Wujud Yamaha Nmax Dilelang Mulai Rp 19 Jutaan, Nopol Sudah Dijual
Author: Detik.com
-

Purbaya Sebut Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025 Tak Sesuai Janji 5,7%
Jakarta –
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2025 mencapai 5,45%. Angka ini tak sesuai target Purbaya sebesar 5,7%.
Meski begitu, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya.
Pada kuartal-I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87%, lalu naik menjadi 5,12% pada kuartal-II 2025. Namun, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di 5,04% pada kuartal-III 2025.
“Mungkin triwulan keempat di atas 5 (persen), mendekati lima. Kira kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji ya, tapi lumayan masih lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN KiTA, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Purbaya, ekonomi domestik tetap terjaga pada 2025. Salah satu indikatornya, yakni inflasi tetap terjaga sebesar 2,9% pada Desember 2025.
Pergerakan nilai tukar terpantau melemah di level tp 16.475 sepanjang year to date. Kendati begitu, Purbaya menekankan ekonomi Indonesia masih relatif cukup stabil.
Purbaya menambahkan perbaikan ekonomi ke depan akan terus dilakukan sehingga tumbuh lebih baik.
“Stabilitas ekonomi makro 2025 tetap terjaga pertumbuhan ekonomi diperkirakan di 5,2% sepanjang tahun 2025 dengan asumsi tadi triwulan keempat tumbuh 5,45%,” tutur Purnbaya.
Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 akan melonjak di kisaran 5,7%. Ini ditopang dari kebijakan atau stimulus yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot perekonomian berjalan dengan baik.
“Saya kira-kira di triwulan keempat bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin 5,6-5,7%,” ujar Purbaya saat acara Car Free Day di Jakarta, Minggu (16/11/2025)
Lihat juga Video ‘Momen Purbaya Ngaku Tak Bisa Tidur Jelang Tutup Buku APBN 2025’:
(rea/hns)
-

13 Orang di Gaza Tewas Kena Serangan Drone Israel, 5 di Antaranya Anak-anak
Jakarta –
Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan serangan Israel di wilayah Palestina pada Kamis (8/1) menewaskan 13 orang, lima di antaranya anak-anak. Serangan ini diluncurkan Israel meski ada gencatan senjata.
Dilansir AFP, Jumat (9/1/2026), juru bicara badan tersebut, Mahmud Bassal, mengatakan empat orang termasuk tiga anak tewas ketika sebuah drone menyerang tenda yang menampung pengungsi di Gaza selatan.
Di utara Jalur Gaza, seorang gadis berusia 11 tahun tewas di dekat kamp pengungsi Jabalia dan serangan terhadap sebuah sekolah menewaskan satu orang, sementara sebuah drone di dekat Khan Yunis di selatan menewaskan seorang pria, tambah badan tersebut.
Dua warga Gaza lainnya, termasuk seorang anak, tewas dalam serangan lain, lapor badan tersebut, yang beroperasi di bawah otoritas Hamas.
Ketika ditanya oleh AFP, militer Israel mengatakan bahwa mereka sedang memeriksa laporan tersebut.
Kemudian pada malam hari, empat orang lagi tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah rumah di daerah timur Kota Gaza, kata Bassal, menambahkan bahwa pekerjaan penyelamatan untuk mencari beberapa orang yang hilang telah dimulai.
Sebelumnya, militer Israel mengatakan sebuah proyektil diluncurkan “dari daerah Kota Gaza menuju Negara Israel” tetapi jatuh di dalam Jalur Gaza.
“Tak lama kemudian, (militer) tepat mengenai titik peluncuran,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Respons Hamas
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan kepada AFP bahwa serangan di Gaza pada Kamis “mengkonfirmasi penolakan pendudukan Israel terhadap komitmennya terhadap gencatan senjata”.
Menurut kementerian kesehatan Gaza, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 425 warga Palestina di Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan.
Lihat juga Video ‘4 Warga Gaza Tewas Dihantam Roket Israel di Tengah Gencatan Senjata’:
(zap/isa)
-

Ekonomi Venezuela Babak Belur, Pemimpin Baru Dapat Beban Besar
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berambisi untuk membangkitkan kembali industri minyak Venezuela. Trump meyakini, campur tangan perusahaan AS bakal jadi kunci pemulihan ekonomi negara tersebut.
Sayangnya, mewujudkan ambisi tersebut ternyata tak semudah itu. Meski punya cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela sedang tertekan akibat korupsi, sanksi ekonomi, hingga pasar minyak yang tidak stabil. Situasi ini menjadi tantangan bagi siapa pun yang akan memimpin negara itu ke depan.
Hampir satu dekade lalu, Venezuela pernah mengalami inflasi 65.000%. Akibatnya, harga barang melonjak serta langka hingga mata uang Bolivar tak lebih berharga dari kertas biasa.
Inflasi Tinggi
Saat ini, inflasi masih berada di angka tiga digit, menyebabkan mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan. Menurut Program Pangan Dunia (WFP), sebanyak 40% penduduk menghadapi krisis pangan. Kelangkaan ini, ditambah dengan represi politik, telah memaksa sepertiga penduduk untuk melarikan diri ke luar negeri.
Mantan Pemimpin perusahaan minyak Citgo, Luisa Palacios, menyebut kehancuran ekonomi di Venezuela hanya bisa disandingkan dengan negara-negara yang baru melalui perang besar.
“Negara ini butuh membangun kembali hukum. Aturan dasar ekonomi yang berfungsi harus segera diterapkan,” ujar Palacios dikutip dari CNN, Jumat (9/1/2026).
Meski Trump optimistis, para pakar menyebut tidak ada solusi instan untuk Venezuela, karena lebih dari 90% ekspor negara ini hanya bergantung pada minyak. Menghidupkan kembali industri minyak ini diperkirakan bakal memakan biaya puluhan miliar dolar AS, itu pun baru langkah awal.
“Kita masih di babak pertama dari pertandingan yang sangat, sangat panjang,” tambah Palacios.
Siapa Akan Pimpin Venezuela?
Hingga kini, siapa yang akan memimpin Venezuela masih menjadi tanda tanya. Pilihannya berkisar antara sisa-sisa pemerintahan Nicolás Maduro yang digulingkan, pemimpin oposisi yang diyakini banyak pihak memenangkan pemilu tahun lalu. Atau bahkan pemerintahan Trump sendiri, seperti yang sempat diisyaratkan Trump pada hari Sabtu.
Pakar Hubungan Internasional di Council on Foreign Relations, Roxanna Vigil menilai perlunya restrukturisasi utang. Selain itu, AS perlu mencabut sanksi terhadap Venezuela dan membuka pintu bagi bisnis asing.
Seorang sumber pemerintahan mengatakan kepada CNN bahwa sanksi minyak akan tetap berlaku untuk saat ini. Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan jawaban mengenai rencana restrukturisasi utang Venezuela.
(rea/ara)
-

SPPG di Sragen Sebelahan Kandang Babi, NasDem: Harusnya Tak Beri Izin
Jakarta –
Ketua DPP NasDem yang juga anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menanggapi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Dukuh Kedungbanteng, Banaran, Sambungmacan, Sragen bersebelahan dengan peternakan babi. Irma menyebut seharusnya dari awal pihak Badan Gizi Nasional (BGN) tak memberikan izin.
“Seharusnya BGN tidak memberikan izin pada SPPG tersebut jika sebelumnya di sebelahnya ada peternakan babi!” kata Irma kepada wartawan, Jumat (9/1/2025).
Irma mengatakan sudah keharusan lokasi SPPG berjauhan dengan peternakan hewan. Ia menilai SPPG berdampingan dengan peternakan hewan rawan terkontaminasi bakteri.
“Kan waktu memberikan izin BGN melakukan survei lokasi, tidak hanya peternakan babi, seharusnya semua peternakan hewan tidak boleh berdampingan dengan SPPG,” kata politikus NasDem itu.
“Rawan terkontaminasi bakteri dari kotoran hewan tersebut dan itu berbahaya bagi SPPG,” sambungnya.
“Hasilnya, dengan situasi ini, kita tidak perlu menilai jelek atau buruknya hal lain. SPPG harus relokasi di Kecamatan Sambungmacan, Sragen. Cari titik lain yang masih di wilayah Sambungmacan,” kata Ketua Satgas MBG Pemkab Sragen, Suroto, dilansir detikJateng, Kamis (8/1/2026).
“Sesuai kebijakan dan arahan Bapak Presiden, keberadaan SPPG ini jangan sampai mematikan usaha satu sama lain. Justru harus bisa mengembangkan pemberdayaan apa saja, terlebih di sektor perekonomian,” ujarnya.
(dwr/eva)
-

Dividen BUMN Rp 80 T Lari ke Danantara, Tak Lagi Tercatat di APBN
Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara tahunan. Sepanjang 2025, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP sebesar Rp 534,1 triliun dari Rp 584,4 triliun di tahun sebelumnya.
Meski begitu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penurunan realisasi PNBP karena pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Namun, Suahasil menyebut, realisasi PNBP tahun ini berhasil menembus 104% dari target tahun 2025, yakni sebesar Rp 513,6 triliun.
“Kalau kita bandingkan dengan 2024, perbandingannya itu di bawah. Di bawah itu, selama tahun 2024 PNBP itu Rp 584,4 triliun. Selama tahun 2025 PNBP itu Rp 534,1 triliun. Namun, jangan lupa di dalam kategori PNBP ini ada dividen BUMN yang awalnya di dalam APBN 2025 itu dibayarkan ke APBN tetapi dengan adanya Undang-Undang 1/2025 maka dikelola oleh Danantara, nilainya Rp 80 triliun,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Suahasil merinci, realisasi PNBP mengalami tekanan dari pengelola Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas (migas) yakni Rp 105 triliun dari Rp 125,5 triliun. Hal ini terjadi karena harga komoditas selalu lebih rendah.
Sementara, PNBP dari SDA non-migas tercatat naik tipis menjadi Rp 140,3 triliun dari Rp 134,2 triliun. Kemudian untuk PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp 12,7 triliun dari Rp 90 triliun.
Berikutnya, realisasi PNBP dari kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 172,5 triliun dari sebelumnya Rp 86 triliun. Terakhir, realisasi PNBP dari BLU sebesar Rp 103,7 triliun dari Rp 77,9 triliun.
“Setiap kuartal selalu lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Kenapa? Karena harga komoditasnya lebih rendah,” jelasnya.
(ahi/ara)
-

Waka Komisi IX DPR Kritik SPPG Dekat Peternakan Babi di Sragen: BGN Kecolongan
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menanggapi ramainya satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Dukuh Kedungbanteng, Banaran, Sragen, yang berada di samping peternakan babi. Yahya menilai BGN kecolongan dalam memberikan persetujuan lokasi.
“Ini bukti BGN kurang cermat dan tidak hati-hati dalam memberikan persetujuan lokasi. BGN kecolongan dalam memberikan persetujuan lokasi,” kata Yahya Zaini kepada wartawan, Jumat (9/1/2025).
Yahya mempertanyakan kredibilitas tim BGN. Ia menyebut sedari awal mestinya tak ada perizinan untuk pembanguan SPPG di lokasi tersebut.
“Semestinya dari awal sebelum persetujuan lokasi SPPG sudah diketahui kalau lokasi tersebut dekat peternakan babi. Harusnya lokasi tersebut tidak perlu disetujui dan diminta mencari lokasi lain yang lebih aman,” ungkapnya.
Legislator Golkar ini meminta persetujuan lokasi SPPG untuk dievaluasi. Ia menyebut peristiwa yang terjadi di Sragen itu meresahkan masyarakat.
“Karena dapat meresahkan masyarakat dan membuat ragu penerima manfaat. Jangan sampai MBG dari SPPG tersebut terdampak dari peternakan babi tersebut,” sambungnya.
Sebelumnya, BGN memediasi pemilik peternakan babi dengan pihak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Dukuh Kedungbanteng, Banaran, Sambungmacan, Sragen. Hasilnya, SPPG yang bersebelahan dengan peternakan babi itu akan dipindahkan.
Suroto mengatakan pemindahan itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Ke depannya, kata dia, diharapkan keberadaan SPPG tidak mematikan usaha masyarakat sekitar.
“Sesuai kebijakan dan arahan Bapak Presiden, keberadaan SPPG ini jangan sampai mematikan usaha satu sama lain. Justru harus bisa mengembangkan pemberdayaan apa saja, terlebih di sektor perekonomian,” ujarnya.
(dwr/eva)



