Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Tak Ada Tanda Serangan di Balik Jatuhnya Heli yang Tewaskan Presiden Iran

    Tak Ada Tanda Serangan di Balik Jatuhnya Heli yang Tewaskan Presiden Iran

    Jakarta –

    Penyelidikan terkait kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi telah rampung. Militer Iran memastikan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan helikopter itu diserang.

    Dilansir Associated Press, Sabtu (25/5/2024), hasil penyelidikan itu diumumkan oleh Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Iran yang bertugas menyelidiki kecelakaan tersebut.

    Hasil penyelidikan awal militer Iran itu tidak menyebutkan soal siapa yang disalahkan atas kecelakaan maut tersebut. Namun disebutkan bahwa informasi lebih detail akan disampaikan setelah penyelidikan lebih lanjut tuntas dilakukan.

    Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Iran itu menyebutkan bahwa komunikasi antara menara kendali dan awak helikopter sebelum kecelakaan terjadi, tidak mengandung hal-hal yang mencurigakan. Adapun komunikasi terakhir helikopter yang jatuh dengan dua helikopter lainnya sekitar 90 detik sebelum kecelakaan.

    Tak Ada Tanda-tanda Penembakan

    Dari hasil penyelidikan awal, Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Iran mengatakan tidak ada tanda-tanda tembakan yang mengarah ke helikopter tersebut. Selain itu, jalur penerbangannya tidak berubah.

    Diketahui, kecelakaan itu terjadi pada Minggu (19/5) lalu. Selain Raisi, penumpang helikopter itu adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) Hossein Amir-Abdollahian, dan enam orang lainnya termasuk beberapa pejabat daerah Iran.

    Helikopter Jenis Bell 212 Buatan AS

    Helikopter jenis Bell 212 buatan Amerika Serikat (AS) yang sudah menua itu terjatuh di area pegunungan terpencil yang berkabut di Iran bagian barat laut. Lokasi puing helikopter baru ditemukan pada Senin (20/5) pagi waktu setempat.

    Seremoni pemakaman Raisi digelar selama beberapa hari di sejumlah kota di negara tersebut, sebelum mendiang Presiden Iran itu dimakamkan di Kuil Imam Reza yang ada di Mashhad, kampung halaman Raisi, pada Kamis (24/5) waktu setempat.

    (zap/maa)

  • ICJ Perintahkan Setop Serangan Direspons Israel dengan Bombardir Rafah

    ICJ Perintahkan Setop Serangan Direspons Israel dengan Bombardir Rafah

    Jakarta –

    Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah, Palestina. Israel tidak mengindahkan perintah itu dan tetap membombardir Rafah.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, putusan itu disampaikan pada Jumat (24/5/2024) waktu setempat. Israel didesak menghentikan serangan militernya yang menyebabkan kehancuran fisik.

    Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lain apa pun di Kegubernuran Rafah, yang dapat berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” kata Mahkamah Internasional.

    Mahkamah Internasional juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka penyeberangan Rafah untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan “tanpa hambatan”.

    Israel harus “menjaga penyeberangan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”, kata ICJ dalam keputusan yang ditunggu-tunggu.

    Dalam tanggapannya, Israel tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersiap mengubah haluan di Rafah. Israel bersikeras menyebut ICJ telah melakukan kesalahan.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    Mengenai putusan ICJ yang memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, Isarel memberikan tanggapan. Jalur tersebut awal bulan ini ditutup saat dimulainya serangan Tel Aviv terhadap Rafah.

    “Israel akan terus mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok-kelompok teror mengendalikan jalur tersebut,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Afrika Selatan membawa kasus ini ke hadapan ICJ tahun lalu dengan tuduhan yang menyebut serangan Israel terhadap Jalur Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Tuduhan itu telah dibantah mentah-mentah oleh Tel Aviv.

    “Tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag adalah keliru, keterlaluan dan menjijikkan secara moral,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Israel Bombardir Rafah

    Beberapa jam usai putusan ICJ diumumkan, militer Israel terdeteksi melancarkan serangan terbaru terhadap Jalur Gaza pada Sabtu (25/5) pagi waktu setempat. Serangan udara itu dilancarkan saat pertempuran antara pasukan Tel Aviv dan sayap bersenjata Hamas terus berlanjut.

    Sejumlah saksi mata warga Palestina dan tim AFP yang ada di Jalur Gaza melaporkan rentetan serangan udara Israel menghantam wilayah Rafah dan Deir al-Balah.

    “Kami mengharapkan putusan pengadilan akan memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri perang pemusnahan ini, karena tidak ada lagi yang tersisa di dini,” ucap seorang warga Palestina bernama Oum Mohammad Al-Ashqa, yang berasal dari Gaza City dan terpaksa mengungsi ke Deir al-Balah.

    Seorang warga Palestina lainnya bernama Mohammed Saleh, yang ditemui AFP di area tersebut, meragukan Israel akan menghentikan serangannya.

    “Tapi Israel adalah negara yang menganggap dirinya kebal hukum. Oleh karena itu, saya tidak meyakini bahwa serangan atau perang akan berhenti kecuali dengan kekerasan,” ujarnya kepada AFP.

    Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan udara terbaru Israel tersebut.

    Pasukan darat militer Israel mulai memasuki Rafah pada awal Mei lalu, mengabaikan seruan dunia untuk tidak menginvasi kota paling selatan di Jalur Gaza tersebut. Tel Aviv bersikeras mengatakan bahwa serangan terhadap Rafah diperlukan untuk memusnahkan sisa-sisa batalion Hamas yang bersembunyi di area itu.

    Dalam operasinya, tentara Israel berhasil mengambil alih sisi Palestina pada perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, sehingga memperlambat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk 2,4 juta penduduk daerah kantong Palestina tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Kaledonia Baru Diselimuti Kerusuhan, Apa yang Terjadi?

    Kaledonia Baru Diselimuti Kerusuhan, Apa yang Terjadi?

    Noumea –

    Kaledonia Baru, wilayah otonomi Prancis yang terletak di timur laut Australia, tengah mengalami hari-hari yang penuh gejolak.

    Jalan-jalan diblokir, mobil-mobil hangus terbakar, sedangkan tempat usaha ditutup hingga dijarah. Kerusuhan ini terjadi lebih dari sepekan terakhir di wilayah yang dulu dijadikan penjara bagi tahanan politik Prancis.

    Pecahnya aksi-aksi kekerasan dipicu oleh sebuah proposal atas reformasi pemilu oleh Majelis Nasional di Paris yang ingin memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang telah tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun.

    Selama kerusuhan ini, enam orang dilaporkan tewas, dua di antaranya adalah petugas polisi. Selain itu, ratusan orang lainnya cedera dan memaksa sejumlah besar wisatawan dievakuasi via jalur udara.

    Pihak berwenang telah mengumumkan keadaan darurat sejak Rabu (22/05) lalu di wilayah kepulauan yang terletak di tengah Samudra Pasifik ini.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron pun terbang dari Paris untuk meredam gejolak politik yang terjadi.

    Di Noumea, ibu kota Kaledonia Baru, Macron mengatakan bahwa wilayah tersebut sedang menghadapi “gerakan pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Selain itu, Macron berjanji bahwa proposal reformasi politik yang kontroversial itu tidak akan disetujui untuk saat ini. Dia akan menganalisis situasinya lagi dalam sebulan ke depan.

    “Kami akan memberikan waktu beberapa minggu untuk meredakan ketegangan dan memperbarui dialog untuk menemukan kesepakatan yang luas,” katanya.

    Bagaimana sejarah Kaledonia Baru dan mengapa masuk wilayah Prancis?

    Terletak di perairan hangat di barat daya Samudra Pasifik, berjarak sekitar 1.500 kilometer sebelah timur Australia, Kaledonia Baru adalah wilayah otonom kepulauan yang dihuni sekitar 270.000 orang.

    Penduduk asli bernama Kanak tinggal di sana. Etnis ini mewakili sekitar 41% populasi. Kemudian disusul 24% penduduk yang berasal dari Eropa, mayoritas keturunan Prancis.

    BBC

    Pulau-pulau di Kaledonia Baru ditemukan oleh penjelajah Inggris James Cook pada tahun 1774.

    Pada tahun 1853, Kaisar Napoleon III memutuskan untuk mencaploknya menjadi bagian Prancis.

    Hingga awal abad ke-20, Prancis menggunakan wilayah ini sebagai tempat pengasingan bagi ribuan narapidana yang dihukum.

    Di negara itu juga, ribuan warga keturunan Jawa tinggal. Mereka adalah generasi kedua dan ketiga dari orang Jawa yang dikirim ke Kaledonia Baru oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai buruh tambang nikel.

    Apakah pernah ada protes sebelumnya di Kaledonia Baru?

    Kerusuhan yang terjadi dalam sepekan terakhir bukan kali pertama terjadi di Kaledonia Baru.

    Sejarah bergabungnya wilayah ini menjadi bagian Prancis diwarnai kekerasan dan konflik.

    Pada tahun 1946, kepulauan ini resmi menjadi wilayah Prancis di luar negeri.

    Sejak tahun 1970, setelah cadangan nikel yang penting mulai dieksploitasi di Kaledonia Baru, ketegangan mulai muncul antara Paris dan gerakan kemerdekaan masyarakat adat Kanak.

    Semuanya dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara masyarakat adat dengan pemukim yang berasal dari Eropa.

    Antara tahun 1976 dan 1988, konflik telah menewaskan puluhan korban jiwa, belum termasuk mereka yang terluka dan juga kerugian materil lainnya.

    Pada tahun 1998, Perjanjian Noumea ditandatangani. Prancis berkomitmen untuk memberikan otonomi yang lebih besar dan partisipasi politik kepada penduduk asli Kanak.

    Baca juga:

    Berdasarkan Perjanjian Noumea pada 1998, Prancis setuju untuk memberikan otonomi politik yang lebih besar kepada wilayah tersebut dan membatasi pemberian suara dalam pemilihan provinsi dan majelis kepada mereka yang merupakan penduduk pada saat itu.

    Perjanjian itu juga memberi ruang untuk dilakukannya tiga kali referendum mengenai masa depan Kaledonia Baru.

    Usulan kemerdekaan wilayah itu ditolak dalam dua referendum sebelumnya, di mana mayoritas memilih untuk tetap menjadi wilayah Prancis.

    Sementara itu pada referendum ketiga, kelompok pro-kemerdekaan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dan menyangkal keabsahannya karena diadakan pada tahun 2021, di tengah pandemi virus corona.

    Mengapa kini protes kembali berkecamuk?

    Dalam Perjanjian Noumea itu ditetapkan bahwa hanya penduduk yang tinggal di Kaledonia Baru pada tahun 1998 dan keturunan mereka yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu lokal.

    Hal ini bertujuan untuk memberikan keterwakilan yang lebih besar kepada suku Kanak.

    Namun di Paris, aturan ini mulai dianggap sebagai tindakan yang tidak demokratis.

    Selasa (14/05) lalu, Parlemen Prancis memberikan suara mereka untuk mendukung proposal yang akan mengakui hak pilih bagi setiap orang yang tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun terakhir.

    Otoritas Prancis meningkatkan pengerahan keamanan di Kaledonia Baru (Getty Images)

    Namun proposal itu ditolak. Para pemimpin kelompok kemerdekaan khawatir bahwa usulan itu akan melemahkan pengaruh suku Kanak dalam pemilu.

    Selain itu, reformasi pemilu itu juga dicurigai sebagai upaya Paris untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah Kaledonia Baru.

    Sejak Rabu (15/05), beragam aksi pemberontakan dan kekerasan terjadi.

    Apa yang dapat terjadi saat ini?

    Pemerintah Prancis telah meningkatkan pasukan keamanan dan Presiden Macron mengatakan selama kunjungannya ke Noumea bahwa memulihkan keadaan normal adalah “prioritas mutlak.”

    Kaledonia Baru memiliki nilai strategis yang besar bagi Prancis.

    Macron melihat wilayah itu sebagai platform untuk memastikan kehadiran dan kendali Prancis atas nikel di wilayah itu, yang kini banyak dikuasai oleh investor China.

    Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (Flnks), organisasi utama pro-kemerdekaan, menolak usulan reformasi konstitusi, namun juga menyerukan kondisi “tenang dan tenteram”.

    Pemerintah Prancis membuka pintu untuk berdialog, yang dianggap oleh Flnks sebagai “kesempatan” untuk memastikan bahwa “tuntutan setiap orang, termasuk mereka yang melakukan protes, dapat didengar dan diperhitungkan.”

    Pembahasan tentang reformasi konstitusi masih harus berjalan dan memerlukan pemungutan suara bersama oleh kedua majelis di Parlemen Prancis.

    Parahnya situasi memaksa Presiden Macron melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru (Getty Images)

    Pemerintah Prancis berjanji bahwa usulan tersebut tidak akan berlaku setidaknya sampai akhir Juni.

    Beberapa sekutu Macron telah memintanya untuk menunda reformasi. Sonia Lagarde, Wali Kota Noumea, yang berasal dari partai presiden, adalah salah satunya.

    “Kita harus berhenti sejenak dan menenangkan keadaan. Segalanya sudah keterlaluan,” katanya.

    Macron tampaknya mendengarkan permintaan tersebut dengan mengumumkan bahwa ia akan memberikan lebih banyak waktu untuk dilakukannya dialog.

    Namun, ia juga menegaskan kembali bahwa hasil referendum terakhir yang meminta kemerdekaan telah ditolak.

    Selama kunjungannya ke Kaledonia Baru ia bertemu dengan para pemimpin lokal yang mendukung dan menentang kemerdekaan.

    Macron mengatakan jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, referendum baru dapat diadakan mengenai status wilayah dari Kaledonia Baru.

    (nvc/nvc)

  • 43 Orang Masih Dirawat di RS Thailand Buntut Turbulensi Ekstrem Boeing 777

    43 Orang Masih Dirawat di RS Thailand Buntut Turbulensi Ekstrem Boeing 777

    Bangkok –

    Sebanyak 43 orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Thailand, setelah menjadi korban luka dalam insiden turbulensi ekstrem yang dialami pesawat Boeing 777-300ER yang dioperasikan maskapai Singapore Airlines pada 21 Mei lalu. Beberapa pasien di antaranya berada dalam perawatan intensif.

    Seperti dilansir Reuters, Sabtu (25/5/2024), otoritas Rumah Sakit (RS) Samitivej Srinakarin yang berada di Bangkok dalam pernyataan terbaru menyebut sebanyak 43 pasien itu masih dirawat di tiga rumah sakit berbeda di ibu kota Thailand sekitar empat hari setelah insiden turbulensi ekstrem terjadi.

    Di RS Samitivej Srinakarin sendiri, terdapat 34 pasien yang masih menjalani perawatan medis, dengan tujuh pasien di antaranya berada dalam perawatan intensif. Ketujuh pasien yang dirawat intensif itu terdiri atas tiga warga Australia, dua warga Malaysia, satu warga Inggris dan satu warga Selandia Baru.

    Sebanyak 27 pasien lainnya yang dirawat di RS Samitivej Srinakarin terdiri atas delapan warga Inggris, enam warga Australia, lima warga Malaysia, dan dua warga Filipina.

    Dua pasien di antaranya telah diperbolehkan pulang usai dirawat di rumah sakit tersebut, sementara dua pasien lainnya dari RS Samitivej Sukhumvit dipindahkan ke RS Samitivej Srinakarin untuk bergabung dengan kerabatnya yang dirawat di sana.

    Pada Kamis (24/5) waktu setempat, direktur RS Samitivej Srinakarin menuturkan kepada wartawan setempat bahwa 22 pasien di antaranya mengalami cedera tulang belakang dan enam pasien lainnya mengalami cedera otak dan tulang tengkorak. Namun demikian tidak ada yang kondisinya mengancam nyawa.

    Sedikitnya satu orang meninggal akibat dugaan serangan jantung usai turbulensi ekstrem terjadi pada penerbangan Singapore Airlines dengan nomor SQ321 tersebut, yang mengudara dari London menuju ke Singapura. Satu korban tewas itu diidentifikasi sebagai seorang penumpang asal Inggris berusia 73 tahun.

    Pihak maskapai Singapore Airlines menyebut penerbangan itu mengalami turbulensi ekstrem secara tiba-tiba saat mengudara di atas wilayah Myanmar.

    Penerbangan yang membawa total 211 penumpang, termasuk dua warga negara Indonesia (WNI), dan 18 awak itu dialihkan ke Bangkok untuk pendaratan darurat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Putin Akan Lakukan Kunjungan ke Korea Utara, Dalam Rangka Apa?

    Putin Akan Lakukan Kunjungan ke Korea Utara, Dalam Rangka Apa?

    Moskow –

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengungkapkan bahwa kunjungan resmi Presiden Vladimir Putin ke Korea Utara (Korut) sedang dipersiapkan. Kunjungan Putin ini dimaksudkan untuk memenuhi undangan yang sebelumnya diberikan oleh pemimpin Korut Kim Jong Un.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024), rencana kunjungan itu diumumkan Kremlin saat kedua negara, yang sama-sama berada di bawah sanksi berat dari Barat itu, menjalin hubungan yang semakin dekat sejak Rusia melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.

    Baru-baru ini, Pyongyang dituduh memasok persenjataan penting ke Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Tuduhan itu dibantah keras oleh Korut.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam pernyataan kepada kantor berita pemerintah RIA Novosti pada Jumat (24/5) waktu setempat mengatakan bahwa kunjungan resmi Putin ke Pyongyang “sedang dipersiapkan” dengan tanggalnya akan diumumkan kemudian.

    “Presiden Putin mendapatkan undangan aktif untuk kunjungan resmi ke Korea Utara. Kunjungan tersebut sedang dipersiapkan,” ucap Peskov.

    “Kami akan mengumumkan tanggal kunjungan tersebut pada waktunya,” imbunya.

    Laporan intelijen Korea Selatan (Korsel) sebelumnya menyebut Pyongyang telah memasok jutaan peluru artileri penting ke Rusia untuk mendukung serangan-serangan Moskow terhadap Ukraina, dengan imbalan pasokan makanan.

    Ukraina bersama sekutunya, Amerika Serikat (AS), juga menuduh Moskow telah menembakkan rudal-rudal balistik yang dipasok Korut ke wilayah Ukraina.

    Tahun lalu, Kim Jong Un mengunjungi wilayah Rusia untuk melakukan pertemuan puncak dengan Putin di wilayah Timur Jauh. Kunjungan itu bertujuan mempererat hubungan yang lebih mendalam antara kedua negara, di mana sang pemimpin Korut menempuh perjalanan darat ke luar negeri yang jarang dilakukannya.

    Putin terakhir kali mengunjungi Pyongyang tahun 2000 silam, hanya beberapa bulan setelah dia menjabat di Kremlin. Pada saat itu, Putin bertemu langsung dengan mendiang Kim Jong Il, ayah Kim Jong Un.

    Kunjungan Putin ke Korut ini akan menjadi salah satu kunjungan langka, mengingat Presiden Rusia itu telah mengurangi perjalanan ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, baik karena pandemi virus Corona maupun karena Moskow menjadi lebih terisolasi usai menginvasi Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Mantan Agen CIA Akui Bersalah Jadi Mata-mata China

    Mantan Agen CIA Akui Bersalah Jadi Mata-mata China

    Washington DC –

    Seorang mantan agen Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) atau CIA mengaku bersalah atas tuduhan menjadi mata-mata China. Dia mengakui telah memberikan sejumlah besar informasi pertahanan rahasia Washington kepada otoritas Beijing.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024), Alexander Yuk Ching Ma, yang kini berusia 71 tahun, tadinya merupakan warga Hong Kong yang kemudian dinaturalisasi menjadi warga negara AS. Dia ditangkap sejak tahun 2020 lalu atas tuduhan menjadi mata-mata China.

    Ma telah mengakui bahwa dirinya memberikan “informasi rahasia pertahanan nasional AS dalam jumlah besar” kepada otoritas China tahun 2001 silam, meskipun pada saat itu dia sudah 12 tahun lamanya tidak bekerja untuk CIA.

    Departemen Kehakiman AS dalam pernyataannya pada Jumat (24/5) menyebut pertemuan antara Ma dengan perwakilan Biro Keamanan Negara Shanghai diprakarsai oleh seorang mantan agen CIA lainnya, yang merupakan saudara sedarah Ma yang lahir di Shanghai dan juga menjadi warga naturalisasi AS.

    Mantan agen CIA yang masih kerabat Ma itu diidentifikasi oleh Departemen Kehakiman AS sebagai “co-conspirator #1” atau “CC #1” dalam dakwaan.

    Disebutkan Departemen Kehakiman AS bahwa pada akhir pertemuan ketiga mereka di sebuah hotel di Hong Kong, “sejumlah agen intelijen China memberikan uang tunai sebesar US$ 50.000 kepada CC #1 yang dihitung oleh Ma”.

    “Ma dan CC #1 juga menyepakati pada saat itu untuk terus membantu (agen-agen intelijen China),” sebut Departemen Kehakiman AS.

    Pada tahun 2003, Ma dipekerjakan sebagai ahli bahasa oleh Biro Investigasi Federal (FBI) di Hawaii “sebagai bagian dari rencana investigasi, untuk bekerja di lokasi tertentu di mana aktivitasnya bisa dipantau” dan kontaknya dengan otoritas China bisa diselidiki.

    Tahun 2006, menurut Departemen Kehakiman AS, Ma “meyakinkan CC #1 untuk menyerahkan identitas setidaknya dua individu yang digambarkan dalam foto-foto yang diberikan kepada Ma” oleh para agen intelijen China.

    Ma mengakui bahwa informasi yang telah diberikan oleh dirinya pada tahun 2001 “akan digunakan untuk merugikan Amerika Serikat atau menguntungkan” otoritas China.

    Ma bekerja untuk FBI hingga tahun 2012, dan tidak diketahui secara jelas bagaimana kedoknya sebagai mata-mata bisa dibongkar.

    Ma telah mengakui perjanjian pengakuan bersalah, yang jika diterima oleh pengadilan AS, maka akan memastikan dia bekerja sama dengan otoritas AS dan mungkin mendapatkan hukuman 10 tahun penjara yang bisa dijatuhkan kepadanya pada persidangan 11 September mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Berlin –

    Poster pemilu yang menampilkan kandidat-kandidat berwajah muram dengan tulisan-tulisan seperti “keamanan” dan “kekuatan” saat ini tampak di setiap sudut jalan di Jerman.

    Para politisi Jerman tampaknya ingin mempersiapkan warga untuk menghadapi masa-masa berbahaya sejak serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, terutama karena Bundeswehr (angkatan bersenjata Republik Federal Jerman), dianggap tidak mampu menjalankan tugas pertahanan.

    Para pejabat tinggi militer Jerman bahkan telah memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Jerman tidak akan mampu memenuhi kewajibannya dalam aliansi NATO, serta tidak akan efektif dalam membela dirinya sendiri.

    Perdebatan belanja pertahanan

    Ini pula lah alasan mengapa Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyerukan tambahan dana untuk Bundeswehr.

    Pada tahun 2022, tepat setelah perang Ukraina pecah, Kanselir Jerman Olaf Scholz sebenarnya telah mengumumkan sebuah “dana khusus” sebesar €100 miliar (setara dengan Rp1.737 triliun) untuk angkatan bersenjata, meski menambah utang baru bagi Jerman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Namun, Pistorius menginginkan tambahan dana sebesar €6,5 miliar (setara dengan Rp112,9 triliun) untuk militer Jerman dalam anggaran tahun 2025.

    Dalam sebuah opini hukum yang diterbitkan oleh kementeriannya, Pistorius berargumen bahwa kemampuan Jerman untuk mempertahankan diri memiliki status konstitusional yang lebih tinggi daripada “batas utang.”

    Frank Sauer, seorang profesor politik dan keamanan internasional di Universitas Bundeswehr di München, juga meyakini bahwa meski dengan suntikan dana €100 miliar, Bundeswehr masih kekurangan dana.

    Ia menilai bahwa jika tidak ada dana yang lebih besar pada tahun 2026, tentara Jerman hanya akan mampu “mempertahankan operasi yang sedang berlangsung dengan upaya maksimal,” tidak lebih.

    Namun, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner sejauh ini masih menolak memberikan tambahan dana miliaran dolar, dan keputusannya tersebut mendapat dukungan dari Kanselir. Perdebatan panas mengenai belanja pertahanan di level tertinggi itu pun tampaknya tinggal sedikit lagi menuju titik kritis.

    Faktor Trump?

    Namun, seberapa mengancam sebenarnya situasinya?

    Ketua Konferensi Keamanan München, Christoph Heugsen, mengatakan pada bulan Februari lalu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin punya tujuan untuk memulihkan Rusia yang lebih besar di dalam perbatasan bekas Uni Soviet.

    “Jika Putin tidak kalah dalam perang di Ukraina, kita harus memperkirakan bahwa dia akan melanjutkan perang dengan Republik Moldova atau negara-negara Baltik,” demikian prediksi Heusgen.

    Fabian Hoffmann, seorang peneliti strategi nuklir di Universitas Oslo, Norwegia, bahkan mengunggah prediksi yang lebih suram di X (sebelumnya Twitter).

    “Menurut pendapat saya, kita memiliki waktu paling lama dua hingga tiga tahun untuk memulihkan strategi melawan Rusia,” tulisnya di awal tahun ini.

    Sementara dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar baru-baru ini, Pistorius mengatakan bahwa militer Jerman memiliki waktu lima hingga delapan tahun untuk mengejar ketertinggalan.

    Sauer di sisi lain belum melihat adanya ancaman serius terhadap negara anggota NATO. Namun, sebuah skenario di mana Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS, menurutnya dapat membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Pasalnya, dalam kampanye pemilunya saat ini, Trump beberapa kali mengatakan bahwa masyarakat Eropa yang belum membayar “tagihan” pertahanan mereka, tidak akan mendapat perlindungan lagi.

    Sauer berpendapat bahwa negara-negara Eropa tidak mampu mengambil alih tugas militer tertentu yang selama ini dilakukan AS. Di saat yang sama, karena kurangnya dukungan Barat, wilayah Ukraina mungkin saja akan menyusut, dan ini artinya perang dimenangkan oleh Rusia.

    “Putin sudah hampir 80 tahun, dan dia sekarang ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan membangun Rusia yang lebih besar,” kata Sauer memperluas skenario hipotesisnya.

    “Mungkin dia akan memutuskan untuk menguji terlebih dahulu apakah hal itu mungkin, dan menyerang satu atau lebih negara-negara Baltik. Dan AS akan berkata: ‘Itu bukan masalah kami. Lagi pula, Anda tidak membayar tagihan Anda, dan kami juga sibuk dengan China’,” tambahnya.

    Pakar keamanan tersebut menggarisbawahi bahwa hal itu mungkin belum tentu terjadi dalam lima tahun ke depan, namun kemungkinannya tetap ada.

    Warga Jerman tidak takut

    Menurut survei YouGov baru-baru ini, hanya sekitar sepertiga warga Jerman (36%) yang percaya bahwa serangan Rusia terhadap wilayah NATO pada tahun 2030 mungkin terjadi, sementara 48% lainnya menganggap hal itu tidak mungkin terjadi.

    Terkait Jerman menjadi sasaran serangan Rusia, hanya 23% yang menganggapnya mungkin, dan sekitar 61% menganggapnya tidak mungkin.

    Sementara itu, hanya 2% yang yakin bahwa Bundeswehr punya posisi yang baik untuk pertahanan nasional, 12% melihat posisinya “cukup baik”, dan 39% yakin mereka tidak siap menghadapi serangan.

    Hasil survei lain yang dilakukan oleh Civey Institute pada bulan Maret juga mengungkap bahwa hanya 30% warga Jerman yang siap mengangkat senjata untuk mempertahankan negara jika terjadi serangan militer, sementara lebih dari 50% tidak mau berperang.

    “Kita hidup di era pergolakan sejarah yang masif,” kata Sauer, seraya menambahkan bahwa hal tersebut masih belum diterima oleh masyarakat Jerman.

    “Perlu waktu untuk mengubah pola pikir kita. Dan kita tidak akan mampu mewujudkan hal tersebut dengan cara paksa, atau hanya dengan beberapa pidato atau headline berita,” tambahnya.

    (gtp/yf)

    (nvc/nvc)

  • Israel Bombardir Rafah Usai ICJ Perintahkan Setop Serangan

    Israel Bombardir Rafah Usai ICJ Perintahkan Setop Serangan

    Rafah –

    Militer Israel membombardir wilayah Jalur Gaza, termasuk Rafah, pada Sabtu (25/5) waktu setempat. Pengeboman dilakukan sehari setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan operasi militer di Rafah yang menjadi tempat perlindungan para pengungsi Palestina.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (25/5/2024), ICJ dalam putusannya pada Jumat (24/5) memerintahkan Israel “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Ditegaskan juga oleh ICJ dalam putusannya bahwa Israel harus “menjaga perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”. Perlintasan perbatasan Rafah ditutup awal bulan ini saat Tel Aviv mulai menyerang kota tersebut.

    ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di wilayah Jalur Gaza.

    Putusan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkantor di Den Haag, Belanda itu bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan langsung. Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa putusan ICJ harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

    Dalam tanggapannya, Israel tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersiap mengubah haluan di Rafah, dan bersikeras menyebut ICJ telah melakukan kesalahan.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    Beberapa jam usai putusan ICJ diumumkan, militer Israel terdeteksi melancarkan serangan terbaru terhadap Jalur Gaza pada Sabtu (25/5) pagi waktu setempat. Serangan udara itu dilancarkan saat pertempuran antara pasukan Tel Aviv dan sayap bersenjata Hamas terus berlanjut.

    Simak laporan soal serangan terbaru Israel terhadap Rafah di halaman berikutnya.

    Sejumlah saksi mata warga Palestina dan tim AFP yang ada di Jalur Gaza melaporkan rentetan serangan udara Israel menghantam wilayah Rafah dan Deir al-Balah.

    “Kami mengharapkan putusan pengadilan akan memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri perang pemusnahan ini, karena tidak ada lagi yang tersisa di dini,” ucap seorang warga Palestina bernama Oum Mohammad Al-Ashqa, yang berasal dari Gaza City dan terpaksa mengungsi ke Deir al-Balah.

    Seorang warga Palestina lainnya bernama Mohammed Saleh, yang ditemui AFP di area tersebut, meragukan Israel akan menghentikan serangannya.

    “Tapi Israel adalah negara yang menganggap dirinya kebal hukum. Oleh karena itu, saya tidak meyakini bahwa serangan atau perang akan berhenti kecuali dengan kekerasan,” ujarnya kepada AFP.

    Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan udara terbaru Israel tersebut.

    Pasukan darat militer Israel mulai memasuki Rafah pada awal Mei lalu, mengabaikan seruan dunia untuk tidak menginvasi kota paling selatan di Jalur Gaza tersebut. Tel Aviv bersikeras mengatakan bahwa serangan terhadap Rafah diperlukan untuk memusnahkan sisa-sisa batalion Hamas yang bersembunyi di area itu.

    Dalam operasinya, tentara Israel berhasil mengambil alih sisi Palestina pada perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, sehingga memperlambat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk 2,4 juta penduduk daerah kantong Palestina tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • China Akhiri Latihan Perang Usai 2 Hari, Taiwan: Provokasi Terang-terangan!

    China Akhiri Latihan Perang Usai 2 Hari, Taiwan: Provokasi Terang-terangan!

    Taipei –

    China telah mengakhiri latihan perang yang digelar selama dua hari terakhir di sekitar wilayah Taiwan. Otoritas Taipei mengecam keras latihan perang Beijing, yang melibatkan jet tempur membawa amunisi sungguhan dan simulasi merebut pulau tersebut, sebagai “provokasi terang-terangan” terhadap tatanan dunia.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024), latihan perang dengan nama sandi “Joint Sword-2024A” itu dimulai pada Kamis (24/5) pagi, atau tiga hari setelah Presiden baru Taiwan, Lai Ching-te, resmi menjabat dan menyampaikan pidato pelantikan yang dikecam Beijing sebagai “pengakuan kemerdekaan”.

    Televisi pemerintah China, CCTV, melaporkan bahwa jet-jet tempur dan kapal-kapal Angkatan Laut mengepung Taiwan untuk melaksanakan simulasi serangan terhadap “target-target penting”. Latihan perang itu disebut melibatkan simulasi merebut dan mengisolasi Taipei.

    Laporan Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut total 111 pesawat militer dan puluhan kapal Angkatan Laut China dikerahkan dalam latihan perang yang berlangsung selama dua hari terakhir.

    Pada Jumat (24/5) malam, presenter saluran berita militer milik pemerintah China, CCTV-7, mengumumkan bahwa pasukan Beijing telah “berhasil menyelesaikan” operasi “Joint Sword-2024A” tersebut.

    Gambar-gambar yang dirilis militer China menunjukkan “sorotan” dalam latihan perang itu, dengan menampilkan truk peluncur rudal yang siap menembak, jet-jet tempur lepas landas, dan para perwira Angkatan Laut mengamati kapal-kapal militer Taiwan menggunakan teropong.

    Para analis militer China mengatakan kepada media pemerintah bahwa latihan perang itu menyimulasikan serangan yang menargetkan para pemimpin Taiwan, juga pelabuhan dan bandara di pulau tersebut untuk “memotong ‘pembuluh darah’ di pulau tersebut”.

    Simak respons Taiwan terhadap latihan perang China itu di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga ‘Wujud Robot Mini ‘Kecoa’ yang Bisa Lakukan Penyelamatan’:

    Sementara juru bicara Kementerian Pertahanan China, Wu Qian, mengatakan pada Jumat (24/5) bahwa Lai telah mendorong Taiwan “ke dalam situasi perang dan bahaya yang penuh risiko”.

    “Setiap kali ‘kemerdekaan Taiwan’ memprovokasi kami, kami akan mendorong tindakan penangkalan kami selangkah lebih maju, hingga reunifikasi penuh tanah air tercapai,” tegasnya.

    Taiwan telah memiliki pemerintahan demokratis sendiri sejak tahun 1949, ketika kaum nasionalis melarikan diri dari China daratan ke pulau tersebut menyusul kekalahan mereka dari Partai Komunis China dalam perang sipil di daratan utama.

    Taiwan Sebut Latihan Perang China ‘Provokasi Terang-terangan’

    Reaksi keras diberikan oleh kantor kepresidenan Taiwan, yang mengecam latihan perang yang digelar China selama dua hari di sekitar wilayahnya itu sebagai “provokasi terang-terangan terhadap tatanan internasional”.

    Kantor kepresidenan Taiwan, dalam pernyataannya, menyebut bahwa “presiden dan tim keamanan nasional telah memahami sepenuhnya soal situasi ini dan memberikan tanggapan yang tepat untuk menjamin keamanan nasional”. Kantor kepresidenan Taiwan juga meminta masyarakat untuk percaya pada pemerintah.

    Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menegaskan kembali bahwa memastikan perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan “berkaitan dengan kepentingan bersama dari komunitas internasional”.

    “Provokasi sepihak China baru-baru ini tidak hanya merusak status quo perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, tetapi juga merupakan provokasi terang-terangan terhadap tatanan internasional, sehingga memicu kekhawatiran dan kecaman serius dari komunitas internasional,” tegas Kuo.

    Pernyataan kantor kepresidenan Taiwan itu dirilis Sabtu (25/5) waktu setempat, setelah Beijing mengakhiri latihan perangnya.

    Lebih lanjut, Kuo mengatakan bahwa Taiwan mengharapkan “China akan mempertimbangkan keselamatan dan kebahagiaan rakyat kedua belah pihak, mengupayakan keuntungan bersama, hidup berdampingan… menghentikan segala jenis intimidasi politik dan militer terhadap Taiwan dan kawasan”.

    Latihan perang terbaru China itu digelar di perairan Selat Taiwan, juga di bagian utara, selatan dan timur pulau tersebut, serta di area-area di sekitar gugus kepulauan yang dikelola Taipei seperti Kinmen, Matsu, Wuqiu dan Dongyin.

    Analis militer China mengatakan kepada kantor berita Xinhua bahwa kapal-kapal militer Beijing berlayar “lebih dekat dibandingkan sebelumnya” dengan pantai-pantai Taiwan selama latihan perang dua hari tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Tel Aviv –

    Israel pada Kamis (23/05) memanggil duta besar Spanyol, Norwegia, dan Irlandia. Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yaakov Blitshtein mengatakan para duta besar itu “ditegur” atas “keputusan buruk” mereka untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    “Akan ada konsekuensi tambahan yang serius terhadap hubungan dengan negara mereka menyusul keputusan yang mereka ambil,” katanya.

    Para duta besar tersebut pertama kali diperlihatkan klip berdurasi tiga menit yang menampilkan penculikan lima prajurit perempuan Pasukan Pertahanan Israel. Rekaman itu diambil oleh Hamas, sebuah kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, saat menyerang Israel pada 7 Oktober.

    Blitshtein mengatakan pengumuman pengakuan itu membuat situasi “lebih sulit untuk mempromosikan kesepakatan pembebasan sandera.”

    “Keputusan memutarbalikkan yang dilakukan pemerintah Anda merupakan hadiah bagi Hamas,” kata Blitshtein kepada para duta besar pada Kamis, sambil menambahkan bahwa “Hamas mengucapkan selamat kepada Anda.”

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya mengatakan keputusan pemerintahnya akan membantu memfasilitasi penerapan solusi dua negara antara pemimpin Israel dan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menolak gagasan tersebut, menyebut keputusan tersebut sebagai “hadiah atas teror.”

    Israel tak akan goyah terkait putusan ICJ mengenai serangan di Rafah

    Afrika Selatan mengajukan banding ke pengadilan tinggi PBB di Den Haag, Belanda, pada 10 Mei, dan meminta agar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diperintahkan untuk mundur dari Gaza.

    ICJ sebelumnya telah menginstruksikan Israel, yang memasuki Gaza sebagai respons atas serangan yang dilancarkan dari daerah tersebut oleh milisi Hamas pada 7 Oktober 2023, untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida dan memfasilitasi pengiriman bantuan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Israel menuduh Afrika Selatan bertindak sebagai perpanjangan tangan Hamas, dan mengatakan Israel tidak akan tergoyahkan untuk membela diri.

    Pada Kamis (23/05), juru bicara pemerintah Israel Avi Hyman mengatakan, “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan Israel melindungi warganya dan mengejar Hamas di Gaza.”

    Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat, tetapi tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan putusan tersebut.

    Namun pengadilan dapat meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan atas nama pengadilan.

    Netanyahu akan berpidato di Kongres AS

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera berpidato di Kongres Amerika Serikat, kata Ketua DPR Mike Johnson.

    “Kami akan segera menjamu Perdana Menteri Netanyahu di Capitol untuk sidang gabungan Kongres,” kata Johnson, seraya menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan menandai “dukungan yang sangat kuat kepada pemerintah Israel.”

    Johnson adalah anggota Kongres terkemuka dari Partai Republik dan pengkritik kebijakan Presiden Demokrat Joe Biden mengenai Israel.

    Amerika Serikat sangat mendukung Israel dalam perang melawan Hamas yang dipicu oleh serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh militan Hamas, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Namun, di tengah meningkatnya jumlah korban warga sipil, Biden semakin mendorong Netanyahu untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Gedung Putih merasa kecewa, khususnya atas operasi militer Israel di Rafah, sebuah kota di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta orang berlindung.

    Biden juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata, sebuah sikap yang ditentang oleh Partai Republik dan banyak anggota Partai Demokrat.

    Namun, pidato Netanyahu di Kongres AS semakin membuat marah kaum progresif Demokrat yang kritis terhadap kampanye militer Israel di Gaza dan dukungan Biden terhadapnya.

    rs/pkp (AFP, AP, Reuters)

    (nvc/nvc)