Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Duta Sekolah Energi Pertamina Soroti Rendahnya Pemanfaatan Panas Bumi

    Duta Sekolah Energi Pertamina Soroti Rendahnya Pemanfaatan Panas Bumi

    Bandung: Duta Sekolah Energi Berdikari Pertamina, Billy Mambrasar, menyoroti rendahnya pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia meski memiliki cadangan terbesar di dunia.

    Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, Indonesia memiliki cadangan panas bumi mencapai 24.000 Megawatt. Namun, hingga akhir 2023, pemanfaatannya baru mencapai 12,5 persen. Sementara itu, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum dialiri listrik.

    Hal tersebut disampaikan Billy saat menghadiri secara langsung kegiatan Sekolah Energi Berdikari (SEB) bersama Dian Hapsari Firasati selaku CSR Manajer Pertamina dan Fairuz selaku General Manager PT. Pertamina Geothermal Energy pada Hari Jumat, 17 Januari 2025 di SMA KP 2 Paseh Ibun, Kamojang, Kabupaten Bandung.

    Dalam kesempatan tersebut, Billy menyampaikan apresiasinya kepada PT Pertamina Geothermal Energy yang menjadi pelopor energi baru terbarukan melalui pemanfaatan panas bumi. 

    “Seluruh Indonesia harus berterima kasih kepada Desa Kamojang yang telah memproduksi listrik sebesar 235 Megawatt. Produksi ini mampu memenuhi kebutuhan listrik 260.000 rumah dan mengurangi emisi karbon sebesar 1,2 juta ton CO2 per tahun,” ujar Billy, yang juga merupakan Staf Khusus Presiden RI dan duta pembangunan berkelanjutan Indonesia periode 2019-2024.
     

    Billy menambahkan, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang telah beroperasi sejak 1983 dan memiliki jejak emisi karbon 10 kali lebih rendah dibandingkan energi fosil. Namun, ia menekankan bahwa optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi membutuhkan dukungan lebih luas. 

    “Pertamina tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah perlu segera mengeluarkan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang memberikan insentif bisnis jelas bagi sektor swasta agar mau terlibat dalam pengembangan panas bumi sebagai sumber energi,” kata Billy.

    Billy Mambrasar, yang merupakan lulusan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB serta memiliki gelar S-2 dari Australian National University dan Harvard University, untuk kedua kalinya ditunjuk sebagai Duta Sekolah Energi Berdikari Pertamina. Dengan pengalaman 10 tahun di bidang energi, Billy juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Organisasi Kepemudaan Youth Energy & Environment Council.

    Program Sekolah Energi Berdikari (SEB) tahun ini mengunjungi 13 sekolah di seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi, pelatihan, expo, dan penanaman pohon. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter peduli energi dan lingkungan di kalangan siswa. 

    Pada tahun sebelumnya, SEB berhasil mengedukasi 5.135 siswa, menghemat biaya listrik hingga Rp70 juta per tahun, dan mengurangi emisi karbon sebesar 42.000 kilogram CO2 setara per tahun di 11 sekolah. Atas keberhasilannya, Pertamina menerima SDG Action Awards 2024 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.

    Bandung: Duta Sekolah Energi Berdikari Pertamina, Billy Mambrasar, menyoroti rendahnya pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia meski memiliki cadangan terbesar di dunia.
     
    Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, Indonesia memiliki cadangan panas bumi mencapai 24.000 Megawatt. Namun, hingga akhir 2023, pemanfaatannya baru mencapai 12,5 persen. Sementara itu, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum dialiri listrik.
     
    Hal tersebut disampaikan Billy saat menghadiri secara langsung kegiatan Sekolah Energi Berdikari (SEB) bersama Dian Hapsari Firasati selaku CSR Manajer Pertamina dan Fairuz selaku General Manager PT. Pertamina Geothermal Energy pada Hari Jumat, 17 Januari 2025 di SMA KP 2 Paseh Ibun, Kamojang, Kabupaten Bandung.

    Dalam kesempatan tersebut, Billy menyampaikan apresiasinya kepada PT Pertamina Geothermal Energy yang menjadi pelopor energi baru terbarukan melalui pemanfaatan panas bumi. 
     
    “Seluruh Indonesia harus berterima kasih kepada Desa Kamojang yang telah memproduksi listrik sebesar 235 Megawatt. Produksi ini mampu memenuhi kebutuhan listrik 260.000 rumah dan mengurangi emisi karbon sebesar 1,2 juta ton CO2 per tahun,” ujar Billy, yang juga merupakan Staf Khusus Presiden RI dan duta pembangunan berkelanjutan Indonesia periode 2019-2024.
     

     
    Billy menambahkan, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang telah beroperasi sejak 1983 dan memiliki jejak emisi karbon 10 kali lebih rendah dibandingkan energi fosil. Namun, ia menekankan bahwa optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi membutuhkan dukungan lebih luas. 
     
    “Pertamina tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah perlu segera mengeluarkan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang memberikan insentif bisnis jelas bagi sektor swasta agar mau terlibat dalam pengembangan panas bumi sebagai sumber energi,” kata Billy.
     
    Billy Mambrasar, yang merupakan lulusan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB serta memiliki gelar S-2 dari Australian National University dan Harvard University, untuk kedua kalinya ditunjuk sebagai Duta Sekolah Energi Berdikari Pertamina. Dengan pengalaman 10 tahun di bidang energi, Billy juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Organisasi Kepemudaan Youth Energy & Environment Council.
     
    Program Sekolah Energi Berdikari (SEB) tahun ini mengunjungi 13 sekolah di seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi, pelatihan, expo, dan penanaman pohon. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter peduli energi dan lingkungan di kalangan siswa. 
     
    Pada tahun sebelumnya, SEB berhasil mengedukasi 5.135 siswa, menghemat biaya listrik hingga Rp70 juta per tahun, dan mengurangi emisi karbon sebesar 42.000 kilogram CO2 setara per tahun di 11 sekolah. Atas keberhasilannya, Pertamina menerima SDG Action Awards 2024 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Apakah Masih Jadi Pilihan Investasi Aman?

    Apakah Masih Jadi Pilihan Investasi Aman?

    Jakarta: Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. 
     
    Berdasarkan data yang tercantum dalam laman Logam Mulia, Senin, 20 Januari 2025, harga emas Antam turun sebesar Rp2.000 menjadi Rp1,585 juta per gram. 
     
    Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga mengalami penurunan Rp2.000 menjadi Rp1,431 juta per gram.
     

    Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
    Berikut adalah daftar harga emas Antam sesuai ukuran:

    Emas batangan 0,5 gram: Rp842,5 ribu.
    Emas batangan 1 gram: Rp1,585 juta.
    Emas batangan 2 gram: Rp3,110 juta.
    Emas batangan 3 gram: Rp4,640 juta.
    Emas batangan 5 gram: Rp7,700 juta.
    Emas batangan 10 gram: Rp15,345 juta.
    Emas batangan 25 gram: Rp38,237 juta.
    Emas batangan 50 gram: Rp76,395 juta.
    Emas batangan 100 gram: Rp152,712 juta.
    Emas batangan 250 gram: Rp381,515 juta.
    Emas batangan 500 gram: Rp762,820 juta.
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,525 miliar.
     

    Apakah Emas Masih Jadi Pilihan Investasi Aman?
    Meskipun mengalami penurunan harga, emas Antam tetap dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang aman. Berikut adalah beberapa alasan mengapa emas masih menjadi pilihan:
     
    Lindung nilai terhadap inflasi
    Emas sering kali dianggap sebagai pelindung nilai yang efektif saat inflasi meningkat. Nilainya cenderung stabil atau bahkan naik saat harga barang dan jasa melonjak.
     
    Likuiditas tinggi
    Emas mudah dijual kembali kapan saja, sehingga memberikan fleksibilitas bagi investor yang membutuhkan dana tunai secara cepat.
     
    Diversifikasi portofolio
    Menyimpan emas dalam portofolio investasi dapat mengurangi risiko keseluruhan, terutama saat pasar saham atau obligasi sedang tidak stabil.
     
    Harga emas Antam yang saat ini mengalami penurunan tidak serta-merta mengurangi daya tariknya sebagai instrumen investasi.
     
    Sebagai aset yang memiliki nilai intrinsik tinggi, emas tetap menjadi pilihan aman bagi investor yang ingin melindungi kekayaan mereka dari ketidakpastian ekonomi.
     
    Namun, keputusan investasi harus selalu didasarkan pada analisis yang matang dan tujuan keuangan masing-masing individu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • 5 Fakta Menteri Trenggono Melunak, Kini Dukung Percepatan Pembongkaran Pagar Laut

    5 Fakta Menteri Trenggono Melunak, Kini Dukung Percepatan Pembongkaran Pagar Laut

    Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono kini mendukung penuh percepatan pembongkaran pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Perubahan sikap ini terjadi setelah sebelumnya ia meminta pembongkaran ditunda demi penyelidikan lebih lanjut. Berikut lima fakta menarik terkait perubahan sikap Menteri Trenggono.

    1. Awalnya Keberatan dengan Pembongkaran Pagar Laut
    Menteri Trenggono sebelumnya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut (AL). Ia menilai pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer itu merupakan barang bukti penting dalam penyelidikan KKP terkait pihak yang bertanggung jawab atas pemasangannya.

    “Kalau pencabutan, tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam segala macam, kan lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya,” kata Trenggono, Minggu, 19 Januari 2025.

    Baca juga: Pembongkaran Pagar Laut: Beda Sikap Menteri dan TNI AL saat Perintah Presiden Turun

    2. Menyesalkan Langkah TNI AL yang Membongkar Tanpa Koordinasi
    Trenggono juga menyayangkan tindakan TNI AL yang langsung membongkar pagar laut tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan KKP. Menurutnya, koordinasi antarinstansi sangat penting untuk memastikan langkah yang diambil tetap sesuai dengan koridor hukum dan prosedur yang benar.

    “Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum terbukti, terdeteksi, dari proses hukum, baru bisa (dicabut pagar bambunya),” ungkapnya.
    3. Kini Dukung Percepatan Pembongkaran
    Setelah sejumlah rapat koordinasi, Menteri Trenggono berubah sikap dan memerintahkan percepatan pembongkaran pagar laut tersebut. Ia memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk membongkar pagar tersebut.

    “Selama 2 x 24 jam ini, Dirjen PSDKP mempersiapkan logistik, personel, armada, dan koordinasi guna memastikan pembongkaran berlangsung cepat, tepat, dan terukur,” kata Staf Khusus Menteri KKP Doni Ismanto Darwin, Senin, 20 Januari 2025.
    4. Libatkan Banyak Pihak dalam Pembongkaran
    Pembongkaran pagar laut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI AL, nelayan setempat, pakar lingkungan, serta instansi terkait lainnya. Langkah ini dilakukan agar operasi pembongkaran dapat berjalan dengan lancar, terukur, dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

    “Pembongkaran ini akan dilaksanakan tetap memperhatikan koridor hukum dan keberlanjutan lingkungan. KKP memastikan tetap berkomitmen menjaga kelestarian laut Indonesia untuk kesejahteraan bersama,” tambah Doni.
    5. Sikap Tegas demi Nelayan dan Lingkungan
    Kini, Trenggono menegaskan bahwa percepatan pembongkaran pagar laut dilakukan demi kepentingan nelayan dan perlindungan ekosistem pesisir. Langkah ini juga bertujuan untuk membuka kembali akses nelayan yang terganggu akibat adanya pagar tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga memberikan arahan langsung agar pagar laut ini segera dibongkar karena dianggap mengganggu aktivitas masyarakat pesisir.

    Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono kini mendukung penuh percepatan pembongkaran pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Perubahan sikap ini terjadi setelah sebelumnya ia meminta pembongkaran ditunda demi penyelidikan lebih lanjut. Berikut lima fakta menarik terkait perubahan sikap Menteri Trenggono.

    1. Awalnya Keberatan dengan Pembongkaran Pagar Laut

    Menteri Trenggono sebelumnya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut (AL). Ia menilai pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer itu merupakan barang bukti penting dalam penyelidikan KKP terkait pihak yang bertanggung jawab atas pemasangannya.
     
    “Kalau pencabutan, tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam segala macam, kan lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya,” kata Trenggono, Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Baca juga: Pembongkaran Pagar Laut: Beda Sikap Menteri dan TNI AL saat Perintah Presiden Turun

    2. Menyesalkan Langkah TNI AL yang Membongkar Tanpa Koordinasi

    Trenggono juga menyayangkan tindakan TNI AL yang langsung membongkar pagar laut tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan KKP. Menurutnya, koordinasi antarinstansi sangat penting untuk memastikan langkah yang diambil tetap sesuai dengan koridor hukum dan prosedur yang benar.

    “Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum terbukti, terdeteksi, dari proses hukum, baru bisa (dicabut pagar bambunya),” ungkapnya.

    3. Kini Dukung Percepatan Pembongkaran

    Setelah sejumlah rapat koordinasi, Menteri Trenggono berubah sikap dan memerintahkan percepatan pembongkaran pagar laut tersebut. Ia memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk membongkar pagar tersebut.
     
    “Selama 2 x 24 jam ini, Dirjen PSDKP mempersiapkan logistik, personel, armada, dan koordinasi guna memastikan pembongkaran berlangsung cepat, tepat, dan terukur,” kata Staf Khusus Menteri KKP Doni Ismanto Darwin, Senin, 20 Januari 2025.

    4. Libatkan Banyak Pihak dalam Pembongkaran

    Pembongkaran pagar laut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI AL, nelayan setempat, pakar lingkungan, serta instansi terkait lainnya. Langkah ini dilakukan agar operasi pembongkaran dapat berjalan dengan lancar, terukur, dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
     
    “Pembongkaran ini akan dilaksanakan tetap memperhatikan koridor hukum dan keberlanjutan lingkungan. KKP memastikan tetap berkomitmen menjaga kelestarian laut Indonesia untuk kesejahteraan bersama,” tambah Doni.

    5. Sikap Tegas demi Nelayan dan Lingkungan

    Kini, Trenggono menegaskan bahwa percepatan pembongkaran pagar laut dilakukan demi kepentingan nelayan dan perlindungan ekosistem pesisir. Langkah ini juga bertujuan untuk membuka kembali akses nelayan yang terganggu akibat adanya pagar tersebut.
     
    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga memberikan arahan langsung agar pagar laut ini segera dibongkar karena dianggap mengganggu aktivitas masyarakat pesisir.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Strategi Cerdas Kelola Keuangan Ditengah Fenomena YOLO dan FOMO

    Strategi Cerdas Kelola Keuangan Ditengah Fenomena YOLO dan FOMO

    Jakarta: Memahami dan mengenal, serta dapat membedakan kebutuhan dan keinginan saat ini menjadi satu krusial dalam mengelola keuangan. 
     
    Utamanya, bagi generasi Z (Gen Z) di tengah fenomena seperti FOMO, YOLO, dan doom spending.
     
    “Keinginan berbeda dengan kebutuhan. Jika menginginkan sesuatu (kebutuhan tersier), mindset (pola pikir) yang harus dibangun adalah menabung, bukan berutang,” kata Pakar keuangan sekaligus Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko LKBN ANTARA Nina Kurnia Dewi dikutip dari Antara, Senin, 20 Januari 2025.

    Ada dua pendekatan di sini, yaitu pola pikir menabung dan berutang. “Saya sarankan untuk memperkuat pola pikir menabung,” ujar Nina
     
    Generasi Z dikenal adaptif dan berpikiran global, namun, tantangan finansial seperti gaya YOLO dan FOMO sering memengaruhi pengelolaan keuangan mereka.
     

    Nina pun membagikan cara untuk mengelola keuangan optimal ditengah gempuran fenomena dan gaya hidup itu.
    Cara mengelola keuangan ditengah fenomena YOLO dan FOMO

    1. Tentukan tujuan

    Hal utama yang dilakukan adalah memulainya dengan menentukan tujuan keuangan. Anak muda diajak menetapkan tujuan keuangan sejak dini, mencakup investasi untuk kesehatan, seperti olahraga dan pola makan sehat, hingga investasi untuk meningkatkan keterampilan. 

    2. Buat anggaran

    Kedua, buat anggaran dan laporan keuangan untuk memahami pola konsumsi. Dengan mencatat pengeluaran, Gen Z dapat mengevaluasi kebiasaan mereka dan mencari cara untuk menjadi lebih hemat.

    3. Konsisten menyisihkan dana darurat

    Selain itu, menyisihkan penghasilan untuk dana darurat juga sangat penting, misalnya dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan ke depan.

    4. Hindari utang konsumtif

    Nina mengingatkan agar Generasi Z menghindari utang konsumtif yang bisa menggagalkan rencana keuangan.
     
    “Kembali lagi, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Hindari membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena terdorong oleh FOMO atau YOLO. Hal ini bisa membuat kalian terlena,” kata dia.

    5. Buka wawasan mengenai berbagai platform keuangan

    Terakhir, Gen Z didorong untuk terus belajar mengenai keuangan melalui berbagai platform, sekaligus mencari mentor berpengalaman untuk konsultasi perencanaan keuangan jangka panjang. Mentor dapat berasal dari orang-orang terdekat yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut
     
    Anak muda juga perlu mengintropeksi diri untuk menjaga kualitas hidup. Misalnya, apakah hidup menjadi sulit jika kita mengurangi pengeluaran untuk mengonsumsi kopi yang sedang tren.
     
    “Coba introspeksi, apakah kita akan kesulitan jika mengurangi pengeluaran, seperti untuk kopi kekinian? Jika tidak, lebih baik alokasikan dana tersebut untuk menabung atau berinvestasi. Dengan begitu, kualitas hidup kita akan lebih terjaga,” ucap Nina.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Video Viral Siswa SD Ungkap Tak Ada Guru di Sekolah, Mayor Teddy Janji Cari Solusi

    Video Viral Siswa SD Ungkap Tak Ada Guru di Sekolah, Mayor Teddy Janji Cari Solusi

    Jakarta: Viral video yang menunjukkan siswa SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o di Dusun III, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Dalam video tersebut, seorang siswa mengeluh tidak ada guru yang hadir mengajar sebulan terakhir.

    “Halo Bapak Ibu, ini SDN 078481 Uluna’ai Hiligo’o. Ini keadaan gurunya, tak ada gurunya sama sekali. Ini kantor, gurunya tidak ada sama sekali satu orang pun,” ujar siswa tersebut dalam video yang kini ramai diperbincangkan, Sabtu, 18 Januari 2025.

    Dalam video itu, siswa menyebutkan bahwa meski ada guru yang datang, mereka hanya membunyikan lonceng tanpa memberikan pelajaran. Kondisi ini memicu keprihatinan publik, mengingat pendidikan di wilayah terpencil sudah menghadapi banyak tantangan.
    Respons Sekretaris Kabinet Mayor Teddy
    Viralnya video ini langsung mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Melalui akun resmi pemerintah, ia menyampaikan apresiasi kepada siswa-siswa yang telah berani menyuarakan kondisi sekolah mereka.

    “Terima kasih adik-adik di SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o di Dusun III, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kec. Idanogawo, Kab. Nias, yang telah menyuarakan kondisi di sekolahnya.

    Bagi adik-adik, para guru, orang tua, dan warga di sekitar Dusun III, untuk usulan jalan keluar akan langsung dikoordinasikan dengan instansi terkait.

    Ditunggu ya…
    — TIW —
    #CatatanSeskab,” tulisnya yang diunggah di akun instagram resmi Sekretariat Kabinet, Minggu, 19 Januari 2025.

    Baca juga: Belajar Menulis Bisa Dimulai dari Catatan Harian

    Kepala Sekolah Beri Penjelasan
    Namun di tempat terpisah, Kepala Sekolah SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o, Warnami Lafau, membantah tuduhan tidak adanya guru di sekolah tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada hari video itu direkam, dirinya sedang menghadiri keperluan dinas di Kantor Pendidikan, sementara seorang guru terlambat tiba akibat hujan deras dan banjir.

    “Yang sebenarnya pada hari itu ada seorang guru yang sudah sampai, tetapi video sudah sempat direkam. Guru kami terlambat masuk karena kendala cuaca,” ujar Warnami seperti dikutip wartawan.

    Ia juga memaparkan tantangan geografis yang dihadapi. Sekolah berada di lokasi terisolir tanpa jalan atau jembatan, sehingga guru harus menempuh perjalanan dua setengah jam dengan berjalan kaki, melintasi sungai, hutan, dan tebing curam.
    Harapan akan Perhatian Pemerintah
    Warnami berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat memberikan perhatian khusus kepada sekolah tersebut. Selain akses yang sulit, sekolah ini juga belum memiliki listrik, fasilitas air bersih, dan infrastruktur jalan memadai.

    “Ini mengingat situasi geografis yang sangat tidak mendukung. Apalagi kalau banjir, guru-guru kami yang jauh tidak bisa datang mengajar,” ungkapnya.

    Video ini menjadi pengingat bahwa masih ada daerah di Indonesia yang membutuhkan perhatian lebih dalam dunia pendidikan. Respons cepat pemerintah diharapkan dapat menjadi awal solusi bagi pendidikan di wilayah terpencil seperti Nias.

    Jakarta: Viral video yang menunjukkan siswa SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o di Dusun III, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Dalam video tersebut, seorang siswa mengeluh tidak ada guru yang hadir mengajar sebulan terakhir.
     
    “Halo Bapak Ibu, ini SDN 078481 Uluna’ai Hiligo’o. Ini keadaan gurunya, tak ada gurunya sama sekali. Ini kantor, gurunya tidak ada sama sekali satu orang pun,” ujar siswa tersebut dalam video yang kini ramai diperbincangkan, Sabtu, 18 Januari 2025.
     
    Dalam video itu, siswa menyebutkan bahwa meski ada guru yang datang, mereka hanya membunyikan lonceng tanpa memberikan pelajaran. Kondisi ini memicu keprihatinan publik, mengingat pendidikan di wilayah terpencil sudah menghadapi banyak tantangan.

    Respons Sekretaris Kabinet Mayor Teddy

    Viralnya video ini langsung mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Melalui akun resmi pemerintah, ia menyampaikan apresiasi kepada siswa-siswa yang telah berani menyuarakan kondisi sekolah mereka.

    “Terima kasih adik-adik di SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o di Dusun III, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kec. Idanogawo, Kab. Nias, yang telah menyuarakan kondisi di sekolahnya.
     
    Bagi adik-adik, para guru, orang tua, dan warga di sekitar Dusun III, untuk usulan jalan keluar akan langsung dikoordinasikan dengan instansi terkait.
     
    Ditunggu ya…
    — TIW —
    #CatatanSeskab,” tulisnya yang diunggah di akun instagram resmi Sekretariat Kabinet, Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Baca juga: Belajar Menulis Bisa Dimulai dari Catatan Harian

    Kepala Sekolah Beri Penjelasan

    Namun di tempat terpisah, Kepala Sekolah SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o, Warnami Lafau, membantah tuduhan tidak adanya guru di sekolah tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada hari video itu direkam, dirinya sedang menghadiri keperluan dinas di Kantor Pendidikan, sementara seorang guru terlambat tiba akibat hujan deras dan banjir.
     
    “Yang sebenarnya pada hari itu ada seorang guru yang sudah sampai, tetapi video sudah sempat direkam. Guru kami terlambat masuk karena kendala cuaca,” ujar Warnami seperti dikutip wartawan.
     
    Ia juga memaparkan tantangan geografis yang dihadapi. Sekolah berada di lokasi terisolir tanpa jalan atau jembatan, sehingga guru harus menempuh perjalanan dua setengah jam dengan berjalan kaki, melintasi sungai, hutan, dan tebing curam.

    Harapan akan Perhatian Pemerintah

    Warnami berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat memberikan perhatian khusus kepada sekolah tersebut. Selain akses yang sulit, sekolah ini juga belum memiliki listrik, fasilitas air bersih, dan infrastruktur jalan memadai.
     
    “Ini mengingat situasi geografis yang sangat tidak mendukung. Apalagi kalau banjir, guru-guru kami yang jauh tidak bisa datang mengajar,” ungkapnya.
     
    Video ini menjadi pengingat bahwa masih ada daerah di Indonesia yang membutuhkan perhatian lebih dalam dunia pendidikan. Respons cepat pemerintah diharapkan dapat menjadi awal solusi bagi pendidikan di wilayah terpencil seperti Nias.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • 5 Fakta Oknum TNI AD Ancam Tembak Wanita di Kemang Jaksel

    5 Fakta Oknum TNI AD Ancam Tembak Wanita di Kemang Jaksel

    Jakarta: Peristiwa viral seorang pria mengancam akan menembak wanita di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, menarik perhatian publik. Dalam video yang beredar, pria itu terlihat mengeluarkan pistol di depan sebuah kafe dan mengaku sebagai anggota TNI AD. Belakangan, TNI Angkatan Darat membenarkan bahwa pria tersebut adalah prajurit aktif.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengonfirmasi hal itu. “Hasil pengecekan dan koordinasi dengan Puspom AD dan Kodam Jaya, bahwa terduga pelaku yang mengaku anggota TNI di Kemang adalah betul yang bersangkutan anggota TNI AD,” ujarnya, Minggu, 19 Januari 2025. 

    Berikut lima fakta terkait insiden tersebut:
    1. Oknum TNI AD Bertugas di Kodam III/Siliwangi
    Oknum yang mengancam akan menembak wanita di Kemang diketahui bertugas di Kodam III/Siliwangi. Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana memastikan bahwa pelaku bukan berasal dari Kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), seperti yang dinarasikan dalam video. 

    “Tetapi bukan dari Kesatuan Kostrad yang bersangkutan anggota Kodam III/Siliwangi yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di Jakarta,” ujarnya.

    Baca juga: 4 Buronan Penembakan di Rest Area Tol Tangerang-Merak Ditangkap: Libatkan Oknum TNI AL
    2. Telah Diamankan di Denpom Jaya/II
    Setelah kejadian, oknum tersebut segera diamankan oleh Denpom Jaya/II di Cijantung. Saat ini, ia tengah menjalani pemeriksaan mendalam terkait perbuatannya. 

    “Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya/II di Cijantung untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian tersebut,” kata Wahyu.
    3. Viral di Media Sosial
    Video insiden tersebut viral di media sosial. Pria yang mengenakan kaus hitam dan celana jins tampak mengeluarkan pistol di depan sebuah kafe. Beberapa orang di lokasi mencoba menenangkan pria tersebut. Peristiwa ini menimbulkan kecaman dari masyarakat yang merasa terganggu dengan tindakan arogansi tersebut.

    4. Permintaan Maaf dari TNI AD
    TNI AD menyampaikan permintaan maaf atas perilaku oknum yang tidak mencerminkan nilai-nilai institusi. Brigjen Wahyu menegaskan bahwa TNI AD berkomitmen memproses setiap tindakan yang melanggar aturan. 

    “Kami tegaskan sekali lagi bahwa yang bersangkutan adalah oknum dan tidak mewakili institusi TNI AD,” katanya.
    5. Komitmen Proses Hukum Tegas
    TNI AD memastikan akan memproses oknum tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Komitmen pimpinan TNI AD jelas, apabila ditemukan bukti tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku di dalam peraturan kedinasan TNI AD tentu akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wahyu.

    Insiden ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan Denpom Jaya untuk mengungkap detail peristiwa serta memastikan tindakan tegas bagi pelaku. Publik pun berharap agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

    Jakarta: Peristiwa viral seorang pria mengancam akan menembak wanita di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, menarik perhatian publik. Dalam video yang beredar, pria itu terlihat mengeluarkan pistol di depan sebuah kafe dan mengaku sebagai anggota TNI AD. Belakangan, TNI Angkatan Darat membenarkan bahwa pria tersebut adalah prajurit aktif.
     
    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengonfirmasi hal itu. “Hasil pengecekan dan koordinasi dengan Puspom AD dan Kodam Jaya, bahwa terduga pelaku yang mengaku anggota TNI di Kemang adalah betul yang bersangkutan anggota TNI AD,” ujarnya, Minggu, 19 Januari 2025. 
     
    Berikut lima fakta terkait insiden tersebut:

    1. Oknum TNI AD Bertugas di Kodam III/Siliwangi

    Oknum yang mengancam akan menembak wanita di Kemang diketahui bertugas di Kodam III/Siliwangi. Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana memastikan bahwa pelaku bukan berasal dari Kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), seperti yang dinarasikan dalam video. 

    “Tetapi bukan dari Kesatuan Kostrad yang bersangkutan anggota Kodam III/Siliwangi yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di Jakarta,” ujarnya.
     
    Baca juga: 4 Buronan Penembakan di Rest Area Tol Tangerang-Merak Ditangkap: Libatkan Oknum TNI AL

    2. Telah Diamankan di Denpom Jaya/II

    Setelah kejadian, oknum tersebut segera diamankan oleh Denpom Jaya/II di Cijantung. Saat ini, ia tengah menjalani pemeriksaan mendalam terkait perbuatannya. 
     
    “Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya/II di Cijantung untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian tersebut,” kata Wahyu.

    3. Viral di Media Sosial

    Video insiden tersebut viral di media sosial. Pria yang mengenakan kaus hitam dan celana jins tampak mengeluarkan pistol di depan sebuah kafe. Beberapa orang di lokasi mencoba menenangkan pria tersebut. Peristiwa ini menimbulkan kecaman dari masyarakat yang merasa terganggu dengan tindakan arogansi tersebut.

    4. Permintaan Maaf dari TNI AD

    TNI AD menyampaikan permintaan maaf atas perilaku oknum yang tidak mencerminkan nilai-nilai institusi. Brigjen Wahyu menegaskan bahwa TNI AD berkomitmen memproses setiap tindakan yang melanggar aturan. 
     
    “Kami tegaskan sekali lagi bahwa yang bersangkutan adalah oknum dan tidak mewakili institusi TNI AD,” katanya.

    5. Komitmen Proses Hukum Tegas

    TNI AD memastikan akan memproses oknum tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Komitmen pimpinan TNI AD jelas, apabila ditemukan bukti tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku di dalam peraturan kedinasan TNI AD tentu akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wahyu.
     
    Insiden ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan Denpom Jaya untuk mengungkap detail peristiwa serta memastikan tindakan tegas bagi pelaku. Publik pun berharap agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Politikus NasDem Dukung Pembatasan Medsos Anak: Banyak Konten Tidak Senonoh

    Politikus NasDem Dukung Pembatasan Medsos Anak: Banyak Konten Tidak Senonoh

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini menyerukan pemerintah untuk segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak. Menurut Amelia, regulasi tersebut mendesak karena media sosial saat ini dinilai banyak menghadirkan konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga kekerasan yang berpotensi merusak moralitas generasi muda.

    “Media sosial saat ini sudah mengkhawatirkan lantaran banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan,” kata Amelia dalam pernyataannya yang diunggah di akun resmi instagram Partai NasDem @official_nasdem dan dikutip, Minggu, 19 Januari 2025.

    Amelia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial. Perlindungan ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat dan produktif.

    Baca juga: ITS Permudah Pengelolaan Media Sosial Lewat Inovasi ITSPik

    Dukungan Publik Meluas
    Pernyataan Amelia mendapat respons luas di media sosial, termasuk di akun resmi Instagram Partai NasDem. Warganet mendukung inisiatif tersebut dengan berbagai komentar positif.

    “Australia juga bisa… Masa kita Indonesia gak bisa?,” tulis seorang pengguna.

    “Mendukung cx agar anak-anak lebih fokus belajar,” tambah warganet lain.

    “Benar sekali, pemerintah punya peran besar untuk membuat peraturan penggunaan medsos terutama bagi anak-anak yang sangat berdampak negatif bagi mentalitas dan moralitas generasi penerus. Perjuangkan terus, Bu Amelia,” ujar netizen lain dengan penuh semangat.

    Namun, ada juga yang menyoroti tantangan pelaksanaan aturan tersebut. “Secara teori, oke kak, tetapi dalam pelaksanaannya sulit karena butuh niat yang kuat dari instansi terkait dalam filter serta kontrol konten,” tulis salah satu komentar.

    Dukungan dari masyarakat ini menunjukkan tingginya harapan agar pemerintah segera bertindak untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan mendidik bagi anak-anak. Amelia pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kepentingan generasi muda Indonesia.

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini menyerukan pemerintah untuk segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak. Menurut Amelia, regulasi tersebut mendesak karena media sosial saat ini dinilai banyak menghadirkan konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga kekerasan yang berpotensi merusak moralitas generasi muda.
     
    “Media sosial saat ini sudah mengkhawatirkan lantaran banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan,” kata Amelia dalam pernyataannya yang diunggah di akun resmi instagram Partai NasDem @official_nasdem dan dikutip, Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Amelia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial. Perlindungan ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat dan produktif.

    Baca juga: ITS Permudah Pengelolaan Media Sosial Lewat Inovasi ITSPik

    Dukungan Publik Meluas

    Pernyataan Amelia mendapat respons luas di media sosial, termasuk di akun resmi Instagram Partai NasDem. Warganet mendukung inisiatif tersebut dengan berbagai komentar positif.

    “Australia juga bisa… Masa kita Indonesia gak bisa?,” tulis seorang pengguna.
     
    “Mendukung cx agar anak-anak lebih fokus belajar,” tambah warganet lain.
     
    “Benar sekali, pemerintah punya peran besar untuk membuat peraturan penggunaan medsos terutama bagi anak-anak yang sangat berdampak negatif bagi mentalitas dan moralitas generasi penerus. Perjuangkan terus, Bu Amelia,” ujar netizen lain dengan penuh semangat.

    Namun, ada juga yang menyoroti tantangan pelaksanaan aturan tersebut. “Secara teori, oke kak, tetapi dalam pelaksanaannya sulit karena butuh niat yang kuat dari instansi terkait dalam filter serta kontrol konten,” tulis salah satu komentar.
     
    Dukungan dari masyarakat ini menunjukkan tingginya harapan agar pemerintah segera bertindak untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan mendidik bagi anak-anak. Amelia pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kepentingan generasi muda Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Krieteria Utama Ini Harus Dimiliki untuk Jalankan Bisnis Umrah

    Krieteria Utama Ini Harus Dimiliki untuk Jalankan Bisnis Umrah

    Jakarta: Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang juga pebisnis, Sandiaga Uno membagikan tips dalam membangun bisnis umrah.
     
    Salah satu hal utama yang harus dimiliki bisnis umrah adalah kualitas. Melansir Antara, Minggu, 19 Desember 2025, Sandiaga meminta agen perjalanan (travel agent) umrah untuk mengadopsi “3SI” yang merupakan singkatan dari “inovasi, kolaborasi dan adaptasi”.
     
    “Saya mendorong travel umrah menjadikan prinsip ‘3SI’ sebagai solusi karena ‘3SI’ dapat membuahkan keberhasilan di era kini,” kata Sandiaga saat menjadi pembicara kunci dalam acara “Annual Gathering Garislurus Travel”.

    Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti soal pendaftar haji Indonesia yang terus bertambah hingga mencapai 5 juta orang.
     

    “Bahkan, daftar tunggu setiap provinsi mulai dari 20-48 tahun. Di sisi lain kita bersyukur perkembangan bisnis umrah terus bertumbuh. Untuk tahun 2024 lalu, jamaah umrah Indonesia mencapai 2 juta orang,” ungkap dia.
     
    Sandiaga menilai, bisnis umrah dapat dimaksimalkan dengan membangun potensi-potensi yang ada.
     
    “Walaupun ada tantangan dengan maraknya umrah ‘backpacker’, tapi para penyelenggara umrah Tanah Air masih bisa menggali berbagai potensi bisnis umrah yang bisa memajukan perekonomian bangsa,” ujar dia.
     
    Dia pun berpesan agar agen perjalanan umrah fokus mengembangkan paket perjalanan yang mengedepankan pada kualitas.
     
    “Hindari perang harga! Fokus pada kualitas ‘customize, personalize, localize and smallin size’,” pesan dia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai alternatif, Irma mengusulkan pemanfaatan dana cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, dana dari cukai rokok lebih tepat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk makanan bergizi gratis.

    “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Irma yang diunggah akun instagram DPR RI NasDem dan dikutip Minggu, 19 Januari 2025.

    Irma menegaskan, zakat memiliki peruntukan khusus dalam ajaran Islam, yakni membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk program lain. “Zakat itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk program lainnya,” ujarnya.

    Baca juga: Presiden: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Makanan Bergizi untuk Anak Indonesia

    Ia juga mengingatkan agar usulan kontroversial seperti penggunaan dana zakat tidak dijadikan bahan polemik yang dapat menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah. “Jangan sampai program yang baik malah ‘digoreng’ untuk kepentingan lain,” lanjutnya.

    Seperti diketahui, cukai rokok adalah sumber dana yang cukup besar dan dapat digunakan untuk berbagai program strategis yang mendukung kesehatan masyarakat. Alokasi tersebut, diyakini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Dena dana cukai rokok sering menjadi perdebatan terkait pemanfaatannya. Dengan alokasi yang tepat, Irma berharap program makan bergizi gratis dapat diwujudkan tanpa melibatkan dana dengan regulasi khusus seperti zakat.

    “Naah… ini usulan yg bagus ! Cukai dr uang yg dibakar, akhirnya bs dimanfaatkn jg di jalur yg benar,” tulis warganet.

    NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan polemik atau kontroversi yang tidak perlu.

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai alternatif, Irma mengusulkan pemanfaatan dana cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, dana dari cukai rokok lebih tepat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk makanan bergizi gratis.
     
    “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Irma yang diunggah akun instagram DPR RI NasDem dan dikutip Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Irma menegaskan, zakat memiliki peruntukan khusus dalam ajaran Islam, yakni membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk program lain. “Zakat itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk program lainnya,” ujarnya.

    Baca juga: Presiden: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Makanan Bergizi untuk Anak Indonesia
     
    Ia juga mengingatkan agar usulan kontroversial seperti penggunaan dana zakat tidak dijadikan bahan polemik yang dapat menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah. “Jangan sampai program yang baik malah ‘digoreng’ untuk kepentingan lain,” lanjutnya.
     
    Seperti diketahui, cukai rokok adalah sumber dana yang cukup besar dan dapat digunakan untuk berbagai program strategis yang mendukung kesehatan masyarakat. Alokasi tersebut, diyakini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
     
    Dena dana cukai rokok sering menjadi perdebatan terkait pemanfaatannya. Dengan alokasi yang tepat, Irma berharap program makan bergizi gratis dapat diwujudkan tanpa melibatkan dana dengan regulasi khusus seperti zakat.
     
    “Naah… ini usulan yg bagus ! Cukai dr uang yg dibakar, akhirnya bs dimanfaatkn jg di jalur yg benar,” tulis warganet.
     
    NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan polemik atau kontroversi yang tidak perlu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Begini Kiat Perusahaan Tingkatkan Skor ESG

    Begini Kiat Perusahaan Tingkatkan Skor ESG

    Jakarta: Saat ini perusahaan-perusahaan dunia dituntut untk semakin memperhatikan hal lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Tak Terkecuali bagi perusahaan pelat merah.
     
    Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berhasil meningkatkan skor ESG Risk Rating menjadi 20,2 pada 2024, termasuk dalam kategori ‘Medium Risk’ oleh Morningstar Sustainalytics. 
     
    Pencapaian ini meningkat signifikan dari skor 24,7 pada 2023, menunjukkan komitmen PGN terhadap keberlanjutan.

    “Peningkatan skor ESG Risk Rating ini membuktikan keberlanjutan adalah prioritas strategis kami. Kami optimis dapat terus memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan sekaligus mendukung masa depan yang lebih hijau,” ujar Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, dikutip dari siaran pers, Minggu, 19 Januari 2025.
     

    Upaya peningkatan skor ESG
    Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan skor ESG tersebut, diantaranya:

    1. Penurunan emisi karbon

    Selama tahun 2024, PGN berhasil menurunkan emisi karbon hingga 29.722,54 ton CO?eq dan mencatatkan efisiensi energi 5 persen dibanding tahun sebelumnya. 

    2. Lebih mengutamakan K3

    Selain itu, sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) PGN yang bersertifikasi ISO 14001 dan ISO 45001 mencatat jam kerja aman lebih dari 12 juta jam.

    3. Menjalankan proram pemberdayaan desa

    Di aspek sosial, PGN menjalankan program Desa Kaya dan Desa Wisata yang memberdayakan masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan serta pengelolaan limbah menjadi produk ramah lingkungan.

    5. Pembenahan tata kelola

    Dalam tata kelola, PGN menerapkan kebijakan “4 No’s”: No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality, untuk menjaga integritas bisnis sesuai standar internasional. 
     
    “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja keberlanjutan,” ucap Fajriyah.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)