Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Petisi Copot Miftah Maulana dari Utusan Khusus Presiden Tembus 249 Ribu Tanda Tangan

    Petisi Copot Miftah Maulana dari Utusan Khusus Presiden Tembus 249 Ribu Tanda Tangan

    Jakarta: Petisi pencopotan Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden sudah mencapai lebih dari 249.888 ribu tanda tangan per hari ini, Jumat, 6 Desember 2024.

    Petisi ini muncul usai aksinya mengolok-olok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Banyak warganet mengecam tindakan Gus Miftah ini. 

    Dalam video yang beredar, Gus Miftah terlihat mengolok-olok penjual es teh yang hadir di acara tersebut. Ia bahkan mengucapkan kata-kata ‘gob*ok’ yang ditujukan kepada pedagang tersebut. Aksi ini sontak membuat geram para hadirin yang menyaksikan.

    Penjual es teh yang menjadi korban olok-olok Gus Miftah hanya terdiam di tengah-tengah para hadirin yang tertawa. Kejadian ini pun menjadi viral di media sosial dan mengundang banyak reaksi negatif dari warganet.

    Pemrakarsa petisi, Dika Prakasa, meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang posisi yang diberikan kepada Gus Miftah. Dika berpendapat tindakan Gus Miftah bertentangan dengan prinsip Prabowo yang menghargai para pedagang kaki lima, seperti penjual bakso, serta nelayan.

    Dika juga menegaskan bahwa jika tindakan Gus Miftah terus dibiarkan, hal tersebut dapat merusak citra pemerintahan Prabowo.

    “Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau, karena hal seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Untuk itu, agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segara copot Gus Miftah!” tulis Dika.

    Publik pun menyampaikan dukungan terhadap petisi ini pada kolom komentar. Salah satu penandatangan petisi. Banyak dari mereka menyatakan perbuatan Gus Miftah sangat mencoreng jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Jakarta: Petisi pencopotan Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden sudah mencapai lebih dari 249.888 ribu tanda tangan per hari ini, Jumat, 6 Desember 2024.
     
    Petisi ini muncul usai aksinya mengolok-olok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Banyak warganet mengecam tindakan Gus Miftah ini. 
     

    Dalam video yang beredar, Gus Miftah terlihat mengolok-olok penjual es teh yang hadir di acara tersebut. Ia bahkan mengucapkan kata-kata ‘gob*ok’ yang ditujukan kepada pedagang tersebut. Aksi ini sontak membuat geram para hadirin yang menyaksikan.

    Penjual es teh yang menjadi korban olok-olok Gus Miftah hanya terdiam di tengah-tengah para hadirin yang tertawa. Kejadian ini pun menjadi viral di media sosial dan mengundang banyak reaksi negatif dari warganet.

    Pemrakarsa petisi, Dika Prakasa, meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang posisi yang diberikan kepada Gus Miftah. Dika berpendapat tindakan Gus Miftah bertentangan dengan prinsip Prabowo yang menghargai para pedagang kaki lima, seperti penjual bakso, serta nelayan.
    Dika juga menegaskan bahwa jika tindakan Gus Miftah terus dibiarkan, hal tersebut dapat merusak citra pemerintahan Prabowo.

    “Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau, karena hal seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Untuk itu, agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segara copot Gus Miftah!” tulis Dika.
     
    Publik pun menyampaikan dukungan terhadap petisi ini pada kolom komentar. Salah satu penandatangan petisi. Banyak dari mereka menyatakan perbuatan Gus Miftah sangat mencoreng jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Tetap Tenang, Stok BBM dan LPG Dijamin Aman Pascabencana di Sukabumi

    Tetap Tenang, Stok BBM dan LPG Dijamin Aman Pascabencana di Sukabumi

    Jakarta: PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengimbau masyarakat tidak khawatir untuk kebutuhan energi pascabanjir dan longsor yang melanda di wilayah Sukabumi. Pertamina Patra Niaga Regional JBB memastikan stok dan pasokan BBM dan LPG dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
     
    “Kami juga terus berkoordinasi dalam rangka memastikan penyaluran BBM dan LPG tetap dapat tersalurkan dengan baik dan lancar kepada masyarakat,” kata Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 Desember 2024.
     

     
    Pertamina Patra Niaga Regional JBB menyerahkan bantuan kepada korban terdampak banjir Sukabumi berupa paket sembako dan bahan makanan. Sebelumnya juga diserahkan bantuan awal berupa sembako, tabung Bright Gas untuk dapur umum dan popok bayi oleh tim Sales Area Retail Sukabumi.
    “Melalui penyerahan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak banjir serta longsor di Kabupaten Sukabumi,” tutur Sales Area Manager Retail Sukabumi Erlangga Prabhasasri.
     
    Sementara itu, Eko menyampaikan, bantuan yang diserahkan tim Pertamina Peduli CSR Regional JBB ini merupakan bentuk kepedulian dan juga respon cepat terhadap korban banjir yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban.
     
    “Pertamina Peduli merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan komitmen Pertamina Patra Niaga Regional JBB dalam merespon bencana banjir dan juga tanah longsor yang memberikan dampak bagi masyarakat luas,”  ucap Eko.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Soroti Miftah Maulana yang Menghina Penjual Es Teh

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Soroti Miftah Maulana yang Menghina Penjual Es Teh

    Jakarta: Polemik penghinaan penjual es teh oleh Miftah Maulana atau Gus Miftah kini telah melintasi batas negara. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, turut menyoroti insiden yang menjadi perbincangan panas di Indonesia tersebut. Dalam sebuah acara resmi bersama Kementerian Keuangan Malaysia, Anwar menyampaikan pandangannya tentang video viral itu.

    “Di Indonesia beberapa hari ini riuh rendah di media sosial, seorang kyai, gus, dalam dakwahnya menghina seorang penjual teh. Teman-teman di Indonesia mengirimkan video itu ke saya, dan itu jadi viral,” ujar Anwar dalam acara Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Kuala Lumpur, yang dikutip Kamis 5 Desember 2024.

    Anwar menilai, tindakan tersebut mencerminkan kesombongan yang tidak hanya dimiliki oleh orang awam, tetapi juga dapat terjadi pada orang yang mendalami agama. “Orang yang bicara soal Islam, akidah, salat, dan sunnah, tapi ketika muncul ucapan seperti itu, kalau dilihat, itu menghina. Saya merasa aneh,” imbuhnya.

    Anwar juga menyebut bahwa insiden ini menjadi pelajaran berharga, baik bagi masyarakat maupun tokoh agama, tentang pentingnya menjaga sikap dan ucapan, terutama terhadap mereka yang kurang mampu.

    Baca juga: Petisi Copot Miftah Maulana dari Utusan Khusus Presiden Tembus 249 Ribu Tanda Tangan

    Petisi Pencopotan Gus Miftah Meroket
    Sementara itu, desakan agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden terus menguat. Petisi daring di situs Change.org dengan judul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden” telah mendapatkan lebih dari 249 ribu tanda tangan hingga Jumat (6/12).

    Aksi Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh di sebuah acara pengajian memicu kemarahan publik. Dalam video yang viral, ia terlihat menyebut pedagang tersebut dengan kata-kata kasar, yang kemudian disambut gelak tawa dari para hadirin. Sang penjual hanya terdiam, sementara momen itu menjadi sorotan tajam warganet.
    Reaksi Publik dan Imbauan Evaluasi
    Pemrakarsa petisi, Dika Prakasa, menilai tindakan Gus Miftah tidak mencerminkan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal mendukung pedagang kecil. “Apa yang dilakukan Gus Miftah mencerminkan karakter beliau. Untuk itu, segera copot Gus Miftah agar jajaran bapak sejalan dengan bapak,” tulis Dika dalam petisi tersebut.

    Masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran bahwa perbuatan Gus Miftah bisa mencoreng citra pemerintahan, khususnya dalam perannya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang kerukunan beragama.
    Apa Langkah Selanjutnya?
    Dengan perhatian yang kini meluas hingga luar negeri, termasuk komentar dari PM Malaysia Anwar Ibrahim, tekanan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau posisi Gus Miftah semakin besar. Akankah pemerintah merespons aspirasi masyarakat dengan tindakan konkret, atau insiden ini akan berlalu begitu saja?

    Hingga kini, Gus Miftah sendiri tetap bungkam soal desakan pencopotannya. Sementara itu, publik menunggu langkah tegas dari Istana. Apa akhir dari polemik ini? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

    Jakarta: Polemik penghinaan penjual es teh oleh Miftah Maulana atau Gus Miftah kini telah melintasi batas negara. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, turut menyoroti insiden yang menjadi perbincangan panas di Indonesia tersebut. Dalam sebuah acara resmi bersama Kementerian Keuangan Malaysia, Anwar menyampaikan pandangannya tentang video viral itu.
     
    “Di Indonesia beberapa hari ini riuh rendah di media sosial, seorang kyai, gus, dalam dakwahnya menghina seorang penjual teh. Teman-teman di Indonesia mengirimkan video itu ke saya, dan itu jadi viral,” ujar Anwar dalam acara Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Kuala Lumpur, yang dikutip Kamis 5 Desember 2024.
     
    Anwar menilai, tindakan tersebut mencerminkan kesombongan yang tidak hanya dimiliki oleh orang awam, tetapi juga dapat terjadi pada orang yang mendalami agama. “Orang yang bicara soal Islam, akidah, salat, dan sunnah, tapi ketika muncul ucapan seperti itu, kalau dilihat, itu menghina. Saya merasa aneh,” imbuhnya.
    Anwar juga menyebut bahwa insiden ini menjadi pelajaran berharga, baik bagi masyarakat maupun tokoh agama, tentang pentingnya menjaga sikap dan ucapan, terutama terhadap mereka yang kurang mampu.
     
    Baca juga: Petisi Copot Miftah Maulana dari Utusan Khusus Presiden Tembus 249 Ribu Tanda Tangan

    Petisi Pencopotan Gus Miftah Meroket

    Sementara itu, desakan agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden terus menguat. Petisi daring di situs Change.org dengan judul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden” telah mendapatkan lebih dari 249 ribu tanda tangan hingga Jumat (6/12).
     
    Aksi Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh di sebuah acara pengajian memicu kemarahan publik. Dalam video yang viral, ia terlihat menyebut pedagang tersebut dengan kata-kata kasar, yang kemudian disambut gelak tawa dari para hadirin. Sang penjual hanya terdiam, sementara momen itu menjadi sorotan tajam warganet.

    Reaksi Publik dan Imbauan Evaluasi

    Pemrakarsa petisi, Dika Prakasa, menilai tindakan Gus Miftah tidak mencerminkan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal mendukung pedagang kecil. “Apa yang dilakukan Gus Miftah mencerminkan karakter beliau. Untuk itu, segera copot Gus Miftah agar jajaran bapak sejalan dengan bapak,” tulis Dika dalam petisi tersebut.
     
    Masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran bahwa perbuatan Gus Miftah bisa mencoreng citra pemerintahan, khususnya dalam perannya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang kerukunan beragama.

    Apa Langkah Selanjutnya?

    Dengan perhatian yang kini meluas hingga luar negeri, termasuk komentar dari PM Malaysia Anwar Ibrahim, tekanan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau posisi Gus Miftah semakin besar. Akankah pemerintah merespons aspirasi masyarakat dengan tindakan konkret, atau insiden ini akan berlalu begitu saja?
     
    Hingga kini, Gus Miftah sendiri tetap bungkam soal desakan pencopotannya. Sementara itu, publik menunggu langkah tegas dari Istana. Apa akhir dari polemik ini? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif, Emisi Karbon 600 Ribu Ton CO2/Tahun pun Terserap

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif, Emisi Karbon 600 Ribu Ton CO2/Tahun pun Terserap

    Bontang: PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) kembali menegaskan komitmennya terhadap pengurangan emisi karbon melalui program community forest.
     
    Digagas sejak 2022, program yang juga sejalan dengan prinsip Environmental, Social dan Governance (ESG) ini, berpotensi menyerap emisi karbon sebesar 600 ribu ton CO2 per tahun. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dukungan Pupuk Kaltim terhadap upaya pemerintah mencapai target Net Zero Emission 2060.
     
    Hingga November 2024, program community forest yang tersebar di lima provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat telah mencapai 6,38 persen dari target penanaman 10 juta pohon di 2030. Bibit pohon yang telah ditanam meliputi mangrove dan buah-buahan seperti mangga, nangka, durian, alpukat dan sirsak. Tak hanya itu, terdapat juga tanaman buah langka seperti matoa, bisbul, menteng dan gandaria.
    “Alhamdulilah, menuju penghujung 2024, pohon yang kami tanam terus bertambah. Melalui program community forest ini, Pupuk Kaltim berhasil memanfaatkan kembali lahan tidur menjadi produktif. Dari total 638.872 pohon yang telah ditanam di area seluas 322 hektare (ha) lahan, Pupuk Kaltim dapat memberikan dampak positif ke berbagai pihak, mulai dari lingkungan, hingga nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo, dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2024.
     
     

    ?
    Menciptakan peluang ekonomi dengan melibatkan petani

    Tak hanya untuk pelestarian lingkungan, Pupuk Kaltim juga menciptakan peluang ekonomi dengan pelibatan petani dan masyarakat sekitar. Diintegrasikan dengan program MAKMUR (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) dan Agrosolution, Pupuk Kaltim menciptakan ekosistem yang dapat mendukung petani dan masyarakat sekitar.
     
    Petani dan masyarakat di sekitar wilayah tanam dibekali dengan pendampingan berkelanjutan melalui edukasi untuk mengolah dan memelihara tanaman untuk meningkatkan produktivitas, hingga pendistribusian hasil panen. Pendampingan berkelanjutan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberi manfaat berkelanjutan bagi semua kalangan, baik secara ekologis maupun humanis.
     
    Sementara dari hasil pemanfaatan lahan tidur program community forest ini, Pupuk Kaltim membuka peluang ekonomi untuk membantu kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Sehingga, dampak yang dicapai dari program Community Forest mencakup pelestarian lingkungan, produktivitas lahan, peningkatan kualitas udara, hingga kesejahteraan masyarakat.
     
    Berkaca pada Hari Menanam Pohon Indonesia, Pupuk Kaltim percaya pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon merupakan tanggung jawab bersama, baik dari aksi korporasi, kolaborasi dengan stakeholder lain, maupun inisiatif masyarakat.
     
    Di samping penanaman pohon, Pupuk Kaltim juga aktif menjalankan berbagai inisiatif lain dalam rangka membantu penurunan emisi karbon serta menjaga kelestarian lingkungan, seperti konversi kendaraan operasional ke kendaraan listrik, proyek revamping Pabrik 2, rencana pembangunan pabrik Soda Ash, hingga pengembangan sumber-sumber energi terbarukan seperti clean ammonia. Ke depannya, Pupuk Kaltim ingin memperluas dampak positif secara langsung, terutama bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.
     
    “Sebagai pelopor transformasi hijau dalam industri pupuk dan petrokimia, kami ingin program community forest menjadi inspirasi banyak pihak untuk memulai perjalanan mereka dalam pelestarian lingkungan dengan prinsip kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat. Kami percaya, melalui kerja sama dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tutup Soesilo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Video Lawas Hinaan dan Pelecehan Fisik ke Yati Pesek Viral

    Video Lawas Hinaan dan Pelecehan Fisik ke Yati Pesek Viral

    Jakarta: Nama Miftah Maulana, atau Gus Miftah, kembali menjadi sorotan setelah video lawas dirinya bersama seniman senior Yati Pesek di sebuah pertunjukan wayang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah, yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, melontarkan pernyataan yang dianggap menghina fisik Yati Pesek.

    “Saya itu bersyukur Bude Yati ini jelek dan milih jadi sinden, kalau cantik jadi l*****,: ujar Miftah yang dikutip dari video viral di media sosial X, Jumat 6 Desember 2024.

    Pernyataan tersebut disambut gelak tawa penonton, tetapi jelas membuat Yati Pesek tidak nyaman. Potongan video itu menuai kritik pedas dari warganet, yang mempertanyakan kredibilitas Gus Miftah sebagai pejabat yang seharusnya menjaga kerukunan dan nilai moral. 

    Baca juga: Banjir Desakan Pecat Gus Miftah, Dasco: Wewenang Presiden Prabowo

    Respons Elegan Yati Pesek

    Dalam video yang sama, Yati Pesek tampak mencoba menahan diri dan menyampaikan sindiran halus. “Sampeyan saiki arepa enom ning dadi guruku lo (kamu ini meskipun muda jadi guruku, lo),” ujar Yati, mengingatkan Gus Miftah untuk lebih berhati-hati dengan kata-katanya.

    Namun, bukannya mereda, Gus Miftah justru kembali melontarkan candaan yang dianggap semakin tak pantas. Situasi ini menjadi ironi, mengingat peran Gus Miftah yang semestinya menjadi simbol pemersatu.

    Desakan Mundur

    Video tersebut memicu seruan agar Presiden segera meninjau ulang penunjukan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus. Kritikus mempertanyakan bagaimana seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan justru terlibat dalam tindakan yang dianggap mencederai nilai-nilai kesopanan dan penghormatan.

    Isu ini semakin memanas di media sosial, dengan tagar #PecatGusMiftah mulai ramai digunakan. Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menanggapi kritik publik terhadap pejabat negara yang berada di bawah sorotan.

    Apakah kontroversi ini akan memengaruhi posisi Gus Miftah di pemerintahan? Publik kini menantikan langkah Presiden Prabowo untuk merespons kegaduhan ini.

    Respons Elegan Yati Pesek

    Dalam video yang sama, Yati Pesek tampak mencoba menahan diri dan menyampaikan sindiran halus. “Sampeyan saiki arepa enom ning dadi guruku lo (kamu ini meskipun muda jadi guruku, lo),” ujar Yati, mengingatkan Gus Miftah untuk lebih berhati-hati dengan kata-katanya.
     
    Namun, bukannya mereda, Gus Miftah justru kembali melontarkan candaan yang dianggap semakin tak pantas. Situasi ini menjadi ironi, mengingat peran Gus Miftah yang semestinya menjadi simbol pemersatu.

    Desakan Mundur

    Video tersebut memicu seruan agar Presiden segera meninjau ulang penunjukan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus. Kritikus mempertanyakan bagaimana seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan justru terlibat dalam tindakan yang dianggap mencederai nilai-nilai kesopanan dan penghormatan.
     
    Isu ini semakin memanas di media sosial, dengan tagar #PecatGusMiftah mulai ramai digunakan. Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menanggapi kritik publik terhadap pejabat negara yang berada di bawah sorotan.
     
    Apakah kontroversi ini akan memengaruhi posisi Gus Miftah di pemerintahan? Publik kini menantikan langkah Presiden Prabowo untuk merespons kegaduhan ini.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Menuju Masa Depan Keuangan, UKM Kudu Akrab dengan Digitalisasi

    Menuju Masa Depan Keuangan, UKM Kudu Akrab dengan Digitalisasi

    Jakarta: Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan korporasi dituntut untuk akrab dengan digitalisasi pembayaran dan pembiayaan sebagai persiapan dalam menuju masa depan keuangan. Hal ini ditegaskan dalam seminar bertajuk ‘Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Pembiayaan Usaha untuk SME dan Korporasi’ yang diselenggarakan Fazz, Modal Rakyat, dan BillFazz.
     
    Seminar ini menyoroti transformasi digital di sektor keuangan. Tujuannya, seminar ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai solusi pembayaran dan pembiayaan digital, dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat membantu UKM dan korporasi beradaptasi dalam era ekonomi digital.
     
    CEO Modal Rakyat Christian Hanggra dalam presentasinya membahas bagaimana teknologi menjadi enabler bagi pelaku UKM untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih mudah dan cepat.
     
    “Sejak 2018, Modal Rakyat telah menyalurkan lebih dari Rp12 triliun untuk mendukung UMKM di seluruh Indonesia. Ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi dapat mempercepat inklusi keuangan,” jelas Christian seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2024.
     
    Christian juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital, seperti AI dan Blockchain, dalam menciptakan sistem pembiayaan yang transparan, efisien, dan mudah diakses. “Digitalisasi bukan hanya sebuah tren, melainkan kebutuhan agar bisnis dapat bertahan dan berkembang di era modern,” tambah dia.
     

     

    Digitalisasi sistem pembayaran
     
    Sementara itu, Head of Product BillFazz Gilang Kurniaji memperkenalkan BillFazz sebagai solusi lengkap bagi pelaku bisnis yang ingin melakukan digitalisasi sistem pembayaran. Dengan lebih dari 2.000 produk digital yang tersedia, BillFazz menjadi host-to-host PPOB aggregator yang menawarkan tingkat keberhasilan transaksi hingga 99 persen dengan waktu pemrosesan kurang dari lima detik.
     
    “Digitalisasi pembayaran sangat penting untuk mendukung efisiensi operasional bisnis, baik untuk UKM maupun korporasi besar. BillFazz hadir untuk memastikan kebutuhan pembayaran Anda, dari PPOB hingga tagihan korporat, dapat dilakukan secara otomatis, mudah, dan hemat biaya,” papar Gilang.
     
    Gilang juga memaparkan tren pasar di sektor PPOB dan top-up e-wallet, yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. “E-wallet saat ini mendominasi transaksi digital, dan kami memprediksi tren personalisasi produk data akan menjadi yang berikutnya,” ujarnya.
     
    Seminar ini menegaskan komitmen Fazz, Modal Rakyat, dan BillFazz dalam mendorong inovasi di sektor keuangan melalui digitalisasi, menjadikan mereka pelopor dalam membawa inklusivitas dan efisiensi khususnya bagi UKM dan korporasi di Indonesia.
     
    Tak hanya itu, dalam acara ini juga dilakukan soft launch fitur BillFazz Settlement Systems yang merupakan kolaborasi antara Billfazz dan Modal Rakyat untuk mendukung pertumbuhan transaksi digital di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • 59 Gugatan Pilkada 2024 Sudah Masuk ke MK, Kabupaten-Kota Mendominasi

    59 Gugatan Pilkada 2024 Sudah Masuk ke MK, Kabupaten-Kota Mendominasi

    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka proses pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2024. Hingga Jumat 6 Desemberf 2024 pukul 10.00 WIB, sebanyak 59 gugatan telah didaftarkan. Menariknya, seluruh gugatan ini berasal dari tingkat kabupaten dan kota, sementara hasil Pilkada tingkat provinsi belum ada yang masuk.

    Berdasarkan pantauan dari situs resmi MK, perselisihan ini mayoritas diajukan oleh pasangan calon kepala daerah yang merasa hasil rekapitulasi KPU tidak sesuai dengan harapan mereka. Daerah seperti Kabupaten Murung Raya, Pasaman, hingga Kota Banjarbaru menjadi beberapa wilayah dengan jumlah gugatan yang menonjol. 
    Rekapitulasi KPU Masih Berjalan
    Proses rekapitulasi hasil Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah masih berlangsung dan ditargetkan selesai paling lambat 16 Desember 2024. Pendaftaran gugatan ke MK sendiri dibuka hingga tiga hari kerja setelah penetapan hasil suara diumumkan oleh KPU.

    Menurut aturan, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi MK, yang mempermudah akses bagi para pemohon dari berbagai daerah.

    Baca juga: MK Ubah Ketentuan Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal per 2029

    Sorotan pada Kasus-Kasus Tertentu
    Beberapa gugatan menarik perhatian publik. Misalnya, gugatan di Kabupaten Pasaman dan Kota Banjarbaru yang diajukan oleh lebih dari satu pihak. Di Kabupaten Labuhanbatu, ada gugatan dari Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar, yang menjadi salah satu daerah terakhir yang mendaftarkan kasus mereka.

    Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Empat Lawang menunjukkan potensi sengketa serius yang berlanjut ke tahap persidangan.

    Dengan masih berlangsungnya rekapitulasi KPU, diperkirakan jumlah gugatan akan terus bertambah. Namun, sejauh ini, dominasi gugatan dari kabupaten dan kota menjadi fenomena menarik, mengingat persaingan di tingkat provinsi biasanya juga cukup ketat.
    Apa Selanjutnya?
    Jika semua gugatan yang masuk memenuhi syarat administrasi, MK akan menjadwalkan sidang perdana untuk masing-masing kasus. Dengan banyaknya sengketa yang melibatkan kabupaten dan kota, sidang ini menjadi ajang penting dalam memastikan keadilan elektoral di Indonesia.

    Pilkada 2024 telah menjadi momentum yang penuh dinamika, dan proses di MK akan menentukan arah demokrasi di tingkat daerah. Semua mata kini tertuju pada rekapitulasi KPU dan sidang-sidang di MK yang segera dimulai.

    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka proses pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2024. Hingga Jumat 6 Desemberf 2024 pukul 10.00 WIB, sebanyak 59 gugatan telah didaftarkan. Menariknya, seluruh gugatan ini berasal dari tingkat kabupaten dan kota, sementara hasil Pilkada tingkat provinsi belum ada yang masuk.
     
    Berdasarkan pantauan dari situs resmi MK, perselisihan ini mayoritas diajukan oleh pasangan calon kepala daerah yang merasa hasil rekapitulasi KPU tidak sesuai dengan harapan mereka. Daerah seperti Kabupaten Murung Raya, Pasaman, hingga Kota Banjarbaru menjadi beberapa wilayah dengan jumlah gugatan yang menonjol. 

    Rekapitulasi KPU Masih Berjalan

    Proses rekapitulasi hasil Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah masih berlangsung dan ditargetkan selesai paling lambat 16 Desember 2024. Pendaftaran gugatan ke MK sendiri dibuka hingga tiga hari kerja setelah penetapan hasil suara diumumkan oleh KPU.
     
    Menurut aturan, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi MK, yang mempermudah akses bagi para pemohon dari berbagai daerah.
    Baca juga: MK Ubah Ketentuan Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal per 2029

    Sorotan pada Kasus-Kasus Tertentu

    Beberapa gugatan menarik perhatian publik. Misalnya, gugatan di Kabupaten Pasaman dan Kota Banjarbaru yang diajukan oleh lebih dari satu pihak. Di Kabupaten Labuhanbatu, ada gugatan dari Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar, yang menjadi salah satu daerah terakhir yang mendaftarkan kasus mereka.
     
    Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Empat Lawang menunjukkan potensi sengketa serius yang berlanjut ke tahap persidangan.
     
    Dengan masih berlangsungnya rekapitulasi KPU, diperkirakan jumlah gugatan akan terus bertambah. Namun, sejauh ini, dominasi gugatan dari kabupaten dan kota menjadi fenomena menarik, mengingat persaingan di tingkat provinsi biasanya juga cukup ketat.

    Apa Selanjutnya?

    Jika semua gugatan yang masuk memenuhi syarat administrasi, MK akan menjadwalkan sidang perdana untuk masing-masing kasus. Dengan banyaknya sengketa yang melibatkan kabupaten dan kota, sidang ini menjadi ajang penting dalam memastikan keadilan elektoral di Indonesia.
     
    Pilkada 2024 telah menjadi momentum yang penuh dinamika, dan proses di MK akan menentukan arah demokrasi di tingkat daerah. Semua mata kini tertuju pada rekapitulasi KPU dan sidang-sidang di MK yang segera dimulai.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Biar Bisnis Makin Moncer, Perusahaan Perlu Manfaatkan Teknologi Pintar

    Biar Bisnis Makin Moncer, Perusahaan Perlu Manfaatkan Teknologi Pintar

    Jakarta: Upaya akselerasi transformasi digital terus berlangsung di berbagai kalangan dunia usaha, organisasi maupun lembaga, untuk kinerja bisnis, daya saing, hingga layanan pelanggan atau masyarakat.
     
    Inovasi dan adopsi teknologi baru terus berkembang, salah satunya penggunaan Generative AI atau kecerdasan buatan yang mampu menciptakan beragam solusi inovatif di berbagai bidang yang juga diiringi dengan makin tingginya kesadaran untuk penguatan sistem keamanan siber (cyber security).
     
    Adopsi atau pemanfaatan teknologi pintar, seperti Artificial Intelligence (AI), machine learning (ML), data analytic, Internet of Things (IoT), cloud, sistem otomatisasi, kian meluas di berbagai bidang untuk mendukung kinerja bisnis, daya saing, dan layanan di tengah persaingan dan perubahan perilaku konsumen yang juga kian dinamis.
     
    Mengacu kondisi itu, Majalah ItWorks bekerja sama dengan sejumlah asosiasi menggelar Top Digital Awards 2024. Beberapa perusahaan dan institusi lembaga pemerintah berhasil meraih posisi puncak dengan menyabet penghargaan tertinggi (Bintang 5 Top Digital Awards 2024-level excellent atau luar biasa).
     
    Beberapa yang meraih Bintang 5 atau level tertinggi atau TOP Digital Implementation 2024 seperti PT Pertamina Patra Niaga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), PT Bank Nagari, PT Asian Bulk Logistic, PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Perumda Air Minum Kota Padang, PT Patra Jasa.
     
    Ada juga yang menuai Bintang 4, dengan inovasi yang luar biasa seperti Techconnect, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, PT Pelayanan Bahtera Adhiguna, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
     
    Ketua Panitia Penyelenggara Top Digital Awards 2024 M. Lutfi Handayani mengatakan, kegiatan Top Digital Awards bukan sekadar penilaian dan pemberian penghargaan, namun juga untuk mendukung pembelajaran bersama dalam upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Terutama untuk meningkatkan kinerja, daya saing bisnisnya serta layanan kepada masyarakat atau pelanggan.
     
    “Penghargaan Top Digital Awards diberikan kepada instansi pemerintahan dan korporasi bisnis, yang dinilai telah berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Insyaallah ini merupakan yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia yang di dalamnya juga sarat pembelajaran bersama,” ujar Lutfi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2024.
     

     

    Dukung akselerasi transformasi digital RI
     
    Ditambahkan Lutfi, Top Digital Awards 2024 juga untuk mendorong adanya inovasi-inovasi baru digitalisasi. Terutama mendukung akselerasi transformasi digital di Tanah Air sebagai kesiapan dalam memasuki era industri 4.0 dan era Society 5.0. Termasuk adanya tren dan dinamika baru.
     
    Seperti teknologi Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) yang saling melengkapi dan dapat meningkatkan efisiensi dan perbaikan proses dalam berbagai bidang. Juga solusi IT Security yang belakangan tengah menjadi perhatian banyak kalangan di tengah tingginya proses transformasi digital saat ini.
     
    Sejauh ini, inovasi pemanfaatan teknologi digital dilakukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi di tengah tantangan dan ancaman perubahan yang begitu cepat atau dikenal (disruption era) sebagai dampak dari pesatnya inovasi pemanfaatan digital technology ini. Hal tersebut juga selaras dengan tuntutan era revolusi industri keempat (Industri 4.0) yang sarat penggunaan teknologi digital dan otomatisasi.
     
    Demikian juga dengan tuntutan penerapan e-government (pemerintahan elektronik) maupun konsep smart city (kota pintar) untuk proses kerja dan layanan publik di lingkungan pemerintah yang lebih baik dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.
     
    “Pesatnya pemanfaatan teknologi digital dan meluasnya penggunaan internet, meski menyuguhkan berbagai peluang baru, namun di sisi lain juga membuka celah adanya ancaman keamanan siber yang juga makin mengkhawatirkan, termasuk peretasan dan pencurian data pribadi,” kata Lutfi.  
     
    “Fenomena ini juga telah mendorong adanya kesadaran dan upaya untuk peningkatan sistem keamanan siber (cyber security) yang bisa lebih diandalkan. Termasuk dengan mengadopsi standar baru, seperti penerapan ISO/IEC 27001:2022 yang merupakan versi terbaru dari standar internasional untuk manajemen keamanan informasi,” tambah dia.
     
    Standar baru ini diterbitkan pada 25 Oktober 2022 dengan beberapa pembaruan utama, termasuk di antaranya perlindungan data pribadi (Privacy Protection). Standar baru sistem keamanan siber ini juga makin banyak diadopsi oleh berbagai organisasi, perusahaan, instansi pemerintah, dan lembaga lainnya.
     
    Bahkan beberapa perusahaan, organisasi dan Lembaga, mulai membangun tim khusus tanggap dan respons cepat terhadap ancaman kejahatan siber, di antaraya dengan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Chief Information Security Office (CISO).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Fokus pada BP Haji dan BPJPH

    Fokus pada BP Haji dan BPJPH

    Jakarta: Anggaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun 2025 mengalami penurunan setelah dilakukan realokasi khusus ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam rapat Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag pada Kamis 5 Desember 2024, total anggaran Kemenag disesuaikan dari Rp 79,16 triliun menjadi Rp 78,55 triliun, dengan nilai realokasi sebesar Rp 616,5 miliar.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa fokus realokasi adalah untuk memperkuat penyelenggaraan haji dan jaminan produk halal, dua sektor strategis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

    “Kementerian Agama bersama BP Haji dan BPJPH sudah dapat bergerak lebih cepat untuk menjalankan program-program mereka, tanpa ada lagi program yang tertunda,” kata Marwan yang dikutip Jumat 6 Desember 2024.

    Baca juga: Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Penambahan Anggaran BP Haji, BPJPH Tetap Sesuai Usulan
    Dalam realokasi tersebut, BP Haji mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar, dari Rp 129,7 miliar menjadi Rp 179,7 miliar. Penambahan ini akan digunakan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026.

    “Penambahan realokasi anggaran untuk BP Haji ini akan dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan alokasi ini digunakan pada bidang yang tepat,” ujar Marwan.

    Di sisi lain, anggaran BPJPH tetap sesuai usulan awal sebesar Rp436,8 miliar. BPJPH diharapkan mampu mempercepat program jaminan halal dengan alokasi yang memadai. Keputusan ini selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendapatkan persetujuan final.

    Jakarta: Anggaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun 2025 mengalami penurunan setelah dilakukan realokasi khusus ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam rapat Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag pada Kamis 5 Desember 2024, total anggaran Kemenag disesuaikan dari Rp 79,16 triliun menjadi Rp 78,55 triliun, dengan nilai realokasi sebesar Rp 616,5 miliar.
     
    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa fokus realokasi adalah untuk memperkuat penyelenggaraan haji dan jaminan produk halal, dua sektor strategis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
     
    “Kementerian Agama bersama BP Haji dan BPJPH sudah dapat bergerak lebih cepat untuk menjalankan program-program mereka, tanpa ada lagi program yang tertunda,” kata Marwan yang dikutip Jumat 6 Desember 2024.
    Baca juga: Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Penambahan Anggaran BP Haji, BPJPH Tetap Sesuai Usulan

    Dalam realokasi tersebut, BP Haji mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar, dari Rp 129,7 miliar menjadi Rp 179,7 miliar. Penambahan ini akan digunakan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026.
     
    “Penambahan realokasi anggaran untuk BP Haji ini akan dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan alokasi ini digunakan pada bidang yang tepat,” ujar Marwan.
     
    Di sisi lain, anggaran BPJPH tetap sesuai usulan awal sebesar Rp436,8 miliar. BPJPH diharapkan mampu mempercepat program jaminan halal dengan alokasi yang memadai. Keputusan ini selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendapatkan persetujuan final.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Penegak Hukum Mesti Tahu, Ini Kunci Menangkap Harun Masiku!

    Penegak Hukum Mesti Tahu, Ini Kunci Menangkap Harun Masiku!

    Jakarta: Penegak hukum mesti memegang 2 ‘kunci’ untuk menangkap Harun Masiku. Pertama, yakni transparansi dan selanjutnya adalah akuntabilitas. 

    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara,” kata pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.

    Menurut Hardjuno, kedua hal itu belum menjadi pegangan penegak hukum dalam menangkap Harun. Dia membeberkan ada hal yang ditutup-tutupi terkait kasus itu, terbukti dari koordinasi yang lemah antarpenegak hukum.

    Dia prihatin dengan penegak hukum, khususnya terkait koordinasi antarlembaga. Padahal, sudah ada informasi terkait keberadaannya. Menurut dia, perlu transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus ini.

    “Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada,” tegasnya.
     

    Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno menyerukan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

    “Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional,” lanjutnya.

    Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

    Perkara itu kembali menjadi perhatian, setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara Rp8 miliar bagi siapa pun yang dapat menangkapnya. Hal tersebut dinilai menggambarkan penanganan kasus sejak 2020 itu menemui jalan buntu.

    “Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita,” kata dia.

    Jakarta: Penegak hukum mesti memegang 2 ‘kunci’ untuk menangkap Harun Masiku. Pertama, yakni transparansi dan selanjutnya adalah akuntabilitas. 
     
    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara,” kata pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.
     
    Menurut Hardjuno, kedua hal itu belum menjadi pegangan penegak hukum dalam menangkap Harun. Dia membeberkan ada hal yang ditutup-tutupi terkait kasus itu, terbukti dari koordinasi yang lemah antarpenegak hukum.
    Dia prihatin dengan penegak hukum, khususnya terkait koordinasi antarlembaga. Padahal, sudah ada informasi terkait keberadaannya. Menurut dia, perlu transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus ini.
     
    “Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada,” tegasnya.
     

    Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno menyerukan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.
     
    “Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional,” lanjutnya.
     
    Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.
     
    Perkara itu kembali menjadi perhatian, setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara Rp8 miliar bagi siapa pun yang dapat menangkapnya. Hal tersebut dinilai menggambarkan penanganan kasus sejak 2020 itu menemui jalan buntu.
     
    “Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)