Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Iman Zanatul Haeri Sebut TNI Yang Mengajar di Sekolah Tidak Boleh Dinormalisasi, Ini Katanya

    Iman Zanatul Haeri Sebut TNI Yang Mengajar di Sekolah Tidak Boleh Dinormalisasi, Ini Katanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri baru-baru ini mengkritisi salah satu unggahan yang menormalisasi anggota TNI mengajar anak-anak sekolah.

    Di unggahan tersebut tertulis bahwa, “Idealnya memang guru yang mengajarkan murid-murid di sekolah. Tampi kalau menang situasi serta kondisi yang membuat TNI membantu mengajar tidak apa-apa juga. Yang penting mereka bisa menikmati proses belajar mengajar,” tulis akun X @Ndrewstjan.

    Merespon pandangan tersebut, Iman Zanatul menegaskan untuk berhenti menormalisasikan tentara yang mengajar di sekolah.

    “Berhenti menormalisasi tentara yang mengajar di sekolah dengan salim keterpaksaan atau kedaruratan,” tegas Iman Zanatul, dilansir X Selasa, (25/3/2025).

    Iman juga menyampaikan bahwa terdapat ratusan ribu lulusan yang memang fokus dan bidangnya di ranah pendidikan setiap tahun.

    “Ada ratusan ribu lulusan FKIP/LPTK setiap tahun, ada ratusan ribu calon guru yang tidak kunjung diangkat. Distribusi yang gagal bukanlah keberhasilan,” ujarnya.

    “Para guru dikirim ke perbatasan tidak dengan ransel dan senjata. Cobalah mengajar diperbatasan dengan gaji guru honorer dan tetap memenuhi 5 standar kompetensi guru,” tutupnya.

    Seketika unggahan tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat, apalagi berkaitan dengan dunia pendidikan di Indonesia, yang memang saat ini butuh diperhatikan mulai dari fasilitas hingga tenaga pengajarnya.

    “Kenapa tidak neng-hire guru-guru dengan memberikan fasilitas dan gaji yang setara dengan bapak-bapak berseragam di foto itu ya?,” tanya warganet.

  • Said Didu Ungkap Perubahan Besar-besaran di Bank Mandiri dan BRI: Semoga Awal Perbaikan BUMN ke Depan

    Said Didu Ungkap Perubahan Besar-besaran di Bank Mandiri dan BRI: Semoga Awal Perbaikan BUMN ke Depan

    Berdasarkan struktur hasil RUPST terbaru, direksi yang berasal dari internal BRI yaitu Agus Noorsanto, Ahmad Solichin dan Viviana Dyah Retno Kumalasari.

    Dominan jajaran direksi yang baru diisi oleh pemain BMRI, terinci Hery Gunardi, Nancy Adistyasari, Saladin Dharma Nugraha Effendi, Alexander Dippo Paris, Farida Thamrin dan Aquarius Rudianto. 

    Sisanya berasal dari bank diluar BRI dan Bank Mandiri. Selain itu, pada jajaran komisaris BBRI yang baru, ada juga orang BMRI, yakni Kartiko Wiryoatmodjo. 

    Untuk Bank Mandiri, ada beberapa kursi direktur yang kosong pasca pengumuman kepengurusan BPI Danantara dan RUPST PT BBRI yakni Direktur Hubungan Kelembagaan, Direktur Compliance, Legal, and Human Capital, dan Direktur Jaringan dan Ritel Banking.

    BPI Danantara telah menunjuk Rohan Hafas dan Agus Dwi Handaya sebagai Managing Director. Mereka sebelumnya adalah Direktur Hubungan Kelembagaan dan Direktur Compliance, Legal, and Human Capital. 

    Ada juga Direktur Jaringan dan Ritel Banking Aquarius Rudianto yang berpindah menjadi direktur di BRI. Periode jabatan Aquarius di Bank Mandiri pun memang akan habis di RUPST kali ini.

    Tak hanya itu, ada dua nama direktur yang memang masa jabatannya juga akan habis seperti Aquarius. Mereka adalah Direktur Keuangan Sigit Prastowo dan Direktur Operation Tono E.B. Supari. Keduanya telah habis masa jabatan untuk satu periode. 

    RUPST telah memberhentikan sejumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Alexandra Askandar, Agus Dwi Handaya, Aquarius Rudianto, Rohan Hafas, dan Sigit Prastowo dari jajaran Direksi.

  • PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sindiran. Salah satunya dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. 

    Dia menyentil PKS yang kini hilang bak ditelan bumi. Setelah sebelumnya gencar menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Said Didu menyatakan, PKS diam setelah diberikan jatah seperdua menteri.

    “Betul-betul hilang setelah diberikan jatah 1/2 Menteri,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Rabu, (26/3/2025). 

    Unggahan Said Didu ini merespons salah satu postingan pemilik akun X @Tan_Mar3m. Dia juga menyentil PKS. “Baru ngeh PKS ga pernah lagi lewat temlen. Apa sudah tenggelam itu partai,” ujar pemilik akun.

    Diketahui, PKS memiliki satu kursi di Kabinet Merah Putih saat ini yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. 

    Pada Pilpres 2024 lalu, PKS, PKB dan Nasdem bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melawan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. 

    Sedangkan Prabowo – Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. PRIMA Berkarya PKR Parsindo PKP PA merupakan partai pendukung. 

    Adapun Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura kala itu. 

    Belakangan, setelah Prabowo – Gibran menang, NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Buruh Ummat bergabung dengan KIM Plus. 

    Kembali dengan PKS, memang pada era Joko Widodo PKS getol melakukan kritikan. Berbeda dengan saat ini. 

  • Tokoh Dunia Perkuat Danantara, Dinilai Dukung Investasi Indonesia

    Tokoh Dunia Perkuat Danantara, Dinilai Dukung Investasi Indonesia

    Media berbasis di Hong Kong itu juga menilai bahwa Indonesia ingin menghadirkan pemikiran kelas dunia dalam kebijakan ekonominya. Langkah ini dianggap sebagai bukti bahwa negara tidak takut diawasi oleh para ahli dengan standar tinggi.

    Indonesia juga disebut ingin menghindari jebakan sistem pemerintahan otoriter dan praktik keuangan yang tidak terkendali. “Indonesia berusaha melompat ke era baru kapitalisme negara yang strategis, di mana manajemen profesional dan kepentingan publik dapat berjalan bersamaan dan tidak saling bertentangan,” tulis Green.

    Ia juga menyoroti bahwa investor sering kali menginginkan perubahan, tetapi ragu ketika perubahan tersebut tampak tidak biasa.

    “Mengalihkan dividen BUMN melalui struktur baru mungkin tidak biasa, tetapi situasi saat ini tidak dapat dipertahankan,” lanjutnya.

    Selain itu, artikel tersebut menyebut bahwa negara-negara Asia lainnya dapat mengambil pelajaran dari langkah Indonesia dalam mengelola sumber daya negara.

    “Banyak negara di wilayah ini memiliki sumber daya negara yang sangat besar, namun sering kali tidak dikelola dengan baik, tidak dimanfaatkan secara maksimal, atau dipolitisasi. Mereka dapat memperoleh manfaat yang sangat besar dengan memperkenalkan penasihat eksternal,” kata Green.

    Lebih lanjut, ia mengkritik pasar yang dinilai membuat kesalahan besar dalam membaca situasi.

    “Mereka salah mengira ambisi sebagai ketidakstabilan, reformasi sebagai risiko. Ini adalah kesalahan yang sangat mahal,” tulisnya.

    Green menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa pengelolaan yang tepat dan kerja sama internasional dapat menjadikan Danantara sebagai model dana kekayaan negara yang tidak hanya berfokus pada aset, tetapi juga masa depan. “Dengan tata kelola yang tepat dan kerja sama internasional, Danantara dapat menjadi contoh bagi jenis baru dana kekayaan negara yang tidak hanya berinvestasi pada aset, tapi juga pada masa depan,” pungkasnya. (*)

  • Gol Ole Romeny Bawa Indonesia Menang atas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    Gol Ole Romeny Bawa Indonesia Menang atas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Timnas Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 atas Bahrain dalam laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada Selasa (25/3/2025) malam WIB dengan tensi tinggi sejak awal laga.

    Indonesia langsung tampil agresif dengan menerapkan strategi umpan direct ke lini depan. Dalam lima menit pertama, serangan dari Marselino Ferdinan dan Kevin Diks mampu membuat lini belakang Bahrain bekerja keras.

    Sayangnya, penyelesaian akhir masih menjadi kendala bagi skuad Garuda. Marselino yang mendapat peluang emas di kotak penalti kehilangan kontrol bola sehingga peluang terbuang sia-sia.

    Pada menit ke-13, Indonesia mendapatkan tendangan bebas di dekat kotak penalti Bahrain. Marselino Ferdinan dijatuhkan oleh pemain lawan, memberikan kesempatan bagi Thom Haye untuk mengeksekusi bola mati.

    Tendangan bebas Thom Haye mengarah ke gawang Bahrain dengan akurasi tinggi. Namun, kiper Bahrain Ebrahim Lutfalla berhasil menepis bola dan menggagalkan peluang Indonesia untuk unggul lebih cepat.

    Bahrain mencoba merespons dengan melancarkan serangan balik cepat. Pada menit ke-21, Ole Romeny hampir menciptakan peluang emas di sisi kanan, tetapi ia lebih dulu terjebak dalam posisi offside.

    Tak mau kalah, Bahrain memberikan ancaman lewat tembakan Ali Madan pada menit ke-23. Tembakan pemain Bahrain itu hanya meleset tipis di sisi kiri gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes.

    Hanya satu menit berselang, Indonesia akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Ole Romeny. Ia sukses menyambut umpan matang dari Marselino Ferdinan dan menaklukkan kiper Bahrain dengan tembakan akurat.

  • Akbar Endra: Dari Jalanan ke Parlemen, Kini Mengawal Demokrasi Lewat Jurnalisme

    Akbar Endra: Dari Jalanan ke Parlemen, Kini Mengawal Demokrasi Lewat Jurnalisme

    Kembali ke Jurnalisme: Menjaga Demokrasi dengan Pena

    Meski menjadi legislator memberinya pengalaman berharga, Akbar menyadari bahwa jiwanya tidak sepenuhnya berada di sana. Ia merasa ada banyak kebenaran yang harus disuarakan, banyak kebijakan yang perlu dikritisi, dan banyak praktik kekuasaan yang harus diawasi. Maka, setelah dua periode di parlemen, ia memilih kembali ke dunia jurnalistik.

    Ia mendirikan Menit Indonesia, sebuah portal berita yang menyoroti politik, ekonomi, dan isu-isu sosial dengan pendekatan investigatif. Tulisan-tulisannya selalu tajam, kritis, dan berbasis data. Tidak jarang, laporan eksklusifnya mengguncang dunia politik dan menjadi perbincangan di kalangan elit maupun masyarakat luas.

    “Jurnalisme adalah benteng terakhir demokrasi. Jika media melemah, yang rugi bukan hanya kita, tapi seluruh rakyat,” katanya dengan nada serius.

    Kini, sehari-hari Akbar menghabiskan waktunya meliput sidang-sidang DPR di Senayan atau nongkrong bersama wartawan di pusat pemberitaan isu korupsi. Ia tetap berbaur dengan para jurnalis nasional tanpa merasa perlu menjaga jarak atau membangun gengsi.

    “Saya tidak peduli apakah saya makan di warteg atau di restoran mewah bersama elite politik. Yang penting, saya tetap punya akses ke informasi, tetap bisa menulis dengan jujur, dan tetap bisa menyuarakan kebenaran,” ujarnya sambil tersenyum.

    Meski terus sibuk dengan pekerjaannya, Akbar tidak sendiri. Di balik langkahnya, ada dukungan dari sang istri, Lina Akbar, yang memahami kompleksitas kehidupannya. “Saya bersyukur masih bisa bergerak bebas di dunia jurnalistik, dan istri saya pun mendukung langkah saya untuk terus maju,” kata Akbar.

  • Aksi Tolak UU TNI di Surabaya Berujung Bentrok, Wakil Ketua DPRD Singgung Fasum

    Aksi Tolak UU TNI di Surabaya Berujung Bentrok, Wakil Ketua DPRD Singgung Fasum

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Arif Fathoni, menanggapi aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berujung ricuh di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (24/3).

    Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus tetap menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum.

    “Di era reformasi, semua orang bisa mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas, dan itu dijamin oleh undang-undang tanpa ada intimidasi,” ujar Fathoni saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (25/3).

    Namun, ia mengingatkan massa aksi agar tidak melakukan perusakan fasilitas umum. Menurutnya, fasilitas yang dibangun dengan pajak rakyat harus dijaga bersama.

    “Ketika fasilitas umum dirusak dan diperbaiki, itu juga menggunakan uang rakyat. Saya berharap peserta aksi unjuk rasa di Kota Surabaya memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga fasilitas publik,” tambahnya.

    Dari sisi penegakan hukum, Fathoni berharap aparat kepolisian tidak hanya merespons dengan tindakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani massa aksi.

    Kericuhan dalam Aksi Unjuk Rasa

    Aksi menolak UU TNI yang berlangsung di depan Gedung Grahadi mulai berujung ricuh sekitar pukul 16.20 WIB. Massa aksi beberapa kali melemparkan berbagai benda, seperti botol, batu, kardus, petasan, hingga bom molotov ke arah gedung. Situasi ini memaksa aparat kepolisian menembakkan meriam air untuk membubarkan massa.

  • Thaksin Shinawatra Ikut Jadi Penasihat Danantara, Arie Keriting: Biar Bisa Berbagi Tips Korupsi atau Apa Sih?

    Thaksin Shinawatra Ikut Jadi Penasihat Danantara, Arie Keriting: Biar Bisa Berbagi Tips Korupsi atau Apa Sih?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penunjukkan Thaksin Shinawatra sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendapat banyak sorotan.

    Thaksin Shinawatra dikabarkan memiliki banyak kontroversi karena rekam jejaknya yang sarat dengan tuduhan korupsi dan kejahatan politik selama menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

    Thaksin diketahui pernah terseret kasus terkait saham Shin Corp. Perusahaan inilah yang menjadikannya salah satu orang terkaya di Thailand.

    Terkait hal ini, Komika Arie Keriting memberikan sindiran terkait keputusan penunjukkan ini.

    Melalui cuitan diakun X pribadinya, ia menyindir penunjukkan ini sebagai salah impor mantan koruptor.

    Penunjukkan ini pun untuk memberikan masukan terkait pendanaan di negara. “Maksudnya mengimpor mantan koruptor untuk memberi masukan terkait pendanaan di negara,” tulisnya dikutip Selasa (25/3/2025).

    Arie pun mempertanyakan terkait tips untuk korupsi atau menghindari korupsi dari penunjukkan ini.

    “kita tuh buat apa ya? Biar bisa berbagi tips korupsi atau apa sih?,” tuturnya.

    “CUKAR DELENG BANGET SIH…!!!,” tandasnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Jokowi dan SBY Resmi Ditunjuk sebagai Dewan Pengarah Danantara

    Jokowi dan SBY Resmi Ditunjuk sebagai Dewan Pengarah Danantara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi ditunjuk sebagai Dewan Pengarah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/3).

    Pengumuman ini disampaikan oleh CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, dalam acara peluncuran struktur kelembagaan Danantara di Jakarta.

    “Ternyata untuk mendapatkan orang-orang terpilih yang memang sesuai dengan kompetensinya, itu ternyata harus kami akui tidak mudah,” ujar Rosan, dikutip dari Instagram @rosanroeslani pada Selasa (25/3/2025).

    Pada awal Maret, Rosan mengungkapkan bahwa dirinya telah menyerahkan daftar kandidat untuk mengisi posisi strategis di Danantara kepada Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan bahwa Prabowo memberikan instruksi agar pemilihan dilakukan berdasarkan kompetensi tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

    “Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya di Indonesia. Terbaik di dunia pun. Dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama,” kata Rosan.

    Danantara dirancang sebagai badan investasi nasional yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja.

    Rosan menjelaskan bahwa investasi akan diarahkan pada proyek-proyek strategis yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi, termasuk sektor hilirisasi, energi baru dan terbarukan, serta pengembangan pusat data.

    “Jadi hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, kemudian seperti data center, dan yang lain-lainnya kita akan lihat,” ujar Rosan.

  • Nilai Tukar Rupiah Sentuh Angka Rp16.630, Anthony Budiawan: BI Tampak Tidak Berdaya

    Nilai Tukar Rupiah Sentuh Angka Rp16.630, Anthony Budiawan: BI Tampak Tidak Berdaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti terus melemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menyentuh Rp16.630 per dolar AS.

    Ia menegaskan bahwa stabilisasi nilai tukar merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga independen, di luar eksekutif atau pemerintah.

    “Pemerintah tidak bisa mencampuri urusan moneter, termasuk urusan penentuan suku bunga acuan yang bisa pengaruhi nilai tukar rupiah,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (25/3/2025).

    Anthony menyinggung tren pelemahan rupiah yang terjadi sejak kepemimpinan Gubernur BI, Perry Warjiyo.

    “Melemahnya nilai tukar rupiah memang sudah terjadi terus menerus,” tukasnya.

    Dibeberkan Anthony, selama Perry Warjiyo yang menjadi Gubernur BI, rupiah melemah dari sekitar Rp14.000 per dolar AS pada Mei 2018 hingga lebih dari Rp16.500 saat ini.

    “BI nampaknya tidak berdaya, dan gagal menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi terus menerus,” Anthony menuturkan.

    Melihat tren yang ada, ia memperkirakan kurs rupiah berpotensi menembus Rp17.000 per dolar AS atau bahkan lebih buruk lagi.

    “Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” imbuhnya.

    Anthony juga mempertanyakan klaim bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.

    “Katanya, fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah,” cetusnya.

    Jika benar demikian, kata Anthony, mestinya tidak ada alasan bagi rupiah untuk terus melemah.