Author: Medcom.id

  • Pengamat Ungkap Dampak Negatif Penundaan Pengangkatan CPNS

    Pengamat Ungkap Dampak Negatif Penundaan Pengangkatan CPNS

    Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

    Menurutnya, penundaan ataupun pengunduran pengangkatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat penerimaan CASN sudah melalui proses perencanaan matang.

    “Enggak ada urgensinya menurut saya. Karena kan penerimaan CASN itu kan sudah melalui perencanaan yang matang kan, yang sebelumnya sudah direncanakan,” ungkap Trubus dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 Maret 2025.
     
    CPNS jadi menganggur selama penundaan

    Adanya penundaan pelantikan juga menyebabkan CASN dan CPNS yang terlanjur sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, terpaksa harus menganggur selama penundaan.

    “Jadi kalau kemudian ditunda, ya terus dampaknya yang jadi masalah kan. Karena kan di antara CASN ini sendiri kan ada yang dulu sudah bekerja, terpaksa mengundurkan diri karena sudah diterima,” ungkapnya. 
     

    Daya beli semakin anjlok

    Lebih lanjut, kebijakan menunda pelantikan CASN juga berbarengan di tengah badai PHK. Sehingga, dengan diundurnya pengangkatan CASN ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang semakin anjlok.

    “Kemudian juga ini kan jadi di tengah pengangguran yang banyak PHK-PHK, itu kan juga menyebabkan dampaknya daya eli masyarakat jadi turun. Jadi itu masalahnya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini merespons singkat ihwal keputusannya yang menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024. 

    Hal tersebut telah ia laporkan ke Presiden Prabowo. “Sudah dilaporkan ke Presiden (Prabowo),” ujar Rini usai menghadiri rapat terbatas (ratas) program sekolah rakyat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

    Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
     
    Menurutnya, penundaan ataupun pengunduran pengangkatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat penerimaan CASN sudah melalui proses perencanaan matang.
     
    “Enggak ada urgensinya menurut saya. Karena kan penerimaan CASN itu kan sudah melalui perencanaan yang matang kan, yang sebelumnya sudah direncanakan,” ungkap Trubus dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 Maret 2025.
     

    CPNS jadi menganggur selama penundaan

    Adanya penundaan pelantikan juga menyebabkan CASN dan CPNS yang terlanjur sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, terpaksa harus menganggur selama penundaan.

    “Jadi kalau kemudian ditunda, ya terus dampaknya yang jadi masalah kan. Karena kan di antara CASN ini sendiri kan ada yang dulu sudah bekerja, terpaksa mengundurkan diri karena sudah diterima,” ungkapnya. 
     

    Daya beli semakin anjlok

    Lebih lanjut, kebijakan menunda pelantikan CASN juga berbarengan di tengah badai PHK. Sehingga, dengan diundurnya pengangkatan CASN ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang semakin anjlok.
     
    “Kemudian juga ini kan jadi di tengah pengangguran yang banyak PHK-PHK, itu kan juga menyebabkan dampaknya daya eli masyarakat jadi turun. Jadi itu masalahnya,” tuturnya.
     
    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini merespons singkat ihwal keputusannya yang menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024. 
     
    Hal tersebut telah ia laporkan ke Presiden Prabowo. “Sudah dilaporkan ke Presiden (Prabowo),” ujar Rini usai menghadiri rapat terbatas (ratas) program sekolah rakyat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Mudik Motor Pakai Kereta? Begini Cara Daftarnya!

    Mudik Motor Pakai Kereta? Begini Cara Daftarnya!

    Jakarta: Mudik menjadi tradisi tahunan yang dinantikan banyak orang. Namun, perjalanan jauh dengan sepeda motor bisa berisiko dan melelahkan. 
     
    Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali menghadirkan Program Mudik Motor Gratis (Motis).
     
    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa KAI siap memberikan layanan terbaik dalam mendukung kelancaran Program Motis 2025.

    “Sebagai operator perkeretaapian, KAI berkomitmen untuk mendukung Program Motis yang diselenggarakan DJKA. Program ini tidak hanya memberikan solusi perjalanan gratis bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda motor jarak jauh saat mudik,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Maret 2025.
     

    Apa itu program Motis?
    Program Mudik Motor Gratis (Motis) adalah inisiatif dari DJKA yang bertujuan mengurangi kepadatan jalan raya dan menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda motor dalam perjalanan mudik. 
     
    Dengan mengikuti program ini, pemudik dapat membawa sepeda motor mereka menggunakan kereta api, sementara mereka sendiri bisa ikut dalam perjalanan dengan kereta penumpang yang disediakan.
     

    Jadwal dan rute program Motis 2025
    Pada tahun ini, Program Motis menyediakan kuota sebanyak 7.424 unit sepeda motor dan 16.960 penumpang. Perjalanan dalam program ini dibagi menjadi dua arus:
     
    Arus Mudik: 26 – 29 Maret 2025
    Arus Balik: 4 – 6 April 2025
     
    Terdapat dua rute utama dalam layanan Motis, yaitu:
     
    Lintas Utara: Jakarta Gudang – Pasarsenen (penumpang) – Bekasi (penumpang) – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang.
    Lintas Tengah: Jakarta Gudang – Pasarsenen (penumpang) – Cirebon Prujakan – Kroya – Gombong – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan.
     

    Cara mendaftar program Motis
    Bagi yang ingin ikut serta dalam Program Motis, berikut langkah-langkah pendaftarannya:

    Cek Syarat dan Ketentuan

    Peserta wajib memiliki dokumen pribadi seperti KTP, SIM, dan STNK yang masih berlaku.
    Motor yang bisa didaftarkan berkapasitas maksimal 200 cc.
    Motor dalam kondisi baik dan tidak dimodifikasi ekstrem.

    Daftar secara online

    Kunjungi situs resmi nusantara.kemenhub.go.id.
    Pilih layanan “Mudik Gratis” dan isi formulir pendaftaran sesuai data yang diminta.
    Tunggu konfirmasi pendaftaran melalui email atau nomor telepon yang didaftarkan.

    Daftar secara langsung

    Pendaftaran offline dapat dilakukan di beberapa stasiun, seperti Stasiun Bekasi, Depok Baru, Tangerang, dan Cibinong.
    Pastikan membawa dokumen yang diperlukan untuk proses verifikasi.
    Penyerahan motor ke Stasiun
    Setelah pendaftaran berhasil, peserta wajib menyerahkan sepeda motor di stasiun yang ditentukan sesuai jadwal keberangkatan.
    Petugas akan melakukan pemeriksaan sebelum motor dimuat ke dalam kereta.

    Nikmati perjalanan mudik dengan nyaman
    Selain mengangkut motor, peserta juga mendapatkan dua tiket kereta ekonomi gratis agar bisa melakukan perjalanan dengan lebih nyaman.
     
    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Motis ini sebagai alternatif mudik yang lebih aman dan efisien. Dengan mengikuti program ini, pemudik dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman tanpa harus menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya akibat perjalanan jauh menggunakan sepeda motor,” ujar Anne.
     
    Dengan adanya Program Motis 2025, mudik bisa lebih aman, nyaman, dan bebas dari stres. Jadi, pastikan segera mendaftar dan nikmati perjalanan pulang kampung dengan tenang bersama keluarga!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Dijamin Nggak Mati Lampu Saat Ramadan! PLN Siapkan Daya 19,5 GW

    Dijamin Nggak Mati Lampu Saat Ramadan! PLN Siapkan Daya 19,5 GW

    Jakarta: Setiap bulan Ramadan, konsumsi listrik cenderung meningkat, terutama saat waktu sahur dan berbuka puasa. 
     
    Untuk memastikan pasokan tetap aman, PLN Indonesia Power (PLN IP) telah menyiapkan daya listrik sebesar 19,5 Gigawatt (GW) untuk menerangi seluruh Indonesia selama bulan suci ini.
     
    Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, mengatakan saat Ramadan diperkirakan terjadi kenaikan konsumsi listrik terutama di malam hari. Kondisi ini tidak akan mengganggu pasokan listrik. 

    Pasalnya, pasokan listrik dari pembangkit PLN Indonesia Power siap mencukupi dan mendukung kebutuhan listrik di masing-masing sistem maupun sub sistem kelistrikan seluruh Indonesia..
     
    “Di bulan suci Ramadan tahun ini, PLN Indonesia Power pastikan kelistrikan selama Ramadan aman dan andal,” tutur Edwin dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Maret 2025.
     

    Kesiapan pembangkit dan energi primer
    PLN IP memastikan seluruh pembangkit listrik beroperasi secara optimal agar pasokan listrik tetap stabil, baik di sistem utama maupun sub-sistem kelistrikan di seluruh Indonesia. 
     
    Dengan Daya Mampu Netto (DMN) mencapai 19.504,5 Megawatt (MW), kebutuhan listrik di berbagai daerah dapat terpenuhi tanpa kendala.
     
    Selain itu, pasokan energi primer seperti batu bara, gas, dan bahan bakar lainnya juga telah dipersiapkan agar tidak terjadi gangguan dalam pengoperasian pembangkit listrik.
     
    “Sebagai subholding generation company terbesar di Asia Tenggara, PLN Indonesia Power memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, khususnya saat momen penting seperti Ramadan,” ucap Edwin.
     

    Posko siaga dan ribuan personel diterjunkan
    Agar pasokan listrik tetap stabil, PLN IP mengerahkan lebih dari 3.800 personel siaga serta mendirikan 76 Posko Siaga Ramadan yang tersebar di seluruh Indonesia. 
     
    Tim ini akan bekerja sepanjang waktu untuk memastikan tidak ada gangguan listrik selama Ramadan hingga Lebaran.
     
    “Dalam memenuhi kebutuhan listrik selama Ramadan, PLN Indonesia Power akan bekerja lebih baik dan lebih ekstra dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan,” tutur Edwin. 
     
    Jadi, tak perlu khawatir mati lampu saat Ramadan! PLN sudah siap memastikan pasokan listrik tetap andal sepanjang bulan suci ini.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Berapa yang Didapat dan Cara Menghitungnya?

    Berapa yang Didapat dan Cara Menghitungnya?

    Jakarta: Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahunnya. 
     
    Selain sebagai tambahan pemasukan jelang Idulfitri, THR juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada para pegawai negeri. 
     
    Lalu, berapa besar THR yang akan diterima oleh PNS tahun ini? Bagaimana cara menghitungnya? Simak penjelasannya berikut ini.
     

    Aturan mengenai THR PNS 
    THR untuk PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa pemerintah memberikan THR kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

    Selain itu, ada juga Gaji ke-13 yang diberikan sebagai tambahan penghasilan di pertengahan tahun, yang umumnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan atau keperluan lainnya.

    Komponen THR PNS 2025
    Besaran THR PNS tidak hanya terdiri dari gaji pokok, tetapi juga mencakup beberapa tunjangan tambahan. Berikut komponen perhitungannya berdasarkan PP No. 14 Tahun 2024:
     
    – Gaji Pokok
    – Tunjangan Keluarga
    – Tunjangan Pangan
    – Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum
    – Tunjangan Kinerja (jika ada)
     
    Bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja, maka akan diberikan tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan sebagai penggantinya.
     

    Cara menghitung THR PNS 2025
    Perhitungan THR cukup sederhana, yaitu dengan menjumlahkan seluruh komponen penghasilan di bulan Maret.
     
    Rumus Perhitungan THR:
    THR = Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga + Tunjangan Pangan + Tunjangan Jabatan/Umum + Tunjangan Kinerja (jika ada)
     
    Contoh perhitungan:
    Misalnya seorang PNS memiliki rincian penghasilan sebagai berikut:
     
    Gaji pokok: Rp5.000.000
    Tunjangan keluarga: Rp500.000
    Tunjangan pangan: Rp300.000
    Tunjangan jabatan: Rp1.000.000
    Tunjangan kinerja: Rp1.200.000
     
    Maka, THR yang diterima:
    THR = 5.000.000 + 500.000 + 300.000 + 1.000.000 + 1.200.000 = Rp8.000.000
     
    Begitu juga untuk Gaji ke-13, perhitungannya sama dengan THR tetapi berdasarkan penghasilan bulan Mei.
     

    THR PNS: hak dan manfaatnya
    Pemerintah memberikan THR sebagai bentuk penghargaan atas kinerja PNS sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
     
    Dengan tambahan pemasukan ini, diharapkan PNS bisa lebih tenang dalam mempersiapkan kebutuhan Ramadan dan Lebaran.
     
    THR dan Gaji ke-13 adalah hak bagi para PNS yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Besarannya tergantung pada gaji pokok dan tunjangan yang diterima pegawai di bulan Maret dan Mei. 
     
    Dengan adanya THR, diharapkan para PNS bisa lebih nyaman merayakan Idulfitri bersama keluarga. Namun, ditekankan perhitungan THR ASN ini berdasarkan Peraturan Pemerintah 2024, pemerintah saat ini bisa saja mengeluarkan peraturan baru yang merubah besaran dan kapan THR dan gaji ke-13 dibayarkan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • PNM Cari Talenta Muda Sepak Bola Lewat Beasiswa

    PNM Cari Talenta Muda Sepak Bola Lewat Beasiswa

    Jakarta: PNM Liga Nusantara 2024/2025 baru saja selesai. Sumut United FC keluar sebagai juara setelah mengalahkan Tornado FC dengan skor 4-1 di laga final yang digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten.

    Usai kesuksesan Liga Nusantara 2024/2025, PNM juga memberikan beasiswa sekolah sepak bola (SSB) kepada enam pemain muda berbakat, yang sebagian besar merupakan anak dari nasabah PNM Mekaar.

    “Ternyata banyak pemain yang berasal dari keluarga nasabah PNM, kami mulai menginventarisasi bibit-bibit pesepak bola dari bawah,” kata Direktur Utama PNM Arief Mulyadi usai pertandingan final PNM Liga Nusantara 2024/2025.

    Program beasiswa ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah PNM Mekaar sekaligus upaya mencetak lebih banyak talenta sepak bola nasional. Beasiswa SSB selama satu tahun ini diberikan kepada anak-anak nasabah yang lolos seleksi berdasarkan prestasi di daerah masing-masing.

    Salah satu penerima beasiswa, Zulfikar Sheva, 15, asal Yogyakarta, mengaku kaget dan senang mendapatkan kesempatan berharga ini.

    “Inginnya program beasiswa (SSB) dari PNM ada terus, agar kami bisa mendapat pengalaman baru dan bisa sekolah sepak bola gratis,” katanya.

    Ibunda Zulfikar, Heni, 35, yang menjadi nasabah PNM Mekaar sejak 2016, mengetahui informasi beasiswa ini dari Account Officer PNM (AO) saat membayar angsuran. Tanpa ragu, ia segera mendaftarkan anaknya untuk ikut seleksi.

    Selain Zulfikar, Alvian Agung, 13, anak dari Linda, 43, seorang nasabah PNM Mekaar yang menjalankan usaha jamu, juga menerima beasiswa SSB dari PNM. Alvian berharap kesempatan ini bisa membantunya mewujudkan impian menjadi pemain sepak bola profesional dan membela Timnas Indonesia.

    Dengan program beasiswa SSB ini, PNM berharap bisa berkontribusi dalam melahirkan generasi pesepak bola berbakat dari berbagai penjuru Indonesia.

    Jakarta: PNM Liga Nusantara 2024/2025 baru saja selesai. Sumut United FC keluar sebagai juara setelah mengalahkan Tornado FC dengan skor 4-1 di laga final yang digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten.
     
    Usai kesuksesan Liga Nusantara 2024/2025, PNM juga memberikan beasiswa sekolah sepak bola (SSB) kepada enam pemain muda berbakat, yang sebagian besar merupakan anak dari nasabah PNM Mekaar.
     
    “Ternyata banyak pemain yang berasal dari keluarga nasabah PNM, kami mulai menginventarisasi bibit-bibit pesepak bola dari bawah,” kata Direktur Utama PNM Arief Mulyadi usai pertandingan final PNM Liga Nusantara 2024/2025.

    Program beasiswa ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah PNM Mekaar sekaligus upaya mencetak lebih banyak talenta sepak bola nasional. Beasiswa SSB selama satu tahun ini diberikan kepada anak-anak nasabah yang lolos seleksi berdasarkan prestasi di daerah masing-masing.
     
    Salah satu penerima beasiswa, Zulfikar Sheva, 15, asal Yogyakarta, mengaku kaget dan senang mendapatkan kesempatan berharga ini.
     
    “Inginnya program beasiswa (SSB) dari PNM ada terus, agar kami bisa mendapat pengalaman baru dan bisa sekolah sepak bola gratis,” katanya.
     
    Ibunda Zulfikar, Heni, 35, yang menjadi nasabah PNM Mekaar sejak 2016, mengetahui informasi beasiswa ini dari Account Officer PNM (AO) saat membayar angsuran. Tanpa ragu, ia segera mendaftarkan anaknya untuk ikut seleksi.
     
    Selain Zulfikar, Alvian Agung, 13, anak dari Linda, 43, seorang nasabah PNM Mekaar yang menjalankan usaha jamu, juga menerima beasiswa SSB dari PNM. Alvian berharap kesempatan ini bisa membantunya mewujudkan impian menjadi pemain sepak bola profesional dan membela Timnas Indonesia.
     
    Dengan program beasiswa SSB ini, PNM berharap bisa berkontribusi dalam melahirkan generasi pesepak bola berbakat dari berbagai penjuru Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Mau Sukses Jalankan Bisnis Franchise? Ikuti 8 Tips Ini!

    Mau Sukses Jalankan Bisnis Franchise? Ikuti 8 Tips Ini!

    Jakarta: Bisnis franchise semakin populer sebagai pilihan usaha bagi banyak orang, baik yang baru terjun ke dunia bisnis maupun mereka yang ingin menambah penghasilan. 
     
    Konsep franchise memungkinkan kamu menjalankan bisnis dengan sistem yang sudah terbukti sukses, sehingga lebih minim risiko dibandingkan membangun usaha dari nol.
     
    Tapi ingat, meskipun bisnis franchise terlihat lebih mudah, tetap butuh strategi yang tepat agar bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan maksimal. 

    Nah, biar bisnismu nggak mandek di tengah jalan, simak dulu 8 tips sukses menjalankan bisnis franchise berikut ini dari Ninja Xpress!
     

    1. Tentukan anggaran yang tepat
    Sebelum memulai, pastikan kamu sudah menghitung semua biaya yang dibutuhkan, termasuk modal awal, biaya royalti, dan operasional bulanan. 
     
    Jangan hanya terpaku pada harga franchise, tapi juga perhitungkan biaya tambahan seperti sewa tempat, gaji karyawan, hingga biaya pemasaran. Dengan anggaran yang matang, bisnis bisa berjalan lancar tanpa kendala keuangan.
    2. Pilih franchise yang sesuai dengan minat dan tren
    Saat memilih franchise, pastikan bidang usahanya sesuai dengan minat dan keahlianmu. Misalnya, jika kamu suka dunia kuliner, memilih franchise makanan atau minuman bisa jadi pilihan yang tepat. 
     
    Selain itu, perhatikan juga tren pasar. Bisnis yang sedang naik daun akan lebih mudah mendapatkan pelanggan dibandingkan yang sudah jenuh di pasaran.
    3. Pahami kontrak dengan detail
    Setiap franchise memiliki perjanjian kerja sama yang harus dipahami dengan baik. Baca semua ketentuan dalam kontrak, termasuk hak dan kewajiban sebagai mitra bisnis. 
     
    Jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi dengan pemilik franchise agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.
     

    4. Ikuti Standar Operasional Prosedur (SOP)
    Salah satu keunggulan bisnis franchise adalah adanya sistem yang sudah terbukti sukses. Ikuti SOP yang diberikan oleh franchisor agar kualitas produk dan layanan tetap terjaga. 
     
    Konsistensi ini penting untuk membangun kepercayaan pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka.
    5. Kembangkan strategi pemasaran yang efektif
    Meskipun franchisor biasanya sudah menyediakan strategi pemasaran, kamu tetap perlu melakukan promosi tambahan agar bisnis lebih dikenal. 
    Manfaatkan media sosial, buat promo menarik, dan jalin hubungan baik dengan pelanggan. Jangan hanya mengandalkan nama besar brand, tapi juga aktif dalam menarik minat konsumen.
    6. Kelola keuangan dengan baik
    Bisnis yang sukses harus memiliki manajemen keuangan yang baik. Pastikan kamu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara detail agar bisa mengetahui apakah bisnismu berjalan dengan sehat. Jangan lupa sisihkan sebagian keuntungan untuk pengembangan usaha atau dana darurat.

    7. Pilih lokasi yang strategis
    Lokasi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan bisnis franchise. Pastikan kamu memilih tempat yang strategis dan sesuai dengan target pasar. 
     
    Misalnya, jika bisnis franchise-mu adalah minuman kekinian, lokasi dekat kampus atau perkantoran bisa menjadi pilihan yang tepat.
     

    8. Gunakan jasa pengiriman dan suplai yang terpercaya

    Agar operasional bisnis tetap lancar, pastikan stok selalu tersedia. Gunakan layanan pengiriman yang andal untuk memastikan bahan baku sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. 
    Memilih supplier yang berkualitas juga akan membantu menjaga kualitas produk dan layanan.
     
    Menjalankan bisnis franchise memang menawarkan kemudahan karena sistemnya sudah terbukti. Tapi tetap saja, keberhasilan bisnis tergantung pada strategi dan pengelolaan yang baik. 
    Dengan menerapkan 8 tips di atas, peluang sukses menjalankan bisnis franchise akan semakin besar. Jadi, sudah siap mulai bisnis franchise pertamamu?

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Korlantas Polri Kolaborasi dengan Google, Hadirkan Mudik Lebaran 2025 Aman dan Lancar

    Korlantas Polri Kolaborasi dengan Google, Hadirkan Mudik Lebaran 2025 Aman dan Lancar

    Jakarta: Korlantas Polri kembali berkolaborasi dengan Google menjelang mudik Lebaran 2025. Kolaborasi ini hadir untuk memastikan masyarakat bisa mudik dengan aman dan lancar.

    Kasubagdalops Bagops Korlantas Polri, AKBP Renaldi Oktavian, menyampaikan dengan adanya kolaborasi ini pemudik diharapkan lebih mudah memanfaatkan dan menggunakan data jalan di Google Maps sebagai panduan perjalanan yang lebih akurat. Termasuk informasi terkait rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. 

    “Sehingga nanti kegiatan rekayasa contra flow one way yg dilakukan secara nasional itu masyarakat dapat terbantu untuk mendapat informasi kegiatan itu dilakukan,” kata Renaldi di Kantor Google, Selasa, 11 Maret 2025.

    Renaldi menambahkan kolaborasi ini juga diharapkan bisa membantu dalam pengamanan mudik Lebaran 2025. Terlebih mudik tahun ini berbarengan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 29 Maret 2025.

    “Sehingga kami harapkan pengaman mudik tahun ini khususnya mudik lebaran 2025 yg bertepatan dengan hari raya nyepi dapat dikelola kemudian masyarakat terbantu sehingga pelaksanaanya nanti tidak ada kendala mudik aman lancar, masyarakat juga mudik dengan riang gembira. Inti dari itu semua adalah berkeselamatan,” tambahnya. 
     

    Sementara itu, Strategic Partnerships Development Manager Google Maps di
    Indonesia, Galuh Rohmah, menjelaskan fitur yang ada di Google Maps yang bisa dimanfaatkan pemudik saat perjalanan mudik. Salah satunya rekomendasi kepolisian terkait rekayasa lalu lintas. 

    “Kami juga berusaha meningkatkan layanan dengan memasukan rekomendasi kepolisian pada saat mudik untuk bisa diakses juga di Google Maps,” jelasnya. 

    Selain bagi pengguna kendaraan pribadi, Google juga menghadirkan fitur untuk pengguna kereta api. Nanti masyarakat yang mudik menggunakan kereta api bisa mengecek jam keberangkatan dan nama kereta di Google Maps.

    “Pemudik bisa melihat jadwal keretanya, bisa melihat nama keretanya lewat maps, harapanya kami tidak menyediakan layanan untuk pengguna kendaraan pribadi,” tambahnya.

    Jakarta: Korlantas Polri kembali berkolaborasi dengan Google menjelang mudik Lebaran 2025. Kolaborasi ini hadir untuk memastikan masyarakat bisa mudik dengan aman dan lancar.
     
    Kasubagdalops Bagops Korlantas Polri, AKBP Renaldi Oktavian, menyampaikan dengan adanya kolaborasi ini pemudik diharapkan lebih mudah memanfaatkan dan menggunakan data jalan di Google Maps sebagai panduan perjalanan yang lebih akurat. Termasuk informasi terkait rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. 
     
    “Sehingga nanti kegiatan rekayasa contra flow one way yg dilakukan secara nasional itu masyarakat dapat terbantu untuk mendapat informasi kegiatan itu dilakukan,” kata Renaldi di Kantor Google, Selasa, 11 Maret 2025.

    Renaldi menambahkan kolaborasi ini juga diharapkan bisa membantu dalam pengamanan mudik Lebaran 2025. Terlebih mudik tahun ini berbarengan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 29 Maret 2025.
     
    “Sehingga kami harapkan pengaman mudik tahun ini khususnya mudik lebaran 2025 yg bertepatan dengan hari raya nyepi dapat dikelola kemudian masyarakat terbantu sehingga pelaksanaanya nanti tidak ada kendala mudik aman lancar, masyarakat juga mudik dengan riang gembira. Inti dari itu semua adalah berkeselamatan,” tambahnya. 
     

     
    Sementara itu, Strategic Partnerships Development Manager Google Maps di
    Indonesia, Galuh Rohmah, menjelaskan fitur yang ada di Google Maps yang bisa dimanfaatkan pemudik saat perjalanan mudik. Salah satunya rekomendasi kepolisian terkait rekayasa lalu lintas. 
     
    “Kami juga berusaha meningkatkan layanan dengan memasukan rekomendasi kepolisian pada saat mudik untuk bisa diakses juga di Google Maps,” jelasnya. 
     
    Selain bagi pengguna kendaraan pribadi, Google juga menghadirkan fitur untuk pengguna kereta api. Nanti masyarakat yang mudik menggunakan kereta api bisa mengecek jam keberangkatan dan nama kereta di Google Maps.
     
    “Pemudik bisa melihat jadwal keretanya, bisa melihat nama keretanya lewat maps, harapanya kami tidak menyediakan layanan untuk pengguna kendaraan pribadi,” tambahnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • PLN Siapkan 1.000 SPKLU di Jalur Trans Jawa-Sumatra, Mudik Pakai EV Makin Nyaman!

    PLN Siapkan 1.000 SPKLU di Jalur Trans Jawa-Sumatra, Mudik Pakai EV Makin Nyaman!

    Jakarta: Perjalanan mudik dengan kendaraan listrik (EV) kini semakin mudah dan nyaman. PT PLN (Persero) telah menyiapkan 1.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang jalur Trans Jawa-Sumatra untuk mendukung kelancaran perjalanan pemudik EV. 
    Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
     

    SPKLU di 615 titik strategis
    PLN memastikan penyebaran SPKLU dilakukan secara strategis agar mudah diakses oleh pemudik. Sebanyak 1.000 unit SPKLU akan tersedia di 615 titik di jalur mudik utama, lengkap dengan personel siaga selama 24 jam.
     
    Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur ini menjadi prioritas, mengingat jumlah pemudik EV diprediksi melonjak drastis.
     
    ”Sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN siap mendukung penuh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan EV. Kami telah melakukan asesmen menyeluruh dan memetakan titik-titik strategis untuk memastikan pemudik EV dapat dengan mudah mengakses SPKLU selama perjalanan,” kata Edi dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Maret 2025.
     

    Lonjakan pemudik EV capai 500 persen
    PLN memperkirakan jumlah pemudik yang menggunakan EV pada Lebaran 2025 akan meningkat hingga 500 persen, dari 4.314 kendaraan pada tahun lalu menjadi 21.570 kendaraan. 

    Dengan peningkatan signifikan ini, PLN memastikan ketersediaan SPKLU yang cukup di berbagai wilayah.
     
    Secara total, PLN dan mitranya kini mengoperasikan 3.529 unit SPKLU di seluruh Indonesia, dengan distribusi sebagai berikut:
     
    Jawa: 2.448 unit
    Sumatra: 431 unit
    Bali: 166 unit
    Kalimantan: 215 unit
    Sulawesi: 145 unit
    Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara: 124 unit
     
    “Guna memastikan para pemudik nyaman dalam melakukan pengisian daya, PLN juga menyiagakan sebanyak 12 unit SPKLU mobile yang tersebar di jalur Trans Jawa-Sumatra. Keberadaan unit ini juga penting khususnya dalam membantu pemudik EV jika sewaktu-waktu kehabisan daya di perjalanan,” ujar Edi.
     

    Cek lokasi SPKLU di PLN Mobile
    Agar perjalanan semakin praktis, PLN menghadirkan fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) di aplikasi PLN Mobile. Fitur ini memungkinkan pengguna EV untuk menemukan lokasi SPKLU terdekat dengan mudah.
     
    Tak hanya itu, ada juga fitur Trip Planner, yang membantu pemudik EV merencanakan rute perjalanan dan menentukan titik pengisian daya terbaik.
     
    “Pelanggan tidak akan kesulitan menemukan SPKLU. Melalui fitur di PLN Mobile, mereka dapat dengan mudah mencari lokasi SPKLU dan merencanakan pengisian daya dengan fitur Trip Planner yang kami sediakan,” tutur Edi.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • BPKH Dorong Revisi Regulasi untuk Penguatan Pengelolaan Dana Haji

    BPKH Dorong Revisi Regulasi untuk Penguatan Pengelolaan Dana Haji

    Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan peraturan perundang-undangan pengelolaan dana haji direvisi. Hal itu penting untuk memperkuat regulasi pengelolaan dana haji.

    Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH Indra Gunawan mengatakan, BPKH berupaya menghadirkan manfaat bagi calon haji, baik yang sudah berangkat maupun yang masih menunggu.

    Pihaknya melakukan sejumlah inovasi pengelolaan dana umat. Salah satu inovasi tersebut adalah berupa rekening virtual.

    Rekening virtual itu untuk menyalurkan dana bagi 5,5 juta calon jemaah haji yang masih dalam antrean.

    Sejak 2018, total penyaluran dana bagi jemaah yang masih menunggu mulai Rp 800 miliar, kini sudah terakumulasi hingga Rp 18,3 triliun pada 2025.

    “Saldo setoran awal jemaah yang semula Rp 25 juta kini tumbuh menjadi sekitar Rp 28 juta,” kata Indra.

    Selain itu, dengan tingkat pengembalian investasi dari 5,45 persen pada 2018 telah menjadi 6,9 persen diakhir 2024.

    Indra mengatakan, BPKH berkomitmen dengan prinsip keamanan, transparansi, akuntabel dan patuh terhadap syariah. 

    “Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan syariah dapat memberikan manfaat luas bagi umat dan negara,” katanya.

    Meski demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 34/2014, BPKH beroperasi tanpa modal awal, saham, ekuitas, atau cadangan kerugian dari laba bersih, berbeda dengan aturan pada perseroan terbatas yang wajib menyisihkan 20% laba untuk cadangan.

    Indra Gunawan mengungkapkan bahwa revisi diperlukan dengan harapan BPKH dapat mengalokasikan dana cadangan.

    Dia mencontohkan, Dana Abadi Umat (DAU) senilai Rp 3,86 triliun yang bisa dijadikan modal atau saham yang dikelola BPKH, hasil pengelolaannya digunakan untuk program kemaslahatan.

    Program-program itu antara lain bantuan bencana, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

    “Hal ini menjadi menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan syariah dapat memberikan manfaat luas bagi umat dan negara,” kata Indra

    Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan peraturan perundang-undangan pengelolaan dana haji direvisi. Hal itu penting untuk memperkuat regulasi pengelolaan dana haji.
     
    Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH Indra Gunawan mengatakan, BPKH berupaya menghadirkan manfaat bagi calon haji, baik yang sudah berangkat maupun yang masih menunggu.
     
    Pihaknya melakukan sejumlah inovasi pengelolaan dana umat. Salah satu inovasi tersebut adalah berupa rekening virtual.

    Rekening virtual itu untuk menyalurkan dana bagi 5,5 juta calon jemaah haji yang masih dalam antrean.
     
    Sejak 2018, total penyaluran dana bagi jemaah yang masih menunggu mulai Rp 800 miliar, kini sudah terakumulasi hingga Rp 18,3 triliun pada 2025.
     
    “Saldo setoran awal jemaah yang semula Rp 25 juta kini tumbuh menjadi sekitar Rp 28 juta,” kata Indra.
     
    Selain itu, dengan tingkat pengembalian investasi dari 5,45 persen pada 2018 telah menjadi 6,9 persen diakhir 2024.
     
    Indra mengatakan, BPKH berkomitmen dengan prinsip keamanan, transparansi, akuntabel dan patuh terhadap syariah. 
     
    “Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan syariah dapat memberikan manfaat luas bagi umat dan negara,” katanya.
     
    Meski demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 34/2014, BPKH beroperasi tanpa modal awal, saham, ekuitas, atau cadangan kerugian dari laba bersih, berbeda dengan aturan pada perseroan terbatas yang wajib menyisihkan 20% laba untuk cadangan.
     
    Indra Gunawan mengungkapkan bahwa revisi diperlukan dengan harapan BPKH dapat mengalokasikan dana cadangan.
     
    Dia mencontohkan, Dana Abadi Umat (DAU) senilai Rp 3,86 triliun yang bisa dijadikan modal atau saham yang dikelola BPKH, hasil pengelolaannya digunakan untuk program kemaslahatan.
     
    Program-program itu antara lain bantuan bencana, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
     
    “Hal ini menjadi menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan syariah dapat memberikan manfaat luas bagi umat dan negara,” kata Indra

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Ikut Arahan Presiden Prabowo, Menteri Bahlil Segera Terbitkan Izin Tambang Muhammadiyah

    Ikut Arahan Presiden Prabowo, Menteri Bahlil Segera Terbitkan Izin Tambang Muhammadiyah

    Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit pada Maret ini. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.

    “Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Menteri Bahlil. 

    Penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Bahlil pun memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu telah sesuai aturan karena mengacu pada Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.
     

    Selain itu, Menteri Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketum Partai Golkar ini menyebutkan pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar. 

    “Saya katakan, masak kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi,” ucapnya.

    Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    “Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di undang-undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan,” katanya.

    Pengumuman ini menandai langkah penting pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi. 

    Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

    Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit pada Maret ini. 
     
    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.
     
    “Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Menteri Bahlil. 

    Penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Bahlil pun memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu telah sesuai aturan karena mengacu pada Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.
     

    Selain itu, Menteri Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketum Partai Golkar ini menyebutkan pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar. 
     
    “Saya katakan, masak kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi,” ucapnya.
     
    Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.
     
    “Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di undang-undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan,” katanya.
     
    Pengumuman ini menandai langkah penting pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.
     
    Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi. 
     
    Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)