Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • BRI Insurance Dorong Peningkatan Ekonomi Pesantren

    BRI Insurance Dorong Peningkatan Ekonomi Pesantren

    Sukabumi: BRI Insurance mendorong peningkatan pengembangan ekonomi pesantren dan peningkatan kualitas hidup santri. Tujuannya, mampu menciptakan peluang usaha yang akan membuat mereka mandiri dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru.
     
    Hal itu diungkapkan Direktur Keuangan & Operasional BRI Insurance, Sony Harsono saat seremoni penyerahan bantuan CSR di Pondok Pesantren Darul Ihsan, Desa Ciheulangtonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
     
    Menurut Sony, program CSR yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan masyarakat. 
    “Tujuannya memperkuat keberlanjutan usaha dan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat, khususnya bagi para santri sebagai generasi bangsa,” kata Sony.
     
    Sony mengungkapkan program CSR meliputi beberapa inisiatif penting. Pertama, pembangunan kandang sapi yang digunakan untuk peternakan sebagai salah satu sumber pendapatan pesantren. Selain itu, sebanyak 10 ekor sapi diberikan untuk memulai usaha peternakan ini. 
     
    “Pakan konsentrat juga diberikan untuk penggemukkan sapi selama lima bulan, yang diharapkan dapat mendukung pengelolaan usaha peternakan hingga nantinya diharapkan berkembang secara berkelanjutan,” katanya.
     
    Kedua, menyediakan makanan sehat yang diberikan kepada para santri selama empat bulan. Tujuannya, mendukung kesehatan dan kecerdasan para santri.
     
    “Program ini untuk memastikan santri dapat tumbuh sehat dalam mengembangkan potensi mereka dengan baik,” ujarnya.
     
    Pondok pesantren dipilih dilatarbelakangi keinginan untuk mendukung pendidikan dan pemberdayaan ekonomi para santri di Sukabumi.
     
    “Kami ingin pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu usaha. Dengan demikian, para santri tidak hanya pintar dalam agama, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha yang akan membuat mereka mandiri dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru,” ujar Sony.
     
    Komisaris Independen BRI Insurance, Benny Imam Syafi’i, menjelaskan program CSR ini untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui usaha berkelanjutan. 
     
    “Kami ingin memberikan lebih dari sekadar bantuan, kami ingin memberdayakan. Dengan program ini, kami berharap pesantren dan santri tidak hanya bergantung pada sumbangan, tetapi mampu mengelola usaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri,” kata Benny.
     
    Benny berharap program tersebut dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi Pondok Pesantren Darul Ihsan dan masyarakat sekitarnya. 
     
    “Ini bukan tentang memberikan bantuan sekali saja, tetapi tentang menciptakan dampak yang terus berlanjut. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pesantren dan para santri,” ujar Benny.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Majelis Masyayikh Luncurkan Aplikasi Penjaminan Mutu Pesantren

    Majelis Masyayikh Luncurkan Aplikasi Penjaminan Mutu Pesantren

    Jakarta: Majelis Masyayikh meluncurkan aplikasi layanan pendidikan pesantren yang diberi nama Sistem Layanan Informasi Majelis Masyayikh (Syamil). Aplikasi ini disebut bagian dari program peningkatan mutu pesantren di Tanah Air.

    “Ini adalah langkah konkret untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik,” kata Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin dalam keterangannya, Kamis, 14 November 2024.

    Gus Rozin mengungkapkan jumlah pesantren di Indonesia terus bertambah. Dengan meningkatnya jumlah pesantren, kata dia, tantangan dalam pengembangan dan penyediaan layanan berkualitas juga semakin kompleks.

    “Dengan jumlah pesantren yang terus bertambah, kita dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik, Majelis Masyayikh mengupayakannya melalui Syamil agar pesantren dapat terus berkembang dan imbang dengan perkembangan teknologi yang ada,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang yakin tahun ini akan menjadi momen kemenangan bagi dunia pesantren di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap pesantren agar dapat menikmati fasilitas dan hak yang setara dengan pendidikan formal lainnya. 

    “Kami akan mengawasi hak-hak kita (pesantren) dan mengawal hak lulusan sehingga anggarannya setara,” ucap Dasopang.
     

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai pesantren. Sekaligus, menolak ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan karakteristik pesantren. 

    “Ukurlah pesantren sesuai dengan ukuran dan nilai-nilai yang mereka miliki, jangan terjebak pada ukuran formal,” ungkap Nasaruddin.

    Ia menekankan pesantren bukan hanya tempat untuk belajar dari manusia, tetapi juga dari alam dan pengalaman yang lebih luas. Ia berharap pendidik di pesantren mendorong santri untuk berpikir kreatif dan kritis, serta tidak terjebak dalam ukuran-ukuran pendidikan formal yang tidak mencerminkan keunikan mekanisme belajar di pesantren.

    Peluncuran aplikasi Syamil juga berbarengan dengan pengukuhan Dewan Masyayikh. Meskipun dewan ini sudah beroperasi di pesantren masing-masing, pengukuhan resmi diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam pengawasan dan pengembangan mutu pesantren.

    Jakarta: Majelis Masyayikh meluncurkan aplikasi layanan pendidikan pesantren yang diberi nama Sistem Layanan Informasi Majelis Masyayikh (Syamil). Aplikasi ini disebut bagian dari program peningkatan mutu pesantren di Tanah Air.
     
    “Ini adalah langkah konkret untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik,” kata Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin dalam keterangannya, Kamis, 14 November 2024.
     
    Gus Rozin mengungkapkan jumlah pesantren di Indonesia terus bertambah. Dengan meningkatnya jumlah pesantren, kata dia, tantangan dalam pengembangan dan penyediaan layanan berkualitas juga semakin kompleks.
    “Dengan jumlah pesantren yang terus bertambah, kita dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik, Majelis Masyayikh mengupayakannya melalui Syamil agar pesantren dapat terus berkembang dan imbang dengan perkembangan teknologi yang ada,” ujarnya.
     
    Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang yakin tahun ini akan menjadi momen kemenangan bagi dunia pesantren di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap pesantren agar dapat menikmati fasilitas dan hak yang setara dengan pendidikan formal lainnya. 
     
    “Kami akan mengawasi hak-hak kita (pesantren) dan mengawal hak lulusan sehingga anggarannya setara,” ucap Dasopang.
     

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai pesantren. Sekaligus, menolak ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan karakteristik pesantren. 
     
    “Ukurlah pesantren sesuai dengan ukuran dan nilai-nilai yang mereka miliki, jangan terjebak pada ukuran formal,” ungkap Nasaruddin.
     
    Ia menekankan pesantren bukan hanya tempat untuk belajar dari manusia, tetapi juga dari alam dan pengalaman yang lebih luas. Ia berharap pendidik di pesantren mendorong santri untuk berpikir kreatif dan kritis, serta tidak terjebak dalam ukuran-ukuran pendidikan formal yang tidak mencerminkan keunikan mekanisme belajar di pesantren.
     
    Peluncuran aplikasi Syamil juga berbarengan dengan pengukuhan Dewan Masyayikh. Meskipun dewan ini sudah beroperasi di pesantren masing-masing, pengukuhan resmi diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam pengawasan dan pengembangan mutu pesantren.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • BTN Luncurkan Debit Card BTN Prospera, Solusi Tepat Penuhi Kebutuhan Nasabah Emerging Affluent

    BTN Luncurkan Debit Card BTN Prospera, Solusi Tepat Penuhi Kebutuhan Nasabah Emerging Affluent

    Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi meluncurkan Debit Card BTN Prospera. Kartu debit ini merupakan produk terbaru BTN yang menawarkan solusi tepat untuk para nasabah dalam memenuhi gaya hidup modern di segmen Emerging Affluent.
     
    Acara peluncuran Debit Card BTN Prospera berlangsung istimewa. Sebab, acara tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh jajaran petinggi BTN, para mitra BTN, hingga nasabah. Mereka pun hadir sekaligus menikmati acara nonton bareng film Gladiator II di XXI, pada Rabu, 13 November 2024.
     
    “Bapak ibu, malam ini juga malam yang luar biasa bagi kami semua karena BTN Prospera terus berinovasi dengan mengeluarkan BTN Prospera debit card yang saya yakini bapak ibu sudah memiliki semua bahwa kartunya pun juga cantik dan elegan,” ujar Direktur SME & Retail Funding BTN, Muhammad Iqbal, yang turut hadir dalam acara peluncuran Debit Card BTN Prospera. 
    “Semoga dengan begitu, bapak ibu sebagai nasabah setia BTN Prospera tidak segan-segan untuk terus menggunakan kartu ini. Tidak hanya disimpan di dompet, tapi juga sering mengeluarkan dari dompetnya supaya bisa digunakan untuk bertransaksi,” lanjutnya.
     

    (Foto: Dok. BTN)
     
    Sambutan positif juga diungkapkan Retail Funding Division Head BTN, Frengky Rosadrian dalam peluncuran Debit Card BTN Prospera ini. Ia senang karena peluncuran kartu ini mendapat respons positif dari para nasabah dan mitra BTN.
     
    “Sejak diluncurkan bulan Maret 2024, BTN Prospera menunjukkan peningkatan yang sangat baik, animo masyarakat juga sangat baik, terutama para nasabah BTN. Acara malam ini adalah wujud keistimewaan BTN Prospera dan ini bentuk loyalitas untuk nasabah-nasabah BTN Prospera. Malam ini bertepatan juga dengan diluncurkan salah satu produk BTN Prospera, yaitu kartu debit BTN Prospera,” kata Frengky.
     
    Adapun Debit Card BTN Prospera menawarkan berbagai keuntungan. Tidak hanya sekadar alat transaksi, Debit Card BTN Prospera memberikan akses ke berbagai program khusus yang dirancang sesuai dengan gaya hidup nasabah, mulai dari hiburan hingga kebutuhan sehari-hari. 
     
     

     
    Nasabah dapat menikmati ragam promo menarik yang terintegrasi dalam program ‘Bale by BTN’, termasuk diskon dan penawaran eksklusif dari mitra-mitra kenamaan seperti Bluebird, XXI, Monsieur Spoon, Traveloka, The CoffeeBean & Tea Leaf, Salomon, Saucony, dan AEON Supermarket.
     

    (Foto: Dok. BTN)
     
    “Keunggulan BTN Prospera ini sebagai kartu debit adalah selain untuk bertransaksi menggunakan teknologi VISA contactless, BTN Prospera debit card ini memberikan banyak layanan. Bukan cuma dari sisi transaksi, tetapi juga pemenuhan gaya hidup nasabah,” jelas Frengky.
     
    “Jadi pemenuhan gaya hidup nasabah itu diwujudkan, contohnya malam hari ini. Kami mengundang nasabah-nasabah prospera hadir menikmati nonton bareng film-film yang ternama. Hari ini ada film Gladiator II. Saya juga mendengar banyak nasabah yang senang dengan acara hari ini,” tuturnya.
     
    Salah satu program menarik yang ditawarkan pada Nasabah di segmen Prospera ini adalah ‘BTN Prospera Movie Night’. Program ini menawarkan nasabah agar dapat menikmati pengalaman sinematik yang spesial, disertai dengan promo buy 1-get 1 tiket di XXI Cinema. Selain itu, nasabah juga dapat merasakan keuntungan seperti diskon hingga 50% di Bluebird, potongan harga di merchant ternama, serta berbagai penawaran menarik lainnya yang dipilih khusus untuk melengkapi kebutuhan mereka.
     
    Debit Card BTN Prospera ini juga memberikan keuntungan tambahan yang semakin memperkaya pengalaman nasabah, seperti akses eksklusif ke Airport Lounge, mentoring bisnis gratis, dan kelas olahraga eksklusif. Keunggulan-keunggulan ini tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan transaksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam aspek kehidupan lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
     

    (Foto: Dok. BTN)
     
    Untuk menikmati layanan BTN Prospera dan mendapatkan kartu debit ini, ada syarat yang harus dipenuhi. Nasabah cukup membuka rekening dengan saldo minimum Rp100 juta.
     
    “BTN Prospera dimulai dari dana nasabah di atas Rp100 juta. Dengan hanya cukup memiliki pengendapan DPK atau Dana Pihak Ketiga sebesar Rp100 juta, nasabah bisa dapat langsung menikmati seluruh layanan dari BTN Prospera. Jadi saya rasa ini sangat affordable. Saya rasa ini sangat diminati masyarakat Indonesia,” jelas Frengky. 
     
     

     
    Pada kesempatan itu, Frengky mengungkapkan peluncuran produk BTN Prospera Debit Card ini sudah dilakukan sematang mungkin. Banyak persiapan yang harus dilakukan sehingga butuh waktu delapan bulan untuk meluncurkan kartu debit ini sejak layanan Prospera diperkenalkan pada Maret 2024.
     
    “BTN Prospera memang benar diluncurkan pada 22 Maret 2024. Persiapan ini kami khususkan sehingga diluncurkan kartu debit BTN Prospera pada malam ini sebagai wujud untuk melengkapi kebutuhan dan layanan benefit dari nasabah BTN Prospera. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ke depan kami juga akan melengkapi benefit-benefit yang ada di BTN Prospera dan terus melengkapi benefit dari kartu debit BTN Prospera,” tutur Frengky.
     
    Antusiasme para nasabah
    Peluncuran BTN Prospera Debit Card ini juga mendapat sambutan positif dari nasabah. Mereka terlihat antusias dan menilai kartu debit ini menjadi langkah maju yang sudah dinanti-nanti.
     

    (Foto: Dok. BTN)
     
    Salah satu bentuk antusiasme itu ditunjukkan nasabah bernama Jovan. Ia mengaku puas selama menjadi nasabah BTN karena telah memberikan layanan-layanan keuangan sekaligus solusi tepat untuk memenuhi kebutuhannya.
     
    “Buat saya BTN kasih banyak banget diskon dan voucher-voucher yang dikasih pada acara hari ini. BTN salah satu bank yang baru saya coba. BTN ini sama kayak bank-bank lain yang pasti sudah memberikan layanan seperti QRIS kemudian pembayaran listrik token, top up,” kata Jovan.
     
    Jovan berharap BTN bisa terus memberikan inovasi-inovasi terbaru. Khususnya pada aplikasi keuangan digital.
     
    “Semoga semakin sukses lagi. Aplikasinya juga makin lebih canggih atau mengadakan fitur-fitur yang tidak ada di bank lain,” tuturnya. 
     
     

     
    Sejak diluncurkan pada Maret 2024, BTN Prospera telah berhasil menarik perhatian luas dengan mencapai 55.200 nasabah hingga Oktober 2024, dengan total dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) sebesar Rp10,6 triliun. Pertumbuhan ini memberikan dampak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN, di mana segmen Prospera menyumbang 17,3% dari total DPK BTN yang mencapai Rp61,9 triliun per 31 Oktober 2024.
     

    (Foto: Dok. BTN)
     
    Muhammad Iqbal menambahkan bahwa pertumbuhan DPK di segmen ini menunjukkan tren yang sangat positif, dengan kenaikan signifikan sebesar 67,8% sejak pertama kali diperkenalkan.
     
    Strategi Customer First & Relevant: Menjangkau Nasabah Emerging Affluent dengan Pendekatan yang Tepat
    BTN memahami bahwa segmen Emerging Affluent membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan relevan dalam mengelola keuangan mereka. Dengan menerapkan strategi Customer First & Relevant, BTN berupaya memahami gaya hidup dinamis serta kebutuhan nasabah di segmen ini.
     
    “Kami yakin Debit Card BTN Prospera dapat menjadi alat yang efektif bagi nasabah dalam mengelola keuangan dan mendukung gaya hidup mereka yang dinamis. Kami ingin kartu ini menjadi solusi andalan yang tidak hanya memperkuat hubungan dengan nasabah, tetapi juga mendukung inklusi keuangan dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor perbankan nasional,” ujar Muhammad Iqbal.
     
    BTN Prospera merupakan langkah nyata BTN dalam memperluas inklusi keuangan, terutama di segmen emerging affluent yang terus berkembang di Indonesia. Dengan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau dan berbagai manfaat yang mengikuti tren, Debit Card BTN Prospera berpotensi menjadi pionir dalam memberikan pengalaman perbankan yang lebih dari sekadar transaksi, tetapi juga memperkuat loyalitas nasabah dan kontribusi BTN pada sektor perbankan nasional.
     
    Emerging affluent adalah istilah yang merujuk pada kelompok masyarakat menengah yang sedang berkembang menjadi kelas atas dengan kekuatan finansial yang lebih tinggi. Masyarakat emerging affluent memiliki tekad dan dorongan kuat untuk meningkatkan pendapatan dan status sosial ekonomi mereka, dan lebih luas lagi berpotensi menjadi pendorong kuat bagi pasar konsumen kawasan Asean.
     
    Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hakuhodo Institute of Live and Living (Hill) ASEAN pada 2023, 10 persen dari populasi di kawasan ASEAN merupakan segmen emerging affluent, dan 9 persen dari total populasi Indonesia masuk dalam kategori tersebut. Survei tersebut memperkirakan, masyarakat segmen emerging affluent akan bertumbuh tiga kali lipat pada tahun 2023 dan 2024.
     
    Calon nasabah yang ingin menikmati berbagai keuntungan ini cukup membuka rekening Tabungan BTN Prospera dengan saldo minimum Rp100 juta. Dengan kemudahan akses, layanan yang unggul, dan berbagai promo yang personal, BTN Prospera hadir sebagai pilihan cerdas bagi nasabah yang ingin menikmati layanan perbankan yang relevan dan penuh apresiasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Prabowo Dinilai Mampu Wujudkan Penegakan Hukum yang Adil, Begini Alasannya

    Prabowo Dinilai Mampu Wujudkan Penegakan Hukum yang Adil, Begini Alasannya

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Presiden kedelapan Indonesia itu diyakini bakal membuktikan ucapannya tersebut.

    Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam diskusi dialektika demokrasi KWP bertajuk Mendukung Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum. Menurut dia, keyakinan tersebut terlihat dari sikap Prabowo yang selalu komitmen menjalankan ucapannya.

    “Itu terlihat betul dari sikap-sikapnya, dan itu satu. Yang kedua, saya senang Gerindra, khususnya Ketua Komisi III ini dari Gerindra dan yang di dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi III itu memberikan sikap yang memang diperlukan dan pantas untuk diambil seperti itu,” kata Margarito melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.

    Margarito mengingatkan tidak semua hal bisa diurus Prabowo sebagai Kepala Negara. Dia menjelaskan seluruh organ di pemerintahan harus aktif menuuplai fakta dan informasi kepada Prabowo.

    “Sehingga Pak Prabowo dengan kewenangan presidensialnya itu dapat menerobos atau memberikan instruksi eksektif dalam the first time kepada pembantu-pembantunya untuk memecah persoalan-persoalan yang merusak peningkatan hukum dan merusak pemerintahan beliau itu,” kata Margarito.
     

    Pendapat serupa didukung anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. Dia berharap jajaran lembaga penegak hukum bisa menerjemahkan arahan Prabowo dalam penegakan hukum di Tanah Air. Instruksi yang dimaksud yaitu penegakan hukum yang mengedepankan  moral yang berkeadilan.

    “Ini koreksi bersama kita apa yang salah gitu loh, nah ini kita harapkan karena arahan Presiden konsep pemberantasan kursi penegak hukum harusnya organ pembantunya menerjemahkan ini sebagai perintah sebagai sumber etis kebijakan sebagai panduan moral untuk sungguh-sungguh sekali lagi saya katakan untuk sungguh-sungguh menegakkan hukum,” kata Rudianto. 

    Politikus Partai NasDem ini juga mengingatkan kembali soal pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum yang berulang-ulang kali ditekankan Prabowo dalam pidatonya. Menurutnya, pesan itu sebagai warning agar para pembantunya di pemerintahan, termasuk kepala daerah tidak mencoba terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya korupsi.

    “Tentunya reformasi hukum itu berkali-kali diucapkan di berbagai kesempatan, yang terakhir pada saat Pak Prabowo selaku Presiden mengumpulkan para menteri para gubernur pada forum pimpinan daerah itu kalau tidak salah, di situ juga Pak Prabowo menyampaikan instruksi arahan dalam pidatonya tentang pemberantasan korupsi,” ungkap dia.

    Atas hal tersebut, Legislator Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) I itu menekankan jika instruksi yang dikemas dalam pidato itu harus dianggap sebagai rujukan dalam menjalankan tugas. Terutama, lembaga penegakan hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Nah ini yang harus diterjemahkan oleh organ pembantu tadi ini penegak hukum ini supaya kejahatan-kejahatan yang hari ini tidak pernah tuntas diselesaikan bisa tuntas,” ujar dia.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Presiden kedelapan Indonesia itu diyakini bakal membuktikan ucapannya tersebut.
     
    Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam diskusi dialektika demokrasi KWP bertajuk Mendukung Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum. Menurut dia, keyakinan tersebut terlihat dari sikap Prabowo yang selalu komitmen menjalankan ucapannya.
     
    “Itu terlihat betul dari sikap-sikapnya, dan itu satu. Yang kedua, saya senang Gerindra, khususnya Ketua Komisi III ini dari Gerindra dan yang di dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi III itu memberikan sikap yang memang diperlukan dan pantas untuk diambil seperti itu,” kata Margarito melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.
    Margarito mengingatkan tidak semua hal bisa diurus Prabowo sebagai Kepala Negara. Dia menjelaskan seluruh organ di pemerintahan harus aktif menuuplai fakta dan informasi kepada Prabowo.
     
    “Sehingga Pak Prabowo dengan kewenangan presidensialnya itu dapat menerobos atau memberikan instruksi eksektif dalam the first time kepada pembantu-pembantunya untuk memecah persoalan-persoalan yang merusak peningkatan hukum dan merusak pemerintahan beliau itu,” kata Margarito.
     

    Pendapat serupa didukung anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. Dia berharap jajaran lembaga penegak hukum bisa menerjemahkan arahan Prabowo dalam penegakan hukum di Tanah Air. Instruksi yang dimaksud yaitu penegakan hukum yang mengedepankan  moral yang berkeadilan.
     
    “Ini koreksi bersama kita apa yang salah gitu loh, nah ini kita harapkan karena arahan Presiden konsep pemberantasan kursi penegak hukum harusnya organ pembantunya menerjemahkan ini sebagai perintah sebagai sumber etis kebijakan sebagai panduan moral untuk sungguh-sungguh sekali lagi saya katakan untuk sungguh-sungguh menegakkan hukum,” kata Rudianto. 
     
    Politikus Partai NasDem ini juga mengingatkan kembali soal pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum yang berulang-ulang kali ditekankan Prabowo dalam pidatonya. Menurutnya, pesan itu sebagai warning agar para pembantunya di pemerintahan, termasuk kepala daerah tidak mencoba terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya korupsi.
     
    “Tentunya reformasi hukum itu berkali-kali diucapkan di berbagai kesempatan, yang terakhir pada saat Pak Prabowo selaku Presiden mengumpulkan para menteri para gubernur pada forum pimpinan daerah itu kalau tidak salah, di situ juga Pak Prabowo menyampaikan instruksi arahan dalam pidatonya tentang pemberantasan korupsi,” ungkap dia.
     
    Atas hal tersebut, Legislator Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) I itu menekankan jika instruksi yang dikemas dalam pidato itu harus dianggap sebagai rujukan dalam menjalankan tugas. Terutama, lembaga penegakan hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
     
    “Nah ini yang harus diterjemahkan oleh organ pembantu tadi ini penegak hukum ini supaya kejahatan-kejahatan yang hari ini tidak pernah tuntas diselesaikan bisa tuntas,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Kemitraan Strategis Dorong Transformasi Industri Indonesia Menuju Era Otomasi dan Efisiensi Energi

    Kemitraan Strategis Dorong Transformasi Industri Indonesia Menuju Era Otomasi dan Efisiensi Energi

    Jakarta: Transformasi digital dan otomasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor industri di Indonesia. Menjawab kebutuhan ini, ABB Indonesia dan SKF Industrial Indonesia menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat adopsi Industri 4.0 serta mendorong efisiensi energi di berbagai sektor unggulan seperti pembangkit listrik, pertambangan, minyak dan gas, dan petrokimia.
     
    Kemitraan ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerja, yang menjadi langkah konkret kedua perusahaan dalam mendukung peningkatan efisiensi operasional di sektor-sektor strategis. “Kami senang dapat berkolaborasi untuk menyediakan solusi inovatif yang mendorong produktivitas dan keberlanjutan di sektor-sektor kunci di Indonesia,” kata President Director ABB Indonesia, Gerard Chan, Kamis 14 November 2024.
     
    Kerja sama ini tak hanya berfokus pada efisiensi energi, tetapi juga menghadirkan solusi untuk tantangan keberlanjutan operasional. Dengan mengintegrasikan teknologi presisi SKF pada produk ABB seperti motor dan robot, industri di Indonesia dapat mengoptimalkan penggunaan energi, yang berdampak langsung pada penghematan biaya operasional, terutama di sektor padat energi seperti pertambangan dan semen.
    Baca juga: Efisiensi Energi Buka Peluang Inovasi Berbasis AI
     
    Menurut President Director SKF Indonesia, Satheswaran Mayachandran, solusi yang fleksibel dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan khusus industri Indonesia. “Melalui kemitraan ini, kami memastikan layanan berkualitas bagi pelanggan, dengan fokus pada efisiensi energi dan peningkatan standar operasional,” jelasnya.

    Menuju Masa Depan Industri yang Berkelanjutan

    Kemitraan antara ABB dan SKF turut mendukung target pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor industri. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi digital yang memungkinkan industri lokal untuk mempertahankan daya saing di tengah tuntutan global akan praktik ramah lingkungan.
     
    Vice President of Services Motion ABB Indonesia, Dedy Hidayat, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting menuju operasional industri yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. “Teknologi kami memungkinkan otomatisasi dan efisiensi energi untuk memberdayakan bisnis dan industri lokal dalam menjalankan operasional yang lebih maju sekaligus meminimalkan dampak lingkungan,” ujarnya.
     
    Melalui kemitraan ini, ABB dan SKF berkomitmen untuk membantu Indonesia mempercepat transisi menuju masa depan industri yang berkelanjutan. Kemudian melalui solusi teknologi ini juga, tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mendukung lingkungan yang lebih baik.
     
    “Kami berupaya memberdayakan pelaku bisnis untuk mengadopsi digitalisasi dan operasi nol emisi yang meningkatkan produktivitas serta mengurangi dampak lingkungan, menciptakan fondasi untuk masa depan industri yang berkelanjutan,” kata Head of Departement Segment Sales SKF Industrial Indonesia, Anis Lutfi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Nasional Pengelolaan Kinerja Terbaik

    Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Nasional Pengelolaan Kinerja Terbaik

    Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan nasional bergengsi di bidang pengelolaan kinerja. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dinobatkan peringkat pertama nasional untuk kategori pemerintah kota dalam Pengelolaan Kinerja dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, di Hotel Alila, Surakarta, Rabu, 13 November 2024.

    “Ini adalah hasil dari dedikasi dan komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Penghargaan ini bukan hanya milik Pemkot Tangerang Selatan, tetapi juga milik seluruh masyarakat Tangsel yang telah mendukung kami,” kata Kepala BKPSDM Tangsel, Fuad, Kamis, 14 November 2024.
     

    Dia menjelaskan penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BKN terhadap instansi pemerintah kota di seluruh Indonesia. 

    Fuad menambahkan penghargaan ini adalah bukti nyata Tangerang Selatan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola kinerja yang lebih profesional dan transparan. 

    Pemkot Tangerang Selatan dinilai unggul dalam menerapkan sistem pengelolaan kinerja yang efektif, akuntabel, dan inovatif, yang mencakup pengembangan pegawai secara holistik. Tangerang Selatan mampu menunjukkan perbaikan berkelanjutan yang terlihat dalam peningkatan kinerja SDM serta kualitas pelayanan.

    “Kami tidak berhenti sampai di sini. Penghargaan ini menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi di bidang SDM, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Fuad.

    Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan nasional bergengsi di bidang pengelolaan kinerja. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dinobatkan peringkat pertama nasional untuk kategori pemerintah kota dalam Pengelolaan Kinerja dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
     
    Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, di Hotel Alila, Surakarta, Rabu, 13 November 2024.
     
    “Ini adalah hasil dari dedikasi dan komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Penghargaan ini bukan hanya milik Pemkot Tangerang Selatan, tetapi juga milik seluruh masyarakat Tangsel yang telah mendukung kami,” kata Kepala BKPSDM Tangsel, Fuad, Kamis, 14 November 2024.
     

    Dia menjelaskan penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BKN terhadap instansi pemerintah kota di seluruh Indonesia. 
    Fuad menambahkan penghargaan ini adalah bukti nyata Tangerang Selatan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola kinerja yang lebih profesional dan transparan. 
     
    Pemkot Tangerang Selatan dinilai unggul dalam menerapkan sistem pengelolaan kinerja yang efektif, akuntabel, dan inovatif, yang mencakup pengembangan pegawai secara holistik. Tangerang Selatan mampu menunjukkan perbaikan berkelanjutan yang terlihat dalam peningkatan kinerja SDM serta kualitas pelayanan.
     
    “Kami tidak berhenti sampai di sini. Penghargaan ini menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi di bidang SDM, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Fuad.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Menekraf Dorong Sinergi Pemerintah dan Pelaku Ekonomi Kreatif Perkuat Ekosistem Nasional

    Menekraf Dorong Sinergi Pemerintah dan Pelaku Ekonomi Kreatif Perkuat Ekosistem Nasional

    Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf) Teuku Riefky Harsya mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan para praktisi ekonomi kreatif yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
     
    MenEkraf Teuku Riefky, didampingi Wakil Menteri Ekraf Irene Umar, menyampaikan, pemerintah memerlukan masukan dari para pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi yang kuat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara subsektor ekonomi kreatif dan kementerian terkait, seperti Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
     
    “Kami terbuka untuk bersama-sama mendefinisikan subsektor mana yang lebih berfokus pada ekonomi kreatif, perindustrian, atau kebudayaan. Dengan demikian, kita dapat menyinergikan langkah untuk mengurai kebingungan yang selama ini dirasakan oleh komunitas,” ujar MenEkraf Riefky. “Ekonomi kreatif dapat menjadi kekuatan baru bagi ekonomi Indonesia,” tambahnya.
    Pertemuan ini dihadiri lebih dari 200 pegiat dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, fesyen, desain grafis, hingga pariwisata. Pertemuan ini menyoroti pentingnya ekonomi sirkular yang menghubungkan sektor budaya dengan ekonomi kreatif.
     
    Baca: Menekraf Teuku Riefky: Ekonomi Kreatif Kunci Pertumbuhan Ekonomi Baru
     
    Gupta Sitorus, pendiri Museum Boga Indonesia, menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan para pelaku ekonomi kreatif sangat penting untuk mengurangi distorsi dalam implementasi kebijakan. “Kondisi saat ini bisa dikatakan belum ideal. Ada distorsi antara kebijakan pemerintah dengan yang dilakukan para pelaku ekonomi kreatif. Kini saatnya mencari jalan untuk menyinergikan kedua hal tersebut,” ujar Gupta.
     
    Para pelaku ekonomi kreatif juga mengutarakan tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan klasterisasi subsektor ekonomi kreatif di luar 17 subsektor yang telah ada, serta usulan penggunaan indikator Compound Annual Growth Rate (CAGR) dalam pengukuran kemajuan ekonomi kreatif.
     
    “Poin-poin pengukuran lain seperti CAGR dapat digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi kreatif suatu negara,” kata Ritchie Ned Hansel, Ketua Asosiasi Desain Grafis Indonesia.
     
    Merespons berbagai masukan tersebut, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyampaikan pemahaman atas tantangan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif. “Kami telah berdiskusi dengan Bappenas untuk mendata isu-isu yang ada agar kita dapat bekerja sama menempatkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
     
    Ketua Komite Ekraf Jakarta Diaz Hensuk turut optimis dengan kolaborasi yang difasilitasi MenEkraf. “Pak Menteri dan Bu Wamen bisa jadi fasilitator yang sangat baik untuk semua pelaku ekraf,” ungkap Diaz.
     
    Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah tokoh ekonomi kreatif, antara lain Svida Alisjahbana, Pendiri Jakarta Fashion Week; Ivan Chen, Pendiri Anantarupa Studio; serta Primo Rizky, Direktur Asosiasi Desainer Grafis Indonesia.
     
    Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Poltracking Indonesia Resmi Gabung Asosiasi Presisi

    Poltracking Indonesia Resmi Gabung Asosiasi Presisi

    Jakarta: Lembaga survei Poltracking Indonesia resmi menjadi anggota Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik se-Indonesia (Presisi). Keanggotaan Poltracking Indonesia tercatat dalam NKA: 038.11131117.13112024 tertanggal 13 November 2024 di Jakarta, yang ditandatangani Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA.

    “Setelah melakukan verifikasi administrasi, uji kepatutan, dan syarat khusus, Asosiasi Presisi menyatakan Poltracking Indonesia memenuhi syarat menjadi anggota,” kata Anas melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.

    Asosiasi Presisi menyatakan sangat ketat dalam memverifikasi administrasi dan uji Kepatutan terhadap tim riset setiap lembaga survei. Hal ini untuk memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi. 

    “Selain itu, rekam jejak, akurasi, dan kredibilitas survei juga menjadi pertimbangan dalam menerima keanggotaan Poltracking Indonesia,” kata Anas.

    Dia melanjutkan Asosiasi Presisi juga memiliki standar ketat dalam menerima anggota baru. Anas menyatakan setiap lembaga survei yang ingin menjadi anggota harus menjalani rangkaian proses verifikasi yang mendalam sebelum dapat bergabung.

    Poltracking Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat baik pada setiap tahap. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam memegang prinsip survei yang kredibel.

    “Saya berharap semua lembaga survei yang bergabung dengan Asosiasi Presisi dapat mengambil peran strategis dalam menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas,” kata Anas.
     

    Asosiasi Presisi telah bermitra dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemitraan ini dijalin antara lain dalam hal melakukan proses jejak pendapat hinga hitung cepat saat momen pemilu.

    “Kami akan menyurati KPU perihal penyampaian keanggotaan baru Asosiasi Presisi,” kata dia.

    Jakarta: Lembaga survei Poltracking Indonesia resmi menjadi anggota Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik se-Indonesia (Presisi). Keanggotaan Poltracking Indonesia tercatat dalam NKA: 038.11131117.13112024 tertanggal 13 November 2024 di Jakarta, yang ditandatangani Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA.
     
    “Setelah melakukan verifikasi administrasi, uji kepatutan, dan syarat khusus, Asosiasi Presisi menyatakan Poltracking Indonesia memenuhi syarat menjadi anggota,” kata Anas melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.
     
    Asosiasi Presisi menyatakan sangat ketat dalam memverifikasi administrasi dan uji Kepatutan terhadap tim riset setiap lembaga survei. Hal ini untuk memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi. 
    “Selain itu, rekam jejak, akurasi, dan kredibilitas survei juga menjadi pertimbangan dalam menerima keanggotaan Poltracking Indonesia,” kata Anas.
     
    Dia melanjutkan Asosiasi Presisi juga memiliki standar ketat dalam menerima anggota baru. Anas menyatakan setiap lembaga survei yang ingin menjadi anggota harus menjalani rangkaian proses verifikasi yang mendalam sebelum dapat bergabung.

    Poltracking Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat baik pada setiap tahap. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam memegang prinsip survei yang kredibel.
     
    “Saya berharap semua lembaga survei yang bergabung dengan Asosiasi Presisi dapat mengambil peran strategis dalam menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas,” kata Anas.
     

    Asosiasi Presisi telah bermitra dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemitraan ini dijalin antara lain dalam hal melakukan proses jejak pendapat hinga hitung cepat saat momen pemilu.
     
    “Kami akan menyurati KPU perihal penyampaian keanggotaan baru Asosiasi Presisi,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Wall Street Boncos Gegara Komentar Powell soal Suku Bunga

    Wall Street Boncos Gegara Komentar Powell soal Suku Bunga

    New York: Indeks saham-saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), gegara komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang menunjukkan jalur lebih lambat terhadap penurunan suku bunga dari bank sentral.
     
    Mengutip data Yahoo Finance, Jumat, 15 November 2024, indeks Dow Jones tercatat turun 207,33 poin, atau 0,47 persen, menjadi 43.750,86, indeks S&P 500 turun 36,21 poin, atau 0,60 persen, menjadi 5.949,17, dan indeks Nasdaq Composite turun 123,07 poin atau 0,64 persen menjadi 19.107,65.
     
    Powell mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pasar kerja yang solid, dan inflasi yang tetap di atas target dua persen berarti menunjukkan bank sentral AS tidak perlu terburu-buru menurunkan suku bunga dan dapat berunding dengan hati-hati.
     
    Komentar Powell tersebut dinilai semakin mendinginkan prospek yang sebelumnya sangat optimis terhadap penurunan suku bunga. Namun, hal itu tidak bisa berasumsi inflasi dan tenaga kerja berada dalam kondisi seimbang, sehingga ini merupakan pesan yang menggembirakan bagi perekonomian.
     
    Saham awalnya menguat setelah pemilihan presiden AS. Setiap indeks utama Wall Street ditutup pada rekor tertinggi pada perdagangan Senin, tetapi terhenti dalam beberapa hari terakhir karena imbal hasil obligasi telah bergerak ke level tertinggi dalam empat bulan.
     
    Para investor tertarik pada aset yang diharapkan mendapat manfaat dari kebijakan Presiden terpilih AS Donald Trump dalam masa jabatan keduanya setelah ia berjanji untuk mengenakan tarif tinggi pada impor dari mitra dagang utama, menurunkan pajak, dan melonggarkan peraturan pemerintah.
     
    Namun, imbal hasil obligasi dan dolar juga melonjak baru-baru ini karena kekhawatiran meskipun kebijakan Trump akan memacu pertumbuhan, kebijakan tersebut juga dapat memicu kembali inflasi setelah perjuangan panjang melawan tekanan harga menyusul pandemi covid-19.
     
    Selain itu, tarif dapat menyebabkan peningkatan pinjaman pemerintah, yang selanjutnya akan menggelembungkan defisit fiskal dan menyebabkan Fed mengubah arah pelonggaran kebijakan moneternya.
     

     

    Saham Eropa malah raup banyak cuan
     
    Sementara itu, indeks saham Eropa malah bangkit dari posisi terendah dalam tiga bulan, dipimpin oleh saham energi dan teknologi setelah serangkaian laba perusahaan yang sebagian besar positif. STOXX 600 ditutup naik 1,08 persen.
     
    Adapun indeks dolar, yang mengukur nilai tukar dolar terhadap sekeranjang mata uang, naik 0,45 persen menjadi 106,94, dengan euro turun 0,41 persen menjadi USD1,052. Dolar AS sedang dalam laju kenaikan untuk sesi kelima berturut-turut.
     
    Harapan untuk pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut telah mereda selama beberapa minggu terakhir, tetapi menjadi lebih fluktuatif baru-baru ini. Harapan untuk pemangkasan 25 basis poin pada pertemuan Fed Desember berada di angka 58,7 persen, turun dari 82,5 persen pada sesi sebelumnya, menurut FedWatch Tool milik CME.
     
    Imbal hasil obligasi acuan AS 10-tahun naik 0,2 basis poin menjadi 4,453 persen, menghapus penurunan setelah komentar Powell.
     
    Di sisi lain, minyak mentah AS ditutup naik 0,39 persen menjadi USD68,70 per barel dan Brent naik hingga ditutup pada USD72,56 per barel, naik 0,39 persen pada hari itu, sebagian karena penguatan dolar dan meningkatnya persediaan minyak mentah AS menambah kekhawatiran kelebihan pasokan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Bantu Kembalikan Ijazah PMI yang Ditahan Perusahaan

    Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Bantu Kembalikan Ijazah PMI yang Ditahan Perusahaan

    Majalengka: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, mengunjungi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Mila yang menderita sakit di kediamannya di Desa Bantarangsana, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Rabu, 13 November 2024.

    Dalam kunjungan itu, Menteri Karding didampingi Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, melihat langsung keadaan Mila yang sebelumnya diduga bekerja ke Malaysia secara nonprosedural. 

    “Kondisi ini itu menjadi contoh akibat jadi PMI nonprosedural, sehingga pemerintah tidak bisa memberikan jaminan perlindungan utuh saat bekerja di luar negeri,” jelasnya. 

    Bahkan, dokumen Mila dari mulai dari ijazah hingga akta kelahiran kini masih ditahan perusahaan yang memberangkatkannya ke Malaysia. “Sekarang kondisinya sakit, dan ijazahnya ditahan pula, sehingga tidak bisa bekerja lagi,” ujar Menteri Karding. 

    Menteri Karding pun langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera melacak perusahaan yang menyalurkan Mila ke Malaysia, dan mengambil kembali dokumen miliknya.

    “Kami akan mencari perusahaannya untuk mengembalikan dokumen tersebut, dan memastikan ada bukti lain terkait pelanggaran hukumnya, kalau ada langsung ditindak,” kata Karding.

    Perusahaan yang menyalurkan Mila berada di Bekasi dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum hingga menahan dokumen milik Mila. Menteri Karding mengingatkan, peristiwa yang dialami Mila merupakan potret nyata pentingnya menjadi PMI prosedural, sehingga terjamin ketika bekerja di luar negeri

    “Kami ingin pemerintah kecamatan hingga desa di Kabupaten Majalengka untuk benar-benar mengawasi warganya yang akan bekerja menjadi PMI harus menempuh jalur prosedural. Ini harus dilakukan kolaborasi bersama antara semua pihak,” tutup Karding. 

    Di depan Menteri Karding, Mila mengatakan perusahaan yang menyalurkannya lepas dari tanggung jawab pekerjaan sehingga menahan ijazah, akte kelahiran, dan dokumen penting lainnya. 

    Sebelumnya, Mila bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Rumah Tangga (PLRT). Ia kerap mendapatkan majikan yang suka marah-marah, sehingga Mila kabur akibat tidak tahan menghadapinya.

    Majalengka: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, mengunjungi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Mila yang menderita sakit di kediamannya di Desa Bantarangsana, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Rabu, 13 November 2024.
     
    Dalam kunjungan itu, Menteri Karding didampingi Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, melihat langsung keadaan Mila yang sebelumnya diduga bekerja ke Malaysia secara nonprosedural. 
     
    “Kondisi ini itu menjadi contoh akibat jadi PMI nonprosedural, sehingga pemerintah tidak bisa memberikan jaminan perlindungan utuh saat bekerja di luar negeri,” jelasnya. 
    Bahkan, dokumen Mila dari mulai dari ijazah hingga akta kelahiran kini masih ditahan perusahaan yang memberangkatkannya ke Malaysia. “Sekarang kondisinya sakit, dan ijazahnya ditahan pula, sehingga tidak bisa bekerja lagi,” ujar Menteri Karding. 
     
    Menteri Karding pun langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera melacak perusahaan yang menyalurkan Mila ke Malaysia, dan mengambil kembali dokumen miliknya.
     
    “Kami akan mencari perusahaannya untuk mengembalikan dokumen tersebut, dan memastikan ada bukti lain terkait pelanggaran hukumnya, kalau ada langsung ditindak,” kata Karding.
     
    Perusahaan yang menyalurkan Mila berada di Bekasi dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum hingga menahan dokumen milik Mila. Menteri Karding mengingatkan, peristiwa yang dialami Mila merupakan potret nyata pentingnya menjadi PMI prosedural, sehingga terjamin ketika bekerja di luar negeri
     
    “Kami ingin pemerintah kecamatan hingga desa di Kabupaten Majalengka untuk benar-benar mengawasi warganya yang akan bekerja menjadi PMI harus menempuh jalur prosedural. Ini harus dilakukan kolaborasi bersama antara semua pihak,” tutup Karding. 
     
    Di depan Menteri Karding, Mila mengatakan perusahaan yang menyalurkannya lepas dari tanggung jawab pekerjaan sehingga menahan ijazah, akte kelahiran, dan dokumen penting lainnya. 
     
    Sebelumnya, Mila bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Rumah Tangga (PLRT). Ia kerap mendapatkan majikan yang suka marah-marah, sehingga Mila kabur akibat tidak tahan menghadapinya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)