Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Jangan Sampai Kehabisan! Ini Tanggal Keberangkatan KA dari Gambir dan Pasar Senen yang Masih Tersedia

    Jangan Sampai Kehabisan! Ini Tanggal Keberangkatan KA dari Gambir dan Pasar Senen yang Masih Tersedia

    Jakarta: Mudik lebaran 2025 semakin dekat, dan tiket kereta api ludes terjual dengan cepat! 
     
    PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat hingga 19 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, sebanyak 2.298.000 tiket sudah dibeli oleh calon pemudik. 
     
    Dari jumlah itu, 2.226.231 tiket merupakan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) atau 64,61 persen dari total kapasitas yang tersedia. Sementara itu, KA Lokal telah terjual sebanyak 71.769 tiket atau sekitar 6,25 persen dari total kuota.

    Meski tiket banyak yang sudah habis, masih ada kesempatan bagi kamu yang belum mendapatkan tiket mudik. 
     
    Berikut daftar tanggal keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen yang masih memiliki kursi kosong.
     

    Tanggal keberangkatan dari Stasiun Gambir
    Buat kamu yang ingin berangkat dari Stasiun Gambir, ini beberapa tanggal yang masih tersedia:
     
    21 Maret 2025: 44 persen kursi terisi (tersisa 9.161 kursi dari 20.760)
    22 Maret 2025: 47 persen kursi terisi (tersisa 9.790 kursi dari 20.760)
    23 Maret 2025: 43 persen kursi terisi (tersisa 8.885 kursi dari 20.760)
    24 Maret 2025: 52 persen kursi terisi (tersisa 10.829 kursi dari 20.760)
    25 Maret 2025: 80 persen kursi terisi (tersisa 16.519 kursi dari 20.760)
    26 Maret 2025: 97 persen kursi terisi (tersisa 20.184 kursi dari 20.758)
    31 Maret 2025: 77 persen kursi terisi (tersisa 15.994 kursi dari 20.760)
    1 April 2025: 75 persen kursi terisi (tersisa 15.526 kursi dari 20.760)
    2 April 2025: 50 persen kursi terisi (tersisa 10.295 kursi dari 20.760)
    3 April 2025: 31 persen kursi terisi (tersisa 6.340 kursi dari 20.760)
    4 April 2025: 20 persen kursi terisi (tersisa 4.138 kursi dari 20.760)
    5 April 2025: 17 persen kursi terisi (tersisa 3.592 kursi dari 20.760)
    6 April 2025: 18 persen kursi terisi (tersisa 3.728 kursi dari 20.760)
    7 April 2025: 11 persen kursi terisi (tersisa 2.299 kursi dari 20.760)
    8 April 2025: 4 persen kursi terisi (tersisa 915 kursi dari 20.760)
    9 April 2025: 3 persen kursi terisi (tersisa 537 kursi dari 20.760)
    10 April 2025: 4 persen kursi terisi (tersisa 810 kursi dari 20.760)
    11 April 2025: 6 persen kursi terisi (tersisa 1.316 kursi dari 20.760)
     

    Tanggal keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen
    Kalau kamu lebih nyaman berangkat dari Stasiun Pasar Senen, ini beberapa tanggal yang masih bisa kamu pilih:
     
    3 April 2025: 84 persen kursi terisi (tersisa 21.081 kursi dari 24.964)
    4 April 2025: 63 persen kursi terisi (tersisa 15.845 kursi dari 24.964)
    5 April 2025: 61 persen kursi terisi (tersisa 15.220 kursi dari 24.956)
    6 April 2025: 61 persen kursi terisi (tersisa 15.158 kursi dari 24.964)
    7 April 2025: 44 persen kursi terisi (tersisa 11.107 kursi dari 24.964)
    8 April 2025: 27 persen kursi terisi (tersisa 6.814 kursi dari 24.964)
    9 April 2025: 18 persen kursi terisi (tersisa 4.440 kursi dari 24.964)
    10 April 2025: 19 persen kursi terisi (tersisa 4.631 kursi dari 24.964)
    11 April 2025: 26 persen kursi terisi (tersisa 6.403 kursi dari 24.964)
    Pesan sekarang sebelum kehabisan!
    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, mengimbau masyarakat agar segera membeli tiket sebelum kehabisan. 
     
    “Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan tanggal-tanggal tersebut agar segera membeli tiket. Update ketersediaan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI dan website booking.kai.id,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Maret 2025.
     
    Jangan sampai kehabisan tiket Sobat Medcom! Segera cek dan pesan sekarang!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Nggak Perlu Khawatir Masak-masak Selama Ramadan, Pasokan Gas Bumi Dijamin Aman 24/7

    Nggak Perlu Khawatir Masak-masak Selama Ramadan, Pasokan Gas Bumi Dijamin Aman 24/7

    Cilegon: Selama bulan Ramadan, kebutuhan energi masyarakat meningkat, terutama untuk memasak sahur dan berbuka puasa. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Area Cilegon memastikan pasokan gas bumi tetap aman dan andal.
     
    Saat ini, PGN Area Cilegon melayani 10.234 pelanggan, yang mencakup jaringan gas rumah tangga (jargas), industri, dan ritel. Dengan penyaluran gas bumi mencapai 54 BBTUD, PGN berkomitmen menjaga kelancaran distribusi agar masyarakat tidak mengalami kendala dalam beraktivitas, khususnya selama Ramadan.
     
    “Penyaluran gas bumi yang aman harus didukung oleh penerapan aspek keamanan dan keselamatan (HSSE). Kami memastikan semua prosedur HSSE berjalan optimal agar pelanggan, terutama di Cilegon, bisa menggunakan gas bumi dengan nyaman selama Ramadan,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Harry Budi Sidharta, dalam keterangan resminya, Kamis, 20 Maret 2025.
     

    Distribusi gas bumi aman: Sahur dan berbuka tanpa hambatan
    Gas bumi yang didistribusikan oleh PGN Area Cilegon berasal dari Sumatera Selatan melalui Medco serta hasil regasifikasi LNG dari FSRU Lampung. Keandalan pasokan ini menjadi prioritas utama, terutama di bulan suci, di mana penggunaan gas meningkat signifikan.

    Selain itu, PGN juga melakukan evaluasi kesiapan operasional menjelang Ramadan dan Idul Fitri guna memastikan distribusi berjalan lancar.
     
    “Di tengah upaya menjaga keandalan layanan, kami juga terus mengakselerasi pengembangan infrastruktur gas bumi dan menjalankan mandat pemerintah, khususnya dalam pengembangan jargas. Area Cilegon tentu menjadi bagian dari komitmen akselerasi tersebut,” lanjut Harry.

    Layanan siaga 24 jam
    Senada dengan Harry, Direktur Komersial PGN, Ratih Esti Prihatini, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga kelancaran pasokan gas selama Ramadan.
     
    “Kami memastikan pasokan gas tetap stabil agar pelanggan dapat beraktivitas dengan nyaman. Keandalan layanan menjadi prioritas utama, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun sektor usaha yang semakin aktif di bulan suci ini,” ujar Ratih.
     
    Untuk mendukung layanan prima, PGN juga menyediakan Pertamina Call Center 135 yang siap melayani pelanggan 24/7. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kendala atau mendapatkan informasi terkait layanan gas bumi kapan saja.
     
    Dengan jaminan pasokan gas yang stabil dan layanan pelanggan yang selalu siaga, masyarakat Cilegon dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Makin Terpercaya, BPJS Kesehatan Raih Most Trusted Financial Brand & CEO Digital Award

    Makin Terpercaya, BPJS Kesehatan Raih Most Trusted Financial Brand & CEO Digital Award

    Jakarta: BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Most Trusted Financial Brands Awards 2025 dalam kategori Lembaga Keuangan Pemerintah dari media Investortrust.id. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja BPJS Kesehatan selama 11 tahun dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang secara transparan dan akuntabel, serta memastikan akses layanan kesehatan yang optimal bagi peserta JKN.
     
    Selain itu, dalam waktu yang bersamaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, juga berhasil memperoleh CEO Digital Award dari media Infobank. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Ghufron dalam memimpin BPJS Kesehatan menjadi lembaga yang sukses dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital dengan hasil memuaskan. Penghargaan ini juga diberikan atas upaya BPJS Kesehatan dalam melakukan transformasi digital melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan dalam Program JKN.
     
    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. “Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen kami dalam pengelolaan Program JKN secara transparan dan mengoptimalkan layanan digital bagi peserta JKN. Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan untuk kemudahan peserta serta menjadikan Program JKN semakin berkualitas,” ujar Ghufron.

    Ghufron menambahkan, prestasi tersebut tidak akan tercapai tanpa kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan yang selalu berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN. Menurutnya, BPJS Kesehatan saat ini terus berupaya mencapai keberlanjutan finansial (financial sustainability) dengan tetap berorientasi pada kepuasan peserta (customer focus). 
     
    Ghufron menjelaskan, dalam mengelola Program JKN, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara diberikan amanat untuk mengelola dana publik, yaitu Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, suatu dana amanat yang dipergunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan para peserta JKN. Dana amanat inilah yang harus dikelola dengan tetap menjaga akuntabilitas, penuh tanggung jawab dan dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran BPJS Kesehatan. 
     
     

     
    Sepanjang lebih dari satu dekade, BPJS Kesehatan selalu mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangannya selama 10 kali berturut-turut. Pencapaian ini memperlihatkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik serta senantiasa menjalankan Program JKN berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. 
     
    Selain itu, Ghufron mengungkapkan penerapan digitalisasi dalam Program JKN merupakan salah satu bentuk customer focus yang diharapkan bukan hanya berimbas pada kemudahan layanan yang dirasakan peserta maupun stakeholder yang berada dalam ekosistem digital JKN. Lebih jauh, digitalisasi juga akan berdampak pada keberlangsungan BPJS Kesehatan dan Program JKN itu sendiri, baik saat ini maupun di masa mendatang. Digitalisasi merupakan investasi yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan akibat perubahan zaman.
     
    Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi Investortrust.id Abdul Azis menyatakan, penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi lembaga keuangan yang menunjukkan integritas, inovasi, dan dedikasi terhadap kebutuhan pelanggan. Penghargaan ini juga diharapkan dapat menjadi barometer masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang andal, terpercaya, dan berintegritas.  
     
    Editor in Chief Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas keberhasilannya menciptakan ekosistem digital dalam Program JKN. Menurutnya, di era revolusi industri 5.0 sekarang, di samping melakukan pengembangan layanan digital, para pemimpin perusahaan juga dituntut untuk jeli dalam merumuskan kembali arah visi dan strategi bisnisnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kiat-kiat Mengoptimalkan Hubungan dengan Stakeholder

    Kiat-kiat Mengoptimalkan Hubungan dengan Stakeholder

    Jakarta: CEO dan Founder KVB sekaligus Special Communication Staff APINDO, Dian Noeh, membagikan kiat-kiat dalam mengoptimalkan hubungan kerja sama antara startup dengan stakeholder.
     
    Dian mengatakan bahwa pelaku startup perlu mengetahui tujuan dari menjalin kerja sama dengan pihak tertentu terlebih dahulu. Setelahnya, mereka baru bisa mengoptimalkan hubungan tersebut dengan baik.
     
    “Tidak gampang mengelola quality of relationship. Nah, apa yang perlu kita tahu adalah apa yang kita mau dan benefitnya apa,” ujar Dian dalam acara Insight Hub and Networking Session ‘Media and Social Media Management for Startups and Corporations’, di BLOCK71 Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
     
     

     
    Menurutnya, waktu adalah uang dalam bisnis. Untuk itu, pelaku startup sebaiknya fokus pada tujuan dan tidak perlu menjalin hubungan kerja dengan banyak pihak yang tidak memiliki manfaat jelas dan berkelanjutan.
                                     
    “Nggak usah buang waktu dengan terlalu banyak ke sana ke sini, lebih baik fokus on business, dan relationship-nya benar-benar yang berkualitas, yang dapat membantu pertumbuhan yang  berkelanjutan,” jelasnya.
     
     

     
    Terakhir, Dian menegaskan bahwa disiplin dalam menjalankan apa yang menjadi tujuan usaha merupakan hal penting. Serta, tidak lupa untuk mengukur keberhasilan dari hal-hal yang sudah dikerjakan.
     
    “You know what you want, fokus, dan disiplin dalam menjalankan apa yang kita inginkan. Semua harus rapi dan diukur sudah tercapai atau belum,” tutup Dian.

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Bentuk Dukungan terhadap Palestina, PBNU-MUI Imbau Lanjutkan Boikot Produk

    Bentuk Dukungan terhadap Palestina, PBNU-MUI Imbau Lanjutkan Boikot Produk

    Jakarta: Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), secara tegas menyuarakan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Seruan ini tidak hanya berbasis prinsip keagamaan, tetapi juga dianggap selaras dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan di atas dunia.

    Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang berisi kewajiban bagi umat Islam untuk memboikot produk-produk yang memiliki afiliasi dengan Israel dan gerakan Zionis. 

    “Komisi Fatwa MUI sudah menyatakan sikap bahwa kita boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Ini bagian dari menolak dosa dan permusuhan karena Alquran jelas menyatakan, ‘Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan taqwa. Jangan dalam dosa dan permusuhan’,” kata Kiai Anwar di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

    Kiai Anwar menambahkan, aksi Israel yang diduga melakukan pencaplokan wilayah, genosida, dan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Palestina merupakan bentuk kezaliman yang tidak bisa dibiarkan. 

    “Membeli produk yang membantu kekuatan sangat zalim seperti ini dengan tegas dilarang oleh Alquran, dilarang oleh Allah,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanat dari nilai-nilai pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

    “Masalah Palestina adalah bagian dari concern Proklamasi Kemerdekaan. Kita mau merdeka bukan hanya merdeka sendiri, tapi melihat bangsa-bangsa di dunia juga merdeka,” kata Gus Yahya, sapaan akrab Kiai Yahya, pada acara Iftar Talk bertema ‘Masa Depan Palestina: Dampak Kebijakan Presiden Trump’ yang digelar oleh Institute for Humanitarian Islam di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025. 

     

    Dukungan MUI dan PBNU ini sejalan dengan sejarah panjang Indonesia yang sejak era Presiden Soekarno konsisten membela Palestina. Sejarah mencatat bahwa pada Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia menjadi salah satu penggagas resolusi anti-kolonialisme yang salah satunya menyebut isu Palestina. 

    Kini, di tengah pelanggaran Israel atas kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pemboman kembali atas wilayah tersebut, maka peran publik Indonesia dalam membela Palestina harus tetap dijalankan. Terutama aksi boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel.

    “Saya ingin menyerukan kepada masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh istiqomah melakukan boikot dengan tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim di sela acara ‘Taujihat Palestina: Membasuh Luka Palestina 2025’ yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.

    “Ini sangat penting karena menjadi salah satu cara kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” ucap Prof. Sudarnoto, menambahkan.

    Sebagai panduan bagi umat, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) telah melakukan penelitian mendalam dan merilis daftar 10 produk yang layak diboikot. Daftar ini disusun berdasarkan bukti dan argumen kuat mengenai keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan dukungan terhadap Israel. YKMI pun mengajak masyarakat lebih bijak dalam konsumsi sebagai bentuk solidaritas Palestina.

    Jakarta: Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), secara tegas menyuarakan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Seruan ini tidak hanya berbasis prinsip keagamaan, tetapi juga dianggap selaras dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan di atas dunia.
     
    Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang berisi kewajiban bagi umat Islam untuk memboikot produk-produk yang memiliki afiliasi dengan Israel dan gerakan Zionis. 
     
    “Komisi Fatwa MUI sudah menyatakan sikap bahwa kita boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Ini bagian dari menolak dosa dan permusuhan karena Alquran jelas menyatakan, ‘Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan taqwa. Jangan dalam dosa dan permusuhan’,” kata Kiai Anwar di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

    Kiai Anwar menambahkan, aksi Israel yang diduga melakukan pencaplokan wilayah, genosida, dan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Palestina merupakan bentuk kezaliman yang tidak bisa dibiarkan. 
     
    “Membeli produk yang membantu kekuatan sangat zalim seperti ini dengan tegas dilarang oleh Alquran, dilarang oleh Allah,” ucapnya.
     
    Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanat dari nilai-nilai pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
     
    “Masalah Palestina adalah bagian dari concern Proklamasi Kemerdekaan. Kita mau merdeka bukan hanya merdeka sendiri, tapi melihat bangsa-bangsa di dunia juga merdeka,” kata Gus Yahya, sapaan akrab Kiai Yahya, pada acara Iftar Talk bertema ‘Masa Depan Palestina: Dampak Kebijakan Presiden Trump’ yang digelar oleh Institute for Humanitarian Islam di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025. 
     
     

     
    Dukungan MUI dan PBNU ini sejalan dengan sejarah panjang Indonesia yang sejak era Presiden Soekarno konsisten membela Palestina. Sejarah mencatat bahwa pada Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia menjadi salah satu penggagas resolusi anti-kolonialisme yang salah satunya menyebut isu Palestina. 
     
    Kini, di tengah pelanggaran Israel atas kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pemboman kembali atas wilayah tersebut, maka peran publik Indonesia dalam membela Palestina harus tetap dijalankan. Terutama aksi boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel.
     
    “Saya ingin menyerukan kepada masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh istiqomah melakukan boikot dengan tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim di sela acara ‘Taujihat Palestina: Membasuh Luka Palestina 2025’ yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.
     
    “Ini sangat penting karena menjadi salah satu cara kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” ucap Prof. Sudarnoto, menambahkan.
     
    Sebagai panduan bagi umat, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) telah melakukan penelitian mendalam dan merilis daftar 10 produk yang layak diboikot. Daftar ini disusun berdasarkan bukti dan argumen kuat mengenai keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan dukungan terhadap Israel. YKMI pun mengajak masyarakat lebih bijak dalam konsumsi sebagai bentuk solidaritas Palestina.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Begini Strategi PLN Hadapi Lonjakan Pemudik Kendaraan Listrik saat Lebaran

    Begini Strategi PLN Hadapi Lonjakan Pemudik Kendaraan Listrik saat Lebaran

    Jakarta: Mudik Lebaran tahun ini bakal semakin ramah lingkungan! PT PLN (Persero) sudah siap menyambut lonjakan pemudik yang menggunakan kendaraan listrik dengan menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga 7,5 kali lipat di jalur mudik utama Trans Sumatra dan Jawa. 
     
    Dengan adanya peningkatan ini, pengguna kendaraan listrik bisa mudik dengan lebih nyaman dan tanpa khawatir kehabisan daya di jalan.
    Lonjakan pemudik kendaraan listrik diprediksi naik
    Menurut Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, jumlah pemudik yang menggunakan electric vehicle (EV) tahun ini diperkirakan melonjak hingga 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. U
     
    ntuk mengantisipasi hal ini, PLN telah menyiapkan total 3.558 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 1.000 unit di antaranya khusus ditempatkan di jalur mudik.

    “Jadi dari PLN sendiri sudah menyiapkan SPKLU totalnya seluruh Indonesia adalah 3.558 di mana 1.000 SPKLU itu berada di jalur mudik,” ujar Yuliot dalam acara Pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 20 Maret 2025.
     

    SPKLU tersebar di jalur strategis
    PLN memastikan bahwa setiap rest area di ruas tol Trans Sumatra dan Jawa kini sudah dilengkapi dengan SPKLU. Jarak antar SPKLU pun dibuat semakin ideal, rata-rata hanya 23 kilometer, sehingga pemudik tidak perlu khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan.
     
    “Kalau dari Jakarta, pengguna EV biasanya charging di Cirebon, Tegal, atau Batang, itu jaraknya sekitar 200-250 kilometer. Jadi itu adalah daerah-daerah yang okupansinya tinggi,” jelas Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
    Gunakan fitur Trip Planner PLN Mobile 
    Biar perjalanan makin lancar, Darmawan mengimbau pemudik untuk menggunakan fitur Trip Planner di aplikasi PLN Mobile. Dengan fitur ini, pemudik bisa merencanakan rute terbaik sekaligus mengetahui lokasi SPKLU terdekat. 
     
    Bahkan, fitur ini juga bisa mendeteksi tingkat okupansi di SPKLU tertentu, sehingga pemudik bisa menghindari antrean panjang saat pengisian daya.
    Ada SPKLU Mobile dan layanan darurat 24 Jam!
    Selain SPKLU yang tersebar di berbagai titik strategis, PLN juga menyiapkan 12 unit SPKLU Mobile yang bersiaga di sepanjang ruas Tol Sumatra dan Jawa. Jadi, kalau ada pemudik yang kehabisan daya di tengah jalan, mereka bisa mendapatkan bantuan dari SPKLU Mobile ini.
     
    Tak hanya itu, PLN juga menyediakan layanan darurat 24 jam bagi pemudik EV yang mengalami kendala. Cukup tekan tombol emergency di aplikasi PLN Mobile atau hubungi Contact Center 123 atau WhatsApp di nomor 087771112123.
     
    “SPKLU kami yang ada di sepanjang jalur mudik baik di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi di jalan tol semuanya ada petugas kami yang berjaga selama 24 jam,” tambah Darmawan.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Nggak Mau Bokek di Masa Depan? Ini Jurus Bank Mandiri Bikin Gen Z Pintar Kelola Uang

    Nggak Mau Bokek di Masa Depan? Ini Jurus Bank Mandiri Bikin Gen Z Pintar Kelola Uang

    Jakarta: Generasi Z di Indonesia semakin sadar akan pentingnya perencanaan keuangan sejak dini. 
     
    Dengan maraknya tren investasi, banyak dari mereka yang tertarik untuk mulai berinvestasi. Namun, di balik tren tersebut, masih ada tantangan besar yaitu memilih instrumen investasi yang tepat dan menghindari jebakan investasi bodong.
     
    Bank Mandiri memahami bahwa literasi keuangan adalah kunci utama agar anak muda bisa mengelola keuangannya dengan bijak. 

    Menurut Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, memahami dasar-dasar investasi serta menyesuaikannya dengan profil risiko masing-masing adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap investor muda.
     
    “Generasi Z yang baru terjun ke dunia investasi perlu memiliki pemahaman yang cukup agar dapat membuat keputusan finansial yang cerdas dan tidak mudah terjebak dalam skema investasi yang tidak jelas,” ujar Alexandra dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Maret 2025.
     

    Investasi makin mudah lewat Livin’ by Mandiri
    Sebagai bank yang memahami kebutuhan anak muda, Bank Mandiri menghadirkan berbagai solusi inovatif agar investasi menjadi lebih mudah diakses oleh Generasi Z. 
     
    Salah satunya adalah aplikasi Livin’ by Mandiri yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses berbagai instrumen investasi dalam satu platform.
     
    Bagi investor pemula dengan profil risiko rendah, Alexandra merekomendasikan obligasi pemerintah sebagai pilihan investasi yang aman dan stabil. Sementara itu, bagi mereka yang lebih berani mengambil risiko, reksa dana atau saham bisa menjadi opsi yang menarik untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal.
     
    Dengan kemudahan ini, diharapkan anak muda bisa membangun kebiasaan investasi sejak dini tanpa harus merasa kesulitan dalam mengelola keuangannya.
     

    Edukasi finansial yang asik dan kekinian
    Selain memberikan akses ke berbagai instrumen investasi, Bank Mandiri juga aktif mengedukasi generasi muda lewat berbagai kanal digital. Mulai dari Instagram, YouTube, hingga TikTok, semua dimanfaatkan untuk menyajikan edukasi finansial yang lebih menarik dan mudah dipahami.
     
    Dengan menghadirkan konten kreatif yang sesuai dengan gaya hidup anak muda, Bank Mandiri ingin memastikan bahwa belajar tentang keuangan tidak lagi membosankan atau terasa rumit. Selain itu, mereka juga menggandeng influencer keuangan dan tokoh milenial untuk menjangkau lebih banyak audiens muda.
     
    “Kami ingin generasi muda bisa memahami pentingnya literasi keuangan dengan cara yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari,” tambah Alexandra.
    Cerdas berinvestasi untuk masa depan
    Dalam dunia investasi yang terus berkembang, Alexandra menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas sebelum mulai berinvestasi. Setiap individu memiliki tujuan finansial yang berbeda, mulai dari menabung untuk pendidikan lanjutan, membeli rumah, hingga mempersiapkan dana pensiun sejak dini.
     
    Selain itu, memahami risiko investasi juga sangat penting. Generasi Z diimbau untuk tidak mudah tergoda oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risiko yang menyertainya. 
     
    Alexandra menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah kunci agar anak muda tidak mengalami kerugian yang tidak perlu.
     
    Dengan kombinasi edukasi keuangan yang menyenangkan, akses investasi yang mudah, serta kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendukung generasi muda dalam mencapai stabilitas finansial. 
     
    Harapannya, semakin banyak anak muda yang berani mengambil langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah dengan pengelolaan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Layani 21,9 Juta Nasabah, PNM Ingin Pemberdayaan Ekonomi Mikro Diperkuat

    Layani 21,9 Juta Nasabah, PNM Ingin Pemberdayaan Ekonomi Mikro Diperkuat

    Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatat telah melayani 21,9 nasabah. Harapannya, dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi.

    “Transformasi kami adalah masuk ke dalam segmen ultra mikro, segmen yang unbankable, bahkan unfeasible, karena mereka baru mulai dan baru berani berusaha,” kata Direktur Utama PNM Arief Mulyadi dalam acara buka puasa bersama media di Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, PNM menghadirkan nasabah Mekaar dan mengajak para jurnalis berpartisipasi dalam kegiatan live experience, seperti membuat anyaman ketupat dan melukis celengan sebagai bagian dari aktivitas charity.

    Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera serta mendukung semangat kemandirian usaha ultra mikro.

    Arief menekankan pentingnya membangun ekosistem yang kuat bagi nasabah PNM.

    “Dari 905 ribu kelompok nasabah yang ada, pasti ada benang merah yang bisa kita rangkai untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, paling tidak untuk menciptakan kemandirian ekonomi,” ujarnya.

    Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatat telah melayani 21,9 nasabah. Harapannya, dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi.
     
    “Transformasi kami adalah masuk ke dalam segmen ultra mikro, segmen yang unbankable, bahkan unfeasible, karena mereka baru mulai dan baru berani berusaha,” kata Direktur Utama PNM Arief Mulyadi dalam acara buka puasa bersama media di Jakarta.
     
    Dalam kesempatan itu, PNM menghadirkan nasabah Mekaar dan mengajak para jurnalis berpartisipasi dalam kegiatan live experience, seperti membuat anyaman ketupat dan melukis celengan sebagai bagian dari aktivitas charity.

    Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera serta mendukung semangat kemandirian usaha ultra mikro.
     
    Arief menekankan pentingnya membangun ekosistem yang kuat bagi nasabah PNM.
     
    “Dari 905 ribu kelompok nasabah yang ada, pasti ada benang merah yang bisa kita rangkai untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, paling tidak untuk menciptakan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Jangan Langsung Habis! Begini Cara Kelola THR di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

    Jangan Langsung Habis! Begini Cara Kelola THR di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

    Jakarta: Menjelang hari raya, Tunjangan Hari Raya (THR) selalu jadi hal yang paling ditunggu. Tapi, jangan sampai uangnya langsung ludes begitu saja! 
     
    Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, mengelola THR dengan bijak bisa jadi kunci untuk menjaga kestabilan finansial.
     
    CEO Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani menegaskan pentingnya pengelolaan THR yang cermat di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. 

    “Ketidakpastian ekonomi menuntut kita untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Mengelola THR dengan baik tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan finansial di masa depan,” ujar Johanna dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Maret 2025.
     

    Nah, biar THR kamu nggak cuma numpang lewat, yuk simak beberapa strategi cerdas dalam mengelolanya!
    1. Buat Anggaran yang Jelas
    Sebelum membelanjakan THR, tentukan alokasi dana untuk kebutuhan utama seperti zakat, kebutuhan pokok, dan pembayaran utang. Dengan anggaran yang terencana, THR dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif.

    2. Sisihkan untuk Dana Darurat
    Sebagian dari THR sebaiknya dialokasikan untuk dana darurat guna menghadapi kondisi tak terduga. Idealnya, dana darurat mencakup tiga hingga enam bulan biaya hidup.

    3. Investasi untuk Masa Depan

    Menggunakan sebagian THR untuk investasi, seperti reksa dana, emas, atau instrumen keuangan lainnya, dapat membantu meningkatkan nilai kekayaan di masa mendatang.

    4. Hindari Pengeluaran Impulsif
    Konsumsi berlebihan saat menerima THR dapat menghambat kestabilan keuangan. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan agar THR tidak habis dalam waktu singkat.
     

    Grant Thornton Indonesia juga mengingatkan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. 
     
    Meskipun THR sering kali dianggap sebagai tambahan pendapatan musiman, mengelola dana tersebut dengan bijak dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. 
     
    Dengan memanfaatkan THR untuk membayar utang atau meningkatkan tabungan pensiun, individu dapat memperkuat fondasi keuangan mereka, sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan.
     
    Selain itu, dalam situasi yang tidak menentu seperti saat ini, penting bagi individu untuk memperhatikan aspek pengelolaan risiko keuangan. 
     
    Mengalokasikan sebagian THR untuk asuransi atau perlindungan finansial lainnya dapat memberikan rasa aman jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan.
     
    THR bukan sekadar uang tambahan yang bisa dihambur-hamburkan begitu saja. Dengan strategi yang tepat, THR bisa menjadi modal untuk mencapai kestabilan keuangan jangka panjang.
     
    Jadi, sebelum buru-buru menghabiskan THR ya!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, IPHI Dorong Pembentukan Komite Tetap Haji

    Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, IPHI Dorong Pembentukan Komite Tetap Haji

    Jakarta: Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mendapat dukungan luas. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), menilai pembaharuan UU ini penting untuk memperkuat regulasi pengelolaan dana haji agar lebih aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi jemaah haji Indonesia.

    Anggota Dewan Pembina IPHI, Iskandar Zulkarnain menekankan salah satu tujuan penting dari revisi ini ialah menyelaraskan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru dibentuk pemerintah.

    “Penyelarasan peran antara BPKH dan BPH harus segera dilakukan guna menghindari miskoodinasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Zulkarnain.

    Sebagai solusi untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kebijakan haji, IPHI mengusulkan pembentukan Komite Tetap Haji. Komite ini, menurut Zulkarnaen, memiliki peran strategis dalam mengatur kebijakan fiskal haji, perencanaan investasi, serta efisiensi dan rasionalitas biaya penyelenggaraan ibadah haji.

    “Komite Tetap Haji juga diharapkan dapat berfungsi mengoptimalkan penggunaan nilai manfaat dana haji, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih terintegrasi dan berbasis data,” harap Zulkarnaen.

    Sebelumnya, DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mengusulkan amandemen Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 

    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI IPHI menegaskan BPKH adalah hasil perjuangan umat, bukan sekadar kebijakan pemerintah. Sehingga eksistensinya harus dipertahankan untuk menjaga independensi pengelolaan dana haji.

    “Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional,” kata Anshori.

    Menurutnya, IPHI adalah salah satu pencetus dan pendiri BPKH, sehingga akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan keberadaan lembaga tersebut. 

    Ia mengingatkan bahwa sebelum ada BPKH, dana haji dikelola dengan banyak celah rawan penyalahgunaan. Dengan begitu, menurutnya pembubaran BPKH bukan solusi, tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah.

    Jakarta: Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mendapat dukungan luas. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), menilai pembaharuan UU ini penting untuk memperkuat regulasi pengelolaan dana haji agar lebih aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi jemaah haji Indonesia.
     
    Anggota Dewan Pembina IPHI, Iskandar Zulkarnain menekankan salah satu tujuan penting dari revisi ini ialah menyelaraskan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru dibentuk pemerintah.
     
    “Penyelarasan peran antara BPKH dan BPH harus segera dilakukan guna menghindari miskoodinasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Zulkarnain.

    Sebagai solusi untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kebijakan haji, IPHI mengusulkan pembentukan Komite Tetap Haji. Komite ini, menurut Zulkarnaen, memiliki peran strategis dalam mengatur kebijakan fiskal haji, perencanaan investasi, serta efisiensi dan rasionalitas biaya penyelenggaraan ibadah haji.
     
    “Komite Tetap Haji juga diharapkan dapat berfungsi mengoptimalkan penggunaan nilai manfaat dana haji, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih terintegrasi dan berbasis data,” harap Zulkarnaen.
     
    Sebelumnya, DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mengusulkan amandemen Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 
     
    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI IPHI menegaskan BPKH adalah hasil perjuangan umat, bukan sekadar kebijakan pemerintah. Sehingga eksistensinya harus dipertahankan untuk menjaga independensi pengelolaan dana haji.
     
    “Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional,” kata Anshori.
     
    Menurutnya, IPHI adalah salah satu pencetus dan pendiri BPKH, sehingga akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan keberadaan lembaga tersebut. 
     
    Ia mengingatkan bahwa sebelum ada BPKH, dana haji dikelola dengan banyak celah rawan penyalahgunaan. Dengan begitu, menurutnya pembubaran BPKH bukan solusi, tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)