Xcloud.id

Author: Detik.com

  • LPG Mulai Masuk ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

    LPG Mulai Masuk ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) memasok LPG ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam hal ini, wilayah terdampak bencana di Bireun, Aceh dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) merupakan dua daerah yang relatif sulit dijangkau untuk distribusi LPG.

    “Untuk kebutuhan LPG masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kita akan ambil dari hub Sumatera Barat yang tadinya itu dari Dumai agar lebih cepat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Kamis (4/11/2025).

    Ia menjelaskan akibat terputusnya jembatan di Bireun, pasokan LPG di wilayah terdampak Aceh bagian utara akan dikirim melalui dua jalur. Pertama, dari sisi utara melalui kapal yang memuat skid tank dari terminal LPG Arun (Lhokseumawe) ke Banda Aceh.

    Sementara jalur kedua adalah pengiriman melalui sisi selatan dan barat Aceh dengan mengirimkan tabung isi dari Sumut serta menyiapkan gudang darurat (gudang emergency) di Aceh Barat. Untuk pasokan LPG pertama sudah tiba hari ini.

    “Kapal akan tiba di Lhokseumawe Kamis hari ini dan akan tiba di Banda Aceh Jumat besok,” lanjut Bahlil.

    Sementara pasokan LPG kebutuhan masyarakat Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias, pengiriman juga akan dilakukan melalui dua jalur.

    Pertama melalui jalur laut menggunakan skid tank dan pengiriman tabung isi dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, ke Nias, Sibolga, dan Tapteng. Kedua melalui jalur darat, lewat Pakpak Bharat ke Tapteng-Sibolga.

    “Pengiriman pertama sudah tiba kemarin melalui dua jalur alternatif ini,” jelas Bahlil.

    Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi beban masyarakat terdampak bencana yang terisolir, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

    (igo/hns)

  • Tol Prosiwangi Dibuka Fungsional Saat Libur Nataru

    Tol Prosiwangi Dibuka Fungsional Saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Seksi 1-2 (Gending-Paiton) akan dibuka fungsional pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan ini untuk mendukung kelancaran arus mudik, liburan, dan distribusi logistik selama periode tersebut.

    Tol Prosiwangi memiliki total panjang hingga 175,44 km dari area Gending hingga Ketapang. Pengerjaan tol ini dilakukan dalam dua tahap, yang terdiri dari tahap pertama untuk Seksi 1-3 (Gending-Besuki) dan tahap kedua untuk Seksi 4-7 (Besuki-Ketapang).

    “Jalur baru ini juga memperkuat konektivitas dari barat ke timur Pulau Jawa, mempercepat mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tulis Kementerian PU dalam unggahan Instagram @kementerianpu, Kamis (4/12/2025).

    Sementara itu, dua seksi Tol Prosiwangi yang dibuka fungsional tersebut sudah dilakukan uji laik fungsi dan operasi (ULFO) pada 22-24 Oktober. Secara khusus, untuk Seksi 1 (Gending-Kraksaan) sepanjang 12,88 km dan Seksi 2 (Kraksaan-Paiton) sepanjang 11,20 km.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan pembangunan tol Trans Jawa tidak hanya sekadar infrastruktur, namun juga memiliki arti strategis dalam penguatan ekonomi nasional.

    Selain itu, pembangunan jalan tol dapat menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Semakin lancar distribusi barang dan jasa, semakin tinggi efisiensi investasi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat.

    “Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pengembangan infrastruktur di wilayah timur Pulau Jawa,” ujar Dody.

    “Proyek ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan pembangunan agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia,” sambungnya.

    (igo/hns)

  • Proses Pengajuan Bansos Dipangkas Jadi 3 Tahap!

    Proses Pengajuan Bansos Dipangkas Jadi 3 Tahap!

    Jakarta –

    Proses digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) tak hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun memangkas proses pengajuan bantuan sosial (bansos) dari 7 tahap menjadi 3 tahap.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keberhasilan digitalisasi perlinsos ini terbukti dari hasil piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.

    “Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Menurut Rini hal terpenting dalam proses digitalisasi perlinsos ini dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor.

    Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Belum lagi hal ini juga sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto agar perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

    Bahkan menurut Rini, Prabowo juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu. Untuk itu DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” tegas Rini.

    Sementara itu, Ketua Komite PTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pilot project digitalisasi perlinsos ini akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota berdasarkan hasil seleksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Di mana menurutnya sejauh ini daerah yang sudah diusulkan menjadi pilot project terdiri dari 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, serta 5 daerah di Indonesia timur.

    “Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri,” ungkap Luhut.

    (igo/hns)

  • Pendaftaran Magang Nasional Batch 3 Dibuka, Targetkan 25 Ribu Peserta

    Pendaftaran Magang Nasional Batch 3 Dibuka, Targetkan 25 Ribu Peserta

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional Batch III bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi. Pendaftaran dibuka mulai Kamis, 4 Desember 2025 hingga Minggu, 7 Desember 2025 secara daring melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id.

    Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengajak lulusan periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025 untuk segera mendaftar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata yang dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing.

    “Pada Batch III ini, kami menargetkan 25 ribu peserta magang. Batch ini khusus dibuka bagi lulusan perguruan tinggi periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025,” ujar Darmawansyah dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

    Berdasarkan data Dashboard Pemagangan Nasional Batch III, tercatat 37.510 lowongan magang yang dibuka oleh penyelenggara dari sektor pemerintah maupun perusahaan. Rinciannya, kementerian/lembaga membuka 8.949 lowongan untuk 4.351 posisi, sementara perusahaan membuka 28.571 lowongan untuk 11.918 posisi. Total posisi magang yang tersedia mencapai 16.269 posisi.

    Timeline Magang Nasional 2025 Batch 3 Foto: Dok. Instagram Kemnaker

    Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas Kemnaker, Surya Lukita Warman menjelaskan tentang tahapan program Batch III.

    Sebagaimana diketahui, Program Pemagangan Nasional dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

    Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Program ini merupakan inovasi terbaru yang pertama kali dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    (anl/ega)

  • RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    Jakarta –

    Pemerintah buka suara merespons Uni Eropa (UE) yang mengajukan banding terhadap Putusan Panel Sengketa DS616 di WTO terkait kebijakan countervailing duties (CvD) atas produk baja nirkarat asal Indonesia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Panel WTO telah memeriksa kasus tersebut secara objektif, kemudian menyimpulkan pengenaan CVD oleh UE terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia keliru dan melanggar aturan WTO.

    “Semestinya UE menghentikan pengenaan CVD-nya. Kami sangat prihatin atas langkah banding UE yang menyebabkan putusan panel tidak dapat diadopsi” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Meski UE memiliki hak prosedural untuk mengajukan banding, langkah tersebut seharusnya dilakukan untuk mencari kepastian hukum, bukan digunakan sebagai strategi terselubung agar dapat terus memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan WTO.

    “Banding merupakan hak anggota WTO. Namun, keputusan UE untuk banding ke Badan Banding WTO yang tidak berfungsi saat ini justru tidak konstruktif untuk menyelesaikan sengketa ini. Padahal, UE selalu mencitrakan diri sebagai pengusung utama sistem berdasarkan aturan,” jelas Budi.

    Budi menegaskan selama ini pemerintah Indonesia sangat terbuka untuk menempuh jalu penyelesaian sengketa di luar Badan Banding WTO. Namun ia menekankan, UE selaku pihak yang kalah dalam sengketa ini malah tidak pernah mengupayakan maksimal opsi penyelesaian sengketa lainnya.

    “Pemerintah Indonesia selalu terbuka untuk mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian sengketa kasus ini. Namun, UE membatasi opsi hanya kepada mekanisme banding alternatif yang diusungnya sendiri, yaitu Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA),” terang Budi.

    “Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan penyelesaian sengketa ini dan mengimbau UE untuk segera mengubah kebijakan CvD-nya,” tegasnya.

    Sebagai informasi, sengketa DS616 bermula dari tuduhan UE bahwa Pemerintah Indonesia memberikan subsidi ilegal yang dianggap merugikan industri domestik UE. Kemudian, UE memberlakukan bea masuk imbalan sebesar 13,5-21,4% terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia sejak Maret 2022.

    Pemerintah Indonesia merespons dengan menggugat kebijakan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 24 Januari 2023. Hasil Putusan Panel yang mendukung gugatan Indonesia telah dikeluarkan pada 2 Oktober 2025.

    UE sebelumnya juga mengajukan banding dalam Sengketa Biodiesel DS618. Menurut Busan kedua hal ini berdampak negatif kepada kinerja ekspor ke UE di tengah upaya penguatan kerja sama perdagangan bilateral kedua pihak.

    (igo/hns)

  • Parah! 20 Juta Ton Sampah Bertebaran di Laut Indonesia

    Parah! 20 Juta Ton Sampah Bertebaran di Laut Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan total sampah di laut Indonesia mencapai 20 juta ton per tahun. Mayoritas sampah berasal dari aktivitas di daratan, mencapai 16 juta ton.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan ada empat titik sampah dari aktivitas di darat yang masuk ke laut. Pertama, sampah yang dihasilkan dari kawasan pelabuhan. Kedua, sampah dari kawasan sungai,.

    Ketiga, sampah dari kawasan pesisir. Keempat, sampah dari kawasan pulau kecil berpenduduk.

    “Jadi saat ini sampah yang masuk ke laut itu kurang lebih 20 juta ton per tahun dan sampah 16 juta ton itu dari aktivitas di darat yang masuk ke laut,” ujar Ahmad di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Sementara dari aktivitas laut yang menghasilkan sampah itu sebanyak 4 juta ton. Ahmad mengatakan sampah tersebut berasal dari aktivitas kapal yang berlayar, wisatawan maupun kiriman dari negara lain.

    “Empat juta ton sampah itu dari aktivitas di laut itu sendiri. itu juga dari kiriman dari luar,” terang Ahmad.

    KKP mempunyai target dapat mengurangi sampah hingga 50% pada 2029. Salah satu cara yang sudah dilakukan ialah dengan program Sebar Sampah Bersih (Sebasah) dan pemasangan barrier sampah di sejumlah sungai yang menjadi jalur utama masuknya sampah ke laut.

    “Jadi beberapa yang sudah kerjasama, kita seperti DKI, jadi hampir semua sungai-sungai DKI itu dipasang barrier. Jadi sampahnya sudah tidak masuk ke laut dan begitu juga dengan provinsi Bali. Ini secara bertahap,” jelas Ahmad.

    Ahmad mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap untuk memastikan aktivitas di pelabuhan perikanan tidak lagi menyumbang tekanan terhadap sampah laut. Sementara untuk sampah kiriman dari luar negeri, penyelesaian masalah melalui berbagai forum lintas negara.

    Lihat juga Video Pantai Perancak Berawa Ramai Wisatawan Meski Dipenuhi Sampah Kayu’:

    (hrp/hns)

  • Kondisi Terkini Pasokan Listrik di Aceh-Sumut Usai Banjir Bandang

    Kondisi Terkini Pasokan Listrik di Aceh-Sumut Usai Banjir Bandang

    Jakarta –

    Pasokan listrik di wilayah bencana Sumatera bakal segera pulih sepenuhnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan untuk wilayah Aceh, PLTG Arun akan mensuplai kebutuhan listriknya.

    Targetnya, besok malam atau paling lambat hari Sabtu, listrik akan teraliri di Aceh. Mulai dari Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa daerah lainnya yang terdampak bencana.

    “Urusan listrik untuk di Aceh, untuk meng-cover Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt. PLTG kita yang mati karena Sutet-nya terkena banjir, dan sekarang sudah dinaikkan. Insyaallah besok malam itu sudah bisa, listriknya bisa jalan, paling lambat hari Sabtu,” ungkap Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Kemudian, untuk Sumatera Utara, sejauh ini yang mulai pulih dengan baik adalah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Paling lambat hari Sabtu semua pasokan listrik bisa dipulihkan.

    “Kemudian kalau untuk Tapteng, itu sejak saya kemarin malam sudah mulai menyala, tapi belum maksimal. Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik,” ujar Bahlil.

    Bahlil melanjutkan di Aceh pihaknya akan segera menyelesaikan perbaikan untuk lima Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) yang dapat mengaliri listrik ke 600 ribu rumah.

    “Tapi kalau itu sudah jalan yang Sutet yang lima ini, itu kan meng-cover 600.000 rumah. Insyaallah itu juga bisa, kalau sudah ter-cover, masuk. Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi. Dan tim ESDM dan PLN jalan terus,” lanjut Bahlil.

    (acd/acd)

  • Kilang Balikpapan Operasikan Unit Pemurnian LPG Baru

    Kilang Balikpapan Operasikan Unit Pemurnian LPG Baru

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Kamis, 04 Des 2025 21:00 WIB

    Kalimantan Timur – Kilang Pertamina Balikpapan resmi mengoperasikan Unit Pemurnian LPG terbaru sebagai bagian dari proyek besar Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

  • Kapolri Ungkap Temuan Bekas Mesin Gergaji di Kayu Gelondong Banjir Sumatera

    Kapolri Ungkap Temuan Bekas Mesin Gergaji di Kayu Gelondong Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap temuan sementara tim gabungan dalam penyelidikan gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Jenderal Sigit menyebut sejumlah kayu terdapat potongan dari gergaji mesin atau senso.

    “Yang jelas dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso, itu yang akan kita dalami,” kata Jenderal Sigit dalam jumpa pers bersama Menhut Raja Juli di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

    Kapolri dan Menhut telah membentuk Satgas Gabungan mengusut gelondongan kayu ini. Tim turun ke lapangan menyusur sungai yang membawa gelondongan itu.

    “Tim sedang turun, nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Menhut Raja Juli menyebut tim sudah mengambil sampel kayu yang terbawa banjir tersebut. Kayu itu sedang didalami dengan teknologi alat identifikasi kayu otomatis (AIKO).

    Raja Juli mengatakan Satgas Gabungan masih melakukan pendalaman. Dia mengaku akan menyampaikan perkembangan nantinya.

    “Kalau bulldozer, kira-kira di mana kejadiaannya, kalau ditebang secara rapi kira-kira di mana, jadi ada indikasi-indikasi awal yang belum konklusif, nanti kami sampaikan,” ucap dia.

    (lir/lir)

  • KPK Dalami Pergeseran Anggaran UPT Dinas PUPR Riau di Kasus ‘Jatah Preman’

    KPK Dalami Pergeseran Anggaran UPT Dinas PUPR Riau di Kasus ‘Jatah Preman’

    Jakarta –

    KPK telah memeriksa Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Riau, M Job Kurniawan, terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. KPK mendalami pergeseran anggaran untuk unit pelaksana teknis (UPT) Dinas PUPR.

    “Para saksi didalami penyidik soal penggeseran anggaran untuk UPT Dinas PUPR yang ditentukan oleh Gubernur,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

    Adapun Job Kurniawan diperiksa hari ini bersama tiga saksi lainnya yakni M. Taufiq Oesman Hamid selaku Kadis Perindustrian (Plt. Sekda), Yandharmadi selaku Kabiro Hukum (Plt. Inspektorat), dan Syarkawi yang merupakan ASN dinas PUPR. Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau.

    Diketahui, kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Wahid ini berkaitan dengan permintaan fee oleh Abdul Wahid terhadap bawahannya di UPT Dinas PUPR Riau. Fee tersebut terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.

    KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai ‘jatah preman’ senilai Rp 7 miliar tersebut. Setidaknya, ada tiga kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025.

    (lir/lir)