Author: Detik.com

  • Korban Tewas Gempa M 7,7 di Myanmar Tembus 3.354 Orang, 220 Masih Hilang

    Korban Tewas Gempa M 7,7 di Myanmar Tembus 3.354 Orang, 220 Masih Hilang

    Naypyidaw

    Jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo (M) 7,7 di Myanmar terus meningkat. Media pemerintah Myanmar melaporkan korban tewas yang ditemukan telah lebih dari 3.300 orang.

    Dilansir AFP, Sabtu (5/4/2025), gempa bumi pada 28 Maret tersebut telah meratakan bangunan dan menghancurkan infrastruktur di seluruh negeri. Kerusakan bangunan telah mengakibatkan 3.354 orang dan menyebabkan 4.508 orang terluka.

    Selain itu, ada 220 orang lain yang masih hilang. Selain itu, banyak korban selamat yang belum punya tempat berlindung karena kondisi bangunan di Myanmar yang mengkhawatirkan.

    Perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta orang mungkin telah terkena dampak gempa berkekuatan M 7,7 tersebut. Kerusakan akibat gempa telah memperburuk kondisi Myanmar yang dilanda perang saudara selama 4 tahun.

    Pejabat bantuan utama PBB, Tom Fletcher, telah bertemu dengan para korban di kota Mandalay yang terletak dekat dengan episentrum. Petugas dan masyarakat sekarang bergulat dengan kerusakan parah di seluruh kota.

    “Kehancurannya sangat mengejutkan. Dunia harus bersatu di belakang rakyat Myanmar,” tulis Tom Fletcher dalam sebuah posting di X.

    Jumlah korban baru diumumkan setelah kepala junta militer negara itu Min Aung Hlaing kembali dari perjalanan luar negeri yang jarang terjadi ke sebuah pertemuan puncak regional di Bangkok pada Jumat (4/4). Dia bertemu dengan para pemimpin negara lain dalam pertemuan itu, termasuk perdana menteri Thailand dan India.

    Lihat juga Video: Korban Tewas Gempa Myanmar Bertambah, Tembus 2.886 Orang

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • JK Yakin Tarif Trump ke RI Tak Sebabkan Badai PHK, Ini Alasannya

    JK Yakin Tarif Trump ke RI Tak Sebabkan Badai PHK, Ini Alasannya

    Jakarta

    Tarif impor sebesar 32% yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia membuat pengusaha waswas. Pengusaha khawatir kebijakan itu bisa menyebabkan PHK massal di ranah industri.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai persoalan PHK kemungkinan kecil terjadi jika dikaitkan dengan dampak dari penetapan tarif dari Trump ke RI sebesar 32%. Ia membeberkan alasannya.

    “Pemerintah dan pengusaha tidak pernah mau PHK. Cuma kalau sudah rugi, dia melakukan PHK. Persoalannya, ini yang saya perkirakan, akibatnya ini mungkin hanya 5%-10% kenanya (ke pengusaha RI). Masalah yang ditakutkan semua orang adalah daya beli Amerika menurun,” kata pria yang akrab disapa JK, di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).

    JK menilai, pengusaha lebih bisa mengerti manuver yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnisnya, terutama soal efisiensi. JK bilang, otak pedagang lebih pintar ketimbang pemerintah menyoal efisiensi.

    “Pengusaha itu sederhana, tak usah dibantu yang penting jangan diganggu. Itu saja. Baik pemerintah, ataupun masyarakat, ataupun preman. Jangan diganggu, itu saja. Otak pedagang lebih pintar daripada otak pemerintah dalam hal efisiensi,” terangnya.

    JK menjelaskan, pemerintah justru jangan berbuat banyak. Cukup tenang dan awasi semuanya yang berjalan. Ia bahkan mengatakan aturan yang semakin banyak justru membuat dampak yang negatif.

    “Pemerintah jangan berbuat banyak. Tenang saja, awasi semuanya. Itu yang terjadi, makin banyak aturan yang dibikin, makin kacau negeri ini. Buktinya Undang-Undang Cipta Kerja. Apa itu menyebabkan efisien ke ekonomi? Tidak ternyata,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pihaknya cemas kebijakan tersebut akan memicu gelombang PHK di sektor padat karya, seperti tekstil. Menurut dia, kinerja industri tekstil telah sedari lama menghadapi berbagai tantangan.

    “Kekhawatiran kami yang terbesar adalah tekanan layoff (PHK) yang lebih besar di sektor padat karya (garment terutama) pasca kebijakan ini. Karena industrinya sendiri sudah lama struggling untuk mempertahankan kinerja usaha, kinerja ekspor dan lapangan kerja,” kata Shinta kepada detikcom.

    Shinta menilai ada sejumlah sektor yang paling berdampak karena pasar ekspor lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furniture, dan perikanan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap daya saing, iklim usaha maupun investasi secara nasional.

    (fdl/fdl)

  • BI Buka Suara soal RI Kena Tarif Trump 32%

    BI Buka Suara soal RI Kena Tarif Trump 32%

    Jakarta

    Bank Indonesia (BI) buka suara terkait kebijakan tarif baru yang dirilis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump menaikkan tarif sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan tiga poin pemantauan yang dilakukan bank sentral RI itu. Pertama, BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025.

    Pasca pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, Denny mengatakan, pasar bergerak dinamis, di mana pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder),” ujar Denny, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Denny menjelaskan, langkah ini dilakukan dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha. Hal ini juga sekaligus untuk menjaga keyakinan pelaku pasar.

    Sebagai informasi, Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru menyasar berbagai negara asing yang dianggap memiliki surplus perdagangan terhadap AS. Ada 100 mitra dagang yang terdampak, beberapa negara dengan tarif cukup besar ada China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Dalam laporan dari situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, terdapat dua alasan utama RI kena penyesuaian tarif 32%. Pertama, Trump mengenakan tarif balasan ke Indonesia karena ada kaitannya dengan tarif yang dikenakan terhadap produk etanol asal AS sebesar 30%.

    Menurut Trump, tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa ke Indonesia yakni 2,5%.

    Kedua, Trump mengatakan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan oleh Indonesia di berbagai sektor, seperti perizinan impor hingga kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor dalam bentuk dolar AS di rekening dalam negeri.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini, akan mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” ujar Trump, dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025).

    (shc/fdl)

  • Kondisi Tidak Manusiawi di Penjara Terbesar di Turki

    Kondisi Tidak Manusiawi di Penjara Terbesar di Turki

    Jakarta

    “Masa depan politik Turki sedang tumbuh di sel-sel penjara ini,” papar Wali kota Izmir, Cemil Tugay, setelah mengunjungi wali kota Istanbul yang digulingkan, Ekrem Imamoglu, dan tahanan politik lainnya di Silivri awal minggu ini.

    Kamp Penjara Marmara, begit nama resmi penjara itu, berlokasi di Kotamadya Silivri, sekitar 70 kilometer dari pusat kota Istanbul.

    Awalnya dirancang untuk menjadi penjara terbesar di Turki, Penjara Silivri dibuka pada tahun 2008 dan sejak itu telah menjadi fasilitas pemasyarakatan terbesar di Eropa dengan pengamanan sangat tinggi.

    Namanya diubah pada tahun 2022. Organisasi hak asasi manusia menyebutnya sebagai “kamp interniran” untuk anggota oposisi, pembangkang, dan suku Kurdi.

    Menurut data resmi, “kamp” tersebut mencakup area seluas lebih dari satu kilometer persegi dan terdiri dari 10 lembaga pemasyarakatan, sebuah rumah sakit, dan beberapa ruang sidang.

    Terdapat 500 unit hunian, serta sebuah sekolah dasar, taman kanak-kanak, pusat perbelanjaan, dan fasilitas lain untuk staf.

    Menurut penyelidikan komisi hak asasi manusia di parlemen Turki, penjara ini awalnya dirancang untuk menampung 11.000 tahanan dan narapidana.

    Penjara ini telah menjadi simbol penindasan di Turki, terutama karena jumlah penangkapan bermodus politik meningkat. Mengingat ukurannya dan keragaman narapidananya, yang berkisar dari bos mafia hingga pemimpin oposisi, penjara ini juga berperan dalam politik Turki.

    Dari ladang bunga matahari hingga ruang penyiksaan

    Penjara tersebut juga telah mengubah citra Silivri secara mendasar, yang secara tradisional dikenal dengan tanahnya yang subur dan ladang bunga mataharinya.

    Garis pantainya yang indah sepanjang 30 kilometer dan suasananya yang liberal menarik banyak wisatawan yang berlibur sebentar dari Istanbul.

    Di tengah penahanan sejumlah intelektual ternama, kritikus pemerintah, dan pemimpin oposisi, Silivri telah menarik perhatian nasional dan internasional. Penahanan Imamoglu baru-baru ini telah membuat mata dunia kembali menyorotinya.

    Wali kota Istanbul yang digulingkan itu bukanlah satu-satunya tahanan terkemuka di Silivri: Aktivis hak asasi manusia dan filantropis ternama Osman Kavala telah ditahan di sana sejak 2017, setelah didakwa berupaya menggulingkan pemerintah bersamaan dengan protes antipemerintah pada 2013.

    Narapidana terkemuka lainnya termasuk Umit Ozdag, ketua Partai Kemenangan ultranasionalis, Can Atalay, seorang anggota parlemen sayap kiri dari Partai Pekerja Turki (TIP), akademisi dan perencana kota Tayfun Kahraman, pembuat film Cigdem Mater, dan manajer pencari bakat Ayse Barim.

    Di masa lalu, warga negara asing, seperti aktivis hak asasi manusia Jerman Peter Steudtner dan jurnalis Jerman-Turki Deniz Yucel, juga pernah ditahan di sana.

    Adil Demirci, seorang pekerja sosial Jerman-Turki dari kota Kln, yang dipenjara di sana selama 10 bulan, menulis tentang pengalamannya meringkuk di penjara Slivri, dalam sebuah buku yang judulnya diterjemahkan sebagai “Sel B-28.”

    Ia menggambarkan suasana penjara yang menindas dalam sebuah wawancara dengan DW: “Saya awalnya ditempatkan di sel tunggal di Blok 9 dan hanya bisa berbicara dengan narapidana tetangga melalui pintu. Itulah satu-satunya cara.” Ia menambahkan, kemudian dipindahkan ke sel bersama dua narapidana lainnya.

    Blok 9 dikenal hanya menampung tahanan politik. Kelompok hak asasi Turki Asosiasi Masyarakat Sipil dalam Sistem Penjara (CISST) telah melaporkannya di masa lalu.

    Pada tahun 2022, warga dan wali Kota Silivri meminta agar nama penjara tersebut diubah. Sejak saat itu, nama penjara tersebut diubah menjadi Kampus Penjara Marmara.

    Penahanan isolasi mirip dengan penyiksaan

    Ilmuwan forensik Sebnem Korur Fincanci, mantan presiden Yayasan Hak Asasi Manusia Turki (HRFT) dan pemenang Penghargaan Perdamaian Hessian, sangat prihatin dengan kondisi di penjara dengan keamanan tinggi di Turki tersebut. Ia mengatakan, situasi di Silivri mengkhawatirkan karena para tahanan dikurung di sel isolasi dengan hanya sedikit kontak dengan orang lain.

    Ia mencatat, hal itu merupakan bentuk penyiksaan untuk menghilangkan interaksi sosial dasar orang-orang.

    Fincanci menjelaskan lebih jauh, banyak narapidana mengeluh karena hampir tidak ada sinar matahari di sel mereka, dan bahwa blok beton sangat dingin di bulan-bulan musim dingin. “Kondisi ini memperburuk situasi yang sudah membuat stres secara signifikan,” tambahnya.

    Menurut CISST, penjara-penjara Turki sangat padat. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 300.000 tahanan dan narapidana di 265 penjara tertutup. Hanya Rusia yang memiliki lebih banyak tahanan dan narapidana.

    Fincanci menunjukkan, banyak penjara sudah kelebihan kapasitas hingga 30%, sebelum terjadinya gelombang penangkapan baru-baru ini. Hal ini telah menyebabkan masalah serius, seperti ruang tidur yang tidak memadai bagi narapidana, pasokan air yang tidak memadai, kekurangan obat-obatan, dan kebersihan yang buruk. “Kadang-kadang, narapidana harus tidur secara bergiliran,” ujarnya.

    Tahanan politik dari kubu yang berseberangan sengaja disatukan

    HRFT juga mencatat adanya tren yang membingungkan: Para pengacara melaporkan bahwa klien mereka sengaja dipenjara bersama orang-orang dari kubu politik yang berseberangan.

    Fincanci mengatakan, hal ini sangat mengingatkan pada kondisi selama dan setelah kudeta militer tahun 1980.

    Di Silivri, ia menjelaskan, tahanan politik sayap kiri dan liberal dipenjara bersama kaum Islamis radikal. Dengan demikian, stres karena berada di penjara dan tekanan dari staf, diperburuk oleh ketegangan dan pelecehan dari tahanan lain. Ini berarti bahwa iklim ketakutan dan ketidakpercayaan memperparah situasi yang sudah genting sebagai tahanan politik.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    Lihat juga Video 238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kevin De Bruyne Tinggalkan City, Netizen Terharu

    Kevin De Bruyne Tinggalkan City, Netizen Terharu

    Kevin De Bruyne Tinggalkan City, Netizen Terharu

  • Terungkap oleh Studi, Ini yang Terjadi pada Otak di Detik-detik Menjelang Kematian

    Terungkap oleh Studi, Ini yang Terjadi pada Otak di Detik-detik Menjelang Kematian

    Jakarta

    Sebuah studi baru mengungkapkan apa yang terjadi pada otak manusia di detik-detik menjelang kematian. Penelitian berjudul ‘Enhanced Interplay of Neuronal Coherence and Coupling in the Dying Human Brain’ diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Aging Neuroscience tersebut menangkap adanya aktivitas otak yang terjadi saat transisi manusia meninggal dunia.

    Kondisi ini membuat pasien mungkin akan mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam hidup yang banyak digambarkan sebagai pengalaman melihat kehidupan secara utuh di depan mata atau flashback.

    “Dengan menghasilkan osilasi otak (gelombang otak) yang terlibat dalam pengambilan memori, otak mungkin memainkan ingatan terakhir dari peristiwa-peristiwa penting dalam hidup tepat sebelum kita mati, mirip dengan yang dilaporkan dalam pengalaman mendekati kematian (mati suri),” ucap Dr Ajmal Zemmar dari University of Louisville dikutip dari NDTV, Sabtu (5/4/2025).

    Rekaman itu diambil pada seorang pasien serangan jantung berusia 87 tahun yang dirawat akibat epilepsi. Alat yang dipasang di kepala pasien itu berhasil merekam aktivitas otak selama 900 detik dalam periode sebelum dan sesudah kematian.

    Ini memungkinkan peneliti melihat apa yang terjadi pada otak pasien dalam 30 detik sebelum dan sesudah jantungnya berhenti berdetak. Peneliti melihat adanya perubahan pada pita osilasi saraf tertentu yang disebut osilasi gamma serta delta, theta, alfa, dan beta.

    Osilasi otak adalah pola impuls listrik berulang yang biasanya ada di otak manusia yang hidup. Gelombang gamma terlibat dalam fungsi kognitif tingkat tinggi seperti pengambilan memori, yang dikaitkan dengan flashback.

    Penelitian ini membuka batas baru bagi ilmuwan untuk mengeksplorasi dan menjelajah misteri otak saat kematian.

    “Temuan ini menantang pemahaman kita tentang kapan tepatnya kehidupan berakhir dan menimbulkan pertanyaan penting berikutnya, seperti yang terkait dengan waktu donasi organ,” tandas Zemmar.

    (avk/up)

  • KKB Manfaatkan Situasi Konflik Pendukung Pilbup Puncak Jaya

    KKB Manfaatkan Situasi Konflik Pendukung Pilbup Puncak Jaya

    Jayapura

    Dua kubu pendukung calon bupati dan wakil bupati di Puncak Jaya, Papua, kerap terlibat bentrokan. Polisi menyebut KKB memanfaatkan panasnya situasi politik saat pelaksanaan Pilkada.

    “Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani, dilansir detikSulsel, Sabtu (5/4/2028).

    Dia mengatakan sejumlah korban tewas akibat terkena tembakan senjata api (senpi) yang diduga dilakukan oleh KKB. Tercatat, 12 orang tewas dan 653 orang lainnya terluka akibat bentrok antarpendukung Pilbup Puncak Jaya yang terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025.a

    “Aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Puncak Jaya menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia,” kata Wakapolda Papua ini.

    Dua kubu yang terlibat bentrokan ialah pendukung paslon nomor urut 1 Yuni Wonda-Mus Kogoya dengan pendukung paslon nomor urut 2 Miren Kogoya-Mendi Wonerengga.

    “Rinciannya 423 orang merupakan pendukung Paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu Paslon 02,” kata Wakapolda Papua ini.

    Simak selengkapnya di sini.

    (jbr/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengusaha Elektronik Minta Pemerintah Perluas TKDN Meski Digebuk Tarif Trump

    Pengusaha Elektronik Minta Pemerintah Perluas TKDN Meski Digebuk Tarif Trump

    Jakarta

    Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) meminta pemerintah untuk memperluas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) meski Indonesia diterpa tarif balasan dari Amerika Serikat (AS). Untuk diketahui, Indonesia dikenakan tarif balasan oleh AS sebesar 32%.

    Salah satu alasan Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif terkait kebijakan TKDN. Kebijakan tarif juga dikenakan banyak negara yang membuat AS defisit.

    Sekretaris Jenderal Gabel, Daniel Suhardiman khawatir Indonesia menjadi sasaran ekspor bagi negara terdampak dari tarif impor baru AS. Oleh karena itu, Gabel meminta pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

    “⁠Gabel meminta agar kebijakan TKDN tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kebijakan kenaikan bea masuk impor AS. Kebijakan TKDN ini telah terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Pihaknya juga meminta agar Pemerintah RI mempercepat untuk mengeluarkan berbagai kebijakan Non-Tariff Measure (NTM) atau Non-Tariff Barrier (NTB). Kebijakan itu antara lain revisi Permendag No 8 Tahun 2024, pemberlakuan pelabuhan entry point, dan memperluas kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kebijakan-kebijakan itu sebagai bentuk risk management yang sangat urgent untuk dapat mengamankan pasar dalam negeri. Kebijakan-kebijakan itu juga yang selama ini sudah kami minta, dan untuk segera dilaksanakan,” terangnya.

    Lebih lanjut, kebijakan TKDN telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia. Menurutnya, banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena dari kebijakan TKDN ini.

    “Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” tuturnya.

    Di samping itu, ⁠Gabel mendorong agar Pemerintah Indonesia merespons perang tarif dengan tarif juga.

    “Bea masuk impor AS ini tidak ada kaitannya dengan NTM atau NTB, karena NTM atau NTB adalah instrumen penting pemerintah yang sudah umum dilakukan oleh negara manapun guna mengamankan pasar dalam negerinya,” tegas Daniel.

    Gabel menekankan, penerapan NTM atau NTB itu tidak perlu di-trigger oleh kebijakan negara lain. Dia mengatakan, kalau perlu, Pemerintah RI beri tarif masuk 0% pada produk manufaktur AS.

    “Karena pada dasarnya daya saing produk AS tidak terlalu kompetitif dengan produk manufaktur dalam negeri atau produk manufaktur negara saingan AS,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, dikutip dari laman Gedung Putih, ada dua alasan mengapa Donald Trump mengenakan tarif balasan kepada Indonesia sebesar 32%. Pertama, Indonesia disebut telah mengenakan tarif kepada produk etanol AS sebesar 30% dibanding tarif AS 2,5%. Kedua, Trump menyinggung kebijakan TKDN yang diberlakukan Indonesia.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan, mulai tahun ini, akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” tulis keterangan di laman Gedung Putih.

    (ada/ara)

  • Pemimpin Junta Myanmar Kunker Langka ke Luar Negeri Saat Krisis Akibat Gempa

    Pemimpin Junta Myanmar Kunker Langka ke Luar Negeri Saat Krisis Akibat Gempa

    Bangkok

    Pemimpin junta militer Myanmar mengunjungi di Thailand untuk menghadiri pertemuan puncak organisasi regional. Ini merupakan perjalanan internasional yang langka saat negaranya sedang berupaya pulih dari gempa bumi dahsyat yang menewaskan lebih dari 3.000 orang.

    Dilansir Associated Press, Sabtu (5/4/2025), Jenderal Senior Min Aung Hlaing telah dijauhi oleh sebagian besar negara Barat karena menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis serta melakukan penindasan brutal.

    Min tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN sejak tentara merebut kekuasaan di Myanmar pada Februari 2021 dan mulai menekan oposisi dengan kekerasan. Min menjadi salah satu dari beberapa pemimpin regional yang mengunjungi Bangkok untuk menghadiri pertemuan puncak 3 hari negara-negara di wilayah Teluk Benggala sejak Kamis (3/4).

    Ini adalah kunjungan pertama Min Aung Hlaing ke negara selain pendukung dan penyokong utama pemerintahannya seperti China, Rusia, dan Belarusia sejak dia menghadiri pertemuan regional di Indonesia pada tahun 2021. Dia disambut saat tiba di bandara oleh Menteri Tenaga Kerja Thailand Phiphat Ratchakitprakarn dan kemudian menghadiri jamuan makan malam resmi untuk para pemimpin Prakarsa Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multi Sektoral atau BIMSTEC yang beranggotakan tujuh negara, yakni Thailand, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, dan Sri Lanka.

    Pertemuan itu terjadi saat petugas dan rakyat Myanmar masih berjuang mencari korban di reruntuhan yang disebabkan gempa bumi bermagnitudo (M) 7,7 yang terjadi Jumat (28/3). Gempa itu telah merobohkan ribuan bangunan, merobohkan jembatan, dan membuat jalan tertekuk.

    Jumlah korban tewas meningkat menjadi 3.085 orang dengan lebih dari 4.700 orang terluka dan lebih dari 300 orang hilang. Kondisi akibat gempa telah memperburuk krisis kemanusiaan akibat perang saudara Myanmar.

    Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan anggota BIMSTEC membahas manajemen bencana selama pertemuan tingkat menteri. Thailand menunda pertemuan dari tahun lalu setelah Perdana Menteri saat itu Srettha Thavisin tiba-tiba dicopot dari jabatannya oleh pengadilan.

    Kunjungan Jenderal Min itu pun menuai kecaman serta kritik dari lawan-lawannya. Pemerintah Persatuan Nasional bayangan atau NUG yang dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang digulingkan militer telah mengutuk keras penyertaan Min Aung Hlaing di pertemuan puncak tersebut. Min dianggap tidak memiliki legitimasi untuk mewakili Myanmar.

    NUG mendesak BIMSTEC untuk segera mencabut partisipasi junta militer dalam pertemuan puncak dan pertemuan terkait. Kelompok aktivis Justice for Myanmar mengatakan undangan bagi Min Aung Hlaing untuk menghadiri pertemuan tersebut melegitimasi dan menguatkan junta militer yang telah ditentang oleh rakyat Myanmar.

    Kementerian Luar Negeri Thailand membantah undangan tersebut telah mencoreng reputasi Thailand.

    “Saya pikir yang sebaliknya akan terjadi jika kita tidak mematuhi apa yang tertulis dalam piagam dan yang tercantum dalam piagam tersebut menyatakan bahwa Thailand memiliki tanggung jawab untuk mengundang para pemimpin dari semua pemimpin BIMSTEC,” kata juru bicara Kemlu Thailand Nikorndej Balankura.

    Di antara para pemimpin lain yang menghadiri pertemuan puncak tersebut adalah Muhammad Yunus, penasihat utama pemerintah Bangladesh, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Begini Dampak Buruk Kebijakan Trump untuk Industri Motor Listrik RI

    Begini Dampak Buruk Kebijakan Trump untuk Industri Motor Listrik RI

    Jakarta

    Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (AISMOLI), Budi Setiyadi menegaskan, kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal tarif resiprokal 32 persen ke Indonesia akan mengganggu industri nasional, termasuk kendaraan listrik.

    Budi menjelaskan, meski Indonesia belum menjadi negara pengekspor motor listrik atau komponennya ke Amerika Serikat, namun dampaknya dapat dirasakan secara tak langsung di dalam negeri.

    “Secara makro akan beresiko terhadap inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, negara-negara lain yang mengalami kondisi serupa, seperti China, akan mencari pasar alternative selain Amerika Serikat,” ujar Budi Setiyadi melalui keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/4)

    Presiden AS Donald Trump saat umumkan kebijakan baru. Foto: AP/Mark Schiefelbein

    Dengan populasinya yang besar dan daya beli yang kuat, Indonesia masih dianggap pasar yang menarik. Itulah mengapa, AISMOLI meminta pemerintah untuk melakukan inisiatif-inisiatif untuk melindungi produsen lokal dari kemungkinan gempuran barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri.

    “Salah satu lingkup yang perlu dijaga oleh pemerintah adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk melindungi produk- produk lokal Indonesia dan mencegah dominasi produk impor,” tuturnya.

    “Tidak hanya dari sisi kebijakan, pengawasan pemerintah dalam memastikan kebijakan TKDN sudah dijalankan secara tepat oleh industri juga perlu diperkuat,” kata dia menambahkan.

    Diketahui, Indonesia berada di urutan ke delapan dalam daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenakan tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    (sfn/lth)