Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • BRI dan Holding Ultra Mikro Aktif Tingkatkan Daya Saing UMKM melalui Sertifikasi BPOM

    BRI dan Holding Ultra Mikro Aktif Tingkatkan Daya Saing UMKM melalui Sertifikasi BPOM

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta anggota Holding Ultra Mikro PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyatakan komitmen mendukung Menteri BUMN Erick Thohir dalam meningkatkan daya saing UMKM.
     
    Sebelumnya pada akhir November 2024, Erick Thohir mengungkapkan telah sepakat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan jumlah produk UMKM yang memenuhi standar BPOM. Tujuan besar tersebut mengandalkan tiga langkah strategis yaitu memaksimalkan ekosistem pasar digital (PaDi) UMKM, pemanfaatan database program PNM Mekaar dan digitalisasi sinergitas guna konsolidasi database.
     
    “Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi. Nanti program berikutnya, tadi disampaikan, kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang menempat pinjaman Rp1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta,” kata Erick Thohir.
    Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa program sertifikasi BPOM ini selaras dengan upaya BRI dalam pemberdayaan yang menjadi salah satu kunci meningkatkan potensi dan kapasitas pelaku UMKM di Indonesia, mengingat UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
     

    “Konsep pemberdayaan kami sungguh komprehensif dan terukur, serta dapat dimonitor dengan baik,” ujar Supari. Dalam hal ini, BRI menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui tiga fase, yakni fase dasar, integrasi dan interkoneksi. Di fase dasar, BRI melakukan mapping UMKM dengan sistem self-assessment naik kelas dengan menggunakan indikator yang sudah difasilitasi oleh BRI.
     

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari (Foto:Dok.BRI)
     
    Selanjutnya dalam fase integrasi, BRI mengintegrasikan sistem dan database dengan kementerian/lembaga terkait sehingga menjadi data center UMKM. Terakhir, BRI melakukan integrasi antara sistem dan database milik Perseroan, kementerian/lembaga terkait serta koneksi dengan instansi eksternal terkait perizinan, sertifikasi halal, UMKM ekspor.
     
    Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan bahwa kolaborasi dengan BPOM adalah langkah penting untuk membantu UMKM menembus pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Ia optimis dengan inisiasi Kementerian BUMN bersama BPOM akan mendorong semangat entrepreneurship nasabah binaannya dan keluar dari zona subsisten.
     

    Hal tersebut sesuai dengan tugas besar PNM untuk turut memberikan modal intelektual dan sosial selain modal finansial agar tumbuh menjadi masyarakat yang madani. Dengan akses pembiayaan dan pendampingan, UMKM akan memiliki daya saing lebih dan semakin dipercaya pembeli.
     
    Sebagai bentuk dukungan, langkah awal yang PNM lakukan adalah dengan memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki izin edar BPOM bagi usaha khususnya di sektor makanan, minuman, dan produk herbal. Melalui edukasi yang ringan dan relevan, PNM berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung percepatan pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
     
    Selama tiga tahun setelah terbentuk pada 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri atas BRI, PNM dan Pegadaian berhasil melayani 36,1 juta debitur ultra mikro dengan total penyaluran kredit lebih dari Rp 627,6 triliun pada akhir September 2024. Holding UMi juga memperluas layanan melalui 1.025 Unit Senyum di seluruh Indonesia, memberikan akses kepada lebih dari 180 juta masyarakat ke Tabungan mikro.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Tradisi Bakaua Wujud Syukur Panen dan Harmoni Petani di Festival Alek Mandeh

    Tradisi Bakaua Wujud Syukur Panen dan Harmoni Petani di Festival Alek Mandeh

    Sijunjung: Tradisi Bakaua menjadi perhatian dalam Festival Alek Mandeh yang berlangsung di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, Selasa, 3 Desember 2024. Tradisi ini memadukan nuansa religius, adat, dan sosial, yang mencerminkan harmoni kehidupan agraris masyarakat Minangkabau.

    Sebagai bagian dari tradisi agraris Minangkabau, Bakaua memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah, tetapi juga berfungsi sebagai ritual tolak bala.

    Wali Nagari Sijunjung, Rajilis, menerangkan Bakaua adalah momen untuk bersyukur atas berkah Allah dan menjaga silaturahmi antar petani. Ia menguraikan jalannya Tradisi Bakaua yang dilakukan dengan mengucapkan syukur melalui simbol hasil panen, dan seni pertunjukan tradisional yang menghibur sekaligus mendidik.

    “Filosofi harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan menjadi landasan utama tradisi ini,”
    katanya.

    Dalam Festival Alek Mandeh, Tradisi Bakaua dikemas dalam bentuk pergelaran budaya yang menarik perhatian publik. Menurut Pemangku Adat Nagari Sijunjung, Candra Irawan Peto Molie, langkah ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Bakaua kepada generasi muda dan masyarakat luas.

    “Ini adalah media untuk menyampaikan pesan adat kepada generasi berikutnya,” ujarnya.

    Festival Alek Mandeh tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi refleksi bagaimana adat istiadat dapat terus relevan dalam kehidupan modern. Dengan kehadiran masyarakat yang beragam, acara ini sukses menjembatani nilai-nilai tradisional ke dalam konteks kekinian.

    Selama tiga hari, Festival Alek Mandeh memadukan seni, tradisi, dan edukasi budaya. Melalui tradisi seperti Bakaua, festival ini membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah modernisasi. Harmoni yang tercipta di acara ini menjadi bukti nyata bahwa adat Minangkabau masih memiliki tempat di hati masyarakat hingga hari ini.

    Diketahui, Festival Alek Mandeh merupakan satu dari 12 rangkaian kegiatan festival budaya Kenduri Swarnabhumi 2024 yang diharapkan menjadi katalis bagi upaya pelestarian budaya dan lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batanghari, membangkitkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan nenek moyang untuk generasi mendatang.

    Kenduri Swarnabhumi sendiri akan digelar di DAS Batanghari, yakni di 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dengan mengangkat narasi hubungan penting antara kebudayaan dengan pelestarian lingkungan, khususnya sungai, dan sebaliknya juga tentang pelestarian lingkungan untuk kebudayaan berkelanjutan.

    Rangkaian pagelaran festival budaya yang akan diselenggarakan oleh masyarakat setempat ini, menjadi momentum memperkuat semangat kemandirian dalam mengangkat kearifan lokalnya. Setiap festival yang digelar akan berkoordinasi dengan Direktur Festival dan Kurator Lokal serta didukung Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media.

    Sijunjung: Tradisi Bakaua menjadi perhatian dalam Festival Alek Mandeh yang berlangsung di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, Selasa, 3 Desember 2024. Tradisi ini memadukan nuansa religius, adat, dan sosial, yang mencerminkan harmoni kehidupan agraris masyarakat Minangkabau.
     
    Sebagai bagian dari tradisi agraris Minangkabau, Bakaua memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah, tetapi juga berfungsi sebagai ritual tolak bala.
     
    Wali Nagari Sijunjung, Rajilis, menerangkan Bakaua adalah momen untuk bersyukur atas berkah Allah dan menjaga silaturahmi antar petani. Ia menguraikan jalannya Tradisi Bakaua yang dilakukan dengan mengucapkan syukur melalui simbol hasil panen, dan seni pertunjukan tradisional yang menghibur sekaligus mendidik.
    “Filosofi harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan menjadi landasan utama tradisi ini,”
    katanya.
     
    Dalam Festival Alek Mandeh, Tradisi Bakaua dikemas dalam bentuk pergelaran budaya yang menarik perhatian publik. Menurut Pemangku Adat Nagari Sijunjung, Candra Irawan Peto Molie, langkah ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Bakaua kepada generasi muda dan masyarakat luas.
     
    “Ini adalah media untuk menyampaikan pesan adat kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
     
    Festival Alek Mandeh tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi refleksi bagaimana adat istiadat dapat terus relevan dalam kehidupan modern. Dengan kehadiran masyarakat yang beragam, acara ini sukses menjembatani nilai-nilai tradisional ke dalam konteks kekinian.
     
    Selama tiga hari, Festival Alek Mandeh memadukan seni, tradisi, dan edukasi budaya. Melalui tradisi seperti Bakaua, festival ini membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah modernisasi. Harmoni yang tercipta di acara ini menjadi bukti nyata bahwa adat Minangkabau masih memiliki tempat di hati masyarakat hingga hari ini.
     
    Diketahui, Festival Alek Mandeh merupakan satu dari 12 rangkaian kegiatan festival budaya Kenduri Swarnabhumi 2024 yang diharapkan menjadi katalis bagi upaya pelestarian budaya dan lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batanghari, membangkitkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan nenek moyang untuk generasi mendatang.
     
    Kenduri Swarnabhumi sendiri akan digelar di DAS Batanghari, yakni di 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dengan mengangkat narasi hubungan penting antara kebudayaan dengan pelestarian lingkungan, khususnya sungai, dan sebaliknya juga tentang pelestarian lingkungan untuk kebudayaan berkelanjutan.
     
    Rangkaian pagelaran festival budaya yang akan diselenggarakan oleh masyarakat setempat ini, menjadi momentum memperkuat semangat kemandirian dalam mengangkat kearifan lokalnya. Setiap festival yang digelar akan berkoordinasi dengan Direktur Festival dan Kurator Lokal serta didukung Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Chandra Asri Gandeng IKPT Genjot Kapasitas Pabrik MTBE dan Butene-1

    Chandra Asri Gandeng IKPT Genjot Kapasitas Pabrik MTBE dan Butene-1

    Jakarta: PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dengan PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) untuk melakukan perluasan kapasitas Pabrik Butene-1 (B1) dan Pabrik Methyl Tert-butyl Ether (MTBE).
     
    Ekspansi ini akan meningkatkan kapasitas produksi Pabrik B1 dan MTBE lebih dari 25 persen, sehingga semakin mengukuhkan posisi Chandra Asri Group sebagai produsen tunggal B1 dan MTBE di Indonesia.
     
    Pabrik B1 dan MTBE terletak di dalam kompleks petrokimia terintegrasi milik perseroan di pabrik Ciwandan. Kedua fasilitas ini mulai beroperasi pada 2020 dan memainkan peran strategis dalam mendukung industri petrokimia di Indonesia.
    Pabrik B1 memproduksi bahan baku penting yang digunakan sebagai monomer dalam produksi resin plastik Polyethylene. Sementara itu, Pabrik MTBE memproduksi octane booster untuk bensin.
     
    Pabrik B1 berkontribusi dalam pengolahan bahan baku petrokimia di dalam negeri serta memenuhi kebutuhan industri lokal, sedangkan pabrik MTBE memasok pasar octane booster dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan melayani pasar ekspor.
     
    “Dengan penambahan kapasitas ini, kami tidak hanya memperkuat posisi kami sebagai pemain utama di industri petrokimia dalam negeri melalui pertumbuhan organik, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap Wakil Presiden Direktur Operasi Chandra Asri Group Pholavit Thiebpattama, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 10 Desember 2024.
     

     

    Rampung dalam 12 bulan

    IKPT, dengan pengalamannya yang luas dalam proyek-proyek EPC, telah dipercaya untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek ini, dengan berpegang pada standar kualitas dan keamanan tertinggi. Proyek ini diharapkan akan selesai dalam waktu 12 bulan dan akan berkontribusi secara signifikan terhadap industri dan perekonomian.
     
    Presiden Direktur PT Inti Karya Persada Tehnik Atsushi Yoshihara mengakui dirinya memahami proyek perluasan Pabrik B1 dan MTBE ini merupakan salah satu proyek strategis Chandra Asri Group dalam rangka mendukung komitmen kuat Chandra Asri Group kepada Pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri hilir di dalam negeri.
     
    “Maka dari itu, IKPT berkomitmen untuk melakukan upaya terbaik kami untuk mencapai keberhasilan proyek ini dengan menyelesaikan proyek sesuai dengan target jadwal dan mematuhi persyaratan kualitas dan keselamatan kerja,” tegas dia.
     
    Dengan inisiatif ini, Chandra Asri Group terus menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan solusi yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan sektor petrokimia, dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Indonesia Luncurkan RBC-4 dan Sosialisasikan Hasil COP29, Langkah Nyata untuk Iklim Global

    Indonesia Luncurkan RBC-4 dan Sosialisasikan Hasil COP29, Langkah Nyata untuk Iklim Global

    Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61). Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

    Pada sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama, yaitu disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang, termasuk Indonesia, mencapai USD300 miliar per tahun pada 2035. Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD100 miliar per tahun.

    Hasil berikutnya yaitu tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerja Sama) untuk mendukung pemenuhan NDC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC.

    Selanjutnya disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
     

    Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama (joint statement) yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada NDC (Nationally Determined Contributions).

    Dalam arahannya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia adalah “no complaints and no demands,” yang berarti Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim.

    Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW, di mana 75 persen menggunakan energi baru terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500–700 Gigaton CO2.

    “Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta Ton CO2e, selain itu  Indonesia menawarkan Kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi,” kata Hashim.

    Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara. 

    Terakhir, Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial.

    Menjelaskan reforestasi tersebut, Menhut Raja Juli menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.

    “Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,” kata Menteri Raja Juli.

    Pada kesempatan yang sama, MenLH Hanif menyampaikan bahwa selain Tim Negosiasi, terdapat Tim Paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi. Paviliun Indonesia di COP29 telah menampilkan berbagai showcase keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai elemen masyarakat selain Pemerintah, yakni akademisi/pergurun tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para rekan dunia usaha. Paviliun Indonesia telah menyelenggarakan total 44 talkshow selama 2 minggu pelaksanaan, dengan total pembicara 215 pembicara.

    Selain itu pada COP29, Delegasi RI menghasilkan beberapa kerja sama bilateral. Hal ini sesuai yang disampaikan MenLH Hanif Faisol bahwa Delegasi RI harus aktif menjalin kerja sama bilateral antara negara ataupun lembaga untuk lebih banyak hasil yang didapatkan Indonesia dari keikutsertaan di COP29. 

    ”Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita. Untuk itu, Delegasi Indonesia telah menyiapkan Plan B terutama untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kita targetkan sebagai low hanging fruits,” ucap Menteri Hanif.

    Untuk itu, selama COP29 Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra strategis, antara lain: (1) Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Indonesia, senilai lebih dari USD 10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru. Ke depan akan diupayakan adanya skema MRA yang sama bagi negara-negara lain yang berminat melakukan kerjasama bilateral dalam perdagangan karbon. (2) kerjasama dengan World Resources Institute untuk membahas kerja sama terkait forest monitoring system. (3) Kerjasama dengan Gold Standard dan LEAF COALITION untuk untuk membahas kerja sama pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela.

    Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi aksi iklim Indonesia yang lebih berdampak.
     

    Di sela acara Sosialisasi Hasil COP29, dilakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. 

    Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.

    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019–2020.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.

    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Menteri Hanif.

    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

    Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan, saat ini, fokus Kementerian Kehutanan adalah menampilkan hasil yang nyata dari inisiatif iklim Indonesia, khususnya dalam mempertahankan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia agar tetap pada jalurnya. 

    ”Hal ini memastikan kami memegang kendali dan memberikan pengaruh yang menentukan dalam mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat,” ujar Menteri Raja Juli di sela-sela peluncuran RBC4.

    Acara Sosialisasi dan Peluncuran RBC4 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerhati dan pegiat lingkungan, serta mitra-mitra Paviliun Indonesia yang turut mendukung suksesnya kegiatan tersebut

    Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61). Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
     
    Pada sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama, yaitu disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang, termasuk Indonesia, mencapai USD300 miliar per tahun pada 2035. Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD100 miliar per tahun.
     
    Hasil berikutnya yaitu tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerja Sama) untuk mendukung pemenuhan NDC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC.
    Selanjutnya disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
     

    Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama (joint statement) yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada NDC (Nationally Determined Contributions).
     
    Dalam arahannya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia adalah “no complaints and no demands,” yang berarti Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim.
     
    Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW, di mana 75 persen menggunakan energi baru terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500–700 Gigaton CO2.
     
    “Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta Ton CO2e, selain itu  Indonesia menawarkan Kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi,” kata Hashim.
     
    Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara. 
     
    Terakhir, Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial.
     

     
    Menjelaskan reforestasi tersebut, Menhut Raja Juli menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.
     
    “Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,” kata Menteri Raja Juli.
     
    Pada kesempatan yang sama, MenLH Hanif menyampaikan bahwa selain Tim Negosiasi, terdapat Tim Paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi. Paviliun Indonesia di COP29 telah menampilkan berbagai showcase keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai elemen masyarakat selain Pemerintah, yakni akademisi/pergurun tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para rekan dunia usaha. Paviliun Indonesia telah menyelenggarakan total 44 talkshow selama 2 minggu pelaksanaan, dengan total pembicara 215 pembicara.
     
    Selain itu pada COP29, Delegasi RI menghasilkan beberapa kerja sama bilateral. Hal ini sesuai yang disampaikan MenLH Hanif Faisol bahwa Delegasi RI harus aktif menjalin kerja sama bilateral antara negara ataupun lembaga untuk lebih banyak hasil yang didapatkan Indonesia dari keikutsertaan di COP29. 
     
    ”Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita. Untuk itu, Delegasi Indonesia telah menyiapkan Plan B terutama untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kita targetkan sebagai low hanging fruits,” ucap Menteri Hanif.
     
    Untuk itu, selama COP29 Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra strategis, antara lain: (1) Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Indonesia, senilai lebih dari USD 10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru. Ke depan akan diupayakan adanya skema MRA yang sama bagi negara-negara lain yang berminat melakukan kerjasama bilateral dalam perdagangan karbon. (2) kerjasama dengan World Resources Institute untuk membahas kerja sama terkait forest monitoring system. (3) Kerjasama dengan Gold Standard dan LEAF COALITION untuk untuk membahas kerja sama pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela.
     
    Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi aksi iklim Indonesia yang lebih berdampak.
     

    Di sela acara Sosialisasi Hasil COP29, dilakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. 
     
    Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.
     
    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019–2020.
     
    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.
     
    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Menteri Hanif.
     
    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.
     
    Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan, saat ini, fokus Kementerian Kehutanan adalah menampilkan hasil yang nyata dari inisiatif iklim Indonesia, khususnya dalam mempertahankan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia agar tetap pada jalurnya. 
     
    ”Hal ini memastikan kami memegang kendali dan memberikan pengaruh yang menentukan dalam mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat,” ujar Menteri Raja Juli di sela-sela peluncuran RBC4.
     
    Acara Sosialisasi dan Peluncuran RBC4 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerhati dan pegiat lingkungan, serta mitra-mitra Paviliun Indonesia yang turut mendukung suksesnya kegiatan tersebut
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Aturan Ini Bisa Hambat Perekonomian Nasional, Apa Itu?

    Aturan Ini Bisa Hambat Perekonomian Nasional, Apa Itu?

    Jakarta: Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terus memicu polemik. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai tak mengindahkan desakan untuk mempertimbangkan ulang aturan yang dapat mengancam keberlangsungan perekonomian dan tenaga kerja di Indonesia.
     
    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eko Harjanto mengatakan, Rancangan Permenkes yang diinisiasi oleh Kemenkes dianggap terlalu ketat. Bahkan melebihi standar Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang notabene tidak diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.  
     
    ”Kami menerima banyak keluhan dari asosiasi petani dan industri. Mereka merasa pengaturan yang terlalu ketat justru akan menghambat kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi, termasuk pembayaran cukai,” katanya kepada wartawan dilansir Selasa, 10 Desember 2024.
    Eko juga mengingatkan bahwa IHT memiliki multiplier effect yang besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi terhadap pendapatan negara. Ia justru berharap kebijakan yang dihasilkan untuk IHT tidak mengekang, melainkan seimbang antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan industri.
     
    “Kami berharap pembahasan ini dilakukan secara inklusif dengan mengundang semua pihak yang terdampak, termasuk asosiasi petani dan industri agar hasil akhirnya tidak merugikan salah satu sektor,” tegasnya.
     

     
    Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti sikap jajaran Kemenkes yang tampak bersikukuh untuk meloloskan aturan restriktif terhadap IHT melalui Rancangan Permenkes. Padahal, aturan ini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
     
    “Kalau Kemenkes masih bersikukuh (untuk menerbitkan Rancangan Permenkes) dengan satu tujuan yaitu untuk kesehatan, tapi tidak mempertimbangkan dampak ekonominya, maka ini bukan keputusan yang bijaksana,” ujar dia.
     
    Bahkan, Nurhadi menegaskan sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Rancangan Permenkes ini diputuskan untuk ditunda. Namun, jajaran Kemenkes masih terus mendorong pembahasan aturan ini sehingga kegaduhan terus terjadi.
     
    “Apakah jajaran Kemenkes ini tidak satu komando dengan pimpinannya? Ini harus diklarifikasi oleh jajaran di bawah Menteri Kesehatan,” ungkapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Pemkot Tangsel Juara Pertama Badan Publik Paling Informatif

    Pemkot Tangsel Juara Pertama Badan Publik Paling Informatif

    Serang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Badan Publik paling informatif tahun 2024 di Provinsi Banten.

    Pemkot Tangsel meraih peringkat tertinggi dengan nilai 98,85 mengalahkan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

    Penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Tangsel, Tb. Asep Nurdin di Aula Pendopo Gubernur Banten.

    “Alhamdulilah, Pemkot Tangsel mendapatkan penghargaan tertinggi dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan menempati urutan pertama badan publik atau pemerintah daerah terinformatif dengan capaian nilai tertinggi,” kata Asep di Serang, Selasa, 10 Desember 2024.
     

    Asep menyampaikan hal ini dapat diraih berkat dukungan seluruh stakeholder terkait dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Serta dukungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait keterbukaan informasi publik.

    Keberhasilan ini kata Asep merupakan yang ke-5 kalinya diraih Pemkot Tangsel. Bahkan untuk capaian nilai mengalami peningkatan.

    “Sebelumnya di tahun 2023 nilai kami 98,53 dan di 2024 alhamdulilah angkanya naik lagi 98,85,” jelasnya.

    Selain Badan Publik Informatif, Pemkot Tangsel juga meraih penghargaan Desk PPID Terbaik kategori pemerintah daerah, dan petugas PPID terbaik dari Kota Tangerang Selatan atas nama Firman. 

    Tentunya dengan penghargaan ini, ia menekankan untuk tidak berpuas diri. Melainkan untuk tetap menghasilkan inovasi-inovasi baru yang berdampak pada masyarakat.

    “Jangan berpuas diri, jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi di berbagai pelayanan, khususnya informasi dan pelayanan publik,” ujarnya.

    Serang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Badan Publik paling informatif tahun 2024 di Provinsi Banten.
     
    Pemkot Tangsel meraih peringkat tertinggi dengan nilai 98,85 mengalahkan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
     
    Penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Tangsel, Tb. Asep Nurdin di Aula Pendopo Gubernur Banten.
    “Alhamdulilah, Pemkot Tangsel mendapatkan penghargaan tertinggi dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan menempati urutan pertama badan publik atau pemerintah daerah terinformatif dengan capaian nilai tertinggi,” kata Asep di Serang, Selasa, 10 Desember 2024.
     

    Asep menyampaikan hal ini dapat diraih berkat dukungan seluruh stakeholder terkait dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Serta dukungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait keterbukaan informasi publik.
     
    Keberhasilan ini kata Asep merupakan yang ke-5 kalinya diraih Pemkot Tangsel. Bahkan untuk capaian nilai mengalami peningkatan.
     
    “Sebelumnya di tahun 2023 nilai kami 98,53 dan di 2024 alhamdulilah angkanya naik lagi 98,85,” jelasnya.
     
    Selain Badan Publik Informatif, Pemkot Tangsel juga meraih penghargaan Desk PPID Terbaik kategori pemerintah daerah, dan petugas PPID terbaik dari Kota Tangerang Selatan atas nama Firman. 
     
    Tentunya dengan penghargaan ini, ia menekankan untuk tidak berpuas diri. Melainkan untuk tetap menghasilkan inovasi-inovasi baru yang berdampak pada masyarakat.
     
    “Jangan berpuas diri, jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi di berbagai pelayanan, khususnya informasi dan pelayanan publik,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Sasar Pasar Internasional, UMKM RI Mejeng di Pameran Malaysia

    Sasar Pasar Internasional, UMKM RI Mejeng di Pameran Malaysia

    Kuala Lumpur: UMKM Binaan Peruri berpartisipasi dalam festival Gebyar Nusantara di Raintree Plaza TRX Exchange, Kuala Lumpur pada 30 November–1 Desember 2024. Acara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia ini untuk mempromosikan produk serta mengenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat Malaysia maupun pasar internasional.
     
    Kepala Biro Strategic Corporate Branding dan TJSL Peruri Ratih Sukma Pratiwi mengatakan, keikutsertaan dalam pameran ini untuk mendorong kemajuan UMKM agar mampu bersaing secara global. Ia menegaskan, produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Indonesia tidak hanya mencerminkan kualitas, tetapi juga kreativitas yang mampu bersaing.
     
    “Ini adalah wujud kontribusi Peruri yang sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat perekonomian Indonesia di kancah dunia,” kata Ratih dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 10 Desember 2024.
     

    Adapun empat UMKM Binaan Peruri yang berpartisipasi adalah Oh Mycraft, Jefry Gallery Bambu, Rida Boenyamin dan Dapur Bintang Karawang. Masing-masing dari mereka membawa produk unggulan yang memperkenalkan berbagai aspek kekayaan budaya Indonesia, mulai dari produk fashion, produk kerajinan tangan, hingga makanan.
    “Ramainya pengunjung dalam acara ini menjadi bukti nyata bahwa produk-produk lokal Indonesia memiliki potensi besar untuk mendunia. Keikutsertaan UMKM Binaan Peruri mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian kreatif Indonesia,” ujar dia.
     
    Promosi produk dan karya unggulan melalui festival Gebyar Nusantara ini merupakan festival produk-produk Indonesia perdana yang diselenggarakan di Malaysia. Dengan kesempatan ini, mereka memiliki peluang untuk memperluas jaringan bisnis, menjalin kemitraan baru, hingga mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas.
     
    “Peruri berharap UMKM binaan dapat terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Peruri berkomitmen untuk mendampingi UMKM dalam upaya meningkatkan kualitas dan inovasi, guna memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ungkapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Simak Bagaimana Lingkungan Kerja Sehat Mendukung Keberlanjutan Bisnis

    Simak Bagaimana Lingkungan Kerja Sehat Mendukung Keberlanjutan Bisnis

    Jakarta: Lingkungan kerja yang sehat, diyakini dapat mendukung keberlanjutan bisnis suatu perusahaan. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui kegiatan sosial.

    “Kami percaya bahwa lingkungan kerja yang sehat, positif, dan inklusif tidak hanya memberikan dampak pada kesejahteraan individu tetapi juga mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan bisnis,” kata Chairman dan Chief Executive Partner RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, dalam keterangan tertulis yang dilansir Selasa, 10 Desember 2024. 

    Hal tersebut diungkap Amir saat kegiatan sosial yang dilakukan pihaknya, dalam memperingati RSM World Day 2024. Kegiatan yang dipilih, yakni donor darah dengan melibatkan seluruh pekerja di kantor mereka.

    “Kami menegaskan bahwa kepedulian terhadap sesama adalah nilai inti yang harus terus menjadi bagian dari budaya organisasi,” kata dia.
     

    Agenda tersebut mengusung tema ‘Time to Give Back’ yang berfokus pada kegiatan sosial oleh seluruh pekerja. Amir mengatakan tema tersebut mendukung lingkungan kerja yang sehat, untuk menyokong keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis.

    “Bukan hanya sekadar tema, tetapi merupakan semangat yang menjadi panduan langkah kami,” tegas Amir.

    Lebih dari 64.000 staf pihaknya yang tersebar di 120 negara turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sukarela dan aksi pro bono. Amir menyebut hal ini mencerminkan dedikasi global pihaknya, terhadap komunitas di sekitar mereka.

    “?Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya mempererat hubungan internal, tetapi juga membuktikan bahwa kepedulian harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat,” Amir.

    Jakarta: Lingkungan kerja yang sehat, diyakini dapat mendukung keberlanjutan bisnis suatu perusahaan. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui kegiatan sosial.
     
    “Kami percaya bahwa lingkungan kerja yang sehat, positif, dan inklusif tidak hanya memberikan dampak pada kesejahteraan individu tetapi juga mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan bisnis,” kata Chairman dan Chief Executive Partner RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, dalam keterangan tertulis yang dilansir Selasa, 10 Desember 2024. 
     
    Hal tersebut diungkap Amir saat kegiatan sosial yang dilakukan pihaknya, dalam memperingati RSM World Day 2024. Kegiatan yang dipilih, yakni donor darah dengan melibatkan seluruh pekerja di kantor mereka.
    “Kami menegaskan bahwa kepedulian terhadap sesama adalah nilai inti yang harus terus menjadi bagian dari budaya organisasi,” kata dia.
     

    Agenda tersebut mengusung tema ‘Time to Give Back’ yang berfokus pada kegiatan sosial oleh seluruh pekerja. Amir mengatakan tema tersebut mendukung lingkungan kerja yang sehat, untuk menyokong keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis.
     
    “Bukan hanya sekadar tema, tetapi merupakan semangat yang menjadi panduan langkah kami,” tegas Amir.
     
    Lebih dari 64.000 staf pihaknya yang tersebar di 120 negara turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sukarela dan aksi pro bono. Amir menyebut hal ini mencerminkan dedikasi global pihaknya, terhadap komunitas di sekitar mereka.
     
    “?Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya mempererat hubungan internal, tetapi juga membuktikan bahwa kepedulian harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat,” Amir.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • SPSL Siap Dialog dengan Pelaku Usaha Logistik Terkait Tarif Mahal Tol Cibitung-Cilincing

    SPSL Siap Dialog dengan Pelaku Usaha Logistik Terkait Tarif Mahal Tol Cibitung-Cilincing

    Jakarta: PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) memahami keberatan yang disampaikan pelaku usaha terkait tarif tol Cibitung-Cilincing dan membuka diri untuk berdialog dengan dunia usaha, khususnya pelaku industri logistik, guna mendengarkan masukan lebih lanjut.
     
    Direktur Utama PT SPSL Joko Noerhudha, mengatakan bahwa perusahaan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk memastikan kebijakan tarif yang diterapkan mendukung efisiensi dan keberlanjutan sektor logistik nasional.
     
    “Kami akan berkoordinasi dengan BPJT sebagai regulator agar tarif yang diterapkan tidak hanya mempertimbangkan nilai investasi dan biaya pemeliharaan, tetapi juga kemampuan membayar (ability to pay) serta kesediaan membayar (willingness to pay) pengguna jalan,” ujar Joko dalam paparan kinerja dan capaian SPSL 2024 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.
    Pernyataan ini disampaikan Joko menanggapi keluhan kalangan industri logistik yang menilai tarif tol Cibitung-Cilincing terlalu mahal. Ia menjelaskan bahwa penetapan tarif tol sepenuhnya merupakan kewenangan BPJT berdasarkan kajian komprehensif.
     
    Kajian tersebut mencakup berbagai faktor, termasuk biaya pembangunan, pemeliharaan, dan dampak terhadap sektor terkait.
     
    Meskipun demikian, Joko menegaskan bahwa SPSL membuka ruang dialog untuk mendengarkan masukan dari pelaku usaha guna mencari solusi terbaik.
     
     
    Dirut SPSL Joko Noerhoeda saat memaparkan kinerja 2024-Foto Istimewa
     
    Dalam paparannya, Joko Noerhudha menunjukkan pencapaian pendapatan usaha sebesar Rp1,38 triliun, yang mencerminkan kenaikan 2,63 persen di atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta pertumbuhan 2,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
     
    Dari sisi operasional, SPSL berhasil mencatatkan volume gudang sebesar 116,8 ribu ton/m³, sementara kapasitas lapangan tercatat mencapai 110,59 ribu boks, dengan tingkat okupansi gedung mencapai 80,4 persen.
     
    Angka-angka ini menunjukkan kinerja yang mengesankan, didorong pertumbuhan kawasan industri Indonesia yang tercatat 57 persen dalam tujuh tahun terakhir. Hal ini turut membuka peluang besar untuk pengembangan layanan logistik lebih lanjut.
     
    Joko juga menjelaskan bahwa sektor logistik diproyeksikan mengalami pengeluaran yang signifikan, dengan angka mencapai Rp 3.839 triliun pada 2026. Kenaikan ini sebagian besar didorong sektor fast-moving consumer goods (FMCG), e-commerce, dan farmasi.
     
    “Potensi besar ini membuka jalan bagi perluasan layanan logistik, khususnya di segmen first dan middle mile,” ungkap Joko.
     
    Seiring dengan pesatnya perkembangan industri logistik, SPSL fokus pada pengembangan infrastruktur strategis. Proyek-proyek penting seperti Kawasan Pendukung Kijing, Kawasan Industri Kuala Tanjung, dan Integrated Logistics Center Tanjung Priok terus digarap.
     
    Perusahaan juga tengah memperluas layanan logistik multimoda di berbagai wilayah, seperti Jabodetabek, Sumatra Utara, dan Jawa Timur, untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
     
    Untuk mendukung efisiensi operasional, SPSL terus mengimplementasikan digitalisasi logistik dengan sistem real-time reconciliation dan track & trace. Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi, serta mempercepat operasional dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di industri logistik.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RIZ)

  • Kadin Dorong Insentif Fiskal bagi Industri Otomotif

    Kadin Dorong Insentif Fiskal bagi Industri Otomotif

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal bagi industri otomotif. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan insentif fiskal bagi industri otomotif dapat memperkuat investasi di Indonesia.
     
    “Pemerintah memang sudah memberikan insentif bagi industri yang meraih Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada level tertentu. Namun, jika Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal untuk mendongkrak industri otomotif, dampaknya bagi industri dan perekonomian akan sangat besar,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 10 Desember 2024. 
     
    Pernyataan Anindya itu dinyatakan saat menghadiri kegiatan link and match yang diadakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kegiatan ini mempertemukan industri kecil dan menengah (IKM) di bidang otomotif dengan industri besar, dalam hal ini, agen pemegang merek (APM).
    Hadir pada pertemuan ini Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza beserta jajarannya; Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita; Chief of Corporate Affairs PT Astra Internasional Tbk, Riza Deliansyah; Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmad Samulo; dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin.
     

    Wamen Perindustrian Faisol Riza mengatakan insentif perlu diberikan, terutama bagi pelaku industri besar yang terlibat program link and match dengan sektor IKM. “Upaya ini penting karena dari komitmen dan konsistensi ini semua lini bisnis bisa jadi satu atau terintegrasi dan membangun rantai pasok industri di dalam negeri,” kata Faisol.
     
    Potensi transaksi besar
    Dalam kesempatan yang sama, Anindya mengungkapkan potensi transaksi dari APM tingkat 1 atau tier 1 dari industri komponen otomotif bisa mencapai Rp130 miliar per tahun.
     
    Sebagai wadah dunia usaha dan memiliki jaringan terhadap seluruh perusahaan termasuk koperasi di Tanah Air, Anindya mengajak pengusaha memanfaatkan pertemuan bisnis atau link and match untuk meningkatkan industri komponen otomotif.
     
    “Karena Kadin ini bukan saja membantu dari sisi usulan dan kebijakan, tapi juga mempunyai kaki tangan sampai provinsi, ada 38 provinsi. Jadi hal-hal seperti ini sangat kami sambut baik,” kata dia.
     
    Temu link and match ini menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara simbolis antara 28 APM tier 1 dengan 57 IKM. Sebelumnya, Link and Match pada November 2022 juga menghasilkan MoU antara 16 APM tier 1 dan 32 IKM dengan nilai realisasi potensial omzet sebesar Rp115 miliar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)