Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • ​Pentingnya Budaya Sadar Risiko dan Inovasi Pengurangan Bahaya untuk Indonesia 2045

    ​Pentingnya Budaya Sadar Risiko dan Inovasi Pengurangan Bahaya untuk Indonesia 2045

    Jakarta: Budaya sadar risiko terus digaungkan Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO). Hal ini bukan tanpa alasan, MASINDO melihat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap risiko yang ada di sekitarnya dan cara menanggulanginya masih minim.

    “Apa sih kurang sadar risiko? Kita lihat contohnya, misalnya kadang kita pake motor gak pake helm. Kemudian kadang kita juga gak pake seatbelt, gak pake seatbelt. Kemudian kadang kita makan, kalau dari sisi kesehatan, misalnya makan makanan yang apa, tebal GKL ya, garam, gula, lemak, itu luar biasa gitu ya,” jelas Ketua MASINDO Dimas Syailendra dalam Diskusi Publik bertajuk “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan” Rabu, 5 November 2025.

    Dimas menambahkan fenomena orang-orang terjebak investasi bodong juga merupakan gambaran bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran risiko setiap keputusan yang diambil.

    “Jadi tadi, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang memang jarang berpikir nanti bagaimana, masyarakat yang lebih berpikir Jadi nanti gitu ya, jadi itu yang ada di masyarakat kita,” tambahnya.

    Ia pun menjelaskan faktor-faktor yang membuat kesadaran risiko masyarakat masih rendah. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang sadar risiko.

    “Mereka misalnya kurang pengetahuan, atau ada disinformasi, atau kadang masyarakat kita itu apa, apa yang terhadap risikonya, karena menganggap bahwa risikonya cuma dia yang kenal,” terangnya.

    Karena itu perubahan pola pikir masyarakat dari sikap “bagaimana nanti” menjadi “nanti bagaimana”—dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko menjadi sangat penting.

    Dalam diskusi publik yang digelar MASINDO bersama Tirto.id ini juga menghadirkan menghadirkan panelis dari berbagai lembaga, yakni Prakosa Grahayudiandono, Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas; Dr. Nurma Midayanti, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS); serta Dimas Syailendra Ranadireksa, Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO).
     

    Dalam paparannya, Prakosa menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.

    “Tapi bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya, kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di-adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” kata Prakosa.

    Peran data statistik juga menjadi perhatian dalam forum ini. Nurma Midayanti menyoroti pentingnya pemetaan risiko sosial-ekonomi berbasis data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika di lapangan.

    “Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan. Sulit juga untuk pemerintah melegitimasi apa kebijakannya. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama sekali lagi untuk membangun literasi data sendiri,” ujar Nurma.

    Melalui kegiatan ini, Tirto.id dan MASINDO berharap masyarakat semakin memahami bahwa kesadaran akan risiko bukan hanya soal mitigasi bencana, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan—mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, hingga gaya hidup.

    “Risiko itu nyata, seringkali muncul di luar kendali kita, tapi sistemnya juga harus kita jaga. Dan yang paling penting, mudah-mudahan dari diskusi hari ini bisa menghasilkan sebuah parameter baru dalam membuat perencanaan kebijakan ke depan. Jadi harapannya, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik itu yang lingkup lebih kecil hingga yang sifatnya masif, juga bisa mempertimbangkan risiko harapannya,” tutur Pemimpin Redaksi 
    Tirto.id, Rachmadin Ismail, dalam pidato pembukaannya.

    Diskusi publik ini juga diharapkan mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media—untuk memperluas budaya sadar risiko nasional, terutama menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Jakarta: Budaya sadar risiko terus digaungkan Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO). Hal ini bukan tanpa alasan, MASINDO melihat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap risiko yang ada di sekitarnya dan cara menanggulanginya masih minim.
     
    “Apa sih kurang sadar risiko? Kita lihat contohnya, misalnya kadang kita pake motor gak pake helm. Kemudian kadang kita juga gak pake seatbelt, gak pake seatbelt. Kemudian kadang kita makan, kalau dari sisi kesehatan, misalnya makan makanan yang apa, tebal GKL ya, garam, gula, lemak, itu luar biasa gitu ya,” jelas Ketua MASINDO Dimas Syailendra dalam Diskusi Publik bertajuk “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan” Rabu, 5 November 2025.
     
    Dimas menambahkan fenomena orang-orang terjebak investasi bodong juga merupakan gambaran bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran risiko setiap keputusan yang diambil.

    “Jadi tadi, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang memang jarang berpikir nanti bagaimana, masyarakat yang lebih berpikir Jadi nanti gitu ya, jadi itu yang ada di masyarakat kita,” tambahnya.
     
    Ia pun menjelaskan faktor-faktor yang membuat kesadaran risiko masyarakat masih rendah. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang sadar risiko.
     
    “Mereka misalnya kurang pengetahuan, atau ada disinformasi, atau kadang masyarakat kita itu apa, apa yang terhadap risikonya, karena menganggap bahwa risikonya cuma dia yang kenal,” terangnya.
     
    Karena itu perubahan pola pikir masyarakat dari sikap “bagaimana nanti” menjadi “nanti bagaimana”—dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko menjadi sangat penting.
     
    Dalam diskusi publik yang digelar MASINDO bersama Tirto.id ini juga menghadirkan menghadirkan panelis dari berbagai lembaga, yakni Prakosa Grahayudiandono, Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas; Dr. Nurma Midayanti, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS); serta Dimas Syailendra Ranadireksa, Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO).
     

     
    Dalam paparannya, Prakosa menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.
     
    “Tapi bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya, kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di-adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” kata Prakosa.
     
    Peran data statistik juga menjadi perhatian dalam forum ini. Nurma Midayanti menyoroti pentingnya pemetaan risiko sosial-ekonomi berbasis data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika di lapangan.
     
    “Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan. Sulit juga untuk pemerintah melegitimasi apa kebijakannya. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama sekali lagi untuk membangun literasi data sendiri,” ujar Nurma.
     
    Melalui kegiatan ini, Tirto.id dan MASINDO berharap masyarakat semakin memahami bahwa kesadaran akan risiko bukan hanya soal mitigasi bencana, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan—mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, hingga gaya hidup.
     
    “Risiko itu nyata, seringkali muncul di luar kendali kita, tapi sistemnya juga harus kita jaga. Dan yang paling penting, mudah-mudahan dari diskusi hari ini bisa menghasilkan sebuah parameter baru dalam membuat perencanaan kebijakan ke depan. Jadi harapannya, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik itu yang lingkup lebih kecil hingga yang sifatnya masif, juga bisa mempertimbangkan risiko harapannya,” tutur Pemimpin Redaksi 
    Tirto.id, Rachmadin Ismail, dalam pidato pembukaannya.
     
    Diskusi publik ini juga diharapkan mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media—untuk memperluas budaya sadar risiko nasional, terutama menuju Visi Indonesia Emas 2045.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Revisi UU HAM Bertujuan Membangun Ekosistem HAM yang Progresif

    Revisi UU HAM Bertujuan Membangun Ekosistem HAM yang Progresif

    Jakarta: Ketua Komnas HAM periode 2007–2012 dan Pemerhati Isu Hukum dan Kebijakan Publik, Ifdhal Kasim turut berkomentar soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

    Menurutnya, hal ini dinilai sebagai langkah adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan global, dan bukan sebagai upaya untuk melemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

    “Revisi UU No. 39 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia. Masalah-masalah baru yang muncul secara otomatis tidak terjawab oleh UU yang lama sehingga perlu ada penyesuaian,” ujar Ifdhal Kasim kepada wartawan.

    Wakil Ketua Umum DPN PERADI ini menegaskan bahwa justru melalui revisi tersebut, kelembagaan Komnas HAM akan diperkuat seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor. “Tidak ada maksud untuk melemahkan Komnas HAM. Itu sama saja dengan melawan semangat zaman,” tegasnya.

    Ifdhal menjelaskan bahwa secara ketatanegaraan Komnas HAM merupakan state auxiliary body yang independen, dengan fungsi utama sebagai watchdog untuk mengawasi pelaksanaan HAM oleh pemerintah dan negara.

    “Komnas HAM berperan mengritisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan HAM, melakukan investigasi bila terjadi pelanggaran, serta memantau situasi HAM nasional,” imbuhnya.
     

    Ia menambahkan, kehadiran Kementerian HAM justru memungkinkan rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti secara sistematis dan tidak diabaikan oleh kementerian/lembaga terkait. “Kementerian HAM bukan mengambil alih fungsi Komnas, tetapi memastikan bahwa rekomendasi Komnas benar-benar dijalankan,” ujarnya.
     
    Komnas HAM pilar penting penegakan HAM nasional

    Kementerian HAM menegaskan bahwa Komnas HAM adalah pilar penting dalam arsitektur penegakan HAM nasional. Karena itu, penguatan Komnas HAM dilakukan melalui tiga pendekatan utama, antara lain; penguatan kewenangan penyelidikan dan investigasi untuk penanganan kasus pelanggaran HAM yang lebih efektif, penajaman fungsi pengawasan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah, dan penegasan independensi Komnas HAM sebagai lembaga pengawas negara (state auxiliary body) yang bebas dari intervensi politik.

    Dengan demikian, revisi ini bukan sekadar koreksi administratif, tetapi penguatan mendasar agar Komnas HAM dapat bekerja lebih efektif dan berdampak nyata.

    Selain itu, Mengenai mekanisme pemilihan anggota Komnas HAM dalam rancangan, Ifdhal menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) akan dipilih oleh Paripurna Komnas HAM dan kemudian hasil Keputusan Paripurna tersebut  akan diserahkan kepada Presiden guna disahkan melalui Keputusan Presiden (Kepres). 

    “Dengan begitu, legitimasi kenegaraan pansel menjadi lebih kuat, dan hasil seleksi Pansel diserahkan ke DPR untuk memilih anggota Komnas secara definitif. Revisi ini tidak membuka ruang intervensi pemerintah,” ungkapnya.

    “Pengaduan itu bukan fungsi, tetapi sarana yg berada di bawah fungsi investigasi dan pemantauan. Investigasi atau pemantauan bisa berawal dari pengaduan yg diterima atau bila terjadi pelanggaran. Fungsi investigasi ini merupakan fungsi utama Komnas HAM. Fungsi ini diperkuat dgn diberikan kewenangan yg besar dan itu tertuang dalam Rancangan revisi,” pungkas Ifdhal.

    Adapun pembagian peran kelembagaan juga diperjelas yakni Komnas HAM fokus pada pengawasan kritis dan investigasi dugaan pelanggaran HAM, sedangan Kementerian HAM menjalankan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan pembudayaan HAM secara nasional.
     
    Revisi sisusun secara transparan

    Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa proses revisi dilakukan melalui dialog Multipihak. “Selain jajaran Kementerian HAM, pembahasan melibatkan pakar HAM, akademisi, masyarakat sipil, serta mantan pimpinan Komnas HAM. RUU ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan,” ujar Novita.

    Ia menekankan bahwa narasi yang menyebut revisi ini melemahkan Komnas HAM tidak tepat dan tidak berdasar. “Tujuan utama revisi justru membangun ekosistem Pembangunan  HAM yang lebih progresif, responsif, d an berorientasi pada perlindungan warga negara dan substansi rancangan masih dinamis, dibuka ruang diskusi seluas-luasnya,” tegasnya.

    Jakarta: Ketua Komnas HAM periode 2007–2012 dan Pemerhati Isu Hukum dan Kebijakan Publik, Ifdhal Kasim turut berkomentar soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
     
    Menurutnya, hal ini dinilai sebagai langkah adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan global, dan bukan sebagai upaya untuk melemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
     
    “Revisi UU No. 39 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia. Masalah-masalah baru yang muncul secara otomatis tidak terjawab oleh UU yang lama sehingga perlu ada penyesuaian,” ujar Ifdhal Kasim kepada wartawan.

    Wakil Ketua Umum DPN PERADI ini menegaskan bahwa justru melalui revisi tersebut, kelembagaan Komnas HAM akan diperkuat seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor. “Tidak ada maksud untuk melemahkan Komnas HAM. Itu sama saja dengan melawan semangat zaman,” tegasnya.
     
    Ifdhal menjelaskan bahwa secara ketatanegaraan Komnas HAM merupakan state auxiliary body yang independen, dengan fungsi utama sebagai watchdog untuk mengawasi pelaksanaan HAM oleh pemerintah dan negara.
     
    “Komnas HAM berperan mengritisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan HAM, melakukan investigasi bila terjadi pelanggaran, serta memantau situasi HAM nasional,” imbuhnya.
     

     
    Ia menambahkan, kehadiran Kementerian HAM justru memungkinkan rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti secara sistematis dan tidak diabaikan oleh kementerian/lembaga terkait. “Kementerian HAM bukan mengambil alih fungsi Komnas, tetapi memastikan bahwa rekomendasi Komnas benar-benar dijalankan,” ujarnya.
     

    Komnas HAM pilar penting penegakan HAM nasional

    Kementerian HAM menegaskan bahwa Komnas HAM adalah pilar penting dalam arsitektur penegakan HAM nasional. Karena itu, penguatan Komnas HAM dilakukan melalui tiga pendekatan utama, antara lain; penguatan kewenangan penyelidikan dan investigasi untuk penanganan kasus pelanggaran HAM yang lebih efektif, penajaman fungsi pengawasan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah, dan penegasan independensi Komnas HAM sebagai lembaga pengawas negara (state auxiliary body) yang bebas dari intervensi politik.
     
    Dengan demikian, revisi ini bukan sekadar koreksi administratif, tetapi penguatan mendasar agar Komnas HAM dapat bekerja lebih efektif dan berdampak nyata.
     
    Selain itu, Mengenai mekanisme pemilihan anggota Komnas HAM dalam rancangan, Ifdhal menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) akan dipilih oleh Paripurna Komnas HAM dan kemudian hasil Keputusan Paripurna tersebut  akan diserahkan kepada Presiden guna disahkan melalui Keputusan Presiden (Kepres). 
     
    “Dengan begitu, legitimasi kenegaraan pansel menjadi lebih kuat, dan hasil seleksi Pansel diserahkan ke DPR untuk memilih anggota Komnas secara definitif. Revisi ini tidak membuka ruang intervensi pemerintah,” ungkapnya.
     
    “Pengaduan itu bukan fungsi, tetapi sarana yg berada di bawah fungsi investigasi dan pemantauan. Investigasi atau pemantauan bisa berawal dari pengaduan yg diterima atau bila terjadi pelanggaran. Fungsi investigasi ini merupakan fungsi utama Komnas HAM. Fungsi ini diperkuat dgn diberikan kewenangan yg besar dan itu tertuang dalam Rancangan revisi,” pungkas Ifdhal.
     
    Adapun pembagian peran kelembagaan juga diperjelas yakni Komnas HAM fokus pada pengawasan kritis dan investigasi dugaan pelanggaran HAM, sedangan Kementerian HAM menjalankan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan pembudayaan HAM secara nasional.
     

    Revisi sisusun secara transparan

    Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa proses revisi dilakukan melalui dialog Multipihak. “Selain jajaran Kementerian HAM, pembahasan melibatkan pakar HAM, akademisi, masyarakat sipil, serta mantan pimpinan Komnas HAM. RUU ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan,” ujar Novita.
     
    Ia menekankan bahwa narasi yang menyebut revisi ini melemahkan Komnas HAM tidak tepat dan tidak berdasar. “Tujuan utama revisi justru membangun ekosistem Pembangunan  HAM yang lebih progresif, responsif, d an berorientasi pada perlindungan warga negara dan substansi rancangan masih dinamis, dibuka ruang diskusi seluas-luasnya,” tegasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Diskominfo Bandung Bekali Ilmu Kehumasan kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Relawan TIK

    Diskominfo Bandung Bekali Ilmu Kehumasan kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Relawan TIK

    Jakarta: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Kehumasan Masyarakat Digital bertema “Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga: Berkarya Lewat Dunia Digital” yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Rabu 5 November 2025.
     

    Kegiatan ini diikuti oleh Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK), yang merupakan mitra kerja Diskominfo dalam penyebaran informasi dan penguatan literasi digital di wilayah Kota Bandung.

    Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti saat membuka acara menilai pentingnya peran KIM dan Relawan TIK sebagai mitra strategis dalam memaksimalkan layanan informasi publik. 

    “KIM dan RTIK menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang tepat, membangun literasi digital, serta menciptakan kedekatan dengan warga. Kolaborasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Diskominfo berharap KIM dan Relawan TIK semakin mampu menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi publik dan edukasi literasi digital. 

    “Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, kita berharap informasi yang dihadirkan bukan hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan membangun. Ini merupakan langkah bersama menuju Bandung yang semakin cerdas dan terhubung,” tutur Susi. 

    Sedangkan Ketua Relawan TIK Kota Bandung, Satria Andika menyampaikan kemampuan storytelling menjadi kunci dalam membangun citra positif Kota Bandung. Menurutnya, pesan yang disampaikan dalam bentuk cerita yang relevan dan menyentuh akan lebih mudah diterima masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi KIM (FKKIM) Kota Bandung, Wahyudin, memaparkan upaya penanganan isu hoaks serta penyebaran informasi di tingkat kewilayahan. Ia menekankan perlunya ketepatan data dan kolaborasi antar komunitas untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat.

    Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber praktisi di bidang kehumasan dan media digital. Brilliant Awal, praktisi kehumasan, membahas potensi konten lokal Kota Bandung yang dapat dikembangkan menjadi narasi positif di media sosial, merujuk pada berbagai fenomena budaya dan peristiwa daerah yang berpotensi viral.

    Narasumber kedua, fotografer dan konten kreator profesional Dudi Sugandi, memberikan materi tentang personal branding melalui fotografi.  Ia mengungkapkan, bagaimana foto mampu bercerita, membangun pesan, dan meningkatkan citra positif objek yang diangkat, sehingga dapat menjadi media yang efektif dalam membangun kebanggaan terhadap kota. 

    Jakarta: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Kehumasan Masyarakat Digital bertema “Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga: Berkarya Lewat Dunia Digital” yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Rabu 5 November 2025.
     

    Kegiatan ini diikuti oleh Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK), yang merupakan mitra kerja Diskominfo dalam penyebaran informasi dan penguatan literasi digital di wilayah Kota Bandung.
     
    Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti saat membuka acara menilai pentingnya peran KIM dan Relawan TIK sebagai mitra strategis dalam memaksimalkan layanan informasi publik. 
     
    “KIM dan RTIK menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang tepat, membangun literasi digital, serta menciptakan kedekatan dengan warga. Kolaborasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Diskominfo berharap KIM dan Relawan TIK semakin mampu menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi publik dan edukasi literasi digital. 
     
    “Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, kita berharap informasi yang dihadirkan bukan hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan membangun. Ini merupakan langkah bersama menuju Bandung yang semakin cerdas dan terhubung,” tutur Susi. 
     
    Sedangkan Ketua Relawan TIK Kota Bandung, Satria Andika menyampaikan kemampuan storytelling menjadi kunci dalam membangun citra positif Kota Bandung. Menurutnya, pesan yang disampaikan dalam bentuk cerita yang relevan dan menyentuh akan lebih mudah diterima masyarakat.
     
    Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi KIM (FKKIM) Kota Bandung, Wahyudin, memaparkan upaya penanganan isu hoaks serta penyebaran informasi di tingkat kewilayahan. Ia menekankan perlunya ketepatan data dan kolaborasi antar komunitas untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat.
     
    Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber praktisi di bidang kehumasan dan media digital. Brilliant Awal, praktisi kehumasan, membahas potensi konten lokal Kota Bandung yang dapat dikembangkan menjadi narasi positif di media sosial, merujuk pada berbagai fenomena budaya dan peristiwa daerah yang berpotensi viral.
     
    Narasumber kedua, fotografer dan konten kreator profesional Dudi Sugandi, memberikan materi tentang personal branding melalui fotografi.  Ia mengungkapkan, bagaimana foto mampu bercerita, membangun pesan, dan meningkatkan citra positif objek yang diangkat, sehingga dapat menjadi media yang efektif dalam membangun kebanggaan terhadap kota. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (SAW)

  • Truk Pengangkut AMDK Asing Kelebihan Muatan Bikin Jalan Rusak, Negara Rugi Miliaran Rupiah

    Truk Pengangkut AMDK Asing Kelebihan Muatan Bikin Jalan Rusak, Negara Rugi Miliaran Rupiah

    Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.

    Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025. 

    Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton. 

    Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

    Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas. 

    KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.

    Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
     

    Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.

    Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.

    Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.

    Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.
     
    Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025. 
     
    Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton. 

    Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
     
    Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas. 
     
    KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.
     
    Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
     

     

    Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.
     
    Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.
     
    Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.

    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.

    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.

    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.

    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.

    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.

    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.

    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.

    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
     
    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
     
    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.
     
    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

     
    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.
     
    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.
     
    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.
     
    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.
     
    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.
     
    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.
     
    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.
     
    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • The Wonder of Harmony 2025 Kemenag, Ini 18 Agenda yang Bakal Digelar

    The Wonder of Harmony 2025 Kemenag, Ini 18 Agenda yang Bakal Digelar

    Citra Larasati • 05 November 2025 22:31

    Jakarta: Sebanyak 18 agenda nasional bertajuk The Wonder of Harmony 2025 bakal digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama hingga awal Desember 2025.  Rangkaian ini digelar  untuk menyambut Hari Toleransi Internasional yang diperingati pada 16 November setiap tahunnya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan nilai kerukunan, toleransi, dan cinta kemanusiaan di tengah masyarakat yang majemuk. Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawidu, menjelaskan, The Wonder of Harmony dirancang sebagai gerakan sosial dan kultural yang menghadirkan pesan-pesan kebersamaan melalui pendekatan dakwah-edutainment atau dadutainment.

    “Kemenag ingin menampilkan wajah Islam yang damai, sejuk, dan penuh kasih sayang dengan pendekatan yang bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk generasi muda,” ujar Ismail dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Menurut Ismail, The Wonder of Harmony 2025 merupakan bentuk nyata dari komitmen Kemenag untuk terus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan harmoni sosial sebagai pondasi kebangsaan. “Toleransi itu bukan sekadar wacana, melainkan praktik hidup sehari-hari. Karena itu, setiap agenda dirancang agar publik bisa merasakan langsung pengalaman kebersamaan lintas iman,” katanya.

    Ia menambahkan, berbagai kegiatan seperti Expo Syiar Budaya Islam, Harmony Fun Walk, Interfaith Harmony Camp, Workshop Ekoteologi, dan Festival Majelis Taklim disiapkan untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat. “Kita ingin menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara yang menyenangkan dan menginspirasi. Seni, olahraga, diskusi, dan kegiatan sosial semua menjadi media dakwah harmoni,” sebutnya.

    Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengungkapkan, The Wonder of Harmony merupakan pengejawantahan dari Asta Protas Kemenag Berdampak, khususnya dalam pilar “Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan”.

    Ia menjelaskan, seluruh agenda ini tidak hanya seremonial, tetapi mengandung misi strategis memperkuat kebersamaan antarumat beragama sekaligus membumikan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. “Program ini adalah wujud nyata dari kerja kolaboratif antara Kemenag, ormas keagamaan, akademisi, dan komunitas masyarakat. Kami ingin menghadirkan ruang-ruang perjumpaan yang membangun empati dan saling memahami di antara sesama warga bangsa,” kata Abu.

    Menurutnya, setiap kegiatan memiliki pesan tematik yang memperkuat aspek spiritualitas sekaligus sosial kemasyarakatan. Misalnya, Workshop Pemetaan Potensi Konflik Sosial melibatkan pakar lintas disiplin seperti Frans Magnis Suseno dan Amin Abdullah untuk mengkaji akar potensi konflik dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data.

    “Ini bagian dari pendekatan ilmiah yang menegaskan bahwa kerukunan perlu dirancang dengan strategi, bukan sekadar seruan moral,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut Abu, kegiatan seperti Kick Off Kota Wakaf Ambon, Penganugerahan Kompetisi Film Islami Nasional, dan Festival Majelis Taklim diarahkan untuk memperkuat dimensi ekonomi, budaya, dan dakwah Islam yang berdaya. “Kami ingin menegaskan bahwa harmoni sosial tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan umat. Ketika ekonomi umat kuat, maka keadilan sosial dan kerukunan akan ikut tumbuh,” ujarnya.

    Abu juga mengungkapkan pentingnya pelibatan generasi muda dalam The Wonder of Harmony 2025. Kegiatan seperti Sakinah Family Run 5K, Ngaji Budaya, hingga Workshop Majelis Taklim Kreatif Berwawasan Ekoteologi dirancang untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan semangat kolaborasi lintas sektor.

    “Kami ingin mengajak anak muda melihat bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan potensi besar untuk membangun masa depan yang inklusif,” katanya.

    Ia menambahkan, makna filosofis dari logo The Wonder of Harmony menggambarkan bunga yang mekar dengan kelopak warna-warni, simbol dari keindahan hidup yang tumbuh dari perbedaan. “Setiap warna dan bentuk berbeda, tapi semuanya berpadu di satu pusat keseimbangan. Inilah cermin kehidupan bangsa Indonesia yang beragam tapi bersatu,” ujarnya.

    Abu menilai momentum The Wonder of Harmony juga menjadi wahana refleksi atas perjalanan kebangsaan yang terus diuji oleh polarisasi dan intoleransi. “Kita tidak ingin harmoni hanya menjadi jargon. Melalui kegiatan ini, kami ingin meneguhkan bahwa spiritualitas, budaya, dan kebersamaan bisa menjadi sarana memperkuat daya tahan sosial bangsa,” tegasnya.

    Dalam pandangannya, keberagaman tidak boleh dipandang sebagai beban, tetapi sebagai modal sosial yang membentuk karakter bangsa. “Kerukunan harus dirawat dengan dialog, bukan dengan jarak. Dan dialog itu harus dihidupkan dalam keseharian, bukan hanya di forum resmi,” ucapnya.
     

    Abu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar The Wonder of Harmony tidak berhenti sebagai program tahunan, tetapi menjadi gerakan sosial berkelanjutan. “Kemenag mendorong agar nilai-nilai harmoni ditanamkan dalam setiap lini kehidupan, dari pendidikan, rumah ibadah, hingga ruang publik digital. Sebab harmoni bukan sekadar tema, tapi kebutuhan bangsa yang harus terus ditumbuhkan,” tandasnya.

    Jakarta: Sebanyak 18 agenda nasional bertajuk The Wonder of Harmony 2025 bakal digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama hingga awal Desember 2025.  Rangkaian ini digelar  untuk menyambut Hari Toleransi Internasional yang diperingati pada 16 November setiap tahunnya.
     
    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan nilai kerukunan, toleransi, dan cinta kemanusiaan di tengah masyarakat yang majemuk. Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawidu, menjelaskan, The Wonder of Harmony dirancang sebagai gerakan sosial dan kultural yang menghadirkan pesan-pesan kebersamaan melalui pendekatan dakwah-edutainment atau dadutainment.
     
    “Kemenag ingin menampilkan wajah Islam yang damai, sejuk, dan penuh kasih sayang dengan pendekatan yang bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk generasi muda,” ujar Ismail dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Menurut Ismail, The Wonder of Harmony 2025 merupakan bentuk nyata dari komitmen Kemenag untuk terus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan harmoni sosial sebagai pondasi kebangsaan. “Toleransi itu bukan sekadar wacana, melainkan praktik hidup sehari-hari. Karena itu, setiap agenda dirancang agar publik bisa merasakan langsung pengalaman kebersamaan lintas iman,” katanya.
     
    Ia menambahkan, berbagai kegiatan seperti Expo Syiar Budaya Islam, Harmony Fun Walk, Interfaith Harmony Camp, Workshop Ekoteologi, dan Festival Majelis Taklim disiapkan untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat. “Kita ingin menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara yang menyenangkan dan menginspirasi. Seni, olahraga, diskusi, dan kegiatan sosial semua menjadi media dakwah harmoni,” sebutnya.
     
    Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengungkapkan, The Wonder of Harmony merupakan pengejawantahan dari Asta Protas Kemenag Berdampak, khususnya dalam pilar “Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan”.
     
    Ia menjelaskan, seluruh agenda ini tidak hanya seremonial, tetapi mengandung misi strategis memperkuat kebersamaan antarumat beragama sekaligus membumikan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. “Program ini adalah wujud nyata dari kerja kolaboratif antara Kemenag, ormas keagamaan, akademisi, dan komunitas masyarakat. Kami ingin menghadirkan ruang-ruang perjumpaan yang membangun empati dan saling memahami di antara sesama warga bangsa,” kata Abu.
     
    Menurutnya, setiap kegiatan memiliki pesan tematik yang memperkuat aspek spiritualitas sekaligus sosial kemasyarakatan. Misalnya, Workshop Pemetaan Potensi Konflik Sosial melibatkan pakar lintas disiplin seperti Frans Magnis Suseno dan Amin Abdullah untuk mengkaji akar potensi konflik dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data.
     
    “Ini bagian dari pendekatan ilmiah yang menegaskan bahwa kerukunan perlu dirancang dengan strategi, bukan sekadar seruan moral,” jelasnya.
     
    Selain itu, lanjut Abu, kegiatan seperti Kick Off Kota Wakaf Ambon, Penganugerahan Kompetisi Film Islami Nasional, dan Festival Majelis Taklim diarahkan untuk memperkuat dimensi ekonomi, budaya, dan dakwah Islam yang berdaya. “Kami ingin menegaskan bahwa harmoni sosial tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan umat. Ketika ekonomi umat kuat, maka keadilan sosial dan kerukunan akan ikut tumbuh,” ujarnya.
     
    Abu juga mengungkapkan pentingnya pelibatan generasi muda dalam The Wonder of Harmony 2025. Kegiatan seperti Sakinah Family Run 5K, Ngaji Budaya, hingga Workshop Majelis Taklim Kreatif Berwawasan Ekoteologi dirancang untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan semangat kolaborasi lintas sektor.
     
    “Kami ingin mengajak anak muda melihat bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan potensi besar untuk membangun masa depan yang inklusif,” katanya.
     
    Ia menambahkan, makna filosofis dari logo The Wonder of Harmony menggambarkan bunga yang mekar dengan kelopak warna-warni, simbol dari keindahan hidup yang tumbuh dari perbedaan. “Setiap warna dan bentuk berbeda, tapi semuanya berpadu di satu pusat keseimbangan. Inilah cermin kehidupan bangsa Indonesia yang beragam tapi bersatu,” ujarnya.
     
    Abu menilai momentum The Wonder of Harmony juga menjadi wahana refleksi atas perjalanan kebangsaan yang terus diuji oleh polarisasi dan intoleransi. “Kita tidak ingin harmoni hanya menjadi jargon. Melalui kegiatan ini, kami ingin meneguhkan bahwa spiritualitas, budaya, dan kebersamaan bisa menjadi sarana memperkuat daya tahan sosial bangsa,” tegasnya.
     
    Dalam pandangannya, keberagaman tidak boleh dipandang sebagai beban, tetapi sebagai modal sosial yang membentuk karakter bangsa. “Kerukunan harus dirawat dengan dialog, bukan dengan jarak. Dan dialog itu harus dihidupkan dalam keseharian, bukan hanya di forum resmi,” ucapnya.
     

    Abu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar The Wonder of Harmony tidak berhenti sebagai program tahunan, tetapi menjadi gerakan sosial berkelanjutan. “Kemenag mendorong agar nilai-nilai harmoni ditanamkan dalam setiap lini kehidupan, dari pendidikan, rumah ibadah, hingga ruang publik digital. Sebab harmoni bukan sekadar tema, tapi kebutuhan bangsa yang harus terus ditumbuhkan,” tandasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Puting Beliung Terjang Tiga Kecamatan, Farhan Pastikan Bantuan Cepat Tiba

    Puting Beliung Terjang Tiga Kecamatan, Farhan Pastikan Bantuan Cepat Tiba

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menangani dampak bencana angin puting beliung yang melanda tiga kecamatan di Kota Bandung, Selasa 4 November 2025 petang.

    Berdasarkan data sementara, total 289 rumah mengalami kerusakan akibat puting beliung tersebut, dengan sekitar 900 jiwa terdampak. Rinciannya, 103 rumah di Kecamatan Cinambo (Kelurahan Pakemitan), 93 rumah di Kecamatan Ujungberung (Kelurahan Pasir Jati, Pasanggrahan, dan Suka Mulya), serta 93 rumah di Kecamatan Cibiru (Kelurahan Pasir Biru dan Cisurupan).

    “Dengan penuh rasa prihatin, kami sudah langsung menghampiri para korban. Kondisinya sangat memprihatinkan, banyak rumah yang tidak bisa ditinggali karena atapnya hilang,” tutur Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat meninjau lokasi terdampak di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Rabu 5 November 2025.

    Farhan memastikan, langkah awal pemerintah adalah memastikan keselamatan warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung segera melakukan asesmen ulang agar semua korban berada di tempat aman dan tidak ada korban susulan.

    “Hal yang utama, pastikan korban sudah aman. Jangan sampai ada korban tambahan jika terjadi hujan atau angin kencang susulan,” ujarnya.

    Selain itu, Farhan memerintahkan Dinas Sosial (Dinsos) dan Kampung Siaga Bencana untuk segera melakukan pendataan kebutuhan warga terdampak dan menyalurkan bantuan maksimal dalam waktu kurang dari 24 jam.

    “Siapa pun yang membutuhkan bantuan harus segera terpenuhi. Kelurahan dan kecamatan harus saling berkoordinasi,” tambahnya.

    Sebagai bentuk kepedulian, Pemkot Bandung bersama bank bjb memberikan bantuan uang tunai bagi rumah warga yang rusak. Masing-masing sebesar Rp1 juta untuk kerusakan ringan, Rp2 juta untuk sedang, dan Rp3 juta untuk rusak berat.

    Farhan pun mengimbau masyarakat untuk terus waspada menghadapi cuaca ekstrem.
     

    Warga Bandung harus siap siaga seratus persen. Kita tidak bisa menduga kapan cuaca ekstrem terjadi, tapi pemerintah tidak akan tinggal diam. Semua unsur sudah bergerak bersama,” ungkapnya.

    Ketua RW 07 Kelurahan Pasanggrahan, Asep Kurniawan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan langkah cepat Pemkot Bandung.

    “Kami berterima kasih atas kehadiran langsung Pak Wali. Walau bantuannya belum sepenuhnya menutup kerugian, tapi ini bentuk perhatian nyata pemerintah kepada warga,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua RT 01 RW 07, Lili Yuliani, menceritakan detik-detik saat puting beliung menerjang wilayahnya.

    “Awalnya hujan kecil, lalu angin besar tiba-tiba datang. Pohon tumbang, genteng dan garasi hancur. Kejadiannya cepat sekali, sekitar jam lima sore,” ujarnya.

    Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga berharap agar bantuan logistik, seperti terpal dan bahan bangunan, segera disalurkan mengingat potensi hujan masih tinggi. 

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menangani dampak bencana angin puting beliung yang melanda tiga kecamatan di Kota Bandung, Selasa 4 November 2025 petang.
     
    Berdasarkan data sementara, total 289 rumah mengalami kerusakan akibat puting beliung tersebut, dengan sekitar 900 jiwa terdampak. Rinciannya, 103 rumah di Kecamatan Cinambo (Kelurahan Pakemitan), 93 rumah di Kecamatan Ujungberung (Kelurahan Pasir Jati, Pasanggrahan, dan Suka Mulya), serta 93 rumah di Kecamatan Cibiru (Kelurahan Pasir Biru dan Cisurupan).
     
    “Dengan penuh rasa prihatin, kami sudah langsung menghampiri para korban. Kondisinya sangat memprihatinkan, banyak rumah yang tidak bisa ditinggali karena atapnya hilang,” tutur Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat meninjau lokasi terdampak di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Rabu 5 November 2025.

    Farhan memastikan, langkah awal pemerintah adalah memastikan keselamatan warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung segera melakukan asesmen ulang agar semua korban berada di tempat aman dan tidak ada korban susulan.
     
    “Hal yang utama, pastikan korban sudah aman. Jangan sampai ada korban tambahan jika terjadi hujan atau angin kencang susulan,” ujarnya.
     
    Selain itu, Farhan memerintahkan Dinas Sosial (Dinsos) dan Kampung Siaga Bencana untuk segera melakukan pendataan kebutuhan warga terdampak dan menyalurkan bantuan maksimal dalam waktu kurang dari 24 jam.
     
    “Siapa pun yang membutuhkan bantuan harus segera terpenuhi. Kelurahan dan kecamatan harus saling berkoordinasi,” tambahnya.
     
    Sebagai bentuk kepedulian, Pemkot Bandung bersama bank bjb memberikan bantuan uang tunai bagi rumah warga yang rusak. Masing-masing sebesar Rp1 juta untuk kerusakan ringan, Rp2 juta untuk sedang, dan Rp3 juta untuk rusak berat.
     
    Farhan pun mengimbau masyarakat untuk terus waspada menghadapi cuaca ekstrem.
     

    Baca juga: Pemkot Bandung dan Kejari Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

    Warga Bandung harus siap siaga seratus persen. Kita tidak bisa menduga kapan cuaca ekstrem terjadi, tapi pemerintah tidak akan tinggal diam. Semua unsur sudah bergerak bersama,” ungkapnya.

    Ketua RW 07 Kelurahan Pasanggrahan, Asep Kurniawan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan langkah cepat Pemkot Bandung.
     
    “Kami berterima kasih atas kehadiran langsung Pak Wali. Walau bantuannya belum sepenuhnya menutup kerugian, tapi ini bentuk perhatian nyata pemerintah kepada warga,” ungkapnya.
     
    Sementara itu, Ketua RT 01 RW 07, Lili Yuliani, menceritakan detik-detik saat puting beliung menerjang wilayahnya.

    “Awalnya hujan kecil, lalu angin besar tiba-tiba datang. Pohon tumbang, genteng dan garasi hancur. Kejadiannya cepat sekali, sekitar jam lima sore,” ujarnya.
     
    Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga berharap agar bantuan logistik, seperti terpal dan bahan bangunan, segera disalurkan mengingat potensi hujan masih tinggi. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat

    Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat

    Jakarta: Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil. Menhut menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat.

    Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

    “Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Menhut, di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable merupakan pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

    Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan, pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.

    Ia menekankan, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.

    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

    “Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.

    Menhut juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.

    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.

    “Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang,” ujarnya.

    Baca Juga :

    Diundang Dekan, Jokowi Hadir di Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM

    “Kami menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements.

    Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama.

    “Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujarnya.

    Jakarta: Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil. Menhut menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat.
     
    Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.
     
    “Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Menhut, di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable merupakan pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
     
    Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan, pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.
     
    Ia menekankan, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.
     
    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.
     
    “Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.
     
    Menhut juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.
     
    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.
     
    “Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang,” ujarnya.

    “Kami menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements.
     
    Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama.
     
    “Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Google Nilai Sertifikasi Influencer Langkah Baik untuk Ekosistem Kreator

    Google Nilai Sertifikasi Influencer Langkah Baik untuk Ekosistem Kreator

    Jakarta: Google Indonesia menilai wacana soal sertifikasi influencer dapat berdampak positif bagi ekosistem kreator, selama dijalankan dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pelaku industri konten digital.
     
    Menurut Veronica Utami, Country Director Google Indonesia, wacana seputar sertifikasi influencer menunjukkan bahwa profesi content creator kini diakui secara serius.
     
    “I think it’s a good thing. Berarti artinya, namanya profesi content creator sudah dianggap sesuatu yang serius.Dulu mungkin tidak banyak yang membayangkan bahwa pekerjaan ini akan memiliki sertifikasi,” ujar Veronica, di acara konferensi pers YouTube Festival 2025, Rabu, 5 November 2025.
     

     
    Ia menambahkan, selama bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, sertifikasi influencer merupakan gagasan yang menarik. Karena pada dasarnya, setiap bentuk peningkatan kemampuan (upskilling) akan selalu berdampak positif.
     
    Lebih lanjut, Veronica menjelaskan bahwa sertifikasi dapat membantu menciptakan standarisasi kemampuan dasar bagi siapa pun yang ingin memulai karier sebagai kreator, sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama tentang proses dan etika dalam membuat konten.
     
    Meski begitu, penting untuk memastikan bagaimana mekanisme sertifikasi tersebut dijalankan, siapa pihak yang berwenang mengeluarkannya, serta bagaimana keterlibatan platform dalam proses tersebut.

     

     
    “Ini hal menarik yang perlu digali lebih dalam. Kita perlu berdiskusi bersama karena jenis kreator dan platform pun beragam,” jelasnya.
     
    Sementara itu, YouTube sendiri telah memiliki sistem standarisasi internal melalui YouTube Partner Program (YPP), sebuah program verifikasi resmi bagi kreator yang memenuhi kriteria tertentu.
     
    YouTube juga terus memperbarui community guidelines sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan integritas platform. Aturan tersebut diterapkan secara global dan diperbarui mengikuti perkembangan perilaku pengguna.
     

    Jakarta: Google Indonesia menilai wacana soal sertifikasi influencer dapat berdampak positif bagi ekosistem kreator, selama dijalankan dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pelaku industri konten digital.
     
    Menurut Veronica Utami, Country Director Google Indonesia, wacana seputar sertifikasi influencer menunjukkan bahwa profesi content creator kini diakui secara serius.
     
    “I think it’s a good thing. Berarti artinya, namanya profesi content creator sudah dianggap sesuatu yang serius.Dulu mungkin tidak banyak yang membayangkan bahwa pekerjaan ini akan memiliki sertifikasi,” ujar Veronica, di acara konferensi pers YouTube Festival 2025, Rabu, 5 November 2025.
     

     
    Ia menambahkan, selama bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, sertifikasi influencer merupakan gagasan yang menarik. Karena pada dasarnya, setiap bentuk peningkatan kemampuan (upskilling) akan selalu berdampak positif.
     
    Lebih lanjut, Veronica menjelaskan bahwa sertifikasi dapat membantu menciptakan standarisasi kemampuan dasar bagi siapa pun yang ingin memulai karier sebagai kreator, sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama tentang proses dan etika dalam membuat konten.
     
    Meski begitu, penting untuk memastikan bagaimana mekanisme sertifikasi tersebut dijalankan, siapa pihak yang berwenang mengeluarkannya, serta bagaimana keterlibatan platform dalam proses tersebut.
     
     

     
    “Ini hal menarik yang perlu digali lebih dalam. Kita perlu berdiskusi bersama karena jenis kreator dan platform pun beragam,” jelasnya.
     
    Sementara itu, YouTube sendiri telah memiliki sistem standarisasi internal melalui YouTube Partner Program (YPP), sebuah program verifikasi resmi bagi kreator yang memenuhi kriteria tertentu.
     
    YouTube juga terus memperbarui community guidelines sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan integritas platform. Aturan tersebut diterapkan secara global dan diperbarui mengikuti perkembangan perilaku pengguna.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Langkah Roemah Koffie dan Yayasan JHL Merah Putih Kasih Dukung Keberlanjutan Industri Kopi Indonesia

    Langkah Roemah Koffie dan Yayasan JHL Merah Putih Kasih Dukung Keberlanjutan Industri Kopi Indonesia

    Jakarta: Roemah Koffie bersama Yayasan JHL Merah Putih Kasih meluncurkan kelanjutan Program Seribu Sarjana Pertanian sebagai komitmen dalam mendukung keberlanjutan industri kopi dan pertanian Indonesia.
     
    Kolaborasi ini turut menggandeng Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata, serta secara resmi diumumkan lewat penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di ajang Jakarta Coffee Week 2025, ICE BSD City, Minggu, 2 November 2025.
     
    Program Seribu Sarjana Pertanian merupakan inisiatif sosial berkelanjutan yang memberikan beasiswa UKT dan uang saku bulanan bagi mahasiswa pertanian berprestasi dari keluarga kurang mampu.
     
    Tujuannya dari program ini adalah memperkuat SDM sektor pertanian, khususnya dalam rantai nilai kopi Indonesia, serta melahirkan generasi petani muda yang inovatif dan berdaya saing global.
     

     
    CEO Roemah Koffie, Felix TJ, menegaskan pentingnya pendidikan dalam keberlanjutan industri kopi. Ia percaya bahwa setiap cangkir kopi dimulai dari pengetahuan dan tangan-tangan muda di ladang.
     
    “Kami ingin memastikan bahwa keberlanjutan kopi Indonesia dimulai dari pendidikan. Kami tidak hanya berbicara tentang rasa kopi, tetapi juga tentang bagaimana ilmu dan nilai hidup bisa menumbuhkan masa depan yang lebih baik bagi petani muda,” kata Felix.
     
    Ia menambahkan, program ini menjadi perpanjangan dari semangat Roemah Koffie Academy, yang selama ini aktif menyelenggarakan kompetisi latte art, pelatihan barista, dan workshop kopi di berbagai daerah.
     

     
    Program ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang menilai sinergi antara pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif sebagai kunci ekosistem kopi berkelanjutan.
     
    Sementara itu, sebagai bagian dari komitmen sosialnya, Roemah Koffie menayangkan dokumenter “Roemah Koffie CSR: Supporting Education in Coffee Origin” yang menampilkan kegiatan sosial perusahaan di SMA Bhakti Karya Kaloran, Temanggung, pada 29 Oktober 2025.
     
    Program ini merupakan inisiatif Roemah Koffie dalam memberikan perangkat pembelajaran digital dan fasilitas edukasi kepada sekolah di daerah penghasil kopi, sebagai bentuk dukungan terhadap literasi dan pembelajaran di wilayah hulu kopi.

    Jakarta: Roemah Koffie bersama Yayasan JHL Merah Putih Kasih meluncurkan kelanjutan Program Seribu Sarjana Pertanian sebagai komitmen dalam mendukung keberlanjutan industri kopi dan pertanian Indonesia.
     
    Kolaborasi ini turut menggandeng Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata, serta secara resmi diumumkan lewat penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di ajang Jakarta Coffee Week 2025, ICE BSD City, Minggu, 2 November 2025.
     
    Program Seribu Sarjana Pertanian merupakan inisiatif sosial berkelanjutan yang memberikan beasiswa UKT dan uang saku bulanan bagi mahasiswa pertanian berprestasi dari keluarga kurang mampu.
     
    Tujuannya dari program ini adalah memperkuat SDM sektor pertanian, khususnya dalam rantai nilai kopi Indonesia, serta melahirkan generasi petani muda yang inovatif dan berdaya saing global.
     

     
    CEO Roemah Koffie, Felix TJ, menegaskan pentingnya pendidikan dalam keberlanjutan industri kopi. Ia percaya bahwa setiap cangkir kopi dimulai dari pengetahuan dan tangan-tangan muda di ladang.
     
    “Kami ingin memastikan bahwa keberlanjutan kopi Indonesia dimulai dari pendidikan. Kami tidak hanya berbicara tentang rasa kopi, tetapi juga tentang bagaimana ilmu dan nilai hidup bisa menumbuhkan masa depan yang lebih baik bagi petani muda,” kata Felix.
     
    Ia menambahkan, program ini menjadi perpanjangan dari semangat Roemah Koffie Academy, yang selama ini aktif menyelenggarakan kompetisi latte art, pelatihan barista, dan workshop kopi di berbagai daerah.
     

     
    Program ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang menilai sinergi antara pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif sebagai kunci ekosistem kopi berkelanjutan.
     
    Sementara itu, sebagai bagian dari komitmen sosialnya, Roemah Koffie menayangkan dokumenter “Roemah Koffie CSR: Supporting Education in Coffee Origin” yang menampilkan kegiatan sosial perusahaan di SMA Bhakti Karya Kaloran, Temanggung, pada 29 Oktober 2025.
     
    Program ini merupakan inisiatif Roemah Koffie dalam memberikan perangkat pembelajaran digital dan fasilitas edukasi kepada sekolah di daerah penghasil kopi, sebagai bentuk dukungan terhadap literasi dan pembelajaran di wilayah hulu kopi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)