Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Prabowo Perintahkan Menteri KKP Proses Hukum Pagar Laut Misterius sampai Tuntas

    Prabowo Perintahkan Menteri KKP Proses Hukum Pagar Laut Misterius sampai Tuntas

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk menyelidiki kasus pagar laut misterius di Tangerang hingga tuntas secara hukum. Pasalnya keberadaan pagar laut tersebut ilegal. 

    “Tadi arahan bapak presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono usai dipanggil Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    Dalam laporannya, Trenggono mengungkapkan bahwa pagar laut sepanjang 30 kilometer yang terletak di perairan Tangerang itu tidak memiliki izin. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Baca juga: Daftar Aturan yang Dilanggar dalam Kasus Pagar Laut 30 Km

    Sertifikat HGB Ilegal di Dasar Laut
    Trenggono juga menyoroti keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran hukum karena dasar laut tidak boleh memiliki sertifikat.

    “Saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) bahwa ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal,” tegasnya.

    Pemagaran laut yang dilakukan secara ilegal itu, menurut Trenggono, diduga bertujuan memanfaatkan sedimentasi alami untuk menciptakan daratan baru. Area laut yang berubah menjadi daratan tersebut diperkirakan mencapai 30 ribu hektare.

    “Itu nanti tiba-tiba nongol itu sertifikatnya, kalau sudah dia berubah menjadi daratan, dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang itu tidak berlaku,” tambahnya.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan penyegelan pagar laut tersebut sambil mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Trenggono mengakui bahwa hingga kini belum ada pihak yang mengakui kepemilikan pagar laut tersebut.

    “Pada saat kita lakukan penyegelan, kan enggak tahu siapa yang punya. Ya secara yudiris kan harus ada mengakui siapa yang punya dan seterusnya,” ungkapnya.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk menyelidiki kasus pagar laut misterius di Tangerang hingga tuntas secara hukum. Pasalnya keberadaan pagar laut tersebut ilegal. 
     
    “Tadi arahan bapak presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono usai dipanggil Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    Dalam laporannya, Trenggono mengungkapkan bahwa pagar laut sepanjang 30 kilometer yang terletak di perairan Tangerang itu tidak memiliki izin. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Baca juga: Daftar Aturan yang Dilanggar dalam Kasus Pagar Laut 30 Km

    Sertifikat HGB Ilegal di Dasar Laut

    Trenggono juga menyoroti keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran hukum karena dasar laut tidak boleh memiliki sertifikat.
     
    “Saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) bahwa ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal,” tegasnya.
     
    Pemagaran laut yang dilakukan secara ilegal itu, menurut Trenggono, diduga bertujuan memanfaatkan sedimentasi alami untuk menciptakan daratan baru. Area laut yang berubah menjadi daratan tersebut diperkirakan mencapai 30 ribu hektare.
     
    “Itu nanti tiba-tiba nongol itu sertifikatnya, kalau sudah dia berubah menjadi daratan, dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang itu tidak berlaku,” tambahnya.
     
    Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan penyegelan pagar laut tersebut sambil mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Trenggono mengakui bahwa hingga kini belum ada pihak yang mengakui kepemilikan pagar laut tersebut.
     
    “Pada saat kita lakukan penyegelan, kan enggak tahu siapa yang punya. Ya secara yudiris kan harus ada mengakui siapa yang punya dan seterusnya,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Strategi Milenial Mengumpulkan Dana Pensiun di Tengah Gempuran Gaya Hidup Modern

    Strategi Milenial Mengumpulkan Dana Pensiun di Tengah Gempuran Gaya Hidup Modern

    Jakarta: Menghadapi tantangan finansial di era modern, generasi milenial sering kali dihadapkan pada dilema antara menikmati gaya hidup sekarang atau menyiapkan masa depan yang aman secara finansial. 
     
    Tidak sedikit yang merasa menabung untuk dana pensiun bukan menjadi satu prioritas, terutama di tengah tekanan sosial untuk mengikuti tren dan menghabiskan pendapatan untuk kebutuhan konsumtif. 
     
    Namun, perencanaan dana pensiun yang matang adalah kunci agar tidak terjebak dalam krisis keuangan saat memasuki usia senja.

    Strategi untuk menyiapkan dana pensiun sebenarnya tidak selalu rumit, tetapi membutuhkan kedisiplinan dan komitmen. 
     

    Strategi Mengumpulkan Dana Pensiun
    Mengutip laman Prudential dan Bank SMBC Indonesia, berikut strategi mengumpulkan dana pensiun yang bisa dilakukan oleh generasi milenial:

    1. Tentukan Target Usia Pensiun

    Menetapkan kapan Sobat Medcom ingin pensiun akan mendorong pengaturan perencanaan keuangan yang lebih jelas dan terukur. 
     
    Misalnya, jika berencana pensiun pada usia 60 tahun dan saat ini berusia 30 tahun, itu artinya Sobat Medcom memiliki 30 tahun untuk menabung.
     
    Dengan mengetahui berapa lama waktu yang dimiliki dapat menentukan berapa banyak dana yang perlu ditabung setiap bulan atau tahunnya. 

    2. Buat Anggaran dan Catat Pengeluaran

    Menyusun anggaran adalah langkah selanjutnya untuk mengetahui bagaimana uang Sobat Medcom dialokasikan. 
     
    Dengan membuat rincian pengeluaran, bisa melihat area mana yang boros dan menyesuaikan prioritas. 
     
    Memanfaatkan aplikasi keuangan atau spreadsheet dapat membantu Anda memantau pengeluaran harian dan bulanan dengan lebih mudah.

    3. Lunasi Cicilan dan Utang

    Kemudian Sobat Medcom harus berupaya penuh untuk melunasi utang yang belum lunas. Sebab, utang dapat menguras sebagian besar pendapatan. 
     
    Ini berisiko menghambat kemampuan dalam menabung. Oleh karena itu, penting untuk melunasi cicilan dan utang secepat mungkin.
     

    4. Terapkan Metode Budgeting yang Tepat

    Berbagai metode budgeting seperti 50/30/20, Zero-Based Budgeting, atau Envelope System bisa diterapkan sesuai kebutuhan. 
     
    Metode budgeting memungkinkan Sobat Medcom mengontrol arus kas dan memastikan ada dana yang dialokasikan untuk menabung dan berinvestasi. Pilih metode yang paling sesuai dengan gaya hidup dan situasi finansial.

    5. Investasikan Uang Anda Sejak Dini

    Investasi membantu uang tumbuh lebih cepat dibandingkan hanya disimpan di tabungan. Pilih instrumen investasi seperti reksa dana, saham, atau deposito sesuai dengan profil risiko dan tujuan. 
     
    Berinvestasi sejak muda memungkinkan Sobat Medcom memanfaatkan efek bunga majemuk dan mempersiapkan masa depan finansial dengan lebih baik.

    6. Sisihkan Dana Darurat

    Selain itu, pastikan memiliki dana darurat yang memadai untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak tanpa mengganggu rencana pensiun.
     
    Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara konsisten, milenial dapat mempersiapkan dana pensiun yang memadai tanpa harus mengorbankan kualitas hidup saat ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pagar Laut akan Dibongkar Ramai-ramai Rabu Besok, Nelayan Pantura Dilibatkan

    Pagar Laut akan Dibongkar Ramai-ramai Rabu Besok, Nelayan Pantura Dilibatkan

    Jakarta: Pemerintah sepakat membongkar pagar misterius yang berada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu, 22 Januari 2025. Pembongkaran massal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), dan nelayan pantai utara (pantura).

    “Kita sudah putuskan nanti hari Rabu, kita akan berkumpul (pembongkaran). Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga ya Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam. Karena gini, enggak ada yang ngaku dulu pernah ada dari media mengatakan bahwa itu yang namanya persatuan nelayan Pantura gitu-gitu, tapi kita panggil (klarifikasi) enggak ada yang datang tuh. Jadi tadi saya dapat laporan katanya besok mau datang (ikut bongkar). Alhamdulillah,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    Trenggono mengatakan bahwa pembongkaran ini dilakukan bersama-sama karena hingga kini tidak ada pihak yang mengakui pembangunan pagar laut tersebut. Pendekatan ini diambil untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari.

    “Di sisi lain, karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak supaya tidak salah juga. Kalau KKP sendiri yang cabut, nanti bisa digugat. Tiba-tiba ada yang gugat kan repot,” tuturnya.

    Baca juga: 3 Fakta Pengakuan Menteri ATR/BPN Soal Pemilik HGB Pagar Laut Misterius

    Nelayan Pantura Turut Terlibat
    Menurut Trenggono, pembongkaran pagar laut ini melibatkan persatuan nelayan pantura. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembongkaran.

    Ia juga menegaskan bahwa langkah ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo, yang meminta agar kasus pagar laut diselidiki hingga tuntas secara hukum.

    “Tadi arahan Bapak Presiden, selidiki sampai tuntas secara hukum. Supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara,” ujar Trenggono.
    Proses Hukum dan Arahan Presiden
    Selain pembongkaran, KKP juga akan menyelidiki lebih lanjut aspek hukum terkait pagar laut tersebut. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut itu tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mensyaratkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk pembangunan ruang laut.

    Dengan pendekatan bersama ini, pemerintah berharap tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Secara hukum itu kita harus perbaiki. Jadi sesuai arahan dari Bapak Presiden gitu. Pokoknya sesuai dengan koridor hukum,” tegas Trenggono.

    Pembongkaran pagar laut di Tangerang ini menjadi langkah penting pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi sumber daya laut, serta memastikan tidak ada pihak yang merugikan kepentingan negara.

    Jakarta: Pemerintah sepakat membongkar pagar misterius yang berada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu, 22 Januari 2025. Pembongkaran massal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), dan nelayan pantai utara (pantura).
     
    “Kita sudah putuskan nanti hari Rabu, kita akan berkumpul (pembongkaran). Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga ya Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam. Karena gini, enggak ada yang ngaku dulu pernah ada dari media mengatakan bahwa itu yang namanya persatuan nelayan Pantura gitu-gitu, tapi kita panggil (klarifikasi) enggak ada yang datang tuh. Jadi tadi saya dapat laporan katanya besok mau datang (ikut bongkar). Alhamdulillah,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    Trenggono mengatakan bahwa pembongkaran ini dilakukan bersama-sama karena hingga kini tidak ada pihak yang mengakui pembangunan pagar laut tersebut. Pendekatan ini diambil untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari.

    “Di sisi lain, karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak supaya tidak salah juga. Kalau KKP sendiri yang cabut, nanti bisa digugat. Tiba-tiba ada yang gugat kan repot,” tuturnya.
     
    Baca juga: 3 Fakta Pengakuan Menteri ATR/BPN Soal Pemilik HGB Pagar Laut Misterius

    Nelayan Pantura Turut Terlibat

    Menurut Trenggono, pembongkaran pagar laut ini melibatkan persatuan nelayan pantura. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembongkaran.
     
    Ia juga menegaskan bahwa langkah ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo, yang meminta agar kasus pagar laut diselidiki hingga tuntas secara hukum.
     
    “Tadi arahan Bapak Presiden, selidiki sampai tuntas secara hukum. Supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara,” ujar Trenggono.

    Proses Hukum dan Arahan Presiden

    Selain pembongkaran, KKP juga akan menyelidiki lebih lanjut aspek hukum terkait pagar laut tersebut. Trenggono menjelaskan bahwa pagar laut itu tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mensyaratkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk pembangunan ruang laut.
     
    Dengan pendekatan bersama ini, pemerintah berharap tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
     
    “Secara hukum itu kita harus perbaiki. Jadi sesuai arahan dari Bapak Presiden gitu. Pokoknya sesuai dengan koridor hukum,” tegas Trenggono.
     
    Pembongkaran pagar laut di Tangerang ini menjadi langkah penting pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi sumber daya laut, serta memastikan tidak ada pihak yang merugikan kepentingan negara.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Surya Paloh Perintahkan 69 Anggota NasDem di DPR Pakai Kewenangan untuk Publik

    Surya Paloh Perintahkan 69 Anggota NasDem di DPR Pakai Kewenangan untuk Publik

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta 69 anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI memanfaatkan kewenangan mereka demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan ruangan Fraksi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    “Menegaskan peran partai sebagai garda terdepan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Menggunakan kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Surya Paloh dalam sambutannya yang dikutip dari Instagram @official_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.

    Surya Paloh juga mengingatkan bahwa perubahan bagi bangsa dan cita-cita besar untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang realistis untuk diwujudkan. Semua anggota Fraksi Partai NasDem DPR diharapkan mempercepat perwujudan cita-cita tersebut.

    Baca juga: Surya Paloh Puji Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo

    Acara ini juga sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Surya Paloh dengan anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam mengawali masa sidang tahun 2025. Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan harapannya agar peresmian ini menjadi awal langkah baik bagi partai dan masyarakat.

    “Mengawali masa sidang tahun 2025 dengan silaturahmi bersama Ketua Umum Partai NasDem, bapak Surya Paloh, dan seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem sekaligus melakukan syukuran ruangan Fraksi yang baru. Semoga setiap langkah ke depan selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi Indonesia,” ujar Saan yang dikutip dari akun instagramnya @saatmustopa_dprri.

    Dalam acara tersebut, Surya Paloh juga memberikan arahan khusus kepada Viktor Laiskodat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. Surya meminta Viktor untuk memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan memastikan aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan di DPR.

    “Beliau juga menyampaikan harapannya kepada saya sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk dapat memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR,” ungkap Viktor yang dikutip dari akun instagram @viktorbungtilulaiskodat.

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta 69 anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI memanfaatkan kewenangan mereka demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan ruangan Fraksi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    “Menegaskan peran partai sebagai garda terdepan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Menggunakan kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Surya Paloh dalam sambutannya yang dikutip dari Instagram @official_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Surya Paloh juga mengingatkan bahwa perubahan bagi bangsa dan cita-cita besar untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang realistis untuk diwujudkan. Semua anggota Fraksi Partai NasDem DPR diharapkan mempercepat perwujudan cita-cita tersebut.

    Baca juga: Surya Paloh Puji Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo
     
    Acara ini juga sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Surya Paloh dengan anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam mengawali masa sidang tahun 2025. Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan harapannya agar peresmian ini menjadi awal langkah baik bagi partai dan masyarakat.
     
    “Mengawali masa sidang tahun 2025 dengan silaturahmi bersama Ketua Umum Partai NasDem, bapak Surya Paloh, dan seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem sekaligus melakukan syukuran ruangan Fraksi yang baru. Semoga setiap langkah ke depan selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi Indonesia,” ujar Saan yang dikutip dari akun instagramnya @saatmustopa_dprri.
     
    Dalam acara tersebut, Surya Paloh juga memberikan arahan khusus kepada Viktor Laiskodat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. Surya meminta Viktor untuk memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan memastikan aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan di DPR.
     
    “Beliau juga menyampaikan harapannya kepada saya sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk dapat memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR,” ungkap Viktor yang dikutip dari akun instagram @viktorbungtilulaiskodat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Anggota DPR RI NasDem Ini Serap 9 Aspirasi di Dapil Aceh, Simak Daftarnya

    Anggota DPR RI NasDem Ini Serap 9 Aspirasi di Dapil Aceh, Simak Daftarnya

    Jakarta: Anggota DPR RI 2024-2029 dari Fraksi NasDem Dapil Aceh, Irsan Sosiawan Gading, berhasil menyerap sembilan aspirasi utama masyarakat di wilayahnya selama masa reses perdana. Irsan menyatakan komitmennya untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata.

    “Menutup masa reses perdana sebagai langkah awal untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata. Dalam perjalanan menjangkau 8 wilayah di Aceh, saya mendengar langsung suara konstituen—aspirasi, harapan, dan kebutuhan mereka,” kata Irsan yang juga Ketua DPW NasDem Aceh ini yang dikutip dari akun instagram @dprri_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.

    Irsan menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, khususnya di bidang infrastruktur, energi, lingkungan, dan ekonomi.

    Dengan semangat ‘Saya mendengar, saya bergerak!’, Irsan memastikan setiap aspirasi yang diterima akan dibawa ke Senayan untuk diperjuangkan. Irsan didukung tim dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil.

    Baca juga: Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    “Tidak hanya sekadar mendengar, saya didukung oleh tim dan beberapa pihak terkait dengan tantangan yang telah disampaikan. Beberapa solusi bahkan sudah mulai direalisasikan di lapangan,” ujar Irsan.

    Ia menegaskan bahwa masa reses bukan hanya tugas, tetapi panggilan untuk melayani dan memastikan setiap suara memiliki dampak nyata bagi masyarakat. “Bersama, kita bangun Aceh yang lebih baik!” tutupnya. 
    Berikut sembilan aspirasi utama yang diserap:

    Tantangan infrastruktur listrik seperti penataan kabel dan penambahan lampu jalan
    Pemerataan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran
    Tantangan distribusi listrik yang merata dan terjangkau
    Permasalahan distribusi jaringan gas (jargas) yang kurang merata
    Kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal
    Penertiban harga gas LPG 3 kilogram sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
    Dukungan investasi untuk petani kopi
    Permohonan penambahan pangkalan gas
    Permohonan pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat

    Jakarta: Anggota DPR RI 2024-2029 dari Fraksi NasDem Dapil Aceh, Irsan Sosiawan Gading, berhasil menyerap sembilan aspirasi utama masyarakat di wilayahnya selama masa reses perdana. Irsan menyatakan komitmennya untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata.
     
    “Menutup masa reses perdana sebagai langkah awal untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata. Dalam perjalanan menjangkau 8 wilayah di Aceh, saya mendengar langsung suara konstituen—aspirasi, harapan, dan kebutuhan mereka,” kata Irsan yang juga Ketua DPW NasDem Aceh ini yang dikutip dari akun instagram @dprri_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Irsan menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, khususnya di bidang infrastruktur, energi, lingkungan, dan ekonomi.

    Dengan semangat ‘Saya mendengar, saya bergerak!’, Irsan memastikan setiap aspirasi yang diterima akan dibawa ke Senayan untuk diperjuangkan. Irsan didukung tim dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil.
     
    Baca juga: Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis
     
    “Tidak hanya sekadar mendengar, saya didukung oleh tim dan beberapa pihak terkait dengan tantangan yang telah disampaikan. Beberapa solusi bahkan sudah mulai direalisasikan di lapangan,” ujar Irsan.
     
    Ia menegaskan bahwa masa reses bukan hanya tugas, tetapi panggilan untuk melayani dan memastikan setiap suara memiliki dampak nyata bagi masyarakat. “Bersama, kita bangun Aceh yang lebih baik!” tutupnya. 

    Berikut sembilan aspirasi utama yang diserap:

    Tantangan infrastruktur listrik seperti penataan kabel dan penambahan lampu jalan
    Pemerataan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran
    Tantangan distribusi listrik yang merata dan terjangkau
    Permasalahan distribusi jaringan gas (jargas) yang kurang merata
    Kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal
    Penertiban harga gas LPG 3 kilogram sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
    Dukungan investasi untuk petani kopi
    Permohonan penambahan pangkalan gas
    Permohonan pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • 4 Fakta Mobil Pelat Dinas Kementerian Pertahanan Ugal-ugalan di Palmerah

    4 Fakta Mobil Pelat Dinas Kementerian Pertahanan Ugal-ugalan di Palmerah

    Jakarta: Senin dini hari, 20 Januari 2025 di Palmerah, Jakarta Barat, suasana berubah mencekam ketika sebuah mobil dengan pelat dinas Kementerian Pertahanan (Kemhan) melaju ugal-ugalan, menabrak beberapa kendaraan dan melukai sejumlah orang. 

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 01.30 WIB dan melibatkan seorang pengemudi bernama MSK (23) yang ternyata adalah anak dari seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kemhan.

    Kejadian tersebut tak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai tanggung jawab dan etika penggunaan kendaraan dinas. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut memang milik PNS di kementerian mereka. 

    “MSK adalah anak dari PNS Kemhan,” kata Karo Infohan Kemhan, Brigjen Frega Wenas saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Januari 2025.

    Berikut adalah empat fakta terkait insiden tersebut:
    1. Mobil Dinas Digunakan untuk Keperluan Pribadi
    Kendaraan pelat dinas Kemhan yang digunakan MSK tidak dalam tugas resmi. Pelaku mengemudikan mobil tersebut dari arah Utara menuju Selatan saat insiden terjadi. Di dekat Pasar Bintang Mas, MSK menabrak seorang warga bernama Teguh Ramadhan (25) yang sedang menurunkan barang di pinggir jalan.

    Baca juga: Strategi Polisi Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Ini

    2. Beruntun Menabrak 4 Korban
    Setelah menabrak Teguh, MSK melarikan diri ke Jalan Palmerah Barat Raya. Di sana, ia kembali menabrak pengendara motor, TN (22), sebelum akhirnya menabrak minibus Daihatsu di dekat sebuah apotek. Kecelakaan beruntun ini mengakibatkan korban-korban dengan luka serius, termasuk patah kaki dan patah hidung.

    3. Kemhan Berjanji Beri Sanksi Tegas
    Kementerian Pertahanan melalui Brigjen Frega Wenas menyatakan telah melakukan penyelidikan internal. Kemhan mempertimbangkan pencabutan pelat dinas.

    “Ke depan, Bagian Pengamanan Kemhan akan mengambil langkah untuk tidak memperpanjang masa berlaku pelat dinas tersebut sebagai bentuk komitmen Kemhan menjaga integritas dan kepercayaan publik, serta meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian permasalahan ini kepada pihak yang berwenang,” ujarnya.
    4. Proses Hukum Berjalan
    Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, mengungkap bahwa pelaku telah ditangani lebih lanjut oleh pihak kepolisian. MSK sendiri mengalami luka memar di wajahnya akibat insiden tersebut, sementara para korban lainnya mendapat perawatan intensif.

    Jakarta: Senin dini hari, 20 Januari 2025 di Palmerah, Jakarta Barat, suasana berubah mencekam ketika sebuah mobil dengan pelat dinas Kementerian Pertahanan (Kemhan) melaju ugal-ugalan, menabrak beberapa kendaraan dan melukai sejumlah orang. 
     
    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 01.30 WIB dan melibatkan seorang pengemudi bernama MSK (23) yang ternyata adalah anak dari seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kemhan.
     
    Kejadian tersebut tak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai tanggung jawab dan etika penggunaan kendaraan dinas. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut memang milik PNS di kementerian mereka. 

    “MSK adalah anak dari PNS Kemhan,” kata Karo Infohan Kemhan, Brigjen Frega Wenas saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Berikut adalah empat fakta terkait insiden tersebut:

    1. Mobil Dinas Digunakan untuk Keperluan Pribadi

    Kendaraan pelat dinas Kemhan yang digunakan MSK tidak dalam tugas resmi. Pelaku mengemudikan mobil tersebut dari arah Utara menuju Selatan saat insiden terjadi. Di dekat Pasar Bintang Mas, MSK menabrak seorang warga bernama Teguh Ramadhan (25) yang sedang menurunkan barang di pinggir jalan.
     
    Baca juga: Strategi Polisi Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Ini

    2. Beruntun Menabrak 4 Korban

    Setelah menabrak Teguh, MSK melarikan diri ke Jalan Palmerah Barat Raya. Di sana, ia kembali menabrak pengendara motor, TN (22), sebelum akhirnya menabrak minibus Daihatsu di dekat sebuah apotek. Kecelakaan beruntun ini mengakibatkan korban-korban dengan luka serius, termasuk patah kaki dan patah hidung.

    3. Kemhan Berjanji Beri Sanksi Tegas

    Kementerian Pertahanan melalui Brigjen Frega Wenas menyatakan telah melakukan penyelidikan internal. Kemhan mempertimbangkan pencabutan pelat dinas.
     
    “Ke depan, Bagian Pengamanan Kemhan akan mengambil langkah untuk tidak memperpanjang masa berlaku pelat dinas tersebut sebagai bentuk komitmen Kemhan menjaga integritas dan kepercayaan publik, serta meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian permasalahan ini kepada pihak yang berwenang,” ujarnya.

    4. Proses Hukum Berjalan

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, mengungkap bahwa pelaku telah ditangani lebih lanjut oleh pihak kepolisian. MSK sendiri mengalami luka memar di wajahnya akibat insiden tersebut, sementara para korban lainnya mendapat perawatan intensif.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Viral! Emak-emak Senam Aerobik di Atas Jembatan, Netizen: Ora Umum!

    Viral! Emak-emak Senam Aerobik di Atas Jembatan, Netizen: Ora Umum!

    Jakarta: Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok emak-emak tengah asyik senam aerobik di atas Jembatan Srandakan Lama, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) viral di media sosial. Aksi mereka mendapat beragam komentar dari netizen.

    Video viral tersebut tersebar di media sosial, salah satunya dibagikan akun Instagram @magelang_raya. Dalam video tersebut terlihat sekelompok emak-emak senam di atas jembatan yang menghubungkan Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul dengan Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. 

    Emak-emak yang kompak mengenakan baju biru ini berbaris di salah satu sisi jalan. Berbekal pengeras suara portable mereka dengan semangat mereka mengikuti gerakan dari sang instruktur.
     

    Meski kegiatan ini positif, namun banyak netizen yang menyayangkan pemilihan tempat untuk senam aerobik.  Meski Jembatan Srandakan Lama kini sudah bukan menjadi jembatan utama.

    Menurut netizen meski menjadi jembatan utama, jembatan tersebut masih dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menyebrang. Sehingga masih banyak lalu lintas sepeda motor.

    “Keren sama semangatnya, tapi sayang tempatnya kurang pas,” tulis @pur****.

    “Kok ora umum alias bombongan,” tulis @pan***.

    “Iya sih untuk umum, tapi gak juga senam disitu ibu-ibu,” timpal @han***.
     

    Jakarta: Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok emak-emak tengah asyik senam aerobik di atas Jembatan Srandakan Lama, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) viral di media sosial. Aksi mereka mendapat beragam komentar dari netizen.
     
    Video viral tersebut tersebar di media sosial, salah satunya dibagikan akun Instagram @magelang_raya. Dalam video tersebut terlihat sekelompok emak-emak senam di atas jembatan yang menghubungkan Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul dengan Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. 
     
    Emak-emak yang kompak mengenakan baju biru ini berbaris di salah satu sisi jalan. Berbekal pengeras suara portable mereka dengan semangat mereka mengikuti gerakan dari sang instruktur.
     

    Meski kegiatan ini positif, namun banyak netizen yang menyayangkan pemilihan tempat untuk senam aerobik.  Meski Jembatan Srandakan Lama kini sudah bukan menjadi jembatan utama.

    Menurut netizen meski menjadi jembatan utama, jembatan tersebut masih dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menyebrang. Sehingga masih banyak lalu lintas sepeda motor.
     
    “Keren sama semangatnya, tapi sayang tempatnya kurang pas,” tulis @pur****.
     
    “Kok ora umum alias bombongan,” tulis @pan***.
     
    “Iya sih untuk umum, tapi gak juga senam disitu ibu-ibu,” timpal @han***.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Mendagri Sebut Program Rumah Layak Huni Luar Biasa, Ini Alasannya

    Mendagri Sebut Program Rumah Layak Huni Luar Biasa, Ini Alasannya

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyebut program layak huni luar biasa. Menurut Tito, program itu luar biasa karena menjadi gambaran dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dan ini program Bapak Presiden ini luar biasa, perhatiannya kepada rakyat bawah,” ujar Mendagri dalam keterangan yang dilansir Selasa, 21 Januari 2025.

    Hal tersebut diungkap Tito, saat peluncuran rumah layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam penilaiannya itu, Tito mengenang saat masa tugas.

    Tito bercerita pernah bertugas di Sentiong, Jakarta Pusat, tak jauh dari Johar Baru. Menurut dia, kawasan tersebut merupakan daerah yang padat penduduk.
     

    “Saya nostalgia sebetulnya. Masuk gang, lihat kamar, satu kamar itu ada bisa 8 keluarga, 6 keluarga,” kenangnya.

    Dia mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengubah citra kawasan itu. Menjadi, kawasan yang layak huni dan sehat.

    Mendagri mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan serta mencari solusi yang tepat. “Jujur saja, perasaan saya baru kali ini saya ketemu Menteri Perumahan yang mau turun, masuk memahami persoalan betul dan mau mencari solusi,” ungkapnya.

    Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Meski sebagian masyarakat setempat lebih memilih opsi bedah rumah, Mendagri tetap menekankan tentang pentingnya pembangunan rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.

    “Tapi ketika masyarakat juga di sini tidak mau [rumah vertikal], maunya hanya bedah, ya mau diapain? Enggak apa-apa. Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar aja, karena strukturnya enggak berubah,” kata Mendagri.

    Mendagri pun berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat kecil agar lebih layak. Ia juga menargetkan program serupa bisa diterapkan di daerah kumuh lainnya.

    “Ini bukan penggusuran. Bukan. Ini adalah betul-betul murni membantu [agar] ada perubahan nasib. Itu aja,” kata Tito.

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyebut program layak huni luar biasa. Menurut Tito, program itu luar biasa karena menjadi gambaran dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
     
    “Dan ini program Bapak Presiden ini luar biasa, perhatiannya kepada rakyat bawah,” ujar Mendagri dalam keterangan yang dilansir Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Hal tersebut diungkap Tito, saat peluncuran rumah layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam penilaiannya itu, Tito mengenang saat masa tugas.

    Tito bercerita pernah bertugas di Sentiong, Jakarta Pusat, tak jauh dari Johar Baru. Menurut dia, kawasan tersebut merupakan daerah yang padat penduduk.
     

    “Saya nostalgia sebetulnya. Masuk gang, lihat kamar, satu kamar itu ada bisa 8 keluarga, 6 keluarga,” kenangnya.
     
    Dia mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengubah citra kawasan itu. Menjadi, kawasan yang layak huni dan sehat.
     
    Mendagri mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan serta mencari solusi yang tepat. “Jujur saja, perasaan saya baru kali ini saya ketemu Menteri Perumahan yang mau turun, masuk memahami persoalan betul dan mau mencari solusi,” ungkapnya.
     
    Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Meski sebagian masyarakat setempat lebih memilih opsi bedah rumah, Mendagri tetap menekankan tentang pentingnya pembangunan rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.
     
    “Tapi ketika masyarakat juga di sini tidak mau [rumah vertikal], maunya hanya bedah, ya mau diapain? Enggak apa-apa. Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar aja, karena strukturnya enggak berubah,” kata Mendagri.
     
    Mendagri pun berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat kecil agar lebih layak. Ia juga menargetkan program serupa bisa diterapkan di daerah kumuh lainnya.
     
    “Ini bukan penggusuran. Bukan. Ini adalah betul-betul murni membantu [agar] ada perubahan nasib. Itu aja,” kata Tito.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Narapidana Penerima Amnesti akan Dilibatkan dalam Proyek Food Estate

    Narapidana Penerima Amnesti akan Dilibatkan dalam Proyek Food Estate

    Jakarta: Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merancang langkah besar untuk melibatkan narapidana penerima amnesti dalam proyek pembangunan strategis, salah satunya adalah program pembukaan lahan pangan atau food estate. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa narapidana penerima amnesti tidak akan langsung bebas tanpa persiapan. Pemerintah akan mengadakan program rehabilitasi untuk memastikan mereka mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial.

    “Yusril menjelaskan, nantinya narapidana penerima amnesti tidak serta merta keluar dari Lapas. Para narapidana akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu. Dia mengatakan beberapa program rehabilitasi bisa diikuti, mulai dari Komando Cadangan (Komcad) hingga diikutkan dalam proyek pembukaan lahan untuk pangan atau food estate,” katanya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

    Baca juga: Presiden: Setop Impor Beras, Garam, Gula, Jagung pada 2025!

    Yusril menegaskan pentingnya langkah persiapan agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. “Tapi tentu harus ada langkah persiapan, jangan sampai nanti diamnesti keluar ke masyarakat malah bikin ribut dan meresahkan masyarakat. Karena itu persiapan langkah-langkah rehabilitasi sangat perlu segera dilakukan,” ujarnya.
    Efisiensi Anggaran 
    Menurut Yusril, pemerintah telah melakukan kalkulasi terkait biaya rehabilitasi narapidana dibandingkan merawat mereka di dalam Lapas. Hasilnya menunjukkan bahwa langkah rehabilitasi lebih hemat anggaran.

    “Pemerintah coba hitung cost-nya, ternyata cost rehabilitasi itu lebih rendah dari cost merawat orang itu di dalam Lapas. Jadi lebih baik kita rehabilitasi aja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program, untuk masuk ke Komcad dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua,” ucap Yusril.

    Program ini terlihat sebagai upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana. Akan tetapi juga memanfaatkan tenaga mereka dalam proyek pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. 

    Jakarta: Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merancang langkah besar untuk melibatkan narapidana penerima amnesti dalam proyek pembangunan strategis, salah satunya adalah program pembukaan lahan pangan atau food estate. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.
     
    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa narapidana penerima amnesti tidak akan langsung bebas tanpa persiapan. Pemerintah akan mengadakan program rehabilitasi untuk memastikan mereka mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial.
     
    “Yusril menjelaskan, nantinya narapidana penerima amnesti tidak serta merta keluar dari Lapas. Para narapidana akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu. Dia mengatakan beberapa program rehabilitasi bisa diikuti, mulai dari Komando Cadangan (Komcad) hingga diikutkan dalam proyek pembukaan lahan untuk pangan atau food estate,” katanya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

    Baca juga: Presiden: Setop Impor Beras, Garam, Gula, Jagung pada 2025!
     
    Yusril menegaskan pentingnya langkah persiapan agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. “Tapi tentu harus ada langkah persiapan, jangan sampai nanti diamnesti keluar ke masyarakat malah bikin ribut dan meresahkan masyarakat. Karena itu persiapan langkah-langkah rehabilitasi sangat perlu segera dilakukan,” ujarnya.

    Efisiensi Anggaran 

    Menurut Yusril, pemerintah telah melakukan kalkulasi terkait biaya rehabilitasi narapidana dibandingkan merawat mereka di dalam Lapas. Hasilnya menunjukkan bahwa langkah rehabilitasi lebih hemat anggaran.
     
    “Pemerintah coba hitung cost-nya, ternyata cost rehabilitasi itu lebih rendah dari cost merawat orang itu di dalam Lapas. Jadi lebih baik kita rehabilitasi aja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program, untuk masuk ke Komcad dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua,” ucap Yusril.
     
    Program ini terlihat sebagai upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana. Akan tetapi juga memanfaatkan tenaga mereka dalam proyek pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Berapa Besar dan Apa Saja Fasilitasnya?

    Berapa Besar dan Apa Saja Fasilitasnya?

    Jakarta: Gaji seorang presiden Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu topik menarik yang kerap dibicarakan. Apalagi setelah Donald Trump secara resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat.
     
    Seperti diketahui Trump dilantik pada Senin, 20 Januari 2025 waktu setempat menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47.
     
    Menariknya, gaji presiden AS tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 20 tahun, sejak terakhir kali ditetapkan pada 2001.
    Gaji Donald Trump
    Melansir CBS News, Selasa, 21 Januari 2025 yang juga mengacu pada Title 3 U.S. Code, gaji tahunan presiden AS saat ini sebesar USD400.000 yang dibayarkan secara bulanan. 

    Selain itu, presiden juga mendapatkan tunjangan tidak kena pajak yang terdiri dari tunangan kebutuhan harian sebesar USD50.000, tunjangan perjalanan USD100.000, serta anggaran hiburan senilai USD19.000.
     

    Fasilitas yang Didapatkan Presiden Amerika Serikat
    Sebagai kepala negara dan pemerintahan, presiden AS juga menikmati berbagai fasilitas lain, termasuk tinggal di Gedung Putih rumah megah yang sepenuhnya dibiayai negara.
     
    Melansir The Economic Times, di luar gaji dan fasilitas rumah tinggal, presiden AS juga menerima beberapa tunjangan lain yang signifikan, seperti akses ke Air Force One dan Marine One, armada limusin lapis baja, dan perlindungan Paspampres 24 jam. Tunjangan-tunjangan ini membuat total paket kompensasi menjadi sekitar USD569.000 per tahun.
    Gaji Presiden AS dari Masa ke Masa
    Gaji presiden AS telah mengalami beberapa kali peningkatan sejak negara itu berdiri. Meski begitu, nilainya tidak begitu besar jika disesuaikan dengan inflasi serta perubahan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun.
     
    Berikut perbandingan gaji presiden AS dari masa ke masa:
     
    1789: USD25.000
    1873: USD50.000 
    1909: USD75.000
    1949: USD100.000 ditambah tunjangan USD50.000
    1969: USD200.000 ditambah tunjangan USD 50.000
    2001: USD400.000
     
    Kenaikan terakhir gaji presiden AS terjadi pada tahun 2001, saat Kongres AS meningkatkan gaji dari USD200.000 menjadi USD400.000. Alasan utamanya adalah untuk mencerminkan peningkatan tanggung jawab dan kesulitan jabatan tersebut.
     
    Gaji presiden AS mungkin tidak terlihat fantastis dibandingkan gaji beberapa CEO sektor swasta, tetapi tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan pemerintahan menjadikannya salah satu pekerjaan paling kompleks di dunia. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)