Author: Detik.com

DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Israel Bilang Gini

New York –

Israel menyampaikan komentarnya setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang menuntut penyaluran bantuan keamanan skala besar ke Jalur Gaza. Israel menegaskan akan terus menginspeksi setiap bantuan kemanusiaan yang masuk ke daerah kantong Palestina tersebut.

Resolusi yang disponsori Uni Emirat Arab telah disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

Resolusi ini “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

Resolusi ini juga menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan, dan meminta penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Eli Cohen dalam tanggapannya menegaskan akan terus melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap bantuan keamanan yang masuk ke Jalur Gaza.

“Israel akan terus melakukan inspeksi, demi alasan keamanan, semua bantuan kemanusiaan ke Gaza,” tegas Cohen dalam pernyataannya.

“PBB tidak bisa dipercaya untuk memantau bantuan yang masuk,” sebutnya.

Tanggapan atas resolusi Dewan Keamanan PBB itu juga diberikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan.

“Fokus PBB hanya pada mekanisme bantuan ke Gaza tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan kenyataan — Israel sudah mengizinkan pengiriman bantuan dalam skala yang diperlukan. PBB seharusnya fokus pada krisis kemanusiaan yang dialami para sandera,” ucap Erdan seperti dilansir Reuters.

Cohen, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa misi untuk menghancurkan Hamas di Jalur Gaza tidak berubah. Dia menyatakan Israel akan melanjutkan serangan udara dan darat terhadap Jalur Gaza hingga Hamas “dilenyapkan” dan sebanyak 129 sandera yang ditahan di sana berhasil dibebaskan.

“Israel akan melanjutkan perang di Gaza,” tegasnya, sembari bersikeras menyebut perang tersebut sah dan adil.

Militer Israel mengatakan bahwa operasi terus berlanjut di Gaza City, di mana pasukannya terlibat pertempuran sengit dengan para petempur bersenjata Hamas di jalanan setempat. Juru bicara militer Israel mengklaim pasukannya telah menghancurkan kompleks terowongan bawah tanah dan menyerang markas besar Hamas.

“Meningkatkan pemantauan atau koordinasi bantuan PBB bukanlah solusi untuk semuanya,” sebut Cohen dalam pernyataannya seperti dilansir The Guardian.

“Dan peningkatan pemantauan bantuan PBB tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan inspeksi keamanan Israel. Israel tidak hanya memiliki hak, namun juga kewajiban untuk menjamin keamanan. Inilah sebabnya misi kami untuk melenyapkan Hamas tidak berubah. Dan inilah mengapa inspeksi terhadap bantuan tidak akan berubah,” tegasnya.

“Sama seperti komitmen dewan ini untuk meningkatkan bantuan, dewan ini seharusnya juga berkomitmen untuk memblokir penyelundupan senjata dan mentransfer senjata kepada teroris Hamas. Dan sama seperti dewan ini berkomitmen memastikan bantuan menjangkau warga sipil Gaza, dewan ini juga seharusnya berkomitmen dalam memastikan…bantuan…tidak dialihkan…kepada teroris yang tidak peduli dengan penduduk sipil,” ujar Cohen.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/12/2023 12:09
Palestina Puji Resolusi DK PBB Soal Bantuan Gaza, Hamas Sebut ‘Tak Cukup’

New York –

Palestina menyambut baik resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut bantuan kemanusiaan skala besar ke Jalur Gaza. Palestina menyebut resolusi itu sebagai “langkah ke arah yang benar”.

“Resolusi ini merupakan langkah ke arah yang benar — resolusi ini harus dilaksanakan dan harus disertai dengan tekanan besar-besaran untuk segera melakukan gencatan senjata. Saya ulangi, gencatan senjata segera,” ucap perwakilan Palestina untuk PBB Riyad Mansour, seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023).

Selain kembali menyerukan gencatan senjata, Mansour juga menyatakan bahwa penggunaan bantuan kemanusiaan “sebagai metode perang harus diakhiri sekarang”.

“Menggunakan kata-kata sekutu terdekat Israel, pengeboman tanpa pandang bulu, pembunuhan besar-besaran harus dihentikan,” tegas Mansour.

“Gaza seperti seorang pasien yang lukanya ingin Anda obati, sementara si pembunuh terus menembaki mereka. Anda harus menghentikan pembunuhnya atau Anda tidak akan pernah bisa menyelamatkan pasiennya,” cetusnya.

Resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

Resolusi ini “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

Resolusi ini juga menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan.

Tak hanya itu, resolusi ini juga meminta penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

“Draf resolusi yang divoting dewan hari ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi situasi tidak manusiawi ini… Kami menyambut baik keputusan untuk membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat penyediaan kiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menyerukan implementasi yang cepat,” ujar Mansour.

Hamas Sebut Resolusi DK PBB Soal Bantuan Kemanusiaan Gaza ‘Tak Cukup’

Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, memberikan tanggapan berbeda dengan menyebut resolusi itu “tidak cukup” untuk memenuhi kebutuhan daerah kantong Palestina tersebut.

“Sebuah tindakan yang tidak cukup untuk menanggapi situasi bencana yang diciptakan oleh mesin perang Zionis (Israel),” tegas Hamas mengomentari resolusi itu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP.

Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 lalu, juga menyinggung AS yang dituduhnya berupaya keras menghilangkan esensi resolusi tersebut. Voting terhadap resolusi ini ditunda beberapa hari, dengan beberapa bagian penting dalam draf resolusi itu mengalami perubahan demi mengamankan kompromi.

“Selama lima hari terakhir, pemerintah AS telah bekerja keras untuk menghilangkan esensi resolusi ini, dan mengeluarkannya dalam rumusan yang lemah ini… Hal ini bertentangan dengan keinginan komunitas internasional dan Majelis Umum PBB dalam menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/12/2023 11:14
Israel Sebut 1 Tentaranya Tewas Kena Serangan Roket dari Lebanon

Tel Aviv –

Militer Israel melaporkan salah satu tentaranya tewas akibat serangan roket dari wilayah Lebanon. Serangan yang sama melukai satu orang lainnya di dekat perbatasan, ketika serangan lintas perbatasan marak antara Israel dan Hizbullah.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), militer Israel dalam pernyataannya menyebut tentara-tentaranya terkena serangan saat melakukan “aktivitas operasional” di daerah Shtula di Israel bagian utara.

Perbatasan antara Israel dan Lebanon dilanda serangan lintas perbatasan yang meningkat, terutama antara militer Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, sejak perang antara Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Situasi itu meningkatkan kekhawatiran akan semakin meluasnya konflik di kawasan.

Hizbullah menyebut dua petempurnya tewas akibat serangan Israel pada Jumat (22/12) waktu setempat, ketika kelompok itu mengklaim beberapa serangan di area dekat perbatasan Israel.

Militer Israel, dalam pernyataan terpisah, menyebut adanya laporan soal sirene yang berbunyi di dekat perbatasan di Manara, saat beberapa “peluncuran diidentifikasi dari Lebanon menuju Israel”.

“Sejumlah peluncuran mortir diidentifikasi dari Lebanon menuju ke Metula (dekat perbatasan),” sebut pernyataan militer Israel.

“Artileri IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menyerang sumber tembakan,” imbuh pernyataan tersebut.

Disebutkan juga dalam pernyataan militer Israel bahwa sebuah jet tempurnya, pada Jumat (22/12) waktu setempat, “menyerang infrastruktur dan situs militer milik organisasi teroris Hizbullah di Lebanon”.

Hizbullah dalam pernyataannya menyebut kelompoknya bertindak untuk mendukung Hamas, yang sedang berperang melawan Israel di Jalur Gaza.

Sejak perang berkecamuk pada awal Oktober, lebih dari 140 orang dilaporkan tewas di sisi perbatasan Lebanon, kebanyakan merupakan petempuran Hizbullah. Sementara lebih dari selusin korban tewas merupakan warga sipil, dengan tiga orang di antaranya adalah jurnalis.

Di pihak Israel, setidaknya empat warga sipil dan delapan tentara tewas akibat serangan lintas perbatasan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/12/2023 10:11
Resolusi Terbaru DK PBB Tuntut Bantuan Kemanusiaan Skala Besar ke Gaza

New York –

Resolusi terbaru yang disetujui dan diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam skala besar. Resolusi ini secara tegas menuntut agar semua rute menuju Jalur Gaza dibuka demi penyaluran bantuan kemanusiaan.

Resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab ini disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting yang digelar pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Beberapa bagian penting dalam draf resolusi itu mengalami perubahan demi mengamankan kompromi.

Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), resolusi yang berhasil diadopsi Dewan Keamanan PBB itu “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

Resolusi ini juga menyerukan penciptaan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, namun demikian, tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.

Disebutkan juga dalam resolusi tersebut bahwa Dewan Keamanan PBB menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Sejauh ini, baru perlintasan perbatasan Rafah yang dibuka untuk akses bantuan kemanusiaan.

Tidak hanya itu saja, resolusi Dewan Keamanan PBB ini juga meminta adanya penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

Draf resolusi sebelum diubah menyatakan bahwa mekanisme bantuan untuk mempercepat penyaluran bantuan akan “secara eksklusif” berada di bawah kendali PBB.

Namun kini, resolusi yang telah disetujui itu menyatakan bahwa bantuan akan dikelola melalui konsultasi dengan “semua pihak terkait” — yang berarti Israel akan tetap melakukan pengawasan operasional terhadap penyaluran bantuan tersebut.

Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB mengikat secara hukum, namun banyak yang mengabaikannya termasuk Israel.

Sebelum voting untuk resolusi terbaru itu digelar, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut bahwa serangan Israel menjadi “masalah sebenarnya” dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Guterres juga menyerukan kembali untuk gencatan senjata kemanusiaan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/12/2023 09:25
DK PBB Setujui Resolusi Bantuan Kemanusiaan Gaza Usai AS Abstain

New York –

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terbaru soal penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang diselimuti perang selama beberapa bulan terakhir. Resolusi ini disetujui setelah Amerika Serikat (AS), yang bisa saja menolak dengan hak veto, memilih abstain.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab ini mengalami perubahan pada beberapa bagian penting demi mengamankan kompromi. Resolusi ini akhirnya disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting pada Jumat (22/12) setelah mengalami penundaan beberapa hari.

Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang isinya menuntut semua pihak dalam perang antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar yang aman dan tanpa hambatan”.

AS, yang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto yang bisa digunakan untuk menolak resolusi itu, memilih abstain dalam voting. Sama seperti AS, Rusia juga memilih abstain.

Namun demikian, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyebut resolusi tersebut sebagai “langkah maju yang kuat”.

“Dewan ini memberikan secercah harapan di tengah lautan penderitaan,” sebutnya.

Diketahui bahwa resolusi ini juga menyerukan penciptaan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, namun tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.

Pada awal bulan ini, Washington menggunakan hak veto untuk menolak resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera demi mengakhiri pertempuran sengit antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Akibatnya, resolusi itu gagal untuk diadopsi meskipun didukung oleh 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

Inggris, sekutu AS, memilih untuk memberikan suara abstain pada saat itu.

Sebelum voting untuk resolusi terbaru itu digelar, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut bahwa serangan Israel menjadi “masalah sebenarnya” dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Guterres juga menyerukan kembali untuk gencatan senjata kemanusiaan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/12/2023 09:04
Krisis Iklim Bahayakan Hidup Anak-Anak, Juga di Jerman

Berlin –

Organisasi Jerman Caritas memperingatkan bahwa anak-anak adalah kaum yang paling menderita akibat krisis iklim. Bersama para ahli organisasi itu berusaha mencari solusi, dan bertanya pula kepada anak-anak.

“Saya pikir, terlalu sedikit orang berusaha melindungi iklim, banyak yang berbicara tapi terlalu sedikit yang dilakukan,” Begitu kata Laura (16), Veronika (13), Luca (11) und Jimmi (11). Mereka datang ke kota Frankfurt dari Berghäusle, sebuah instansi pertolongan bagi remaja di negara bagian Bayern.

Mereka berbicara dalam rangka hari “Krisis Iklim sebagai Ancaman terhadap Hak Anak-Anak” yang diadakan organisasi Katolik Caritas November lalu, di depan 120 orang dewasa yang berkecimpung dalam bidang perlindungan bagi anak-anak dan remaja. Mereka memberikan informasi dan berdiskusi tentang akibat buruk krisis iklim terhadap anak-anak.

Juga tentang kesehatan, kekhawatiran akan iklim dan hak anak-anak. 2023 kemungkinan besar akan jadi tahun terpanas yang tercatat selama ini.

Krisis berdampak lebih buruk terhadap orang miskin dan anak-anak

Organisasi Caritas sangat aktif di bidang perlindungan iklim karena politik iklim adalah masalah sosial. Demikian ditekankan Astrid Schaffert, kepala bagian Politik Iklim Sosial pada Caritas.

“Orang-orang yang berpenghasilan rendah bukanlah yang menyebabkan krisis iklim. Tapi dilihat secara global, juga di Jerman, merekalah yang paling menderita akibat krisis iklim.”

Selain itu, politik iklim Jerman selama ini tidak adil. Pajak emisi CO2 misalnya lebih membebani orang-orang dengan pendapatan rendah daripada yang berpendapatan lebih besar, karena mereka harus memberikan lebih banyak bagian pendapatan mereka bagi energi dan pemanas.

Anak-anak sekarang pun sudah menderita akibat krisis iklim, kata Schaffert. Tubuh mereka tidak bisa mengontrol suhu tinggi dengan baik. Dia memperingatkan, kalau anak-anak yang sekarang berusia 10 tahun, nanti berusia 30, 40 dan 50 tahun, suhu bumi akan semakin bertambah.

Ditambah lagi dengan cuaca ekstrem berupa panas, kemarau atau banjir. Hak anak-anak adalah hak untuk berkembang di dalam lingkungan yang masih utuh.

Tanggung jawab di tangan orang dewasa

“Saya khawatir, nantinya tidak bisa main bola lagi,” kata Luca.

Latihan kerap dibatalkan karena suhu terlalu tinggi. “Dan saya tidak suka kalau tanaman mati, dan musim panas begitu panasnya sampai orang kulitnya terbakar dengan mudah,” katanya.

Laura juga khawatir, karena anak-anak yang lahir setelah mereka akan mengalami situasi yang lebih buruk lagi.

Selina Bitzer, yang memimpin organisasi Berghäusle, mengatakan anak-anak harus mendapat pendampingan jika mereka merasa khawatir. Tapi tanggung jawab tetap berada di tangan orang dewasa.

“Di saat bersamaan saya pikir penting untuk mempersiapkan anak-anak dan remaja untuk menghadapi perubahan iklim, apa yang harus mereka lakukan di masa depan, agar dampaknya tidak terlalu parah.”

Anak-anak di Berghäusle menghemat listrik, juga air untuk mandi dan mencuci, serta hanya makan sedikit daging, menghemat penggunaan plastik dan membeli baju “second hand”.

Luca menunjuk dengan bangga ke sepatunya: “Bagus bukan?” Peserta pertemuan menyambut dengan tepuk tangan, juga saat Luca mengkritik bahwa di Berlin ada lebih banyak tempat parkir daripada tempat bermain bagi anak-anak.

Krisis iklim rugikan kesehatan

Orang-orang yang bermukim di sebelah selatan khatulistiwa, yang melepas lebih sedikit emisi gas rumah kaca dibanding negara-negara industri maju, lebih menderita daripada yang di bagian utara Bumi.

Di negara-negara itu, anak-anak dan terutama bayi serta anak kecil lebih terancam kesehatannya akibat suhu tinggi, pancaran sinar ultra violet, debu halus, mikroplatik dan zat kimia dari pembakaran bahan bakar fosil. Itu hasil pengumpulan data oleh Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit.

Dengan pemanasan global, kanker kulit, asma dan alergi juga bertambah. Demikian pula dengan beban psikis dan kekhawatiran akan masa depan.

Sebenarnya ada undang-undang dan kesepakatan internasional untuk melindungi anak-anak. Barbara Schramkowski, profesor bidang pekerjaan sosial pada sekolah tinggi Dualen Hochschule Baden-Württemberg menyebut sebagai contoh antara lain “Keterangan Umum No.26” dalam Konvensi PBB bagi Anak-Anak.

Isinya adalah tuntutan agar hak anak-anak dari segi ekologi diperhatikan, juga peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan, juga sudut pandang anak-anak dalam berbagai keputusan menyangkut lingkungan hidup.

Yang terutama bertanggungjawab bagi kesejahteraan anak-anak adalah orang tua mereka. Jika orang tua tidak mampu mengurus anak mereka, maka badan pertolongan anak-anak dan remaja berkewajiban untuk mengadakan kondisi hidup yang baik bagi mereka. Barbara Schramkowski menegaskan, “Itu hanya bisa kita lakukan, jika kita juga memperhatikan perlindungan iklim dan keanekaragaman hayati.”

“Krisis iklim adalah krisis hak anak”

Organisasi bantuan bagi anak-anak PBB, UNICEF memperingatkan, 99% dari semua anak di dunia setidaknya menghadapi satu bahaya dan dibebani dampak perubahan iklim, yaitu gelombang suhu tinggi, banjir atau polusi udara.

Di Libya, tahun 2023 ribuan orang antara lain sejumlah besar anak meninggal akibat bencana banjir. Selain itu juga terjadi penyebaran penyakit, pengungsian dan kekurangan pangan. 2021, akibat bencana yang terjadi di kawasan sungai Ahr di Jerman, sejumlah besar anak meninggal. Yang termuda baru berusia empat tahun.

“Krisis iklim adalah krisis hak anak-anak,” demikian ditekankan Paloma Escudero, Pejabat Khusus UNICEF untuk hak anak-anak dan politik iklim. “Setiap pemerintah negara bertanggungjawab melindungi hak-hak mereka di setiap pelosok dunia.”

Anak-anak dan remaja dari Berghäusle di Bayern menyatakan tuntutan dengan berani dalam pertemuan khusus tentang iklim yang diadakan organisasi Caritas di Frankfurt.

Dalam demonstrasi Fridays-for-Future mereka menuntut penghentian penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dan keadilan. Komisaris Uni Eropa untuk Iklim, Wopke Hoekstra mengatakan di akhir COP28, “Nanti kalau kita semua sudah meninggal, anak-anak kita dan anak-anak merekalah yang menderita akibat apa yang kita tinggalkan, baik yang baik maupun yang buruk”.

(ml/hp)

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/12/2023 08:08
Nestapa Pria AS Ternyata Tak Bersalah tapi Sudah 48 Tahun Dipenjara

Jakarta –

Nestapa nasib pria Amerika Serikat (AS) bernama Glynn Simmons (70). Ia diputus tidak bersalah oleh Hakim di Oklahoma, AS, atas kasus pembunuhan yang telah membuatnya dipenjara selama 48 tahun.

“Ini adalah hari yang telah kami tunggu-tunggu sejak lama. Akhirnya hal itu terjadi,” kata Glynn Simmons kepada wartawan, menurut outlet berita lokal KFOR seperti dilansir CNN, Jumat (22/12/2023).

Hal itu disampaikannya setelah sidang di mana hakim Pengadilan Distrik Oklahoma County mengeluarkan perintah yang secara resmi menyatakan dia tidak bersalah. Simmons mengatakan dirinya senang dan merasa keadilan telah ditegakkan.

“Kami dapat mengatakan keadilan akhirnya ditegakkan hari ini. Dan aku senang,” ucapnya.

Simmons menjalani hukuman 48 tahun, 1 bulan, dan 18 hari atas perbuatan yang belakangan dinyatakan tidak dilakukannya. Dia menjalani hukuman penjara terlama di antara orang yang dibebaskan di AS, menurut National Registry of Exonerations.

Durasi rata-rata penahanan yang salah adalah lebih dari sembilan tahun, menurut pencatatan, yang melacak dan mengkatalogkan pembebasan tuduhan sejak tahun 1989.

“Jelas, kami sangat senang,” ujar pengacara Simmons, Joe Norwood.

Simmons dibebaskan dengan jaminan pada bulan Juli 2023, ketika hakim mengosongkan putusan dan hukuman tahun 1975 atas permintaan Jaksa Wilayah Oklahoma County, yang mengatakan dalam siaran pers bahwa kantornya menemukan bukti dirahasiakan dari pengacara pembela Simmons.

Pada bulan September, Jaksa Wilayah, Vicki Behenna, mengumumkan dia tidak akan meminta persidangan ulang, sebagian karena kurangnya bukti fisik. Cobaan berat yang dialami Simmons selama lebih dari empat dekade secara resmi berakhir pada hari Selasa lalu dengan amendemen perintah Hakim Amy Palumbo yang menyatakan Simmons tak bersalah.

“Pengadilan ini menemukan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan Tuan Simmons dihukum, dijatuhi hukuman dan dipenjarakan dalam kasus yang ada, termasuk pelanggaran yang lebih ringan, tidak dilakukan oleh Tuan Simmons,” kata hakim Palumbo dalam perintah tersebut.

Tonton juga Video: Trump Sebut Biden ‘Si Bungkuk ber-IQ Rendah’ Jelang Pilpres AS 2024

Berdasarkan catatan kantor kejaksaan dan National Registry of Exonerations, Simmons baru berusia 22 tahun ketika dia dan pria lain dihukum karena dianggap membunuh Carolyn Sue Rogers dalam perampokan toko minuman keras pada tanggal 30 Desember 1974. Penuntutan di persidangan bergantung pada kesaksian seorang wanita berusia 18 tahun yang ditembak di kepala saat perampokan.

Saat diwawancarai oleh polisi beberapa hari kemudian, wanita tersebut mengatakan dia tidak dapat mengingat banyak hal. Namun pada saat persidangan, wanita tersebut mengatakan bahwa dia telah mengidentifikasi Simmons dan rekan terdakwanya sebagai terduga pelaku.

Dia bersaksi bahwa dia tidak mengidentifikasi tersangka lain padahal sebenarnya dia telah mengidentifikasi empat orang lain dalam delapan barisan terpisah. Tak satu pun dari mereka adalah Simmons atau rekan tergugatnya.

Di persidangan, Simmons bersaksi bahwa dia bahkan tidak berada di Oklahoma pada saat perampokan terjadi. Dia mengatakan dirinya berada di Harvey, Louisiana, dan sedang bermain biliar.

Beberapa saksi juga menyatakan mereka melihat Simmons di Harvey pada hari kejadian pembunuhan dan sehari setelahnya. Pada akhirnya, Simmons dan rekan terdakwanya dinyatakan bersalah, menurut rilis berita kantor kejaksaan, dan, pada awalnya, dijatuhi hukuman mati.

Hukuman mereka kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak konstitusional karena penerapannya yang sewenang-wenang dan tidak merata. Rekan Simmons telah dibebaskan bersyarat pada tahun 2008.

Akhirnya, penyelidik swasta menemukan laporan bahwa saksi berusia 18 tahun tersebut telah mengidentifikasi subjek lain dan telah mempertimbangkan identitasnya dalam semalam sebelum memutuskan bahwa dia yakin dengan identitas tersebut. Laporan tersebut tidak pernah dibagikan kepada pengacara Simmons pada saat persidangannya.

Sekarang, Simmons dan pengacaranya berharap dapat menerima sejumlah kompensasi atas penahanannya yang salah. Perintah hakim, katanya, memungkinkan mereka untuk memulai proses mencari kompensasi yang, di Oklahoma, dibatasi hingga USD 175.000. Namun, hal itu harus diperjuangkan lagi di pengadilan.

Sementara itu, Simmons sedang mencari bantuan keuangan melalui GoFundMe – satu-satunya sumber pendapatannya setelah hampir lima dekade dia tidak dapat memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah. Selain itu, Simmons telah didiagnosis menderita kanker stadium empat dan sedang menjalani kemoterapi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/12/2023 06:45
Desakan Hamas Agar Agresi Israel Setop atau Tak Ada Sandera Dibebaskan

Jakarta –

Hamas mendesak agar agresi Israel segera disetop. Jika tidak, kelompok yang menguasai Jalur Gaza itu memastikan tidak akan ada pembebasan sandera lagi sampai Israel menyetujui ‘penghentian agresi sepenuhnya’.

Dilansir BBC, Jumat (22/12/2023), Hamas menyampaikan desakan ini di tengah upaya perundingan gencatan senjata. Israel menyatakan telah membunuh lebih dari 2.000 pejuang Hamas di Gaza sejak gencatan senjata awal bulan ini ketika lebih dari 100 sandera dibebaskan. Sekitar 120 orang yang diculik dari Israel pada 7 Oktober diyakini masih ditahan di Gaza.

Upaya terus dilakukan di PBB untuk mengeluarkan resolusi mengenai perang. Amerika Serikat (AS), yang mendukung Israel, mengatakan pihaknya mempunyai kekhawatiran serius terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Gencatan senjata selama seminggu pada bulan ini juga membawa peningkatan aliran bantuan ke Gaza di mana PBB telah memperingatkan bahwa penduduk Gaza berisiko mengalami kelaparan jika perang antara Israel dan Hamas terus berlanjut. Negosiasi mengenai gencatan senjata baru juga sedang berlangsung di Kairo, Mesir, meski pembicaraan awal pada pekan ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

“Ada keputusan nasional Palestina bahwa tidak boleh ada pembicaraan mengenai tahanan atau kesepakatan pertukaran kecuali setelah penghentian agresi sepenuhnya,” demikian pernyataan Hamas.

Namun, Hamas tidak menyebut faksi Palestina mana yang dimaksud dalam pernyataan tersebut. Jihad Islam, sebuah kelompok kecil di Jalur Gaza, termasuk di antara mereka yang diketahui juga menyandera Israel.

Pernyataan Hamas itu telah menempatkan pemerintah Israel pada posisi yang sangat sulit. Mereka berpendapat bahwa cara terbaik untuk membebaskan sandera adalah dengan memberikan tekanan militer terhadap Hamas dan dengan melakukan operasi penyelamatan.

Pemerintah Israel juga mendapat tekanan besar dari keluarga para sandera yang masih ditahan dan beberapa orang mengatakan bahwa strategi kekerasan tidak berhasil. Hamas terus memberikan tekanan pada Israel untuk menghentikan perang tersebut, namun tanpa adanya jaminan bahwa kelompok tersebut akan menghentikan aksi bersenjatanya.

Pemerintah Israel pun enggan untuk menghentikan pertempuran sampai mereka merasa telah benar-benar menurunkan kemampuan Hamas dan mereka merasa belum melakukan hal tersebut. Hal tersebut akan menjadi kekecewaan besar bagi masyarakat Gaza, yang sangat ingin menghentikan perang ini.

Sebagai informasi, perang di Gaza pecah usai Hamas dan sekutunya menerobos perimeter yang dijaga ketat Israel pada tanggal 7 Oktober. Serangan Hamas itu menyebabkan 1.200 orang tewas.

Israel kemudian mendeklarasikan perang dan menyerang Gaza. Kementerian kesehatan yang dikelola Hamas menyebutkan jumlah korban tewas secara keseluruhan di Gaza sejak 7 Oktober mencapai lebih dari 20.000 orang, termasuk 8.000 anak-anak dan 6.200 wanita.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/12/2023 06:19
DK PBB Setujui Resolusi Bantuan ke Jalur Gaza

Jakarta –

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tidak menyerukan resolusi penghentian gencatan senjata. Namun DK PBB menyetujui resolusi yang mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Dilansir CNN, Sabtu (23/12/2023) hal ini diambil setelah beberapa hari perundingan alot yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), DK PBB tidak juga menghasilkan resolusi yang menyerukan penghentian segera kekerasan di Gaza oleh Israel.

Resolusi tersebut menyerukan “jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari untuk memungkinkan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan,” seperti dikutip CNN,

Amerika Serikat dan Rusia abstain dalam pemungutan suara tersebut. Keduanya juga memutuskan untuk tidak menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap badan yang akan membatalkan resolusi tersebut.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield memuji resolusi tersebut meski abstain dalam pemungutan suara.

“Kami ingin sekali melihat kecaman terhadap Hamas,” kata seorang diplomat senior AS kepada CNN.

“Kami tidak mengerti mengapa dewan tidak bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana kami bisa mencapai posisi kami saat ini. Namun pada akhirnya, itulah arti diplomasi,” tuturnya.

(dwia/dwia)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

23/12/2023 03:53
Taliban Izinkan Anak Perempuan Afghanistan Belajar di Sekolah Agama

Jakarta –

Anak perempuan Afghanistan dari segala usia diizinkan untuk belajar di sekolah agama, yang secara tradisional hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, kata seorang pejabat Taliban, Kamis (21/12).

Sehari sebelumnya, utusan khusus PBB Roza Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan dan para wartawan, bahwa PBB menerima “semakin banyak bukti anekdot” di mana anak-anak perempuan dapat belajar di sekolah-sekolah Islam yang dikenal sebagai madrasah.

Namun, Otunbayeva mengatakan tidak jelas apa yang dimaksud dengan madrasah, apakah ada kurikulum standar yang mengizinkan mata pelajaran pendidikan modern, dan berapa banyak anak perempuan yang dapat belajar di sekolah-sekolah tersebut.

Taliban sempat larang akses pendidikan bagi perempuan

Taliban telah dikecam secara global karena melarang anak perempuan dan perempuan untuk mengenyam pendidikan di atas kelas enam SD, termasuk universitas. Madrasah adalah salah satu dari sedikit pilihan bagi anak perempuan setelah kelas enam SD untuk mendapatkan pendidikan apa pun.

Mansor Ahmad, juru bicara Kementerian Pendidikan di ibu kota Afganistan, Kabul, mengatakan dalam sebuah pesan kepada The Associated Press bahwa tidak ada batasan usia untuk anak perempuan di madrasah yang dikelola pemerintah. Satu-satunya persyaratan adalah anak perempuan harus berada di kelas madrasah yang sesuai dengan usia mereka.

“Jika usianya tidak sesuai dengan kelasnya dan (usianya) terlalu tua, maka dia tidak diperbolehkan,” kata Ahmad. “Madrasah memiliki prinsip yang sama dengan sekolah dan perempuan yang lebih tua tidak diperbolehkan di kelas junior.” Madrasah yang dikelola swasta tidak memiliki batasan usia dan perempuan dari segala usia, termasuk perempuan dewasa dapat belajar di sekolah-sekolah ini, menurut Ahmad.

Ada sekitar 20.000 madrasah di Afganistan, yang 13.500 di antaranya dikelola oleh pemerintah. Madrasah swasta beroperasi di masjid atau rumah-rumah, kata Ahmad. Dia tidak memberikan rincian tentang berapa banyak anak perempuan yang belajar di madrasah-madrasah di negara itu atau apakah jumlah ini meningkat setelah larangan tersebut.

Para pejabat pendidikan tinggi di Kabul tidak dapat dimintai komentar mengenai kapan atau apakah pembatasan tersebut akan dicabut, atau langkah apa yang diambil Taliban untuk membuat kampus dan ruang kelas sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam.

Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan, Nida Mohammed Nadim, mengatakan bahwa larangan tersebut diperlukan untuk mencegah percampuran gender dan karena ia percaya bahwa beberapa mata pelajaran yang diajarkan melanggar prinsip-prinsip Islam.

bh/rs (AP)

Lihat juga Video: Taliban Tutup Paksa Salon Kecantikan di Afghanistan

(haf/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

22/12/2023 17:50