Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Begini Identitas Xpander Berpelat Merah yang Digunakan ASN saat Libur Lebaran

    Begini Identitas Xpander Berpelat Merah yang Digunakan ASN saat Libur Lebaran

    Jakarta –

    Xpander berpelat merah jadi perbincangan karena dipakai mudik. Begini identitas Xpander tersebut.

    Beredar di media sosial video yang menayangkan Mitsubishi Xpander berpelat merah melintas di ruas Tol Cipali saat mudik Lebaran 2025. Xpander berpelat B 1600 KQN itu disebut digunakan untuk mudik karena melintas bertepatan dengan hari Lebaran. Dikutip detikNews, belakangan diketahui mobil itu benar kendaraan dinas Pemerintah Kota Bekasi.

    Pemerintah Kota Bekasi melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat menindaklanjuti kejadian viral tersebut. Kepala BKPSDM Hudi Wijayanto mengatakan pihaknya telah memanggil Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan selaku pemegang kendaraan dinas tersebut untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.

    “Kami bersama inspektorat telah memanggil Kabid Pertanahan Dinas Perkimtan pada 8 April 2025 untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan penggunaan kendaraan Dinas untuk keperluan Mudik Idul Fitri,” ujar Hudi.

    Dari hasil pemeriksaan, mobil itu digunakan untuk keperluan koordinasi ke Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 27 Maret 2025. Setelahnya, mobil disimpan di rumah pribadinya. Namun pada 1 April 2025, Xpander tersebut digunakan untuk membesuk kerabatnya yang sedang sakit di Subang Jawa Barat.

    “Dan langsung membawa kendaraan dinas tersebut untuk dikembalikan ke area parkir Pemerintah Kota Bekasi,” sambung Hudi.

    Berdasarkan pemeriksaan, staf itu diberi sanksi dan pembinaan sesuai aturan yang berlaku.

    Identitas Xpander Berpelat Merah yang Dipakai Mudik

    Ditelusuri dalam laman Bapenda Jabar, mobil berpelat merah itu merupakan Mitsubishi Xpander 1.5 Ultimate tahun pembuatan 2021. Kendaraan itu terdaftar sebagai kendaraan milik pertama di wilayah Bekasi dengan masa pajak aktif hingga 28 Desember 2026.

    Mobil Dinas Dilarang Dipakai Mudik

    Adapun secara umum, penggunaan kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

    Peraturan itu menentukan penggunaan kendaraan dinas operasional dalam tiga ketentuan. Berikut ketentuan penggunaan kendaraan dinas aparatur negara:

    a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi,
    b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,
    c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

    Artinya, kendaraan dinas tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi ASN, apalagi untuk digunakan mudik ke kampung halaman.

    (dry/din)

  • Tarif Impor Trump Bikin Pengusaha China di Amazon Khawatir

    Tarif Impor Trump Bikin Pengusaha China di Amazon Khawatir

    Jakarta –

    Pengusaha China yang menjual produk di perusahaan e-commerce asal Amerika Serikat (AS) Amazon sedang memperhitungkan dua langkah imbas penetapan tarif impor Trump. Pertama, para pengusaha mempertimbangkan harga jual baru. Kedua, para pengusaha meninggalkan platform tersebut.

    Diketahui, Trump menetapkan tarif impor untuk barang dari China menjadi 125% dari sebelumnya 104% pada Rabu (9/4/2025). Tarif tersebut telah berlaku dan dinilai akan meningkatkan risiko tinggi terhadap dua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut.

    Dikutip dari Reuters penetapan tarif impor itu membuat banyak pengusaha China kewalahan. Menurut mereka tak cuma masalah pajak, pengusaha juga menyebut tarif impor bisa membuat biaya-biaya lainnya naik.

    “Ini bukan sekadar masalah pajak, tetapi seluruh struktur biaya bisa naik,” kata Kepala Asosiasi E-Commerce Lintas Batas Shenzhen Wang Xin, dikutip dari Reuters, Kamis (10/4/2025).

    Wang Xin mengatakan, kondisi ini sulit dihadapi bagi siapapun yang hidup di pasar AS. Ia mengaku, penetapan tarif tinggi yang diputuskan AS untuk China menjadi pukulan yang besar bagi para pengusaha.

    “Jadi bagi kita semua yang berkecimpung dalam bisnis e-commerce lintas batas saat ini, ini benar-benar pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkapnya.

    Wang Xin mengatakan, saat ini beberapa pengusaha China yang berdagang di Amazon ingin menaikkan harga di AS sementara yang lain ingin mencari pasar baru. Adapun saat ini, China menjadi rumah bagi sekitar setengah dari penjual Amazon, dengan lebih dari 100.000 bisnis Amazon terdaftar di kota selatan Shenzhen dengan pendapatan tahunan sebesar $35,3 miliar berdasarkan data dari layanan e-commerce SmartScout.

    Selain itu, China juga menjadi tuan rumah bagi basis manufaktur platform e-commerce besar lainnya seperti Shein dan Temu. Impor dan ekspor yang melibatkan e-commerce negara itu tercatat sebesar 2,63 triliun yuan atau sekitar US$358 miliar tahun lalu.

    Laporan Reuters mengatakan, ada dua dari lima pengusaha yang hendak beralih meninggalkan pasar Amazon. Sementara tiga lainnya berencana menaikkan harga ekspor ke AS.

    Salah seorang pengusaha tas sekolah hingga speaker aktif asal China Dave Fong, mengaku telah menaikkan harga ekspor di AS hingga 30% dan akan membiarkan tingkat persediaan turun dan menurunkan pengeluaran untuk biaya iklan Amazon, yang pernah menghabiskan 40% dari pendapatannya di AS.

    “Bagi kami dan siapa pun, Anda tidak dapat bergantung pada pasar AS, itu sudah cukup jelas. Kami harus mengurangi investasi, dan menempatkan lebih banyak sumber daya ke kawasan seperti Eropa, Kanada, Meksiko, dan seluruh dunia,” kata Dave Fong.

    Sementara itu, Brian Miller, pengusaha yang telah berjualan di Amazon selama tujuh tahun mengaku tidak memiliki alasan untuk mengembangkan produk baru pada kondisi saat ini, Untuk mengantisipasi tarif tinggi, ia perlu menaikkan harga secara tajam ketika persediaan saat ini habis dalam satu atau dua bulan.

    Miller mengatakan, balok bangunan untuk anak-anak yang dijual di Amazon seharga US$20 yang menghabiskan biaya produksi perusahaannya sebesar US$3 kini akan menelan biaya $7 termasuk tarif. Untuk mempertahankan margin, diperlukan kenaikan harga setidaknya 20%, dan harga mainan yang lebih mahal mungkin akan naik 50%.

    “Saya tidak melihat skenario, jika keadaan tidak berubah, bahwa melayani AS dari Tiongkok masih layak dan manufaktur yang melayani AS harus dipindahkan ke negara lain seperti Vietnam, atau Meksiko,” kata Miller.

    Lihat juga Video: Kala Trump Tunda Kenaikan Tarif 90 Hari, China Justru Naik 125%

    (kil/kil)

  • Prabowo Mau Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Butuh Modal Rp 400 T

    Prabowo Mau Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Butuh Modal Rp 400 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Modal yang dibutuhkan kopdes ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar, atau bila diakumulasikan sekitar Rp 400 triliun.

    Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, satu unit kopdes diperkirakan membutuhkan modal awal sebesar Rp 5 miliar per kopdes. Artinya, apabila diakumulasikan nilai modalnya bisa mencapai Rp 400 triliun.

    “Kalau misalnya 80.000 dikalikan Rp 5 miliar itu artinya sekitar Rp 400 triliun (modal keseluruhan),” kata Budi, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Budi sendiri belum dapat memastikan dari mana sumber pendanaannya nanti, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, kopdes ini nantinya dirancang juga bisa dioperasikan sebagai koperasi simpan pinjam. Namun fungsi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Nantinya, tambah dia, juga akan ada pendampingan dan pelatihan dari bank agar pengelolaan lebih profesional dan tidak terjadi gagal bayar.

    “Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke Himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu . (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan,” ujarnya.

    Budi mengatakan, saat ini proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes terus digeber. Salah satunya diwujudkan melalui rapat koordinasi (rakor) yang dilangsungkan hari ini bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan kementerian/lembaga (KL) lainnya. Ditargetkan, proses administrasi dan legal kelembagaan bisa rampung pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan Kopdes Merah Putih di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujar Budi.

    “Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Namun, Budi menekankan, pembangunan 80.000 kopdes ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk awalannya juga perlu dilakukan evaluasi menyangkut lokasi dan titik-titiknya. Selaras dengan itu, pihaknya juga menggodok petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

    “Nunggu juklak juknis dari Kemenkop dulu. Saya sudah bilang nanti saya rapat, jam 2 ini di internal Kementerian Koperasi Untuk membahas, memutuskan juklak juknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” kata dia.

    Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga pernah menyinggung tentang modal awal Kopdes Merah Putih. Zulhas menjelaskan, skema pembiayaan dan sumber modal Kopdes Merah Putih sedang dalam pembahasan. Modal Kopdes Merah Putih diperkirakan antara Rp 3 miliar-Rp 5 miliar.

    “Itu lagi kita matangkan, tapi nilainya kira-kira Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Tapi dari mana sumbernya, APBD, APBN, lagi kita matangkan. Juli sudah terbentuk (Inpres). Sekarang sudah mulai. Itu yang membangun nanti pemerintahan desa. Jadi, sekarang kita sudah mulai bentuk. Begitu Inpres jadi, langsung jalan,” ujar Zulhas saat open house di kediamannya, Senin (31/3).

    (acd/acd)

  • AS Kerahkan Pesawat Pengebom B-2, Pesan untuk Iran?

    AS Kerahkan Pesawat Pengebom B-2, Pesan untuk Iran?

    Jakarta –

    Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran, pemerintah Amerika Serikat mengerahkan sejumlah pesawat pengebom B-2. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa terserah Iran untuk memutuskan apakah pergerakan pesawat pengebom tersebut merupakan pesan kepada Teheran.

    Sebanyak enam pesawat pengebom B-2 dikerahkan ke pangkalan militer AS-Inggris di pulau Diego Garcia di Samudra Hindia pada Maret lalu. Pengerahan ini dilakukan di tengah kampanye gempuran AS di Yaman dan meningkatnya ketegangan dengan Iran.

    Hanya ada 20 pesawat pengebom B-2 dalam inventaris Angkatan Udara AS sehingga biasanya jarang digunakan. B-2 memiliki teknologi siluman dan dilengkapi untuk membawa bom dan senjata nuklir AS terberat.

    Para ahli mengatakan bahwa pengerahan itu menempatkan B-2 dalam posisi ideal untuk beroperasi di Timur Tengah.

    Ketika ditanya apakah B-2 tersebut dimaksudkan untuk mengirim pesan ke Iran, Hegseth berkata, “Kami akan membiarkan mereka memutuskan.”

    “Ini aset yang hebat… ini mengirimkan pesan kepada semua orang,” katanya kepada wartawan selama perjalanan ke Panama, dilansir kantor berita Reuters, Kamis (10/4/2025).

    “Presiden Trump sudah jelas… Iran seharusnya tidak memiliki bom nuklir,” katanya. “Kami sangat berharap – Presiden fokus untuk melakukan itu secara damai,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin lalu, bahwa Amerika Serikat dan Iran akan memulai pembicaraan langsung mengenai program nuklir Teheran pada hari Sabtu mendatang. Namun, Trump memperingatkan bahwa Iran akan berada dalam ‘bahaya besar’ jika pembicaraan itu gagal.

    Pada hari Rabu, Trump menegaskan kembali ancamannya untuk menggunakan kekuatan militer jika Iran tidak setuju untuk mengakhiri ambisi nuklirnya.

    “Saya tidak meminta banyak… tetapi mereka tidak dapat memiliki senjata nuklir,” kata Trump kepada wartawan. “Jika itu membutuhkan militer, kami akan menggunakan militer. Israel, jelas, akan menjadi… pemimpinnya. Tidak ada yang memimpin kami. Kami melakukan apa yang kami inginkan.”

    Ia menolak untuk membahas kapan serangan militer dapat dimulai.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Video Upaya Kemenkes Cegah Kasus Kekerasan Seksual oleh PPDS

    Video Upaya Kemenkes Cegah Kasus Kekerasan Seksual oleh PPDS

    Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan tes kesehatan mental lewat tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terutama program anestesi yang berkaitan dengan obat-obatan. Hal ini dilakukan Kemenkes untuk mencegah agar kasus pemerkosaan oleh PPDS seperti di RSHS Bandung tidak terjadi lagi.

    (/)

  • Suminto & Suryo Utomo Kompak Mundur dari Dewan Komisaris PT SMI

    Suminto & Suryo Utomo Kompak Mundur dari Dewan Komisaris PT SMI

    Jakarta –

    PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk (SMII) mengumumkan pengunduran diri dua anggotanya di jajaran komisaris. Mereka adalah Suminto sebagai Komisaris Utama dan Suryo Utomo sebagai Komisaris.

    Kedua sosok tersebut mengundurkan diri dari jabatannya di PT SMI per 9 April 2025. Sebagai informasi, Suminto merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, sementara Suryo Utomo merupakan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    “Bapak Suminto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 9 April 2025. Bapak Suryo Utomo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 9 April 2025,” ungkap manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/4/2025).

    Tidak dijelaskan secara rinci alasan pengunduran diri keduanya. Perusahaan memastikan bahwa perubahan ini tidak memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun keberlangsungan operasional PT SMI.

    “Tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan atau kelangsungan usaha PT SMI terkait informasi atau fakta material,” ucap perseroan.

    Sebagai informasi, Suminto diangkat sebagai Komisaris Utama PT SMI sejak 17 Juli 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296 Tahun 2024. Sebelumnya ia telah dinyatakan lulus dan memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan OJK berdasarkan Surat Tanggapan No. S-16/D.06/2024 tanggal 19 Desember 2024.

    Sementara itu, Suryo Utomo menjadi Komisaris PT SMI sejak 29 November 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 889/KMK.06/2019 dan dipercaya kembali sejak 17 Juli 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296 Tahun 2024. Beliau juga telah dinyatakan lulus dan memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan OJK berdasarkan Surat Tanggapan No. S-17/D.06/2024 tanggal 20 Desember 2024.

    Perlu diketahui, Suryo Utomo telah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Hal itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (UPS) pada 26 Maret 2025.

    (aid/rrd)

  • Sengaja Tak Lapor SPT Pajak Bertahun-tahun Bisa Dipenjara!

    Sengaja Tak Lapor SPT Pajak Bertahun-tahun Bisa Dipenjara!

    Jakarta –

    Wajib pajak (WP) orang pribadi diberikan relaksasi khusus untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2024 tanpa dikenakan sanksi administratif sampai 11 April 2025 alias besok. Namun apa yang terjadi jika yang bersangkutan terlambat melaporkan SPT atau bahkan sudah tidak melapor bertahun-tahun?

    Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, aturan terkait pelaporan dan sanksi bagi WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan terakhir kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

    Jika wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya melewati batas pelaporan yang telah ditentukan, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang terakhir diubah dengan UU Ciptaker, maka dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

    Untuk sanksi administrasi, yang bersangkutan bisa kena denda Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan kena sanksi administrasi Rp 1.000.000.

    “Denda tersebut akan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak dan wajib pajak harus membayar sanksi berupa denda tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Surat Tagihan Pajak,” tulis DJP dalam situs resminya.

    Dengan terus menunda untuk melaporkan SPT Tahunan, maka sanksi administrasi atau denda yang didapatkan juga akan semakin besar. Hal ini diatur dalam UU KUP jo. UU Ciptaker, wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administratif denda, sanksi pidana, dan denda pada sanksi pidana.

    Sementara itu, dalam catatan detikcom disebutkan denda yang diterapkan itu berlaku untuk satu kali keterlambatan bayar karena tak lapor SPT pajak di periodenya. Sehingga jika wajib pajak tidak melapor SPT selama bertahun-tahun, maka denda yang dikenakan akan menumpuk per periodenya.

    Misalkan saja seorang wajib pajak pribadi sudah tidak melaporkan SPT selama lima tahun, berarti yang bersangkutan sudah melewatkan lima periode pelaporan. Dengan denda Rp 100.000 per periode, maka WP akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.

    Selain itu WP juga berpotensi dikenakan sanksi pidana dan denda pada sanksi pidana seperti yang dijelaskan dalam UU KUP jo. UU Ciptaker. Sehingga sanksi yang diterima bisa lebih berat jika tidak melapor SPT Tahunan selama bertahun-tahun.

    Sedangkan untuk WP yang memiliki beban pajak belum dibayarkan, maka beban itu akan dianggap sebagai utang yang akan ditagihkan.

    Utang pertama-tama akan ditagih dengan diterbitkan dan diberitahukannya Surat Tagihan Pajak (STP) kepada penanggung pajak. Apabila setelah 7 hari waktu jatuh tempo pembayaran pajak namun WP belum juga membayar atau melunasi utang pajak, maka akan diterbitkan Surat Teguran.

    Apabila SPT tahunan kurang bayar, maka dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor. Hal itu dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai tanggal pembayaran.

    Selain sanksi administrasi atau denda, WP yang tidak melapor SPT juga dapat dikenakan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 39.

    Dalam pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.

    “Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” tulis aturan tersebut.

    Denda baru dibayar jika wajib pajak sudah menerima surat tagihan pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Meski sudah membayar denda, masyarakat tetap diharuskan untuk melapor SPT Tahunan.

    Mengingat besok adalah hari terakhir lapor SPT, jadi tunggu apalagi? Segera lapor SPT Tahunan sekarang!

    (igo/fdl)

  • Simak! Cara Aktivasi MFA ASN Digital hingga Manfaatnya

    Simak! Cara Aktivasi MFA ASN Digital hingga Manfaatnya

    Jakarta –

    Seluruh akses layanan kepegawaian BKN akan memberlakukan Multi-Factor Authentication (MFA) dengan login lewat satu akses, yakni melalui ASN Digital. Ini membuat ASN tidak perlu repot harus mengingat dan mengakses ke setiap tautan layanan BKN.

    Aktivasi MFA perlu dilakukan sebelum akses langsung ke tautan setiap layanan BKN ditutup dan dialihkan melalui ASN Digital ini. Akses langsung ke tautan setiap layanan akan ditutup dan dialihkan ke ASN Digital mulai tanggal 13 April 2025

    Berikut ini cara aktivasi MFA untuk ASN Digital.

    Apa itu MFA?

    Berdasarkan informasi resmi dari BKN, MFA adalah metode keamanan yang memerlukan lebih dari satu bentuk verifikasi ketika pegawai ASN mengakses layanan digital BKN. Jadi, seluruh layanan BKN akan menerapkan single access login untuk memudahkan para ASN mengakses seluruh layanan manajemen ASN dengan satu login tanpa perlu membuka banyak tautan.

    Hal ini sebagai bentuk mitigasi siber terhadap potensi serangan pada keamanan digital, seperti pencurian identitas, peretasan akun, dan kebocoran data yang bisa berdampak luas kepada masyarakat, khususnya dalam hal keamanan data di instansi pemerintah.

    Berikut ini langkah-langkah aktivasi MFA ASN Digital.

    Login melalui platform ASN Digital pada tautan https://asndigital.bkn.go.idUsername dengan menggunakan NIP dan password yang digunakan pada akun MyASN sebelumnyaLalu klik masuk dan aktivasi MFA, di mana akan tampil Mobile Authentication SetupPilih antara Free OTP atau Google Authenticator untuk diunduhScan Qr-code atau pindai barcode pada Mobile Authentication Setup melalui aplikasi Free OTP atau Google AuthenticatorTinggal input angka OTP yang muncul dan lengkapi nama device yang digunakanSelesai.

    (kny/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Alasan Series Malaysia ‘Bidaah’ Bisa Viral, Walid sampai Kebawa Mimpi

    Alasan Series Malaysia ‘Bidaah’ Bisa Viral, Walid sampai Kebawa Mimpi

    Jakarta –

    Series Malaysia ‘Bidaah’ viral dan banyak ditonton. Pengamat media sosial mencoba menjawab mengapa Walid dan Bidaah bisa sampai seviral itu.

    Serial televisi yang ditayangkan di Viu tersebut tayang pada 6 Maret 2025. Series itu memicu kontroversi mulai ceritanya hingga ke berbagai adegan yang terbilang mencengangkan untuk perfilman Malaysia.

    Enda Nasution pengamat media sosial sekaligus Koordinator Bijak Bersosmed memberikan pandangannya. Menurut ‘Bapak Blogger Indonesia’ ini, series ini viral memang karena ceritanya yang menarik. Diketahui ‘Bidaah’ bercerita soal pemimpin sekte sesat. Selain itu, karakternya juga berpengaruh.

    “Karakter yang dimainkan dengan meyakinkan membuat banyak orang yang terkesan dan memorable serta jadi ingin share ke orang lain via medsos. Jadi kombinasi antara cerita dan aktor yang pas membuat akhirnya jadi viral bahkan jadi meme dan lainnya, jadi promosi juga utk series-nya dan platform OTT-nya,” ucap Enda.

    Menurut penjelasannya, promosi yang dilakukan oleh ‘Bidaah’ ada yang memang sengaja didesain, tetapi ada juga strategi organiknya. Bisa juga, strategi yang awalnya organik tapi begitu disadari mampu mendongkrak, maka kemudian didorong oleh tim promosinya.

    Lebih lanjut, Enda mengatakan film atau series yang meninggalkan impresi. Entah impresi baik maupun buruk, apapun yang mendorong orang untuk membagikannya ke orang lain.

    “Mungkin film/serinya horor banget, sedih banget atau lucu banget, hal-hal yang menimbulkan emosi yang kita akan cenderung untuk reshare lagi di media sosial,” ujarnya.

    Enda menambahkan bahwa film atau series sama halnya seperti buku, fashion, dan musik. Mereka adalah produk budaya dan produk yang selalu kita lihat di sekeliling kita.

    “Makanya insipirasi dari teman atau influencer menjadi penting,” tandasnya.

    (ask/ask)

  • 18 Ribu Orang Kena PHK Awal Tahun, Paling Banyak di Sektor Manufaktur

    18 Ribu Orang Kena PHK Awal Tahun, Paling Banyak di Sektor Manufaktur

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 18.610 orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga Februari 2025. Dari total tersebut, sektor manufaktur masih menjadi penyumbang PHK terbesar.

    Berdasarkan data Kemnaker, jumlah pekerja yang kena PHK bertambah hingga empat kali lipat lebih hanya dalam satu bulan. Ada tambahan 15.285 orang bila dibandingkan data PHK Januari 2025 yang tercatat 3.325 orang saja.

    “Masih manufaktur, masih manufaktur, kemudian industri furnitur,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

    Indah menilai penyebab PHK tak jauh berbeda dengan penyebab sebelumnya. Umumnya, PHK pada awal 2025 ini disebabkan oleh ketidakpastian kondisi global.

    “Penyebabnya macam-macam, ya sama kayak kemarin-kemarin, sama kayak kemarin, kok nggak ada yang baru. Lebih kepada kondisi global,” terang Indah.

    Sebagai informasi, tenaga kerja yang kena PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan 18.610 orang. Padahal pada Januari tidak ada PHK yang terjadi di Jawa Tengah.

    Lonjakan jumlah pekerja yang kena PHK juga terjadi di Riau. Pada Januari, hanya ada 323 orang yang terkena PHK di Riau, namun jumlahnya bertambah hingga 10 kali lipat pada Februari mencapai 3.530 orang.

    Di Provinsi Jawa Timur dan Banten juga terjadi penambahan jumlah pekerja yang terkena PHK cukup besar. Tercatat di Jawa Timur ada 978 orang yang terkena PHK, padahal pada bulan sebelumnya tak ada PHK yang tercatat di kawasan tersebut. Jumlah PHK juga meningkat di Banten, dari awalnya hanya 149 orang per Januari menjadi 411 orang pada Februari.

    Sementara itu di Provinsi DKI Jakarta terdapat akumulasi 2.650 orang terkena PHK hingga Februari 2025. Meski jumlahnya cukup banyak, data jumlah pekerja yang terkena PHK ini tak mengalami tambahan pada Februari.

    (rea/ara)