Author: Medcom.id

  • Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Dana Desa Hanya Stimulan, Kepala Desa Harus Lebih Kreatif

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.

    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.

    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.

    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 

    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

    Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala desa untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa APBDes berperan sebagai stimulan bagi desa untuk mencapai kemandirian.
     
    “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” jelas Mendagri pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025. 
     

     
    Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1/2025).

    Acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.
     
    Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.
     
    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, Meninjau demplot, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.
     
    Selain itu Mendagri melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari BAZNAZ.
     
    Lebih lanjut Mendagri mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 
     
    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.
     
    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
     
    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan [anggaran] yang dari pusat itu,” ujarnya.
     

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.
     
    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ungkap Mendagri. 
     
    Dia berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.
     
    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Menteri UMKM Tekankan Pentingnya Peran AO Dalam Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

    Menteri UMKM Tekankan Pentingnya Peran AO Dalam Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

    Palembang: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya peran account officer (AO) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
     
    “Bukan hanya sebagai seorang administrator saja, tapi harus tertanam dalam diri bahwa kalian berdiri di garda terdepan mengamankan ekonomi negara,” kata Maman saat kunjungan kerja ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palembang.
     
    Menteri Maman mengapresiasi dedikasi para AO yang bekerja keras mendampingi nasabah. Menurutnya, peran AO sangat vital, bukan hanya dalam mendampingi nasabah tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan ekonomi bangsa.

    Direktur Operasional PT PNM Sunar Basuki mengatakan, PNM menjadi salah satu ujung tombak dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kami terus berkomitmen memberikan layanan terbaik, terutama kepada para pengusaha UMKM,” ujarnya.
     
    Sunar menegaskan, peran PNM sejalan dengan misi Kementerian BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
     
    “AO PNM tidak hanya berperan dalam administrasi, tetapi juga menjadi pendamping bagi nasabah dalam mengembangkan usaha mikro mereka,” katanya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Fakta-fakta Pelantikan Pejabat Tinggi Kementerian UMKM di Tengah Pasar Tanah Abang

    Fakta-fakta Pelantikan Pejabat Tinggi Kementerian UMKM di Tengah Pasar Tanah Abang

    Jakarta: Pelantikan pejabat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berlangsung dengan nuansa berbeda. Tidak seperti pelantikan biasanya yang digelar di gedung kementerian, kali ini prosesi dilakukan di tempat yang lebih membumi, yaitu di Lobi Atrium Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta. 

    “Pagi ini, Rabu 15 Januari 2025, saya sebagai Menteri UMKM RI dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di lingkungan Kementerian UMKM,” ujar Menteri UMKM, Maman Abdurahman, Rabu, 15 Januari 2025.

    Berikut fakta-fakta menarik dari pelantikan tersebut:

    1. Tempat Pelantikan yang Ikonik

    Pelantikan ini digelar di Pasar Tanah Abang, yang dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Area lobi Blok B pasar tersebut disulap menjadi tempat pelantikan dengan panggung besar berwarna biru. Acara ini menjadi kali pertama pelantikan pejabat tinggi kementerian dilaksanakan di tengah pasar yang ramai.

    Baca juga: 3 Kriteria UMKM yang Dapat Penghapusan Piutang

    2. Simbol Kedekatan dengan Pengusaha UMKM

    Menteri Maman menyebut, pemilihan lokasi ini merupakan pesan simbolik bahwa kementerian selalu hadir dan dekat dengan pelaku UMKM. “Pasar Tanah Abang merupakan ikon, rumah, dan tempat perjuangan para pengusaha UMKM untuk keluarga mereka di rumah,” jelasnya.

    3. Pesan dari Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Maman, langkah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar Kementerian UMKM dapat terus mendukung dan merangkul pengusaha kecil dan menengah. Kementerian UMKM sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya bergabung dengan sektor koperasi dalam Kementerian Koperasi dan UMKM.

    4. Prosesi Pelantikan yang Sederhana namun Khidmat

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Prosesi berlangsung sederhana namun tetap khidmat, di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar.

    5. Nama-Nama Pejabat yang Dilantik

    Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat eselon I di Kementerian UMKM resmi dilantik, di antaranya:

    Sekretariat Kementerian: Arif Rahman Hakim
    Deputi Bidang Usaha Mikro: Riza Adha Damani
    Deputi Bidang Usaha Kecil: Temmy Satya Permana
    Deputi Bidang Usaha Menengah: Bagus Rachman
    Deputi Bidang Kewirausahaan: Siti Azizah
    Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga: Sudaryono Rahmalifman Lamangkona
    Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan: Yulius
    Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik: Reghi Perdana

    Jakarta: Pelantikan pejabat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berlangsung dengan nuansa berbeda. Tidak seperti pelantikan biasanya yang digelar di gedung kementerian, kali ini prosesi dilakukan di tempat yang lebih membumi, yaitu di Lobi Atrium Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta. 
     
    “Pagi ini, Rabu 15 Januari 2025, saya sebagai Menteri UMKM RI dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di lingkungan Kementerian UMKM,” ujar Menteri UMKM, Maman Abdurahman, Rabu, 15 Januari 2025.
     
    Berikut fakta-fakta menarik dari pelantikan tersebut:

    1. Tempat Pelantikan yang Ikonik

    2. Simbol Kedekatan dengan Pengusaha UMKM

    Menteri Maman menyebut, pemilihan lokasi ini merupakan pesan simbolik bahwa kementerian selalu hadir dan dekat dengan pelaku UMKM. “Pasar Tanah Abang merupakan ikon, rumah, dan tempat perjuangan para pengusaha UMKM untuk keluarga mereka di rumah,” jelasnya.

    3. Pesan dari Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Maman, langkah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar Kementerian UMKM dapat terus mendukung dan merangkul pengusaha kecil dan menengah. Kementerian UMKM sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya bergabung dengan sektor koperasi dalam Kementerian Koperasi dan UMKM.

    4. Prosesi Pelantikan yang Sederhana namun Khidmat

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Prosesi berlangsung sederhana namun tetap khidmat, di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar.

    5. Nama-Nama Pejabat yang Dilantik

    Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat eselon I di Kementerian UMKM resmi dilantik, di antaranya:
     
    Sekretariat Kementerian: Arif Rahman Hakim
    Deputi Bidang Usaha Mikro: Riza Adha Damani
    Deputi Bidang Usaha Kecil: Temmy Satya Permana
    Deputi Bidang Usaha Menengah: Bagus Rachman
    Deputi Bidang Kewirausahaan: Siti Azizah
    Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga: Sudaryono Rahmalifman Lamangkona
    Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan: Yulius
    Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik: Reghi Perdana

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Menunggu Menteri Nasar dari Saudi untuk Kepastian Libur Anak Sekolah di Bulan Ramadan

    Menunggu Menteri Nasar dari Saudi untuk Kepastian Libur Anak Sekolah di Bulan Ramadan

    Jakarta: Kepastian jadwal libur anak sekolah selama bulan Ramadan masih menunggu keputusan dari rapat lintas kementerian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebutkan bahwa rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Namun, rapat tersebut belum bisa dilakukan hingga Menteri Agama, Nasaruddin Umar, kembali dari kunjungannya ke Arab Saudi untuk urusan haji. 

    “InsyaAllah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini. Mudah-mudahan ya, karena Pak Nasar (Menteri Agama Nasaruddin Umar) kan sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mungkin nanti setelah beliau kembali, sudah ada keputusan,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan yang dikutip, Rabu, 15 Januari 2025.

    Baca juga: PBNU Bakal Bawa Isu Libur Sekolah Selama Ramadan 2025 ke Munas Alim Ulama

    Tiga Opsi Libur Ramadan
    Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa terdapat tiga opsi terkait libur Ramadan. Pertama, libur penuh selama satu bulan. Kedua, libur sebagian, yakni di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ketiga, tidak ada libur sama sekali, sehingga siswa tetap masuk sekolah seperti biasa.

    “Karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik. Keputusannya bagaimana, nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan,” ujar Abdul Mu’ti.
    Surat Edaran Setelah Keputusan
    Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa setelah keputusan ditetapkan, akan ada surat edaran resmi yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian untuk menyamakan kebijakan antara sekolah umum dan madrasah.

    “Nanti ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian. Tapi intinya, keputusan (akan) sama antara sekolah dengan madrasah,” tambahnya.

    Kepastian ini dinanti oleh banyak pihak, termasuk orang tua dan siswa, mengingat Ramadan sering kali menjadi momentum untuk memperkuat kegiatan keagamaan di luar sekolah. Keputusan akhir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekaligus mempertimbangkan efektivitas sistem pendidikan.

    Jakarta: Kepastian jadwal libur anak sekolah selama bulan Ramadan masih menunggu keputusan dari rapat lintas kementerian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebutkan bahwa rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
     
    Namun, rapat tersebut belum bisa dilakukan hingga Menteri Agama, Nasaruddin Umar, kembali dari kunjungannya ke Arab Saudi untuk urusan haji. 
     
    “InsyaAllah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini. Mudah-mudahan ya, karena Pak Nasar (Menteri Agama Nasaruddin Umar) kan sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mungkin nanti setelah beliau kembali, sudah ada keputusan,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan yang dikutip, Rabu, 15 Januari 2025.

    Baca juga: PBNU Bakal Bawa Isu Libur Sekolah Selama Ramadan 2025 ke Munas Alim Ulama

    Tiga Opsi Libur Ramadan

    Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa terdapat tiga opsi terkait libur Ramadan. Pertama, libur penuh selama satu bulan. Kedua, libur sebagian, yakni di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ketiga, tidak ada libur sama sekali, sehingga siswa tetap masuk sekolah seperti biasa.
     
    “Karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik. Keputusannya bagaimana, nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan,” ujar Abdul Mu’ti.

    Surat Edaran Setelah Keputusan

    Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa setelah keputusan ditetapkan, akan ada surat edaran resmi yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian untuk menyamakan kebijakan antara sekolah umum dan madrasah.
     
    “Nanti ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian. Tapi intinya, keputusan (akan) sama antara sekolah dengan madrasah,” tambahnya.
     
    Kepastian ini dinanti oleh banyak pihak, termasuk orang tua dan siswa, mengingat Ramadan sering kali menjadi momentum untuk memperkuat kegiatan keagamaan di luar sekolah. Keputusan akhir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekaligus mempertimbangkan efektivitas sistem pendidikan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kadin Siapkan Konsolidasi Nasional, Arsjad Rasjid Fokus pada Tantangan Global

    Kadin Siapkan Konsolidasi Nasional, Arsjad Rasjid Fokus pada Tantangan Global

    Jakarta: Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menegaskan pentingnya soliditas organisasi di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Pernyataan ini muncul menjelang Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia yang akan digelar pada Kamis, 16 Januari 2025, di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.
     
    Acara ini menjadi sorotan utama karena akan dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diharapkan memberikan arahan strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.
     
    Arsjad, yang telah memimpin Kadin Indonesia sejak 2021, dijadwalkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya selama ini. Arsjad menekankan bahwa konsolidasi ini bukan hanya untuk memperkuat internal organisasi, tetapi juga untuk memperbesar kontribusi Kadin terhadap pembangunan ekonomi nasional.

    Baca juga: Pengusaha Girang PPN 12% Cuma untuk Barang Mewah, Ini Alasannya
     
    “Konsolidasi ini menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan tetap satu dan solid sebagai mitra strategis pemerintah,” ujar Arsjad dalam keterangannya, Rabu, 15 Januari 2025.
     
    Arsjad juga menyatakan bahwa Kadin siap menghadapi tantangan global dengan memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. “Soliditas ini memastikan bahwa Kadin Indonesia terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menghadapi tantangan global di masa mendatang,” tambahnya.
     
    Undangan resmi untuk acara ini telah dikirimkan kepada seluruh Ketua Umum Kadin Provinsi di Indonesia, dengan tanda tangan Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani.
     
    Musyawarah Nasional Konsolidasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Kadin untuk memperkuat perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, acara ini juga akan menjadi momen untuk merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Daftar Wilayah Pesisir Jakarta yang Terancam Banjir Rob pada Pertengahan Januari 2025

    Daftar Wilayah Pesisir Jakarta yang Terancam Banjir Rob pada Pertengahan Januari 2025

    Jakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan status waspada banjir rob di kawasan pesisir Jakarta hingga 17 Januari 2025 nanti.

    Banjir rob ini berpotensi terjadi karena adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Purnama.

    “Adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan resminya. 

     

    Isnawa mengatakan, puncak pasang maksimum diprediksi terjadi pada pukul 06.00 sampai 12.00 WIB. Oleh karena itu, warga wilayah pesisir utara Jakarta diimbau agar dapat mengantisipasi dampak banjir rob.

    “Masyarakat dapat memantau informasi terkini mengenai gelombang air laut pada laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut. Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” lanjut Isnawa.

    Daftar wilayah Jakarta yang terancam banjir rob

    Melansir dari akun instagram @bpbddkijakarta, berikut ini sebaran lokasi wilayah pesisir Jakarta yang berpotensi terjadi banjir rob:

    – Kamal Muara
    – Kapuk Muara
    – Penjaringan
    – Pluit
    – Ancol
    – Kamal
    – Marunda
    – Cilincing
    – Kalibaru
    – Muara Angke
    – Kepulauan Seribu.

    Jakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan status waspada banjir rob di kawasan pesisir Jakarta hingga 17 Januari 2025 nanti.
     
    Banjir rob ini berpotensi terjadi karena adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Purnama.

    “Adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan resminya. 
     
     

    Isnawa mengatakan, puncak pasang maksimum diprediksi terjadi pada pukul 06.00 sampai 12.00 WIB. Oleh karena itu, warga wilayah pesisir utara Jakarta diimbau agar dapat mengantisipasi dampak banjir rob.

    “Masyarakat dapat memantau informasi terkini mengenai gelombang air laut pada laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut. Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” lanjut Isnawa.

    Daftar wilayah Jakarta yang terancam banjir rob

    Melansir dari akun instagram @bpbddkijakarta, berikut ini sebaran lokasi wilayah pesisir Jakarta yang berpotensi terjadi banjir rob:

    – Kamal Muara
    – Kapuk Muara
    – Penjaringan
    – Pluit
    – Ancol
    – Kamal
    – Marunda
    – Cilincing
    – Kalibaru
    – Muara Angke
    – Kepulauan Seribu.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Buntut Patwal Arogan Mobil Dinas Raffi Ahmad, Pengawalan Utusan Presiden Perlu Dikaji Ulang

    Buntut Patwal Arogan Mobil Dinas Raffi Ahmad, Pengawalan Utusan Presiden Perlu Dikaji Ulang

    Jakarta: Viral di media sosial patwal mobil RI 36 milik Raffi Ahmad dinilai arogan saat di jalan raya. Bahkan insiden ini menuai sorotan dari masyarakat.

    Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ulung Pribadi menilai patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang.

    Menurutnya, patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu dipertimbangkan tingkat urgensi tugas, dan dampaknya terhadap publik.

    “Peninjauan kebijakan ini akan memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat sasaran. Peninjauan juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat,” kata Ulung dikutip Antara.

     

    Ulung menambahkan, Raffi yang hanya berstatus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni dinilai tidak memiliki urgensi tinggi, sehingga tidak perlu perlakuan yang setara menteri atau bahkan presiden. 

    “Penggunaan patwal seharusnya diberikan kepada pejabat yang memiliki urgensi tinggi dalam tugas kenegaraan, seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemberian patwal untuk pejabat yang tugasnya tidak mendesak justru dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terlebih penggunaannya menimbulkan polemik di media sosial.

    Jakarta: Viral di media sosial patwal mobil RI 36 milik Raffi Ahmad dinilai arogan saat di jalan raya. Bahkan insiden ini menuai sorotan dari masyarakat.

    Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ulung Pribadi menilai patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang.

    Menurutnya, patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu dipertimbangkan tingkat urgensi tugas, dan dampaknya terhadap publik.

    “Peninjauan kebijakan ini akan memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat sasaran. Peninjauan juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat,” kata Ulung dikutip Antara.
     
     

    Ulung menambahkan, Raffi yang hanya berstatus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni dinilai tidak memiliki urgensi tinggi, sehingga tidak perlu perlakuan yang setara menteri atau bahkan presiden. 

    “Penggunaan patwal seharusnya diberikan kepada pejabat yang memiliki urgensi tinggi dalam tugas kenegaraan, seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemberian patwal untuk pejabat yang tugasnya tidak mendesak justru dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terlebih penggunaannya menimbulkan polemik di media sosial.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Nekat Ngudud di Malioboro, Siap-siap Kena Denda Rp7,5 Juta

    Nekat Ngudud di Malioboro, Siap-siap Kena Denda Rp7,5 Juta

    Jakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta tidak main-main untuk membuat kawasan Malioboro bebas asap rokok. Mereka menerapkan larangan merokok di kawasan tersebut. 

    Bagi warga maupun wisatawan yang nekat ngudud atau merokok di kawasan Malioboro bakal dikenakan sanksi denda. Pelanggar aturan kawasan tanpa rokok (KTR) akan didenda Rp7,5 juta.

    Hal ini sesuai dengan Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 dan telah diterapkan sejak tahun 2020. Dan sosialisasi ke masyarakat dilakukan hingga tahun 2025.

    “Mengingat sosialisasi sudah sering dilakukan, mulai tahun ini kami akan memberlakukan sanksi yustisi,” kata Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta Ahmad Hidayat dalam keterangannya di Yogyakarta, dikutip Antara, Rabu, 15 Januari 2025.

    Baca juga: 

    Selama 2024, pihaknya mencatat sebanyak 4.158 pelanggar telah dibina karena merokok di kawasan Malioboro. Dari jumlah tersebut, 36 orang merupakan warga lokal, sisanya wisatawan.
    Tempat Khusus Merokok

    Bagi pengunjung yang sulit menahan untuk tidak ngudud, Satpol PP Kota Yogyakarta juga telah menyediakan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro. Adapun lokasinya, yaitu:

    Taman Parkir Abu Bakar Ali 
    Utara Plaza Malioboro
    Lantai 3 Pasar Beringharjo

    Satpol PP Kota Yogyakarta akan meningkatkan pengawasan di sepanjang jalan dan lorong-lorong Malioboro. “Mari bersama menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Yogyakarta, menjadikannya kota yang sehat untuk semua,” katanya.
     

    Jakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta tidak main-main untuk membuat kawasan Malioboro bebas asap rokok. Mereka menerapkan larangan merokok di kawasan tersebut. 
     
    Bagi warga maupun wisatawan yang nekat ngudud atau merokok di kawasan Malioboro bakal dikenakan sanksi denda. Pelanggar aturan kawasan tanpa rokok (KTR) akan didenda Rp7,5 juta.
     
    Hal ini sesuai dengan Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 dan telah diterapkan sejak tahun 2020. Dan sosialisasi ke masyarakat dilakukan hingga tahun 2025.

    “Mengingat sosialisasi sudah sering dilakukan, mulai tahun ini kami akan memberlakukan sanksi yustisi,” kata Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta Ahmad Hidayat dalam keterangannya di Yogyakarta, dikutip Antara, Rabu, 15 Januari 2025.
     
    Baca juga: 
     
    Selama 2024, pihaknya mencatat sebanyak 4.158 pelanggar telah dibina karena merokok di kawasan Malioboro. Dari jumlah tersebut, 36 orang merupakan warga lokal, sisanya wisatawan.

    Tempat Khusus Merokok

    Bagi pengunjung yang sulit menahan untuk tidak ngudud, Satpol PP Kota Yogyakarta juga telah menyediakan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro. Adapun lokasinya, yaitu:

    Taman Parkir Abu Bakar Ali 
    Utara Plaza Malioboro
    Lantai 3 Pasar Beringharjo

    Satpol PP Kota Yogyakarta akan meningkatkan pengawasan di sepanjang jalan dan lorong-lorong Malioboro. “Mari bersama menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Yogyakarta, menjadikannya kota yang sehat untuk semua,” katanya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Fahri Hamzah Ungkap Qatar Tambah Komitmen Bangun 6 Juta Rumah di Indonesia

    Fahri Hamzah Ungkap Qatar Tambah Komitmen Bangun 6 Juta Rumah di Indonesia

    Jakarta: Qatar menambah komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintah Qatar kini berencana membangun total 6 juta unit rumah di Indonesia. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati antara kedua negara.
     
    Semula, Qatar hanya berencana membangun 1 juta rumah berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Istana Merdeka. Namun, mereka memutuskan untuk menambah 5 juta unit rumah lagi, yang sepenuhnya berasal dari pemerintah Qatar. 
     
    “Jadi, total rumah yang akan mereka kerjakan adalah 6 juta rumah,” ujar Fahri Hamzah melalui unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, 15 Januari 2025.

    Baca juga: Prabowo Larang Perumahan Dibangun di Persawahan, Fahri Hamzah Soroti Tingkah Perbankan

    Peran Pemerintah dan Semi-Government

    Fahri menjelaskan, perjanjian investasi awal untuk pembangunan 1 juta rumah melibatkan entitas semi-pemerintah Qatar. Sementara itu, tambahan 5 juta unit rumah sepenuhnya didukung oleh pemerintah Qatar. Hal ini menunjukkan komitmen besar Qatar dalam membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.
     
    Proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi untuk mengatasi defisit perumahan di Indonesia tetapi juga memberikan peluang kerja yang besar bagi masyarakat lokal. “Tambahan 5 juta unit rumah itu berasal dari pemerintah Qatar,” tambah Fahri.

    Pertemuan di Doha Akan Bahas Skema Pembangunan

    Rencana pembangunan 6 juta rumah ini masih dalam tahap pembahasan. Fahri menyebutkan bahwa skema dan rincian proyek akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung di Doha pada akhir bulan ini.
     
    “Skema pembangunannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di Doha pada akhir bulan ini,” jelas Fahri.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Bayarkan Dividen Interim Rp20,33 Triliun, Komitmen BRI Beri Keuntungan Nyata kepada Pemegang Saham, Terutama Negara

    Bayarkan Dividen Interim Rp20,33 Triliun, Komitmen BRI Beri Keuntungan Nyata kepada Pemegang Saham, Terutama Negara

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terus menunjukkan komitmen dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham melalui pembayaran dividen interim sebesar Rp135 per lembar saham dengan total nilai mencapai Rp20,33 triliun pada Rabu, 15 Januari 2025.
     
    Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa keputusan pembagian dividen ini merupakan wujud nyata dari dedikasi perseroan untuk memberikan keuntungan berkelanjutan bagi para pemegang saham. Langkah ini juga mencerminkan keyakinan BRI terhadap fundamental bisnis yang kuat serta prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan.
     
    Sunarso mengungkapkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pembagian dividen interim ini komitmen BRI untuk selalu memberikan keuntungan yang nyata kepada pemegang saham, terutama negara. “Ini adalah wujud pembuktian bahwa BRI berkomitmen untuk meng-create value dan memberikan keuntungan nyata kepada pemegang saham, terutama bagi negara sebagai pemegang saham mayoritas,” ujarnya.
     

    Dalam struktur kepemilikan saham BRI, diketahui bahwa negara menguasai 53,19 persen saham atau setara dengan 80,61 miliar lembar saham perseroan. Sisanya sebesar 46,81 persen atau setara dengan 70,95 miliar lembar saham dimiliki oleh publik. Dengan demikian, dari total dividen interim Rp20,33 triliun, negara menerima Rp10,88 triliun, sementara pemegang saham publik mendapatkan Rp9,45 triliun.

    Direktur Utama BRI Sunarso (Foto:Dok.BRI)
     
    Pembagian dividen ini bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi negara sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi juga bagi masyarakat umum yang menjadi pemegang saham ritel. Seperti diketahui bahwa jumlah pemegang saham BBRI merupakan yang terbanyak di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah mencapai 653.251 pemegang saham (per Desember 2024).
     
    Dengan pemegang saham yang terus meningkat tersebut, maka jumlah yang menikmati keuntungan BRI juga akan semakin banyak, tak terkecuali ritel/masyarakat Indonesia, dan juga negara sebagai pemegang saham pengendali.
     

    Di samping itu, Sunarso menambahkan bahwa pertimbangan BRI membagikan dividen interim ini menunjukkan keberhasilan BRI dalam menjaga kinerja keuangannya, yang didukung oleh modal yang kuat dan likuiditas memadai. Sebagaimana ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) dan pengelolaan likuiditas internal yang baik.
     
    Hal ini ditunjukkan dari CAR BRI per September 2024 yang mencapai sebesar 26,76 persen dan Loan Deposit Ratio (LDR) Bank yang terjaga di level 89,18 persen. “Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat tersebut, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik,” ujar Sunarso.
     
    Selain menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia. Langkah strategis BRI membagikan dividen interim ini juga menunjukkan konsistensi BRI dalam menjalankan transformasi bisnisnya, tidak hanya untuk mempertahankan kinerja, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh stakeholder. Dengan fundamental yang kuat, BRI optimistis dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)