Author: Detik.com

  • Biden Pasang Badan untuk Israel soal Polemik Pengeboman RS Gaza

    Biden Pasang Badan untuk Israel soal Polemik Pengeboman RS Gaza

    Jakarta

    Israel dituding menjadi penyebab ledakan di Rumah Sakit (RS) Al-Ahli Arab, di Jalur Gaza, Palestina. Namun, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memasang badan dan menyebut Israel tidak menyerang RS tersebut.

    Diketahui, kejadian mematikan itu terjadi pada Selasa (17/10) malam. Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menyalahkan Israel. Namun, militer Israel menyakini ledakan dipicu oleh roket militan Jihad Islam.

    Negara-negara Arab, termasuk yang telah menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv, ramai-ramai menyalahkan Israel atas tragedi tersebut. Namun, Joe Biden membela sekutunya itu.

    Biden mengaku telah melihat ‘data’ dari Departemen Pertahanan AS. Menurutnya, data menunjukkan bukan Israel yang salah dalam serangan itu.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya News, Kamis (19/10/2023), Biden saat melakukan kunjungan ke Israel pada Rabu (18/10) waktu setempat, menyatakan dukungan untuk Israel yang bersikeras menuduh militan Palestina di Jalur Gaza yang menyebabkan ledakan pada Rumah Sakit Al-Ahli Arab.

    “Saya sangat sedih dan marah atas ledakan di rumah sakit Gaza kemarin. Dan berdasarkan apa yang saya lihat, sepertinya hal itu dilakukan oleh tim lainnya, bukan Anda,” ucap Biden saat membuka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, seperti dikutip Reuters.

    “Tapi ada banyak orang di luar sana yang tidak yakin, jadi kita harus mengatasi banyak hal,” ujarnya.

    Ketika ditanya soal yang membuat dirinya yakin bahwa Israel tidak bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan ratusan orang pada Selasa (17/10) malam itu, Biden menjawab: “Data yang ditunjukkan oleh Departemen Pertahanan saya.”

    Gedung Putih: Foto Udara-Penyadapan Tunjukkan Israel Tak Terlibat

    Dalam penjelasan yang disampaikan terpisah, seperti dilansir Al Jazeera, Gedung Putih menyatakan bahwa sejumlah foto udara dan komunikasi hasil penyadapan yang didapatkan intelijen AS menunjukkan Israel tidak bisa disalahkan atas pengeboman rumah sakit di Jalur Gaza.

    “Sementara kami terus mengumpulkan informasi, penilaian kami saat ini — berdasarkan analisis citra dari udara, penyadapan, dan informasi open source — adalah Israel tidak bertanggung jawab atas ledakan di rumah sakit di Gaza kemarin,” ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Hamas Vs Israel di Gaza Berimbas Polarisasi di Eropa

    Hamas Vs Israel di Gaza Berimbas Polarisasi di Eropa

    Perdebatan Eropa soal bantuan ke Palestina

    Di Eropa, muncul pula perdebatan apakah mereka perlu melanjutkan bantuan untuk Palestina. Soalnya, pihak-pihak Eropa ini punya pikiran bahwa pemicu konflik di Jalur Gaza yang terbaru ini adalah Hamas, kelompok bersenjata dari Palestina. Bagi mereka, Hamas adalah pihak yang bersalah, bukan penduduk Israel yang mencaplok tanah Palestina atau permukiman sewenang-wenang Zionis di kawasan tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (10/10) lalu, Inggris meninjau ulang bantuan pembangunan untuk Palestina setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Inggris sebelumnya mengakolaksikan 17 juta Poundsterling atau Rp 326,9 miliar untuk Palestina setahun ke depan.

    “Kami saat ini sedang meninjau kembali bantuan kami. Meskipun sudah seperti itu, kami menjalani proses yang sangat ketat untuk jenis bantuan yang kami berikan,” ucap Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Oliver Dowden kepada ITV News, seperti dilansir AFP.

    Lain Inggris, lain Spanyol. Negara Eropa yang bertetangga dengan Maroko ini menentang penangguhan bantuan Uni Eropa untuk Palestina. Uni Eropa seharusnya tidak menyamakan Hamas dengan penduduk Palestina dan otoritas Palestina.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (10/10/2023), penegasan soal menentang penangguhan bantuan untuk Palestina itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Luar Negeri (Menlu) Spanyol Jose Manuel Albares dan Kementerian Luar Negeri Prancis dalam pernyataan terpisah awal pekan ini.

    “Kerja sama ini harus dilanjutkan; kita tidak bisa menyamakan Hamas, yang masuk dalam daftar kelompok teroris Uni Eropa, dengan penduduk Palestina, atau otoritas Palestina atau organisasi PBB di lapangan,” tegas Albares saat berbicara kepada radio lokal Spanyol, Cadena SER.

    Kementerian Luar Negeri Prancis, dalam pernyataan terpisah, juga menegaskan bahwa Prancis tidak mendukung penangguhan bantuan untuk Palestina.

    French police patrol at the Trocadero Square near the Eiffel Tower in Paris as French government puts nation on its highest state of alert after a deadly knife attack in northern France, October 15, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY Foto: REUTERS/GONZALO FUENTES

    Di Eropa bagian utara, Swedia dan Denmark menyetop bantuan ke Palestina. pemerintah Swedia mengatakan telah memberikan tugas kepada Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia (SIDA) untuk meninjau bantuan kepada Palestina dan melaporkannya pada awal Desember. Denmark, sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan bantuannya.

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan mengakhiri bantuan kemanusiaan adalah hal yang ‘salah’.

    “Jutaan orang, termasuk banyak anak-anak, di wilayah Palestina, bergantung pada kami untuk makanan, air, dan obat-obatan,” tambahnya.

    Pernyataan Baerbock muncul setelah pejabat Komisi Oliver Varhelyi mengatakan pada hari Senin bahwa bantuan Uni Eropa akan dihentikan.

    Selanjutnya, perdebatan di kelompok muslim di Jerman:

  • Mengungkap Tindak Kejahatan Purba dengan Analisis DNA

    Mengungkap Tindak Kejahatan Purba dengan Analisis DNA

    Madrid

    Tulang belulang yang ditemukan di situs gua Els Trocs di kawasan pegunungan Pirenia, Spanyol meliputi tulang lengan dan tungkai yang patah akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu, ada pula tengkorak yang bolong akibat tembakan anak panah, juga tulang belulang lain berusia ribuan tahun, saksi bisu aksi kejahatan yang kejam dan brutal.

    Peneliti antropologi Kurt Alt, menunjukkan tengkorak seorang perempuan lansia. Jika diamati dari dalam, terlihat anak panah datang dengan kecepatan tinggi, hingga ada bagian dalamnya yang sebagian hancur.

    Para ahli arkeologi bekerja di Els Trocs sejak 10 tahun lalu, di mana mereka merekonstruksi banjir darah dari puluhan abad silam. Ahli antropologi Jerman, Kurt Alt terlibat sejak awal, dan bertanggung jawab untuk analisa tulang belulang manusia itu.

    Genosida terhadap warga pendatang?

    Ia mengungkap, tentu saja ini kejutan besar, bahwa dulu di sana terjadi semacam genosida. “Kami tahu, semua orang dewasa tewas dipanah, kami bisa membuktikannya dari tulang belulang itu. Tulang mereka juga dipatahkan. Anak-anak juga tewas akibat kekerasan benda tumpul, dan akhirnya jasad itu dibuang ke gua dan dibiarkan tergeletak di sana,” kata Alt.

    Pertanyaannya, siapa korban pembunuhan itu? Kembali ke laboratorium di Universitas Donau Krems, Kurt Alt dan rekan kerjanya Nicole Nicklisch meneliti dengan cermat tulang belulang itu. Mula-mula mereka menganalisis DNA dari bagian dalam tulang temporal.

    Kurt Alt menjelaskan, DNA yang diambil dari bagian dalam tengkorak kondisinya lebih baik karena lebih terlindungi dibanding dengan tulang tangan, kaki, rusuk, telapak tangan atau kaki. Analisis DNA menunjukkan, orang-orang yang tewas tidak berasal dari kawasan setempat.

    Apakah pembunuhan di Els Trocs merupakan saksi bisu dari konflik berdarah antara dua kelompok manusia yang cara hidupnya sangat berbeda? Delapan orang korban adalah gembala, yang mengangon ternaknya ke padang rumput di pegunungan. Ditunjukkan, kelompok ini terdiri dari orang lanjut usia dan anak-anak.

    Di saat kelompok pekerja muda dan produktif menanam biji-bijian di lembah, kelompok lebih tua dan anak-anak saat musim panas berpindah bersama ternaknya ke atas pegunungan.

    Misteri pelaku kekejaman

    Pertanyaan berikutnya: Siapa yang membantai kelompok ini? Para arkeolog sejauh ini tidak menemukan jejak para pelaku di dalam gua. Walau begitu, Kurt Alt punya menduga, bahwa para petani ini kepergok kelompok pemburu dan pengumpul, dan dibunuh di atas gunung. Namun ia menekankan ini sepenuhnya hipotesa, walaupun itu dibuat berdasarkan petunjuk yang mereka temukan, yaitu tingkat brutalitasnya.

    Pertanyaan lain yang diperhitungkan adalah, apakah kemungkinan pelakunya juga sesama petani? Jika petani, apakah tindakannya bisa seefisien dan sebrutal itu? Itu semua belum terjawab.

    Jika ada tulang belulang pelaku, Kurt Alt pasti bisa memecahkan misteri ini. Tapi selama itu tidak ditemukan, gua Els Trocs akan tetap memendam misteri itu sendirian.

    (ml/as)

    (nvc/nvc)

  • Militer India Tingkatkan Kemampuan AI, Tapi Seberapa Efektif?

    Militer India Tingkatkan Kemampuan AI, Tapi Seberapa Efektif?

    New Delhi

    Dengan meningkatkan kemampuan operasionalnya, Angkatan Darat India mengerahkan sistem pengawasan Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di sepanjang perbatasannya dengan Pakistan dan China.

    Sekitar 140 sistem pengawasan berbasis AI telah dikerahkan, yang mencakup kamera beresolusi tinggi, sensor, umpan kendaraan udara tak berawak (UAV), hingga umpan radar, kata para pejabat. Data ini kemudian dikumpulkan dan diterapkan melalui teknologi AI, dengan mendeteksi adanya gangguan di perbatasan serta kemampuan mengklasifikasikan target.

    Meningkatkan penerapan AI

    Perangkat lunak pemantauan secara langsung berbasis AI ini juga telah digunakan untuk menghasilkan strategi intelijen dalam operasi kontra teroris.

    Angkatan Darat India juga telah mulai memanfaatkan teknologi simulator militer berteknologi tinggi untuk melatih angkatan pertama rekrutannya, di mana kemungkinan besar akan menandai prevalensi di hampir semua pelatihan militer dalam waktu dekat.

    “AI dapat menjadi pengubah permainan dalam bidang logistik, operasi informasi, pengumpulan, dan analisis intelijen,” kata seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan India kepada DW. “Meskipun pengadopsian teknologi AI militer India ini relatif baru, kami telah membuat kemajuan besar dalam meluncurkan perangkat militer berkemampuan AI.”

    Dengan menggunakan pesawat drone dan robot bertenaga AI untuk berpatroli di perbatasan, kemajuan itu juga memberikan peningkatan cakupan dan mengurangi kebutuhan campur tangan manusia secara langsung dalam situasi berbahaya.

    Amerika Serikat dan India juga telah sepakat untuk meluncurkan “Dialog Kecerdasan Buatan Pertahanan”, serta berkomitmen untuk memperluas pelatihan siber bersama.

    Pada awal tahun ini, di Aero India, salah satu pameran udara terbesar di Asia, perangkat lunak pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang disebut “AGNI-D” secara resmi diluncurkan. Perangkat lunak ini digunakan di sektor timur Ladakh, sebuah wilayah yang memiliki kepentingan strategis karena kedekatan wilayahnya dengan China.

    AGNI-D dapat mengenali gerakan, senjata, kendaraan, tank, bahkan rudal apa pun yang ditangkap oleh kamera pengintai untuk militer ini, baik secara langsung maupun yang direkam. Dengan algoritme yang canggih, sistem berbasis AI ini dapat menganalisis rekaman video dan mengidentifikasi pergerakan di sepanjang perbatasan serta mampu memperingatkan tentara tentang aktivitas yang dianggap mencurigakan.

    Pengaruhnya terhadap alat perang

    Menurut Delhi Policy Group (DPG), sebuah wadah pemikir keamanan, militer India mengalokasikan sekitar $50 juta dolar (sekitar Rp 792 miliar) untuk pengembangan teknologi AI ini setiap tahunnya.

    “Ini merupakan langkah awal yang baik, tetapi jelas tidak memadai dibandingkan dengan penantang strategis utama kami, China, yang menghabiskan lebih dari 30 kali lipat jumlah tersebut. Jika kami tidak ingin tertinggal dalam siklus teknologi, investasi yang lebih besar harus dilakukan, terutama untuk mempromosikan pemain industri lokal,” kata DPG.

    Meskipun AS dan China unggul dalam penelitian dan pengembangan teknologi dengan kecerdasan buatan, serta mengintegrasikan inovasi-inovasi mutakhirnya ke dalam sistem pertahanan negara masing-masing, India juga tengah mengejar ketertinggalannya. New Delhi tengah berusaha keras memposisikan dirinya di garis depan dalam strategi perang berteknologi cerdas.

    “Dari pengawasan perbatasan hingga pengawasan komprehensif dan pesawat tak berawak yang dilengkapi dengan teknologi pesawat berbasis kecerdasan buatan yang unggul dalam melakukan misi pengintaian siang dan malam, India menyadari, seperti halnya militer di seluruh dunia, mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam sistem peperangan itu penting,” ungkap Letnan Jenderal Shankar Prasad, seorang analis pertahanan, kepada DW.

    Apakah kecerdasan manusia akan terabaikan?

    Namun, Prasad juga menunjukkan batasan dari sistem pengawasan tercanggih dan terinvasif sekalipun, di mana dia mengutip serangan mendadak terhadap Israel oleh kelompok teror Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu, kini telah meluap menjadi perang berskala penuh.

    “Ini adalah pelajaran berat yang harus kita pelajari. Pengawasan dan intelijen Israel termasuk yang paling canggih. Namun, mereka gagal mendeteksi serangan diam-diam dan bahkan tidak diberi sinyal peringatan dini,” kata Prasad.

    Pandangan Prasad juga dibenarkan oleh Letnan Jenderal P.R. Kumar, mantan Direktur Jenderal Operasi Militer India, yang percaya bahwa intelijen manusia tetap diperlukan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari solusi teknologi AI.

    “Ketika berbicara tentang tindakan kontra-pemberontakan dan kontra terorisme, tidak ada situasi yang hitam dan putih,” kata Kumar kepada DW.

    “Penyadapan elektronik pada komunikasi atau data AI tidak dapat memberikan hasil yang mutakhir, terutama ketika aktivitas manusia masih sulit untuk ditafsirkan.”

    “Kecerdasan buatan dapat memiliki kemampuan militer yang inovatif, tetapi manusia perlu menafsirkan dan membaca data ini agar tetap berguna,” tambah Kumar.

    Kecerdasan buatan, suatu keharusan dalam pertahanan modern

    Letnan Jenderal Ravi Sawhney, pensiunan wakil kepala angkatan bersenjata, menunjukkan bahwa kecerdasan buatan itu merupakan salah satu dari sekian banyak teknologi canggih yang menjanjikan untuk mengubah strategi peperangan di tahun-tahun mendatang.

    “Saat ini sudah berada pada tahap di mana strategi pertahanan yang tidak mengadopsi AI akan menjadi lebih miskin secara teknologi. Masalahnya adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi bisa menjadi proses yang cukup memakan waktu,” ungkap Sawhney kepada DW.

    “Namun, yang terpenting adalah bahwa ketergantungan yang lebih besar pada teknologi AI untuk kekuatan militer ini akan membuat elemen manusia dalam peperangan menjadi lebih penting, bukan lebih sedikit,” tambahnya.

    (kp/ha)

    (nvc/nvc)

  • Menteri di Australia Bela Palestina yang Dinilainya Terima ‘Hukuman Kolektif’

    Menteri di Australia Bela Palestina yang Dinilainya Terima ‘Hukuman Kolektif’

    Menteri Industri dan Sains Australia Ed Husic mengatakan Australia harus lantang menentang “collective punishment” atau “hukuman kolektif” yang dijatuhkan kepada warga Palestina melalui serangan ke Gaza.

    Ed mengecam Hamas, kelompok yang dianggap teroris di Australia, serta mendukung hak Israel untuk membela dirinya sendiri dari serangan kelompok Hamas. Namun ia merasa saat ini Gaza sedang mengalami bencana kemanusiaan.

    “Saya rasa penting bagi kita untuk berkontribusi terhadap suara-suara internasional yang membela warga Palestina, khususnya keluarga-keluarga Palestina yang tidak bersalah, 3.000 orang di antaranya kehilangan nyawa, untuk mengatakan harus ada cara yang lebih strategis dan tepat untuk meminta Hamas bertanggung jawab, tapi tidak dengan cara yang berdampak pada keluarga Palestina yang tidak bersalah,” kata Ed kepada ABC Radio National.

    “Saya sangat yakin bahwa warga Palestina dihukum secara kolektif karena tindakan barbarisme Hamas,” ujar Ed, yang beragama Islam.

    “Ada kewajiban bagi setiap pemerintah, khususnya pemerintah Israel, untuk mengikuti aturan hukum internasional, dan saya sangat ingat kata-kata perdana menteri Australia kalau melindungi nyawa orang yang tidak bersalah bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah tanda kekuatan,” kata Ed.

    Ed memberikan pernyataannya karena khawatir akan adanya perpecahan di Australia dengan meningkatnya konflik Israel-Gaza.

    Sebelumnya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sudah menyatakan “kami bersama Israel”, yang dikecam banyak warga Australia dan bukan hanya dari kalangan Muslim dan Arab.

    Anne Aly, menteri Muslim lainnya di pemerintahan Australia saat ini, mengatakan kalau ia mendengar jika suara warga Palestina tidak didengarkan.

    Anne juga setuju jika “hukuman kolektif” bagi warga Palestina diberikan dengan “menghentikan penyaluran bahan makanan, air, dan bantuan.”

    Ed mengatakan meski ada korban jiwa, para politisi di Australia belum mengibarkan bendera Palestina di bangunan-bangunan pemerintahan dan gedung-gedung lainnya.

    Gedung-gedung di Australia tidak disinari warna bendera Palestina

    Kemarin Israel dan Hamas saling menyalahkan atas ledakan di sebuah rumah sakit di Gaza yang dilaporkan menewaskan hampir 500 orang.

    Ledakan ini mendapat kecaman internasional, serta seruan untuk meredakan konflik.

    Resolusi PBB yang mengecam kekerasan terhadap warga sipil juga gagal setelah diveto oleh Amerika Serikat.

    Ketika ditanya apakah para politisi di Australia harus lebih menekankan angka kematian warga sipil Palestina, Ed merasa sebagian orang akan merasa tidak nyaman untuk mendengarnya.

    Tapi “kami tidak melihat” gedung-gedung yang disinari cahaya berwarna bendera Palestina, meski banyak warga Palestina yang tewas di Israel-Gaza, ujar Ed.

    “Ada yang mengatakan kalau apa yang terjadi pada 7 Oktober lalu, sama dengan peristiwa 11 September bagi pihak Israel. Jumlah warga Palestina yang terbunuh sejauh ini setara dengan jumlah orang yang kehilangan nyawa dalam 11 September,” katanya.

    “Kami tidak melihat ada landmark di Australia yang menyala dengan warna merah, hitam, putih, dan hijau.”

    Ada orang-orang yang merasa sangat tidak nyaman jika saya melontarkan pernyataan tersebut, namun hal ini menyentuh hati orang-orang Palestina dan warga Australia yang peduli dengan Palestina… hal ini juga menyentuh hati mereka, yakni nyawa orang-orang Palestina dianggap lebih rendah.”

    Ed mengatakan Australia tidak bisa hanya mengatakan mereka mendukung negara Palestina, namun harus mengambil langkah nyata untuk mencapainya. Jika tidak, maka akan lebih banyak generasi yang akan “terluka” oleh konflik.

    Anne mengatakan tindakan Israel memerlukan penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang.

    Menteri Dalam Negeri Australia Clare O’Neil tidak mau mengomentari klaim “hukuman kolektif” dan meminta para politisi di Australia untuk memperhatikan peringatan kepala intelijen Mike Burgess dan berupaya menjaga persatuan di Australia.

    “Saya pikir kita bisa memainkan peran positif dalam menyatukan masyarakat. Kita harus menghindari sikap berpolitik yang berlebihan,” katanya.

    “Saya tidak akan membahas komentar-komentar berbeda yang dibuat dan apa yang dikatakan partai-partai politik mengenai hal ini saat ini, saya rasa ini tidak akan membantu kalau mengubah masalah ini menjadi masalah politik partai,” katanya.

    “Yang paling penting di sini adalah ada komunitas Australia yang berduka atas hilangnya nyawa orang-orang tak berdosa.”

    “Seperti banyak warga Muslim Australia lainnya di negara kami, [Ed Husic] sangat merasakan apa yang terjadi, kenapa tidak?”

    Senin kemarin, pemerintah Australia bersama pihak oposisi mengeluarkan mosi yang secara resmi mengutuk Hamas dan mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri.

  • Temui Kim Jong Un, Menlu Rusia Apresiasi Dukungan Korut di Perang Ukraina

    Temui Kim Jong Un, Menlu Rusia Apresiasi Dukungan Korut di Perang Ukraina

    Pyongyang

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov mengunjungi Korea Utara (Korut) untuk bertemu Kim Jong Un. Pertemuan ini digelar saat kedua negara semakin mempererat hubungan dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai kubu Barat yang bermusuhan dan agresif.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (19/10/2023), Lavrov tiba di Pyongyang pada Rabu (18/10) dan bertemu Kim Jong Un pada Kamis (19/10) waktu setempat. Kantor berita TASS menyebut pertemuan Lavrov dan Kim Jong Un berlangsung selama satu jam, namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal topik pembahasan keduanya.

    Dalam kunjungan ini, Lavrov mengucapkan terima kasih kepada Korut karena mendukung operasi militer Rusia di Ukraina. Lavrov juga menjanjikan ‘dukungan penuh dan solidaritas’ Rusia untuk Kim Jong Un.

    Kunjungan Lavrov ke Pyongyang ini dipandang sebagai persiapan bagi kunjungan resmi oleh Presiden Vladimir Putin, yang meningkatkan kerja sama dengan Korut yang terisolasi secara politik.

    Berbicara dalam acara jamuan Korut pada Rabu (18/10) waktu setempat, Lavrov mengatakan bahwa Rusia sangat menghargai dukungan dari Pyongyang untuk Moskow dalam perang Ukraina, yang disebut Kremlin sebagai ‘operasi militer khusus’.

    “Kami sangat menghargai dukungan berprinsip dan teguh dari Anda terhadap tindakan Rusia sehubungan dengan operasi militer khusus di Ukraina,” ucap Lavrov seperti dikutip kantor berita RIA dan dilansir AFP.

    “Federasi Rusia juga memberikan dukungan penuh dan solidaritas terhadap aspirasi DPRK,” imbuhnya, menggunakan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Kunjungan Lavrov selama dua hari ke Pyongyang ini dilakukan sebulan setelah Kim Jong Un melakukan kunjungan langka ke Rusia, di mana dia mengundang Putin ke Korut dan membahas kerja sama militer.

    (nvc/idh)

  • Pilu, Pengiriman Bantuan Korban Gempa Afghanistan Tertunda

    Pilu, Pengiriman Bantuan Korban Gempa Afghanistan Tertunda

    Kabul

    Rangkaian gempa bumi yang melanda wilayah barat Provinsi Herat di Afghanistan sejak awal Oktober silam sejauh ini sudah menelan 1.384 korban jiwa, menurut kantor koordinasi bantuan PBB, OCHA. Pemerintahan Taliban sebaliknya mencatat kurang lebih 1.000 warga yang tewas.

    “Sembilan anggota keluarga saya meninggal dunia,” kata Mahmud, warga Herat, kepada DW. “Ayah saya, dua puteri saya, dua kakak ipar dan anak-anaknya tewas dalam gempa bumi,” imbuhnya di depan reruntuhan yang dulu merupakan kediamannya.

    Gempa pertama kali mengguncang Herat dengan kekuatan 6,3 pada skala Richter pada 7 Oktober, yang dilanjutkan dengan gempa susulan hingga yang terakhir pada 15 Oktober silam.

    PBB melaporkan, lebih dari 43.000 warga terdampak bencana dan hampir 90 persen korban adalah perempuan dan anak-anak. “Gempa terjadi pada jam ketika para laki-laki biasanya bekerja di luar, untuk misalnya mengurus kebun atau ternak, sementara perempuan dan anak-anak berada di dalam rumah,” kata Lina Haidari, pegiat perempuan Afghanistan di Herat.

    Taliban ingin koordinasikan bantuan

    Bencana menimpa wilayah yang dikenal miskin di Afghanistan. Menurut PBB, dibutuhkan dana senilai USD 93.6 juta untuk membantu korban gempa. Namun sejauh ini belum jelas berapa dana yang sudah terkumpul dan tersalurkan. Selain PBB, sejumlah negara jiran seperti China, Turki, Pakistan, Uzbekistan, Jepang dan Uni Emirat Arab sudah mengirimkan bantuan secara langsung.

    “Untuk mengelola dan mengkoordinasikan penyaluran bantuan, pemerintah Taliban membentuk komisi khusus, yang bertanggung jawab memastikan semua dana bantuan tersalurkan dengan baik dan tidak dikorupsi,” kata Zabiullah Mujahid, juru bicara Taliban dalam wawancara dengan DW.

    “Dua sampai tiga jam setelah gempa tidak ada sedikitpun informasi,” kata Rashid Azimi, sukarelawan asal Herat. Dia menuduh Taliban menjalankan “manajemen krisis yang buruk.”

    Kewalahan negara, kemandirian warga

    Secara umum, Afghanistan tidak lagi memiliki layanan penanggulangan bencana sejak penarikan mundur pasukan NATO, tahun 2021 lalu. Hal ini menyulitkan Taliban yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengelola negara. Ditambah lagi dengan kerusakan pada infrastruktur dan kemiskinan ekstrem akibat perang.

    Taliban mengakui, pihaknya tidak mampu memberikan semua bantuan yang diperlukan lantaran kas negara yang terbatas. “Afghanistan adalah negara miskin dan tidak mampu menanggulangi sebuah bencana dengan sumber daya sendiri. Sebab itu kita membutuhkan bantuan dan dukungan dari negara lain,” kata juru bicara Taliban, Mujahid.

    Ketika bantuan internasional datang terlambat, sejumlah warga Afghanistan di dalam dan luar negeri giat mengorganisir bantuan.

    Jawid Hazrati, seorang pegiat di Herat, mengaku berhasil mengumpulkan dana sumbangan di timur Provinsi Nangarhar sebesar lebih dari tiga juta Afghani atau sekitar Rp. 600 juta. “Mereka yang menyumbang sendirinya tidak punya banyak uang. Hal ini menunjukkan betapa besarnya solidaritas masyarakat Afghanistan,” kata dia.

    rzn/as

    (nvc/nvc)

  • AS Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Anggota-Penyandang Dana Hamas

    AS Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Anggota-Penyandang Dana Hamas

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap 10 anggota dan fasilitator keuangan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel. Penjatuhan sanksi dilakukan Washington menyusul serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (19/10/2023), Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya menyebut sanksi-sanksi terbaru ini menargetkan individu-individu yang berbasis di Gaza dan beberapa lokasi lainnya, seperti Sudan, Turki, Aljazair dan Qatar.

    “Amerika Serikat mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menargetkan penyandang dana dan fasilitator Hamas, menyusul pembantaian brutal dan tidak berperikemanusiaan terhadap warga sipil Israel, termasuk anak-anak,” sebut Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

    Hamas melancarkan serangan besar-besaran dengan mengirimkan ratusan militer bersenjata yang menyerbu wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober lalu, dengan rentetan roket ditembakkan dari Jalur Gaza. Tidak hanya menewaskan 1.400 orang, Hamas juga menyandera ratusan orang yang dibawa ke Jalur Gaza.

    Serangan Hamas itu memicu gempuran besar-besaran Israel terhadap Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan terakhir. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 3.478 orang tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza sejauh ini. Lebih dari 12.000 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Penjatuhan sanksi terhadap Hamas itu diumumkan saat Presiden AS Joe Biden mengunjungi Israel pada Rabu (18/10) waktu setempat, untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyebut bahwa pihak-pihak yang dikenai sanksi telah membantu dalam memungkinkan Hamas ‘melancarkan tindakan-tindakan seperti serangan keji terhadap Israel’.

  • Apa Perbedaan Antara Antisemitisme dan Anti-Zionisme?

    Apa Perbedaan Antara Antisemitisme dan Anti-Zionisme?

    Jakarta

    Ketika pertikaian Israel-Hamas berkobar, banyak warganet di media sosial mencoba memahami perbedaan antara antisemitisme dan anti-Zionisme.

    Apa arti sebenarnya dari dua istilah ini?Antisemitisme adalah sikap prasangka atau permusuhan terhadap orang Yahudi dan telah ada selama berabad-abad.Anti-Zionisme secara umum dapat didefinisikan sebagai perlawanan terhadap keberadaan negara Israel.

    Bentrokan tahun 2021 di Masjid al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam dan juga tempat tersuci bagi umat Yahudi, yang dikenal dengan Temple Mount (Getty Images)

    Apa itu antisemitisme?

    Orang-orang Yahudi telah menghadapi prasangka, permusuhan, dan penganiayaan selama berabad-abad.

    Selama Perang Dunia II, enam juta orang Yahudi dibunuh oleh Nazi atau kaki tangan mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Holokos.

    Terkadang, orang-orang dengan sudut pandang berbeda mengenai Israel akan tidak setuju apakah komentar atau opini tertentu bersifat antisemit atau tidak.

    Sering kali diskusi-diskusi itu melibatkan Israel dan istilah “Zionisme”.

    Holokos adalah periode dalam sejarah di mana jutaan orang Yahudi dan orang lain dibunuh oleh partai Nazi di Jerman (Getty Images)

    Apa itu Zionisme?

    Zionisme dimulai sebagai sebuah gerakan politik di Eropa pada akhir abad ke-19.

    Gerakan ini berupaya untuk membentuk sebuah negara Yahudi di tanah yang dikenal sebagai Palestina yang juga dikenal oleh orang Yahudi sebagai Tanah Israel kuno.

    PBB merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab, dan pada tahun 1948 negara Israel dideklarasikan.

    Namun, banyak orang Arab yang tinggal di Palestina dan sekitarnya menentang pembentukan negara Israel itu, menganggapnya sebagai pengingkaran terhadap hak-hak Arab.

    Baca juga:

    Biasanya di masa sekarang, mereka yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari gerakan Zionis percaya pada perlindungan dan pengembangan Israel sebagai negara Yahudi.

    Terdapat variasi dalam Zionisme – misalnya, beberapa Zionis percaya Israel mempunyai hak atas beberapa area di luar wilayahnya. Zionis lainnya tidak setuju.

    Mayoritas orang Yahudi adalah Zionis, meskipun sebagian kecil menentang Zionisme – baik karena alasan agama maupun politik.

    Orang non-Yahudi juga bisa menjadi Zionis.

    Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion mendeklarasikan negara Yahudi Israel yang baru pada tahun 1948 (Getty Images)

    Apa itu anti-Zionisme?

    Anti-Zionisme secara umum didefinisikan sebagai bentuk perlawanan terhadap keberadaan negara Israel.

    Terdapat kritik -kritik Zionis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Israel, seperti pendudukan Tepi Barat, jalur-jalur pembatas (yang dibangun Israel di dalam dan sekitar Tepi Barat, yang disebut bertujuan untuk keamanan dari penyerang Palestina, meskipun para pendukung Palestina melihat itu sebagai alat perampasan tanah) dan pembangunan permukiman.

    Dalam beberapa kasus ketika orang-orang mengkritik Israel dengan tajam, sulit untuk mengetahui apakah kritik tersebut dimotivasi oleh sikap antisemitisme atau tidak.

    Hal ini menimbulkan tuduhan bahwa anti-Zionisme yaitu penolakan terhadap negara Yahudi hanyalah sebuah bentuk antisemitisme modern. Aliansi Peringatan Holokos Internasional mengatakan beberapa klaim dan tuduhan terhadap Israel merupakan antisemitisme.

    Mereka yang menolak gagasan ini mengatakan bahwa argumen ini digunakan sebagai alat oleh para pendukung Israel untuk membungkam kritik yang masuk akal terhadap Israel, dengan menggambarkan kritik tersebut sebagai rasis.

    Beberapa orang mengatakan bahwa “Zionis” dapat digunakan sebagai serangan berkode terhadap orang-orang Yahudi, sementara yang lain mengatakan pemerintah Israel dan para pendukungnya sengaja mengacaukan anti-Zionisme dengan antisemitisme untuk menghindari kritik.

    (nvc/nvc)

  • Israel Izinkan Pengiriman Bantuan ke Gaza Meski Dibatasi

    Israel Izinkan Pengiriman Bantuan ke Gaza Meski Dibatasi

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, edisi Kamis 19 Oktober 2023.

    Kami sudah merangkum berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir untuk Anda.

    Kita awali dengan laporan terkini dari perang di Palestina dan Israel.

    Bantuan untuk warga Gaza

    Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan mengizinkan pengiriman makanan, air dan obat-obatan ke Gaza, selama pasokan tersebut tidak sampai ke Hamas.

    Berikut perkembangan terkini dari Gaza.

    Pelegalan pernikahan sesama gender di India ditolak

    Pengadilan tinggi India menolak melegalkan pernikahan sesama gender, dengan ketua hakim mengatakan wewenangnya ada pada parlemen.

    Abhijit Ghosh, seorang pria gay berusia 45 tahun dan desainer grafis dari kota Ahmedabad di India barat mengatakan “kecewa” dengan keputusan tersebut.

    “Tadinya saya mau memberi tahu keluarga saya kalau hubungan saya diakui oleh hukum India, sehingga keluarga saya bisa menerima saya dan pasangan saya,” ujarnya.

    Meski memutuskan menolaknya, pengadilan mengatakan negara dan pemerintah India mempunyai kewajiban untuk mengakui hubungan LGBTQ dan melindungi mereka dari diskriminasi.

    Aktivis lingkungan ditangkap polisi di London

    Greta Thunberg ditangkap polisi setelah ikut serta dalam protes bersama aktivis iklim lainnya di luar hotel InterContinental di kota London, karena dianggap mengganggu konferensi industri minyak dan gas.

    Greta termasuk di antara ratusan pengunjuk rasa yang meneriakkan “oily money out” dan berusaha memblokir akses ke hotel tempat digelarnya acara Energy Intelligence Forum.

    Greta didakwa melakukan pelanggaran ketertiban umum karena gagal mematuhi ketentuan, yang menurut polisi diberlakukan untuk mencegah “gangguan serius terhadap masyarakat, hotel, dan tamu.”

    Saat ini Greta dibebaskan dengan jaminan dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada bulan November.

    Pentagon merilis rekaman ratusan pesawat yang dicegat oleh China

    Rekaman video dan sejumlah foto-foto dirilis Pentagon, menunjukkan lebih dari 180 pencegatan pesawat tempur Amerika Serikat oleh pesawat China dalam dua tahun terakhir.

    Para pejabat militer AS mengatakan jumlah ini lebih besar daripada jumlah total penyadapan selama dekade sebelumnya, dan menyebutnya sebagai bagian dari tren yang mengkhawatirkan.

    Foto dan video tersebut dirilis sebelum laporan tahunan Pentagon yang akan segera diterbitkan soal kekuatan militer China dan ancaman keamanan terhadap mitra-mitranya di Indo-Pasifik.

    Laksamana John Acquilino, kepala Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan pada konferensi pers, meski Amerika Serikat menambah kapal induk dan kapal amfibi untuk mendukung Israel, dan sekarang sudah hampir 20 bulan perang di Ukraina, mereka tetap memiliki kemampuan yang diperlukan perlu menghalangi kekuatan China.