Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing

    Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing

    Jakarta –

    Pemerintah daerah diminta memperkuat ekosistem inovasi secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing nasional, menyusul turunnya peringkat Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025 dari posisi 27 ke-40.

    Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12).

    “Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat digitalisasi layanan publik,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Wiyagus menekankan pentingnya dukungan bagi inovator lokal dan UMKM berbasis teknologi melalui insentif, inkubasi, dan skema pembiayaan inovatif. Ia juga mendorong replikasi praktik baik antar-daerah agar inovasi memberi dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi, tata kelola cerdas, dan kesejahteraan masyarakat.

    Ia menjelaskan bahwa regulasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi sesuai kewenangan dan kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

    Wiyagus menambahkan bahwa inovasi inklusif berperan penting dalam memperluas pemerataan akses dan kesempatan. Karena itu, pemetaan potensi daerah harus dilakukan secara proaktif agar program inovasi lebih tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Ia mengungkapkan jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, inovasi masih didominasi daerah Indonesia bagian barat serta terpusat pada sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih terdapat 15 kabupaten di Papua yang belum menyampaikan laporan inovasi.

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah pejabat lainnya.

    (akn/ega)

  • Sengketa Thailand-Kamboja di Perbatasan Makan Korban Jiwa

    Sengketa Thailand-Kamboja di Perbatasan Makan Korban Jiwa

    Bangkok –

    Thailand dan Kamboja kembali memanas di perbatasan. Sengketa antara dua negara ini pun menyebabkan korban jiwa.

    Dilansir BBC dan AFP, Kamis (11/12/2025), ribuan warga yang tinggal di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja telah melakukan evakuasi massal pada Senin (8/12) waktu setempat saat pertempuran antara dua negara ini meletus.

    Kedua negara saling menuduh pihak lain sebagai pemicu pertempuran yang merupakan konfrontasi paling serius sejak mereka menyepakati gencatan senjata pada Juli lalu. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyebut negaranya ‘tidak pernah menginginkan kekerasan tetapi akan menggunakan cara yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatannya’.

    Sementara, mantan pemimpin Kamboja Hun Sen menuduh ‘penjajah’ Thailand memprovokasi pembalasan. Sejak Mei lalu, pertempuran antara kedua negara tetangga itu telah menyebabkan lebih dari 40 kematian, memicu larangan impor, dan pembatasan perjalanan.

    Konflik Thailand-Kamboja kali ini juga menandai kegagalan gencatan senjata yang disponsori Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juli lalu. Penyebab bentrokan yang disampaikan kedua pihak kali ini juga berbeda satu sama lain.

    Thailand dan Kamboja saling menuduh pihak lain sebagai pemicu konflik. Pada Senin, (8/12), militer Thailand mengklaim pasukannya merespons tembakan dari pihak Kamboja di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand.

    Serangan itu disebut menewaskan seorang tentara Thailand. Sebagai respons, militer Thailand juga mengonfirmasi telah melancarkan serangan udara terhadap target militer di sepanjang perbatasan yang disengketakan.

    Kementerian Pertahanan Kamboja kemudian menyatakan pasukan Thailand yang menyerang terlebih dahulu di wilayah kedaulatan mereka, di Provinsi Preah Vihear. Kamboja juga bersikeras mereka tidak melakukan serangan balasan.

    Menurut pejabat di kedua belah pihak, setidaknya satu tentara Thailand dan empat warga sipil Kamboja tewas. Selain itu, ada belasan orang terluka akibat dari pertempuran pada Senin itu.

    Pertempuran berlanjut keesokan harinya. Militer Thailand menuduh Kamboja menembakkan roket dan menggunakan drone pembawa bom serta drone kamikaze ke pusat militer Thailand dengan beberapa roket dilaporkan menghantam wilayah sipil.

    Sengketa perbatasan yang berusia satu abad antara negara-negara Asia Tenggara ini telah meningkat secara dramatis dengan serangan roket Kamboja ke Thailand pada 24 Juli yang diikuti oleh serangan udara Thailand. Pada Juli lalu, 48 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi selama lima hari pertempuran.

    Beberapa hari kemudian, Bangkok dan Phnom Penh menyepakati ‘gencatan senjata segera dan tanpa syarat’ yang ditengahi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga turun tangan menegosiasikan gencatan senjata.

    Presiden AS itu mengawasi penandatanganan perjanjian yang ia juluki ‘Pakta Perdamaian Kuala Lumpur’ pada Oktober. Kedua pihak kemudian sepakat untuk menarik senjata berat mereka dari wilayah yang disengketakan, dan membentuk tim pengamat sementara untuk memantau wilayah tersebut.

    Namun, hanya dua minggu setelah penandatanganan tersebut, Thailand menyatakan akan menangguhkan implementasi perjanjian. Thailand menyebut dua tentaranya terluka akibat ledakan ranjau darat di dekat perbatasan Kamboja.

    Kamboja, yang sempat menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian atas perannya dalam menengahi gencatan senjata, telah berulang kali mengklaim mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

    Korban Bertambah

    Terbaru, Otoritas Thailand melaporkan ada sembilan tentaranya tewas dalam konflik perbatasan yang kembali memanas dengan Kamboja. Selain itu, ada lebih dari 120 orang lainnya mengalami luka-luka akibat pertempuran terbaru di perbatasan yang menjadi sengketa kedua negara.

    “Secara total, hingga saat ini, sembilan personel militer telah tewas,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12).

    “Operasi masih berlangsung di sepanjang perbatasan dari Ubon Ratchathani hingga Provinsi Trat,” sambungnya.

    Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan sedikitnya 10 warga sipil tewas dan 60 orang lainnya luka-luka akibat serangan pasukan militer Thailand di perbatasan. Dengan demikian, berdasarkan data otoritas Thailand dan Kamboja, total 19 orang tewas di kedua negara akibat pertempuran yang kembali pecah sejak pekan lalu.

    Kedua negara ini telah bersengketa mengenai demarkasi era kolonial di perbatasan sepanjang 800 kilometer. Keduanya saling mengklaim sejumlah kuil bersejarah di wilayah sengketa itu.

    Lebih dari setengah juta orang, sebagian besar di Thailand, juga terpaksa mengungsi dari area-area perbatasan di dekat lokasi pertempuran yang melibatkan jet tempur, tank, dan drone militer. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan lebih dari 101.000 orang telah dievakuasi dari perbatasan, sedangkan otoritas Thailand melaporkan lebih dari 400.000 warga sipil mengungsi dan berlindung di tempat-tempat lainnya.

    Kamboja menyebut pasukan Thailand juga kembali memulai serangan pada Kamis (11/12) pagi terhadap Provinsi Oddar Meanchey, dengan ;melepas tembakan ke area Kuil Khnar’. Di sisi lain perbatasan, militer Thailand mengumumkan jam malam mulai pukul 19.00 malam hingga pukul 05.00 pagi waktu setempat di beberapa bagian wilayah Sa Kaeo mulai Rabu (10/12) malam waktu setempat.

    Militer Thailand, pada Rabu (10/12), melaporkan bahwa pasukan militer Kamboja menembakkan sejumlah roket yang mendarat di sekitar Rumah Sakit Phanom Dong Rak di Provinsi Surin, sebelah utara Sa Kaeo.

    Tonton juga video “Detik-detik Drone Thailand Jatuhkan Bom di Kamboja”

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Wamenkes Soroti Obat Bahan Alam RI yang Bisa untuk Pasien Stroke-Diabetes

    Wamenkes Soroti Obat Bahan Alam RI yang Bisa untuk Pasien Stroke-Diabetes

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono menegaskan pentingnya pemanfaatan obat berbahan alam Indonesia.

    Hilirisasi riset kesehatan, kata dia, termasuk inovasi obat dari bahan alam, harus dipercepat agar Indonesia tidak selamanya menjadi pasar bagi produk impor.

    “Kita hanya punya dua dekade untuk menyiapkan generasi emas. Mereka harus sehat, kuat, cerdas, dan mampu bersaing secara global,” kata Dante.

    “Kita harus bertransformasi dari user menjadi producer. Indonesia punya biodiversitas yang sangat besar, dan itu harus diterjemahkan menjadi inovasi nyata lewat riset dan uji klinis yang kuat,” lanjut Dante.

    Obat Bahan Alam di Era Medis Modern

    Pengembangan obat dari bahan alam kini tidak lagi sebatas ramuan tradisional, melainkan melalui:

    pemetaan biomolekuler,uji praklinis standar internasional,uji klinis multi-senter,hingga evaluasi keamanan dan efektivitas jangka panjang.

    Pendekatan komprehensif ini membuat sejumlah produk fitofarmaka mulai masuk dalam berbagai pedoman klinis nasional, terutama untuk penyakit kronis seperti stroke, diabetes, gangguan hormon, serta masalah gastrointestinal.

    Obat bahan alam yang dikembangkan dengan standar ilmiah tinggi disebutnya dapat menjadi alternatif terapi yang aman, berpotensi mengurangi ketergantungan impor, serta membuka peluang hilirisasi ekonomi kesehatan berbasis biodiversitas Indonesia.

    “Jika kita ingin menjadi negara maju pada 2045, sektor kesehatan harus berdiri di atas kaki sendiri. Inovasi obat berbahan alam adalah salah satu kekuatan yang kita miliki, dan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tutupnya.

    (naf/naf)

  • Bertambah, Kemenhut Segel 11 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

    Bertambah, Kemenhut Segel 11 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan kembali menyegel tiga subjek hukum terduga pelanggaran tata kelola hutan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. Hingga kini total 11 subjek telah disegel.

    Tiga subjek hukum yang disegel adalah PHAT-PHAT JAS, PHAT AR, dan PHAT RHS. Kemenhut juga melakukan verifikasi lapangan pada korporasi PT.TBS/PT.SN serta PLTA BT/PT.NSHE.

    “Saat ini total Subjek Hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan oleh Kementerian Kehutanan berjumlah 11 entitas yaitu: 4 Korporasi (PT.TPL, PT.AR, PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/ PT.NSHE) dan 7 PHAT (JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M),” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

    Berdasarkan pendalaman awal, Ditjen Gakkum menduga terjadi tindak pidana pemanenan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin sebagaimana Pasal 50 ayat (2) huruf c UU 41/1999 tentang Kehutanan. Pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp3,5 miliar.

    Tim kini mengumpulkan barang bukti untuk memetakan jejaring pelaku, termasuk dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan. Di lokasi PHAT JAM, tim menemukan barang bukti dalam jumlah besar.

    Temuan itu berkaitan dengan penyidikan kasus empat truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB) yang berasal dari lokasi yang sama. Ia menegaskan pentingnya dukungan daerah.

    “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung Ditjen Gakkum Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mengingat dampak kejahatan ini sangat luar biasa disamping mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan juga mengorbankan keselamatan rakyat,” imbaunya.

    “Ditjen Gakkum Kehutanan akan mendalami motif dan terduga pelaku yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku aktif di lapangan tetapi akan dikembangkan terhadap pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari kejahatan ini, tentunya penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digunakan sebagai instrumen pelengkap,” ujar Dwi.

    Bersamaan dengan penyegelan dan verifikasi lapangan, PPNS Gakkumhut telah melayangkan pemanggilan klarifikasi kepada 12 entitas. Hingga 10 Desember 2025, enam di antaranya telah hadir memberikan keterangan, di antaranya 3 korporasi yakni PT.AR, PT.MST, PBPH PT.TN dan 3 PHAT yakni A, AR, RHS. Sementara PT.TPL dan PLTA BT/PT.NSHE mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan.

    (lir/wnv)

  • Inovasi Baru Spinal Neuronavigation Tingkatkan Presisi Bedah Tulang Belakang

    Inovasi Baru Spinal Neuronavigation Tingkatkan Presisi Bedah Tulang Belakang

    Jakarta –

    Dengan kemajuan pesat teknologi medis, akurasi tindakan dan keselamatan pasien kini menjadi fokus utama dalam setiap prosedur operasi, terutama di bidang bedah saraf.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Rumah Sakit Jakarta memperkenalkan inovasi terbaru bernama Spinal Neuronavigation. Teknologi ini merupakan sebuah sistem GPS canggih untuk tubuh manusia, yang berfungsi membantu meningkatkan presisi dalam operasi tulang belakang,

    Acara peluncuran alat Neuronavigasi ini digelar di Gedung Annex, Rumah Sakit Jakarta pada 11 Desember 2025. Kegiatan ini menghadirkan tiga dokter spesialis bedah saraf terbaik dari Rumah Sakit Jakarta.

    Peran Neuronavigasi pada Kasus HNP dan Spinal Stenosis

    Spesialis bedah saraf dr Dimas Rahman Setiawan, SpBS, MARS, FTB, FINSS membahas tantangan mikroskopis operasi tulang belakang. Secara mendetail, dr Dimas membahas teknologi Neuronavigation bekerja layaknya sistem GPS intraoperatif yang memetakan anatomi pasien secara real-time dalam tiga dimensi (3D).

    “Teknologi ini memungkinkan dokter “melihat” struktur di balik tulang tanpa harus melakukan pembukaan otot yang lebar,” jelasnya.

    Teknologi tersebut membantu menentukan seberapa banyak tulang lamina yang harus diangkat (laminotomi) untuk membebaskan saraf tanpa mengganggu stabilitas tulang belakang. Dipaparkan juga mengenai drastisnya penurunan risiko cedera iatrogenic hingga pendarahan, karena instrumen bedah dapat dilacak pergerakannya di layar monitor dengan akurasi sub-milimeter

    Peran Neuronavigasi pada Kasus Skoliosis

    Sementara itu, spesialis bedah saraf Dr dr Wawan Mulyawan, SpBS, Subspes, N-TB, SpKP, FINSS, FINPS, AAK menyoroti prosedur bedah tulang belakang. Menurutnya, kompleksitas anatomi tulang belakang yang mengalami rotasi dan kelengkungan eksrem masih menjadi tantangan. Dalam situasi ini, penanda anatomi tradisional sering sulit diidentiifikasi, bahkan hilang.

    Teknologi Neuronavgasi dalam pemasangan pedicle screw (sekrup tulang belakang) pada vertebra memungkinkan dokter menentukan jalur pemasangan sekrup dengan jauh lebih akurat. Sistem ini memastikan sekrup tetap berada di dalam pedicle (bagian tulang yang menjadi jembatan), sehingga menghindarkan risiko menembus kanal saraf, yang bisa berakibat kelumpuhan atau melukai pembuluh darah besar di sekitar aorta.

    Teknologi Neuronavigasi pada Kasus Fraktur Tulang Belakang

    Penanganan fraktur kompresi vertebra umumnya disbabkan oleh osteoporosis atau trauma. Hal ini diungkap oleh spesialis bedah saraf dr Danu Rolian, SpBS, FINSS, FINPS. Dr Danu membahas prosedur Kyphoplasty, teknik menyuntikkan semen tulang khusus untuk mengembalikan kekuatan, tinggi ruas tulang belakang yang remuk hingga menghilangkan nyeri.

    Menurut dr Danu, meski Kyphoplasty adalah prosedur minimal invasif, risiko kebocoran semen (cement leakage) ke saluran saraf tetap ada jika dilakukan tanpa panduan visual yang akurat.

    Teknologi neuronavigasi dapat meningkatkan akurasi jalur jarum dan memastikan jarum balloon kyphoplasty masuk tepat di tengah badan vertebra (corpus vertebrae) dari sisi kiri dan kanan secara simetris. Lebih lanjut penempatan balon yang presisi dapat mengembalikan ketinggian tulang belakang yang kolaps secara optimal, mencegah terjadinya kifosis (bungkuk) permanen di kemudian hari.

    “Penerapan Spinal Neuronavigation bukan sekadar tren teknologi, melainkan komitmen Rumah Sakit Jakarta untuk menghadirkan standar keselamatan tertinggi bagi pasien (Patient Safety),” kata Ketua Yayasan Rumah Sakit Jakarta, Prof dr Budi Sampurna, SpF, SH, DFM, SpKP.

    (elk/up)

  • Austria Akan Larang Siswi di Bawah 14 Tahun Pakai Jilbab di Sekolah

    Austria Akan Larang Siswi di Bawah 14 Tahun Pakai Jilbab di Sekolah

    Jakarta –

    Parlemen Austria menyetujui undang-undang yang melarang pemakaian jilbab untuk siswi di bawah 14 tahun di sekolah. Kebijakan ini dikritik oleh kelompok hak asasi manusia karena dinilai diskriminatif.

    Dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), Pemerintah Austria yang dipimpin oleh kubu konservatif mengusulkan larangan tersebut awal tahun ini. Pemerintah beralasan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk melindungi anak perempuan dari penindasan.

    Pada tahun 2019, negara tersebut memperkenalkan larangan jilbab di sekolah dasar, akan tetapi pengadilan konstitusional membatalkannya.

    Kali ini pemerintah bersikeras bahwa undang-undang tersebut konstitusional, meskipun para ahli berpendapat bahwa undang-undang itu bisa dianggap diskriminatif terhadap agama Islam dan menempatkan anak-anak dalam posisi yang tidak nyaman.

    Undang-undang tersebut melarang anak perempuan di bawah usia 14 tahun untuk mengenakan jilbab di semua sekolah. Setelah debat pada sidang di Parlemen, hanya partai oposisi Hijau yang menentang larangan tersebut.

    Sebelum pemungutan suara, anggota parlemen Yannick Shetty dari partai liberal NEOS mengatakan bahwa jilbab “bukan hanya sekadar pakaian” tetapi “mengobjektifikasi perempuan secara seksual”.

    “Ketika seorang gadis, diberitahu bahwa dia harus menyembunyikan tubuhnya, untuk melindungi dirinya dari pandangan laki-laki, itu bukan ritual keagamaan, tetapi penindasan,” kata Menteri Integrasi Claudia Plakolm saat mempresentasikan RUU tersebut.

    Plakolm mengatakan larangan tersebut, yang berlaku untuk semua bentuk cadar, termasuk hijab dan burqa, akan berlaku penuh pada awal tahun ajaran baru pada bulan September.

    Mulai Februari, periode awal larangan ini akan diluncurkan. Peraturan baru akan dijelaskan kepada pendidik, orang tua, dan anak-anak tanpa hukuman bagi pelanggarannya.

    Namun, untuk pelanggaran berulang, orang tua akan menghadapi denda mulai dari 150 hingga 800 euro (US$175-930). Pemerintah mengatakan bahwa sekitar 12.000 anak perempuan akan terpengaruh oleh undang-undang baru ini.

    Tonton juga video “Indonesia akan Jalin Kerja Sama Perdagangan Karbon dengan Austria”

    (lir/isa)

  • Geger Lagi AS-Venezuela, Kali Ini Urusan Kapal Tanker

    Geger Lagi AS-Venezuela, Kali Ini Urusan Kapal Tanker

    Jakarta –

    Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela lagi-lagi terjadi. Belum selesai ribut-ribut masalah perperangan terhadap narkoba, kini kedua negara bersitegang perihal kapal tanker.

    Dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), keributan ini terjadi usai Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Penyitaan ini membuat Venezuela naik pitam.

    Pengumuman penyitaan kapal tanker oleh AS itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penyitaan kapal tanker itu diperkirakan akan memicu kenaikan harga minyak.

    “Kami baru saja menyita sebuah kapal tanker di lepas pantai Venezuela, sebuah kapal tanker besar, sangat besar — yang terbesar yang pernah disita, sebenarnya,” kata Trump saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “Dan hal-hal lainnya sedang terjadi, jadi Anda akan melihatnya nanti dan Anda akan membicarakannya nanti dengan beberapa orang lainnya,” imbuhnya dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (10/12) waktu setempat.

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan kapal tanker di dekat Venezuela tersebut.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    “Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

    Kapal patroli Angkatan Laut Venezuela mengawal kapal tanker Yoselin, yang berbendera Panama, di dekat kilang minyak El Palito. (Foto: AFP)

    Dia juga mengonfirmasi bahwa penyitaan itu terjadi di lepas pantai Venezuela.

    Pengumuman ini disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

    Tiga pejabat AS, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Reuters, mengatakan bahwa operasi penyitaan itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS. Mereka tidak menyebutkan nama kapal tanker yang disita, bendera negara mana yang dikibarkan kapal itu, atau lokasi pasti penyitaan tersebut.

    Namun, kelompok manajemen risiko maritim Inggris, Vanguard, melaporkan bahwa kapal tanker Skipper diyakini telah disita di lepas pantai Venezuela pada Rabu (10/12) pagi waktu setempat. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap kapal itu karena, menurut Washington, terlibat dalam perdagangan minyak Iran ketika kapal itu masih bernama Adisa.

    Venezuela Berang

    Venezuela mengomentari pengumuman Donald Trump soal penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantainya. Otoritas Caracas menuduh Washington telah melakukan “pencurian secara terang-terangan” dan “pembajakan internasional”.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12), memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro melontarkan tuntutan agar Amerika Serikat (AS) mengakhiri intervensi ilegal terhadap negaranya. Tuntutan ini disampaikan Maduro setelah penyitaan kapal tanker.

    “Dari Venezuela, kami meminta dan menuntut diakhirinya intervensionisme ilegal dan brutal oleh pemerintah Amerika Serikat di Venezuela dan di Amerika Latin,” kata Maduro saat berbicara di hadapan pendukungnya di Caracas, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12).

    “Kami menolak intervensionisme, menolak rencana destabilisasi untuk perubahan rezim. Biarkan pemerintah AS fokus pada pemerintahan negaranya sendiri,” cetus Maduro.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/isa)

  • USG Tiap Bulan Bisa Bahayakan Janin, Benarkah? Begini Penjelasan Obgyn

    USG Tiap Bulan Bisa Bahayakan Janin, Benarkah? Begini Penjelasan Obgyn

    Jakarta –

    Masih banyak ibu hamil yang bertanya-tanya, apakah pemeriksaan USG boleh dilakukan setiap bulan atau justru berbahaya bagi janin? Sebagian orang meyakini terlalu sering USG (ultrasonografi) bisa memengaruhi perkembangan bayi.

    “aq yg tiap bulan USG pasti ada aja yg bilang ‘jngan sering2 USG, gk baik sinar e” tulis salah satu pengguna TikTok, dikutip Rabu (10/12/2025).

    “USG terlalu sering apalagi tiap bulan ga baik buat janin lo mbak,” tulis salah satu narasi di TikTok.

    “Jangan USG tiap bulan, nanti janinnya kena radiasi,” tulis lainnya.

    Benar nggak sih ibu hamil memang tidak disarankan untuk melakukan USG terlalu sering seperti setiap bulan?

    Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr Julita Nainggolan, SpOG dari Siloam Lippo Village mengatakan ‘larangan’ untuk ibu hamil melakukan USG tiap bulan adalah sebuah kekeliruan atau mitos.

    “USG itu sangat aman. Sangat-sangat aman. Bisa dilakukan kapan pun, tapi harus sesuai indikasi. Bukan karena ‘ahh saya ingin USG aja nih, seminggu sekali’ ya nggak,” kata dr Julita saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Rabu (10/12/2025).

    dr Julita menekankan pentingnya USG bagi para ibu hamil, apalagi bagi perempuan yang baru mengetahui bahwa dirinya tengah ‘berbadan dua’, sehingga bisa memastikan kesehatan calon ibu dan bayinya ke depan.

    “Atau begitu tahu hamil, itu kan penting. Pertama kita bisa skrining apakah ini hamilnya di dalam atau di luar kandungan. Kemudian kalau hamil, apakah hamilnya bagus, berkembang dengan baik, ntar hamil kosong lagi atau hamil anggur,” katanya.

    “Hamilnya satu atau dua atau tiga, itu juga bisa di trimester satu. Baru nanti kan tiap bulan kontrol walaupun tanpa keluhan,” sambungnya.

    USG yang dilakukan setiap bulan, lanjut dr Julita merupakan kesempatan bagi dokter obgyn dan ibu hamil untuk menyusun rencana terkait proses kelahiran agar lancar.

    “Istilahnya preventifnya gimana nih. Nanti begitu masuk trimester tiga, itu akan lebih sering lagi (USG). Dua minggu sekali, itu trimester tiga masih 28 minggu kan,” katanya.

    “Begitu 36 minggu, kurang lebih sembilan bulan ya, itu seminggu sekali. Kenapa? Karena semakin tua kehamilan, air ketuban kan makin sedikit, alaminya begitu, plasenta makin tua,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Mendagri Tito Minta Pemda Perketat Evaluasi Kelayakan Gedung Tinggi

    Mendagri Tito Minta Pemda Perketat Evaluasi Kelayakan Gedung Tinggi

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat evaluasi kelayakan bangunan, terutama gedung-gedung bertingkat. Tito menekankan bahwa standar keselamatan harus menjadi syarat mutlak dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan proses penilaiannya wajib melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

    “Pada waktu membangun [gedung, penerbitan] PBG itu betul-betul harus menilai apakah ini masuk risiko rendah, sedang, atau tinggi. Kalau itu masuk risiko tinggi, maka dia harus ada persyaratan-persyaratan yang lain, di antaranya keselamatan tadi, dan melibatkan teman-teman pemadam kebakaran yang mereka paham, ahli dari bidang itu,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas Damkar, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait Sosialisasi Larangan ke Luar Negeri, Kesiapan Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta Kesiapan Menghadapi Bencana, yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    Tito mengatakan setiap bangunan wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. SLF memuat persyaratan terkait struktur, sistem proteksi kebakaran, keamanan penghuni, hingga fasilitas darurat.

    “Itu juga berisi poin-poin yang layak untuk menghindari atau mencegah terjadinya kebakaran, atau bila terjadi kebakaran dia memiliki mekanisme untuk menghentikan kebakaran dan menyelamatkan,” ucapnya.

    Tito menegaskan ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, tetapi kewajiban seluruh Pemda dan pemilik bangunan untuk menjamin keselamatan publik. Gedung berisiko tinggi wajib dilengkapi tiga komponen utama, yakni Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem air seperti sprinkler otomatis, serta jalur evakuasi yang aman.

    Sorotan ini muncul pasca kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasil pengecekan awal menunjukkan gedung tersebut tidak memiliki jalur evakuasi memadai. Seluruh akses vertikal hanya bergantung pada satu tangga, sehingga tidak tersedia rute alternatif bagi penghuni saat keadaan darurat.

    “Jadi gedung ini hanya memiliki satu tangga saja, untuk naik ke atas dan turun ke bawah. Sehingga [ketika] terjadi kebakaran, yang terjadi malah naik ke atas semua, bukan mengevakuasi. Karena memang tidak ada jalur evakuasi untuk keluar dari gedung itu,” jelasnya.

    “Banyak high rise building, gedung-gedung tinggi yang ada di Indonesia tidak hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian di Sulawesi, Medan, [serta] kota-kota besar lainnya yang memiliki risiko tinggi,” jelas Tito.

    (prf/ega)

  • Tidur Saat Rapat, Bicara Kejujuran, Di-OTT KPK

    Tidur Saat Rapat, Bicara Kejujuran, Di-OTT KPK

    Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya kena OTT KPK terkait dengan proyek-proyek pengadaan di wilayahnya. Ardito diamankan KPK bersama empat orang lainnya, termasuk pihak swasta.

    Sebelum kena OTT, Ardito ternyata sempat viral karena tidur saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Legislatif Nasional (Balegnas) di Gedung DPR RI, Jumat (4/7). Terbaru, dia juga bicara kejujuran di Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Selasa (9/11).