Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Tenang, Pemerintah-DPR Ambil Kebijakan Terbaik BBM Bersubsidi untuk Ojol

    Tenang, Pemerintah-DPR Ambil Kebijakan Terbaik BBM Bersubsidi untuk Ojol

    Jakarta: Masyarakat diminta tenang menyikapi isu pelarangan ojek online gunakan pertalite. Sebab, DPR dan pemerintah dipastikan bakal mengambil kebijakan terbaik soal polemik tersebut.

    “Jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” kata Ketua Komisi XII DPR-RI Bambang Pati Jaya melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.

    Politikus Partai Golkar itu menyampaikan pemerintah belum memutuskan isu pelarangan ojol gunakan pertalite. Sebab, masih dibahas eksekutif.
     

    “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” ungkap dia.

    Dia meyakini pemerintah membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. Dia juga memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM, salah satunya tetap mendapat mengisi pertalite.

    “Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih bisa ngisi, nanti teknis kontrolnya akan dipikirkan bagaimana caranya” ucapnya.

    Jakarta: Masyarakat diminta tenang menyikapi isu pelarangan ojek online gunakan pertalite. Sebab, DPR dan pemerintah dipastikan bakal mengambil kebijakan terbaik soal polemik tersebut.
     
    “Jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” kata Ketua Komisi XII DPR-RI Bambang Pati Jaya melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Politikus Partai Golkar itu menyampaikan pemerintah belum memutuskan isu pelarangan ojol gunakan pertalite. Sebab, masih dibahas eksekutif.
     

    “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” ungkap dia.
    Dia meyakini pemerintah membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. Dia juga memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM, salah satunya tetap mendapat mengisi pertalite.
     
    “Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih bisa ngisi, nanti teknis kontrolnya akan dipikirkan bagaimana caranya” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Perhutani Perkuat Ketahanan Ekonomi Desa Hutan, Begini Caranya

    Perhutani Perkuat Ketahanan Ekonomi Desa Hutan, Begini Caranya

    Jakarta: Memulai musim tanam 2024, Perum Perhutani berencana menanam 24,4 juta pohon di lahan seluas 26 ribu hektare yang terbagi di tiga wilayah Divisi Regional Perhutani. Tahun ini, Perhutani menyiapkan berbagai macam bibit pohon diantaranya bibit pohon jati, pinus, balsa, kayu putih, sengon, mahoni, dan berbagai multipurpose tree spesies (MPTS).
     
    Sekretaris Perusahaan Perhutani Sofiudin Nurmansyah menjelaskan, Perhutani berkomitmen untuk melaksanakan penanaman guna melestarikan hutan, memperluas tutupan lahan, menjaga fungsi daerah resapan air, dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan.
     
    “Tahun ini kami akan kembali melakukan penanaman sesuai rencana kerja perusahaan, menjalankan fungsi Perhutani sebagai BUMN pengelola hutan. Dengan menanam 24,4 juta pohon di lahan seluas 26 ribu hektare, kami harap akan menambah tutupan lahan hijau dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujar Sofi dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Penanaman jutaan pohon ini dilakukan di tiga wilayah Perhutani Divisi Regional. Untuk Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 4.334 hektare.
     
    Sementara, untuk wilayah Divisi Regional Jawa Tengah Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 9.619 hektare. Terakhir, pada Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 12.057 hektare.
     
    “Penanaman ini juga diharapkan akan menambah pemberdayaan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi desa hutan,” papar dia.
     

     

    Ajak stakeholder hijaukan negeri
     
    Perhutani juga membuka ruang dengan mengajak berbagai pihak untuk berkontribusi melestarikan hutan. Seperti yang terjadi pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2024, Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Barat dan Banten melaksanakan kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
     
    Kegiatan ini sebagai momentum gerakan menanam yang akan dilaksanakan di 14 KPH wilayah Jawa Barat dan Banten. Dalam kegiatan ini, Perhutani mengajak Padepokan Garuda Yaksa sebagai stakeholder untuk bersinergi melakukan penanaman guna melestarikan alam perbukitan Hambalang.
     
    Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Yudha Suswardhanto mengatakan ratusan pohon jenis pinus dan damar akan ditanam sebagai upaya pelestarian lingkungan.
     
    “Kami menggandeng Padepokan Garuda Yaksa, harapan kami ini bisa bersinergi ke depannya dalam pelaksanaan perbaikan lingkungan, perbaikan tutupan lahan sehingga kelestarian hutan sebagai daerah tangkapan air khususnya di Bogor, terjaga” tutur Yudha.
     
    Sementara itu, Perwakilan Padepokan Garuda Yaksa Warsito mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Perum Perhutani karena turut serta menjaga kelestarian alam di lingkungan kediaman Presiden.
     
    “Saya juga mewakili dari kepala rumah tangga kediaman Pak Presiden RI berharap acara seperti sekarang ini diprogram secara berkelanjutan. Karena hutan kita juga harus kita rawat dan kebetulan program beliau, dalam hal ini Bapak Presiden RI, dari dulu kita diajarkan untuk menanam pohon agar hutan terjaga dan lestari,” jelas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  

    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 

    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.

    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.

    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  

    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  

    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 

    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  

    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.

    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.

    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.

    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.

    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.

    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  
     
    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 
    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.
     
    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.
     
    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  
     
    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  
     
    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 
     
    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  
     
    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
     
    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.
     
    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.
     
    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.
     
    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.
     
    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.
     
    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Hadapi Industri 4.0 hingga Digitalisasi, Ini yang Perlu Dilakukan Pekerja

    Hadapi Industri 4.0 hingga Digitalisasi, Ini yang Perlu Dilakukan Pekerja

    Jakarta: Perkembangan industri 4.0 dan digitalisasi membuat pekerja kerah putih mengalami kenaikan signifikan. Serikat pekerja harus aktif bergerak secara efektif agar kenaikan tersebut berada dalam kondisi kondusif, aman dan sejahtera sehingga dapat mengatur, menjaga ataupun mengatasi tantangan yang ada.
     
    Ketua FSP KEP – KSPI Sunandar mengatakan, kekuatan dalam persatuan terletak pada solidaritas yang tidak tergoyahkan. Ia menegaskan, upaya saling bahu membahu, menyuarakan aspirasi, melindungi hak-hak para pekerja, dan mengamankan masa depan yang baik merupakan tujuan dari serikat pekerja.
     
    “Pekerja kerah putih ataupun pekerja kerah biru, serikat pekerja adalah perisai kita bersama. Berdiri teguh, tetap bersatu dan ingat bahwa tindakan kolektif mendorong perubahan menuju kondisi yang lebih baik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Desember 2024.
     

    IndustriALL mengadakan Pelatihan Organiser tentang Kampanye Pengorganisasian Pekerja Kerah Putih bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES). Sebanyak 19 orang delegasi dari berbagai serikat pekerja asal Malaysia, Singapura, Filipina Thailand, serta Indonesia yang diwakili enam delegasi.
     
    Pelatihan ini adalah rangkaian pelatihan yang akan dilaksanakan secara terus menerus dan berlokasi di mancanegara. Pelatihan ini merupakan jawaban dari perkembangan zaman dan sejalan dengan tanggung jawab yang dirasakan setiap serikat pekerja, khususnya terkait pengorganisasian pekerja kerah putih.
     
    “Untuk mengedukasi ataupun mensosialisasikan hak dari setiap pekerja, khususnya disini adalah pekerja kerah putih pastinya akan menghadapi tantangan yang besar, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi?” ujar Koordinator Divisi Pendidikan dan Pelatihan FSP KEP – KSPI Rizka Septiana.
     
    Ia mengatakan, pentingnya mengorganisir pekerja kerah putih untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berkualifikasi tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan adil. Tak hanya dibutuhkan proses panjang, namun serikat pekerja haruslah mampu kreatif melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi.
     
    “Dalam pelatihan ini bukan hanya pengetahuan baru, namun juga contoh dari serikat pekerja dari negara lain yang bisa dijadikan percontohan. Tentunya yang tak kalah penting adalah networking, karena masing-masing delegasi serikat pekerja yang hadir sangat aktif dan sangat terbuka berbagi pengalaman,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • BNPP Identifikasi Pilar dan Sarpras Batas Negara RI-RDTL

    BNPP Identifikasi Pilar dan Sarpras Batas Negara RI-RDTL

    Malaka: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini dilakukan melalui Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI.
     

    Dalam kegiatan identifikasi ini, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI, Ismawan Harijono, melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Korem 161/Wirasakti, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu.

    “Maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kondisi eksisting pilar dan sarpras pendukung pengamanan perbatasan darat di kawasan perbatasan RI-RDTL Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, NTT,” kata Ismawan dalam keterangan pers, Selasa, 3 Desember 2024. 

    Ismawan mengatakan nantinya kegiatan identifikasi ini dapat disusun untuk dijadikan database sebagai bahan masukan dalam menentukan lokasi prioritas yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan sarpras di kawasan perbatasan RI-RDTL.

    “Pada pelaksanaannya telah teridentifikasi pilar dan sarpras batas negara wilayah darat di perbatasan RI-RDTL Sektor Timur ini, BNPP RI memiliki sasaran kegiatan dengan target identifikasi hingga 30 kilometer. Hal tersebut meliputi 9 Pos Pamtas, 125 Pilar Batas Negara (PBN), 11 Pilar Pembantu CBDRF, dan sebanyak 112 Border Sign Post (BSP),” jelas Ismawan.

    Ismawan menjelaskan pada identifikasinya terdapat sejumlah 88 PBN dalam kondisi baik, 19 PBN dalam kondisi rusak ringan, 12 PBN rusak berat, dan sejumlah 6 PBN hilang. Kemudian sebanyak 10 Pilar pembantu CBDRF dalam kondisi baik dan 1 Pilar pembantu CBDRF hilang.

    “Terdapat juga PBN tipe Auxiliary yang lokasinya tidak kondusif, yakni PBN nomor C01107-RI yang berlokasi di tengah kebun milik warga dan PBN nomor C01114-RI berlokasi di tengah bangunan kantin pada zona pendukung di PLBN Motamasin,” ungkap Ismawan.

    Terkait kondisi tersebut, Ismawan mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus Satgas Pamtas dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya pemilik lahan kebun, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

    “Ada beberapa masalah pada pilar batas negara yang perlu segera dilakukan penanganan berupa pergantian dan reposisi PBN melalui survei bersama RI-RDTL karena kondisinya yang rusak berat, bergeser, serta hilang,” jelas dia.

    Untuk PBN yang hilang, perlu segera dilakukan pengukuran ulang untuk reposisi PBN agar dapat meminimalisir terjadinya konflik di perbatasan hingga dimanfaatkannya situasi yang serba tidak menentu dan tidak ada kepastian hukum di perbatasan oleh para pelaku ilegal.

    “Kemudian, terdapat sebagian besar patok yang mengalami kerusakan juga disebabkan oleh faktor alam, seperti patok yang sejajar dengan sungai menjadi hal yang signifikan dengan terjadinya erosi tanah,” ujarnya.

    Malaka: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melakukan identifikasi pilar dan sarana prasarana batas negara wilayah darat di kawasan perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL) Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini dilakukan melalui Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI.
     

    Dalam kegiatan identifikasi ini, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI, Ismawan Harijono, melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Korem 161/Wirasakti, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu.
     
    “Maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kondisi eksisting pilar dan sarpras pendukung pengamanan perbatasan darat di kawasan perbatasan RI-RDTL Sektor Timur di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, NTT,” kata Ismawan dalam keterangan pers, Selasa, 3 Desember 2024. 
     
    Ismawan mengatakan nantinya kegiatan identifikasi ini dapat disusun untuk dijadikan database sebagai bahan masukan dalam menentukan lokasi prioritas yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan sarpras di kawasan perbatasan RI-RDTL.
    “Pada pelaksanaannya telah teridentifikasi pilar dan sarpras batas negara wilayah darat di perbatasan RI-RDTL Sektor Timur ini, BNPP RI memiliki sasaran kegiatan dengan target identifikasi hingga 30 kilometer. Hal tersebut meliputi 9 Pos Pamtas, 125 Pilar Batas Negara (PBN), 11 Pilar Pembantu CBDRF, dan sebanyak 112 Border Sign Post (BSP),” jelas Ismawan.
     
    Ismawan menjelaskan pada identifikasinya terdapat sejumlah 88 PBN dalam kondisi baik, 19 PBN dalam kondisi rusak ringan, 12 PBN rusak berat, dan sejumlah 6 PBN hilang. Kemudian sebanyak 10 Pilar pembantu CBDRF dalam kondisi baik dan 1 Pilar pembantu CBDRF hilang.
     
    “Terdapat juga PBN tipe Auxiliary yang lokasinya tidak kondusif, yakni PBN nomor C01107-RI yang berlokasi di tengah kebun milik warga dan PBN nomor C01114-RI berlokasi di tengah bangunan kantin pada zona pendukung di PLBN Motamasin,” ungkap Ismawan.
     
    Terkait kondisi tersebut, Ismawan mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus Satgas Pamtas dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat khususnya pemilik lahan kebun, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
     
    “Ada beberapa masalah pada pilar batas negara yang perlu segera dilakukan penanganan berupa pergantian dan reposisi PBN melalui survei bersama RI-RDTL karena kondisinya yang rusak berat, bergeser, serta hilang,” jelas dia.
     
    Untuk PBN yang hilang, perlu segera dilakukan pengukuran ulang untuk reposisi PBN agar dapat meminimalisir terjadinya konflik di perbatasan hingga dimanfaatkannya situasi yang serba tidak menentu dan tidak ada kepastian hukum di perbatasan oleh para pelaku ilegal.
     
    “Kemudian, terdapat sebagian besar patok yang mengalami kerusakan juga disebabkan oleh faktor alam, seperti patok yang sejajar dengan sungai menjadi hal yang signifikan dengan terjadinya erosi tanah,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Pemerintah Girang Weda Bay Jadi KI Pertama yang Bikin Komponen Baterai Kendaraan Listrik

    Pemerintah Girang Weda Bay Jadi KI Pertama yang Bikin Komponen Baterai Kendaraan Listrik

    Halmahera Tengah: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan apresiasi tinggi kepada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) atas kemajuan yang dicapai, terutama terkait rencana ekspor prekursor nikel untuk industri baterai kendaraan listrik yang dijadwalkan pada awal 2025.
     
    “Saya sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PT IWIP atas dedikasinya dalam menjadikan Kawasan Industri (KI) Weda Bay sebagai kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia yang mendukung pengolahan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik,” ungkap Agus dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Menteri Agus mengatakan, dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik adalah langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
     
    “Pemerintah berkomitmen dalam kebijakan penurunan emisi GRK di level internasional hingga akhirnya mencapai Net Zero Emissions (NZE) di 2060 atau lebih awal. Salah satu program utamanya adalah dengan pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB,” jelasnya.
     
    Untuk itu, Menperin menegaskan pemerintah terus mendukung penuh percepatan pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), yang salah satunya didorong melalui proyek-proyek seperti Weda Bay.
     
    “Kehadiran proyek ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem kendaraan listrik dan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia, khususnya di Maluku Utara dan Halmahera Tengah,” imbuh dia.
     

     

    Ekspor 50 ribu ton Precursor NCM
     
    Diketahui, PT IWIP, melalui anak perusahaan PT Huaneng New Material, berencana mengekspor 50 ribu ton per tahun Precursor Nickel Cobalt Manganese Hydroxide (NCM) ke pasar Amerika Utara dan Eropa. Prekursor ini merupakan bahan baku penting dalam produksi baterai kendaraan listrik.
     
    Selain itu, Weda Bay Project juga akan terus berkembang dengan rencana untuk memproduksi Baterai Kendaraan Listrik dan Sistem Penyimpanan Energi (Energy Storage System) yang akan dikelola oleh PT REPT Battero Energy Co. Ltd.
     
    Kapasitas produksi baterai ini akan dimulai pada 8 GWh pada Maret 2026 dan berkembang hingga 20 GWh pada 2027, yang akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi sekitar 2.800 tenaga kerja.
     
    Proyek ini juga akan memproduksi Off Road Pure Electric Mining Dump Truck dengan kapasitas baterai mulai dari 282 kWh hingga 375 kWh, dengan perakitan truk pertama yang dijadwalkan pada Desember 2025.
     
    Lebih lanjut, kawasan ini juga akan memproduksi alumunium ingot dengan kapasitas satu juta ton per tahun, melalui PT Kemajuan Alumunium Industry, dengan nilai investasi sekitar USD655 juta.
     
    Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT IWIP Xiang Binghe mengungkapkan, IWIP yang kini memiliki lebih dari 80 ribu karyawan, tidak lepas dari kerja sama yang solid antara pihak perusahaan dan pemerintah. IWIP berharap dapat terus melanjutkan kerjasama ini untuk membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Maluku Utara.
     
    “Kami berharap dukungan dan kerja sama yang baik ini terus terjalin, agar proyek ini dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia secara umum, serta khususnya bagi masyarakat Maluku Utara dan Halmahera Tengah,” tutup dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • BMKG Keluarkan Edaran Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Periode Awal Desember

    BMKG Keluarkan Edaran Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Periode Awal Desember

    Serang: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Banten mengeluarkan edaran peringatan dini cuaca dan iklim periode dasarian I Desember 2024.

    Kadis BPBD Banten, Nana Suryana, membaca situasi dan menurut tinjauan parameter iklim secara umum, global maupun regional, hasil monitoring indeks IOD dan ENSO Dasarian II November 2024 menunjukan indeks IOD yang melewati batas ambang netral (-0.79) sudah berlangsung selama 4 dasarian.

    “Sementara itu anomali SST di Nino 3.4 berada pada indeks -0.13. IOD Netral
    diprediksi berlangsung mulai November 2024 hingga awal tahun 2025. Sementara
    potensi La Nina lemah diprediksi berlangsung hingga periode Februari-Maret-April
    2025,” kata Nana dalam keterangan pers, Selasa, 3 Desember 2024.
     

    Nana menjelaskan untuk prospek cuaca atau iklim Provinsi Banten hingga dasarian III November 2024 terdapat 10 ZOM yang sudah masuk musim hujan dan 3 ZOM yang masih dalam periode musim kemarau.

    Sementara prakiraan cuaca tanggal 1 – 3 Desember 2024 terjadi potensi hujan lebat di Kabupaten Lebak (Cibeber, Sobang, Lebakgedong, Cileles, Gunung
    Kencana); Kabupaten Pandeglang (Cikeusik, Angsana, Panimbang, Sumur);
    Kabupaten Serang (Pamaraya, Tunjungteja, Petir, Kopo, Jawilan); Kabupaten
    Tangerang (Panongan, Jambe, Tigaraksa, Balaraja); Kota Tangerang
    (Benda, Karawaci, Tangerang, Cipondoh, Karangtengah); Kota Tangerang
    Selatan (Pamulang, Setu, Ciputat, Serpong, Pondok Aren).

    “Prakiraan cuaca tanggal 4-6 Desember 2024 potensi hujan lebat; Kabupaten Lebak (Cibeber, Sobang, Lebakgedong, Maja, Rangkasbitung); Kabupaten Pandeglang (Sumur, Cimanggu, Cibitung, Patia, Sukaresmi, Panimbang); Kab. Tangerang (Jambe, Panongan, Tigaraksa, Balaraja, Tigaraksa); Kota Tangerang Selatan (Pamulang, Setu, Ciputat, Serpong, Pondok Aren),” jelas Nana.

    Sementara untuk Pprakiraan cuaca pada 7 – 10 Desember 2024 potensi hujan lebat terjadi di Kabupaten Lebak (Bayah, Cibeber); Kabupaten Pandeglang (Labuhan, Carita, Angsana, Sumur, Panimbang, Malingping); Kab. Serang (Cinangka,
    Anyar).

    Untuk potensi rob dan gelombang tinggi terjadi di wilayah Banten, diprediksi melanda perairan Utara Banten pada 2-6 Desember 2024. Perairan Banten dan Selatan Banten pada 1–5 Desember 2024.

    “Tidak terdapat potensi gelombang tinggi lebih dari 1.5 meter,” jelasnya.

    Sementara untuk peringatan dini curah hujan Tinggi Dasarian I Desember 2024 (tanggal 1 – 10 Desember 2024). Sehubungan dengan hal tersebut, Nana meminta  informasi ini bisa dijadikan kewaspadaan dan pertimbangan untuk melakukan langkah mitigasi dampak ikutan dari kondisi tersebut.

    “Apabila memerlukan informasi lebih rinci terkait dengan informasi iklim,
    prakiraan cuaca dan peringatan dini, bapak/ibu dapat menghubungi Kantor Unit
    Pelaksana Teknis BMKG terdekat,” ujarnya.

    Serang: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Banten mengeluarkan edaran peringatan dini cuaca dan iklim periode dasarian I Desember 2024.
     
    Kadis BPBD Banten, Nana Suryana, membaca situasi dan menurut tinjauan parameter iklim secara umum, global maupun regional, hasil monitoring indeks IOD dan ENSO Dasarian II November 2024 menunjukan indeks IOD yang melewati batas ambang netral (-0.79) sudah berlangsung selama 4 dasarian.
     
    “Sementara itu anomali SST di Nino 3.4 berada pada indeks -0.13. IOD Netral
    diprediksi berlangsung mulai November 2024 hingga awal tahun 2025. Sementara
    potensi La Nina lemah diprediksi berlangsung hingga periode Februari-Maret-April
    2025,” kata Nana dalam keterangan pers, Selasa, 3 Desember 2024.
     

    Nana menjelaskan untuk prospek cuaca atau iklim Provinsi Banten hingga dasarian III November 2024 terdapat 10 ZOM yang sudah masuk musim hujan dan 3 ZOM yang masih dalam periode musim kemarau.
    Sementara prakiraan cuaca tanggal 1 – 3 Desember 2024 terjadi potensi hujan lebat di Kabupaten Lebak (Cibeber, Sobang, Lebakgedong, Cileles, Gunung
    Kencana); Kabupaten Pandeglang (Cikeusik, Angsana, Panimbang, Sumur);
    Kabupaten Serang (Pamaraya, Tunjungteja, Petir, Kopo, Jawilan); Kabupaten
    Tangerang (Panongan, Jambe, Tigaraksa, Balaraja); Kota Tangerang
    (Benda, Karawaci, Tangerang, Cipondoh, Karangtengah); Kota Tangerang
    Selatan (Pamulang, Setu, Ciputat, Serpong, Pondok Aren).
     
    “Prakiraan cuaca tanggal 4-6 Desember 2024 potensi hujan lebat; Kabupaten Lebak (Cibeber, Sobang, Lebakgedong, Maja, Rangkasbitung); Kabupaten Pandeglang (Sumur, Cimanggu, Cibitung, Patia, Sukaresmi, Panimbang); Kab. Tangerang (Jambe, Panongan, Tigaraksa, Balaraja, Tigaraksa); Kota Tangerang Selatan (Pamulang, Setu, Ciputat, Serpong, Pondok Aren),” jelas Nana.
     
    Sementara untuk Pprakiraan cuaca pada 7 – 10 Desember 2024 potensi hujan lebat terjadi di Kabupaten Lebak (Bayah, Cibeber); Kabupaten Pandeglang (Labuhan, Carita, Angsana, Sumur, Panimbang, Malingping); Kab. Serang (Cinangka,
    Anyar).
     
    Untuk potensi rob dan gelombang tinggi terjadi di wilayah Banten, diprediksi melanda perairan Utara Banten pada 2-6 Desember 2024. Perairan Banten dan Selatan Banten pada 1–5 Desember 2024.
     
    “Tidak terdapat potensi gelombang tinggi lebih dari 1.5 meter,” jelasnya.
     
    Sementara untuk peringatan dini curah hujan Tinggi Dasarian I Desember 2024 (tanggal 1 – 10 Desember 2024). Sehubungan dengan hal tersebut, Nana meminta  informasi ini bisa dijadikan kewaspadaan dan pertimbangan untuk melakukan langkah mitigasi dampak ikutan dari kondisi tersebut.
     
    “Apabila memerlukan informasi lebih rinci terkait dengan informasi iklim,
    prakiraan cuaca dan peringatan dini, bapak/ibu dapat menghubungi Kantor Unit
    Pelaksana Teknis BMKG terdekat,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • JP Morgan Kerek Rating, Saham Barito Pacific Langsung Melejit

    JP Morgan Kerek Rating, Saham Barito Pacific Langsung Melejit

    Jakarta: JP Morgan baru-baru ini mengubah pandangannya terhadap saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dari sebelumnya underweight menjadi neutral. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh penilaian tekanan jual pada saham BRPT yang telah berkurang, seiring dengan rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).
     
    “Kami mengakhiri rekomendasi underweight kami pada BRPT dan beralih ke Neutral,” tulis JP Morgan, dalam laporan risetnya yang dikutip pada Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Tim analis JP Morgan yang terdiri dari Arnanto Januri, Henry Wibowo, dan Smedh Samant turut menjelaskan keputusan ini mencerminkan risiko dan potensi imbal hasil yang kini lebih seimbang.
     
    Dalam hal kinerja keuangan, hingga kuartal III-2024, BRPT telah mencatatkan pendapatan sebesar USD1,67 miliar, laba bersih senilai USD27 juta, serta total aset yang mencapai USD10,19 miliar.
     
    Perubahan pandangan JP Morgan terhadap saham BRPT mencerminkan penilaian positif terhadap stabilitas perusahaan, meski di tengah tantangan dinamika pasar.
     
    JP Morgan juga menetapkan target harga untuk saham BRPT di level Rp870 per saham hingga Desember 2025. Target ini menunjukkan optimisme terhadap prospek perusahaan.
     

     

    Raih peringkat idA+
     
    Di sisi lain, JP Morgan juga menyoroti langkah strategis Barito Pacific yang memperluas portofolionya ke sektor kawasan industri melalui anak perusahaannya, Griya Idola. Ekspansi ini dipandang sebagai katalis positif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.
     
    Selaras dengan laporan riset yang dikeluarkan JP Morgan, beberapa waktu lalu PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idA+ (Single A Plus) kepada BRPT, dengan prospek yang dinilai Stabil.
     
    “Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya,” jelas Direktur Utama Pefindo Irmawati dalam laporan pemeringkatan yang dirilis.
     
    “Tanda tambah (+) menunjukkan peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan,” tutur dia.
     
    Kinerja positif ini menunjukkan BRPT mampu menjaga kredibilitasnya di pasar dan menciptakan nilai tambah bagi investor, baik melalui ekspansi strategis maupun pengelolaan risiko yang efektif.
     
    Adapun pada sesi perdagangan hari ini, Selasa (3/12), berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BRPT ditutup meningkat 6,79 persen ke Rp865 per saham.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Resmi Dimulai, PLN Lepas Peserta Touring EVenture Jakarta-Bali

    Resmi Dimulai, PLN Lepas Peserta Touring EVenture Jakarta-Bali

    Jakarta: PT PLN (Persero) menggelar kegiatan touring bertajuk ‘EVenture’. Melalui event tersebut PLN berharap para peserta bisa merasakan sekaligus membagikan pengalaman menggunakan kendaraan listrik yang aman dan nyaman selama perjalanan kepada masyarakat.
     
    EVenture akan berlangsung pada 3-8 Desember 2024 dengan mengusung tema Jelajah Liburan dengan Kendaraan Listrik. Selama event berlangsung, para peserta akan melewati rute perjalanan dari Jakarta hingga Bali.
     
    Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Sri Mulyanti menyambut gembira penyelenggaraan EVenture ini. Ia menilai acara ini menjadi salah satu langkah nyata untuk menunjukkan kesiapan PLN dalam mendukung pemerintah mewujudkan transisi energi berkelanjutan.
    “Kehadiran EVenture ini menjadi salah satu langkah nyata untuk menunjukkan kesiapan kita, baik dari segi infrastruktur maupun komitmen untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Edi.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Edi turut mengapresiasi sejumlah pihak yang mendukung acara ini, termasuk pihak Serikat Pekerja PLN. Dengan terlaksananya acara ini juga menjadi bukti komitmen PLN selalu siap mendukung aktivitas masyarakat berkendaraan listrik, khususnya yang ingin melakukan perjalanan mudik selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025.
     
    “Tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap gaya hidup rendah emisi, kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa PLN siap mendukung aktivitas masyarakat, termasuk mudik dan perjalanan jarak jauh, khususnya bagi pengguna kendaraan listrik,” lanjut Edi.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Komitmen PLN dalam pengembangan ekosistem EV terus diwujudkan dengan peningkatan fasilitas charging station. Pada Nataru 2023, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersedia di ruas tol telah mencapai 64 mesin. Pada momentum Lebaran 2024, jumlah tersebut meningkat hingga empat kali lipat menjadi 248 mesin, dan menjelang Nataru 2024, jumlahnya kembali melonjak hingga 6 kali lipat menjadi 400 mesin dibandingkan Nataru sebelumnya.
     
    “Begitu pula untuk jumlah SPKLU skala nasional, pada Nataru 2023 jumlah SPKLU tercatat sebanyak 624 mesin, sedangkan pada Nataru 2024, jumlahnya melonjak menjadi 2446 unit atau meningkat 4 kali lipat,” kata Edi menerangkan. 
     
     

     
    Peningkatan ini merupakan upaya PLN untuk memastikan para pengguna EV dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan bebas kendala pengisian daya di seluruh ruas tol utama di Indonesia. Mereka pun optimistis ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air akan semakin berkembang. 
     

    (Foto: Dok.)
     
    “PLN berkomitmen untuk terus berada di garis terdepan dalam mendukung terciptanya ekosistem kendaraan Listrik yang kondusif,” tuturnya.
     
    Karena itu, Edi memastikan acara EVenture ini bukan hanya sekadar kegiatan memfasilitasi para peserta untuk berjalan-jalan saja. Tetapi, juga menjadi simbol sinergitas PLN bersama masyarakat untuk bersama menuju masa depan energi yang lebih baik untuk Indonesia.
     

    (Foto: Dok.)
     
    EVenture Disambut Antusias 
    Sambutan positif penyelenggaraan event ini sudah terasa sejak hari pembukaan acara. Hadir sejumlah tamu kehormatan dari pihak PLN dan SP PLN. Mulai dari Direktur Legal and Human Capital Management PLN Yusuf Didi Setiarto, Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, Direktur Electricity Related Business PLN Icon Plus Chipta Perdana, dan Bendahara Umum DPP Serikat Pekerja PLN Budi Setianto.
     
    EVenture menjadi salah satu kegiatan yang diinisiasi SP PLN bersama PT PLN Persero. Ini menjadi bagian dari komitmen SP PLN dalam mendorong transisi energi di Indonesia.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Guna mendukung transisi ini, SP PLN melakukan sejumlah langkah strategis. Salah satunya berkolaborasi dengan manajemen PLN. Keduanya berkomitmen untuk berkolaborasi dalam membangun ekosistem ketenagalistrikan dan mendukung transisi energi Nasional yang ditandatangani Bersama pada 28 Oktober 2024. 
     
     

     
    Komitmen ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung transisi energi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki visi yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Selain itu, SP PLN juga mendukung INPRES Nomor 7 Tahun 2022. Salah satu wujudnya adalah SP PLN mendukung INPRES Presiden RI berupa penggunaan kendaraan operasional berbasis EV. Hal ini diharapkan bisa diimplementasikan juga oleh seluruh pengurus SP sampai dengan level kabupaten/kota.
     
    Serikat pekerja juga akan berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, mendorong manajemen untuk menerapkan EV dalam kegiatan operasional perusahaan, termasuk mendorong pemerintah untuk memberikan insentif dan regulasi yang mendukung investasi dalam energi hijau.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Tak kalah penting, SP PLN juga berperan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pekerja dan masyarakat tentang pentingnya transisi energi dan manfaatnya. Edukasi ini dimulai dari agenda Touring EVenture bersama antara Manajemen dan SP PLN dengaan tujuan mengampanyekan transisi energi dan electrifying lifestyle.
     
    Dengan langkah-langkah di atas, SP PLN bersama PLN memainkan peran kunci dalam mempercepat transisi energi di Indonesia, memastikan bahwa perubahan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bejat! Ayah di Lampung Selatan Perkosa Anak Kandung hingga Hamil

    Bejat! Ayah di Lampung Selatan Perkosa Anak Kandung hingga Hamil

    Jakarta: Kejadian memilukan menimpa keluarga di Lampung Selatan, di mana seorang ayah tega memerkosa putri kandungnya sendiri hingga hamil. Kasus ini terungkap setelah guru sekolah korban curiga dan melakukan tes kehamilan.

    Ayah bernama RA (36) ini diduga telah memperkosa putrinya TS (14) berulang kali dalam kurun waktu 6 bulan sejak Mei 2024. Akibat perbuatan bejatnya, korban yang masih berstatus siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) kini tengah mengandung kurang lebih 23 minggu.

    Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Dhedi Ardi Putra mengungkapkan bahwa ayah korban mengaku melakukan pemerkosaan ini karena ingin merasakan keperawanan.

    “Keterangannya waktu diperiksa, dia itu menyampaikan dia itu ingin merasakan keperawanan. Soalnya waktu dia nikah istrinya dia udah nggak perawan,” kata Dhedi.
     

    Dhedi mengatakan, dari hasil pemeriksaan, tindak pidana persetubuhan ini diakui seluruhnya terjadi di kediaman keluarga tersebut, tepatnya saat sang ibu korban lengah atau tidak berada di rumah.

    “Jadi perbuatan asusila ini tidak ada iming-iming tertentu, tetapi pelaku ayah korban ini selalu mengancam anaknya akan dipukuli,” lanjutnya.
    Kasus pemerkosaan oleh ayah kandung ini jelas merupakan tindakan keji dan biadab. Pelaku telah melanggar norma sosial dan hukum, serta telah menghancurkan masa depan putrinya sendiri.

    Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 Undang-Undang (UU) RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.
    “Ancaman pidana maksimal 15 tahun, dikarenakan pelaku merupakan orang dekat korban, maka juga bisa dijerat pemberatan tambahan sepertiga hukuman,” tambahnya.

    Jakarta: Kejadian memilukan menimpa keluarga di Lampung Selatan, di mana seorang ayah tega memerkosa putri kandungnya sendiri hingga hamil. Kasus ini terungkap setelah guru sekolah korban curiga dan melakukan tes kehamilan.
     
    Ayah bernama RA (36) ini diduga telah memperkosa putrinya TS (14) berulang kali dalam kurun waktu 6 bulan sejak Mei 2024. Akibat perbuatan bejatnya, korban yang masih berstatus siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) kini tengah mengandung kurang lebih 23 minggu.
     
    Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Dhedi Ardi Putra mengungkapkan bahwa ayah korban mengaku melakukan pemerkosaan ini karena ingin merasakan keperawanan.
    “Keterangannya waktu diperiksa, dia itu menyampaikan dia itu ingin merasakan keperawanan. Soalnya waktu dia nikah istrinya dia udah nggak perawan,” kata Dhedi.
     

    Dhedi mengatakan, dari hasil pemeriksaan, tindak pidana persetubuhan ini diakui seluruhnya terjadi di kediaman keluarga tersebut, tepatnya saat sang ibu korban lengah atau tidak berada di rumah.

    “Jadi perbuatan asusila ini tidak ada iming-iming tertentu, tetapi pelaku ayah korban ini selalu mengancam anaknya akan dipukuli,” lanjutnya.

    Kasus pemerkosaan oleh ayah kandung ini jelas merupakan tindakan keji dan biadab. Pelaku telah melanggar norma sosial dan hukum, serta telah menghancurkan masa depan putrinya sendiri.
     
    Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 Undang-Undang (UU) RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

    “Ancaman pidana maksimal 15 tahun, dikarenakan pelaku merupakan orang dekat korban, maka juga bisa dijerat pemberatan tambahan sepertiga hukuman,” tambahnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)