Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.
    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.

    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.

    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
     
    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.
     
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.

    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.
    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.
     
    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Gak Perlu Beli Token Listrik Berlebihan saat Ada Diskon Listrik, Bijak Dong!

    Gak Perlu Beli Token Listrik Berlebihan saat Ada Diskon Listrik, Bijak Dong!

    Jakarta: Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengimbau masyarakat kategori pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah untuk bijak dalam menyikapi program diskon tarif listrik dan tidak perlu melakukan pembelian listrik secara berlebihan atau panic buying.
     
    “Beli lah token (listrik) sesuai kebutuhan, tidak perlu panic buying walaupun ada diskon listrik. Penghematan yang diperoleh masyarakat dari program diskon tersebut baiknya digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif,” jelas Tulus dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    Tulus menekankan, tujuan pemerintah dalam memberikan diskon listrik untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
    “Masyarakat harus bijak memanfaatkan diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah. Penghematan tersebut bisa kita gunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan atau jadi modal usaha sehingga berdampak positif bagi perekonomian. Jangan malah konsumtif dengan memborong listrik,” tambah dia.
     

     

    Pelanggan menengah atas jangan ngiri

    Lebih lanjut, tulus juga mendukung target konsumen yang memperoleh diskon listrik sebesar 50 persen pada periode Januari-Februari 2025.
     
    “Diskon 50 persen listrik ini hanya diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 Volt Ampere ke bawah. Artinya, yang disasar adalah kelompok pelanggan menengah ke bawah,” sebut dia.
     
    “Jadi pelanggan menengah atas jangan komplain dong, karena mereka merupakan golongan yang mampu,” tegas Tulus menambahkan.
     
    Diketahui, kebijakan diskon listrik sebesar 50 persenditujukan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1300 VA dan 2200 VA. Diskon ini berlaku sejak Januari hingga Februari 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Harga Emas Antam Lagi Turun Nih Gaes, Emas Batangan 1 Kg Cuma Rp1,479 Miliar

    Harga Emas Antam Lagi Turun Nih Gaes, Emas Batangan 1 Kg Cuma Rp1,479 Miliar

    Jakarta: Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada hari ini mengalami penurunan.
     
    Mengutip Logammulia.com, Sabtu, 4 Januari 2025, harga emas batangan Antam hari ini dibanderol sebesar Rp1,539 juta per gram. Harga ini turun Rp4.000 dibandingkan dengan harga jual di hari sebelumnya.
     
    Sementara itu, harga buyback emas batangan Antam pada hari ini juga turun Rp4.000. Harga jual kembali emas Antam hari ini dibanderol sebesar Rp1,388 juta per gram.
    Diketahui, emas batangan Antam Logam Mulia (LM) terjamin keaslian dan kemurniannya selama kemasan tidak rusak. Dengan sertifikat London Bullion Market Association (LBMA), emas batangan Antam LM diakui secara global dengan harga jual kembali (buyback) mengikuti pergerakan harga emas dunia.
     
    Ditegaskan, harga jual kembali yang ditentukan adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi. Adapun, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.
     
    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan tiga persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
     

     

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia hari ini:

    Emas batangan 0,5 gram: Rp819,5 ribu.
    Emas batangan 1 gram: Rp1,539 juta.
    Emas batangan 2 gram: Rp3,018 juta.
    Emas batangan 3 gram: Rp4,502 juta.
    Emas batangan 5 gram: Rp7,470 juta.
    Emas batangan 10 gram: Rp14,885 juta.
    Emas batangan 25 gram: Rp37,087 juta.
    Emas batangan 50 gram: Rp74,095 juta.
    Emas batangan 100 gram: Rp148,112 juta.
    Emas batangan 250 gram: Rp370,015 juta.
    Emas batangan 500 gram: Rp739,820 juta.
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,479 miliar.
     
    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Mengenal Tujuan Burning Token Kripto ke Investor

    Mengenal Tujuan Burning Token Kripto ke Investor

    Victoria: Exchange mata uang kripto dan perusahaan Web3, Bitget telah merilis whitepaper baru untuk token BGB miliknya dengan melakukan burning 800 juta token BGB yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan nilai lebih dari USD5 miliar berdasarkan harga pasar saat ini.
     
    Secara umum Whitepaper diartikan sebagai dokumen lengkap tentang suatu proyek token kripto yang berisikan asal-usul, alokasi, dan rencana jangka panjang proyek tersebut dan sangat penting bagi investor aset kripto dalam melakukan analisa sebelum memutuskan untuk menginvestasikan aset tersebut.
     

    Sementara itu, burning token secara singkat adalah proses menjaga supply token di pasar melalui cara dibakar atau dihilangkan melalui mekanisme smart contract blockchain.
     
    Dikutip dari berbagai sumber, burning token kripto merupakan proses penghapusan sejumlah token dari peredaran secara permanen, biasanya dilakukan dengan mengirim token tersebut ke alamat dompet yang tidak dapat diakses (burn address). Proses ini memiliki beberapa manfaat bagi investor.
    Dengan mengurangi jumlah total token yang beredar, prinsip ekonomi dasar “supply and demand” berlaku. Jika permintaan tetap atau meningkat, nilai token yang tersisa dapat meningkat. Mirip dengan buyback saham, token burning dapat membantu mengendalikan inflasi di ekosistem token.
     
    Proses burning sering digunakan untuk menunjukkan komitmen pengembang dalam menjaga stabilitas ekosistem, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Proyek yang melakukan burning biasanya mengumumkannya secara terbuka, menunjukkan transparansi kepada investor.
     
    Dengan jumlah token yang berkurang, kelangkaan meningkat, yang dapat membuat token lebih berharga dalam jangka panjang.Burning sering kali memberikan manfaat langsung kepada investor awal karena peningkatan nilai aset mereka.
     
    CEO Bitget Gracy Chen menuturkan melalui whitepaper baru ini, burning sebesar 800 juta BGB akan dikurangi 40 persen dari total suplainya sehingga suplai yang beredar menjadi 1,2 miliar.
    Dia mengatakan Bitget akan memulai burning secara bertahap pada triwulanan ke depan dengan mengalokasikan 20 persen profit dari Exchange Bitget dan Bitget Wallet untuk melakukan buyback dan burning BGB.
     
    “Aktivitas burning akan tercatat dalam on-chain untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas,” tegas dia dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    Keputusan untuk melakukan burning BGB senilai USD5 miliar sejalan dengan rencana Bitget untuk menjadikannya sebagai media nilai transaksi yang kuat.
     
    “Tahap kami berikutnya akan memperluas utilitas BGB secara on-chain, mengintegrasikannya ke lebih banyak aplikasi terdesentralisasi (Dapp) dan membawanya ke masyarakat luas, menjadikan BGB tersedia untuk semua, menjadikan utilitasnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

    Memperkuat utilitas token hadapi 2025

    Bitget juga dilaporkan baru saja melakukan merger token BWB milik platform Bitget Wallet dengan BGB dalam upaya memperkuat utilitas token BGB dalam menghadapi kondisi pasar di tahun 2025.
    Melalui merger ini, utilitas Bitget akan berkembang dari hanya seputar ekosistem platform tersentralisasi saja ke ekosistem platform terdesentralisasi sehingga cakupan utilitasnya akan lebih luas.
     
    “Platform perdagangan kripto tersentralisasi (Crypto Exchange) adalah tulang punggung pertumbuhan kripto menuju adopsi massal. Misi Bitget untuk mendorong gelombang inovasi berikutnya akan terungkap di tahun mendatang,” kata dia.
     
    Kapitalisasi pasar BGB  meningkat lebih dari 1000 persen pada tahun lalu dan lebih dari 100 kali lipat sejak dirilis. Pertumbuhan ini didukung oleh rekam jejak yang terbukti dari kegunaan tokennya yang kuat dan keberhasilan ekosistem inovatif Bitget.
     
    Dia menegaskan perilisan whitepaper BGB yang diperbarui menandai momen penting dalam perjalanan Bitget. Dengan mengurangi suplai, meningkatkan utilitas, dan memperluas aplikasi set kripto dunia nyata. BGB hadir untuk memperkuat lebih banyak fungsi dan produk dalam ekosistem Bitget yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan nilai jangka panjang bagi para holdernya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SAW)

  • TNI AU Tegaskan Tidak Ada Prajuritnya Terlibat Penembakan di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak

    TNI AU Tegaskan Tidak Ada Prajuritnya Terlibat Penembakan di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak

    Jakarta: TNI Angkatan Udara (TNI AU) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam insiden penembakan di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak yang menewaskan seorang bos rental mobil. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan yang menyebut keterlibatan oknum TNI AU dalam kasus tersebut.

    “Berdasarkan penyelidikan mendalam dilakukan oleh Dinas Pengamanan dan Persandian TNI AU (Dispamsanau), Polisi Militer TNI AU (Pomau), serta hasil koordinasi bersama Reskrim Polresta Tangerang menunjukkan bahwa tidak terdapat keterlibatan anggota TNI AU dalam insiden tersebut.,” demikian pernyataan resmi TNI AU yang diunggah melalui akun X @_TNIAU, Jumat 3 Januri 2025.

    TNI AU juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sekaligus mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.

    Baca juga: 4 Anggota Polsek Cinangka Diperiksa Setelah Bos Rental Mobil Tewas Ditembak di Tol Tangerang-Merak

    TNI AU mengapresiasi perhatian dan kerja sama media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya klarifikasi ini, TNI AU berharap agar tidak ada lagi kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta, yang dapat berdampak pada citra institusi TNI AU di mata masyarakat.

    “Dengan adanya klarifikasi ini, TNI AU berharap agar tidak ada lagi kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta, yang dapat berdampak pada citra institusi TNI AU di mata masyarakat,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma Ardi Syahri dalam keterangannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
    Pelaku Teridentifikasi Sebagai Anggota TNI AL
    Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa terduga pelaku sebenarnya merupakan anggota TNI Angkatan Laut (TNI AL). Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Puspomal) mengonfirmasi keterlibatan oknum prajurit TNI AL dalam insiden penembakan tersebut.

    “Pelaku sudah diamankan di Puspomal,” ujar Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, kepada wartawan, Jumat 3 Januari 2025.

    Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan dan tindakan tegas akan diambil apabila terbukti bersalah. “Betul, sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Agus.

    Dalam insiden ini, seorang bos rental mobil berinisial IA (48) tewas, sementara RM (60) mengalami luka tembak, Kamis 2 Januari 2025. Sebelumnya, terduga pelaku sempat mengaku sebagai anggota TNI AU kepada korban, namun fakta ini terbantahkan setelah penyelidikan lebih lanjut.

    Pihak TNI AL melalui Danpuspom AL, Laksamana Muda TNI Samista, menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. “Masih lidik ya kita. Kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak, kita masih belum bisa memastikan,” ujarnya.

    Jakarta: TNI Angkatan Udara (TNI AU) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam insiden penembakan di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak yang menewaskan seorang bos rental mobil. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan yang menyebut keterlibatan oknum TNI AU dalam kasus tersebut.
     
    “Berdasarkan penyelidikan mendalam dilakukan oleh Dinas Pengamanan dan Persandian TNI AU (Dispamsanau), Polisi Militer TNI AU (Pomau), serta hasil koordinasi bersama Reskrim Polresta Tangerang menunjukkan bahwa tidak terdapat keterlibatan anggota TNI AU dalam insiden tersebut.,” demikian pernyataan resmi TNI AU yang diunggah melalui akun X @_TNIAU, Jumat 3 Januri 2025.
     
    TNI AU juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sekaligus mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.
    Baca juga: 4 Anggota Polsek Cinangka Diperiksa Setelah Bos Rental Mobil Tewas Ditembak di Tol Tangerang-Merak
     
    TNI AU mengapresiasi perhatian dan kerja sama media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya klarifikasi ini, TNI AU berharap agar tidak ada lagi kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta, yang dapat berdampak pada citra institusi TNI AU di mata masyarakat.
     
    “Dengan adanya klarifikasi ini, TNI AU berharap agar tidak ada lagi kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta, yang dapat berdampak pada citra institusi TNI AU di mata masyarakat,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma Ardi Syahri dalam keterangannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    Pelaku Teridentifikasi Sebagai Anggota TNI AL

    Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa terduga pelaku sebenarnya merupakan anggota TNI Angkatan Laut (TNI AL). Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Puspomal) mengonfirmasi keterlibatan oknum prajurit TNI AL dalam insiden penembakan tersebut.
     
    “Pelaku sudah diamankan di Puspomal,” ujar Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, kepada wartawan, Jumat 3 Januari 2025.
     
    Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan dan tindakan tegas akan diambil apabila terbukti bersalah. “Betul, sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Agus.
     
    Dalam insiden ini, seorang bos rental mobil berinisial IA (48) tewas, sementara RM (60) mengalami luka tembak, Kamis 2 Januari 2025. Sebelumnya, terduga pelaku sempat mengaku sebagai anggota TNI AU kepada korban, namun fakta ini terbantahkan setelah penyelidikan lebih lanjut.
     
    Pihak TNI AL melalui Danpuspom AL, Laksamana Muda TNI Samista, menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. “Masih lidik ya kita. Kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak, kita masih belum bisa memastikan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Begini Respons Kadin soal PPN 12% untuk Barang Mewah

    Begini Respons Kadin soal PPN 12% untuk Barang Mewah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan pemerintah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu kenaikan PPN dar? 11 persen menjadi 12 persen dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah.
     
    Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak 2022 yaitu sebesar 11 persen. Kadin Indonesia sebagai payung dunia usaha di Indonesia, bersama dengan asosiasi dan himpunan pengusaha, serta beberapa asosiasi khususnya di sektoral retail mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kenaikan PPN sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, yang memperhatikan masukan dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.
     
    ”Kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi kelompok atas, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, merupakan langkah strategis yang akn mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dalam keterangannya, Sabtu, 4 Januari 2025.
    “Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” imbuh Arsjad.
     
    Berdasarkan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi industri, Kadin Indonesia sejak menjelang akhir tahun 2024 telah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait perlu dilakukannya pengkajian ulang atas rencana kebijakan kenaikan PPN saat itu.
     
    Atas pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah terkait kebijakan PPN 12 persen yang dikenakan kepada barang mewah, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasminta menyatakan dalam implementasinya, pengusaha memahami dan mengerti sepenuhnya mengenai perubahan tata cara penghitungan dan pembuatan faktur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 tahun 2024.
     
    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang memberi masa transisi selama tiga bulan ke depan untuk persiapan,” tambah Suryadi.
     
    Lebih lanjut disampaikan bahwa bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12 persen, dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli, berdasarkan aturan pelaksanaan yang saat ini masih dalam penyusunan oleh Pemerintah.
     
    Dunia usaha menyadari pemasukan negara melalui pajak menjadi semakin penting, khususnya dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen.
     
    Oleh sebab itu Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah, bersama dengan seluruh asosiasi industri, siap untuk bersama-sama mengkaji dan mewujudkan terciptanya kebijakan perpajakan yang efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FJR)

  • Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menegaskan bahwa tidak ada bukti Joko Widodo atau Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Pernyataan ini dirilis OCCRP dalam klarifikasi resmi yang dimuat di situs mereka pada Kamis, 2 Januari 2025.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya,” tulis OCCRP dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    OCCRP juga menyatakan tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Hal ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. 

    Baca juga: Kritik Tajam kepada OCCRP yang Pakai Google Form Bebas Sebagai Basis Data

    “OCCRP memasukkan dalam “finalisnya” para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan,” ungkap OCCRP.

    Namun, OCCRP menyebut adanya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tuduhan merusak lembaga pemilu serta peradilan untuk mendukung ambisi politik putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi masuk dalam daftar finalis nominasi “Tokoh Tahun Ini” 2024, penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan kejahatan dan korupsi global. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu nominasi yang dikirimkan dari seluruh dunia.

    Terkait nominasi ini, Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi publik tentang korupsi, juri tidak menemukan cukup bukti langsung mengenai korupsi signifikan atau pola pelanggaran yang berlangsung lama dalam kasus Jokowi.

    “Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Drew Sullivan.

    Penghargaan “Tokoh Tahun Ini” akhirnya diberikan kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah, yang dinilai memainkan peran besar dalam mengacaukan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi masif.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menegaskan bahwa tidak ada bukti Joko Widodo atau Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Pernyataan ini dirilis OCCRP dalam klarifikasi resmi yang dimuat di situs mereka pada Kamis, 2 Januari 2025.
     
    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya,” tulis OCCRP dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    OCCRP juga menyatakan tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Hal ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. 
    Baca juga: Kritik Tajam kepada OCCRP yang Pakai Google Form Bebas Sebagai Basis Data
     
    “OCCRP memasukkan dalam “finalisnya” para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan,” ungkap OCCRP.
     
    Namun, OCCRP menyebut adanya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tuduhan merusak lembaga pemilu serta peradilan untuk mendukung ambisi politik putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.
     
    Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi masuk dalam daftar finalis nominasi “Tokoh Tahun Ini” 2024, penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan kejahatan dan korupsi global. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu nominasi yang dikirimkan dari seluruh dunia.
     
    Terkait nominasi ini, Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi publik tentang korupsi, juri tidak menemukan cukup bukti langsung mengenai korupsi signifikan atau pola pelanggaran yang berlangsung lama dalam kasus Jokowi.
     
    “Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Drew Sullivan.
     
    Penghargaan “Tokoh Tahun Ini” akhirnya diberikan kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah, yang dinilai memainkan peran besar dalam mengacaukan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi masif.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mantap! Rp1,08 Triliun Duit-duit Asing Jejali Pasar Keuangan RI Minggu Ini

    Mantap! Rp1,08 Triliun Duit-duit Asing Jejali Pasar Keuangan RI Minggu Ini

    Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat dana-dana asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik selama sepekan ini. Hal ini terjadi pada minggu yang tipis terhadap perdagangan karena terjeda oleh libur tahun baru.
     
    Berdasarkan data transaksi pada 30 Desember 2024-2 Januari 2025, dana dari investor asing (nonresiden) tersebut tercatat beli neto (inflow) sebanyak Rp1,08 triliun.
     
    Banjirnya dana asing di pasar keuangan domestik pada minggu ini utamanya berasal dari pasar Surat Nerharga Negara (SBN) yang tercatat masuk sebanyak Rp1,94 triliun dan pasar saham sebesar Rp320 miliar.
    Sementara, di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), duit-duit dari investor bule tersebut justru pulang kampung (jual neto/outflow) sebanyak Rp1,17 triliun.
     
    “Selama 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 31 Desember 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp15,74 triliun di pasar saham, Rp34,59 triliun di pasar SBN, dan Rp161,99 triliun di SRBI,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dikutip dari rilis Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah, Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    Sementara berdasarkan data untuk 2025, berdasarkan data setelmen hingga 2 Januari 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp0,56 triliun di pasar saham, jual neto Rp0,20 triliun di pasar SBN, dan jual neto Rp0,28 triliun di SRBI.
     
    Adapun premi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level 78,00 basis poin (bps) per 2 Januari 2025 dari 75,51 bps per 27 Desember 2024. CDS merupakan indikator untuk mengetahui risiko berinvestasi di SBN.
     
    Semakin besar skor CDS, maka risiko berinvestasi di SBN juga semakin tinggi. Sebaliknya jika skor semakin kecil, maka risiko investasinya juga semakin rendah.
     

     

    Rupiah unjuk gigi

    Banjirnya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik membuat nilai tukar rupiah unggul terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah mampu atasi kedigdayaan mata uang Negeri Paman Sam tersebut.
     
    Seperti diketahui, aliran modal asing di dalam negeri erat kaitannya dengan pergerakan nilai tukar. Sebab, salah satu faktor aliran modal asing adalah tingkat kepercayaan investor, yang juga menjadi salah satu faktor dalam pergerakan nilai tukar.
     
    Mengutip data Bloomberg, Jumat3 Janurai 2025, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.197 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat satu poin atau setara 0,01 persen dari posisi Rp16.198 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp16.185 per USD. Rupiah menguat empat poin atau setara 0,02 persen dari Rp16.189 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp16.217 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat hingga 19 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp16.236 per USD.
     
    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tegas Ramdan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.

    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.

    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.

    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 

    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.

    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.

    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.

    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.
     
    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.
    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.
     
    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi
     
    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 
     
    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.
     
    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.
     
    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.
     
    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.
     
    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • IHSG Melejit 1,82% di Awal 2025

    IHSG Melejit 1,82% di Awal 2025

    Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini mayoritas berada pada zona positif. Berdasarkan data perdagangan saham periode 30 Desember 2024-3 Januari 2025, IHSG mengalami peningkatan sebesar 1,82 persen menjadi berada pada level 7.164,429 dari 7.036,571 pada pekan lalu. 
     
    “Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa sebesar 6,08 persen menjadi 1,03 juta kali transaksi dari 970 ribu kali transaksi pada pekan lalu,” ungkap Sekretaris Perusahaan PT BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    Kautsar melanjutkan, minggu ini peningkatan turut dialami oleh kapitalisasi pasar Bursa, yaitu sebesar 1,48 persen menjadi Rp12.445 triliun dari Rp12.264 triliun pada sepekan sebelumnya. Sedangkan, rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 8,45 persen menjadi Rp9,74 triliun dari Rp10,64 triliun pada pekan sebelumnya.
    Rata-rata volume transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 12,40 persen menjadi 21,38 miliar lembar saham dari 24,40 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.
     
    “Investor asing (Jumat) ini mencatatkan nilai jual bersih Rp571,38 miliar dan investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp817,08 miliar sepanjang 2025,” papar Kautsar.
     

     

    IHSG minus 2,65% selama 2024

    Pada pekan ini, tepatnya pada Senin (30/12), perdagangan BEI untuk keseluruhan tahun 2024 resmi ditutup oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Inarno Djajadi di Main Hall BEI.
     
    Sepanjang 2024, IHSG tercatat mengalami perubahan sebesar 2,65 persen dan pada akhir 2024 ditutup pada level 7.079,905. Pencapaian pasar modal Indonesia selama 2024 merupakan upaya Self-Regulatory Organization (SRO).
     
    Yang terdiri dari BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), termasuk dorongan dari seluruh stakeholders, dan dengan dukungan OJK.
     
    “Selama 2024, pasar modal Indonesia tidak hanya mencatatkan pencapaian serta hal baru, tetapi juga terus berupaya dengan selalu berkembang agar senantiasa memberikan optimisme untuk menghadapi 2025,” tutup Kautsar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)