Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Purbaya Tunda Cukai MBDK, Pakar Sentil Konsumsi Minum Manis RI Sudah Mengkhawatirkan

    Purbaya Tunda Cukai MBDK, Pakar Sentil Konsumsi Minum Manis RI Sudah Mengkhawatirkan

    Jakarta –

    Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun 2026 dinilai sangat berisiko. Terutama terkait dampaknya ke penyakit tidak menular, obesitas, diabetes tipe 2, hingga risiko komplikasi lain akibat tingginya konsumsi minuman berpemanis.

    Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives menyoroti penundaan ini bahkan terjadi sejak 2016, saat pertama kali kajian lintas kementerian dan lembaga terkait pengenaan cukai MBDK mencuat.

    “Keputusan pemerintah untuk kembali menunda cukai MBDK dengan berpatokan pada target pertumbuhan ekonomi 6 persen sangat disayangkan. Padahal,
    minuman berpemanis bukan kebutuhan pokok masyarakat dan justru menjadi faktor risiko meningkatnya beban kesehatan jangka panjang,” kata Nida Adzilah
    Auliani, Project Lead for Food Policy CISDI dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

    Konsumsi Minuman Manis di RI Mengkhawatirkan

    Mengutip data Susenas 2024, CISDI menyoroti tren konsumsi minuman manis di Indonesia relatif mengkhawatirkan. Sebanyak 68,1 persen atau 93,5 juta rumah tangga di Indonesia tercatat mengkonsumsi MBDK.

    Fakta ini dibarengi dengan hampir setengah populasi berusia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari sekali sehari menurut laporan Survei Kesehatan Indonesia, 2023.

    Dengan data tersebut, Nida menilai alasan pemerintah untuk kembali menunda cukai MBDK jelas tak beralasan.

    Studi CISDI pada 2024 disebutnya menekankan Indonesia justru berpotensi menghemat Rp 24,9 triliun biaya pengobatan diabetes tipe 2 dan Rp 15,7 triliun kerugian akibat hilangnya produktivitas ekonomi dengan memberlakukan cukai minuman manis.

    “Jika ditotal berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) di atas, penundaan cukai minuman manis berpotensi menimbulkan kerugian negara
    hingga Rp 40,6 triliun akibat diabetes tipe 2. Jika dihitung bersama penyakit tidak menular lainnya, dampak kesehatan dan ekonomi dipastikan jauh lebih besar,” ujar
    Nida.

    (naf/suc)

  • Pesanan Patung Rohani Meningkat Jelang Natal

    Pesanan Patung Rohani Meningkat Jelang Natal

    Foto Bisnis

    Gilang Faturahman – detikFinance

    Rabu, 17 Des 2025 18:00 WIB

    Tangerang Selatan – Menjelang Natal, pesanan patung rohani di Tangerang Selatan meningkat signifikan. Lonjakan permintaan mendorong perajin menggenjot produksi dan penjualan daring

  • Rosan soal Rencana Tambah Saham 12% di Freeport: Tinggal Finalisasi

    Rosan soal Rencana Tambah Saham 12% di Freeport: Tinggal Finalisasi

    Jakarta –

    CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia tetap berjalan. Sampai saat ini proses penambahan saham milik Indonesia di Freeport tinggal tunggu finalisasi saja.

    “Itu insyaallah sebenarnya kan sudah rampung ya sebenarnya, tinggal finalisasi aja,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    Rosan sebelumnya pernah memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Dia juga mengungkapkan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk akuisisi saham tersebut.

    “Saya target malah 12%. Free of charge, mantep kan,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) yang lalu.

    Untuk target waktu akuisisi, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.

    Sebelumnya, Presiden Direktur Tony Wenas sempat merespons kabar divestasi 12%. Menurut Tony, kesepakatan akhir divestasi masih didiskusikan pihak-pihak terkait.

    “Itu kan masih didiskusikan, kalau divestasi kan yang divestasi Freeport McMoRan,” ujar Tony di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (2/10/2025) yang lalu.

    Saat dikonfirmasi soal proses penandatanganan divestasi, Tony memberikan jawaban sama. Ia menyebut hal itu masih didiskusikan antara Freeport dan pemerintah Indonesia. “Masih didiskusikan,” singkatnya.

    Tonton juga video “Kata Bahlil, Saham Pemerintah di Freeport Bertambah 12%”

    (acd/acd)

  • Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Dikebut, Proses Lelang Sudah Dimulai

    Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Dikebut, Proses Lelang Sudah Dimulai

    Jakarta –

    CEO Danantara Rosan Roeslani buka-bukaan soal progres pelelangan badan usaha pengelola Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL). Lelang ini merupakan salah satu bagian dari proyek sulap sampah menjadi energi.

    Rosan bilang proses lelang sudah mulai berjalan untuk gelombang pertama. Pihaknya menunggu badan usaha yang mau melakukan PSEL menyetor dokumen lelang. Proses pelelangan gelombang kedua akan dibuka lagi pertengahan Januari.

    “Ini kan batch pertama sudah berjalan, kita nunggu mereka masukin bidding pada tanggal 7 Januari. Kita umumkan lagi batch kedua,” ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    “Kan Danantara sifatnya menunggu, begitu clearance di Menteri LH dan Kemenko Pangan baru ke kita. Tapi ke kita tanggal 7 sudah ada bidding dan kita tanda tangan,” lanjutnya memaparkan.

    Danantara sendiri menjadi pemangku kepentingan sentral dalam proyek ini. Dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan disebutkan Danantara melalui holding investasi dan operasional akan melakukan pemilihan BUPP PSEL yang laik untuk menjalankan ke proyek.

    Danantara juga dapat melakukan pelaksanaan investasi dalam penyelenggaraan PSEL yang layak secara komersial, finansial, dan memperhatikan manajemen risiko. Di bawah Danantara ada PT PLN (Persero) yang akan ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan di PSEL pada tiap-tiap daerah.

    Danantara juga ditugaskan untuk mempersiapkan kajian teknis dan keekonomian pembangunan sebuah PSEL di daerah sebelum mencari BUPP PSEL yang mampu menggarap proyek sulap sampah jadi energi.

    Kajian teknis dan keekonomian itu harus memuat volume sampah dan kalori yang dapat dihasilkan dari pengolahan sampah, kesesuaian dan ketersediaan lokasi PSEL, ketersediaan sistem pendukung untuk keberlangsungan PSEL meliputi sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta identifikasi, rekomendasi mitigasi, dan pengalokasian risiko usaha.

    Dalam pasal 15, disebutkan BUPP PSEL yang mau menggarap proyek sulap sampah jadi energi harus memiliki teknologi PSEL yang teruji dan termutakhir sesuai dengan perkembangan teknologi yang ramah lingkungan serta sesuai dengan jenis sampah yang akan diolah.

    Badan usaha itu juga harus memiliki kemampuan keuangan dan memenuhi kewajiban investasi dan juga memiliki pengalaman dalam pengolahan sampah dan memenuhi seluruh ketentuan dan standar yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, pemilihan BUPP PSEL juga dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung oleh Danantara. Yang jelas, BPUP PSEL memiliki 3 kewajiban utama yang tertera pada pasal 23 ayat 2.

    Pertama, wajib membangun, mengoperasikan, dan memelihara PSEL. Kedua, wajib menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) sesuai yang tercantum dalam perjanjian jual beli listrik (PJBL). Ketiga, wajib melakukan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tonton juga video “Kekhawatiran Warga Tumpukan Sampah di Tangsel Ganggu Kesehatan”

    (acd/acd)

  • Remaja Palestina Tewas Ditembak Pemukim Israel di Tepi Barat

    Remaja Palestina Tewas Ditembak Pemukim Israel di Tepi Barat

    Tepi Barat –

    Seorang remaja Palestina yang berusia 16 tahun tewas ditembak oleh seorang pemukim Israel di kota Tuqu’, Tepi Barat. Penembakan mematikan ini terjadi setelah pemakaman seorang remaja Palestina lainnya yang tewas ditembak pasukan militer Israel juga di wilayah yang sama.

    Kekerasan meningkat di Tepi Barat sejak perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023. Rentetan serangan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat mengalami peningkatan tajam, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan jumlah serangan tertinggi tercatat pada Oktober lalu.

    Seorang sumber keamanan Israel, seperti dilansir Reuters, Rabu (17/12/2025), mengatakan bahwa seorang warga sipil Israel telah menembak sejumlah individu bertopeng yang melemparkan batu dan botol ke arah kendaraan sipil Israel yang melaju di sepanjang jalan utama di area tersebut.

    Menurut sumber keamanan tersebut, warga sipil Israel itu telah diamankan untuk diinterogasi oleh Kepolisian Israel.

    Namun, Kepolisian Israel enggan memberikan komentar atas insiden tersebut.

    Wali Kota Tuqu’, Mohammed al-Badan, mengidentifikasi remaja Palestina yang tewas ditembak oleh pemukim Israel itu sebagai Muheeb Jibril.

    Dia mengatakan kepada Reuters via telepon bahwa penembakan yang menewaskan Jibril itu terjadi pada Selasa (16/12) waktu setempat, setelah pemakaman digelar untuk seorang remaja lainnya yang tewas di tangan pasukan militer Israel dalam insiden berbeda.

    “Hari ini, setelah pemakaman Ammar Sabah yang berusia 16 tahun, yang tewas kemarin oleh tentara Israel di pusat kota, sejumlah pemuda berkumpul di jalanan utama ketika seorang pemukim (Israel) menembak Muheeb Jibril yang berusia 16 tahun di kepala,” tutur Al-Badan.

    Laporan Kementerian Kesehatan Palestina menyebut pasukan Israel menewaskan Sabah, pada Senin (15/12) waktu setempat, selama penggerebekan militer di kota tersebut.

    Militer Israel, dalam tanggapannya, mengatakan bahwa insiden tersebut sedang ditinjau. Namun disebutkan oleh militer Tel Aviv bahwa bebatuan dilemparkan ke arah tentara-tentaranya, yang menggunakan cara-cara pembubaran kerusuhan sebelum melepaskan tembakan.

    Tepi Barat menjadi rumah bagi 2,7 juta warga Palestina yang memiliki otonomi terbatas di bawah pendudukan militer Israel. Ratusan ribu warga Israel juga menetap di wilayah tersebut di area-area pemukiman Yahudi, yang dianggap ilegal dan dikecam oleh sebagian besar negara-negara di dunia.

    Banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar Israel menghentikan semua aktivitas permukiman di Tepi Barat.

    Lihat juga Video ‘Hamas Sebut Israel Langgar Perjanjian Kesepakatan Gencatan Senjata’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pelaku Usaha Wait and See

    Pelaku Usaha Wait and See

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan permintaan kredit perbankan sampai saat ini belum kuat alias masih melemah. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan pada November 2025 yang tercatat 7,74% (yoy), hanya meningkat sedikit dari bulan sebelumnya 7,36% (yoy).

    Perry mengatakan perilaku pelaku usaha cenderung wait and see hingga membuat permintaan kredit belum kuat. Selain itu, penurunan suku bunga kredit yang masih lambat juga memicu permintaan kredit masih lemah.

    “Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (17/12/2025).

    Sebagai informasi, penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat yaitu 24 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025. Perry memandang penurunan ini perlu terus didorong.

    “BI memandang efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan perlu terus didorong. Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” imbuhnya.

    Perry menyebut fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada November 2025 masih besar yaitu mencapai Rp 2.509,4 triliun atau 23,18% dari plafon kredit yang tersedia. Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi 29,67% dan DPK yang tumbuh 12,03% (yoy).

    “Perkembangan ini turut didorong oleh ekspansi likuiditas moneter dan pelonggaran KLM BI, serta ekspansi keuangan pemerintah termasuk penempatan dana pemerintah pada beberapa bank besar,” jelas Perry.

    Minat penyaluran kredit perbankan diklaim masih baik tecermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM yang terkontraksi sebesar 0,64% (yoy) pada November 2025.

    “BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% (yoy) dan akan meningkat pada 2026. Ke depan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Ara Setuju soal Usulan Hapus SLIK OJK: Menghambat Program Prabowo”

    (aid/fdl)

  • Kembaran Toyota Yaris Cross Meluncur, Harganya Rp 300 Jutaan

    Kembaran Toyota Yaris Cross Meluncur, Harganya Rp 300 Jutaan

    Jakarta –

    Kembaran Toyota Yaris Cross resmi meluncur di Malaysia. Mobil ini di-rebadge dengan merek mobil nasional Malaysia, Perodua Traz. Sayangnya, tidak ada opsi mesin hybrid seperti di Toyota Yaris Cross.

    Mengutip Paultan, Perodua Traz dibanderol RM 76.100 untuk tipe X (Rp 310,6 juta), RM 81.100 (Rp 331 juta), dan RM 82.000 (Rp 334,7 juta) untuk tipe H two tone. Harga itu belum termasuk asuransi.

    Perodua Traz Foto: Perodua

    Secara desain, Perodua Traz dan Toyota Yaris Cross memiliki perbedaan, terutama di bagian grille, foglamp, velg, serta pilihan warna. Sementara lampu utama dan lampu rem, keduanya tampak mirip. Buat ukuran SUV kompak 5-seater, Perodua Traz juga memiliki kapasitas bagasi cukup lega, hingga 471 liter.

    Dari aspek jantung pacu, Traz ditenagai mesin 2NR-VE 1.5L, DOHC, Dual VVT-i naturally aspirated, yang bisa menghasilkan tenaga 106 PS (104,55 dk) di 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.200 rpm. Sayangnya, Perodua Traz tidak memiliki opsi mesin hybrid seperti di Toyota Yaris Cross.

    Kendati tidak mendapatkan pilihan mesin hybrid, mesin konvensional Perodua Traz sudah cukup irit dengan klaim konsumsi bahan bakar 21,3 km/liter dalam siklus mengemudi Malaysia (MDC). Tangki bahan bakarnya cukup lega dengan volume 42 liter.

    Perodua Traz Foto: Perodua

    Perodua Traz hanya memiliki varian dasar X dan varian menengah H. Varian X hadir dengan lampu depan LED otomatis dengan fitur follow me home dan pengaturan ketinggian manual, position lamp LED, lampu belakang LED, dan kaca spion samping yang dapat dilipat otomatis dengan lampu sein LED. Ada juga rem parkir elektronik dengan fungsi auto hold.

    Sementara varian H mendapat tambahan foglamp LED, welcome lamps di kaca spion, dan logo H di pintu bagasi. Varian ini juga mendapatkan lapisan kulit pada setir dan tuas persneling, AC otomatis, dan dua tweeter (sehingga total ada enam speaker). Terdapat juga kamera parkir 360 derajat dan dashcam, juga pintu bagasi elektrik dengan sensor gerak kaki.

    Perodua Traz Foto: Perodua

    (lua/dry)

  • 2.603 Unit Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun

    2.603 Unit Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyatakan 2.603 unit hunian tetap siap dibangun untuk korban bencana Sumatera. Dia mengungkapkan anggaran yang digunakan berasal dari dana non-APBN, yaitu dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan dana pribadi Ara.

    Hal ini disampaikan Ara usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

    “Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” ujar Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    “Uangnya non-APBN 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” sambungnya.

    Meski saat ini penanganan bencana Sumatera masih di tahap tanggap darurat, Ara menyebut pihaknya mulai bersiap untuk membangun hunian bagi rakyat terdampak. Dia juga menekankan bahwa hunian ini bersifat tetap, bukan sementara.

    Untuk menindaklanjuti pembangunan hunian itu, Ara mengusulkan kepada Menko Pratikno agar menggelar rapat bersama para penegak hukum. Rapat itu dimaksudkan untuk mengonsultasikan persoalan hukum terkait penggunaan lahan yang akan dipakai untuk hunian tetap masyarakat korban bencana.

    “Kita berkoordinasi sesuai arahan Presiden, jangan sampai aturan-aturan itu menghambat negara untuk membantu rakyat,” kata Ara.

    (knv/knv)

  • Kemenkes Kucurkan Rp 44,9 Miliar untuk Pangkep, Apresiasi Keberhasilan CKG

    Kemenkes Kucurkan Rp 44,9 Miliar untuk Pangkep, Apresiasi Keberhasilan CKG

    Pangkajene –

    Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, mengumumkan alokasi dana sebesar Rp 44,9 Miliar untuk memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.

    Suntikan dana besar ini merupakan bentuk apresiasi Kemenkes terhadap keberhasilan strategi “jemput bola” dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di wilayah kepulauan Pangkep.

    “Jadi, total Rp44,9 miliar akan kita berikan ke Kabupaten Pangkep ini atas capaian cakupan Cek Kesehatan Gratis hingga 85 persen penduduk dan tertinggi dalam skala regional 2 di Indonesia,” kata Dante dalam kunjungannya di Puskesmas Sabutung, Kabupaten Pangkep, Selasa (16/12/2025).

    Kemenkes akan membantu pengadaan alkes senilai Rp 31,9 Miliar untuk melengkapi rumah sakit di Pangkep. Alat-alat canggih yang akan disediakan mencakup kateterisasi, USG, mammografi, dan CT scan.

    Selain itu, pemerintah melalui Kemenkes juga akan mengalokasikan Rp 12 miliar untuk 23 puskesmas di Pangkep, serta tambahan dana impuls sebesar Rp 1 miliar guna melengkapi kekurangan sarana penunjang layanan kesehatan.

    Alokasi dana ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan kesehatan Pangkep, terutama inovasi seperti Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB) yang telah berhasil mencapai cakupan CKG sebesar 83,9 persen dari total populasi.

    “CKG ini kita monitor terus. Mana daerah yang berhasil, mana yang tidak berhasil. Mana yang petugasnya diam di puskesmas saja, mana yang turun ke lapangan. Pengkep ini salah satu kepulauan, daerah susah (dijangkau). Tapi, mereka berhasil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis,” tandasnya.

    (kna/kna)

  • BRI Bagi-bagi Dividen Interim Rp 137 per Saham, Catat Tanggalnya

    BRI Bagi-bagi Dividen Interim Rp 137 per Saham, Catat Tanggalnya

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengumumkan rencana pembagian dividen interim untuk Tahun Buku 2025. Pembagian dividen interim sebagai upaya BRI dalam memberikan nilai tambah kepada negara dan pemegang saham. Informasi ini disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hari ini.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan dividen interim Tahun Buku 2025 akan dibagikan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, dimana hingga akhir September 2025, BRI mencatatkan kinerja keuangan yang solid dengan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp 41,2 triliun, ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga.

    “Adapun dividen interim yang akan dibagikan sebesar Rp 137 per saham dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal pencatatan (recording date) yang telah ditetapkan,” kata Dhanny dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Dia mengatakan pembagian dividen interim ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

    “Melalui pembagian dividen interim ini, BRI menegaskan kinerja keuangan yang solid serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan. Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional”, tutup Dhanny.

    Berikut adalah jadwal pembagian dividen interim.

    1. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen interim: 17 Desember 2025

    2. Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen interim (cum dividen):

    Pasar Reguler dan Negosiasi: 29 Desember 2025Pasar Tunai: 2 Januari 2026

    3. Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen interim (ex dividen):

    Pasar Reguler dan Negosiasi: 30 Desember 2025Pasar Tunai: 5 Januari 2026

    4. Daftar pemegang saham yang berhak dividen interim: 2 Januari 2026

    5. Pembayaran dividen interim: 15 Januari 2026

    (akd/ega)