Xcloud.id

Author: Gatra.com

  • HUT ke-51 KNPI, Haris Pertama Serukan Penguatan DPD RI dan Otonomi Daerah

    HUT ke-51 KNPI, Haris Pertama Serukan Penguatan DPD RI dan Otonomi Daerah

    Jakarta, Gatra.com – Dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-51 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ketua Umum Haris Pertama menyerukan pentingnya memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam sistem pemerintahan Indonesia.

    Haris menegaskan bahwa revisi undang-undang diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi DPD RI dan memperkuat Otonomi Daerah, terutama dengan dukungan gerakan pemuda di seluruh negeri.

    “Penguatan DPD dan Otonomi Daerah adalah sebuah keharusan,” ujar Haris dalam acara yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (27/7).

    Haris menyoroti bahwa selama ini DPD RI belum berfungsi maksimal dan seringkali hanya menjadi pelengkap di parlemen. Ia menekankan bahwa penguatan DPD dan otonomi daerah merupakan langkah krusial untuk mencegah disintegrasi bangsa.

    Dalam pandangannya, DPD RI harus memiliki peran lebih besar dalam mendukung kepala daerah agar mereka dapat mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Haris berharap kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dapat menentukan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat.

    “Kita harus mengubah kondisi saat ini, di mana kepala daerah hanya memberikan rekomendasi terkait izin usaha pertambangan. Untuk pertumbuhan daerah yang lebih cepat, daerah harus punya kewenangan penuh. Kepala daerah yang paling tahu kebutuhan masyarakatnya,” tegas Haris.

    Haris percaya bahwa kekayaan sumber daya alam yang melimpah di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, banyak daerah kaya SDA, seperti Papua dan Kalimantan, masih mengalami kemiskinan.

    “Dengan penguatan pemerintah daerah dan otonomi daerah melalui undang-undang, kita dapat membawa perubahan besar tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah,” tambahnya.

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang hadir dalam acara tersebut, menekankan bahwa peringatan HUT ke-51 KNPI menjadi momen refleksi bagi para pemuda untuk bersatu menjaga NKRI dengan memperjuangkan keadilan, hukum, dan demokrasi.

    “Pemuda harus belajar dari sejarah dan bersatu untuk menjaga bangsa yang besar dan beragam ini demi mencapai Indonesia Emas 2045,” ujar Mahfud.

    Pada kesempatan tersebut, Haris Pertama juga memberikan penghargaan KNPI Award 2024 kepada sejumlah tokoh yang berkontribusi bagi pemuda. Mereka di antaranya adalah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, mantan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD, anggota DPD RI Fahira Idris

    Kemudian Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wali Kota Blitar Santoso, dan tokoh-tokoh lainnya sebagai Tokoh Nasional dan Daerah Peduli Pemuda 2024.

    44

  • Siap Kelola Tambang, Muhammadiyah Janji Kembalikan Konsesi ke Pemerintah Jika Tak Pro Lingkungan

    Siap Kelola Tambang, Muhammadiyah Janji Kembalikan Konsesi ke Pemerintah Jika Tak Pro Lingkungan

    Sleman, Gatra.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan siap mengelola usaha pertambangan seperti yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

    Muhammadiyah ingin menjadi role model bisnis pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.

    Keputusan ini resmi diumumkan usai penyelenggaraan Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang berakhir Minggu (28/7) siang di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, di Sleman, DIY.

    “Khusus tentang tambang, sebagaimana karakter kami, Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi, tentu ini karena political will yang baik dari pemerintah. Tidak serta merta menerima. Tapi tidak serta merta langsung menolak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di awal jumpa pers.

    Muhammadiyah menurutnya punya prinsip menerima, menolak, atau melakukan langkah apapun dalam pergerakannya harus berdasar ilmu dan berbasis pada pandangan Islam berkemajuan.

    Keputusan menyangkut pengelolaan tambang ini disebut Haedar merupakan kesimpulan yang diambil PP Muhammadiyah setelah melalui berbagai rapat pleno dan konsolidasi. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan dihimpun.

    Hadirnya pandangan yang pro dan konstruktif juga kontra dengan berbagai argumen data dari pengelolaan tambang bagi Haedar adalah realistis kehidupan yang harus dihadapi secara elegan dan seksama.

    “Kami melihat tambang, karena merupakan salah satu yang dilihat dari berbagai aspek, memang patut dikelola di bumi Indonesia seperti layaknya peternakan, perkebunan bahkan perikanan. Bagi kami semuanya, tambang harus dikelola tapi jangan dirusak,” tegas Haedar yang didampingi Sekretaris PP Abdul Mukti dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy.

    PP Muhammadiyah dengan sikap kewaspadaan dan kecermatan telah menyusun dan membentuk tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir.

    “Beliau sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis, bukan sebagai Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mohon jangan ditulis Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini,” katanya.

    Menurut Haedar, Muhammadiyah akan menghadirkan role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik.

    Jika dalam proses pengelolaan tambang Muhammadiyah menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteran sosial, dan pro lingkungan, Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri dan dengan penuh tanggung jawab akan mengembalikan konsesi tambang ke pemerintah.

    “Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi modal usaha ‘not for profit’, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” tutup Haedar.

    21

  • Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Sleman, Gatra.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) (Menko PMK) PP Muhammadiyah ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir bersama sejumlah anggota tim itu akan mewujudkan  pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan keadilan sosial.

    Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Sleman, DIY, Minggu (28/7).

    Tim pengelola tambang dengan Muhadjir Effendy sebagai ketua. Di sini selaku Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Jangan ditulis sebagai Menko, nanti Istana pindah ke sini,” kata Haedar.

    Tim ini berisi sejumlah pengurus Muhammadiyah dan pakar pertambangan, antara lain Sekretaris Muhammad Sayuti dan para anggota seperti Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

    Tim ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menggodok penerapan izin usaha tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin usaha pertambangan untuk lembaga berbadan hukum dari ormas keagamaan.

    Tim pengelola tambang merupakan salah satu keputusan dari Rapat Pleno PP yang dibawa ke Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. “Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi,” demikian keputusan Muhammadiyah soal izin tambang.

    Muhadjir tak memberi pernyataan meski hadir di acara jumpa pers bersama sejumlah petinggi PP Muhammadiyah. Usai jumpa pers, ia pun enggan menjawab sejumlah pertanyaan soal penunjukan dirinya jadi ketua tim tambang. “Saya juga baru tahu tadi,” katanya. “Makan dulu, maka dulu,” lanjutnya.

    Muhadjir juga bungkan dan hanya tersenyum saat disinggung apakah Presiden Joko Widodo tahu penunjukan dirinya dan akan melaporkan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah ini. “Onok, wae (ada saja),” kata kader Muhammadiyah ini kepada Gatra.com dalam bahasa Jawa logat Jawa Timuran.

     

    48

  • Dapat Dukungan 15 Kelompok Relawan, Rektor UNSA Tetap Tunggu Rekom Parpol untuk Pilkada Solo

    Dapat Dukungan 15 Kelompok Relawan, Rektor UNSA Tetap Tunggu Rekom Parpol untuk Pilkada Solo

    Solo, Gatra.com – Sebanyak 15 kelompok relawan memberikan dukungan pada bakal calon Wali Kota Solo Astrid Widayani. Dukungan ini diberikan untuk Astrid meski hingga kini Rektor Universitas Surakarta (UNSA) tersebut belum memiliki kendaraan politik untuk berlaga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Deklarasi dilaksanakan di Graha Nikmat Rasa, Solo, Sabtu (27/7) malam. Koordinator relawan, Joko Purwono, mengatakan berkumpulnya relawan ini sebagai bentuk konsolidasi demi memenangkan Astrid di Pilkada Kota Solo 2024.

    ”Kita sudah bergerak dari bulan Mei untuk mendampingi Mbak Astrid. Para relawan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Selama ini mereka berjalan sendiri-sendiri lalu ini kita kumpulkan agar saling mengenal,” katanya usai deklarasi.

    Di sisi lain, Astrid pun terus menjalin hubungan baik dengan para relawan. Hal ini sebagai upaya untuk menyatukan visi dan misi dalam membangun Kota Solo.

    ”Konsolidasi ini sebagai upaya untuk menyatukan visi dan misi. Apabila saya diberi rekomendasi oleh partai politik pengusung dan dinyatakan sebagai pasangan resmi di pilkada, upaya ini akan menjadi lebih solid,” katanya.

    Sementara soal komunikasi dengan partai politik, Astrid mengklaim hingga kini semua berjalan lancar. Ia tak keberatan jika partai politik menghendaki dirinya di posisi calon wakil wali kota.

    Astrid mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekomendasi Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam laga pilkada. Namun belakangan PSI memberikan rekomendasi pada KGPAA Mangkunegara X yang akrab disapa Gusti Bhre.

    ”Saya murni dari kalangan profesional. Majunya saya di pilkada ini karena merupakan bagian dari pengabdian saya untuk Kota Solo. Saya maju dengan semangat, apapun posisinya baik AD 1 (Wali Kota Solo) atau AD 2 (Wakil Wali Kota) saya terbuka,” ujarnya.

    Menurutnya, pemberian rekomendasi PSI pada Gusti Bhre adalah dinamika politik yang wajar. Namun dia menyatakan siapapun pemimpin Kota Solo harus memahami masalah dan solusinya untuk pembangunan Solo yang berkelanjutan.

    ”Penting untuk siapapun yang akan jadi penerus Mas Gibran memahami apa yang menjadi masalah di Kota Solo dan parpol pengusung saya kira sudah mencermati apa yang menjadi kebutuhan di Solo,” ucapnya.

    129

  • Pasangan Calon Jeriko-Adinda Adalah Layak Untuk Menjaga Martabat Kota Kupang

    Pasangan Calon Jeriko-Adinda Adalah Layak Untuk Menjaga Martabat Kota Kupang

    Kupang, Gatra.Com – Pilihan PAN menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon Jefry Riwu Kore – Lusia Adinda Lebu Raya dengan taligne Jeriko-Adinda adalah proses yang panjang dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta menjaga martabat Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi NTT.

    Penyerahan SK DPP PAN untuk Jeriko – Adinda itu dirangkai pula doa bersama yang dihadiri jajaran pengurus DPW PAN NTT, DPD PAN Kota Kupang dan DPD PAN Kabupaten Kupang, relawan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan beberapa tokoh agama. 

    Doa bersama itu dengan temah “ PAN Menang bersama paket Jeriko –Adinda Menuju Pilwakot Kota Kupang “ itu .

    “Dari semua calon Kepala Daerah, Paslon Jeriko-Adinda adalah pasangan pertama yang mendapat SK dari PAN. Tentunya melewati proses yang panjang, kami menjaring aspirasi dari masyarakat serta kami hendak menjaga Martabat Kota Kupang sebagai ibukot provinsi NTT,”kata Ketua DPW PAN NTT Ahmad Yohan saat menyerahkan SK DPP PAN untuk paslon Jeriko –Adinda ( 28/9).

    Calon Walikota Kupang Jefry Riwu Kore mengapresiasi dan berterima kasih kepada PAN, dan berjanji akan menggunakan kepercayaan yang diberikan untuk melayani masyarakat Kota Kupang.

    “Kami berterima kasih kepada PAN yang memberikan kepercayaan kepada kami, kami berjanji tidak akan membuat malu dan akan menggunakan kepercayaan PAN untuk melayani masyarakat Kota Kupang,”ungkapnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya menghadapi Pilwakot 27 November 2024 mendatang PDIP dan PAN mengutus Jefry Riwu Kore ( Jeriko ) sebagai Walikota Kupang dan wakilnya didampingi Lusia Adinda Lebu Raya.

    Paket dengan talige Jefry –Adinda ini menyatakan akan memenangkan pemilihan Walikota Kupang nanti untuk melanjutkan pembangunan yang ada. Pasalnya Jefry adalah mantan Walikota Kupang 2019 – 2022. Sementara Lusia Adinda adalah isteri mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dua periode 2018 – 2023 dan 2013 – 2018.

    “ Kami optimis memenangkan pemilihan Walikota 27 November 2024 nanti. Kami sudah sosialisasi diri dan konsolidasi dengan para pendukung akar rumput. Karena itu sekali lagi, kami akan menang ,” tegas Jefry Riwu Kore, Rabu ( 24/7).

    Dari sosialasi yang dilakukan jelas Jefry, masyarakat akar rumput secara tegas pula minta dirinya maju kembali sebagai calon walikota. “Masyarakat akar rumput yang saya temui, semua minta saya maju lagi sebagai calon walikota untuk memimpin kota Kupang. Alasan mereka beragam. Tetapi yang pasti mereka minta melanjutkan pembangunan yang ada,” sebut Jefry.

    Alasan memilih Lusia Adinda sevbagai Wakil, Jefry mengemukakan bahwa kandidat ini sudah teruji, dikenal masyarakat luas. Selain sebagai Ketua Dharma wanita dan PKK dia juga kader PDIP. Sejak 1999 – 2018 terus mendampingi suaminya Frans Lebu Raya sebagai ketua DPD PDIP NTT.

    “Ibu Adinda ini tidak asing karena cukup dikenal luas di masyarakat kota Kupang. Selain sebagai kader PDIP juga selalu bersama suaminya Frans Lebu Raya semasa menjabat Gubernur NTT turun bersama menyapa masyarakat. Karena itu tdak ada pilihan lain, Gas menangkan Pilwakot Kupang ,” jelas Jefry.

    Sementara itu Lusia Adinda Lebu Raya saata dipinang sebagai Wakil Walikota oleh Jefry pekan lalu menyatakan siap. “Saya siap mendampingi Jefry Riwu Kore. Dari sosialisasi dilakukan, tidak ada kata lain, gas , gas dan menang. Masyarakat setiap hari datang minta saya maju sebagai calon wakil walikota. Karena itu sekali lagi, gas, gas, menang ,” kata Lusia Adinda Lebu Raya

    Keluarga besar, Lamaholot, Kabupaten Flores Timur, lembata, Alor dan Sikka kata Lusia mendukung penuh pencalonan saya sebagai calon wakil Walikota. “Saya berterima kasih kepada alm. Frans Lebu Raya. Walaupun dia sudah tidak ada, tapi saya percaya roh perjuangan akan terus ada untuk saya dan kita semua. Saya meyakini bahwa saat ini dia (Frans Lebu Raya) bahagia di surga, karena di rumah perjuangan ini ada banyak orang yang memberikan dukungan terhadap saya dan pak Jeriko,” ungkapnya.

    Dikatakan Lusia, ketika dirinya diminta untuk mendampingi Jeriko sebagai calon Wakil Walikota Kupang, dirinya memberikan banyak pertimbangan. Namun, ketika memutuskan untuk menerima lamaran sebagai Wakil Walikota Kupang, semua pertimbangan itu pun memberikan kekuatan baginya.”Yang saya tahu, selama 5 tahun pak Jeriko sudah membangun Kota Kupang dan mempercantik Kota Kupang, sehingga dengan kehadiran saya sebagai Wakil Walikota.

     

     

    96