New Delhi –
Raju Kumar bekerja sebagai kurir pengantaran untuk Zomato, salah satu platform pemesanan makanan daring terbesar di India. Pria berusia 27 tahun itu mengaku bekerja hampir 10 jam setiap hari, menembus kemacetan lalu lintas kota demi mengantar pesanan ke depan pintu pelanggan.
Dia harus berpacu di jalanan yang padat demi memastikan pesanan tiba tepat waktu, sekaligus berusaha keras menghindari keluhan dari pelanggan. Dari pekerjaan gig (pekerjaan lepas berbasis platform digital) tersebut, Kumar memperoleh penghasilan sekitar 700 hingga 900 rupee per hari (sekitar Rp130.000-168.000).
“Namun tidak ada jaminan kerja di sini,” ujar Kumar kepada DW. “Hanya butuh satu keluhan pelanggan atau pemblokiran akun secara tiba-tiba, dan saya langsung kehilangan pekerjaan tanpa pemberitahuan maupun tabungan,” tambahnya, merujuk pada praktik platform seperti Zomato dan Uber yang dapat menonaktifkan akun pekerja.
Pemblokiran akun bisa dipicu oleh penurunan rating pelanggan, pelanggaran kebijakan perusahaan, atau bahkan sekadar gangguan sistem. Kumar mengatakan akun miliknya sempat dinonaktifkan selama sepekan bulan lalu akibat masalah algoritma, yang berdampak langsung pada penghasilannya dan membuatnya kesulitan membayar sewa.
Di Mumbai, pusat bisnis India, Santosh Pawar (31) bekerja sebagai pekerja gig untuk Blinkit, perusahaan pengantaran bahan kebutuhan pokok. Seperti Kumar, Pawar juga harus berpacu di jalanan kota metropolitan demi memenuhi target pengantaran 10 menit yang ditetapkan perusahaan.
Para pekerja menilai target pengantaran supercepat tersebut membahayakan keselamatan mereka.
“Bulan lalu saya terpeleset di jalan yang tergenang air dan pergelangan tangan saya patah. Platform tidak memberikan apa pun. Tidak ada kompensasi atau bantuan medis, hanya pesan yang menanyakan kapan saya bisa kembali online,” kata Pawar kepada DW.
Jutaan pekerja terjebak dalam “perjuangan tanpa henti”
Sementara itu, perempuan, yang sekarang menjadi kelompok yang terus tumbuh dalam tenaga kerja gig India, juga menghadapi tantangan serupa.
“Masa depan kami terlihat rapuh dan tidak pasti. Tidak ada pekerjaan tetap, hanya perjuangan tanpa henti dan kekhawatiran soal keluarga,” kata Priya Sharma, pekerja gig di sektor jasa kecantikan di New Delhi.
“Setiap pesanan yang dibatalkan sedikit demi sedikit menghancurkan impian kami. Tidak ada jaring pengaman untuk hari esok,” tambahnya.
Sejauh ini, ekonomi gig India terus berkembang dengan menyerap kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian dan sektor informal lainnya.
Pada 2022, NITI Aayog, sebuah lembaga pemikir kebijakan utama pemerintah India, merilis policy brief yang memuji ekonomi gig dan platform sebagai mesin pencipta lapangan kerja yang penting, didorong oleh pertumbuhan platform digital, meluasnya penggunaan ponsel pintar, serta meningkatnya permintaan akan pekerjaan fleksibel.
Lembaga tersebut memproyeksikan jumlah pekerja gig di negara berpenduduk terbesar di dunia itu akan melonjak dari 7,7 juta orang pada 2020–2021 menjadi sekitar 23,5 juta orang pada 2029–2030.
Kemarahan dan frustrasi yang kian meningkat
Seiring bertambahnya jumlah pekerja gig, kemarahan dan frustrasi terhadap kondisi kerja juga terus meningkat. Platform, misalnya, memiliki kewenangan untuk menangguhkan akun pekerja secara sepihak tanpa penjelasan, yang langsung memutus sumber penghasilan mereka. Ketika pekerja jatuh sakit atau mengalami kecelakaan saat bekerja, sering kali tidak tersedia asuransi maupun cuti berbayar.
Kondisi ini membuat seluruh risiko ditanggung pekerja, sementara kendali sepenuhnya berada di tangan platform.
Dalam situasi tersebut, sejumlah kelompok buruh menggelar aksi mogok pada malam Tahun Baru, salah satu periode tersibuk untuk layanan pengantaran. Mereka menuntut adanya penghasilan minimum bulanan bagi setiap pekerja gig, berkisar antara 24.000 hingga 40.000 rupee (Rp 4,4–7,4 juta), sistem pembayaran yang transparan, serta penghentian penangguhan akun secara sewenang-wenang.
“Misi kami adalah menantang anggapan bahwa pekerja gig hanyalah tenaga kerja sementara. Kami ingin membawa mereka ke dalam gerakan buruh yang bersatu, di mana pekerjaan mereka diakui dengan martabat dan mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja yang aman dan terlindungi,” ujar Presiden Serikat Pekerja Lepas dan Platform Seluruh India, Sanjay Gaba, kepada DW.
Ancaman aksi mogok lanjutan
Pemerintah India baru-baru ini memperkenalkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang mewajibkan upah minimum nasional serta memperluas manfaat jaminan sosial bagi sektor tidak terorganisasi dan pekerja gig.
Presiden Federasi Pekerja Transportasi Berbasis Aplikasi India, Prashant Swardekar, juga mendesak pembentukan dana kesejahteraan khusus untuk pekerja gig.
“Kami ingin platform berkontribusi pada dana kesejahteraan yang menyediakan asuransi kesehatan, perlindungan kecelakaan, pensiun, dan perlindungan lain yang selama ini sama sekali tidak dimiliki para pekerja,” ujarnya kepada DW.
“Kami baru saja melihat cuplikannya pada malam Tahun Baru. Perjuangan sesungguhnya baru dimulai, dan kami akan terus menekan tuntutan kami dalam beberapa pekan dan bulan ke depan,” kata Swardekar, memperingatkan kemungkinan aksi mogok lanjutan.
Artikel pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri
Editor: Yuniman Farid
(nvc/nvc)
