Author: Medcom.id

Feel Enak vs Proteksi Maksimal, Mana yang Menang?

Jakarta: Di balik kemasan bening dan tekstur ringan, ada sains lembut yang bikin kita betah pakai tiap hari. Kalau kamu merasa makin banyak teman yang tiba-tiba jadi “tim sunscreen Jepang”, kamu tidak sendirian. Di timeline, dari review harian sampai obrolan santai, sunscreen Jepang disebut-sebut karena satu hal yang simpel: rasanya enak dipakai.

Watery gel, milk yang cepat meresap, hingga essence yang hampir tak terasa — semuanya dirancang supaya kita mau reapply tanpa mikir dua kali. Nama-nama kreator yang suka bahas budaya dan beauty Jepang, termasuk Miharu Julie, sering ikut memantik rasa penasaran itu. Kalau kamu butuh rute cepat mengikuti update-nya, biasanya warganet membagikan link alternatif untuk memudahkan.

Kenapa Tekstur Jadi Bintang
Di iklim lembap seperti Indonesia, kita minta dua hal dari sunscreen: tidak lengket dan tidak berat. Sunscreen Jepang biasanya menang di sini. Banyak formulanya mengandalkan alkohol kosmetik yang cepat menguap, polimer “film former” yang membuat lapisan tipis tak terasa, plus partikel penyerap minyak agar finish-nya halus. Hasilnya? Nyaman di kulit, makeup lebih nempel, dan keringat tidak bikin wajah licin.

Tetapi kenyamanan saja tidak cukup. Kita tetap butuh proteksi stabil dari UVA/UVB, terutama UVA panjang (PA) yang diam-diam mempercepat penuaan dan hiperpigmentasi. Di sinilah perbandingan filternya menarik.

Filter UV: Bedanya Apa?
• Filter organik modern (kimia) seperti Uvinul A Plus, Tinosorb S, atau Uvinul T 150 terkenal efektif dan relatif minim white cast. Banyak sunscreen Asia, termasuk Jepang, memakai kombinasi filter modern dan klasik (octinoxate, avobenzone yang distabilkan) untuk menutup spektrum UV secara luas.

• Filter mineral (fisik) seperti zinc oxide dan titanium dioxide cenderung lebih “aman” untuk kulit super sensitif, tapi berpotensi meninggalkan white cast — kecuali jika dipakai dalam bentuk mikronized/nano dan dibantu pigmen penyatu warna.

Sunscreen Jepang sering bermain di filter organik yang terasa “invisible” di kulit, itulah kenapa “feel enak” sangat menonjol. Sementara beberapa produk Barat/Eropa menonjolkan klaim uji standar ketat (water resistant 40/80 menit, proteksi UVA/PPD terukur), meski belakangan banyak brand Jepang juga mencantumkan PA++++ dan uji tahan air. Intinya: bukan soal siapa lebih “benar”, tetapi bagaimana formula menyatu dengan kebiasaan harianmu.

No White Cast: Mitos vs Realita
Kenapa no white cast? Karena dominasi filter organik, finishing watery, dan penggunaan partikel difuser cahaya. Hasilnya rata di kulit medium–gelap tanpa abu-abu.

Kapan white cast masih muncul? Pada sunscreen mineral murni atau hybrid dengan persentase mineral tinggi. Warna kulit dengan melanin lebih banyak bisa tampak keabuan jika pigmennya tidak diimbangi. Tips kecil: cari versi tinted/gelap atau formula hybrid yang “blurring”, atau lapis tipis lalu reapply bertahap.

Performa di Iklim Lembap Indonesia
• Keringat dan sebum: Polimer film dan silica membantu “mengunci” filter di permukaan, jadi tidak gampang luntur saat wajah lembap. Namun bila kamu banyak berkeringat atau berhijab seharian, reapply tetap krusial.

• Aktivitas outdoor: Cari label water resistant atau waterproof. Banyak sunscreen Jepang punya ikon uji keringat/air, meski standarnya bisa berbeda dari label AS/EU. Praktiknya, gunakan jumlah cukup (dua jari untuk wajah-leher), tunggu kering, dan reapply tiap 2–3 jam.

• Kulit berjerawat/sensitif: Pilih yang bebas fragrance kuat, alkoholnya tidak bikin perih, dan perhatikan sensasi tingling. Patch test dulu. Kalau super reaktif, coba mineral modern yang ditint agar tidak abu-abu.

Feel Enak vs Proteksi Maksimal: Harus Pilih Salah Satu?
Sebenarnya tidak. Konsepnya sederhana: proteksi maksimal yang tidak dipakai konsisten tetap kalah dari proteksi cukup yang dipakai tiap hari. Jika tekstur ringan bikin kamu rajin reapply, itu sudah kemenangan besar. Kuncinya:

Pastikan SPF 50+/PA++++ untuk pemakaian harian di Indonesia.
Cek klaim water resistance jika banyak outdoor/sport.
Gunakan jumlah yang cukup dan ulangi. Feel membantu konsistensi.
Sesuaikan dengan rutinitas: butuh under makeup? Pilih finish semi-matte; kulit kering? Essence atau milk yang lebih emollient.

Peran Komunitas dan Referensi Pop
Kalau kamu suka menelusuri tren Jepang — dari skincare, musik, sampai street food — kamu mungkin sering menemukan rekomendasi produk bertebaran di sebuah situs populer bertema Jepang.

Nama-nama yang akrab di telinga seperti Miharu Julie sering hadir di percakapan online seputar budaya pop dan pilihan sehari-hari, termasuk sunscreen yang “berasa Jepang banget”: praktis, efisien, dan enak dipakai. Kita tidak selalu butuh daftar panjang bahan aktif; kadang, testimoni ringan dan kebiasaan reapply yang konsisten justru lebih menentukan.

Jakarta: Di balik kemasan bening dan tekstur ringan, ada sains lembut yang bikin kita betah pakai tiap hari. Kalau kamu merasa makin banyak teman yang tiba-tiba jadi “tim sunscreen Jepang”, kamu tidak sendirian. Di timeline, dari review harian sampai obrolan santai, sunscreen Jepang disebut-sebut karena satu hal yang simpel: rasanya enak dipakai.

Watery gel, milk yang cepat meresap, hingga essence yang hampir tak terasa — semuanya dirancang supaya kita mau reapply tanpa mikir dua kali. Nama-nama kreator yang suka bahas budaya dan beauty Jepang, termasuk Miharu Julie, sering ikut memantik rasa penasaran itu. Kalau kamu butuh rute cepat mengikuti update-nya, biasanya warganet membagikan link alternatif untuk memudahkan.

Kenapa Tekstur Jadi Bintang
Di iklim lembap seperti Indonesia, kita minta dua hal dari sunscreen: tidak lengket dan tidak berat. Sunscreen Jepang biasanya menang di sini. Banyak formulanya mengandalkan alkohol kosmetik yang cepat menguap, polimer “film former” yang membuat lapisan tipis tak terasa, plus partikel penyerap minyak agar finish-nya halus. Hasilnya? Nyaman di kulit, makeup lebih nempel, dan keringat tidak bikin wajah licin.

Tetapi kenyamanan saja tidak cukup. Kita tetap butuh proteksi stabil dari UVA/UVB, terutama UVA panjang (PA) yang diam-diam mempercepat penuaan dan hiperpigmentasi. Di sinilah perbandingan filternya menarik.

Filter UV: Bedanya Apa?
• Filter organik modern (kimia) seperti Uvinul A Plus, Tinosorb S, atau Uvinul T 150 terkenal efektif dan relatif minim white cast. Banyak sunscreen Asia, termasuk Jepang, memakai kombinasi filter modern dan klasik (octinoxate, avobenzone yang distabilkan) untuk menutup spektrum UV secara luas.

• Filter mineral (fisik) seperti zinc oxide dan titanium dioxide cenderung lebih “aman” untuk kulit super sensitif, tapi berpotensi meninggalkan white cast — kecuali jika dipakai dalam bentuk mikronized/nano dan dibantu pigmen penyatu warna.

Sunscreen Jepang sering bermain di filter organik yang terasa “invisible” di kulit, itulah kenapa “feel enak” sangat menonjol. Sementara beberapa produk Barat/Eropa menonjolkan klaim uji standar ketat (water resistant 40/80 menit, proteksi UVA/PPD terukur), meski belakangan banyak brand Jepang juga mencantumkan PA++++ dan uji tahan air. Intinya: bukan soal siapa lebih “benar”, tetapi bagaimana formula menyatu dengan kebiasaan harianmu.

No White Cast: Mitos vs Realita
Kenapa no white cast? Karena dominasi filter organik, finishing watery, dan penggunaan partikel difuser cahaya. Hasilnya rata di kulit medium–gelap tanpa abu-abu.

Kapan white cast masih muncul? Pada sunscreen mineral murni atau hybrid dengan persentase mineral tinggi. Warna kulit dengan melanin lebih banyak bisa tampak keabuan jika pigmennya tidak diimbangi. Tips kecil: cari versi tinted/gelap atau formula hybrid yang “blurring”, atau lapis tipis lalu reapply bertahap.

Performa di Iklim Lembap Indonesia

• Keringat dan sebum: Polimer film dan silica membantu “mengunci” filter di permukaan, jadi tidak gampang luntur saat wajah lembap. Namun bila kamu banyak berkeringat atau berhijab seharian, reapply tetap krusial.

• Aktivitas outdoor: Cari label water resistant atau waterproof. Banyak sunscreen Jepang punya ikon uji keringat/air, meski standarnya bisa berbeda dari label AS/EU. Praktiknya, gunakan jumlah cukup (dua jari untuk wajah-leher), tunggu kering, dan reapply tiap 2–3 jam.

• Kulit berjerawat/sensitif: Pilih yang bebas fragrance kuat, alkoholnya tidak bikin perih, dan perhatikan sensasi tingling. Patch test dulu. Kalau super reaktif, coba mineral modern yang ditint agar tidak abu-abu.

Feel Enak vs Proteksi Maksimal: Harus Pilih Salah Satu?
Sebenarnya tidak. Konsepnya sederhana: proteksi maksimal yang tidak dipakai konsisten tetap kalah dari proteksi cukup yang dipakai tiap hari. Jika tekstur ringan bikin kamu rajin reapply, itu sudah kemenangan besar. Kuncinya:

Pastikan SPF 50+/PA++++ untuk pemakaian harian di Indonesia.
Cek klaim water resistance jika banyak outdoor/sport.
Gunakan jumlah yang cukup dan ulangi. Feel membantu konsistensi.
Sesuaikan dengan rutinitas: butuh under makeup? Pilih finish semi-matte; kulit kering? Essence atau milk yang lebih emollient.

Peran Komunitas dan Referensi Pop
Kalau kamu suka menelusuri tren Jepang — dari skincare, musik, sampai street food — kamu mungkin sering menemukan rekomendasi produk bertebaran di sebuah situs populer bertema Jepang.

Nama-nama yang akrab di telinga seperti Miharu Julie sering hadir di percakapan online seputar budaya pop dan pilihan sehari-hari, termasuk sunscreen yang “berasa Jepang banget”: praktis, efisien, dan enak dipakai. Kita tidak selalu butuh daftar panjang bahan aktif; kadang, testimoni ringan dan kebiasaan reapply yang konsisten justru lebih menentukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(yyy)

05/12/2025 21:52
Havaianas Ajak Break the Holiday Rush, Liburan Akhir Tahun Lebih Santai

Jakarta: Menyambut musim liburan akhir tahun, Havaianas meluncurkan kampanye “Break the Holiday Rush” di Indonesia, sebuah ajakan bagi konsumen untuk menikmati masa perayaan dengan lebih santai tanpa tekanan dari padatnya agenda akhir tahun.

Kampanye ini terinspirasi dari filosofi hidup Brasil, ‘Ginga’, yaitu cara menjalani hidup dengan sikap santai, mudah bergaul, dan percaya diri. Semangat ‘Ginga’ dihadirkan untuk mengajak setiap orang mengambil jeda dari rutinitas dan merayakan kebersamaan dengan lebih mindful di tengah suasana liburan.

Sebagai bagian dari Havasquad, Luna Maya kembali menjadi wajah kampanye tahun ini. Brand Ambassador Havaianas Indonesia tersebut turut memeriahkan suasana liburan dengan merayakan hal-hal sederhana yang membawa rasa senang.

“Melalui ‘Break the Holiday Rush’ bersama Havaianas, aku selalu teringat akan makna sebenarnya dari festive season, yaitu untuk mengambil jeda dan berbagi kebahagiaan lewat hal-hal sederhana selama musim perayaan akhir tahun ini,” ujar Luna Maya. Ia menambahkan bahwa Havaianas selalu menjadi pilihan hadiah yang fun, thoughtful, dan penuh warna.

Dalam rangka menyambut liburan, Havaianas memperkenalkan koleksi terbaru Point Glitter, sandal flip-flop dengan detail glitter gemerlap yang tersedia dalam tiga warna memikat. Koleksi ini dirancang untuk memberikan sentuhan glamor yang pas untuk berbagai aktivitas akhir tahun, baik untuk dipakai sendiri maupun dijadikan hadiah.

Selain itu, merek sandal asal Brasil yang telah hadir sejak tahun 1962 ini juga menghadirkan beberapa warna baru dari koleksi Una (siluet minimalis) dan Aqua Metallic (sentuhan warna metalik yang chic).

Untuk menambah keseruan kampanye, seluruh toko Havaianas di Indonesia juga menghadirkan hadiah spesial seperti Havaianas Eco Bag dan Havaianas Folded Umbrella. Kedua hadiah tersebut dapat diperoleh melalui promo liburan dengan minimum pembelian tertentu.

Inderpreet Singh, Vice President Footwear & Active dari Kanmo Group, yang merupakan mitra merek ritel terkemuka di Indonesia, menyampaikan bahwa melalui kampanye ini, mereka ingin mengajak konsumen menikmati liburan dengan lebih santai, mengambil inspirasi dari gaya hidup penuh warna khas Brasil.

Ia menegaskan bahwa koleksi dan penawaran spesial tahun ini dihadirkan untuk membuat pengalaman gifting semakin menyenangkan. Havaianas sendiri dikenal sebagai pemimpin global dalam kategori sandal flip-flop dan telah menjual lebih dari 5 miliar pasang di seluruh dunia.

Jakarta: Menyambut musim liburan akhir tahun, Havaianas meluncurkan kampanye “Break the Holiday Rush” di Indonesia, sebuah ajakan bagi konsumen untuk menikmati masa perayaan dengan lebih santai tanpa tekanan dari padatnya agenda akhir tahun.

Kampanye ini terinspirasi dari filosofi hidup Brasil, ‘Ginga’, yaitu cara menjalani hidup dengan sikap santai, mudah bergaul, dan percaya diri. Semangat ‘Ginga’ dihadirkan untuk mengajak setiap orang mengambil jeda dari rutinitas dan merayakan kebersamaan dengan lebih mindful di tengah suasana liburan.

Sebagai bagian dari Havasquad, Luna Maya kembali menjadi wajah kampanye tahun ini. Brand Ambassador Havaianas Indonesia tersebut turut memeriahkan suasana liburan dengan merayakan hal-hal sederhana yang membawa rasa senang.

“Melalui ‘Break the Holiday Rush’ bersama Havaianas, aku selalu teringat akan makna sebenarnya dari festive season, yaitu untuk mengambil jeda dan berbagi kebahagiaan lewat hal-hal sederhana selama musim perayaan akhir tahun ini,” ujar Luna Maya. Ia menambahkan bahwa Havaianas selalu menjadi pilihan hadiah yang fun, thoughtful, dan penuh warna.

Dalam rangka menyambut liburan, Havaianas memperkenalkan koleksi terbaru Point Glitter, sandal flip-flop dengan detail glitter gemerlap yang tersedia dalam tiga warna memikat. Koleksi ini dirancang untuk memberikan sentuhan glamor yang pas untuk berbagai aktivitas akhir tahun, baik untuk dipakai sendiri maupun dijadikan hadiah.

Selain itu, merek sandal asal Brasil yang telah hadir sejak tahun 1962 ini juga menghadirkan beberapa warna baru dari koleksi Una (siluet minimalis) dan Aqua Metallic (sentuhan warna metalik yang chic).

Untuk menambah keseruan kampanye, seluruh toko Havaianas di Indonesia juga menghadirkan hadiah spesial seperti Havaianas Eco Bag dan Havaianas Folded Umbrella. Kedua hadiah tersebut dapat diperoleh melalui promo liburan dengan minimum pembelian tertentu.

Inderpreet Singh, Vice President Footwear & Active dari Kanmo Group, yang merupakan mitra merek ritel terkemuka di Indonesia, menyampaikan bahwa melalui kampanye ini, mereka ingin mengajak konsumen menikmati liburan dengan lebih santai, mengambil inspirasi dari gaya hidup penuh warna khas Brasil.

Ia menegaskan bahwa koleksi dan penawaran spesial tahun ini dihadirkan untuk membuat pengalaman gifting semakin menyenangkan. Havaianas sendiri dikenal sebagai pemimpin global dalam kategori sandal flip-flop dan telah menjual lebih dari 5 miliar pasang di seluruh dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(MMI)

05/12/2025 20:48
Sebanyak 1.989 Wisudawan UPH Siap Mengukir Dampak bagi Indonesia

Tangerang, 28 November 2025 – Universitas Pelita Harapan (UPH) kembali meneguhkan komitmennya dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing, adaptif, dan berdampak melalui Wisuda Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Acara yang berlangsung pada 27–28 November 2025 di Grand Chapel, UPH Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, ini melantik sebanyak 1.989 winisuda dari empat jenjang pendidikan: Doktor, Magister, Sarjana, hingga Diploma Tiga.

Kualitas angkatan tahun ini tercermin dari capaian akademis. Lebih dari 500 winisuda berhasil meraih predikat kelulusan dengan pujian, mulai dari Cum Laude hingga Summa Cum Laude. Mengangkat tema “For I Know to Whom I Have Believed,” wisuda ini menekankan bahwa keberhasilan lulusan tidak hanya dibentuk oleh pencapaian akademis, tetapi juga oleh karakter, iman, serta ketangguhan dalam menghadapi dinamika zaman.

Dalam sambutannya, Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., menjelaskan bahwa tema wisuda sejalan dengan panggilan misi UPH untuk menghadirkan pendidikan yang unggul, holistik, dan transformasional. Beliau menegaskan bahwa gelar yang diraih merupakan pintu masuk menuju panggilan yang lebih besar, dan meminta para winisuda untuk membawa nilai-nilai UPH serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Pesan mendalam juga disampaikan oleh Pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), Dr. (H.C.) James Riady. Ia menekankan bahwa kelulusan adalah pintu masuk menuju kedewasaan dan tanggung jawab sesungguhnya, khususnya dalam dua dunia yang menentukan hidup: keluarga dan pekerjaan.

“Fokuslah bukan hanya pada pekerjaan, tetapi juga pada keluarga,” pesannya. Dr. James juga menyoroti pentingnya karakter dan kepedulian sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seraya menegaskan bahwa keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar dampak yang diberikan.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, turut hadir dan menyampaikan Orasi Ilmiah. Beliau menyampaikan pesan inspiratif bahwa pekerjaan seharusnya menjadi medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama, bukan sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., mengapresiasi para lulusan dan mengingatkan mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dan tidak melupakan jasa orang tua. Ia juga mengajak mereka menjadi lulusan yang berdampak sesuai semangat “Diktisaintek Berdampak”.

Kesiapan para lulusan untuk berkontribusi terlihat dari profil mereka. Lebih dari 73% lulusan jenjang D3/D4/S1 dan hampir 76% lulusan S2/S3 telah aktif berkarier atau mengembangkan usaha bahkan sebelum wisuda.

Dengan dilantiknya para lulusan, mereka resmi bergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UPH, sebuah jejaring profesional yang siap memfasilitasi kolaborasi dan pertumbuhan untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan di dunia profesional, baik di tingkat nasional maupun global.

Tangerang, 28 November 2025 – Universitas Pelita Harapan (UPH) kembali meneguhkan komitmennya dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing, adaptif, dan berdampak melalui Wisuda Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Acara yang berlangsung pada 27–28 November 2025 di Grand Chapel, UPH Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, ini melantik sebanyak 1.989 winisuda dari empat jenjang pendidikan: Doktor, Magister, Sarjana, hingga Diploma Tiga.

Kualitas angkatan tahun ini tercermin dari capaian akademis. Lebih dari 500 winisuda berhasil meraih predikat kelulusan dengan pujian, mulai dari Cum Laude hingga Summa Cum Laude. Mengangkat tema “For I Know to Whom I Have Believed,” wisuda ini menekankan bahwa keberhasilan lulusan tidak hanya dibentuk oleh pencapaian akademis, tetapi juga oleh karakter, iman, serta ketangguhan dalam menghadapi dinamika zaman.

Dalam sambutannya, Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., menjelaskan bahwa tema wisuda sejalan dengan panggilan misi UPH untuk menghadirkan pendidikan yang unggul, holistik, dan transformasional. Beliau menegaskan bahwa gelar yang diraih merupakan pintu masuk menuju panggilan yang lebih besar, dan meminta para winisuda untuk membawa nilai-nilai UPH serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Pesan mendalam juga disampaikan oleh Pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), Dr. (H.C.) James Riady. Ia menekankan bahwa kelulusan adalah pintu masuk menuju kedewasaan dan tanggung jawab sesungguhnya, khususnya dalam dua dunia yang menentukan hidup: keluarga dan pekerjaan.

“Fokuslah bukan hanya pada pekerjaan, tetapi juga pada keluarga,” pesannya. Dr. James juga menyoroti pentingnya karakter dan kepedulian sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seraya menegaskan bahwa keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar dampak yang diberikan.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, turut hadir dan menyampaikan Orasi Ilmiah. Beliau menyampaikan pesan inspiratif bahwa pekerjaan seharusnya menjadi medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama, bukan sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., mengapresiasi para lulusan dan mengingatkan mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dan tidak melupakan jasa orang tua. Ia juga mengajak mereka menjadi lulusan yang berdampak sesuai semangat “Diktisaintek Berdampak”.

Kesiapan para lulusan untuk berkontribusi terlihat dari profil mereka. Lebih dari 73% lulusan jenjang D3/D4/S1 dan hampir 76% lulusan S2/S3 telah aktif berkarier atau mengembangkan usaha bahkan sebelum wisuda.

Dengan dilantiknya para lulusan, mereka resmi bergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UPH, sebuah jejaring profesional yang siap memfasilitasi kolaborasi dan pertumbuhan untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan di dunia profesional, baik di tingkat nasional maupun global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(MMI)

05/12/2025 19:44
AirAsia Perbarui Kebijakan Seragam Pramugari, Kini Bisa Berhijab

Kuala Lumpur: AirAsia memperbarui kebijakan seragam sehingga kru kabin perempuan bisa mengenakan hijab saat bertugas. Kebijakan ini mempertegas komitmen perusahaan untuk terus berkembang berdasarkan masukan dari karyawan dan publik.

“Salah satu kekuatan terbesar AirAsia adalah Allstars kami yang beragam dan vokal. Ketika awak kabin menyampaikan hal ini kepada manajemen, bagi kami penting untuk mendengarkan.,” ujar CEO Capital A, Tony Fernandes, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 5 Desember 2025.

Tony mengungkapkan, kebijakan ini menjadi bagian dari cara perusahaan menghormati pandangan dan keyakinan berbeda. Menurutnya, dua hal tersebut merupakan budaya perusahaan dan faktor penting yang membentuk kesuksesan AirAsia.

“Karena ini menunjukkan bahwa AirAsia adalah maskapai yang terus berinovasi, terus berpikir, terus menghormati budaya, keyakinan, dan terus, yang terpenting, memungkinkan orang untuk menjadi diri mereka sendiri,” tutur Tony.

CEO Capital A, Tony Fernandes, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 5 Desember 2025. Foto: medcom/fatha annisa

Group Head of Cabin Crew Department, Suhaila Hassan, juga mengatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan semangat keberagaman dan dinamika yang menjadi ciri AirAsia.

“Kami akan terus mengumpulkan masukan dari Allstars dan bekerja bersama mereka dalam penyusunan detail desain dan implementasinya sebelum kebijakan ini diberlakukan,” kata Suhaila.

Sementara itu, Group CEO AirAsia Aviation Group, Bo Lingam, menyebut pembaruan ini sebagai hal yang mencerminkan perkembangan AirAsia sebagai maskapai global dengan tenaga kerja beragam, serta komunitas dan budaya yang dihubungkan setiap hari.

“Seragam kami selalu mengedepankan profesionalisme, keselamatan, dan kenyamanan, dan perkembangan ini memperkuat fondasi tersebut dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk tetap merepresentasikan AirAsia sesuai keyakinan mereka,” ujarnya.

Kebijakan Baru Seragam Kru Kabin AirAsia Berlaku Mulai Ramadan 2026

Seragam untuk pramugari AirAsia yang berhijab. Foto: AirAsia

Suhaila Hassan mengungkapkan pembaruan kebijakan seragam kru kabin perempuan ini diharapkan dapat dimulai pada Ramadan 2026.

Ia menegaskan bahwa seragam merah ikonik AirAsia akan tetap digunakan, dan kebijakan ini tetap memastikan kenyamanan, keselamatan, serta konsistensi identitas merek di seluruh jaringan maskapai.

“Bahan (hijabnya) sustainable polyster. ini hanyalah perpanjangan, bagian dari evolusi,” jelasnya.

Sebelumnya, awak kabin AirAsia telah mengenakan hijab pada rute tertentu, seperti Jeddah. Pembaruan ini memperluas fleksibilitas tersebut kepada seluruh kru perempuan yang memilih untuk berhijab.

Kuala Lumpur: AirAsia memperbarui kebijakan seragam sehingga kru kabin perempuan bisa mengenakan hijab saat bertugas. Kebijakan ini mempertegas komitmen perusahaan untuk terus berkembang berdasarkan masukan dari karyawan dan publik.

“Salah satu kekuatan terbesar AirAsia adalah Allstars kami yang beragam dan vokal. Ketika awak kabin menyampaikan hal ini kepada manajemen, bagi kami penting untuk mendengarkan.,” ujar CEO Capital A, Tony Fernandes, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 5 Desember 2025.

Tony mengungkapkan, kebijakan ini menjadi bagian dari cara perusahaan menghormati pandangan dan keyakinan berbeda. Menurutnya, dua hal tersebut merupakan budaya perusahaan dan faktor penting yang membentuk kesuksesan AirAsia.

“Karena ini menunjukkan bahwa AirAsia adalah maskapai yang terus berinovasi, terus berpikir, terus menghormati budaya, keyakinan, dan terus, yang terpenting, memungkinkan orang untuk menjadi diri mereka sendiri,” tutur Tony.

CEO Capital A, Tony Fernandes, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 5 Desember 2025. Foto: medcom/fatha annisa

Group Head of Cabin Crew Department, Suhaila Hassan, juga mengatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan semangat keberagaman dan dinamika yang menjadi ciri AirAsia.

“Kami akan terus mengumpulkan masukan dari Allstars dan bekerja bersama mereka dalam penyusunan detail desain dan implementasinya sebelum kebijakan ini diberlakukan,” kata Suhaila.

Sementara itu, Group CEO AirAsia Aviation Group, Bo Lingam, menyebut pembaruan ini sebagai hal yang mencerminkan perkembangan AirAsia sebagai maskapai global dengan tenaga kerja beragam, serta komunitas dan budaya yang dihubungkan setiap hari.

“Seragam kami selalu mengedepankan profesionalisme, keselamatan, dan kenyamanan, dan perkembangan ini memperkuat fondasi tersebut dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk tetap merepresentasikan AirAsia sesuai keyakinan mereka,” ujarnya.

Kebijakan Baru Seragam Kru Kabin AirAsia Berlaku Mulai Ramadan 2026

Seragam untuk pramugari AirAsia yang berhijab. Foto: AirAsia

Suhaila Hassan mengungkapkan pembaruan kebijakan seragam kru kabin perempuan ini diharapkan dapat dimulai pada Ramadan 2026.

Ia menegaskan bahwa seragam merah ikonik AirAsia akan tetap digunakan, dan kebijakan ini tetap memastikan kenyamanan, keselamatan, serta konsistensi identitas merek di seluruh jaringan maskapai.

“Bahan (hijabnya) sustainable polyster. ini hanyalah perpanjangan, bagian dari evolusi,” jelasnya.

Sebelumnya, awak kabin AirAsia telah mengenakan hijab pada rute tertentu, seperti Jeddah. Pembaruan ini memperluas fleksibilitas tersebut kepada seluruh kru perempuan yang memilih untuk berhijab.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

05/12/2025 18:38
Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.

Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.

Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

“Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.

Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

Profil lengkap Raja Juli Antoni
Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.

Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
Karier Raja Juli Antoni
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).

Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.

Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.

Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.

Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

“Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.

Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

Profil lengkap Raja Juli Antoni
Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.

Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
Karier Raja Juli Antoni
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).

Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

05/12/2025 17:35
Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul.

Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.

Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
Tugas utama Menteri Kehutanan
Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

1. Merumuskan kebijakan kehutanan

Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
Bencana Sumatera jadi alarm
Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul.

Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.

Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
Tugas utama Menteri Kehutanan
Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

1. Merumuskan kebijakan kehutanan

Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
Bencana Sumatera jadi alarm
Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

05/12/2025 16:31
Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul.

Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.

Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
Tugas utama Menteri Kehutanan
Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

1. Merumuskan kebijakan kehutanan

Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
Bencana Sumatera jadi alarm
Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul.

Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.

Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
Tugas utama Menteri Kehutanan
Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

1. Merumuskan kebijakan kehutanan

Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
Bencana Sumatera jadi alarm
Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

05/12/2025 16:31
Terungkap! 12 Perusahaan Diduga Picu Banjir Sumatera

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

“Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat, 5 Desember 2025.

“Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.

Selain itu ia juga memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.

Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.

“Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelasnya.

“Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tambahnya.

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

“Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat, 5 Desember 2025.

“Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.

Selain itu ia juga memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.

Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.

“Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelasnya.

“Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

05/12/2025 14:22
Wajib Catat! Ini Nomor Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.

Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.

Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

- Polisi: 110

- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115

– Pemadam Kebakaran: 113

– Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123

– Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533

Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.

Kontak Darurat Wilayah Aceh

Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:

– BPBD Aceh: (0651) 34783

– BASARNAS Aceh: (0651) 33876

– PMI Aceh: 0852 2315 0090

– BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113

– Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378

– BPBD Aceh Utara: (0645) 31710

– BPBD Pidie: (0653) 7829567

– BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413

– BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800

– BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545

– BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113

– Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113

– BPBD Langsa: (0641) 20113113

– BPBD Bireuen: (0644) 323535

– BPBD Gayo Lues: (0642) 21390

– BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741

Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat

– BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721

– PMI Sumatera Barat: (0751) 27882

– Damkar Kota Padang: 0811 6606 113

– BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114

– BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950

– Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883

Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara

– BASARNAS Medan: 0851 9179 5579

– BPBD Sumut: 0811 622 1733

– BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022

– BPBD Medan: 0813 7080 0880

– Damkar Medan: 0811 6566 113

– BPBD Binjai: 0811 6192 611

– BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330

– BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022

– BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119

– BPBD Sibolga: 0631 21544

– BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115

– BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449

Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan.

(Sheva Asyraful Fali)

Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.

Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.

Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

- Polisi: 110

- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115

– Pemadam Kebakaran: 113

– Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123

– Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533

Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.

Kontak Darurat Wilayah Aceh

Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:

– BPBD Aceh: (0651) 34783

– BASARNAS Aceh: (0651) 33876

– PMI Aceh: 0852 2315 0090

– BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113

– Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378

– BPBD Aceh Utara: (0645) 31710

– BPBD Pidie: (0653) 7829567

– BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413

– BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800

– BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545

– BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113

– Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113

– BPBD Langsa: (0641) 20113113

– BPBD Bireuen: (0644) 323535

– BPBD Gayo Lues: (0642) 21390

– BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741

Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat

– BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721

– PMI Sumatera Barat: (0751) 27882

– Damkar Kota Padang: 0811 6606 113

– BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114

– BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950

– Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883

Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara

– BASARNAS Medan: 0851 9179 5579

– BPBD Sumut: 0811 622 1733

– BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022

– BPBD Medan: 0813 7080 0880

– Damkar Medan: 0811 6566 113

– BPBD Binjai: 0811 6192 611

– BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330

– BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022

– BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119

– BPBD Sibolga: 0631 21544

– BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115

– BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449

Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan.

(Sheva Asyraful Fali)

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

05/12/2025 13:17
Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi.

Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.

Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian.

Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.

Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut?

Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.

Apa itu LARASKA?
ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana.

Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.

Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.

Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.

Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:

– Akta kelahiran
– Akta perkawinan
– Ijazah
– Kartu Keluarga (KK)
– KTP
– Sertifikat tanah

Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan.

Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:

1. Arsip asli
Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.

2. Batas maksimal jumlah dokumen
Arsip tekstual maksimal 10 lembar
Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar

3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.

4. Mengikuti ketentuan ANRI
Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.

5. Mengambil dokumen setelah selesai
Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya.

– MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
– Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
– Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
– Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
– Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi.

Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.

Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian.

Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.

Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut?

Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.

Apa itu LARASKA?
ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana.

Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.

Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.

Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.

Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:

– Akta kelahiran
– Akta perkawinan
– Ijazah
– Kartu Keluarga (KK)
– KTP
– Sertifikat tanah

Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan.

Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:

1. Arsip asli
Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.

2. Batas maksimal jumlah dokumen
Arsip tekstual maksimal 10 lembar
Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar

3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.

4. Mengikuti ketentuan ANRI
Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.

5. Mengambil dokumen setelah selesai
Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya.

– MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
– Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
– Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
– Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
– Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

05/12/2025 11:09

Author: Medcom.id

Performa di Iklim Lembap Indonesia

Kebijakan Baru Seragam Kru Kabin AirAsia Berlaku Mulai Ramadan 2026