Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Kisah Tumpukan Uang Rp21 Miliar di Toyota Fortuner Istri Mantan Ketua PN Surabaya

    Kisah Tumpukan Uang Rp21 Miliar di Toyota Fortuner Istri Mantan Ketua PN Surabaya

    Jakarta: Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dibuat bingung bukan main. Dalam sebuah penggeledahan rutin, mereka menemukan uang tunai senilai Rp21 miliar di sebuah Toyota Fortuner. Mobil berwarna hitam mengilap itu terparkir di salah satu sudut rumah mewah milik Rudi Suparmono, mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    Mobil tersebut bukan sembarang kendaraan. Berbodi kokoh dan berpelat nomor B 1611 RSP, Toyota Fortuner ini tampak seperti kendaraan keluarga pada umumnya. Namun, siapa sangka, bagasi mobil itu menyimpan rahasia yang membuat para penyidik terkejut.

    Temuan yang Mengejutkan
    “Uang tunai dari pecahan dolar AS, dolar Singapura, dan Rupiah ditemukan di dalam mobil Toyota Fortuner plat nomor B 1611 RSP atas nama Nelsi Susanti,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, kepada wartawan, Kamis, 16 Januari 2025.

    Abdul Qohar melanjutkan, mobil tersebut terdaftar atas nama Nelsi Susanti, yang merupakan istri Rudi Suparmono. Uang sebesar itu, menurutnya, ditemukan saat penyidik melakukan penggeledahan di dua lokasi rumah milik Rudi, yakni di Jakarta Pusat dan Palembang.

    “Kami penyidik bingung juga menemukan uang sebanyak itu. Sekarang dan pemeriksaan selanjutnya akan kami dalami uangnya ini dari mana,” imbuhnya.

    Baca juga: Potret Maria Lestari Penuhi Panggilan KPK

    Pecahan Uang yang Bervariasi
    Uang tersebut tidak hanya berupa lembaran Rupiah. Ada pecahan dolar AS dan dolar Singapura yang tersusun rapi di dalam koper di bagasi mobil. Jumlah besar ini menjadi salah satu temuan paling signifikan dalam kasus yang sedang diselidiki oleh Kejagung.

    Penyidik menduga uang ini tidak hanya terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tannur. Sebelumnya, Rudi disebut menerima jatah sebesar SGD 63.000 dalam kasus tersebut. Namun, uang Rp21 miliar yang ditemukan jauh melebihi jumlah yang diduga diterimanya.

    Dari penggeledahan itu, penyidik ternyata menemukan lebih dari apa yang diduga diterima. Penyidik akan mendalami kelebihan uang terkait sumber.
    Kisah di Balik Kasus Suap
    Rudi Suparmono kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Dalam kasus ini, Rudi disebut sempat bertemu dengan pengacara Lisa Rachmat untuk membahas susunan majelis hakim yang menangani kasus tersebut.

    Tak hanya itu, Rudi diduga menerima suap dari berbagai pihak, termasuk Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik. Namun, temuan uang Rp21 miliar ini membuka babak baru dalam penyelidikan.
    Misteri Toyota Fortuner
    Toyota Fortuner milik Nelsi Susanti kini menjadi simbol dari kasus ini. Mobil yang biasa menjadi kendaraan keluarga tersebut kini beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan uang dalam jumlah besar.

    Dalam keheningan garasi mewah, mobil itu berdiri kokoh. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kaca gelap dan bodi tangguhnya, tersimpan misteri uang miliaran yang menjadi kunci penyelidikan lebih dalam. Kejagung kini tengah mendalami dari mana asal uang tersebut, apakah terkait gratifikasi atau dugaan korupsi lainnya.

    Mobil Fortuner itu tidak lagi sekadar kendaraan. Ia kini menjadi saksi bisu dari kisah kelam di balik kasus yang menyeret nama mantan Ketua PN Surabaya.

    Jakarta: Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dibuat bingung bukan main. Dalam sebuah penggeledahan rutin, mereka menemukan uang tunai senilai Rp21 miliar di sebuah Toyota Fortuner. Mobil berwarna hitam mengilap itu terparkir di salah satu sudut rumah mewah milik Rudi Suparmono, mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
     
    Mobil tersebut bukan sembarang kendaraan. Berbodi kokoh dan berpelat nomor B 1611 RSP, Toyota Fortuner ini tampak seperti kendaraan keluarga pada umumnya. Namun, siapa sangka, bagasi mobil itu menyimpan rahasia yang membuat para penyidik terkejut.

    Temuan yang Mengejutkan

    “Uang tunai dari pecahan dolar AS, dolar Singapura, dan Rupiah ditemukan di dalam mobil Toyota Fortuner plat nomor B 1611 RSP atas nama Nelsi Susanti,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, kepada wartawan, Kamis, 16 Januari 2025.
     
    Abdul Qohar melanjutkan, mobil tersebut terdaftar atas nama Nelsi Susanti, yang merupakan istri Rudi Suparmono. Uang sebesar itu, menurutnya, ditemukan saat penyidik melakukan penggeledahan di dua lokasi rumah milik Rudi, yakni di Jakarta Pusat dan Palembang.

    “Kami penyidik bingung juga menemukan uang sebanyak itu. Sekarang dan pemeriksaan selanjutnya akan kami dalami uangnya ini dari mana,” imbuhnya.
     
    Baca juga: Potret Maria Lestari Penuhi Panggilan KPK

    Pecahan Uang yang Bervariasi

    Uang tersebut tidak hanya berupa lembaran Rupiah. Ada pecahan dolar AS dan dolar Singapura yang tersusun rapi di dalam koper di bagasi mobil. Jumlah besar ini menjadi salah satu temuan paling signifikan dalam kasus yang sedang diselidiki oleh Kejagung.
     
    Penyidik menduga uang ini tidak hanya terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tannur. Sebelumnya, Rudi disebut menerima jatah sebesar SGD 63.000 dalam kasus tersebut. Namun, uang Rp21 miliar yang ditemukan jauh melebihi jumlah yang diduga diterimanya.
     
    Dari penggeledahan itu, penyidik ternyata menemukan lebih dari apa yang diduga diterima. Penyidik akan mendalami kelebihan uang terkait sumber.

    Kisah di Balik Kasus Suap

    Rudi Suparmono kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Dalam kasus ini, Rudi disebut sempat bertemu dengan pengacara Lisa Rachmat untuk membahas susunan majelis hakim yang menangani kasus tersebut.
     
    Tak hanya itu, Rudi diduga menerima suap dari berbagai pihak, termasuk Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik. Namun, temuan uang Rp21 miliar ini membuka babak baru dalam penyelidikan.

    Misteri Toyota Fortuner

    Toyota Fortuner milik Nelsi Susanti kini menjadi simbol dari kasus ini. Mobil yang biasa menjadi kendaraan keluarga tersebut kini beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan uang dalam jumlah besar.
     
    Dalam keheningan garasi mewah, mobil itu berdiri kokoh. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kaca gelap dan bodi tangguhnya, tersimpan misteri uang miliaran yang menjadi kunci penyelidikan lebih dalam. Kejagung kini tengah mendalami dari mana asal uang tersebut, apakah terkait gratifikasi atau dugaan korupsi lainnya.
     
    Mobil Fortuner itu tidak lagi sekadar kendaraan. Ia kini menjadi saksi bisu dari kisah kelam di balik kasus yang menyeret nama mantan Ketua PN Surabaya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Misteri Pagar Laut dan Sertifikat yang Menggegerkan, Inetgritas Pegawai ATR/BPN Diuji

    Misteri Pagar Laut dan Sertifikat yang Menggegerkan, Inetgritas Pegawai ATR/BPN Diuji

    Jakarta: Matahari terkadang bersinar terik di atas perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Ombak berkejaran seperti biasa, tetapi ada yang tak biasa di sana. Sebuah pagar bambu panjang membentang, seolah membelah laut sepanjang 30 kilometer. 

    Tidak hanya mengundang tanya, pagar ini juga memantik kehebohan nasional. Siapa pemiliknya? Bagaimana bisa ada pagar berdiri di tengah laut? Dan yang lebih mengejutkan, pagar ini ternyata memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sah.

    Namun, yang semula misteri kini mulai terungkap. Dalam sistem pertanahan, nama-nama pemilik pagar ini tercatat rapi. Sertifikat tidak mungkin muncul secara ajaib—ada proses panjang di balik penerbitannya, mulai dari pengukuran hingga persetujuan. 

    Dan di sinilah letak persoalannya: proses tersebut pasti melibatkan tangan manusia, termasuk pegawai di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Baca juga: 3 Fakta Pengakuan Menteri ATR/BPN Soal Pemilik HGB Pagar Laut Misterius

    Riak-riak Kecurigaan
    Keberadaan pagar laut ini awalnya seperti cerita absurd yang sulit dipercaya. Beberapa pihak pemerintah saling angkat bahu, mengaku tidak tahu-menahu soal asal-usul pagar tersebut. Namun, fakta bahwa pagar ini dilengkapi SHGB mengubah semuanya. Publik mulai bertanya: siapa yang menerbitkan sertifikat itu? Apakah mungkin ada permainan di balik layar?

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid langsung mengambil sikap tegas. Dengan nada serius, ia berjanji akan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat. Tak tanggung-tanggung, Nusron menyebut pegawai di berbagai tingkatan akan diperiksa, termasuk Kepala Seksi Pengukuran dan Survei, Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak, hingga mantan Kepala Kantor Tanah Kabupaten Tangerang.

    “Manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,” tegas Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    Kata-kata Nusron ini bagaikan janji yang menunggu pembuktian. Publik berharap, bukan hanya sekadar wacana, tetapi ada tindakan nyata yang mampu mengembalikan kepercayaan terhadap institusi yang selama ini menjadi penjaga tanah air.
    Data yang Membuat Meradang
    Dalam penyelidikan sementara, ditemukan 263 bidang tanah di kawasan pagar laut yang telah bersertifikat SHGB. Angka ini cukup mencengangkan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dimiliki oleh perusahaan besar seperti PT Intan Agung Makmur dengan 234 bidang, dan PT Cahaya Inti Sentosa dengan 20 bidang. Sisanya milik perseorangan, termasuk 17 bidang atas nama Surhat Haq.

    “Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya. Lokasinya pun benar sesuai dengan aplikasi,” ujar Nusron.

    Namun, pertanyaan yang mengganjal adalah: bagaimana mungkin tanah di laut, yang jelas-jelas berada di kawasan yang seharusnya menjadi milik publik, bisa berubah status menjadi milik pribadi atau perusahaan? Proses pengukuran, survei, hingga penerbitan sertifikat tentu tidak terjadi tanpa persetujuan.
    Pegawai dan Integritas yang Dipertaruhkan
    Isu ini tidak hanya menyangkut legalitas, tetapi juga menyentuh aspek moral dan integritas. Nusron menyatakan akan memeriksa kantor jasa survei berlisensi (KJSB) yang turut terlibat dalam proses ini. Jika ditemukan pelanggaran, ia berjanji akan meminta izin operasional mereka dicabut.

    “Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta untuk di-blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut,” ucapnya.

    Langkah ini tentu saja mengundang perhatian besar. Di balik meja-meja kerja pegawai ATR/BPN, ada banyak yang kini mungkin merasa gelisah. Mereka tahu, tindakan ceroboh atau pelanggaran kecil yang dulu mungkin dianggap remeh, kini bisa menyeret mereka ke pusaran kasus besar.
    Suara dari Kelautan
    Sementara itu, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tinggal diam. Menteri Sakti Wahyu Trenggono memerintahkan agar pagar laut tersebut segera dibongkar dalam waktu dua hari.

    “Dirjen PSDKP telah diperintahkan untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut di Tangerang dalam waktu maksimal 2×24 jam,” ujar Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin.

    Tindakan ini seolah menjadi pesan simbolis: laut adalah milik bersama, bukan untuk dikuasai oleh segelintir orang.
    Publik yang Tak Lagi Diam
    Kasus ini mengajarkan satu hal penting: kekuatan masyarakat. Laporan-laporan dari warga biasa menjadi awal terkuaknya skandal ini. Nusron Wahid bahkan secara terbuka menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat.

    “Beri kami waktu bekerja,” pintanya.

    Namun, publik kini menanti lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Mereka ingin keadilan ditegakkan dan institusi pertanahan dibersihkan dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang.

    Di tengah riak-riak ombak dan hembusan angin laut, pagar misterius itu mungkin akan segera hilang dari pandangan. Tapi, jejak kasusnya akan terus teringat, menjadi pengingat bahwa di balik batas-batas tanah, ada integritas yang dipertaruhkan. Mampukah kepercayaan itu dipulihkan?

    Jakarta: Matahari terkadang bersinar terik di atas perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Ombak berkejaran seperti biasa, tetapi ada yang tak biasa di sana. Sebuah pagar bambu panjang membentang, seolah membelah laut sepanjang 30 kilometer. 
     
    Tidak hanya mengundang tanya, pagar ini juga memantik kehebohan nasional. Siapa pemiliknya? Bagaimana bisa ada pagar berdiri di tengah laut? Dan yang lebih mengejutkan, pagar ini ternyata memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sah.
     
    Namun, yang semula misteri kini mulai terungkap. Dalam sistem pertanahan, nama-nama pemilik pagar ini tercatat rapi. Sertifikat tidak mungkin muncul secara ajaib—ada proses panjang di balik penerbitannya, mulai dari pengukuran hingga persetujuan. 

    Dan di sinilah letak persoalannya: proses tersebut pasti melibatkan tangan manusia, termasuk pegawai di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
     
    Baca juga: 3 Fakta Pengakuan Menteri ATR/BPN Soal Pemilik HGB Pagar Laut Misterius

    Riak-riak Kecurigaan

    Keberadaan pagar laut ini awalnya seperti cerita absurd yang sulit dipercaya. Beberapa pihak pemerintah saling angkat bahu, mengaku tidak tahu-menahu soal asal-usul pagar tersebut. Namun, fakta bahwa pagar ini dilengkapi SHGB mengubah semuanya. Publik mulai bertanya: siapa yang menerbitkan sertifikat itu? Apakah mungkin ada permainan di balik layar?
     
    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid langsung mengambil sikap tegas. Dengan nada serius, ia berjanji akan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat. Tak tanggung-tanggung, Nusron menyebut pegawai di berbagai tingkatan akan diperiksa, termasuk Kepala Seksi Pengukuran dan Survei, Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak, hingga mantan Kepala Kantor Tanah Kabupaten Tangerang.
     
    “Manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,” tegas Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    Kata-kata Nusron ini bagaikan janji yang menunggu pembuktian. Publik berharap, bukan hanya sekadar wacana, tetapi ada tindakan nyata yang mampu mengembalikan kepercayaan terhadap institusi yang selama ini menjadi penjaga tanah air.

    Data yang Membuat Meradang

    Dalam penyelidikan sementara, ditemukan 263 bidang tanah di kawasan pagar laut yang telah bersertifikat SHGB. Angka ini cukup mencengangkan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dimiliki oleh perusahaan besar seperti PT Intan Agung Makmur dengan 234 bidang, dan PT Cahaya Inti Sentosa dengan 20 bidang. Sisanya milik perseorangan, termasuk 17 bidang atas nama Surhat Haq.
     
    “Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya. Lokasinya pun benar sesuai dengan aplikasi,” ujar Nusron.
     
    Namun, pertanyaan yang mengganjal adalah: bagaimana mungkin tanah di laut, yang jelas-jelas berada di kawasan yang seharusnya menjadi milik publik, bisa berubah status menjadi milik pribadi atau perusahaan? Proses pengukuran, survei, hingga penerbitan sertifikat tentu tidak terjadi tanpa persetujuan.

    Pegawai dan Integritas yang Dipertaruhkan

    Isu ini tidak hanya menyangkut legalitas, tetapi juga menyentuh aspek moral dan integritas. Nusron menyatakan akan memeriksa kantor jasa survei berlisensi (KJSB) yang turut terlibat dalam proses ini. Jika ditemukan pelanggaran, ia berjanji akan meminta izin operasional mereka dicabut.
     
    “Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta untuk di-blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut,” ucapnya.
     
    Langkah ini tentu saja mengundang perhatian besar. Di balik meja-meja kerja pegawai ATR/BPN, ada banyak yang kini mungkin merasa gelisah. Mereka tahu, tindakan ceroboh atau pelanggaran kecil yang dulu mungkin dianggap remeh, kini bisa menyeret mereka ke pusaran kasus besar.

    Suara dari Kelautan

    Sementara itu, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tinggal diam. Menteri Sakti Wahyu Trenggono memerintahkan agar pagar laut tersebut segera dibongkar dalam waktu dua hari.
     
    “Dirjen PSDKP telah diperintahkan untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut di Tangerang dalam waktu maksimal 2×24 jam,” ujar Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin.
     
    Tindakan ini seolah menjadi pesan simbolis: laut adalah milik bersama, bukan untuk dikuasai oleh segelintir orang.

    Publik yang Tak Lagi Diam

    Kasus ini mengajarkan satu hal penting: kekuatan masyarakat. Laporan-laporan dari warga biasa menjadi awal terkuaknya skandal ini. Nusron Wahid bahkan secara terbuka menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat.
     
    “Beri kami waktu bekerja,” pintanya.
     
    Namun, publik kini menanti lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Mereka ingin keadilan ditegakkan dan institusi pertanahan dibersihkan dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang.
     
    Di tengah riak-riak ombak dan hembusan angin laut, pagar misterius itu mungkin akan segera hilang dari pandangan. Tapi, jejak kasusnya akan terus teringat, menjadi pengingat bahwa di balik batas-batas tanah, ada integritas yang dipertaruhkan. Mampukah kepercayaan itu dipulihkan?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Didepak Tanpa Alasan Jelas yang Berawal dari Permintaan Istri Menteri Satryo

    Didepak Tanpa Alasan Jelas yang Berawal dari Permintaan Istri Menteri Satryo

    Jakarta: Senin pagi yang dingin di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendadak memanas. Ratusan pegawai, bergabung dalam Paguyuban Pegawai Dikti, memenuhi halaman kantor dengan spanduk-spanduk tajam, menuntut keadilan atas pemecatan mendadak Neni Herlina. 

    Di balik insiden ini, terungkap cerita penuh drama dan intrik yang melibatkan sang Menteri, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dan bahkan istrinya.

    Awal Mula Perselisihan: Sekadar Urusan Meja Kerja
    Pemantik dari kisah penuh konflik ini ternyata dimulai dari sesuatu yang sederhana: meja kerja di ruang Menteri. Dalam pengakuannya, Neni mengungkapkan bahwa masalah ini muncul tak lama setelah Satryo dilantik sebagai Mendiktisaintek tiga bulan lalu.

    Saat itu ada permintaan diduga dari istri menteri untuk mengganti meja kerja di ruang Menteri. Namun, kata Neni, permintaan tersebut tidak sejalan dengan prosedur standar kementerian, namun sebagai bawahan, ia tetap berusaha melaksanakan tugasnya.

    Namun, insiden ini justru menjadi titik awal kejatuhannya. “Saya sih sepertinya sudah ditandain, ketika pertama kali masalah meja itu. Meja itu ada di ruang beliau, sebenarnya minta ganti saja. Sejak itu, saya dipanggil dibilang ‘kamu sekali lagi melakukan kesalahan, saya pecat kamu’,” ujar Neni saat ditemui di tengah aksi demo, Senin, 20 Januari 2025. 
    Bekerja dalam Bayang-Bayang Ketakutan
    Sejak saat itu, Neni menjalani hari-harinya di kantor dengan penuh kecemasan. Ketakutan akan melakukan kesalahan kecil membuatnya beberapa kali berusaha menghindari Satryo. Namun, sebagai pegawai yang bertanggung jawab atas pengaturan tata letak dan administrasi, keberadaan Neni tetap terlihat.

    “Tapi karena saya juga harus melaksanakan tugas, mengatur tata letak segala macam, jadi mungkin kelihatan juga (sama Satryo),” ungkapnya.

    Baca juga: Pemecatan Neni Oleh Mendiktisaintek Satryo Diduga Dipantik Pergantian Meja Kerja

    Puncaknya terjadi pada sebuah pagi yang mencekam. Dengan nada tinggi, Satryo memanggil Neni dan menyampaikan keputusan yang mengejutkan.

    “Keluar kamu sekarang juga, bawa semua barang-barang kamu. Pergi ke Dikdasmen!” Neni menirukan ucapan Menteri dengan mata yang mulai berkaca-kaca. 

    Pemecatan itu, menurut Neni, dilakukan secara verbal tanpa surat resmi, sesuatu yang ia sebut sebagai tindakan tidak manusiawi.
    Ratusan Pegawai Dikti Angkat Suara
    Pemecatan Neni memantik solidaritas dari ratusan ASN Ditjen Dikti. Sebanyak 235 pegawai menggelar aksi damai di depan kantor Kemendiktisaintek. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan “Bagimu Negeri”, mereka mengecam tindakan sepihak yang dinilai sewenang-wenang. Spanduk dengan tulisan tegas seperti “Kami Butuh Pemimpin, Bukan Penguasa!” terlihat dibentangkan di antara kerumunan.

    Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, menyampaikan bahwa pemecatan Neni diduga dilatarbelakangi oleh fitnah. “Mungkin ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. Ini menjadi suuzon bahwa Bu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya,” jelas Suwitno.

    Ia juga berharap aksi ini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. “Kami ingin Bapak Presiden tahu bahwa ada persoalan serius di kementerian ini. Jangan sampai ada korban lain seperti Bu Neni,” tegasnya.
    Kementerian Membantah Pemecatan Mendadak
    Di tengah gelombang protes, Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, angkat bicara. Ia menepis tudingan bahwa Neni dipecat secara mendadak. Menurutnya, semua konflik di kementerian seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog.

    “Tidak ada pemecatan mendadak. Masih ada ruang untuk dialog dan resolusi terbaik,” ujar Togar, seperti dikutip dari Antara. Ia juga menambahkan bahwa penataan organisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan mutu dan layanan.

    Namun, pernyataan ini justru memicu pertanyaan lebih besar: jika tidak ada pemecatan mendadak, mengapa Neni dipaksa keluar secara verbal tanpa surat keputusan?

    “Saya Tidak Ingin Ada Neni-Neni Lain”
    Di tengah hiruk-pikuk aksi demonstrasi, Neni menyampaikan harapan terakhirnya. “Saya tidak ingin kejadian ini berulang terjadi. Jadi teman-teman saya itu bekerja dalam mencekam ketakutan. Jadi tidak ingin ada Neni-neni yang lain, yang semena-mena disuruh pergi begitu saja,” ujarnya tegas.

    Kini, bola panas berada di tangan Satryo dan Kemendiktisaintek. Apakah isu ini akan diselesaikan secara damai, atau justru menjadi catatan kelam dalam sejarah kementerian? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, sorotan publik kini tertuju pada integritas seorang Menteri dan cara ia memimpin kementeriannya.

    Jakarta: Senin pagi yang dingin di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendadak memanas. Ratusan pegawai, bergabung dalam Paguyuban Pegawai Dikti, memenuhi halaman kantor dengan spanduk-spanduk tajam, menuntut keadilan atas pemecatan mendadak Neni Herlina. 
     
    Di balik insiden ini, terungkap cerita penuh drama dan intrik yang melibatkan sang Menteri, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dan bahkan istrinya.

    Awal Mula Perselisihan: Sekadar Urusan Meja Kerja

    Pemantik dari kisah penuh konflik ini ternyata dimulai dari sesuatu yang sederhana: meja kerja di ruang Menteri. Dalam pengakuannya, Neni mengungkapkan bahwa masalah ini muncul tak lama setelah Satryo dilantik sebagai Mendiktisaintek tiga bulan lalu.
     
    Saat itu ada permintaan diduga dari istri menteri untuk mengganti meja kerja di ruang Menteri. Namun, kata Neni, permintaan tersebut tidak sejalan dengan prosedur standar kementerian, namun sebagai bawahan, ia tetap berusaha melaksanakan tugasnya.

    Namun, insiden ini justru menjadi titik awal kejatuhannya. “Saya sih sepertinya sudah ditandain, ketika pertama kali masalah meja itu. Meja itu ada di ruang beliau, sebenarnya minta ganti saja. Sejak itu, saya dipanggil dibilang ‘kamu sekali lagi melakukan kesalahan, saya pecat kamu’,” ujar Neni saat ditemui di tengah aksi demo, Senin, 20 Januari 2025. 

    Bekerja dalam Bayang-Bayang Ketakutan

    Sejak saat itu, Neni menjalani hari-harinya di kantor dengan penuh kecemasan. Ketakutan akan melakukan kesalahan kecil membuatnya beberapa kali berusaha menghindari Satryo. Namun, sebagai pegawai yang bertanggung jawab atas pengaturan tata letak dan administrasi, keberadaan Neni tetap terlihat.
     
    “Tapi karena saya juga harus melaksanakan tugas, mengatur tata letak segala macam, jadi mungkin kelihatan juga (sama Satryo),” ungkapnya.
     
    Baca juga: Pemecatan Neni Oleh Mendiktisaintek Satryo Diduga Dipantik Pergantian Meja Kerja
     
    Puncaknya terjadi pada sebuah pagi yang mencekam. Dengan nada tinggi, Satryo memanggil Neni dan menyampaikan keputusan yang mengejutkan.
     
    “Keluar kamu sekarang juga, bawa semua barang-barang kamu. Pergi ke Dikdasmen!” Neni menirukan ucapan Menteri dengan mata yang mulai berkaca-kaca. 
     
    Pemecatan itu, menurut Neni, dilakukan secara verbal tanpa surat resmi, sesuatu yang ia sebut sebagai tindakan tidak manusiawi.

    Ratusan Pegawai Dikti Angkat Suara

    Pemecatan Neni memantik solidaritas dari ratusan ASN Ditjen Dikti. Sebanyak 235 pegawai menggelar aksi damai di depan kantor Kemendiktisaintek. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan “Bagimu Negeri”, mereka mengecam tindakan sepihak yang dinilai sewenang-wenang. Spanduk dengan tulisan tegas seperti “Kami Butuh Pemimpin, Bukan Penguasa!” terlihat dibentangkan di antara kerumunan.
     
    Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, menyampaikan bahwa pemecatan Neni diduga dilatarbelakangi oleh fitnah. “Mungkin ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. Ini menjadi suuzon bahwa Bu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya,” jelas Suwitno.
     
    Ia juga berharap aksi ini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. “Kami ingin Bapak Presiden tahu bahwa ada persoalan serius di kementerian ini. Jangan sampai ada korban lain seperti Bu Neni,” tegasnya.

    Kementerian Membantah Pemecatan Mendadak

    Di tengah gelombang protes, Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, angkat bicara. Ia menepis tudingan bahwa Neni dipecat secara mendadak. Menurutnya, semua konflik di kementerian seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog.
     
    “Tidak ada pemecatan mendadak. Masih ada ruang untuk dialog dan resolusi terbaik,” ujar Togar, seperti dikutip dari Antara. Ia juga menambahkan bahwa penataan organisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan mutu dan layanan.
     
    Namun, pernyataan ini justru memicu pertanyaan lebih besar: jika tidak ada pemecatan mendadak, mengapa Neni dipaksa keluar secara verbal tanpa surat keputusan?

    “Saya Tidak Ingin Ada Neni-Neni Lain”

    Di tengah hiruk-pikuk aksi demonstrasi, Neni menyampaikan harapan terakhirnya. “Saya tidak ingin kejadian ini berulang terjadi. Jadi teman-teman saya itu bekerja dalam mencekam ketakutan. Jadi tidak ingin ada Neni-neni yang lain, yang semena-mena disuruh pergi begitu saja,” ujarnya tegas.
     
    Kini, bola panas berada di tangan Satryo dan Kemendiktisaintek. Apakah isu ini akan diselesaikan secara damai, atau justru menjadi catatan kelam dalam sejarah kementerian? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, sorotan publik kini tertuju pada integritas seorang Menteri dan cara ia memimpin kementeriannya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Investasi Digital atau Hanya Tren Sesaat?

    Investasi Digital atau Hanya Tren Sesaat?

    Jakarta: Dunia kripto kembali menarik perhatian dengan munculnya Trump Coin atau meme $TRUMP sebagai salah satu aset digital yang menarik perhatian.
     
    Namun, sebelum memutuskan untuk membeli, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, terutama jika Anda seorang trader.

    Mengapa Trump Coin populer di kalangan trader?
    Trump Coin menjadi populer karena sejumlah alasan, seperti:
     
    Branding Kuat: Nama “Trump” sendiri membawa daya tarik besar, terutama bagi pendukung politiknya.
    Lonjakan Harga Sesaat: Banyak trader tertarik dengan potensi keuntungan cepat karena volatilitasnya.
    Media Sosial: Komunitas kripto di media sosial sering membicarakan Trump Coin, menciptakan buzz yang menarik perhatian.

    Namun, sebagai trader, penting untuk tidak hanya terpaku pada popularitas. Analisis mendalam diperlukan sebelum Anda membeli.
     

    Hal yang Harus Diketahui Sebelum Membeli Trump Coin

    1. Periksa Kredibilitas Proyek

    Sebelum membeli, teliti proyek di balik Trump Coin. Apakah tim pengembangnya transparan? Apakah mereka memiliki roadmap yang jelas? Pastikan Anda memahami tujuan dan manfaat yang ditawarkan koin ini.

    2. Volatilitas yang Tinggi

    Seperti kebanyakan altcoin, Trump Coin memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Ini berarti harganya bisa naik dan turun drastis dalam waktu singkat. Sebagai trader, Anda perlu memiliki strategi yang matang untuk memanfaatkan pergerakan harga ini.

    3. Risiko Pump and Dump

    Trump Coin berpotensi menjadi target praktik pump and dump, di mana harga sengaja didorong naik oleh kelompok tertentu untuk kemudian dijual massal. Waspadai pola harga yang tidak wajar dan hindari membeli saat hype memuncak.

    4. Regulasi dan Legalitas

    Cek apakah Trump Coin mematuhi regulasi di negara Anda. Beberapa aset kripto bisa dianggap ilegal atau berisiko tinggi karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
     

    Tips Memulai Trading Trump Coin
    Gunakan modal yang bisa Anda relakan
    Jangan pernah menggunakan dana darurat atau uang kebutuhan sehari-hari untuk trading kripto.
     
    Pantau berita dan sentimen pasar
    Sentimen pasar sangat memengaruhi pergerakan harga Trump Coin. Tetap update dengan berita terkini.
     
    Gunakan strategi Stop Loss
    Lindungi modal Anda dengan menetapkan batas kerugian melalui fitur stop loss.
     
    Diversifikasi Portofolio
    Jangan hanya fokus pada Trump Coin. Sebarkan investasi Anda ke aset kripto lain untuk mengurangi risiko.
     
    Trump Coin memang menarik, terutama bagi trader yang ingin memanfaatkan peluang dari hype dan volatilitas. Namun, aset ini juga memiliki risiko tinggi yang perlu diperhitungkan dengan cermat.
     
    Sebelum membeli, pastikan Sobat Medcom memahami segala aspeknya dan memiliki strategi yang jelas. Ingat, investasi yang sukses selalu dimulai dengan pengetahuan yang memadai.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • RUU Minerba Bahas Perguruan Tinggi Jadi Pengelola Tambang: Minimal Akreditasi B

    RUU Minerba Bahas Perguruan Tinggi Jadi Pengelola Tambang: Minimal Akreditasi B

    Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menghadirkan wacana baru yang menarik. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas usulan agar perguruan tinggi mendapat prioritas dalam mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam.

    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah ini, yang dinilai mampu membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia pendidikan. 

    “Demikian pula dengan perguruan tinggi dan yang keempat tentunya UMKM, usaha kecil dan sebagainya. Saya secara pribadi melihat hal ini telah terdapat makna dan maksud terlepas daripada pasal 33 tersebut baru kali ini bisa terasionalisasi,” ujar Bob Hasan dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2025.

    Usulan ini tertuang dalam pasal 51A RUU Minerba, yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi dapat diberi WIUP dengan cara prioritas. Syarat-syaratnya antara lain, luas WIUP, akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

    Baca juga: Jadi Jurus Andalan Jokowi, Apa Itu Hilirisasi?

    “Berikutnya, penambahan pasal 51A ayat 1, WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Jadi di luar diberikan kepada Ormas keagamaan juga bisa diberikan kepada perguruan tinggi,” ungkap tenaga ahli Baleg DPR RI dalam rapat tersebut.

    Langkah ini disebut-sebut mampu memberikan peluang baru bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mendukung hilirisasi minerba. Pasal lain, seperti pasal 51B, mengatur prioritas WIUP dalam rangka hilirisasi bagi badan usaha swasta dengan kriteria tertentu, termasuk peningkatan tenaga kerja dan investasi dalam negeri.

    Bob Hasan menekankan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, tidak lagi di dalam areal pertambangan itu masyarakat hanya terkena debu batu bara atau akibat-akibat daripada eksploitasi minerba, tapi hari-hari ini merupakan peluang bagi masyarakat di RI,” tambahnya.

    Jika disahkan, aturan ini tidak hanya membuka ruang baru bagi perguruan tinggi untuk berkembang, tetapi diklaim juga mendukung prinsip keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan UUD 1945. Namun, pengawasan ketat dan pengelolaan yang baik tetap diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

    Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menghadirkan wacana baru yang menarik. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas usulan agar perguruan tinggi mendapat prioritas dalam mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam.
     
    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah ini, yang dinilai mampu membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia pendidikan. 
     
    “Demikian pula dengan perguruan tinggi dan yang keempat tentunya UMKM, usaha kecil dan sebagainya. Saya secara pribadi melihat hal ini telah terdapat makna dan maksud terlepas daripada pasal 33 tersebut baru kali ini bisa terasionalisasi,” ujar Bob Hasan dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2025.

    Usulan ini tertuang dalam pasal 51A RUU Minerba, yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi dapat diberi WIUP dengan cara prioritas. Syarat-syaratnya antara lain, luas WIUP, akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.
     
    Baca juga: Jadi Jurus Andalan Jokowi, Apa Itu Hilirisasi?
     
    “Berikutnya, penambahan pasal 51A ayat 1, WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Jadi di luar diberikan kepada Ormas keagamaan juga bisa diberikan kepada perguruan tinggi,” ungkap tenaga ahli Baleg DPR RI dalam rapat tersebut.
     
    Langkah ini disebut-sebut mampu memberikan peluang baru bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mendukung hilirisasi minerba. Pasal lain, seperti pasal 51B, mengatur prioritas WIUP dalam rangka hilirisasi bagi badan usaha swasta dengan kriteria tertentu, termasuk peningkatan tenaga kerja dan investasi dalam negeri.
     
    Bob Hasan menekankan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, tidak lagi di dalam areal pertambangan itu masyarakat hanya terkena debu batu bara atau akibat-akibat daripada eksploitasi minerba, tapi hari-hari ini merupakan peluang bagi masyarakat di RI,” tambahnya.
     
    Jika disahkan, aturan ini tidak hanya membuka ruang baru bagi perguruan tinggi untuk berkembang, tetapi diklaim juga mendukung prinsip keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan UUD 1945. Namun, pengawasan ketat dan pengelolaan yang baik tetap diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kisah Petani di Merauke, Produktivitasnya Meningkat Berkat Program Pemberdayaan Klaster Usaha dari BRI

    Kisah Petani di Merauke, Produktivitasnya Meningkat Berkat Program Pemberdayaan Klaster Usaha dari BRI

    Merauke: Jika mendengar nama Isano Mbias, mungkin masih banyak masyarakat yang merasa asing. Daerah ini merupakan sebuah perkampungan di kawasan Distrik Tanah Miring, Distrik Merauke, Papua Selatan. Jika menjelajah ke daerah tersebut, siapkan diri bertemu dengan wilayah yang masih dipenuhi nuansa alam, mulai dari hutan hingga lahan pertanian untuk bercocok tanam yang menjadi andalan penduduknya dalam mencari nafkah.
     
    Potensi lahan pertanian di desa ini memang cukup besar, sehingga tak heran jika masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Cerita menarik pun datang dari Klaster Usaha Barokah Sayur di Isano Mbias, di mana klaster ini terbentuk berkat pendampingan dari program pemberdayaan KlasterkuHidupku BRI yang kemudian meningkatkan produktivitas masing-masing anggotanya.
     
    Fidayat Rahman, Ketua Klaster Usaha Barokah Sayur, bercerita bahwa awalnya kelompok usaha ini terbentuk di tahun 2023 berkat pendampingan dari seorang Mantri BRI bernama Agustina Etiwory atau yang akrab disapa Ina.
     

    “Awalnya saya pertama ketemu dengan Mbak Ina, beliau kan Mantri di sini. Dari beliau juga, saya diarahkan untuk membuat kelompok KlasterkuHidupku ini. Akhirnya saya mencari anggota yaitu saya sendiri dan 9 anggota lainnya dengan bimbingannya Mbak Ina juga. Jadi klaster ini pertama kali dibentuk pada 2023,” kata Fidayat.

    Fidayat menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Isano Mbias memang lebih banyak mengarah pada bercocok tanam, ada yang menjadi petani padi maupun petani sayur.
     
    “Kalau untuk kegiatannya di masing-masing usaha karena kami punya lahan masing-masing. Tapi ada kalanya kami berkumpul untuk sharing demi kemajuan kelompok. Biasanya yang dibahas adalah bagaimana ke depannya supaya pertaniannya lebih baik lagi,” lanjutnya.
     
    Para anggota Klaster Usaha Barokah Sayur merupakan petani sayur yang menggunakan sistem pertanian hortikultura. Produk yang dihasilkan pun berbagai macam sayuran yang sering dikonsumsi sehari-hari seperti daun bawang, cabai, tomat, kubis, sawi, dan masih banyak lagi.
     
    Untuk pemasarannya sendiri sudah ada pengepul yang menerima hasil panen dari para petani untuk dijual atau didistribusikan kembali ke masyarakat. Namun, diakui Fidayat untuk omzetnya sendiri tidak menentu karena mengikuti harga pasar yang cenderung naik turun.

    Program KlasterkuHidupku BRI Tingkatkan Kesejahteraan Anggota

    Diakui Fidayat, sejak tergabung dalam program KlasterkuHidupku dari BRI, ia dan anggota lainnya merasakan dampak yang lebih positif dibandingkan sebelum bergabung. Berbagai bantuan diberikan oleh BRI, termasuk pembiayaan yang menjadi tambahan pendanaan atau modal untuk masing-masing anggota dalam mengembangkan usahanya.
     
    “Kelompok kami juga mendapatkan bantuan dari BRI seperti mesin cultivator, tangki semprot untuk spray dan alkon untuk pompa air lengkap dengan selangnya juga. Alat-alat ini sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas anggota kelompok,” lanjutnya.
     
    Selain bantuan berupa pinjaman dan bantuan peralatan usaha, klaster usaha ini juga mendapatkan pembinaan yang meningkatkan pengetahuan anggota. Salah satunya yang sudah pernah didapatkan adalah pelatihan dalam mengatasi hama yang menurut Fidayat menjadi salah satu tantangan terbesar para petani di Isano Mbias.
     
    “Hama jadi salah satu tantangannya. Saat cuaca panas kalau kita tanam daun bawang, hama akan lebih susah diatasi. Dengan adanya pelatihan dari BRI yang kita dapat, kita bisa menambah wawasan,” jelasnya.
     
    Sebagai ketua klaster, Fidayat mengaku sangat bersyukur dengan berbagai program BRI dalam mendukung para petani di wilayah tersebut.
     
    “Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk BRI karena sudah memberikan dukungan kepada klaster usaha kami seperti alat-alat yang diberikan sehingga membantu produktivitas kami. Lalu kami juga mendapatkan pinjaman yang bisa menambah modal. Dengan adanya BRI, kami sangat terbantu,” kata Fidayat.
     

    Ia pun berharap agar kerja sama dengan BRI bisa terus berjalan berkesinambungan dan para petani pun semakin dimudahkan jika membutuhkan bantuan. “Harapannya, ke depannya mudah-mudahan semakin dimudahkan jika membutuhkan bantuan modal, alat, dan bantuan lainnya. Semoga kerja samanya berjalan terus untuk membantu dan mengapresiasi petani yang lain,” tutup Fidayat.
     
    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa pemberdayaan Klaster Usaha merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha, dalam satu wilayah sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.
     
    Hingga akhir Desember 2024 tercatat BRI telah memiliki 38.574 klaster usaha yang tergabung dalam program KlasterkuHidupku, dan 47,61 persen di antaranya merupakan klaster pertanian. Supari menambahkan bahwa program pemberdayaan klaster merupakan salah satu bentuk dukungan nyata komitmen BRI dalam mendukung Asta Cita terutama dalam mendorong swasembada pangan.
     
    “Secara umum, strategi bisnis mikro BRI akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi,” kata Supari.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Jangan Ucapkan ‘Terima Kasih Prabowo’, Ini Kewajiban Saya

    Jangan Ucapkan ‘Terima Kasih Prabowo’, Ini Kewajiban Saya

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap rendah hati dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungannya ke PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin, 20 Januari 2025, Prabowo meminta masyarakat, khususnya guru-guru, untuk tidak memberikan ucapan terima kasih kepadanya terkait program tersebut.

    “Saya minta ke semua guru-guru, tolong, saya sangat menghargai tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya,” ujar Prabowo.

    Pernyataan ini bukan sekadar formalitas. Prabowo ingin menegaskan bahwa program makan bergizi gratis adalah tanggung jawab moral dan konstitusional yang harus ia jalankan sebagai kepala negara. 

    Baca juga: Potret ‘Makan Bergizi Gratis’ di Intan Jaya Papua

    Menurutnya, program ini bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, khususnya anak-anak.

    “Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian berjalan dengan baik. Kita di sini tidak cari nama, yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” tambahnya.

    Prabowo juga menekankan bahwa dirinya dipilih untuk melayani rakyat, bukan untuk menerima penghormatan pribadi. Ia meminta agar perhatian utama diberikan pada keberlanjutan dan manfaat program, bukan pada siapa yang menjalankannya.

    “Jadi saya tidak perlu lagi, saya terima kasih, jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat,” tegas Prabowo.

    Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, sebagai bagian dari komitmen membangun generasi muda yang sehat dan cerdas. Prabowo berharap, fokus program ini tetap pada manfaat yang dirasakan rakyat, bukan pada penghargaan personal.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap rendah hati dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungannya ke PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin, 20 Januari 2025, Prabowo meminta masyarakat, khususnya guru-guru, untuk tidak memberikan ucapan terima kasih kepadanya terkait program tersebut.
     
    “Saya minta ke semua guru-guru, tolong, saya sangat menghargai tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya,” ujar Prabowo.
     
    Pernyataan ini bukan sekadar formalitas. Prabowo ingin menegaskan bahwa program makan bergizi gratis adalah tanggung jawab moral dan konstitusional yang harus ia jalankan sebagai kepala negara. 

    Baca juga: Potret ‘Makan Bergizi Gratis’ di Intan Jaya Papua
     
    Menurutnya, program ini bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, khususnya anak-anak.
     
    “Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian berjalan dengan baik. Kita di sini tidak cari nama, yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” tambahnya.
     
    Prabowo juga menekankan bahwa dirinya dipilih untuk melayani rakyat, bukan untuk menerima penghormatan pribadi. Ia meminta agar perhatian utama diberikan pada keberlanjutan dan manfaat program, bukan pada siapa yang menjalankannya.
     
    “Jadi saya tidak perlu lagi, saya terima kasih, jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat,” tegas Prabowo.
     
    Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, sebagai bagian dari komitmen membangun generasi muda yang sehat dan cerdas. Prabowo berharap, fokus program ini tetap pada manfaat yang dirasakan rakyat, bukan pada penghargaan personal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pilihan Plafon dan Tenor untuk UMKM

    Pilihan Plafon dan Tenor untuk UMKM

    Jakarta: Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus menjadi pilihan favorit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan. 
     
    Program ini menawarkan suku bunga rendah dengan plafon yang beragam, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. 
     
    Namun, sebelum mengajukan pinjaman KUR, ada beberapa hal yang perlu diketahui agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai harapan.
    Apa Itu KUR BRI?
    KUR BRI adalah program pembiayaan yang ditujukan untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya. Dengan suku bunga yang terjangkau, KUR BRI menawarkan plafon pinjaman mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis kredit yang diajukan. 

    Program ini didukung oleh pemerintah sehingga menjadi solusi pembiayaan yang lebih terjangkau dibandingkan pinjaman komersial lainnya.
     
    Salah satu jenis KUR BRI yang akan dibahas dalam artikel ini adalah KUR Mikro. KUR Mikro adalah Pinjaman hingga Rp50 juta dengan tenor maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi.
     

    Syarat Pengajuan KUR
    Sebelum mengajukan KUR BRI, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:

    Memiliki usaha yang aktif selama minimal enam bulan.
    Tidak sedang menerima kredit dari bank lain kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
    Melengkapi dokumen seperti KTP, KK, surat izin usaha, dan laporan keuangan sederhana.

    Tips Agar Pengajuan KUR BRI Disetujui
    Pastikan Dokumen Lengkap: Persiapkan semua dokumen yang diminta agar tidak ada kendala saat pengajuan.
     
    Tunjukkan Kredibilitas Usaha: Lampirkan laporan keuangan sederhana untuk menunjukkan bahwa usaha Anda stabil.
     
    Ajukan Plafon Sesuai Kemampuan: Jangan meminjam lebih dari yang Anda mampu bayar agar cicilan tidak menjadi beban.
     
    Manfaatkan Pinjaman Sesuai Tujuan: Gunakan dana KUR untuk kebutuhan usaha, bukan untuk konsumsi pribadi.
     

    Tabel KUR Mikro BRI

    KUR BRI 2025 menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang dengan pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Namun, pastikan Sobat Medcom memahami syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjaman. Dengan persiapan yang baik, KUR BRI dapat menjadi solusi efektif untuk mengembangkan usaha Sobat Medcom.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menteri Satryo Diduga Pecat ASN Mendadak, DPR Bakal Kaji

    Menteri Satryo Diduga Pecat ASN Mendadak, DPR Bakal Kaji

    Jakarta: Terkait dugaan pemecatan mendadak ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang memicu protes pegawai, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait permasalahan tersebut. Evaluasi ini akan dilakukan oleh Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

    “Tentunya kita akan pelajari, kita akan kaji dan tentunya nanti kita akan minta komisi teknis (Komisi X) yang terkait dengan kementerian, juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu,” ujar Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    Aksi demonstrasi oleh ASN Kemdiktisaintek ini dilatarbelakangi oleh pemecatan seorang pegawai, Neni Herlina, yang dinilai mendadak dan tanpa pemberitahuan yang jelas. Meski demikian, Sekjen Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, menegaskan bahwa tidak ada pemecatan secara mendadak dan pihak kementerian tetap membuka ruang untuk dialog.

    Baca juga: Mendiktisaintek Satryo Pecat Pegawai, Ratusan Pegawai Demo

    “Tidak sejauh itu, dalam penataan ada tingkat layanan dan mutu yang harus dijamin oleh bagian atau individu. Ada perbedaan dan tentu aplikasi penghargaan dan pembinaan,” ujar Togar merespons protes ASN.

    Selain itu, Togar menegaskan bahwa kementerian siap berdialog dengan para pegawai untuk mencari solusi terbaik terkait masalah ini.

    “Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Satryo S. Brodjonegoro belum memberikan keterangan terkait aksi ini. Namun, DPR akan terus memantau perkembangan situasi di Kemdiktisaintek dan memberikan evaluasi jika diperlukan demi memastikan hak-hak pegawai terjaga.

    Jakarta: Terkait dugaan pemecatan mendadak ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang memicu protes pegawai, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait permasalahan tersebut. Evaluasi ini akan dilakukan oleh Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.
     
    “Tentunya kita akan pelajari, kita akan kaji dan tentunya nanti kita akan minta komisi teknis (Komisi X) yang terkait dengan kementerian, juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu,” ujar Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    Aksi demonstrasi oleh ASN Kemdiktisaintek ini dilatarbelakangi oleh pemecatan seorang pegawai, Neni Herlina, yang dinilai mendadak dan tanpa pemberitahuan yang jelas. Meski demikian, Sekjen Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, menegaskan bahwa tidak ada pemecatan secara mendadak dan pihak kementerian tetap membuka ruang untuk dialog.

    Baca juga: Mendiktisaintek Satryo Pecat Pegawai, Ratusan Pegawai Demo
     
    “Tidak sejauh itu, dalam penataan ada tingkat layanan dan mutu yang harus dijamin oleh bagian atau individu. Ada perbedaan dan tentu aplikasi penghargaan dan pembinaan,” ujar Togar merespons protes ASN.
     
    Selain itu, Togar menegaskan bahwa kementerian siap berdialog dengan para pegawai untuk mencari solusi terbaik terkait masalah ini.
     
    “Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik,” tambahnya.
     
    Sementara itu, Menteri Satryo S. Brodjonegoro belum memberikan keterangan terkait aksi ini. Namun, DPR akan terus memantau perkembangan situasi di Kemdiktisaintek dan memberikan evaluasi jika diperlukan demi memastikan hak-hak pegawai terjaga.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Outlook Ekonomi Indonesia 2025, Ini Hal yang Mesti Jadi Perhatian Bersama

    Outlook Ekonomi Indonesia 2025, Ini Hal yang Mesti Jadi Perhatian Bersama

    Jakarta: Kondisi ekonomi Indonesia tahun ini dianalisis, khususnya di tengah ketidakpastian global dan tantangan. Secara garis besar, kondisi ekonomi Indonesia dinilai mumpuni dalam menghadapi ‘badai’ tersebut.
     
    Chief Investment Officer Insight Investments Management Camar Remoa membeberkan analisis terkait kondisi ini. Dia menekankan bahwa ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian bersama, khususnya terkait faktor pendorong dan risiko ekonomi.
     
    “Jika dilihat dari faktor pendorong dan faktor risiko, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan ketika melihat outlook ekonomi 2025,” kata Camar Remoa dalam keterangan yang dilansir Senin, 20 Januari 2025.

    Dari faktor pendorong, kata dia, konsumsi domestik diperkirakan masih terjaga. Penilaian terkait hal ini merujuk pada stimulus pemerintah, baik yang langsung seperti kenaikan upah dan melalui program prioritas.
     

    Menurut dia, stimulus itu mendukung ketahanan ekonomi nasional. Diperkuat dengan peningkatan investasi dalam negeri, yang diproyeksikan mendapat momentum tahun ini.
     
    “Lalu, terdapat juga potensi pengalihan basis produksi China ke Indonesia akibat pengenaan tarif dari Amerika Serikat,” lanjut Camar. 
     
    Meski demikian, dia mengingatkan soal faktor risiko yang tetap perlu diperhatikan. Camar menjelaskan bahwa ketidakpastian kebijakan Pemerintah AS (Trump 2.0) membuat volatilitas pasar meningkat.
     
    “Dari faktor risiko, kita melihat adanya ketidakpastian kebijakan Pemerintah AS, Trump 2.0, yang membuat volatilitas pasar meningkat. Kemudian ada juga potensi kenaikan inflasi global yang disebabkan retaliasi tarif akibat perang dagang,” jelas Camar.
     
    Selain itu, dia menyoroti turunnya harga komoditas energi yakni minyak mentah dan batubara. Kondisi tersebut berpotensi menekan pendapatan negara dari komoditas batubara.
     
    “Namun di sisi lain, penurunan impor minyak mentah dapat membantu penguatan rupiah dan penurunan subsidi energi dalam pengeluaran negara,” kata dia.
     
    Di sisi lain, Camar membeberkan ada 3 fokus utama pihaknya dalam menyongsong ekonomi Indonesia tahun ini. Menurut dia, ada 3 hal yang menjadi fokus utama pihaknya, yakni potensi suppy penerbitan surat berharga negara (SBN), potensi permintaan SBN, serta valuasi dan strategi.
     
    Camar menyebut penerbitan SBN tahun ini bakal tetap terkendali karena beberapa langkah strategis. Kemudian, dukungan investor domestik di pasar obligasi juga ikut menyokong stabilitas.
     
    Meski demikian, kata dia, masih terdapat ketidakpastian dari sisi domestik maupun global. Sehingga strategi yang ditempuk pihaknya, adalah memadukan short term bonds dengan long term bonds.
     
    “Kami berfokus pada obligasi korporasi berkualitas yang memberikan pengembalian yang atraktif, disertai diversifikasi sektor untuk mengurangi risiko kredit. Sementara kami melakukan trading untuk porsi obligasi pemerintah untuk mencari capital gain,serta menjaga likuiditas,” tegas Camar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)