Xcloud.id

Author: Medcom.id

  • Harga Emas Antam Turun! Begini Cara Hitung Buyback agar Cuan Maksimal

    Harga Emas Antam Turun! Begini Cara Hitung Buyback agar Cuan Maksimal

    Jakarta: Setelah melonjak tajam kemarin, harga emas batangan Antam hari ini kembali turun. 
     
    Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, Jumat, 18 April 2025, harga emas Antam turun Rp10.000 menjadi Rp1.965.000 per gram. Kemarin, harga sempat menyentuh Rp1.975.000 per gram.
     
    Sementara itu, harga buyback atau harga jual kembali emas Antam juga ikut turun sebesar Rp10.000 menjadi Rp1.814.000 per gram.

    Daftar harga emas Antam berbagai ukuran
    Berikut adalah rincian harga emas Antam berdasarkan ukuran:
     
    Emas batangan 0,5 gram: Rp1,032 juta.
    Emas batangan 1 gram: Rp1,965 juta.
    Emas batangan 2 gram: Rp3,870 juta.
    Emas batangan 3 gram: Rp5,780 juta.
    Emas batangan 5 gram: Rp9,600 juta.
    Emas batangan 10 gram: Rp19,145 juta.
    Emas batangan 25 gram: Rp47,737 juta.
    Emas batangan 50 gram: Rp95,395 juta.
    Emas batangan 100 gram: Rp190,712 juta.
    Emas batangan 250 gram: Rp476,515 juta.
    Emas batangan 500 gram: Rp952,820 juta.
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,905 miliar.
     

    Cara menghitung buyback 
    Jika kamu berencana menjual emas yang kamu simpan, penting untuk memahami bagaimana cara menghitung nilai buyback agar tidak rugi.

    Begini cara sederhananya:
     
    Cek harga buyback terkini. Untuk hari ini, misalnya, harga buyback adalah Rp1.814.000 per gram.
     
    Kali jumlah gram emas yang ingin dijual. Misal kamu punya 10 gram emas, maka:Rp1.814.000 x 10 = Rp18.140.000
     
    Kurangi dengan potensi biaya administrasi (jika ada). Toko emas atau tempat buyback biasanya menerapkan potongan, jadi pastikan kamu tanyakan lebih dulu.

    Tips jual emas agar untung maksimal:

    – Jual saat harga buyback naik signifikan.
    – Hindari menjual di saat harga sedang fluktuatif.
    – Simpan bukti pembelian dan sertifikat keaslian emas.
     
    Fluktuasi harga emas adalah hal biasa. Kuncinya, kamu harus rutin memantau harga dan tahu cara hitung buyback dengan benar. Dengan strategi tepat, emas bukan hanya jadi simpanan aman, tapi juga sumber cuan jangka panjang.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Dear Masyarakat, Begini Cara Sampaikan Masukan Penyusunan RUU KUHAP

    Dear Masyarakat, Begini Cara Sampaikan Masukan Penyusunan RUU KUHAP

    Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta masukan masyarakat terkait penyusunan RUU KUHAP agar bisa jadi produk hukum yang berkeadilan.

    Dia menyatakan urgensi mengganti KUHAP bukan hanya karena harus menyesuaikan KUHAP sebagai hukum formil yang sudah berlaku lebih 44 tahun dengan KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026, tetapi karena banyak hal yang perlu diperbaiki.

    “Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI. Segala bentuk masukan bisa disampaikan langsung melalui Sekretariat Komisi III DPR RI,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis, 17 April 2025.
     

    Habiburokhman menjelaskan keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat. “Akibatnya banyak terjadi penahanan sewenang-wenang bahkan penyiksaan dalam penahanan,” jelasnya.

    Dia menilai ada beberapa poin pengaturan baru dalam RUU KUHAP sebagai perbaikan terhadap KUHAP yang berlaku saat ini.

    Pertama dalam RUU KUHAP yang baru akan memperkuat dan mengakomodir perlindungan terhadap hak tersangka khususnya dalam BAB VI tentang Tersangka dan Terdakwa (Pasal 50
    – Pasal 68).

    Salah satu bentuk perlindungan hak tersebut tertuang dalam Pasal 52 tentang hak tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan secara bebas.

    “Karena meskipun telah diatur, dalam beberapa kasus seringkali tersangka mendapat intimidasi dan perlakuan yang tidak sesuai oleh oknum-oknum tertentu sehingga membuat mereka memberikan keterangan dengan tidak bebas atau dengan paksaan,” ungkapnya.

    Menurut dia selama ini pengaturan yang cenderung sangat umum dan luas seringkali menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hak terhadap tersangka.

    RUU KUHAP melengkapi kekurangan yang sebelumnya menjadi gejolak di masyarakat berkaitan dengan perlindungan hak tersangka.

    “Bahkan ketentuan perlindungan hak-hak tersangka diatur ke dalam BAB VI khususnya pada Bagian Kesatu tentang Hak Tersangka dan Terdakwa. Jika saat ini hak-hak tersangka sangat minim diakomodir dalam KUHAP, maka RUU KUHAP melalui Pasal 134 mengatur lebih terperinci menjadi 17 jenis hak,” bebernya.

    Dia menuturkan dengan diaturnya hak-hak bagi tersangka secara lebih komprehensif dan mendetail menjadikan ketentuan ini lebih implementatif. Beberapa bentuk hak-hak baru seperti mendapat pendampingan advokat sejak awal pemeriksaan (termasuk rekaman pemeriksaan untuk transparansi), hak mengakses berkas pemeriksaan, dan hak mengajukan mekanisme keadilan restoratif.

    RUU KUHAP mengatur pelindungan hak tersangka secara lebih detail dan progresif, menjamin akses advokat sejak dini, transparansi dalam proses pemeriksaan, serta mengutamakan penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif.

    Politisi senior ini menambahkan dalam RUU KUHAP baru juga mengatur advokat dengan nomenklatur penasihat hukum.

    Beberapa ketentuan mengenai peran penasihat hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana diakomodir dalam KUHAP masih cenderung minim sebagaimana dalam BAB VII tentang Bantuan Hukum (Pasal 69 – Pasal 74).

    Pengaturan mengenai advokat dalam KUHAP memang cenderung terbatas hanya pada kewenangan pendampingan tersangka, mengakses berkas dan menghadiri sidang, sehingga menjadikan advokat cenderung pasif dalam melaksanakan tugas profesinya yang seharusnya setara dengan aparat penegak hukum lainnya.

    “Sementara itu RUU KUHAP secara khusus menempatkan advokat sebagai salah satu penegak hukum yang peranannya sangat diatur lebih komprehensif dalam BAB VIII tentang Advokat dan Bantuan Hukum (Pasal 140 – Pasal 146),” ujarnya.

    Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta masukan masyarakat terkait penyusunan RUU KUHAP agar bisa jadi produk hukum yang berkeadilan.
     
    Dia menyatakan urgensi mengganti KUHAP bukan hanya karena harus menyesuaikan KUHAP sebagai hukum formil yang sudah berlaku lebih 44 tahun dengan KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026, tetapi karena banyak hal yang perlu diperbaiki.
     
    “Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI. Segala bentuk masukan bisa disampaikan langsung melalui Sekretariat Komisi III DPR RI,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis, 17 April 2025.
     

    Habiburokhman menjelaskan keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat. “Akibatnya banyak terjadi penahanan sewenang-wenang bahkan penyiksaan dalam penahanan,” jelasnya.

    Dia menilai ada beberapa poin pengaturan baru dalam RUU KUHAP sebagai perbaikan terhadap KUHAP yang berlaku saat ini.
     
    Pertama dalam RUU KUHAP yang baru akan memperkuat dan mengakomodir perlindungan terhadap hak tersangka khususnya dalam BAB VI tentang Tersangka dan Terdakwa (Pasal 50
    – Pasal 68).
     
    Salah satu bentuk perlindungan hak tersebut tertuang dalam Pasal 52 tentang hak tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan secara bebas.
     
    “Karena meskipun telah diatur, dalam beberapa kasus seringkali tersangka mendapat intimidasi dan perlakuan yang tidak sesuai oleh oknum-oknum tertentu sehingga membuat mereka memberikan keterangan dengan tidak bebas atau dengan paksaan,” ungkapnya.
     
    Menurut dia selama ini pengaturan yang cenderung sangat umum dan luas seringkali menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hak terhadap tersangka.
     
    RUU KUHAP melengkapi kekurangan yang sebelumnya menjadi gejolak di masyarakat berkaitan dengan perlindungan hak tersangka.
     
    “Bahkan ketentuan perlindungan hak-hak tersangka diatur ke dalam BAB VI khususnya pada Bagian Kesatu tentang Hak Tersangka dan Terdakwa. Jika saat ini hak-hak tersangka sangat minim diakomodir dalam KUHAP, maka RUU KUHAP melalui Pasal 134 mengatur lebih terperinci menjadi 17 jenis hak,” bebernya.
     
    Dia menuturkan dengan diaturnya hak-hak bagi tersangka secara lebih komprehensif dan mendetail menjadikan ketentuan ini lebih implementatif. Beberapa bentuk hak-hak baru seperti mendapat pendampingan advokat sejak awal pemeriksaan (termasuk rekaman pemeriksaan untuk transparansi), hak mengakses berkas pemeriksaan, dan hak mengajukan mekanisme keadilan restoratif.
     
    RUU KUHAP mengatur pelindungan hak tersangka secara lebih detail dan progresif, menjamin akses advokat sejak dini, transparansi dalam proses pemeriksaan, serta mengutamakan penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif.
     
    Politisi senior ini menambahkan dalam RUU KUHAP baru juga mengatur advokat dengan nomenklatur penasihat hukum.
     
    Beberapa ketentuan mengenai peran penasihat hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana diakomodir dalam KUHAP masih cenderung minim sebagaimana dalam BAB VII tentang Bantuan Hukum (Pasal 69 – Pasal 74).
     
    Pengaturan mengenai advokat dalam KUHAP memang cenderung terbatas hanya pada kewenangan pendampingan tersangka, mengakses berkas dan menghadiri sidang, sehingga menjadikan advokat cenderung pasif dalam melaksanakan tugas profesinya yang seharusnya setara dengan aparat penegak hukum lainnya.
     
    “Sementara itu RUU KUHAP secara khusus menempatkan advokat sebagai salah satu penegak hukum yang peranannya sangat diatur lebih komprehensif dalam BAB VIII tentang Advokat dan Bantuan Hukum (Pasal 140 – Pasal 146),” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Dilakukan Terbuka, DPR Jamin Tak Ada Kucing-Kucingan Pembahasan RUU KUHAP

    Dilakukan Terbuka, DPR Jamin Tak Ada Kucing-Kucingan Pembahasan RUU KUHAP

    Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut  pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pernah dilakukan pada tahun 2012 tetapi terjadi deadlock.

    Saat itu RUU KUHAP disebut oleh ICW sebagai pembunuh KPK karena dihilangkannya penyelidikan dan adanya pengaturan soal Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) yang memegang kekuasaan menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penahanan  dan upaya paksa lainnya.

    “Banyak pihak terutama KPK sendiri yang meminta agar pembahasan RUU KUHAP dihentikan,” kata Habiburokhman dalam keterangan pers, Kamis, 17 April 2025.
     

    Bahkan katanya pada 2014 pemerintah dan DPR sepakat akan menunda pembahasan RUU KUHAP sembari memprioritaskan pembahasan RUU KUHP.

    Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode sampai tiga kali dan RUU KUHAP dengan Draft tahun 2012 tersebut tidak termasuk RUU yang masuk dalam status carry over sebagaimana diatur Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Politisi Gerindra ini menyatakan dalam rapat internal Komisi III DPR Masa Keanggotaan 2024-2029 pada 23 Oktober 2024, Komisi III melakukan penyusunan RUU Hukum Acara Pidana. Komisi III selanjutnya menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana.

    Dalam proses menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana, Badan Keahlian telah melakukan serangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat berupa diskusi dengan aparat penegak hukum antara lain Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Sosek Polri Iwan Kurniawan hingga Wamenkum Edward Omar Syarief Hiariej, diskusi dengan sejumlah LSM antara lain ICJR, LeIP, IJRS.

    Pada 23 Januari 2025 BK DPR RI mengadakan Webinar dengan narasumber Edward Omar Syarief Hiariej, Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Kapolri Iwan Kurniawan, Guru Besar FH UNAIR Nur Basuki Wirana, Akademisi Univ Trisakti Albert Aries, Advokat Magdir Ismail, Advokat Teuku Nasrullah, Ketua YLBHI Muhamad Isnur.

    “Webinar diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta melalui zoom dan lebih dari 7.300 peserta melalui Youtube DPR RI. Peserta webinar ini berasal dari kalangan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi advokat, dan aparat penegak hukum,” jelasnya.

    Penyerapan aspirasi masyarakat terus berlanjut di Komisi III yang melakukan 8 kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yaitu Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial pada 10 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI tanggal 12 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Advokat yaitu Maqdir Ismail, Luhut M.P. Pangaribuan dan Petrus Bala Pattyona, pada  5 Maret 2025, Publikasi NA dan RUU tentang Hukum Acara Pidana melalui laman www.dpr.go.id pada 20 Maret 2025.

    “Kami juga mengadakan konferensi pers terkait launching RUU tentang Hukum Acara Pidana 20 Maret 2025, RDPU dengan Advokat dan Akademisi yaitu Juniver Girsang, Julius Ibrani dan Romli Atmasmita pada 24 Maret 2025, Konferensi Pers terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU Hukum Acara Pidana bisa diselesaikan dengan Restorative Justice 24 Maret 2025 dan Penyerapan Aspirasi dengan PBHI, YLBHI, Amnesty International, LEIP, IJRS, ICJR, LBH Jakarta, AJI, dan ILRC 8 April 2025,” jelasnya.

    Habiburokhman menyatakan beberapa hal penting didapat saat penyerapan aspirasi masyarakat tersebut. Yang pertama ternyata MA justru menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), yang kedua advokat menginginkan adanya pasal khusus yang mengatur imunitas advokat.

    “Yang ketiga seluruh Fraksi setuju agar pasal penghinaan Presiden di KUHP harus diselesesaikan terlebih dahulu dengan RJ dan keempat pasal keharusan adanya izin peliputan media dihapus atas permintaan Aliansi Jurnalis Indepeden,” ujarnya.

    Pada 16 Februari 2025 Komisi III menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Pimpinan DPR RI melalui Surat Pimpinan Komisi III DPR RI Nomor B/447-DW/KOM.III/MP.II/02/2025. Selanjutnya rapat paripurna 18 Februari 2025 menyepakati RUU Hukum Acara Pidana menjadi RUU usul DPR RI.

    “Menindaklanjuti surat Komisi III tersebut, Ketua DPR menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Presiden melalui Surat Nomor B/2651/LG.01.01/02/2025 baru kemudian Presiden mengirimkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-19/Pres/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Hukum Acara Pidana,” jelasnya.

    Proses selanjutnya adalah Pembahasan RUU KIUHAP di Komisi III DPR RI secara resmi sebagaimana diatur Pasal 142 ayat (1) Tata Tertib DPR yang diawali dengan Rapat Kerja Komisi III dengan wakil pemerintah. 

    “Sebelum dan setelah rapat Panja, Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat. Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di Gedung DPR secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen sehingga bisa diikuti oleh masyarakat di manapun berada,” ujar politisi senior ini.

    Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut  pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pernah dilakukan pada tahun 2012 tetapi terjadi deadlock.
     
    Saat itu RUU KUHAP disebut oleh ICW sebagai pembunuh KPK karena dihilangkannya penyelidikan dan adanya pengaturan soal Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) yang memegang kekuasaan menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penahanan  dan upaya paksa lainnya.
     
    “Banyak pihak terutama KPK sendiri yang meminta agar pembahasan RUU KUHAP dihentikan,” kata Habiburokhman dalam keterangan pers, Kamis, 17 April 2025.
     

    Bahkan katanya pada 2014 pemerintah dan DPR sepakat akan menunda pembahasan RUU KUHAP sembari memprioritaskan pembahasan RUU KUHP.

    Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode sampai tiga kali dan RUU KUHAP dengan Draft tahun 2012 tersebut tidak termasuk RUU yang masuk dalam status carry over sebagaimana diatur Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
     
    Politisi Gerindra ini menyatakan dalam rapat internal Komisi III DPR Masa Keanggotaan 2024-2029 pada 23 Oktober 2024, Komisi III melakukan penyusunan RUU Hukum Acara Pidana. Komisi III selanjutnya menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana.
     
    Dalam proses menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana, Badan Keahlian telah melakukan serangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat berupa diskusi dengan aparat penegak hukum antara lain Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Sosek Polri Iwan Kurniawan hingga Wamenkum Edward Omar Syarief Hiariej, diskusi dengan sejumlah LSM antara lain ICJR, LeIP, IJRS.
     
    Pada 23 Januari 2025 BK DPR RI mengadakan Webinar dengan narasumber Edward Omar Syarief Hiariej, Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Kapolri Iwan Kurniawan, Guru Besar FH UNAIR Nur Basuki Wirana, Akademisi Univ Trisakti Albert Aries, Advokat Magdir Ismail, Advokat Teuku Nasrullah, Ketua YLBHI Muhamad Isnur.
     
    “Webinar diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta melalui zoom dan lebih dari 7.300 peserta melalui Youtube DPR RI. Peserta webinar ini berasal dari kalangan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi advokat, dan aparat penegak hukum,” jelasnya.
     
    Penyerapan aspirasi masyarakat terus berlanjut di Komisi III yang melakukan 8 kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yaitu Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial pada 10 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI tanggal 12 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Advokat yaitu Maqdir Ismail, Luhut M.P. Pangaribuan dan Petrus Bala Pattyona, pada  5 Maret 2025, Publikasi NA dan RUU tentang Hukum Acara Pidana melalui laman www.dpr.go.id pada 20 Maret 2025.
     
    “Kami juga mengadakan konferensi pers terkait launching RUU tentang Hukum Acara Pidana 20 Maret 2025, RDPU dengan Advokat dan Akademisi yaitu Juniver Girsang, Julius Ibrani dan Romli Atmasmita pada 24 Maret 2025, Konferensi Pers terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU Hukum Acara Pidana bisa diselesaikan dengan Restorative Justice 24 Maret 2025 dan Penyerapan Aspirasi dengan PBHI, YLBHI, Amnesty International, LEIP, IJRS, ICJR, LBH Jakarta, AJI, dan ILRC 8 April 2025,” jelasnya.
     
    Habiburokhman menyatakan beberapa hal penting didapat saat penyerapan aspirasi masyarakat tersebut. Yang pertama ternyata MA justru menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), yang kedua advokat menginginkan adanya pasal khusus yang mengatur imunitas advokat.
     
    “Yang ketiga seluruh Fraksi setuju agar pasal penghinaan Presiden di KUHP harus diselesesaikan terlebih dahulu dengan RJ dan keempat pasal keharusan adanya izin peliputan media dihapus atas permintaan Aliansi Jurnalis Indepeden,” ujarnya.
     
    Pada 16 Februari 2025 Komisi III menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Pimpinan DPR RI melalui Surat Pimpinan Komisi III DPR RI Nomor B/447-DW/KOM.III/MP.II/02/2025. Selanjutnya rapat paripurna 18 Februari 2025 menyepakati RUU Hukum Acara Pidana menjadi RUU usul DPR RI.
     
    “Menindaklanjuti surat Komisi III tersebut, Ketua DPR menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Presiden melalui Surat Nomor B/2651/LG.01.01/02/2025 baru kemudian Presiden mengirimkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-19/Pres/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Hukum Acara Pidana,” jelasnya.
     
    Proses selanjutnya adalah Pembahasan RUU KIUHAP di Komisi III DPR RI secara resmi sebagaimana diatur Pasal 142 ayat (1) Tata Tertib DPR yang diawali dengan Rapat Kerja Komisi III dengan wakil pemerintah. 
     
    “Sebelum dan setelah rapat Panja, Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat. Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di Gedung DPR secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen sehingga bisa diikuti oleh masyarakat di manapun berada,” ujar politisi senior ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • PGN Menang Lelang Gas di Batam, Siap Ekspansi Jaringan dan Dorong Energi Bersih

    PGN Menang Lelang Gas di Batam, Siap Ekspansi Jaringan dan Dorong Energi Bersih

    Jakarta: Akses energi bersih di Kota Batam bakal semakin luas! PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, resmi memenangkan lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi di Batam. 
     
    Penetapan ini dikeluarkan oleh BPH Migas melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 14/KD/Lelang/BPH Migas/Kom/2025.
     
    Langkah ini menjadi bagian dari strategi PGN memperkuat layanan gas bumi untuk masyarakat sekaligus mendukung tata kelola energi nasional yang lebih bersih dan efisien.

    “PGN menyambut baik kepercayaan yang diberikan Pemerintah. Kami berkomitmen memperluas infrastruktur dan layanan gas bumi, khususnya bagi sektor rumah tangga, industri, kelistrikan dan UMKM di Batam yang memiliki potensi ekonomi besar termasuk dukungan terhadap program Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan jaringan gas bumi untuk rumah tangga,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman, dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 April 2025.
     

    Jangkauan layanan PGN semakin luas
    Saat ini, PGN sudah memiliki infrastruktur pipa sepanjang 273 km di Batam, menjangkau kawasan industri dan permukiman seperti Tanjung Uncang, Batamindo, Kabil, Batam Centre, Panbil, hingga Lubuk Baja. 
     
    Layanan PGN mencakup, enam pembangkit listrik, 102 pelanggan komersial dan industri, 76 pelanggan kecil, serta 5.686 rumah tangga
     
    Konsumsi gas di Batam sendiri mencapai sekitar 96,9 BBTUD. Dengan penambahan hak wilayah ini, PGN menargetkan penambahan 4.000 sambungan rumah tangga di tahun 2025 dari total komitmen 16.000 pelanggan baru hingga 2027.
    Dukungan untuk program pemerintah
    PGN tak hanya menyasar sektor industri dan rumah tangga. Melalui anak usaha PT Gagas Energi Indonesia, PGN juga menghadirkan gas bumi dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG) ke wilayah yang belum terjangkau pipa. Ini termasuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah.
     
    Untuk memastikan keandalan pasokan, PGN mengoptimalkan sumber gas dari berbagai wilayah, mulai dari Blok Duyung, Anambas, hingga West Natuna. Bahkan, regasifikasi LNG juga menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi di Batam.
    Belanja modal fokus ke hilir energi
    Tahun 2025, PGN mengalokasikan belanja modal sebesar USD338 juta, dengan 67 persen fokus untuk pengembangan sektor hilir, termasuk pembangunan jargas, pipa Tegal-Cilacap, serta infrastruktur CNG dan LNG.
     
    Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman, menyampaikan bahwa kolaborasi erat antara PGN, pemerintah, dan pemangku kepentingan lokal sangat penting untuk memaksimalkan pemanfaatan gas bumi.
     
    “Kami berharap kolaborasi  antara PGN, pemerintah, dan pemangku kepentingan di Batam dapat semakin erat untuk mendorong pemanfaatan gas bumi secara optimal, demi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung Asta Cita Pemerintah terkait swasembada energi,” tutur Fajriyah.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Gali Cuan dari Warteg! Begini Tips Jitu dan Modal Awalnya

    Gali Cuan dari Warteg! Begini Tips Jitu dan Modal Awalnya

    Jakarta: Kamu pernah kepikiran buka warteg sendiri? Jangan anggap sepele! Di balik tampilannya yang sederhana, bisnis warteg punya potensi cuan yang luar biasa. 
     
    Warteg bukan cuma jadi pilihan makan murah meriah, tapi juga ladang bisnis yang menjanjikan. Asal tahu cara mulai dan hitung-hitungan modalnya, kamu bisa mulai usaha warteg bahkan dengan budget terbatas!

    Kenapa bisnis warteg menjanjikan?
    Merangkum laman Amartha, Warteg (Warung Tegal) bisa kamu temukan hampir di setiap sudut kota. Mulai dari kawasan kos mahasiswa, pabrik, sampai perkantoran. 
     
    Pasarnya luas dan stabil, karena semua orang butuh makan. Bahkan, bukan cuma kelas menengah ke bawah yang mampir ke warteg, tapi juga kalangan menengah atas yang cari makanan rumahan.
     

    Berapa modal awal usaha Warteg?
    Buka warteg ternyata nggak seribet yang dibayangkan. Berikut ini rincian estimasi modal yang bisa kamu siapkan:

    Sewa tempat strategis: Rp2,5 juta per bulan
    Peralatan masak & saji: Rp3,5 juta (sekali beli)
    Bahan baku harian: Rp500 ribu per hari
    Biaya tak terduga: Rp1 juta
     
    Jika dihitung untuk satu bulan operasional awal, total modal yang dibutuhkan sekitar Rp22 juta. Tapi modal bisa lebih hemat kalau kamu pakai peralatan rumah sendiri dan buka usaha di rumah yang berada di pinggir jalan.

    Simulasi keuntungan Warteg
    Misalnya kamu menjual 60 porsi makanan per hari dengan harga rata-rata Rp15 ribu per porsi. Artinya:
     
    Omzet harian: Rp900 ribu
    Omzet bulanan: Rp27 juta
     
    Setelah dikurangi biaya operasional dan bahan baku, keuntungan bersih bulan pertama bisa mencapai Rp5 juta. Di bulan berikutnya, margin keuntungan bisa lebih besar karena kamu tidak perlu beli peralatan lagi.
    Tips buka Warteg untuk pemula

    1. Tentukan Target Konsumen

    Apakah kamu menyasar mahasiswa, pekerja kantoran, atau buruh pabrik? Menentukan target konsumen akan memudahkan kamu menyusun menu dan menentukan harga yang pas.

    2. Kebersihan adalah kunci

    Konsumen makin kritis. Warteg bersih dan higienis akan lebih dipercaya. Sapu dan pel lantai setiap hari, cuci bersih alat makan, dan jaga makanan tetap tertutup. Kamu juga bisa menyediakan wastafel dan pengharum ruangan agar pengunjung makin nyaman.

    3. Harga yang masuk akal

    Warteg identik dengan harga bersahabat. Tapi tetap harus sesuai dengan biaya operasional. Jangan asal murah! Riset harga warteg sekitar dan sesuaikan dengan kualitas bahan baku yang kamu gunakan.

    4. Warteg Modern, kenapa nggak?

    Kalau kamu ingin tampil beda, coba konsep warteg modern. Tambahkan pilihan menu minuman kekinian, sistem pesan digital, atau tampilan interior yang lebih clean dan estetik. Ini bisa jadi nilai tambah agar usahamu makin dilirik!
     
    Bisnis warteg itu low risk tapi high return, asalkan kamu tahu cara memulainya. Dengan modal sekitar Rp20 jutaan, kamu bisa mulai usaha yang stabil dan terus dibutuhkan banyak orang. Jadi, udah siap buka warteg sendiri dan cuan tiap hari?

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Asyik! Naik MRT, LRT, Transjakarta Gratis Tanggal 21 April dan 24 April

    Asyik! Naik MRT, LRT, Transjakarta Gratis Tanggal 21 April dan 24 April

    Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan moda transportasi umum MRT dan LRT Jakarta dan Transjakarta pada Hari Kartini 21 April dan bagi semua warga pada Hari Transportasi Nasional 24 April.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan transportasi publik akan digratiskan bagi perempuan pada Hari Kartini tanggal 21 April 2025.  “Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa nanti tanggal 21 April Hari Kartini. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali taksi ya karena dia personal. Tapi naik MRT, LRT, Transjakarta, itu kita gratiskan,” kata Pramono dikutip dari Antara, Kamis, 17 April 2025.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan menggratiskan dalam rangka Hari Transportasi Nasional pada 24 April, yang berbarengan dengan peluncuran trayek baru Transjabodetabek rute Blok M-Alam Sutera.

    “Saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek. Termasuk MRT, LRT, Transjakarta. Bagi siapapun mau laki-laki, perempuan, gratis,” tambah Pramono.
     

    Sebelumnya pada  15 April, Dinas Perhubungan DKI (Dishub DKI) melakukan uji coba rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera yang dimulai dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan menuju Alam Sutera, Kota Tangerang.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan estimasi waktu rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera, Kota Tangerang ditargetkan maksimal 1,5 jam perjalanan.

    Nantinya rute ini direncanakan melewati Jalan Sisingamangaraja, Sudirman, Semanggi, Gatot Subroto, Tol Merak, dan berakhir di Alam Sutera.

    Mengingat masih dalam tahapan survei, pihaknya masih memperhitungkan tarif lantaran ada dua pola yang diberikan oleh Transjakarta. Pertama, adalah layanan BRT dengan tarif Rp3.500 dan tarif Royaltrans sekitar Rp20.000-35.000.

    Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan moda transportasi umum MRT dan LRT Jakarta dan Transjakarta pada Hari Kartini 21 April dan bagi semua warga pada Hari Transportasi Nasional 24 April.
     
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan transportasi publik akan digratiskan bagi perempuan pada Hari Kartini tanggal 21 April 2025.  “Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa nanti tanggal 21 April Hari Kartini. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali taksi ya karena dia personal. Tapi naik MRT, LRT, Transjakarta, itu kita gratiskan,” kata Pramono dikutip dari Antara, Kamis, 17 April 2025.
     
    Pemprov DKI Jakarta juga akan menggratiskan dalam rangka Hari Transportasi Nasional pada 24 April, yang berbarengan dengan peluncuran trayek baru Transjabodetabek rute Blok M-Alam Sutera.

    “Saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek. Termasuk MRT, LRT, Transjakarta. Bagi siapapun mau laki-laki, perempuan, gratis,” tambah Pramono.
     

     
    Sebelumnya pada  15 April, Dinas Perhubungan DKI (Dishub DKI) melakukan uji coba rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera yang dimulai dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan menuju Alam Sutera, Kota Tangerang.
     
    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan estimasi waktu rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera, Kota Tangerang ditargetkan maksimal 1,5 jam perjalanan.
     
    Nantinya rute ini direncanakan melewati Jalan Sisingamangaraja, Sudirman, Semanggi, Gatot Subroto, Tol Merak, dan berakhir di Alam Sutera.
     
    Mengingat masih dalam tahapan survei, pihaknya masih memperhitungkan tarif lantaran ada dua pola yang diberikan oleh Transjakarta. Pertama, adalah layanan BRT dengan tarif Rp3.500 dan tarif Royaltrans sekitar Rp20.000-35.000.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Tokopedia dan TikTok Jadi Panggung Perempuan Lebih Kreatif dan Raup Cuan, Gimana Caranya?

    Tokopedia dan TikTok Jadi Panggung Perempuan Lebih Kreatif dan Raup Cuan, Gimana Caranya?

    Jakarta: Dalam semangat memperingati Hari Kartini, Tokopedia, Tiktopshop by Tokopedia, dan TikTok Shop by Tokopedia menegaskan komitmennya dalam mendukung perjalanan perempuan Indonesia di ranah ekonomi digital. 
     
    Menurut Communication Senior Lead Tokopedia dan TikTok e-commerce, Risky Juanita Azuz, perempuan telah menjadi penggerak penting dalam ekonomi digital Indonesia.
     
    “Kami selalu membuka panggung bagi perempuan untuk menjangkau bisnis online. Salah satunya melalui inisiatif Beli Lokal yang mendukung brand lokal milik perempuan Indonesia,” ujar Risky dalam Media Briefing Kita Hebat, Kita Bisa: Berdayakan Perempuan bersama TikTok, Tokopedia, dan TikTok Shop, Kamis, 17 April 2025.

    Inisiatif Beli Lokal merupakan langkah nyata untuk membantu pelaku usaha perempuan dalam memasarkan produk mereka di platform digital. 
     
    Selain itu, Tokopedia dan TikTok Shop juga menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui program Kreatif Lab Emak Emak Matic (Melek Digital).
     
    “Program ini memberikan pelatihan kepada perempuan untuk menjadi kreator konten dan penjual di TikTok dan TikTok Shop. Salah satu acaranya akan digelar pada 23 April di Makassar, setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Bekasi dan Tangerang. Totalnya, program ini akan hadir di 10 kota di Indonesia,” jelas Risky.
     

    Tingkat pembelian barang oleh perempuan naik
    Hingga saat ini, dia memaparkan, pembeli perempuan di TikTok Shop mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan menyebar ke berbagai daerah seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Lampung, Sulawesi, dan Bali. 
     
    Penjualan produk yang digemari perempuan juga melonjak, seperti fesyen perempuan, ibu dan bayi, kecantikan, fesyen muslim, hingga fesyen anak dan bayi.
     
    “Subkategori kecantikan dan perawatan diri serta aksesori fesyen meningkat 2,5 kali lipat, sementara tas dan sepatu naik dua kali lipat. Ini menunjukkan perempuan sangat aktif sebagai pembeli sekaligus pelaku usaha,” ujar Risky.
    Kisah sukses bisnis perempuan
    Salah satu contoh pelaku usaha perempuan yang sukses memanfaatkan TikTok Shop adalah Dyah Laily Fardisa, pemilik usaha Bolo Sego. 
     
    “Saya mulai usaha saat pandemi, setelah kena PHK. Saya pikir perempuan nggak boleh pasrah. Saya kerja sama dengan ibu-ibu yang punya masakan enak, lalu saya bantu pasarkan. Sekarang sudah ada 80 ibu-ibu Bolo Sego,” cerita Dyah. Berkat TikTok Shop, omzet online Bolo Sego naik hingga 70 persen.
     
    Yumna Mercier, pendiri brand Animate, juga menceritakan kisah inspiratifnya. Berawal dari masalah kulit saat remaja, ia mencoba berbagai produk namun tak berhasil. Akhirnya, ia memutuskan belajar dan mengembangkan produk sendiri untuk mengatasi masalah kulitnya, yang kemudian menjadi bisnis kecantikan. Bisnis produk kecantikannya pun berkembang berkat berjualan via online dan pada akhirnya dapat mempekerjakan lebih banyak perempuan.

    Konten kreator juga berkembang
    Tak hanya pelaku usaha, para kreator konten perempuan juga turut berkembang lewat platform ini. Suci Ambar Wati, seorang guru dan kreator TikTok, mulai membuat konten bertema sejarah dan budaya yang kini digemari banyak orang. 
     
    “Karena remaja zaman sekarang itu siswa itu paling cepat itu rata-rata punya tiktok. Di 2023 aku mulai video ala-ala kemudian responsnya baik terusin. Sekarang sampai ketagihan sekarang setiap jalan cari tempat sejarah,” ungkap Suci.
     
    Sementara Amelia Hasanah, kreator TikTok Shop, memulai dari usaha online rumahan karena suami terkena PHK saat pandemi. Berkat ketekunan dan peluang yang ditawarkan platform TikTok Shop yakni affiliate, kini ia fokus menjadi Kreator affiliate TikTok Shop.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bitcoin Tembus USD 85.000! Apakah Ini Sinyal Bullish Lanjutan?

    Bitcoin Tembus USD 85.000! Apakah Ini Sinyal Bullish Lanjutan?

    Jakarta: Harga Bitcoin (BTC) kembali menanjak ke kisaran USD 85.000 di awal pekan April 2025, di tengah ketidakpastian global dan tarik ulur kebijakan tarif dari pemerintahan Trump. 
     
    Pergerakan ini menjadi angin segar bagi investor aset digital, khususnya setelah beberapa pekan terakhir Bitcoin sempat tertahan di area konsolidasi.
    Sentimen tarif Trump jadi katalis positif
    Kebijakan tarif impor terbaru dari pemerintahan Trump memicu reaksi pasar yang cukup kuat. Pada Jumat lalu, pemerintah mengumumkan bahwa produk seperti smartphone dan laptop asal China tidak dikenakan tarif impor sebesar 145 persen, setidaknya untuk sementara waktu. Keputusan ini menjadi kabar baik untuk sektor teknologi AS dan turut mendorong minat terhadap aset kripto.
     
    Namun sehari setelahnya, Trump menyatakan tarif tetap akan berlaku, meskipun nilainya lebih rendah dan bersifat “spesial”. Ini menciptakan ketidakpastian baru, terutama bagi industri semikonduktor.

    “Pemulihan ini bukan hanya respons terhadap kebijakan tarif, tapi juga cermin dari daya tahan pasar kripto yang mulai terbentuk di tengah ketidakpastian global,” ujar Financial Expert Ajaib, Panji Yudha dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 April 2025.
     

     

    Inflasi melandai, tapi pasar masih waspada
    Dari sisi makroekonomi, data inflasi AS terbaru memberi kejutan positif. Indeks Harga Konsumen (CPI) hanya naik 2,4 persen secara tahunan pada Maret, lebih rendah dari ekspektasi 2,8 persen. 
    Sementara itu, Indeks Harga Produsen (PPI) turun 0,4 persen secara bulana mengalami penurunan terbesar sejak Oktober 2023.
     
    “Hasil data Inflasi (CPI & PPI) juga berperan terhadap pemulihan harga BTC dalam beberapa hari terakhir. Namun, penurunan inflasi ini bisa saja hanya jeda sementara. Risiko dari efek lanjutan tarif dan sikap The Fed yang masih hawkish tetap menjadi sumber tekanan,” tambah Panji.
     
    Risalah rapat The Fed terakhir menunjukkan kekhawatiran terhadap kemungkinan inflasi kembali meningkat, apalagi jika kebijakan tarif kembali mendorong naiknya biaya impor.
    Pasar tarik ulur soal suku bunga
    Ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed juga mulai menguat. Mayoritas pelaku pasar memperkirakan akan ada penurunan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 4,00-4,25 persen pada pertemuan 18 Juni 2025. 
     
    Sinyal ini mendukung narasi pelonggaran moneter, yang umumnya berdampak positif pada aset kripto seperti Bitcoin.
    Bitcoin Spot ETF Masih Lesu, Tapi Ethereum Curi Perhatian
    Meskipun harga Bitcoin menguat, arus keluar dari ETF spot Bitcoin di AS tercatat sebesar USD 172,69 juta sepanjang pekan lalu. Ini menandakan investor institusional masih bersikap hati-hati terhadap potensi risiko jangka pendek.
     
    Di sisi lain, SEC AS resmi menyetujui perdagangan Ethereum options. Ini bisa membuka jalan bagi instrumen lindung nilai yang lebih kompleks, dan menarik minat dari institusi yang selama ini menghindari eksposur langsung.
    BTC Menuju Breakout?
    Pada Selasa pagi, 15 April 2025, harga Bitcoin tercatat di USD84.932 (sekitar Rp1,43 miliar). BTC sudah menembus garis MA-20 dan kini diperdagangkan di atas MA-50 (USD 84.329), membuka peluang breakout dari resistance USD 85.000. Jika tembus, BTC berpotensi lanjut menguat menuju resistance berikutnya di USD 91.000.

    Data ekonomi AS jadi penentu arah 
    Pekan ini, investor kripto menanti rilis data ekonomi penting dari AS yang berpotensi mempengaruhi arah pasar, diantaranya:
     
    – Consumer Inflation Expectations 
    – US Retail Sales 
    – Industrial Production 
    – Initial Jobless Claims 
     
    Meski harga Bitcoin menunjukkan sinyal penguatan, ketidakpastian arah suku bunga dan kebijakan dagang AS tetap menjadi katalis dominan dalam jangka pendek.
     
    “Pasar saat ini sedang berada dalam fase ketidakpastian. Investor yang siap dengan strategi defensif namun fleksibel akan lebih mampu memanfaatkan peluang tanpa terjebak dalam volatilitas jangka pendek,” ucap Panji.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Jangan Tertipu! Ini Modus Baru Penipuan Online Mengatasnamakan Bea Cukai

    Jangan Tertipu! Ini Modus Baru Penipuan Online Mengatasnamakan Bea Cukai

    Jakarta: Belanja online makin praktis, tapi kamu juga harus makin waspada. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) baru-baru ini mengungkap maraknya penipuan bermodus toko online fiktif yang melibatkan oknum yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai.
     
    Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, pelaku biasanya menawarkan barang dengan harga sangat miring di media sosial seperti Facebook dan Instagram. 
     
    Setelah pembeli tertarik dan melakukan transaksi, pelaku lainnya menghubungi korban, mengaku sebagai petugas Bea Cukai, dan mengatakan bahwa barang tersebut ilegal.

    “Kami pastikan bahwa petugas Bea Cukai tidak menghubungi pengguna jasa secara langsung, dan seluruh pembayaran resmi terkait kepabeanan menggunakan kode billing yang langsung masuk ke kas negara, tidak pernah melalui rekening pribadi,” tegas Budi dilansir Antara, Kamis, 17 April 2025.
     

    Kronologi penipuan yang dialami korban
    Salah satu korban adalah pengguna X bernama el leyas, yang tertipu setelah membeli gamis dari akun Instagram @myeshafashion_. 
     
    Korban diminta mentransfer Rp275.000 ke rekening pribadi oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai bernama “Anita Iskandar”. 
     
    Dalihnya, paket tertahan karena pengiriman tidak resmi dan perlu dicek kuitansinya. Setelah uang ditransfer, pelaku menghilang dan menghapus semua jejak digitalnya.
    Ancaman dan tekanan jadi jurus pelaku
    Menurut Budi, pelaku sering menakut-nakuti korban dengan ancaman akan dipenjara atau dikenakan denda besar jika tidak segera membayar. Tekanan psikologis ini sering membuat korban panik dan langsung mentransfer uang.
     
    “Pola ini memperbesar risiko penipuan karena transaksi dilakukan di luar platform yang memiliki sistem perlindungan konsumen, sehingga menyulitkan pelacakan dan pengembalian dana jika terjadi kerugian atau penipuan,” ujar Budi.
     
    Bea Cukai mencatat, jumlah pengaduan kasus penipuan terus meningkat. Hingga Februari 2025, sudah ada 654 pengaduan, naik 9 persen dibanding Januari yang sebanyak 598 kasus. Dari jumlah itu, modus online shop fiktif menjadi yang paling dominan, mencapai 342 laporan.
    Tips agar tidak jadi korban
    Untuk mencegah penipuan, Budi menyarankan masyarakat untuk:
     
    – Tidak panik jika dihubungi seseorang yang mengaku dari Bea Cukai.
    – Tidak langsung mengirim uang ke rekening pribadi.
    – Selalu verifikasi informasi ke kanal resmi Bea Cukai, seperti Contact Center Bravo Bea Cukai: 1500225, media sosial resmi: @beacukaiRI, 
     
    “Kami berharap, dengan semakin meningkatnya kewaspadaan masyarakat akan modus dan ciri-ciri penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, jumlah korban dan kerugian dapat diminimalisasi. Tetap waspada, verifikasi setiap informasi, dan jangan ragu untuk melaporkan indikasi penipuan,” ucap Budi.
     
    Jangan biarkan uangmu melayang cuma karena tergiur diskon di toko online fiktif. Tetap hati-hati ya!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Diakui Dunia, Layanan Wealth Management BRI Raih Penghargaan Internasional dari Euromoney

    Diakui Dunia, Layanan Wealth Management BRI Raih Penghargaan Internasional dari Euromoney

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mencatatkan pencapaian membanggakan di tingkat global dengan meraih penghargaan Indonesia’s Best Bank for Discretionary Portfolio Management dalam ajang bergengsi Euromoney Private Banking Awards 2025 yang diselenggarakan di The Savoy London pada 28 Maret 2025.
     
    Pengakuan internasional terhadap BRI mencerminkan konsistensi perseroan dalam menghadirkan layanan Wealth Management yang relevan dengan kebutuhan nasabah dan selaras dengan dinamika industri. Pendekatan customer-centric yang konsisten, didukung strategi investasi yang adaptif serta penyediaan solusi keuangan berbasis profil risiko dan tujuan finansial, menjadi elemen kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Hal ini diwujudkan melalui layanan komprehensif yang terpadu bagi segmen High-Net-Worth Individuals (HNWI), mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan aset, perlindungan kekayaan, dan solusi jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan.
     
    Sepanjang tahun 2024, Wealth Management BRI mencatat pertumbuhan impresif dengan Assets Under Management (AUM) total meningkat 15,98% YoY dengan AUM Non DPK tumbuh sebesar 30,12% YoY. Sementara, fee-based income dari Bancassurance dan produk Investasi tumbuh 27,59% YoY. Jumlah akun investor juga meningkat 62,39% YoY, mencerminkan semakin luasnya penetrasi dan literasi investasi di kalangan nasabah.

    Layanan Wealth Management BRI disusun secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kekayaan nasabah HNWI, mencakup perencanaan keuangan, proteksi aset dan jiwa, pengelolaan portofolio, hingga perencanaan distribusi kekayaan. Seluruh layanan ini didukung oleh Private Banker dan Relationship Manager Priority yang tersertifikasi serta memiliki keahlian dalam pengelolaan aset dan perencanaan waris. Nasabah juga memperoleh Daily Market Update yang berisi wawasan terkini mengenai kondisi pasar, tren investasi, dan informasi gaya hidup.
     
    Ke depan, BRI berkomitmen memperkuat ekosistem Wealth Management melalui kolaborasi strategis dengan perusahaan anak di sektor asuransi, manajemen investasi dan sekuritas, untuk menghadirkan portofolio produk yang beragam dan relevan dengan kebutuhan nasabah. 
     
     

     
    Terkait dengan hal tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menegaskan bahwa penghargaan tersebut merefleksikan konsistensi BRI dalam menjaga standar tinggi dalam penyediaan layanan Wealth Management di Indonesia.
     
    “Prestasi ini merupakan hasil dari strategi yang fokus, implementasi yang disiplin, serta komitmen kuat untuk menghadirkan solusi yang berdampak dan selaras dengan kebutuhan nasabah. BRI terus memperkuat fondasi layanan Wealth Management melalui integrasi teknologi, riset pasar, dan pengembangan kapabilitas SDM secara menyeluruh,” ujarnya.
     
    Ia menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pijakan strategis bagi BRI untuk memperkuat posisi di bisnis Wealth Management, melalui pengembangan layanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan nasabah dan tuntutan personalisasi di industri keuangan.
     
    “Ke depan, BRI akan terus menghadirkan layanan Wealth Management yang tidak hanya terukur dari sisi finansial, namun juga membangun hubungan jangka panjang dengan berbasis pada kepercayaan. BRI pun berkomitmen untuk menjadi mitra finansial utama yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan nasabah, melalui solusi yang relevan dan didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” pungkas Hendy.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)