Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Cegah Kebakaran Seperti di Los Angeles, Ini 8 Penyebab Kebakaran Hutan Paling Umum

    Cegah Kebakaran Seperti di Los Angeles, Ini 8 Penyebab Kebakaran Hutan Paling Umum

    Jakarta: Kebakaran hutan telah menjadi masalah global yang menghancurkan jutaan hektare lahan dan menimbulkan kerugian besar bagi manusia, hewan, dan ekosistem.

    Contoh nyata adalah kebakaran besar di Los Angeles baru-baru ini yang menghanguskan lebih dari 34.921 hektare lahan, menyebabkan 10 kematian, dan memaksa 179.000 orang mengungsi.

    Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya memahami faktor-faktor yang dapat memicu kebakaran hutan, yuk simak apa saja.
     
    1. Petir Panas
    Petir panas adalah salah satu penyebab alami kebakaran hutan yang paling sering terjadi. Tidak seperti petir dingin yang berlangsung singkat, petir panas memiliki durasi lebih lama dan menghasilkan panas intens yang cukup untuk membakar vegetasi kering.

    Di Kanada, misalnya, petir panas menyebabkan sekitar 60% kebakaran hutan setiap tahun di provinsi British Columbia.

    Selain itu, kebakaran Bay Area pada 2020 yang menghancurkan 5 juta hektare lahan juga disebabkan oleh badai petir setelah gelombang panas ekstrem.
     
    2. Vegetasi Kering
    Kondisi vegetasi yang kering akibat musim panas panjang atau curah hujan rendah membuat hutan menjadi sangat rentan terhadap kebakaran.

    Sebagai contoh, pada 2021, California mengalami kenaikan 65% pada jumlah vegetasi kering dalam beberapa bulan, meningkatkan risiko kebakaran besar.

    Fenomena serupa terjadi di Australia, di mana curah hujan yang rendah dan suhu panas ekstrem menciptakan kondisi ideal untuk kebakaran, seperti krisis bushfire tahun 2019 yang membakar 11 juta hektare lahan.
     
    3. Peralatan Listrik dan Kabel Terbuka
    Kabel listrik yang putus atau mengalami kerusakan dapat menghasilkan percikan api yang memulai kebakaran, terutama di daerah berhutan yang kering.

    Kebakaran ini sering kali diperburuk oleh angin kencang, seperti yang terlihat dalam beberapa insiden kebakaran hutan di Amerika Serikat.
     
    4. Kegiatan Pertanian
    Beberapa kebakaran dimulai dari praktik pembakaran lahan pertanian untuk membuka tanah baru.

    Ketika tidak dikontrol dengan baik, api dapat meluas ke area hutan yang berdekatan, sering kali menyebabkan kerugian ekosistem yang signifikan. Hal ini menjadi masalah besar di Asia Tenggara.
     
    5. Peningkatan Suhu Global
    Perubahan iklim memperburuk risiko kebakaran hutan dengan meningkatkan suhu global dan mengurangi curah hujan.

    Dengan setiap kenaikan 1°C suhu, frekuensi sambaran petir meningkat sekitar 12%, memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan. Perubahan iklim juga membuat musim kebakaran menjadi lebih panjang dan lebih intens.
     
    6. Kegagalan Mesin dan Kendaraan
    Kendaraan atau mesin yang mengeluarkan percikan api saat berada di dekat vegetasi kering dapat memicu kebakaran.

    Kegagalan peralatan seperti gergaji mesin atau kendaraan berat sering dikaitkan dengan insiden ini.
     
    7. Aktivitas Api Terbuka
    Api unggun, kembang api, atau pembakaran sampah yang tidak diawasi dengan benar dapat dengan mudah menyulut kebakaran hutan, terutama di musim kemarau.

    Data menunjukkan bahwa sekitar 85% kebakaran hutan di Amerika Utara disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk api unggun dan pembakaran debris.
     
    8. Sambaran Api dari Letusan Gunung Berapi
    Di beberapa wilayah, letusan gunung berapi dapat menghasilkan aliran lava atau abu panas yang memicu kebakaran hutan di sekitarnya. Fenomena ini, meskipun jarang, dapat menyebabkan kerusakan besar dalam waktu singkat.

    Mencegah kebakaran hutan membutuhkan pemahaman mendalam tentang penyebabnya dan upaya mitigasi yang terkoordinasi.

    Tragedi kebakaran di Los Angeles pada Januari 2025 menekankan pentingnya langkah konkret seperti program adaptasi iklim, regulasi pembakaran lahan, dan peningkatan sistem respons darurat.

    Dengan tindakan yang tepat, risiko kerusakan besar akibat kebakaran hutan dapat diminimalkan.

    Baca Juga:
    Kobaran Api Makin Besar, 100 Ribu Orang di Los Angeles Mengungsi

    Jakarta: Kebakaran hutan telah menjadi masalah global yang menghancurkan jutaan hektare lahan dan menimbulkan kerugian besar bagi manusia, hewan, dan ekosistem.
     
    Contoh nyata adalah kebakaran besar di Los Angeles baru-baru ini yang menghanguskan lebih dari 34.921 hektare lahan, menyebabkan 10 kematian, dan memaksa 179.000 orang mengungsi.
     
    Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya memahami faktor-faktor yang dapat memicu kebakaran hutan, yuk simak apa saja.
     
    1. Petir Panas
    Petir panas adalah salah satu penyebab alami kebakaran hutan yang paling sering terjadi. Tidak seperti petir dingin yang berlangsung singkat, petir panas memiliki durasi lebih lama dan menghasilkan panas intens yang cukup untuk membakar vegetasi kering.

    Di Kanada, misalnya, petir panas menyebabkan sekitar 60% kebakaran hutan setiap tahun di provinsi British Columbia.
     
    Selain itu, kebakaran Bay Area pada 2020 yang menghancurkan 5 juta hektare lahan juga disebabkan oleh badai petir setelah gelombang panas ekstrem.
     

    2. Vegetasi Kering
    Kondisi vegetasi yang kering akibat musim panas panjang atau curah hujan rendah membuat hutan menjadi sangat rentan terhadap kebakaran.
     
    Sebagai contoh, pada 2021, California mengalami kenaikan 65% pada jumlah vegetasi kering dalam beberapa bulan, meningkatkan risiko kebakaran besar.
     
    Fenomena serupa terjadi di Australia, di mana curah hujan yang rendah dan suhu panas ekstrem menciptakan kondisi ideal untuk kebakaran, seperti krisis bushfire tahun 2019 yang membakar 11 juta hektare lahan.
     
    3. Peralatan Listrik dan Kabel Terbuka
    Kabel listrik yang putus atau mengalami kerusakan dapat menghasilkan percikan api yang memulai kebakaran, terutama di daerah berhutan yang kering.
     
    Kebakaran ini sering kali diperburuk oleh angin kencang, seperti yang terlihat dalam beberapa insiden kebakaran hutan di Amerika Serikat.
     
    4. Kegiatan Pertanian
    Beberapa kebakaran dimulai dari praktik pembakaran lahan pertanian untuk membuka tanah baru.
     
    Ketika tidak dikontrol dengan baik, api dapat meluas ke area hutan yang berdekatan, sering kali menyebabkan kerugian ekosistem yang signifikan. Hal ini menjadi masalah besar di Asia Tenggara.
     
    5. Peningkatan Suhu Global
    Perubahan iklim memperburuk risiko kebakaran hutan dengan meningkatkan suhu global dan mengurangi curah hujan.
     
    Dengan setiap kenaikan 1°C suhu, frekuensi sambaran petir meningkat sekitar 12%, memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan. Perubahan iklim juga membuat musim kebakaran menjadi lebih panjang dan lebih intens.
     
    6. Kegagalan Mesin dan Kendaraan
    Kendaraan atau mesin yang mengeluarkan percikan api saat berada di dekat vegetasi kering dapat memicu kebakaran.
     
    Kegagalan peralatan seperti gergaji mesin atau kendaraan berat sering dikaitkan dengan insiden ini.
     
    7. Aktivitas Api Terbuka
    Api unggun, kembang api, atau pembakaran sampah yang tidak diawasi dengan benar dapat dengan mudah menyulut kebakaran hutan, terutama di musim kemarau.
     
    Data menunjukkan bahwa sekitar 85% kebakaran hutan di Amerika Utara disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk api unggun dan pembakaran debris.
     
    8. Sambaran Api dari Letusan Gunung Berapi
    Di beberapa wilayah, letusan gunung berapi dapat menghasilkan aliran lava atau abu panas yang memicu kebakaran hutan di sekitarnya. Fenomena ini, meskipun jarang, dapat menyebabkan kerusakan besar dalam waktu singkat.
     
    Mencegah kebakaran hutan membutuhkan pemahaman mendalam tentang penyebabnya dan upaya mitigasi yang terkoordinasi.
     
    Tragedi kebakaran di Los Angeles pada Januari 2025 menekankan pentingnya langkah konkret seperti program adaptasi iklim, regulasi pembakaran lahan, dan peningkatan sistem respons darurat.
     
    Dengan tindakan yang tepat, risiko kerusakan besar akibat kebakaran hutan dapat diminimalkan.
     
    Baca Juga:
    Kobaran Api Makin Besar, 100 Ribu Orang di Los Angeles Mengungsi

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Punya Gedung Perpustakaan Tertinggi di Dunia, Perpusnas Dianugerahi Rekor Muri

    Punya Gedung Perpustakaan Tertinggi di Dunia, Perpusnas Dianugerahi Rekor Muri

    Jakarta: Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia meraih penghargaan sebagai Gedung Perpustakaan Tertinggi di dunia dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

    Penghargaan diterima Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, dari Jaya Suprana selaku CEO MURI di MURI Indonesia, Gedung Jaya Suprana Institute, Jakarta Utara, Rabu, 8 Januari 2024.

    “Penghargaan ini menjadi tantangan bagi Perpusnas yang mengandung pesan mendalam bahwa gedung perpustakaan bukan sekadar bangunan fisik. Secara fisik memang sudah diakui, tetapi apa di situ kegiatannya, apa isinya, apa yang menjadi aktivitasnya itu lebih penting,” kata Aminudin di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2024.
     

    Menurut Aminudin, gedung dengan tinggi 126,3 meter tersebut harus mampu menunjukkan jiwanya melalui kegiatan yang meningkatkan martabat serta memberikan inspirasi untuk masyarakat.

    “Hal ini adalah poin yang sangat penting bagi kawan-kawan di Perpusnas,” jelasnya.

    Gedung Perpusnas berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta Pusat. Gedung dengan 24 lantai ini menjadi simbol kemajuan literasi dan pusat pengetahuan bagi bangsa.

    Perpusnas memiliki beberapa layanan, di antaranya koleksi anak, lansia dan disabilitas di lantai tujuh, layanan naskah kuno Nusantara di lantai sembilan, layanan multimedia di lantai 19, layanan monograf terbuka di lantai 21-22, serta layanan koleksi budaya Nusantara dan ruang santai eksekutif atau executive lounge di lantai 24.

    Di lantai tujuh, terdapat berbagai koleksi bagi pemustaka lansia dan penyandang disabilitas yang dilengkapi sarana, seperti perangkat pembesar, pembaca teks, pemutar buku digital, dan komputer dengan buku audio bagi pemustaka tunanetra, sedangkan layanan koleksi anak dilengkapi komputer belajar dan panggung bercerita untuk membiasakan kegemaran membaca sejak dini.

    Di lantai sembilan, tersimpan kekayaan literatur Nusantara melalui naskah-naskah kuno yang penuh nilai sejarah. Sementara lantai 19 menyediakan layanan multimedia canggih untuk eksplorasi informasi digital. Layanan monograf terbuka di lantai 21 dan 22 menghadirkan beragam koleksi buku.

    Sementara itu, di lantai 24 menyajikan beragam informasi pengetahuan tentang kekayaan koleksi budaya Nusantara dan ruang santai eksekutif yang menyajikan lanskap Monumen Nasional (Monas).

    Berdasarkan data Perpusnas, setiap harinya hampir seribu pemustaka atau pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan layanan di gedung tersebut.

     

    Jakarta: Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia meraih penghargaan sebagai Gedung Perpustakaan Tertinggi di dunia dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).
     
    Penghargaan diterima Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, dari Jaya Suprana selaku CEO MURI di MURI Indonesia, Gedung Jaya Suprana Institute, Jakarta Utara, Rabu, 8 Januari 2024.
     
    “Penghargaan ini menjadi tantangan bagi Perpusnas yang mengandung pesan mendalam bahwa gedung perpustakaan bukan sekadar bangunan fisik. Secara fisik memang sudah diakui, tetapi apa di situ kegiatannya, apa isinya, apa yang menjadi aktivitasnya itu lebih penting,” kata Aminudin di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2024.
     

    Menurut Aminudin, gedung dengan tinggi 126,3 meter tersebut harus mampu menunjukkan jiwanya melalui kegiatan yang meningkatkan martabat serta memberikan inspirasi untuk masyarakat.

    “Hal ini adalah poin yang sangat penting bagi kawan-kawan di Perpusnas,” jelasnya.
     
    Gedung Perpusnas berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta Pusat. Gedung dengan 24 lantai ini menjadi simbol kemajuan literasi dan pusat pengetahuan bagi bangsa.
     
    Perpusnas memiliki beberapa layanan, di antaranya koleksi anak, lansia dan disabilitas di lantai tujuh, layanan naskah kuno Nusantara di lantai sembilan, layanan multimedia di lantai 19, layanan monograf terbuka di lantai 21-22, serta layanan koleksi budaya Nusantara dan ruang santai eksekutif atau executive lounge di lantai 24.
     
    Di lantai tujuh, terdapat berbagai koleksi bagi pemustaka lansia dan penyandang disabilitas yang dilengkapi sarana, seperti perangkat pembesar, pembaca teks, pemutar buku digital, dan komputer dengan buku audio bagi pemustaka tunanetra, sedangkan layanan koleksi anak dilengkapi komputer belajar dan panggung bercerita untuk membiasakan kegemaran membaca sejak dini.
     
    Di lantai sembilan, tersimpan kekayaan literatur Nusantara melalui naskah-naskah kuno yang penuh nilai sejarah. Sementara lantai 19 menyediakan layanan multimedia canggih untuk eksplorasi informasi digital. Layanan monograf terbuka di lantai 21 dan 22 menghadirkan beragam koleksi buku.
     
    Sementara itu, di lantai 24 menyajikan beragam informasi pengetahuan tentang kekayaan koleksi budaya Nusantara dan ruang santai eksekutif yang menyajikan lanskap Monumen Nasional (Monas).
     
    Berdasarkan data Perpusnas, setiap harinya hampir seribu pemustaka atau pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan layanan di gedung tersebut.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Fakta-fakta Warga Bekasi Jual Ribuan Video Porno via Telegram

    Fakta-fakta Warga Bekasi Jual Ribuan Video Porno via Telegram

    Jakarta: Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus jual-beli ribuan video porno anak oleh seorang pria berinisial RYS, 29 di Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. 

    Pelaku menjual video asusila lewat aplikasi Telegram. Berikut ini fakta-fakta pria di Bekasi jual video porno yang juga berisi video anak di bawah umur:

    1. Lebih dari 1.000 video

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya menemukan lebih dari 1.000 video asusila dan beberapa video berisi anak di bawah umur.

    “Dari tangan tersangka penyidik menemukan 1.029 konten atau informasi elektronik berupa gambar, berupa video yang diduga bermuatan asusila atau melanggar norma kesusilaan dan beberapa video diantaranya adalah anak,” kata Ade Ary. 
     

     

    2. Cara menjual video porno

    RYS menjual video porno tersebut dengan cara membuat grup di aplikasi berkirim pesan Telegram. Setelah join di grup Telegram, para member bisa mendapatkan konten-konten yang bermuatan asusila atau pornografi.
    3. Member diminta membayar Rp15 ribu untuk 3 bulan

    Untuk mendapatkan video-video asusila, para member yang ada digrup diwajibkan membayar Rp15 ribu untuk 3 bulan. “Untuk menjadi admin atau member yang disebarkan oleh tersangka RYS tadi, itu hanya membayar Rp10 ribu-15 Ribu per 3 bulan,” ujar dia.
    4. Pelaku sedang menjalani pemeriksaan

    Saat ini, pelaku telah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Ade Ary mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus serupa.

    “Yang memperdagangkan, yang mempertontonkan, yang memanfaatkan, yang memiliki atau yang menyimpan produk pornografi itu dapat dipidana, dapat diproses pidana,” tegasnya.

    Jakarta: Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus jual-beli ribuan video porno anak oleh seorang pria berinisial RYS, 29 di Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. 
     
    Pelaku menjual video asusila lewat aplikasi Telegram. Berikut ini fakta-fakta pria di Bekasi jual video porno yang juga berisi video anak di bawah umur:

    1. Lebih dari 1.000 video

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya menemukan lebih dari 1.000 video asusila dan beberapa video berisi anak di bawah umur.
     
    “Dari tangan tersangka penyidik menemukan 1.029 konten atau informasi elektronik berupa gambar, berupa video yang diduga bermuatan asusila atau melanggar norma kesusilaan dan beberapa video diantaranya adalah anak,” kata Ade Ary. 
     

     

    2. Cara menjual video porno

    RYS menjual video porno tersebut dengan cara membuat grup di aplikasi berkirim pesan Telegram. Setelah join di grup Telegram, para member bisa mendapatkan konten-konten yang bermuatan asusila atau pornografi.

    3. Member diminta membayar Rp15 ribu untuk 3 bulan

    Untuk mendapatkan video-video asusila, para member yang ada digrup diwajibkan membayar Rp15 ribu untuk 3 bulan. “Untuk menjadi admin atau member yang disebarkan oleh tersangka RYS tadi, itu hanya membayar Rp10 ribu-15 Ribu per 3 bulan,” ujar dia.

    4. Pelaku sedang menjalani pemeriksaan

    Saat ini, pelaku telah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Ade Ary mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus serupa.

    “Yang memperdagangkan, yang mempertontonkan, yang memanfaatkan, yang memiliki atau yang menyimpan produk pornografi itu dapat dipidana, dapat diproses pidana,” tegasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?

    Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?

    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2024.

    Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 Pram-Doel mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara (50,07%), sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara (39,40%) disusul paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara (10,53%).

    Menariknya, pasangan Pramono-Rano ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). 
     

     

    Kenapa DKJ?

    KPU Jakarta menjelaskan penggunakan DKJ karena merujuk pada hasil revisi terakhir UU DKJ yang disahkan pada 12 November 2024 lalu.

    Pasal itu menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Selain itu, penetapan tertuang dalam Keputusan KPU Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Dalam keputusan tersebut, dijelaskan Jakarta sudah tak lagi berstatus ibu kota, melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
     
    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2024.
     
    Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 Pram-Doel mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara (50,07%), sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara (39,40%) disusul paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara (10,53%).

    Menariknya, pasangan Pramono-Rano ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). 
     

     

    Kenapa DKJ?

    KPU Jakarta menjelaskan penggunakan DKJ karena merujuk pada hasil revisi terakhir UU DKJ yang disahkan pada 12 November 2024 lalu.
     
    Pasal itu menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
     
    Selain itu, penetapan tertuang dalam Keputusan KPU Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
     
    Dalam keputusan tersebut, dijelaskan Jakarta sudah tak lagi berstatus ibu kota, melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Pagar Misterius Sepanjang 30 Km di Laut Tangerang, Pemerintah Tidak Tahu

    Pagar Misterius Sepanjang 30 Km di Laut Tangerang, Pemerintah Tidak Tahu

    Tangerang: Sebuah pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer ditemukan terpasang di perairan Tangerang, Banten. Keberadaan pagar tersebut memicu perhatian publik, terutama setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pagar itu tidak memiliki izin resmi. 

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, jika terbukti melanggar aturan, pagar tersebut akan dibongkar.

    “Ya pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut, ya itu harus punya izin KKPRL. Kalau tidak ada izin KKPRL, tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran,” kata Trenggono kepada wartawan saat meninjau tambak revitalisasi di Karawang, Kamis 9 Januari 2025.

    Baca juga: Indonesia Bisa Olah Budi Daya Tuna Jadi Peluang, Begini Caranya

    Pagar, yang sebagian besar terbuat dari bambu, dilaporkan mengganggu aktivitas nelayan setempat. Para nelayan mengeluhkan kesulitan mencari ikan akibat keberadaan pagar tersebut. 

    Menindaklanjuti laporan ini, KKP telah mengirimkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi.

    “Kita sudah turunkan Dirjen PSDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Sedang dicek. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan,” tambah Trenggono.

    Jika terbukti tidak berizin, pemerintah akan mencabut pagar tersebut dan menghentikan pembangunan lain di sekitar lokasi hingga izin diperoleh. “Pasti dicabut (pagarnya). Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ harus dihentikan. Tetapi kalau izin yang KKPRL-nya ada, tidak apa-apa, mereka harus jalan terus,” tegasnya.

    Pagar sepanjang lebih dari 30 kilometer ini menjadi misteri, baik dari segi siapa pelaku pemasangannya maupun tujuannya. Hingga kini, pemerintah masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan ilegal tersebut.

    Keberadaan pagar laut ini menjadi perhatian serius karena dianggap melanggar aturan pemanfaatan ruang laut yang diatur oleh pemerintah. KKP mengingatkan bahwa semua aktivitas di laut, termasuk pembangunan struktur fisik, harus mengikuti aturan perizinan yang ketat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir.

    Tangerang: Sebuah pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer ditemukan terpasang di perairan Tangerang, Banten. Keberadaan pagar tersebut memicu perhatian publik, terutama setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pagar itu tidak memiliki izin resmi. 
     
    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, jika terbukti melanggar aturan, pagar tersebut akan dibongkar.
     
    “Ya pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut, ya itu harus punya izin KKPRL. Kalau tidak ada izin KKPRL, tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran,” kata Trenggono kepada wartawan saat meninjau tambak revitalisasi di Karawang, Kamis 9 Januari 2025.

    Baca juga: Indonesia Bisa Olah Budi Daya Tuna Jadi Peluang, Begini Caranya
     
    Pagar, yang sebagian besar terbuat dari bambu, dilaporkan mengganggu aktivitas nelayan setempat. Para nelayan mengeluhkan kesulitan mencari ikan akibat keberadaan pagar tersebut. 
     
    Menindaklanjuti laporan ini, KKP telah mengirimkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi.
     
    “Kita sudah turunkan Dirjen PSDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Sedang dicek. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan,” tambah Trenggono.
     
    Jika terbukti tidak berizin, pemerintah akan mencabut pagar tersebut dan menghentikan pembangunan lain di sekitar lokasi hingga izin diperoleh. “Pasti dicabut (pagarnya). Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ harus dihentikan. Tetapi kalau izin yang KKPRL-nya ada, tidak apa-apa, mereka harus jalan terus,” tegasnya.
     
    Pagar sepanjang lebih dari 30 kilometer ini menjadi misteri, baik dari segi siapa pelaku pemasangannya maupun tujuannya. Hingga kini, pemerintah masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan ilegal tersebut.
     
    Keberadaan pagar laut ini menjadi perhatian serius karena dianggap melanggar aturan pemanfaatan ruang laut yang diatur oleh pemerintah. KKP mengingatkan bahwa semua aktivitas di laut, termasuk pembangunan struktur fisik, harus mengikuti aturan perizinan yang ketat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Stafsus Menag Gugun Gumilar Serukan Perdamaian Global melalui Kerukunan Umat Beragama

    Stafsus Menag Gugun Gumilar Serukan Perdamaian Global melalui Kerukunan Umat Beragama

    Jakarta: Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar, menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama dalam konteks pembangunan bangsa dan hubungan internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara revitalisasi program kerja tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Kementerian Agama Republik Indonesia, di Gedung Harmoni PKUB, Jakarta, pada 7 Januari 2025.

    Gugun menyebutkan bahwa Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama yang dimilikinya, menjadi perhatian dunia karena mampu menjaga kerukunan di tengah perbedaan. 

    “Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan keberagaman budaya serta agama. Dalam konteks ini, kita disorot karena mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Sebab itu, kerukunan umat beragama ini dapat menjadi modal penting dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Saya mengajak semua pihak untuk menggaungkan spirit kerukunan umat beragama, baik di level nasional maupun di level global,” ujar Gugun yang dikutip Kamis 9 Januari 2025.

    Baca juga: Masyarakat Diajak Lebih Harmonis dan Merumuskan Solusi Berkelanjutan

    Lebih lanjut, Gugun juga mengusulkan agar PKUB dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi, khususnya dengan melibatkan duta besar atau perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain. 

    “Kita bisa bekerjasama dengan negara-negara sahabat melalui duta besar atau perwakilan negara asing di Indonesia. Kita bisa sampaikan pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama. Hal ini tentu menjadi added value bagaimana Indonesia diapresiasi oleh bangsa asing dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman,” kata Gugun.

    Gugun juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan anggaran PKUB agar program kerukunan yang dirancang dapat berjalan secara berkelanjutan, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada. 

    “PKUB harus berinovasi dalam pengelolaan anggaran, mengingat keterbatasannya anggaran (APBN). Kami akan bantu mendorong berbagai pihak untuk hal ini, misalnya seperti konsep cost sharing sebagai solusi pembayaran alternatif untuk mendukung berbagai program keberlanjutan yang baik ini,” ungkap Gugun.

    Jakarta: Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar, menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama dalam konteks pembangunan bangsa dan hubungan internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara revitalisasi program kerja tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Kementerian Agama Republik Indonesia, di Gedung Harmoni PKUB, Jakarta, pada 7 Januari 2025.
     
    Gugun menyebutkan bahwa Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama yang dimilikinya, menjadi perhatian dunia karena mampu menjaga kerukunan di tengah perbedaan. 
     
    “Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan keberagaman budaya serta agama. Dalam konteks ini, kita disorot karena mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Sebab itu, kerukunan umat beragama ini dapat menjadi modal penting dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Saya mengajak semua pihak untuk menggaungkan spirit kerukunan umat beragama, baik di level nasional maupun di level global,” ujar Gugun yang dikutip Kamis 9 Januari 2025.

    Baca juga: Masyarakat Diajak Lebih Harmonis dan Merumuskan Solusi Berkelanjutan
     
    Lebih lanjut, Gugun juga mengusulkan agar PKUB dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi, khususnya dengan melibatkan duta besar atau perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain. 
     
    “Kita bisa bekerjasama dengan negara-negara sahabat melalui duta besar atau perwakilan negara asing di Indonesia. Kita bisa sampaikan pengalaman Indonesia dalam membangun kerukunan umat beragama. Hal ini tentu menjadi added value bagaimana Indonesia diapresiasi oleh bangsa asing dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman,” kata Gugun.
     
    Gugun juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan anggaran PKUB agar program kerukunan yang dirancang dapat berjalan secara berkelanjutan, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada. 
     
    “PKUB harus berinovasi dalam pengelolaan anggaran, mengingat keterbatasannya anggaran (APBN). Kami akan bantu mendorong berbagai pihak untuk hal ini, misalnya seperti konsep cost sharing sebagai solusi pembayaran alternatif untuk mendukung berbagai program keberlanjutan yang baik ini,” ungkap Gugun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Raffi Ahmad Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Begini Cara Cek LHKPN Pejabat Negara Secara Online

    Raffi Ahmad Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Begini Cara Cek LHKPN Pejabat Negara Secara Online

    Jakarta: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

    “Saudara Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi,” ujar Budi Prasetyo.

    Setelah LHKPN diverifikasi dan dinyatakan lengkap, masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.

    Melalui e-LHKPN, masyarakat dapat memantau harta kekayaan pejabat negara dan melaporkan jika ditemukan kejanggalan.

    Lantas, bagaimana cara mengecek e-LHKPN pejabat negara secara online? Berikut Medcom.id telah merangkum cara mudah untuk mengecek harta kekayaan pejabat negara melalui e-LHKPN KPK. 
     

    Cara cek LHKPN pejabat

    Buka situs e-LHKPN di elhkpn.kpk.go.id kemudian klik menu e-Announcement
    Masukkan nama, tahun pelaporan, dan lembaga penyelenggara negara
    Untuk melihat rincian harta kekayaan, isi nama, usia, dan profesi
    Masyarakat dapat membandingkan harta kekayaan pejabat negara dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Adapun wajib lapor LHKPN diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya, terdapat kategori penyelenggara negara Wajib Lapor LHKPN.

    Sementara itu, bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam UUU Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    Dengan adanya layanan e-LHKPN, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi harta kekayaan pejabat negara dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas pejabat negara menjadi kunci penting dalam membangun tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

    Jakarta: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK dan saat ini masih dalam proses verifikasi.
     
    “Saudara Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi,” ujar Budi Prasetyo.
     
    Setelah LHKPN diverifikasi dan dinyatakan lengkap, masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.

    Melalui e-LHKPN, masyarakat dapat memantau harta kekayaan pejabat negara dan melaporkan jika ditemukan kejanggalan.
     
    Lantas, bagaimana cara mengecek e-LHKPN pejabat negara secara online? Berikut Medcom.id telah merangkum cara mudah untuk mengecek harta kekayaan pejabat negara melalui e-LHKPN KPK. 
     

    Cara cek LHKPN pejabat

    Buka situs e-LHKPN di elhkpn.kpk.go.id kemudian klik menu e-Announcement
    Masukkan nama, tahun pelaporan, dan lembaga penyelenggara negara
    Untuk melihat rincian harta kekayaan, isi nama, usia, dan profesi
    Masyarakat dapat membandingkan harta kekayaan pejabat negara dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Adapun wajib lapor LHKPN diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya, terdapat kategori penyelenggara negara Wajib Lapor LHKPN.
     
    Sementara itu, bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam UUU Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
     
    Dengan adanya layanan e-LHKPN, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi harta kekayaan pejabat negara dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas pejabat negara menjadi kunci penting dalam membangun tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Kadin Dukung Kemenhut Pemanfaatan Hutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Kadin Dukung Kemenhut Pemanfaatan Hutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan dukungan atas inisiatif Kementerian Kehutanan dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan. hal itu guna mendukung kemandirian pangan dan energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beberapa waktu yang lalu.

    Langkah itu dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ujar Rumantara, Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), dalam keterangannya.

    Kadin RFBH, sebuah task force khusus yang dibentuk oleh Kadin Indonesia, bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.

    “Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” jelas Rumantara.

    Metode intensifikasi, yang memanfaatkan teknologi berkelanjutan, diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri.

    “Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah Rumantara, lulusan Master Ekonomi Lingkungan Universitas Wageningen.

    Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. “Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.

    Kadin RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi ini, jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

    “Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Rumantara, yang juga meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University.

    Langkah ini, tambahnya, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. “Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,” tutupnya.

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan dukungan atas inisiatif Kementerian Kehutanan dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan. hal itu guna mendukung kemandirian pangan dan energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beberapa waktu yang lalu.
     
    Langkah itu dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
     
    “Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ujar Rumantara, Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), dalam keterangannya.

    Kadin RFBH, sebuah task force khusus yang dibentuk oleh Kadin Indonesia, bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.
     
    “Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” jelas Rumantara.
     
    Metode intensifikasi, yang memanfaatkan teknologi berkelanjutan, diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri.
     
    “Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah Rumantara, lulusan Master Ekonomi Lingkungan Universitas Wageningen.
     
    Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. “Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.
     
    Kadin RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi ini, jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
     
    “Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Rumantara, yang juga meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University.
     
    Langkah ini, tambahnya, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. “Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Perhormatan bagi Seniman Hardi Melalui Pameran Seni Jejak Perlawanan: Sang Presiden 2001

    Perhormatan bagi Seniman Hardi Melalui Pameran Seni Jejak Perlawanan: Sang Presiden 2001

    Jakarta: Galeri Nasional Indonesia (Galnas) akan membuka pameran bertajuk Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001”. Ini merupakan sebuah tribut mendalam untuk mengenang perjalanan (alm.) Hardi (1951-2023).

    Hardi merupakan visioner yang menjadikan seni sebagai alat perlawanan, ruang dialog, dan refleksi atas realitas sosial-politik Indonesia dan media komunikasi. Ia menghubungkan tradisi dengan inovasi, lokalitas dengan universalitas, serta menggambarkan dinamika perjalanan bangsa Indonesia.

    Pameran ini menghadirkan 66 karya Hardi yang terdiri dari lukisan, sketsa, arsip pribadi, hingga instalasi interaktif berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Diharapkan mampu memberikan pengalaman mendalam tentang perjalanan artistiknya.

    Kurator pameran, Dio Pamola C., menegaskan bahwa setiap karya Hardi adalah saksi bisu perjuangan dan manifestasi keberanian berpikir. Karya-karyanya, termasuk lukisan ikonik “Sang Presiden 2001” (1979), menjadi wujud keberanian untuk menyuarakan narasi perjuangan pada masa itu.

    (Pameran Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001” dapat dinikmati oleh publik mulai 10 hingga 26 Januari 2025, pukul 09.00-19.00 WIB, di Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

    “Pameran ini adalah ruang dialog antara seni, sejarah, dan semangat perlawanan yang diwariskannya,” ungkap Dio dalam pembukaan resmi pameran di Galeri Nasional Indonesia, Kamis, 9 Januari 2025.

    Jibril Fitra Erlangga selaku anak bungsu dari Hardi mengatakan ia sangat berterima kasih kepada Dio Pamola sebagai kurator untuk memulai pameran ini. 

    Selain itu, ia juga berterima kasih terhadap Kementerian Kebudayaan, di mana sebagai instansi yang terus mendukung memajukan seni Indonesia. 

    “Hal yang bagus Kementerian Kebudayaan dipisahkan, karena seni di Indonesia harus terus dihargai,” kata Jibril.

    Pun, acara pembukaan ini dihadirkan oleh Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan dan Giring Ganesha selaku Wakil Menteri Kebudayaan. Menurut Fadli Zon, seniman dianggap sebagai aset nasional.

    Baca juga: Mengenal Pameran Tunggal dalam Seni Rupa dan Perbedaannya dengan Jenis Pameran Lainnya

    “Para seniman budayawan kita sebenarnya adalah aset nasional kita yang bisa membawakan kita kepada sebuah kebanggaan nasional,” ungkap Fadli Zon.

    Pameran Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001” dapat dinikmati oleh publik mulai 10 hingga 26 Januari 2025, pukul 09.00-19.00 WIB, di Gedung A Galeri Nasional Indonesia. 

    Registrasi pengunjung dapat dilakukan langsung di lokasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram resmi Galnas di @galerinasional.

    Jakarta: Galeri Nasional Indonesia (Galnas) akan membuka pameran bertajuk Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001”. Ini merupakan sebuah tribut mendalam untuk mengenang perjalanan (alm.) Hardi (1951-2023).
     
    Hardi merupakan visioner yang menjadikan seni sebagai alat perlawanan, ruang dialog, dan refleksi atas realitas sosial-politik Indonesia dan media komunikasi. Ia menghubungkan tradisi dengan inovasi, lokalitas dengan universalitas, serta menggambarkan dinamika perjalanan bangsa Indonesia.
     
    Pameran ini menghadirkan 66 karya Hardi yang terdiri dari lukisan, sketsa, arsip pribadi, hingga instalasi interaktif berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Diharapkan mampu memberikan pengalaman mendalam tentang perjalanan artistiknya.

    Kurator pameran, Dio Pamola C., menegaskan bahwa setiap karya Hardi adalah saksi bisu perjuangan dan manifestasi keberanian berpikir. Karya-karyanya, termasuk lukisan ikonik “Sang Presiden 2001” (1979), menjadi wujud keberanian untuk menyuarakan narasi perjuangan pada masa itu.
     

    (Pameran Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001” dapat dinikmati oleh publik mulai 10 hingga 26 Januari 2025, pukul 09.00-19.00 WIB, di Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
     
    “Pameran ini adalah ruang dialog antara seni, sejarah, dan semangat perlawanan yang diwariskannya,” ungkap Dio dalam pembukaan resmi pameran di Galeri Nasional Indonesia, Kamis, 9 Januari 2025.
     
    Jibril Fitra Erlangga selaku anak bungsu dari Hardi mengatakan ia sangat berterima kasih kepada Dio Pamola sebagai kurator untuk memulai pameran ini. 
     
    Selain itu, ia juga berterima kasih terhadap Kementerian Kebudayaan, di mana sebagai instansi yang terus mendukung memajukan seni Indonesia. 
     
    “Hal yang bagus Kementerian Kebudayaan dipisahkan, karena seni di Indonesia harus terus dihargai,” kata Jibril.
     
    Pun, acara pembukaan ini dihadirkan oleh Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan dan Giring Ganesha selaku Wakil Menteri Kebudayaan. Menurut Fadli Zon, seniman dianggap sebagai aset nasional.
     
    Baca juga: Mengenal Pameran Tunggal dalam Seni Rupa dan Perbedaannya dengan Jenis Pameran Lainnya
     
    “Para seniman budayawan kita sebenarnya adalah aset nasional kita yang bisa membawakan kita kepada sebuah kebanggaan nasional,” ungkap Fadli Zon.
     
    Pameran Jejak Perlawanan: “Sang Presiden 2001” dapat dinikmati oleh publik mulai 10 hingga 26 Januari 2025, pukul 09.00-19.00 WIB, di Gedung A Galeri Nasional Indonesia. 
     
    Registrasi pengunjung dapat dilakukan langsung di lokasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram resmi Galnas di @galerinasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Sampai Kubur Gak Bakal Lupa

    Sampai Kubur Gak Bakal Lupa

    Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengingatkan masyarakat mengenai program Lapor Mas Wapres melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam postingannya, Gibran mengunggah video singkat dengan keterangan penuh harapan.

    “Ikhtiar-ikhtiar agar ‘wong cilik iso gemuyu’,” tulis Gibran disertai tagar #lapormaswapres dan nomor WhatsApp untuk laporan masyarakat, yaitu +6281117042204.

    Unggahan tersebut langsung mendapat perhatian luas dari netizen. Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut disukai lebih dari 46.000 orang dan mendapatkan ribuan komentar. Banyak netizen yang mengungkapkan apresiasi, antusiasme, hingga curhatan mengenai kebijakan pemerintah.

    Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Bergulir, NasDem Ajak Semua Pihak Ikut Kawal
    Komentar Warganet: Apresiasi hingga Keluhan

    “Sampai lobang kubur saya gak bakalan lupa. Subhanallah, ternyata program kek gini sangat terasa manfaatnya untuk masyarakat ,” tulis salah satu warganet, menyoroti dampak positif program tersebut.

    “Pak WAPPRES Gibran terkerennnn,” komentar akun lain yang menunjukkan dukungan terhadap Gibran.

    “Semangat Mas Wapres,” tulis warganet lain dengan penuh antusiasme.

    “Mas, apa tanggapan Mas Gibran tentang makan siang gratis yang dibagikan ke sekolah-sekolah? Rasanya hambar,” keluh seorang netizen yang menginginkan perbaikan pada kebijakan tersebut.

    “Gas terus Mas Wapres!,” komentar singkat tetapi penuh dukungan dari seorang pengguna Instagram.

    Program Lapor Mas Wapres

    Program Lapor Mas Wapres adalah inisiatif Wakil Presiden Gibran untuk menerima laporan langsung dari masyarakat mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi. Melalui nomor WhatsApp yang disediakan, masyarakat dapat melaporkan kendala terkait layanan publik, fasilitas sosial, hingga masalah administrasi pemerintahan.

    Dalam beberapa kesempatan, Gibran menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk transparansi dan upaya untuk mempercepat solusi atas permasalahan rakyat kecil. “Kita ingin memastikan setiap laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan adil,” kata Gibran dalam sebuah wawancara sebelumnya.
    Respons Gibran Soal Komentar Warganet

    Hingga saat ini, Gibran belum menanggapi langsung keluhan maupun saran yang muncul di kolom komentar. Namun, warganet berharap suara mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh tim Lapor Mas Wapres.

    Program ini terus mendapatkan perhatian besar karena dianggap membantu menyelesaikan masalah masyarakat kecil yang selama ini kurang mendapat perhatian.

    Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengingatkan masyarakat mengenai program Lapor Mas Wapres melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada Rabu 8 Januari 2025. Dalam postingannya, Gibran mengunggah video singkat dengan keterangan penuh harapan.

    “Ikhtiar-ikhtiar agar ‘wong cilik iso gemuyu’,” tulis Gibran disertai tagar #lapormaswapres dan nomor WhatsApp untuk laporan masyarakat, yaitu +6281117042204.

    Komentar Warganet: Apresiasi hingga Keluhan

    “Sampai lobang kubur saya gak bakalan lupa. Subhanallah, ternyata program kek gini sangat terasa manfaatnya untuk masyarakat ,” tulis salah satu warganet, menyoroti dampak positif program tersebut.

    “Pak WAPPRES Gibran terkerennnn,” komentar akun lain yang menunjukkan dukungan terhadap Gibran.

    “Semangat Mas Wapres,” tulis warganet lain dengan penuh antusiasme.

    “Mas, apa tanggapan Mas Gibran tentang makan siang gratis yang dibagikan ke sekolah-sekolah? Rasanya hambar,” keluh seorang netizen yang menginginkan perbaikan pada kebijakan tersebut.

    “Gas terus Mas Wapres!,” komentar singkat tetapi penuh dukungan dari seorang pengguna Instagram.

    Program Lapor Mas Wapres

    Program Lapor Mas Wapres adalah inisiatif Wakil Presiden Gibran untuk menerima laporan langsung dari masyarakat mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi. Melalui nomor WhatsApp yang disediakan, masyarakat dapat melaporkan kendala terkait layanan publik, fasilitas sosial, hingga masalah administrasi pemerintahan.

    Dalam beberapa kesempatan, Gibran menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk transparansi dan upaya untuk mempercepat solusi atas permasalahan rakyat kecil. “Kita ingin memastikan setiap laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan adil,” kata Gibran dalam sebuah wawancara sebelumnya.

    Respons Gibran Soal Komentar Warganet

    Hingga saat ini, Gibran belum menanggapi langsung keluhan maupun saran yang muncul di kolom komentar. Namun, warganet berharap suara mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh tim Lapor Mas Wapres.

    Program ini terus mendapatkan perhatian besar karena dianggap membantu menyelesaikan masalah masyarakat kecil yang selama ini kurang mendapat perhatian.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)