Author: Detik.com

  • Saya Berapa Kali Mau Disogok, Minta Ini-Itu!

    Saya Berapa Kali Mau Disogok, Minta Ini-Itu!

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengenai perjalanannya selama satu tahun memimpin Indonesia. Ia mengaku sempat geleng-geleng kepala karena banyak pihak yang mencoba menyuapnya demi kepentingan tertentu.

    “Aku satu tahun aja jadi presiden geleng-geleng kepala juga. Saya berapa kali mau disogok, minta ini, minta itu,” kata Prabowo saat Panen Raya di Karawang yang disiarkan virtual, Rabu (7/1/2026).

    Meski begitu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk tidak goyah. Ia memastikan peraturan yang ditegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.

    “Tapi saya tegakkan peraturan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara saya, nggak ikut yang lain-lain,” terang Prabowo.

    Prabowo juga bercerita saat disodorkan daftar puluhan perusahaan yang melanggar aturan dan akan dicabut izinnya. Prabowo menolak untuk mempelajari daftar tersebut secara langsung karena khawatir akan adanya konflik kepentingan.

    “Saya bilang saya nggak mau karena ada teman saya di situ. Iya kan nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu saya lihat eh Ini Gerindra lagi. Jadi, lebih baik saya nggak mau lihat saya nggak mau tahu,” tambah Prabowo.

    Ia menyerahkan sepenuhnya nasib perusahaan-perusahaan nakal tersebut kepada aparat penegak hukum. Baginya, yang melanggar harus ditindak.

    “Kalau sekarang saya, nggak tahu. Jadi, saya serahkan ke aparat penegak hukum, yang melanggar tindak, sederhana,” imbuh Prabowo.

    Tonton juga video “Prabowo Curhat Dirinya Dituduh Mau Jadi Diktator”

    (rea/ara)

  • Barang Impor Nganggur Kelamaan Bakal Dilelang Negara!

    Barang Impor Nganggur Kelamaan Bakal Dilelang Negara!

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) lebih dari 30 hari dapat dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). Artinya barang tersebut tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dan statusnya bisa dimusnahkan, dilelang hingga menjadi milik negara.

    Ketentuan itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Aturan mulai berlaku setelah 90 hari terhitung sejak diundangkan 31 Desember 2025.

    “BTD yaitu barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya,” tulis Pasal 2 huruf a aturan tersebut, dikutip Rabu (7/1/2026).

    Status itu berlaku antara lain untuk barang impor yang belum diajukan pemberitahuan pabean, belum mendapat persetujuan pengeluaran, atau belum memenuhi persyaratan atas ketentuan larangan dan pembatasan. Setelah ditetapkan sebagai BTD, barang akan dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan dikenakan sewa gudang.

    “Sewa gudang dihitung sejak BTD disimpan di TPP atau TLB-TPP sampai dengan penetapan harga terendah lelang dalam hal BTD akan dilelang; atau pada saat barang dikeluarkan dari TPP atau TLB-TPP dalam hal BTD diselesaikan kewajiban pabeannya,” tulis Pasal 5 ayat (3).

    Pejabat Bea Cukai kemudian memberikan waktu hingga 60 hari kepada importir, eksportir atau pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban pabean yang melekat pada barang tersebut.

    Apabila hingga batas waktu tersebut kewajiban tidak diselesaikan, Bea Cukai dapat menetapkan tindak lanjut berupa pelelangan, pemusnahan atau penetapan barang sebagai Barang Menjadi Milik Negara (BMMN).

    “BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor dinyatakan sebagai BMMN,” bunyi Pasal 8 ayat (2) beleid tersebut.

    Khusus barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan tidak termasuk barang larangan, pelelangan menjadi opsi utama untuk penyelesaian.

    “BTD yang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 hari sejak disimpan di TPP atau TLB-TPP, ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan,” jelas Pasal 9 ayat (1).
    Baru

    Tonton juga video “Tok! Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 10%”

    (aid/fdl)

  • Waduh! Ternyata Banyak Freelance Ngaku-ngaku Akuntan Publik

    Waduh! Ternyata Banyak Freelance Ngaku-ngaku Akuntan Publik

    Jakarta

    Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berencana melayangkan banyak somasi terhadap pekerja paruh waktu atau freelance yang mengaku sebagai akuntan publik. Somasi ini dilayangkan karena aduan penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai standar.

    Dewan Pengurus Nasional AIPI Tubagus Manshur, menyebut kehadiran freelance merusak ekosistem profesi akuntan publik. Ia mengaku akan mengeluarkan banyak somasi kepada freelance dan perusahaan yang menggunakan jasa tersebut.

    “Jadi bukan akuntan publik, tapi menerbitkan laporan keuangan akuntan publik. Dan ini memang masih sangat beririsan dengan teman-teman freelance juga yang melakukan. Di beberapa daerah, bahkan ada yang akan kita ajukan, sampaikan somasi dari kita. Jadi mungkin tahun ini kita akan banyak mengeluarkan somasi, termasuk nanti perusahaan yang menggunakan laporan yang tidak benar,” ungkap Manshur dalam sebuah diskusi panel di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

    Manshur menambahkan, IAPI mendorong para freelance untuk mengikuti Certification in Audit Committee Practices (CACP) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai seorang akuntan publik yang resmi. Ia pun meminta Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk ikut merangkul para freelance tersebut.

    “Jadi kalau ada freelance-freelance, silahkan diajak teman-teman freelancenya untuk jadi AP. Jadi CPA (Certified Public Accountant) dulu supaya jadi AP. Jadi ajak yang tidak baik, menjadi yang baik,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu, Erawati, mengingatkan akan ada sanksi bagi akuntan publik dan KAP yang terbukti melanggar ketentuan penyusunan laporan keuangan. Sanksi tersebut berupa pembekuan hingga pencabutan izin akuntan publik dan KAP.

    “Sanksinya itu dari mulai pembekuan sampai pencabutan izinnya. Pencabutan izin itu sudah dilakukan berkali-kali oleh PPPK terhadap akuntan publik,” tegasnya.

    Erawati menambahkan, PPPK saat ini berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, banyak perusahaan melakukan audit keuangan hanya untuk pengajuan vendor yang dianggap menjadi ruang korupsi.

    “Kami ketika membangun PPPK ini, KPK itu sangat tertarik dan ikut serta. Kenapa? Karena KPK juga me deteksi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meminta laporan keuangan hanya untuk vendor. Sehingga ini nanti akan masuk dalam stranas pencegahan korupsi,” imbuhnya.

    Tonton juga video “Bertahan Hidup di Jakarta dengan Side Hustle”

    (acd/acd)

  • Ancaman Islamofobia di Australia Meningkat Usai Serangan Teror di Bondi

    Ancaman Islamofobia di Australia Meningkat Usai Serangan Teror di Bondi

    Baca beritanya dalam bahasa Inggris

    Sejumlah umat Muslim di New South Wales rela menginap di sebuah masjid, untuk mencegah serangan vandalisme, di tengah meningkatnya insiden Islamofobia setelah serangan teror anti-Semit di Bondi.

    Masjid Minto, yang berjarak sekitar satu jam dari kota Sydney, mengatakan mereka mengambil langkah-langkah tambahan untuk keamanan di tengah meningkatnya ancaman terhadap umat Muslim

    Seorang anggota komite dari masjid tersebut, yang tidak ingin disebutkan identitasnya, mengatakan kepada ABC Indonesia jika menginap di masjid jadi salah satu cara untuk mengamankan masjid.

    “Banyak anggota jemaah kami yang takut, mereka kepikiran, ‘apa yang bakal terjadi selanjutnya?’” katanya kepada Erwin Renaldi dari ABC Indonesia.

    ABC Indonesia juga sudah melihat sejumlah email dan laporan yang mendokumentasikan serangan Islamofobia yang meningkat, termasuk vandalisme serta ancaman terhadap masjid dan organisasi Islam sejak 14 Desember.

    Lembaga Australian National Imams Council, atau dewan imam di Australia, mengatakan mereka mencatat ada peningkatan hingga 200 persen terhadap ancaman dan kebencian anti-Muslim sejak serangan pada 14 Desember di Bondi.

    Setidaknya sembilan masjid dan organisasi Islam yang sudah melaporkan ancaman hingga perlu melibatkan kepolosian.

    Jumlah ini belum termasuk serangan dan ancaman yang dialami terhadap individu, khususnya perempuan yang memakai hijab,

    “Mereka melaporkan peningkatan ancaman, termasuk komentar di media sosial, hingga mereka menjadi lebih takut akan keselamatan pribadi, serta cemas kalau kondisinya akan memburuk dalam beberapa hari dan pekan mendatang.”

    Premier, atau kepala pemerintahan di New South Wales, Chris Minns, menggambarkan peningkatan serangan terhadap umat Muslim sebagai hal yang “mengerikan”.

    “Saya hanya ingin menekankan kalau rasisme tidak akan ditoleransi,” ujarnya.

    “Ini bukan main hakim sendiri. Ini bukan balas dendam. Ini rasisme yang penuh kebencian di komunitas kita.”

    “Kami dalam keadaan siaga tinggi dan polisi benar-benar waspada terhadap setiap contoh kebencian dan kebencian di masyarakat kita”.

    Dalam sebuah pernyataan kepada ABC Indonesia, Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, mengatakan “semua kebencian tidak bisa dibenarkan.”

    “Warga Australia yang baik tidak boleh menyalahkan tindakan orang lain hanya karena latar belakang atau keyakinan mereka,” katanya.

    Ancaman di luar Sydney

    Masjid tertua di pusat kota Melbourne yang dikelola oleh komunitas Muslim asal Albania mendapat ancaman untuk pertama kalinya, setelah menerima email yang penuh kebencian, menurut salah satu komite masjid.

    ABC Indonesia melihat email tersebut, yang menyebut Islam sebagai “sekte kematian” dan menuntut komunitas tersebut “keluar dari masyarakat Yahudi-Kristen”.

    Selima Ymer, Albanian Australian Islamic Society Women’s Committee, mengatakan ia percaya email Islamofobia tersebut sebagai reaksi terhadap serangan teror anti-Semit di Bondi, karena email diterima beberapa hari setelah serangan.

    Lima belas orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan teror di Bondi pada tanggal 14 Desember saat umat Yahudi di Sydney sedang merayakan festival Chanukah by the Sea.

    “Mengkhawatirkan, karena kita jadi bertanya-tanya apalagi yang bisa terjadi pada kita,” kata Selima, yang mengatakan email tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian Melbourne.

    “Sekarang kita mendapat email, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih serius di hari berikutnya.”

    Selima mengatakan banyak umat Muslim di Melbourne khawatir meningkatnya Islamofobia bisa menyebabkan tindak kekerasan yang mematikan, seperti aksi teroris penembakan di Christchurch, Selandia Baru.

    Pada tahun 2019, seorang pria menargetkan umat Muslim dengan menyerang masjid di Christchurch, yang menewaskan 51 orang dan melukai 40 lainnya.

    “Kita selalu takut akan insiden serangan ke masjid seperti Christchurch,” katanya.

    Salah satu pelaku penembakan di Bondi, Naveed Akram, didakwa dengan 59 pelanggaran hukum, termasuk 15 tuduhan pembunuhan, 40 tuduhan melukai dengan niat membunuh, dan satu tuduhan melakukan tindakan terorisme.

    Polisi mengatakan ada indikasi awal kalau serangan di Bondi terinspirasi oleh ISIS, yang terdaftar sebagai organisasi teroris di Australia.

    Organisasi-organisasi Muslim dan masjid-masjid di Australia sudah secara terbuka mengutuk serangan anti-Semit di Bondi, dan menyampaikan rasa solidaritas dan kebersamaan mereka dengan komunitas Yahudi.

    Dewan imam di Australia mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan “tindakan dan ideologi Islamic State sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh umat Muslim di seluruh dunia”.

    Mereka mengatakan Islamic State seharusnya hanya disebut sebagai ISIS atau Daesh.

    “Organisasi ini tidak pantas dikaitkan dengan Islam dalam nama atau deskripsi apa pun,” ujar ANIC dalam pernyataan.

    Sejumlah organisasi Muslim di Australia juga mengatakan kepada ABC jika mereka khawatir tentang “pembalasan” dan menghadapi “hukuman kolektif”, karena agama mereka dikaitkan dengan para pelaku penembakan.

    Ancaman Islamofobia tetap terjadi, terlepas dari tindakan heroik yang ditunjukkan oleh Ahmed Al Ahmed, seorang imigran Suriah berusia 43 tahun, juga seorang Muslim, yang tanpa senjata menerjang salah satu penembak saat serangan Bondi terjadi.

    Seorang juru bicara Kepolisian Victoria mengatakan kepada ABC jika mereka akan menyelidiki email kebencian yang ditujukan ke Masjid Albania di Carlton dan akan menanggapi semua laporan tentang perilaku rasis dan penuh kebencian “dengan sangat serius”.

    “Penting bagi orang-orang untuk mengingat ketika mereka mengatakan sesuatu di online, mereka sebenarnya mengatakannya di ‘dunia nyata’ dan bisa mendapat konsekuensi serius dan signifikan,” kata mereka.

    “Ini termasuk potensi untuk didakwa dengan tindak pidana.”

    Grafiti dan Kepala Babi

    Laporan Islamophobia Register Australia, sebuah organisasi nirlaba independen, mengatakan laporan serangan Islamofobia meningkat dari rata-rata satu atau dua per hari menjadi sekitar 18 laporan setiap harinya, sejak 14 Desember.

    Serangan tersebut mulai dari grafiti dari simbol Nazi dan hinaan seperti “f*** Allah” dan “tidak ada Muslim = damai” di sebuah masjid di Brisbane, hingga vandalisme di sebuah sekolah Muslim di Melbourne.

    Pihak kepolisian mengatakan masih melakukan penyelidikan setelah beberapa kepala babi ditemukan di pemakaman Muslim di New South Wales, sehari setelah serangan Bondi.

    Sejumlah komentar serta pesan kebencian di media sosial yang diterima berbagai organisasi dan masjid Islam juga sedang dalam penyelidikan kepolisian.

    Presiden Islamic Council of Victoria (ICV), Mohamed Mohideen, mengatakan pihaknya sudah menerima puluhan panggilan telepon yang mengancam sejak serangan Bondi.

    Mereka juga harus menutup fitur komentar di saluran media sosial ICV setelah menerima banyak komentar dan email kebencian yang “meningkat pesat”.

    “Semuanya adalah ujaran kebencian,” kata Dr. Mohideen.

    “Kebencian dapat terwujud secara daring, tetapi kebencian juga dapat berubah dan terwujud dalam serangan fisik.

    “Tidak seorang pun boleh merasa tidak aman, dan semua komunitas harus bisa menjalankan keyakinan mereka.”

    Dr. Mohideen mengatakan istilah-istilah seperti “Islam radikal” dan “terorisme Islam” sudah “memicu ketakutan” pada sebagian orang.

    “Orang-orang jadi yakin kalau Muslim adalah musuh, Muslim adalah penyebab semua masalah ini,” katanya.

    ANIC mengatakan “kemarahan selektif” semakin memperdalam perpecahan dan mengikis kepercayaan.

    “Keamanan dan kekuatan Australia bergantung pada penolakan terhadap semua bentuk rasisme secara konsisten dan memastikan keadilan, martabat, dan keamanan bagi setiap warga Australia,” kata dewan tersebut.

    Pakar kontra-terorisme dari Deakin University di Melbourne, Greg Barton, mengatakan para pemimpin komunitas Muslim menghadapi tantangan di berbagai bidang.

    Ia mengatakan mereka harus “menyeimbangkan” antara tidak membiarkan peristiwa seperti serangan Bondi menjadi pemicu Islamofobia, tetapi juga mengecam mereka yang telah bertindak salah atas nama Islam. Islam.

    Tapi, Profesor Barton mengatakan tidak ada komunitas di Australia yang kebal terhadap radikalisasi dan ekstremisme, karena ini menjadi “masalah global” dan tindakan individu tidak mewakili suatu komunitas.

    Ia mencontohkan gerakan supremasi kulit putih tidak mewakili masyarakat kulit putih pada umumnya, katanya.

    Hidup dalam ketakutan

    Selima mengatakan perempuan Muslim di Melbourne yang mengenakan hijab akan menjadi “sasaran empuk”, karenanya ia mengaku menjadi lebih berhati-hati setiap kali ia keluar rumah.

    Ia mengatakan peningkatan kehadiran polisi untuk menjaga masjid saja tidaklah cukup.

    Menurut Selima perlu ada program pendidikan tentang apa Islam sebenarnya kepada masyarakat secara umum untuk mengatasi Islamofobia, mirip dengan yang program pendidikan anti-Semitisme yang diumumkan setelah serangan serangan Bondi.

    Lembaga yang diberi nama Antisemitism Education Taskforce yang dibentuk selama 12 bulan merupakan bagian dari respons pemerintah federal terhadap lembaga Special Envoy’s Plan to Combat Antisemitism.

    Satuan tugas ini bertujuan untuk “mempertimbangkan tindakan untuk membantu sistem pendidikan Australia mencegah, mengatasi, dan menanggapi anti-Semitisme dengan tepat”.

    Pada bulan September, Special Envoy to Combat Islamophobia atau utusan untuk mengatasi Islamofobia di Australia, Aftab Malik, menerbitkan laporan kerangka kerja untuk menanggapi Islamofobia dengan 54 rekomendasi, termasuk pendidikan tentang anti-rasisme.

    Pemerintah Australia sudah mengindikasikan jika mereka akan mempertimbangkan rekomendasi tersebut.

    Selima mengatakan dengan memahami Muslim dengan lebih baik, masyarakat akan menyadari kalau Muslim sebenarnya hanyalah warga Australia biasa.

  • Pastikan Hak Dasar Napi Terpenuhi, KemenImipas Cek Dapur Lapas Bengkulu

    Pastikan Hak Dasar Napi Terpenuhi, KemenImipas Cek Dapur Lapas Bengkulu

    Jakarta

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImipas) mengecek langsung dapur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkulu, sebagai langkah untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan hak dasar warga binaan Permasyarakatan atau narapidana (napi) terpenuhi dengan layak. Saat peninjauan, perwakilan Kementerian Imipas berkeliling ke ruang dapur dan fasilitas di dalamnya, lalu memberikan pujian atas kebersihan, kerapian dapur, serta menu makanan yang disajikan untuk para napi.

    “Dari berbagai daerah yang telah saya kunjungi, dapur di Lapas Bengkulu ini merupakan salah satu yang paling baik. Penataannya rapi, bersih, dan menunjukkan komitmen kuat terhadap pemenuhan hak dasar warga binaan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik KemenImipas, M. Akbar Hadi Prabowo dalam keteranganya, Rabu (7/1/2026).

    Dapur Lapas Kelas IIA Bengkulu dinamai Dapur Elok (Dapur Sehat). Hal-hal yang menjadi perhatian di antaranya kelaikan penyajian menggunakan wadah neon boks, kebersihan dapur, tata kelola hingga kerapian area dapur. Pengecekan ini dilakukan pada Rabu (24/12/2025).

    Akbar Hadi juga mengecek fasilitas Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Bengkulu. Sempat berdialog dengan petugas kesehatan di lokasi, baik yang bertugas di dalam lapas maupun dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu, Akbar Hadi mendorong peningkatan kualitas pelayanan medis bagi para napi.

    Ia lalu bicara soal program strategis nasional, yakni 15 Program Aksi sebagai kiblat kinerja di 2026. Untuk mewujudkan secara optimal program-program tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas seksi.

    “Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung program Ketahanan Pangan, sekaligus memperkuat pembinaan kemandirian dan produktivitas warga binaan pemasyarakatan,” pungkas Akbar Hadi.

    Untuk diketahui agenda pengecekan dapur lapas serta penekanan soal ketahanan pangan sejalan dengan dua poin dalam 15 program aksi Kementerian Imipas 2026. Yakni pada program aksi poin 8 dan 9.

    Berikut 15 program aksi KemenImipas di 2026:

    1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
    2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi(TPI);
    3. Penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal investor;
    4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk pencegahan TPPO dan TPPM;
    5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya serta penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
    6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
    7. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
    8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
    9. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis;
    10. pemasaran produk hasil karya Warga Binaan melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
    11. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
    12. Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
    13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
    14. Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imipas; dan
    15. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Course (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik KemenImipas), M. Akbar Hadi Prabowo mengecek langsung dapur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkulu, sebagai langkah untuk memastikan kualitas layanan pemenuhanFoto: Kapusdatin dan Komunikasi Publik KemenImipas, M. Akbar Hadi Prabowo mengecek langsung dapur Lapas Kelas IIA Bengkulu sebagai langkah memastikan kualitas layanan pemenuhan hak dasar napi terpenuhi dengan layak. (dok. istimewa)

    [Gambas:Instagram]

    (aud/imk)

  • Mentan Cabut Izin 2.300 Distributor Pupuk & Copot 192 Oknum Pejabat

    Mentan Cabut Izin 2.300 Distributor Pupuk & Copot 192 Oknum Pejabat

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mencabut izin ribuan distributor pupuk dan mencopot 192 oknum pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan pelanggaran.

    Amran menyampaikan hal ini saat pengumuman swasembada pangan bersamaan dengan panen raya yang di Karawang dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Pupuk, izin bapak presiden, kadang kami disampaikan bahwa ini Mentan kejam, karena izin yang kami cabut sudah 2.300 seluruh Indonesia. Ada pak Dirut Pupuk di sini, terima kasih pak Dirut. Kita cabut izinnya, begitu naik harga dari HET, main-main kita langsung cabut izinnya, dan pada hari itu juga, hanya di tombol, langsung kita cabut izinnya,” ujar Amran dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (7/1/2026).

    Amran menyebut sudah ada 192 oknum pejabat di lingkup maupun di luar Kementan yang dicopot, dipecat, bahkan dipenjara. Amran menekankan kinerja anak buahnya yang tidak patuh serta menyeleweng akan dicopot.

    “Terima kasih Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, terima kasih Pak. Pak Wapang, Pak Jaksa Agung, terima kasih. Tahu pak, aku jual namanya bapak sering di lapangan. Jadi, aku minta maaf hari ini, bahwa ini perintah Jaksa Agung harus ditangkap. Sekarang tersangka 76,” jelas Amran.

    Tonton juga video “Melihat Pengolahan Pupuk dari Sampah Makanan di Koperasi Kompos K”

    (rea/ara)

  • Cara Hitung Rasio Utang Sehat Agar Cicilan Tidak Mencekik Gajian Bulanan

    Cara Hitung Rasio Utang Sehat Agar Cicilan Tidak Mencekik Gajian Bulanan

    Jakarta

    Dalam mengelola keuangan pribadi maupun keluarga, utang sering kali terdengar seperti sesuatu yang harus dihindari. Banyak orang yang menganggap utang sebagai beban atau sumber masalah.

    Padahal jika digunakan dengan bijak dan benar, utang bisa menjadi salah satu alat finansial yang membantu meningkatkan kondisi keuangan pribadi serta mewujudkan tujuan hidup.

    Sebagai contoh utang bisa menjadi alat bantu untuk membeli rumah, kendaraan, membangun usaha, atau memenuhi kebutuhan pendidikan. Sehingga yang pelu diperhatikan bukan apakah seseorang memiliki utang atau tidak, tetapi seberapa besar utang dimiliki agar mampu dikelola dengan sehat.

    Melansir situs resmi DBS digibank, untuk memiliki rasio yang baik atau ideal besaran utang harus lebih rendah dari jumlah pendapatan per bulan. Nilai yang ideal juga berdampak pada finansial yang stabil di kemudian hari.

    Nilai rasio utang terhadap pendapatan ini dapat dihitung dengan membagi total cicilan per bulan dengan total pendapatan, lalu dikalikan dengan 100%. Sehingga hasil akhir pada perhitungan ini berbentuk persentase.

    Dalam hal ini, rasio total cicilan utang dengan gaji atau pendapatan di bawah 35% dinilai sebagai persentase ideal atau aman. Angka ini menunjukkan bahwa keuangan yang bersangkutan cukup sehat untuk melunasi cicilan setiap bulannya dan tidak perlu mengontrol pengeluaran terlalu ketat untuk memenuhi tanggungan cicilan ini.

    Sebagai contoh, jika yang bersangkutan memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp 10.000.000, maka total cicilan yang perlu dibayarkan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000.

    Sementara rasio utang terhadap gaji mulai dari 36% hingga 49% yang dinilai kurang ideal. Namun rasio ini mungkin masih bisa ditoleransi. Dengan contoh besaran gaji yang sama, besaran cicilan yang perlu dibayarkan kurang lebih Rp 3.600.000 – 4.900.000.

    Jika cicilan utang sudah melewati batas ini, kondisi keuangan mulai masuk ke zona rawan. Risiko gagal bayar pun meningkat, sementara ruang anggaran untuk kebutuhan sehari-hari lainnya semakin menyempit.

    Sehingga untuk angka rasio yang mencapai 50% atau lebih dapat dinyatakan kurang ideal. Sebab hal ini membuat kondisi keuangan mengalami masalah yang cukup parah karena tidak seimbang antara utang dan pendapatan.

    Akibat rasio yang terlalu besar, yang bersangkutan berpotensi tidak memiliki kemampuan bayar dengan lancar. Hal ini dapat membuat cicilan menunggak dan memperbesar tanggungan di kemudian hari.

    Tonton juga video “Bertahan Hidup di Jakarta dengan Side Hustle”

    (igo/fdl)

  • Harga Pre-Book Veloz Hybrid Mulai Rp 299 Juta Masih Berlaku sampai 31 Januari 2026

    Harga Pre-Book Veloz Hybrid Mulai Rp 299 Juta Masih Berlaku sampai 31 Januari 2026

    Jakarta

    Pre-book Toyota Veloz Hybrid mulai Rp 299 juta diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Sebelumnya harga pre-book itu hanya berlaku sampai 31 Desember 2025.

    Toyota memperpanjang masa pre-book Veloz Hybrid dengan harga mulai Rp 299 jutaan. Artinya, buat kamu yang baru mau memesan Veloz Hybrid pada bulan Januari ini, masih berkesempatan mendapat harga pre-book.

    Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Jap Ernando Demily mengungkap, pihaknya memperpanjang masa pre-book Veloz Hybrid dengan harga mulai Rp 299 juta itu hingga 31 Januari 2026.

    “Sebagai bentuk komitmen Toyota dalam menghadirkan value terbaik bagi pelanggan yang telah menantikan New Veloz Hybrid EV, Toyota memperpanjang harga spesial pre-booking mulai dari Rp 299 juta yang berlaku sampai 31 Januari 2026,” terang Ernando saat dikonfirmasi detikOto, Rabu (7/1/2026).

    Ernando menyebut, perpanjangan masa pre-book Toyota Veloz Hybrid itu dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin beli mobil ramah lingkungan Toyota.

    “Bagi Toyota, kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen kami untuk terus menghadirkan solusi mobilitas yang relevan, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” lanjut Ernando.

    Harga pre-book Toyota Veloz Hybrid

    Untuk diketahui, Veloz Hybrid bakal hadir dengan empat varian yakni V HEV, Q HEV, Q HEV with Modellista, dan Q HEV TSS with Modellista. Berikut estimasi harga dari keempat varian tersebut.

    Veloz V HEV: Rp 299 jutaVeloz Q HEV: Rp 320-335 jutaVeloz Q HEV with Modellista: Rp 335-350 jutaVeloz Q HEV TSS with Modellista: Rp 360-390 juta

    Dengan harga segitu Veloz Hybrid menjadi mobil hybrid termurah di keluarga Toyota. Sebelum ada Veloz, model hybrid termurah Toyota adalah Yaris Cross Hybrid. Meluncurnya Veloz Hybrid di Indonesia menjadi jawaban dari Toyota untuk masyarakat yang menginginkan mobil hybrid yang lebih terjangkau.

    Sebelum ada Veloz Hybrid, mobil hybrid paling terjangkau Toyota adalah Yaris Cross Hybrid yang termurah dijual Rpp 437,2 juta. Itu adalah model Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS. Tapi, kini lini produk hybrid Toyota semakin lengkap dengan kehadiran Veloz Hybrid yang harganya di bawah Yaris Cross Hybrid. Namun, Veloz Hybrid mendapat penyesuaian spek untuk mendukung kinerja sebuah mobil MPV hybrid.

    (dry/rgr)

  • Mentan Pede RI Ekspor Beras Tahun Ini

    Mentan Pede RI Ekspor Beras Tahun Ini

    Jakarta

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia hampir pasti mengekspor beras tahun ini. Hal ini disampaikan Amran saat momentum pengumuman swasembada pangan di Karawang hari ini yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Hampir pasti kita lakukan ekspor tahun ini, dan itu sejarah pertama Indonesia,” kata Amran disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/1/2026).

    Amran mengatakan ekspor beras bisa terjadi jika pola serapan gabah oleh Perum Bulog sama seperti 2025. Pada tahun lalu, Bulog ditugaskan untuk menyerap gabah dari petani mencapai 3 juta ton setara beras. Tahun ini, Bulog akan menyerap gabah hasil panen petani 4 juta ton setara beras.

    Cadangan Beras Indonesia

    Kendati begitu, Amran belum membeberkan lebih detail terkait hal tersebut. Ia hanya menyebut saat ini stok cadangan beras Indonesia mencapai 3,2 juta ton.

    “Tapi beras. Kalau bisa, izin Bapak Presiden yang penting Bulog serapannya 3 bulan ke depan sama saja 2025. Aku tidak minta lebih, sama saja,” tambah Amran.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga sempat berseloroh kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi apabila rencana ekspor beras dapat terealisasi.

    “Jadi, Pak Mensesneg. Itu tadi nanti aku menghadap. Kesempatan kami sampaikan karena ada bapak presiden,” jelas Amran.

    Rencana Ekspor Beras

    Sebelumnya, Amran juga sempat berbicara terkait rencana pemerintah mengekspor beras tahun ini. Hal ini disampaikan Amran saat menjadi menjadi penguji Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor.

    Amran menyebut stok cadangan beras dalam negeri mencapai 3,25 juta ton pada awal 2026. Kemudian, Indonesia akan memasuki musim panen pada Februari hingga April.

    Amran mengingatkan Bulog yang berperan mengurus sektor pertanian, termasuk beras pascapanen agar tidak terjadi gagal panen. Sebab, musim panen awal tahun menyumbang produksi nasional terbesar.

    “Bulan Februari sampai April, itu adalah produksi 70%. Kalau gagal produksi dari Februari hingga April, gagal Republik ini untuk mengekspor,” ujar Amran di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Senin (5/1/2026).

    Pada kesempatan terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Malaysia meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke negaranya. Indonesia baru mengekspor beras sebagai bantuan ke Palestina, namun beberapa permintaan ekspor beras juga datang dari beberapa negara tetangga, salah satunya Malaysia.

    Bagi pemerintah, apabila pasokan di dalam negeri sudah cukup, bisa saja permintaan itu dilakukan. Bukan tidak mungkin Indonesia akan mengekspor beras ke Malaysia.

    “Kalau kemudian itu ada negara lain atau sahabat-sahabat kita belum berhasil membutuhkan bantuan ya kalau memang kita sanggup ya kita akan berikan bantuan. Contohnya dari Malaysia,” papar Prasetyo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (7/1/2026) malam.

    Tonton juga video “Prabowo Bangga RI Swasembada Beras, Bandingkan dengan Era Soeharto”

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Iran Eksekusi Mati Warganya yang Jadi Mata-mata Israel

    Iran Eksekusi Mati Warganya yang Jadi Mata-mata Israel

    Teheran

    Otoritas Iran mengeksekusi mati seorang pria yang dituduh menjadi mata-mata Israel di negara tersebut. Pria Iran itu dituduh melakukan praktik spionase untuk dinas intelijen Israel, Mossad.

    Laporan outlet media Mizan, yang dikelola oleh otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir Reuters, Rabu (7/1/2026), menyebutkan nama terdakwa dalam kasus spionase itu sebagai Ali Ardestani.

    Eksekusi mati terhadap Ardestani dilakukan setelah dia dijatuhi hukuman mati untuk tindak kejahatan spionase, dan vonis mati tersebut disetujui oleh Mahkamah Agung Iran.

    “Hukuman mati terhadap Ali Ardestani atas kejahatan spionase untuk mendukung dinas intelijen Mossad, dengan memberikan informasi sensitif negara ini, telah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung dan melalui prosedur hukum,” sebut Mizan dalam laporannya.

    Iran, yang terlibat dalam perang bayangan selama beberapa dekade dengan Israel, telah mengeksekusi mati banyak orang yang dituduh memiliki hubungan atau bekerja sama dengan dinas intelijen Israel dan memfasilitasi operasinya di negara Syiah tersebut.

    Sepanjang tahun lalu, pelaksanaan eksekusi mati terhadap warga Iran yang dihukum karena menjadi mata-mata untuk Israel telah meningkat secara signifikan.

    Peningkatan terjadi menyusul konfrontasi langsung antara Teheran dan Tel Aviv, yang saling bermusuhan, pada Juni tahun lalu, ketika pasukan militer Israel menyerang sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran. Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, juga bergabung untuk mengebom situs-situs nuklir Teheran.

    Buntut dari perang mematikan tersebut, Iran berjanji untuk mempercepat proses persidangan bagi orang-orang yang ditangkap karena dicurigai berkolaborasi dengan Israel.

    Beberapa waktu terakhir, otoritas Iran mengumumkan beberapa penangkapan dan eksekusi mati terhadap setidaknya 10 orang yang dihukum karena dituduh bekerja sama dengan Mossad.

    Iran yang tidak mengakui Israel, telah sejak lama menuduh Tel Aviv melakukan operasi sabotase terhadap fasilitas nuklirnya dan membunuh para ilmuwan nuklir mereka.

    Pada Oktober lalu, Teheran memperketat undang-undang dan hukuman bagi orang-orang yang dituduh menjadi mata-mata Israel dan Amerika Serikat (AS), yang sekarang akan “dihukum dengan penyitaan semua aset … dan dikenakan hukuman mati”.

    Undang-undang sebelumnya tidak menargetkan negara tertentu, dan kejahatan spionase tidak selalu dijatuhi hukuman mati.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)