Barkah Romadoni. Masing-masing merupakan warga Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan warga Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
     

     

    3. Pesawat Loss Power di Ketinggian 5.500 Kaki

    Kapten Eko Agus Nugroho menduga mesin pesawat terganggu sehingga tak bertenaga (loss power) lalu jatuh di areal persawahan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

    “Saat pesawat sudah mencapai ketinggian 5.500 kaki, secara tiba-tiba mesin pesawat seperti tidak bertenaga, ‘loss power’,” katanya.

    Setelah itu, lanjutnya, pesawat turun dengan sangat cepat, dari ketinggian 5.500 kaki turun ke ketinggian 500 kaki.

    Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di areal persawahan, guna meminimalisasi risiko kecelakaan.
    4. Pesawat Belum Dievakuasi
    Bupati Karawang Aep Syaepuloh, menjelaskan pesawat yang jatuh saat ini masih berada di areal sawah sambil menunggu penanganan dan pemeriksaan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    Jakarta: Pesawat jenis GA28 AIRPLANE milik PT Wise Air terjatuh di area persawahan di Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat pada Jumat, 21 November 2025.
     
    “Pesawat itu terbang dari Tangerang menuju Cirebon, membawa lima orang awak. Dari informasi sementara, seluruh awak pesawat dinyatakan selamat,” kata Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan dikutip dari Antara, Sabtu 22 November 2025.
     
    Berikut ini fakta-fakta terbaru pesawat jatuh di Karawang:
    1. Dipiloti Kapten Eko Agus Nugroho.

    Pesawat yang “nyungsep” ke areal sawah di wilayah Karawang, Jumat sore, setelah sempat terbang rendah dan berputar-putar hingga akhirnya terjatuh itu dipiloti oleh Kapten Eko Agus Nugroho, warga Perum Telaga Bestari, Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang.
    2. Identitas Penumpang

    Sedangkan empat penumpang lainnya ialah Rizky Dwi Andrea dan Nur Andi Lesmana. Keduanya merupakan teknisi yang merupakan warga Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

    Dua penumpang lain adalah kru pesawat, Wilmar Eko Baryano dan Ibnu Barkah Romadoni. Masing-masing merupakan warga Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan warga Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
     

     

    3. Pesawat Loss Power di Ketinggian 5.500 Kaki

    Kapten Eko Agus Nugroho menduga mesin pesawat terganggu sehingga tak bertenaga (loss power) lalu jatuh di areal persawahan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 
     
    “Saat pesawat sudah mencapai ketinggian 5.500 kaki, secara tiba-tiba mesin pesawat seperti tidak bertenaga, ‘loss power’,” katanya.
     
    Setelah itu, lanjutnya, pesawat turun dengan sangat cepat, dari ketinggian 5.500 kaki turun ke ketinggian 500 kaki.
     
    Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di areal persawahan, guna meminimalisasi risiko kecelakaan.
    4. Pesawat Belum Dievakuasi
    Bupati Karawang Aep Syaepuloh, menjelaskan pesawat yang jatuh saat ini masih berada di areal sawah sambil menunggu penanganan dan pemeriksaan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Jakarta Halal Market 2025 Digelar di Area CFD, Fokus pada Sertifikasi UMK

    Jakarta Halal Market 2025 Digelar di Area CFD, Fokus pada Sertifikasi UMK

    Jakarta: Jakarta Halal Market 2025 akan diselenggarakan pada Minggu, 23 November 2025, bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jakarta. Acara ini merupakan inisiatif untuk mendorong pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK), untuk semakin serius dalam memenuhi sertifikasi halal produk makanan dan minuman di Indonesia.

    Acara yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk produsen makanan ringan ChompChomp Marshmallow, bertujuan memperkuat pelaksanaan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kegiatan dimulai sejak pukul 06.00 WIB.

    Verina Bellini, perwakilan dari ChompChomp, menyatakan bahwa dukungan perusahaan terhadap acara ini sejalan dengan komitmen untuk mendukung BPJPH mencapai tujuan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.

    “Sertifikasi halal bukan hanya persyaratan regulatif, tetapi juga tanggung jawab moral kepada konsumen,” ujar Veve.

    Jakarta Halal Market 2025 berfokus pada layanan edukasi dan fasilitas bagi para pelaku UMK. Salah satu kegiatan unggulan yang ditawarkan adalah Layanan Sertifikasi Halal Gratis (Gratia) bagi pelaku UMK.

    Selain itu, pengunjung dapat mengikuti Talkshow Halal dan mengunjungi booth sosialisasi sertifikasi halal. Acara ini juga dimeriahkan dengan halal market, serta berbagai hiburan seperti zumba, live music, games, dan doorprize.

    Masyarakat diundang untuk berpartisipasi dan meramaikan rangkaian acara yang dilakukan bersamaan dengan CFD, sekaligus mendukung perkembangan industri halal nasional.

    Jakarta: Jakarta Halal Market 2025 akan diselenggarakan pada Minggu, 23 November 2025, bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jakarta. Acara ini merupakan inisiatif untuk mendorong pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK), untuk semakin serius dalam memenuhi sertifikasi halal produk makanan dan minuman di Indonesia.
     
    Acara yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk produsen makanan ringan ChompChomp Marshmallow, bertujuan memperkuat pelaksanaan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kegiatan dimulai sejak pukul 06.00 WIB.
     
    Verina Bellini, perwakilan dari ChompChomp, menyatakan bahwa dukungan perusahaan terhadap acara ini sejalan dengan komitmen untuk mendukung BPJPH mencapai tujuan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.

    “Sertifikasi halal bukan hanya persyaratan regulatif, tetapi juga tanggung jawab moral kepada konsumen,” ujar Veve.
     
    Jakarta Halal Market 2025 berfokus pada layanan edukasi dan fasilitas bagi para pelaku UMK. Salah satu kegiatan unggulan yang ditawarkan adalah Layanan Sertifikasi Halal Gratis (Gratia) bagi pelaku UMK.
     
    Selain itu, pengunjung dapat mengikuti Talkshow Halal dan mengunjungi booth sosialisasi sertifikasi halal. Acara ini juga dimeriahkan dengan halal market, serta berbagai hiburan seperti zumba, live music, games, dan doorprize.
     
    Masyarakat diundang untuk berpartisipasi dan meramaikan rangkaian acara yang dilakukan bersamaan dengan CFD, sekaligus mendukung perkembangan industri halal nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • ​Proteksi Otomotif Diperkuat, IMI-BRINS Sepakati MoU

    ​Proteksi Otomotif Diperkuat, IMI-BRINS Sepakati MoU

    Jakarta: Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan standar keselamatan dan proteksi bagi seluruh ekosistem otomotif IMI. Kerja sama ini didasari oleh tingginya aktivitas dan potensi ekonomi dari lebih dari 82.000 anggota IMI.

    “Kami memiliki lebih dari 82 ribu anggota yang rutin melakukan touring dengan nilai perputaran ekonomi yang sangat besar. Namun, keselamatan dan proteksi saat berkendara adalah hal yang harus kita pikirkan,” kata Ketua Umum IMI, Moreno Soeprapto.

    Ia menjelaskan bahwa IMI perlu memastikan seluruh anggotanya, termasuk pemilik mobil klasik, kendaraan premium, motor besar, hingga pengguna reguler, mendapatkan produk proteksi yang relevan.

    Moreno menyoroti bahwa kategori kendaraan khusus tersebut rentan terhadap risiko mogok dan kerusakan, menjadikan perlindungan asuransi sangat penting. MoU ini disebut sebagai langkah awal jangka panjang, dengan rencana perluasan proteksi untuk kendaraan roda dua.

    “Jangkauan IMI itu besarnya sama seperti jaringan BRI. Banyak anggota IMI yang berasal dari kabupaten, kecamatan, hingga desa, dan sebagian besar memiliki rekening BRI,” kata Direktur Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hakim Putratama.

    Hakim juga menggarisbawahi potensi besar industri otomotif, termasuk sektor modifikasi, yang menurut data tahun sebelumnya di Jawa Barat saja, mencapai perputaran Rp1,5 triliun. Menurutnya, potensi ini bisa digarap bersama, dengan BRI sebagai induk usaha mendukung IMI dan BRINS sebagai penyedia proteksi utama.

    Direktur Utama BRI Insurance, R. Budi Legowo, menjelaskan bahwa BRINS merespons kebutuhan anggota IMI dengan menghadirkan inovasi, termasuk produk asuransi khusus.

    “Salah satu inovasi terbaru kami adalah produk asuransi khusus untuk mobil klasik dan kendaraan premium,” jelas Budi Legowo.

    Selain itu, anggota IMI akan menerima manfaat tambahan berupa layanan darurat seperti emergency road assistance yang mencakup towing dan jump start aki.

    Budi menambahkan bahwa layanan ini didukung oleh jaringan BRINS yang mencakup 116 kantor layanan, lebih dari 350 bengkel rekanan, dan fasilitas Flagship Garage untuk layanan perbaikan ringan.

    Diharapkan, kerja sama ini dapat menciptakan produk yang bernilai ekonomis bagi anggota IMI, sekaligus memperkuat ekosistem otomotif nasional.

    Jakarta: Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan standar keselamatan dan proteksi bagi seluruh ekosistem otomotif IMI. Kerja sama ini didasari oleh tingginya aktivitas dan potensi ekonomi dari lebih dari 82.000 anggota IMI.
     
    “Kami memiliki lebih dari 82 ribu anggota yang rutin melakukan touring dengan nilai perputaran ekonomi yang sangat besar. Namun, keselamatan dan proteksi saat berkendara adalah hal yang harus kita pikirkan,” kata Ketua Umum IMI, Moreno Soeprapto.
     
    Ia menjelaskan bahwa IMI perlu memastikan seluruh anggotanya, termasuk pemilik mobil klasik, kendaraan premium, motor besar, hingga pengguna reguler, mendapatkan produk proteksi yang relevan.

    Moreno menyoroti bahwa kategori kendaraan khusus tersebut rentan terhadap risiko mogok dan kerusakan, menjadikan perlindungan asuransi sangat penting. MoU ini disebut sebagai langkah awal jangka panjang, dengan rencana perluasan proteksi untuk kendaraan roda dua.
     
    “Jangkauan IMI itu besarnya sama seperti jaringan BRI. Banyak anggota IMI yang berasal dari kabupaten, kecamatan, hingga desa, dan sebagian besar memiliki rekening BRI,” kata Direktur Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hakim Putratama.
     
    Hakim juga menggarisbawahi potensi besar industri otomotif, termasuk sektor modifikasi, yang menurut data tahun sebelumnya di Jawa Barat saja, mencapai perputaran Rp1,5 triliun. Menurutnya, potensi ini bisa digarap bersama, dengan BRI sebagai induk usaha mendukung IMI dan BRINS sebagai penyedia proteksi utama.
     
    Direktur Utama BRI Insurance, R. Budi Legowo, menjelaskan bahwa BRINS merespons kebutuhan anggota IMI dengan menghadirkan inovasi, termasuk produk asuransi khusus.
     
    “Salah satu inovasi terbaru kami adalah produk asuransi khusus untuk mobil klasik dan kendaraan premium,” jelas Budi Legowo.
     
    Selain itu, anggota IMI akan menerima manfaat tambahan berupa layanan darurat seperti emergency road assistance yang mencakup towing dan jump start aki.
     
    Budi menambahkan bahwa layanan ini didukung oleh jaringan BRINS yang mencakup 116 kantor layanan, lebih dari 350 bengkel rekanan, dan fasilitas Flagship Garage untuk layanan perbaikan ringan.
     
    Diharapkan, kerja sama ini dapat menciptakan produk yang bernilai ekonomis bagi anggota IMI, sekaligus memperkuat ekosistem otomotif nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Kemendagri Targetkan Penyelesaian Batas Desa di 5.000 Desa hingga 2029

    Kemendagri Targetkan Penyelesaian Batas Desa di 5.000 Desa hingga 2029

    Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Dalam penyelesaian ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN. 

    Dirjen Bina Pemdes Laode Ahmad P Bolombo mengatakan, output dari program tersebut berupa rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa.  Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif.

    Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 persen dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa. “Kemendagri mengharapkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPBDes,” ujarnya dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dalam siaran persnya, dikutip di Jakarta, Jumat, 21 November 2025.

    Menurut Laode, penegasan batas desa sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada masa depan pembangunan di tingkat desa, regional, maupun nasional. Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan, mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat. 

    Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.  Dalam paparan tertulisnya, La Ode menyebutkan, program ILASPP akan dilaksanakan di daerah yang belum atau sangat sedikit melaksanakan penegasan batas desa, daerah yang memiliki peta dasar yang dihasilkan BIG, daerah yang minim konflik batas desa, daerah yang bukan tanah ulayat. 

    Baca Juga :

    Purbaya Yakin Kredit Perbankan Bisa Tumbuh Hampir Double Digit Awal 2026

    Selain itu, program ini juga mengutamakan daerah yang memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau. “Daerah yang batas daerahnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri atau telah mencapai kesepakatan, ” paparnya. 

    Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Dalam penyelesaian ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN. 
     
    Dirjen Bina Pemdes Laode Ahmad P Bolombo mengatakan, output dari program tersebut berupa rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa.  Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif.
     
    Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 persen dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa. “Kemendagri mengharapkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPBDes,” ujarnya dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dalam siaran persnya, dikutip di Jakarta, Jumat, 21 November 2025.

    Menurut Laode, penegasan batas desa sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada masa depan pembangunan di tingkat desa, regional, maupun nasional. Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan, mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat. 
     
    Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.  Dalam paparan tertulisnya, La Ode menyebutkan, program ILASPP akan dilaksanakan di daerah yang belum atau sangat sedikit melaksanakan penegasan batas desa, daerah yang memiliki peta dasar yang dihasilkan BIG, daerah yang minim konflik batas desa, daerah yang bukan tanah ulayat. 

    Selain itu, program ini juga mengutamakan daerah yang memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau. “Daerah yang batas daerahnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri atau telah mencapai kesepakatan, ” paparnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.

    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 

    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.

    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.

    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 

    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 
     
    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
     
    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 
     
    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
     
    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
     
    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
     
    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 
     
    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Pesawat Ringan Jatuh di Kabupaten Karawang

    Pesawat Ringan Jatuh di Kabupaten Karawang

    Bandung: Sebuah pesawat ringan dilaporkan jatuh di area persawahan di Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jumat.

    Kabar jatuhnya pesawat tersebut sebelumnya ramai beredar melalui unggahan sejumlah akun di media sosial TikTok.

    Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan membenarkan informasi mengenai insiden tersebut.

    “Ini ada di Cikampek, masuknya Karawang,” kata Ipda Cep Wildan saat dihubungi di Bandung, dilansir Antara, Jumat, 21 November 2025.

    Pesawat jatuh di Kabupaten Karawang. Foto: TikTok/info Cikarang Karawang

    Wildan menyampaikan bahwa saat ini petugas kepolisian sedang menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan pendataan awal.

    “Masih nunggu laporan,” ujarnya.

    Berdasarkan video yang diterima ANTARA, pesawat ringan berwarna putih itu terlihat berada dalam posisi utuh di tengah area persawahan dan tidak terbelah. Sejumlah warga tampak mendekati pesawat tersebut.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai kondisi pilot maupun kemungkinan adanya korban dalam peristiwa tersebut.

    Bandung: Sebuah pesawat ringan dilaporkan jatuh di area persawahan di Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jumat.
     
    Kabar jatuhnya pesawat tersebut sebelumnya ramai beredar melalui unggahan sejumlah akun di media sosial TikTok.
     
    Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan membenarkan informasi mengenai insiden tersebut.

    “Ini ada di Cikampek, masuknya Karawang,” kata Ipda Cep Wildan saat dihubungi di Bandung, dilansir Antara, Jumat, 21 November 2025.
     

    Pesawat jatuh di Kabupaten Karawang. Foto: TikTok/info Cikarang Karawang
     
    Wildan menyampaikan bahwa saat ini petugas kepolisian sedang menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan pendataan awal.
     
    “Masih nunggu laporan,” ujarnya.
     
    Berdasarkan video yang diterima ANTARA, pesawat ringan berwarna putih itu terlihat berada dalam posisi utuh di tengah area persawahan dan tidak terbelah. Sejumlah warga tampak mendekati pesawat tersebut.
     
    Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai kondisi pilot maupun kemungkinan adanya korban dalam peristiwa tersebut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)