Berbagi momen kebersamaan dengan anak di media sosial sudah menjadi kebiasaan banyak orang tua, namun praktik ini juga memunculkan pertanyaan penting tentang keamanan identitas anak di dunia maya. Salah satu cara yang sering digunakan adalah menutupi wajah anak dengan stiker emoji, dengan harapan dapat mencegah orang asing mengenali mereka.
Langkah ini memang tampak sederhana dan praktis, tetapi efektivitasnya sebagai bentuk perlindungan identitas masih perlu dipertanyakan.
Jakarta –
Perjalanan ke luar negeri kini menjadi kebutuhan yang semakin umum bagi banyak orang Indonesia. Baik untuk urusan liburan, studi, hingga perjalanan bisnis, aktivitas di luar negeri menuntut persiapan keuangan yang lebih matang.
Salah satunya adalah memiliki tabungan mata uang asing agar pengeluaran selama di negara tujuan dapat dikelola dengan lebih mudah. Mulai dari kebutuhan harian seperti transportasi, kuliner atau belanja, semua akan jauh lebih praktis ketika dana yang digunakan sudah dalam mata uang yang sesuai.
Melihat kebutuhan tersebut, banyak traveler hingga pekerja global kini mencari solusi yang lebih simpel untuk memiliki tabungan dollar, yen, yuan, hingga poundsterling, tanpa harus membuka banyak rekening atau menjalani proses yang panjang.
Kini, kebutuhan tersebut dijawab melalui Poket Valas di myBCA, fitur yang memungkinkan nasabah memiliki hingga 18 pilihan valuta asing hanya dalam satu rekening melalui aplikasi myBCA. Prosesnya mudah, fleksibel, dan mendukung kebutuhan transaksi internasional mulai dari menabung valas, transfer lintas negara, hingga penggunaan untuk bertransaksi saat bepergian ke luar negeri.
Keuntungan Menggunakan Poket Valas di myBCA
Fitur Poket Valas dirancang untuk memudahkan nasabah dalam mengelola kebutuhan transaksi global. Dengan satu aplikasi, nasabah dapat menyimpan, menambah, hingga mentransfer berbagai mata uang asing tanpa harus membuka rekening baru.
Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan menabung hingga 18 mata uang asing, mulai dari USD (dollar AS), JPY (yen), CNY (yuan), EUR (euro), sampai GBP (pound sterling) dan lainnya. Seluruh transaksi menggunakan kurs kompetitif dan nasabah bisa mengisi saldo valas kapan pun di mana pun
Poket Valas juga memudahkan proses transfer valas, baik ke sesama Rekening BCA maupun ke rekening bank lain di dalam ataupun luar negeri. Semua proses dapat dilakukan langsung melalui aplikasi myBCA.
Keuntungan lainnya adalah kemudahan transaksi di luar negeri. Nasabah dapat melakukan tarik tunai atau bertransaksi di luar negeri tanpa konversi kurs (1:1) dengan mendebet dana langsung dari Poket Valas menggunakan Kartu Debit BCA Mastercard. Nilai transaksi mengikuti mata uang yang digunakan, sehingga tidak ada biaya konversi tambahan saat traveling.
Cara Aktivasi Poket Valas di Aplikasi myBCA
Pada aplikasi myBCA, klik “Aktifkan Poket Valas”. Ikuti proses dan tentukan mata uang serta nominal untuk setoran awal. Lanjutkan dengan menyetujui ketentuan dan pernyataan pembelian valas. Pastikan detail untuk setoran awal sudah benar dan masukkan PIN untuk menyelesaikan transaksi. Poket Valas sudah dapat digunakan untuk menabung ataupun transaksi mata uang asing.
Untuk mengecek saldo Poket Valas di myBCA, pengguna cukup login, masuk ke menu Poket, lalu klik Selengkapnya untuk melihat saldo tiap mata uang. Jika ingin menambah dana, pilih mata uang yang diinginkan, klik Tambah Dana, tentukan sumber dana, masukkan nominal, dan selesaikan transaksi dengan PIN.
Dengan fitur Poket Valas di myBCA, mengelola tabungan serta transaksi dalam mata uang asing kini menjadi jauh lebih praktis, fleksibel, dan efisien, baik untuk kebutuhan traveling, bisnis, maupun transaksi global sehari-hari. Semua dapat dilakukan dalam satu aplikasi tanpa proses rumit.
Mulai siapkan perjalanan dan kebutuhan transaksi internasionalmu dengan lebih mudah lewat myBCA, dan nikmati kemudahan memiliki hingga 18 mata uang asing dalam genggaman. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman berikut.
BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
(ega/ega)
Jakarta –
Pemerintah akan memperluas hilirisasi ke sektor-sektor di luar pertambangan. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, hilirisasi akan mengarah ke sektor kelautan hingga perkebunan.
Kelapa menjadi salah satu komoditas yang bakal dikembangkan. Rosan menyebut proyek hilirisasi kelapa bakal berjalan di Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,66 triliun (kurs Rp 16.600).
“Hilirisasi tidak hanya berkonsentrasi di mineral, tapi juga di perkebunan, agrikultur, dan juga kelautan. Saya contohkan sedikit di bidang perkebunan, yaitu di kelapa, kita juga sudah mulai di kelapa, di daerah Morowali, itu hasilnya masuk kurang lebih US$ 100 juta,” ujar Rosan dalam rapat kerja dengan komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap 10 ribu tenaga kerja dan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026. 500 juta butir kelapa juga bakal terserap setiap tahun.
“Penciptaan lapangan kerja mencapai 10 ribu orang. InsyaAllah pada pertengahan tahun 2026 ini pabriknya akan selesai di daerah Morowali, dan itu akan menyerap 500 juta butir kelapa setiap tahunnya,” sebut Rosan.
Sebelumnya, kelapa di daerah tersebut banyak diekspor ke China. Rosan lalu terbang ke China dan meyakinkan investor untuk membuka pabriknya di Indonesia. Hal ini dinilai lebih efisien karena investor tidak perlu memikirkan biaya logistik.
“Karena pada sebelumnya kami melihat kelapa-kelapa kita ini banyak diekspor ke China, dan karena sebab itu kita terbang ke sana, yakini mereka untuk membuka pabriknya di sini, dan sehingga harga kelapa ini juga makin meningkat di sini, karena mereka tidak lagi perlu memperhitungkan biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China,” tutupnya.
Tonton juga Video PT Kawasan Industri Terpadu Batang Raih Perusahaan Penggerak Hilirisasi dan Ekonomi Regional
(kil/kil)
Jakarta –
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyatakan bakal mengusut asal-usul kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk saat banjir bandang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas bakal mengecek fakta yang terjadi.
“Yang jelas nantikan fakta-fakta di media akan didalami. Apakah itu memang bencana alam atau seperti apa,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).
Satgas PKH sendiri terdiri dari berbagai lembaga seperti TNI, Polri, Kejagung, hingga Kementerian Kehutanan. Anang menjamin aparat penegak hukum akan mengambil tindakan jika ada unsur pelanggaran terkait kayu-kayu gelondongan itu.
“Kalau memang ada perbuatan manusia, ketika nanti ada di situ ada unsur kesengajaan, pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum,” tegas Anang.
Sebagai informasi, gelondongan kayu ikut terbawa arus banjir bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh. Tumpukan kayu dalam jumlah banyak itu kemudian menjadi sorotan anggota DPR RI.
Kemenhut sendiri menduga kayu gelondongan itu berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL). Dia mengatakan, dugaan sementara, kayu tersebut bekas tebangan yang sudah lapuk hingga terbawa arus banjir.
“Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan,” kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho, dilansir Antara, Sabtu (29/11).
Meski demikian,Dwi mengatakan pihaknya tak dapat mengesampingkan potensi kayu tersebut berasal dari praktik ilegal. Kayu gelondongan itu sendiri kini berserakan di permukiman warga hingga pantai.
Bencana banjir bandang dan longsor di Sumbar, Aceh, dan Sumut itu telah menyebabkan 659 orang tewas. Selain itu, 1 juta orang menjadi pengungsi akibat bencana tersebut.
Halaman 2 dari 2
(ond/haf)
Jakarta –
Bos AI Apple, John Giannandrea, resmi mengundurkan diri dari posisinya. Pengumuman yang dirilis Apple pada Senin ini terjadi setelah terus tertundanya pengembangan Siri yang dilengkapi AI, juga menandai perubahan besar di tengah upaya perusahaan memperbaiki Siri bertenaga AI yang peluncurannya sempat molor tahun ini.
Sebagai pengganti, Apple menunjuk Amar Subramanya sebagai wakil presiden bidang AI. Subramanya bukan nama baru di dunia machine learning. Ia menghabiskan 16 tahun di Google sebelum pindah ke Microsoft sebagai corporate VP of AI pada Juli lalu. Di Apple, Subramanya akan memimpin pengembangan model-model AI perusahaan, riset machine learning, hingga aspek keamanan AI.
Giannandrea sendiri bergabung dengan Apple pada 2018 setelah sebelumnya mengepalai divisi Search dan AI di Google. Masuknya dia waktu itu dipandang sebagai langkah strategis untuk mengangkat kemampuan Siri yang tertinggal dari kompetitor, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Selasa (2/12/2025).
Namun beberapa bulan terakhir, situasinya berubah. Pada Maret, Apple menunda perilisan Siri versi lebih personal, mengakui bahwa proses pengembangannya lebih lama dari yang diperkirakan. Laporan Bloomberg bahkan menyebut CEO Tim Cook sudah kehilangan kepercayaan pada Giannandrea, dan sempat menunjuk Mike Rockwell–pemimpin proyek Vision Pro–untuk mengambil alih koordinasi tim AI. Giannandrea akan tetap menjadi penasihat sebelum pensiun pada musim semi 2026.
Apple mengatakan pengalaman Subramanya dalam membawa riset AI dari laboratorium ke produk nyata akan menjadi kunci bagi fitur-fitur Apple Intelligence ke depan. Ia akan melapor langsung kepada Craig Federighi, SVP perangkat lunak Apple.
Perusahaan menargetkan Siri yang telah di-upgrade akan meluncur musim semi tahun depan. Bloomberg sebelumnya melaporkan Apple berencana memanfaatkan versi kustom dari model AI Google Gemini untuk menggerakkan beberapa fitur baru di asisten digitalnya itu.
Dalam pernyataannya, Cook menyebut bahwa AI telah lama menjadi elemen inti strategi Apple.
“Kami senang menyambut Amar dalam tim kepemimpinan Craig dan membawa keahlian AI yang luar biasa ke Apple. Craig berperan penting mendorong upaya AI kami, termasuk pekerjaan untuk menghadirkan Siri yang lebih personal tahun depan,” kata Cook dalam keterangan resmi Apple.
(asj/asj)
Jakarta –
Orang miskin di Indonesia tetap miskin merupakan salah satu fenomena sosial tak terbantahkan. Kondisi ini terlihat dari social mobility index (indeks mobilitas sosial) masyarakat yang masih sangat rendah, terlebih jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.
Untuk diketahui, social mobility index adalah ukuran yang menilai sejauh mana seseorang atau suatu kelompok dapat mengubah status sosialnya, seperti pendapatan, pekerjaan, atau pendidikan, dibandingkan dengan orang tuanya.
Direktur Eksekutif, CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan tingkat perbaikan status atau social mobility index Indonesia masih lebih rendah dari Vietnam, Thailand, dan Filipina. Menunjukkan bagaimana peluang orang miskin di Tanah Air masih lebih kecil jika dibandingkan negara lain.
“Data menunjukkan bahwa mobilitas sosial di Indonesia rendah, Social Mobility Index menempatkan Indonesia di urutan ke-67 lebih rendah dibanding Vietnam, Thailand, Filipina. Artinya kerja keras tidak menjamin status sosial akan naik,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (2/12/2025).
Menurutnya terdapat sejumlah masalah struktural yang membuat kemampuan masyarakat miskin di Indonesia menjadi sangat rendah. Salah satunya korupsi dan monopoli sumber daya alam, hingga tingkat pendidikan keluarga miskin yang rendah membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan layak.
“Ini akarnya ada pada korupsi sumber daya alam di segelintir orang, kualitas pendidikan yang timpang terutama di daerah kantong kemiskinan, dan ketersediaan lapangan kerja di sektor formal yang makin terbatas,” jelasnya.
Selain itu menurutnya kebijakan pajak yang saat ini bersifat regresif menjadi faktor lain yang menggerus pendapatan masyarakat kelas bawah, membuat mereka semakin sulit untuk naik kelas. Sementara kalangan kelas atas malah mendapatkan fasilitas berupa insentif hingga tax amnesty yang membuat pengeluaran mereka untuk pajak menjadi lebih rendah.
“Contohnya kebijakan PPN makin rendah pendapatan makin tinggi porsi pembayaran pajak pertambahan nilai. Design kebijakan untuk orang kaya diberi tax amnesty berkali kali. Itu baru dari sisi kebijakan pajak, belum terkait ketimpangan infrastruktur dan layanan dasar,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad yang menilai orang miskin di Indonesia sulit untuk naik kelas. Menurutnya terdapat hambatan struktural yang membuat orang miskin akan tetap miskin, misalkan saja terkait tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat kelas bawah.
“Kalau orang kelompok bawah mengakses pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik relatif lebih sulit, lebih susah dibandingkan orang yang kaya atau yang kelompok menengah,” paparnya.
“Ada lingkaran setan kemiskinan. Pendidikan rendah akan menyebabkan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang rendah serta pendapatan rendah akan mengeluarkan biaya pendidikan rendah,” ucap Tauhid lagi.
Tak hanya akses dana untuk pendidikan, menurut Tauhid lemahnya pendapatan orang miskin ini menjadi masalah struktural lain di mana mereka sulit untuk membuka usaha sendiri. Sebab mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membuka usahanya sendiri, atau skala usaha yang bisa digeluti tergolong mikro.
“Ya kan gampang kalau orang kaya punya modal, mereka bikin usaha. Punya modal, bisa menghasilkan, bisa mempekerjakan orang, kan gitu. Tapi kalau orang miskin kan benar-benar mereka hanya bisa jadi kelas pekerja. Pendidikan SMP-SMA ke bawah, bekerja sebagai buruh, tani di pedesaan, atau buruh industri,” terangnya.
(igo/eds)
Tokyo –
Kapal-kapal patroli China dan Jepang kembali terlibat perselisihan di perairan sekitar pulau-pulau yang disengketakan. Beijing dan Tokyo saling menuduh adanya pelanggaran wilayah perairan dalam insiden terbaru pada Selasa (2/12) waktu setempat.
Cekcok terbaru itu terjadi saat hubungan kedua negara bersitegang sejak Perdana Menteri (PM) baru Jepang, Sanae Takaichi, bulan lalu mengisyaratkan bahwa negaranya dapat melakukan intervensi militer terhadap serangan China pada Taiwan.
Otoritas Penjaga Pantai Jepang dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), menyebut dua kapal patroli penjaga pantai China memasuki perairan teritorial Jepang, tepatnya di sekitar Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur pada Selasa (2/12) dini hari.
Disebutkan bahwa kapal-kapal itu meninggalkan wilayah perairan itu beberapa jam kemudian.
Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, juga dikenal sebagai Diaoyu di China. Pulau tersebut menjadi titik panas yang sering memicu konflik antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir.
Setelah kapal-kapal patroli China itu berlayar menuju ke sebuah kapal penangkap ikan Jepang, sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang, salah satu kapal Penjaga Pantai Tokyo mengeluarkan tuntutan agar kapal-kapal asing itu meninggalkan perairan tersebut.
“Aktivitas kapal-kapal penjaga pantai China yang bernavigasi di perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, sembari menegaskan klaim mereka sendiri, pada dasarnya melanggar hukum internasional,” sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang dalam pernyataannya.
Ditambahkan dalam pernyataan itu bahwa dua kapal China, dan beberapa kapal-kapal lainnya, masih berada di area perairan tersebut.
Juru bicara Otoritas Penjaga Pantai China, Liu Dejun, dalam pernyataan terpisah menuduh sebuah kapal penangkap ikan Jepang telah “memasuki perairan teritorial China secara ilegal”.
“Kapal-kapal Penjaga Pantai China telah mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dan memberikan peringatan untuk mengusirnya,” ujar Liu dalam pernyataan via WeChat.
“Penjaga Pantai China akan terus melakukan aktivitas perlindungan hak dan penegakan hukum di perairan sekitar Kepulauan Diaoyu, dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial nasional dan hak maritim,” tegasnya.
Insiden ini menyusul insiden serupa di sekitar kepulauan sengketa tersebut pada 16 November lalu, sekitar sepekan setelah komentar kontroversial Takaichi.
Komentar Takaichi itu memicu kemarahan Beijing, yang menyerukan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dan berdampak pada sejumlah acara kebudayaan di China. Otoritas Beijing juga memberlakukan larangan impor makanan laut Tokyo.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengantisipasi terjadinya gejolak harga seiring musim hujan yang berdampak pada produksi pangan. Hal itu bisa berpengaruh terhadap laju inflasi Desember 2025.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan inflasi November 2025 melambat ke 2,72% (yoy), lebih rendah dari Oktober 2,86% (yoy) sejalan dengan meredanya tekanan volatile food yang turun ke 5,48% (yoy) dari 6,59% (yoy). Meski begitu, kemungkinan terjadinya gejolak harga ke depan terus diantisipasi.
“Stabilisasi harga pangan terus konsisten dilakukan sehingga beberapa harga komoditas mulai menurun seperti beras, cabai merah dan daging ayam. Meskipun begitu, pemerintah terus mengantisipasi terjadinya gejolak harga seiring masuknya musim hujan yang dapat berdampak pada produksi pangan,” kata Febrio dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).
Sementara itu, inflasi inti bergerak pada level 2,36% (yoy) yang diklaim mencerminkan daya beli masyarakat terjaga. Di sisi lain, inflasi Administered Price (AP) sedikit meningkat menjadi 1,58% (yoy) dari 1,45% (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring bertambahnya permintaan.
Febrio memastikan pihaknya akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mendorong daya saing ekspor nasional, serta menjaga pasokan domestik terutama memastikan ketersediaan pangan agar tercipta harga stabil.
Terkait hal ini pemerintah memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, termasuk dalam penyediaan untuk mencukupi kebutuhan program prioritas pemerintah di tengah tantangan gangguan cuaca.
“Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga akibat cuaca ekstrem, di antaranya melalui operasi pasar, penguatan stok, cadangan pangan dan intervensi harga,” jelas Febrio.
Sejauh ini perekonomian Indonesia diklaim tetap mempertahankan momentum positif, terlihat dari beberapa indikator seperti PMI manufaktur yang terus ekspansif, neraca perdagangan yang tetap surplus, dan inflasi yang tetap terjaga. Hal itu didukung oleh kuatnya permintaan domestik.
“Kita terus memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang terarah, termasuk stimulus kuartal IV-2025, sekaligus mendorong ekspor yang bernilai tambah dan menjaga ketahanan sektor padat karya untuk mengoptimalkan kontribusi pada ekonomi nasional,” ujar Febrio.
Sebagaimana diketahui, PMI Manufaktur Indonesia tercatat ekspansif pada November 2025 di level 53,3. Peningkatan signifikan atas permintaan domestik menjadi faktor pendorong utama yang turut mendukung peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja dan aktivitas pembelian menjelang akhir tahun.
Sementara itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus impresif sebesar US$ 35,9 miliar atau tumbuh 44,1% (ctc) sepanjang periode Januari-Oktober 2025. Hal ini utamanya disumbang oleh surplus sektor nonmigas senilai US$ 51,5 miliar.
“Dengan capaian ini, Indonesia kian menunjukkan ketahanan sektor eksternalnya dan peran yang semakin strategis dalam perdagangan global,” pungkasnya.
(acd/acd)
Jakarta –
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan Kajian Nilai Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) sebagai dasar penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis emisi. Siap-siap, kendaraan yang tidak lulus uji emisi harus bayar pajak lebih mahal.
Kebijakan ini dirancang untuk memberikan disinsentif bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Langkah ini juga untuk memperkuat upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta.
Dikutip dari situs resmi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, menjelaskan bahwa kajian ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI dalam menekan emisi karbon. Proses penyusunannya melibatkan peneliti, akademisi, lintas OPD, industri, asosiasi, dan NGO agar metodologi yang digunakan solid dan hasil analisisnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Saat ini, pemerintah daerah juga sedang menyiapkan Raperda Manajemen Lalu Lintas yang mencakup penguatan Low Emission Zone, penerapan parkir elektronik progresif, serta rencana penerapan Electronic Road Pricing.
Menurut Nirwono, pengendalian emisi kendaraan tidak bisa dilakukan Jakarta secara mandiri karena arus kendaraan dari wilayah penyangga sangat besar. Karena itu, isu ini membutuhkan pendekatan lintas wilayah. Ia juga mengingatkan, selain perhitungan teknis mengenai emisi, aspek politis perlu dipertimbangkan. Kajian KPL bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi, tetapi juga mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menambahkan bahwa kajian KPL merupakan amanat dari regulasi nasional, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur pajak kendaraan berbasis emisi.
Asep menyebut, lebih dari 40 persen polusi udara Jakarta berasal dari kendaraan bermotor. Berdasarkan hal itu, diperlukan langkah untuk menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan ke dalam instrumen fiskal seperti pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan diharapkan lebih disiplin dalam merawat kendaraan dan melakukan uji emisi agar tidak terkena disinsentif berupa koefisien tambahan pada PKB.
Peneliti BRIN, Rizqon Fajar menjelaskan, sektor transportasi menyumbang sekitar 44 persen emisi polutan di Jakarta. Sebagian besar kendaraan yang beroperasi juga belum memenuhi standar emisi terbaru. Lebih dari separuh sepeda motor, sekitar 70 persen mobil pribadi, serta mayoritas truk dan bus diesel masih berada di bawah standar Euro 4, bahkan banyak yang masih menggunakan standar Euro 0 hingga Euro II. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengetatan regulasi berbasis emisi.
Rizqon merekomendasikan agar Pemprov DKI menetapkan Peraturan Gubernur khusus tentang Koefisien Pencemaran Lingkungan yang mengatur koefisien emisi, bobot emisi, dan usia kendaraan sebagai bagian dari formula penghitungan pajak kendaraan bermotor berbasis emisi. Untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, ia mendorong integrasi sistem antara DLH, Samsat, dan ETLE sehingga hasil uji emisi dapat langsung mempengaruhi besaran PKB yang harus dibayar pemilik kendaraan.
(rgr/dry)
Jakarta –
PT Hutama Karya (Persero) atau HK berencana akan menerapkan diskon tarif pada enam ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Diskon ini diterapkan pada periode Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2026.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, mengatakan diskon ini akan diberlakukan bagi seluruh golongan kendaraan pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025. Diskon diberikan khusus untuk pengguna yang melakukan perjalanan jarak jauh.
“Pemberian potongan tarif ini rencananya kami terapkan sebagai dukungan terhadap kebijakan Pemerintah dalam memastikan kelancaran perjalanan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru,” kata Mardiansyah, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).
Mardiansyah mengatakan, total akan ada enam ruas yang rencananya akan menerima potongan. Ruas tol tersebut antara lain Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung, Tol Indralaya-Prabumulih, Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar, Tol Indrapura-Kisaran dan Tol Sigli-Banda Aceh.
“Dengan potongan pada enam ruas utama JTTS yang dikelola oleh Hutama Karya, kami berharap masyarakat dapat merasakan perjalanan yang lebih efisien dan terjangkau. Kami telah mengusulkan skema potongan tarif ini kepada BPJT dan siap menjalankannya sesuai arahan Pemerintah,” ujar Mardiansyah.
Lebih lanjut Mardiansyah mengatakan, pihaknya memproyeksikan arus mudik akan meningkat sekitar 30%, sedangkan arus balik rencananya naik sekitar 34% dibandingkan kondisi normal. Proyeksi ini menjadi dasar penguatan kesiagaan operasional dan koordinasi lintas-instansi di sepanjang koridor JTTS.
Di samping itu, ia juga memastikan bahwa hingga akhir tahun 2025 tidak ada ruas JTTS kelolaan Hutama Karya yang akan mengalami penyesuaian tarif. Pada periode libur panjang seperti Nataru, kebutuhan masyarakat untuk bepergian biasanya meningkat, sehingga perlu menjaga stabilitas biaya perjalanan.
“Dengan mempertahankan struktur tarif yang ada, kami berupaya memberikan ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat untuk bergerak dan berkegiatan di momen akhir tahun ini,” kata Mardiansyah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan akan ada diskon tarif tol periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Diskon yang akan diberikan berkisar di 10-20%. Airlangga mengatakan diskon tarif tol tersebut akan berlaku selama tiga hari di 26 ruas jalan tol.
“Dan dari Kementerian PU sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember. Range-nya 10-20 persen di 26 ruas jalan tol, 2 (ruas tol) Jabodetabek, 9 (ruas tol) Transjawa, 3 (ruas tol) Non Jawa, 12 (ruas tol) Trans Sumatera,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Lihat juga Video Situasi H-2 Lebaran di Pintu Tol Kisaran Trans Sumatera
(shc/eds)