Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Terios Masih Bertaji, Jadi Salah Satu Tulang Punggung Penjualan Daihatsu Indonesia

    Terios Masih Bertaji, Jadi Salah Satu Tulang Punggung Penjualan Daihatsu Indonesia

    Jakarta –

    Daihatsu Terios masih diminati konsumen Indonesia. Low SUV berpenggerak roda belakang (RWD) ini menjadi salah satu kontributor utama penjualan Daihatsu di Indonesia dengan persentase penjualan hingga 12% dari total penjualan retail Daihatsu.

    “Terkait produk, hingga Q1 atau Maret 2025 kita masih didukung Sigra sebesar 31%. Lalu disusul 26% dari Gran Max Pikap, kemudian 12% dari Terios, 11% Ayla, dan Xenia 9%,” kata Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Tri Mulyono kepada wartawan dalam acara Halal Bihalal di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Daihatu Terios Foto: Dok. Daihatsu

    Tri menjelaskan, di beberapa daerah di Indonesia, Terios menjadi model penguasa pasar segmen low SUV. “Di beberapa provinsi seperti Bali contohnya itu Terios nomor satu penjualannya di segmen (low) SUV,” sambung Tri.

    Daihatsu Terios sendiri baru disegarkan pada 2023 dengan pembaruan di bagian grille yang lebih sporty, juga penambahan varian baru. Saat ini Terios ditawarkan dalam tiga varian, yakni X, R, dan R Custom. Sementara harganya dijual mulai Rp 245 juta hingga Rp 311,7 juta.

    “Terios kemarin kita baru lakukan ubahan tahun 2023, penyegaran pada grille kemudian ada beberapa varian baru,” bilang Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Sri Agung Handayani dalam kesempatan yang sama.

    “Kalau Terios sangat signifikan itu tetap target pasarnya adalah keluarga yang menginginkan tampilan SUV. Mereka pindah ke sana, tetapi dengan beberapa mandatory seperti irit, harga terjangkau, perawatan mudah dan murah, dan yang paling penting dia tiga baris (7-seater),” kata Agung lagi.

    Di pasar low SUV, Daihatsu Terios bersaing dengan kembarannya Toyota Rush. Kemudian juga ada model-model lainnya yang sudah menggunakan penggerak roda depan yakni Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7, serta Hyundai Stargazer X.

    (lua/din)

  • Negara-negara Anggota WHO Sepakati Perjanjian Penanganan Pandemi di Masa Depan

    Negara-negara Anggota WHO Sepakati Perjanjian Penanganan Pandemi di Masa Depan

    Jakarta –

    Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai kesepakatan penting terkait perjanjian penanganan pandemi di masa mendatang. Perjanjian ini ditandatangani pada Rabu (16/4/2025).

    Ini adalah kedua kalinya dalam 75 tahun sejarah WHO bahwa negara-negara anggota mencapai kesepakatan yang mengikat, terakhir adalah kesepakatan pengendalian tembakau pada tahun 2003.

    Perjanjian tersebut, yang masih menunggu adopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada bulan Mei dan ratifikasi oleh para anggota, membahas ketidakadilan struktural tentang bagaimana obat atau vaksin dan alat kesehatan dikembangkan.

    “Setelah lebih dari tiga tahun negosiasi intensif, negara-negara anggota WHO mengambil langkah maju yang besar dalam upaya untuk membuat dunia lebih aman dari pandemi,” kata badan kesehatan itu dalam sebuah pernyataan.

    Apa isi rancangan perjanjian pandemi WHO?

    Dikutip dari DW, WHO Pandemic Agreement atau Perjanjian Pandemi menetapkan pedoman tentang bagaimana komunitas internasional dapat menghadapi krisis kesehatan global berikutnya. Salah satu poin yang diperdebatkan selama negosiasi adalah membahas tentang transfer teknologi medis ke negara-negara berkembang.

    Selama pandemi COVID-19, negara-negara berkembang menuduh negara-negara kaya menimbun vaksin dan tes. Negara-negara dengan industri farmasi besar menentang keras gagasan transfer teknologi wajib.

    Perjanjian ini menyerukan agar transfer teknologi diberi insentif melalui peraturan, perjanjian lisensi, dan kondisi pembiayaan yang menguntungkan. Namun, perjanjian itu mencakup kompromi bahwa setiap transfer harus “disepakati bersama”.

    Draft tersebut juga mengusulkan langkah-langkah seperti membangun akses patogen dan sistem pembagian manfaat. Perjanjian itu juga mencakup “pendekatan One Health” untuk pencegahan pandemi dan pembentukan rantai pasokan global serta jaringan logistik.

    (kna/kna)

  • Gaikindo Ungkap Biang Kerok Penjualan Mobil Turun, Belum Revisi Target

    Gaikindo Ungkap Biang Kerok Penjualan Mobil Turun, Belum Revisi Target

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Indonesia mengalami kelesuan di awal tahun 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkap biang kerok penjualan selama kuartal pertama 2025.

    “Daya beli masyarakat dan minat beli belum ada,” kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi di Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2025).

    Dalam data wholesales Gaikindo sepanjang Januari-Maret 2025, industri otomotif Indonesia mendistribusikan mobil sebanyak 205.160 unit. Angka itu turun 4,7 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan penjualan mobil mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia, termasuk inflasi, suku bunga tinggi, dan daya beli yang menurun.

    Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi menyebabkan masyarakat lebih berhati-hati dalam pengeluaran besar, termasuk membeli mobil baru.

    “Dunia memang lagi susah, dunia lagi tidak baik-baik saja. Makanya orang mau belanja memang lagi ditekan, uang ada. Ya (lebih menyimpan uang),” tambah Nangoi.

    Kendati dihadapkan dengan kondisi pasar yang masih lesu, Gaikindo belum merevisi penjualan mobil di Indonesia tahun 2025. Nangoi bilang paling tidak target penjualannya bisa mengulangi pencapaian 900 ribu unit, sama seperti tahun lalu.

    “Tahun 2025 sampai dengan first quarter kita turun sampai sekitar 4,8 persen. Kita nggak terlalu muluk-muluk .Kalau kita bisa mengulangi sukses 2024 sudah luar biasa. Karena terus terang market-nya agak sedikit berat. US Dollar juga sudah menguat tinggi, saya mengkhawatirkan satu step adalah lagi jangan sampai harga mobil ikut naik,” kata Nangoi.

    “Komponen US masih tinggi juga yang namanya mobil, Yen juga semakin menguat saat ini sudah Rp 112 – 114 (per 1 Yen) kalau tidak salah. Itu berpengaruh sekali,” tambah dia.

    “Yang menguntungkan masih banyak model-model baru yang datang dengan harga terjangkau. Mudah-mudahan market ini bisa ditutup dengan kondisi tersebut,” jelasnya lagi.

    (riar/din)

  • Video: Peran Suho EXO Jadi Duta Kehormatan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia

    Video: Peran Suho EXO Jadi Duta Kehormatan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia

    Video: Peran Suho EXO Jadi Duta Kehormatan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia

  • 5 Kabar Mitra MBG di Kalibata Tak Dibayar Yayasan Hampir Rp 1 Miliar

    5 Kabar Mitra MBG di Kalibata Tak Dibayar Yayasan Hampir Rp 1 Miliar

    Jakarta –

    Salah satu mitra makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata tak dibayar oleh yayasan hingga terpaksa berhenti operasi. Mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan hampir Rp 1 miliar.

    Fakta tersebut terungkap setelah pihak mitra MBG Kalibata memutuskan untuk melaporkan SPPG Kalibata ke pihak kepolisian. Dari sana terungkap bahwa ada dugaan penggelapan dana yang dilakukan SPPG Kalibata senilai Rp 975.375.000.

    Pihak kepolisian kini langsung bergerak mengusut persoalan itu. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun langsung menemui mitra MBG Kalibata.

    Ia meminta agar mitra MBG Kalibata tetap buka dan beroperasi membuat makanan untuk anak-anak sekolah.

    Simak beberapa kabar terkait mitra MBG Kalibata tak dibayar hampir Rp 1 miliar.

    Tak Dibayar Rp 1 M

    Foto: Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata akan beroperasi lagi usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Devi P/detikcom)

    Pihak kuasa hukum mitra MBG Kalibata, Danna Harly, mengatakan pihaknya tidak dibayar oleh yayasan SPPG Kalibata senilai Rp 975.375.000. Ia pun menjelaskan awal mula kerja sama dengan SPPG Kalibata.

    Dia menyebut mitra MBG Kalibata telah mejalin kerja sama dengan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    “Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD,” kata Danna Harly, dilansir Antara, Rabu (16/4/2025).

    Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

    Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

    “Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya,” katanya.

    Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000.

    Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

    Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. “Itu semua Ibu Ira yang membiayai,” katanya.

    Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

    Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata.

    Lapor ke Polisi dan Gugat Yayasan

    Foto: Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata akan beroperasi lagi usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Devi P/detikcom)

    Tak cuma berhenti beroperasi, mitra MBG di Kalibata juga melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Polisi sudah menerima laporan tersebut.

    Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

    “Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata,” kata Dana.

    Selain lapor ke polisi, pihak mitra MBG di Kalibata juga akan mengguggat pihak yayasan MBN. Dana mengatakan gugatan perdata diperlukan karena ada hak daripada mitra MBG dalam kasus ini.

    “Masalah itu sekarang ini hanya kepada Ibu Ira dengan yayasan, clear itu. Dan itu sudah kita buat laporan polisi dan akan kita gugat perdata juga. Karena ada hak kita di situ,” kata Dana.

    Danna menjelaskan sesuai kontrak, ditemukan hasil penunggakan pembayaran sebesar Rp 975.375.000. Jumlah tersebut akan menjadi dasar mengajukan gugatan ke pengadilan.

    “Nah itu kan kita bicara base by contract ya. Base by contract itu kontrak yang kita perjanjikan antara Ibu Ira dengan Yayasan. Itulah patokan kita, itulah yang menjadi dasar nanti kita ajukan gugatan ke pengadilan. Jadi kita tetap kejar di situ. Karena di kontrak statusnya jelas Rp 15.000 per porsi. Kita akan kejar di situ,” tutur Dana.

    Polisi Usut Laporan

    Foto: Kasi Humas Polres Metro Jaksel Kompol Nurma Dewi. (Rizky Adha Mahendra/detikcom)

    Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan adanya laporan dugaan penggelapan dari mitra MBG di Kalibata. Polisi kini langsung bergerak mengusut setelah menerima laporan tersebut.

    “Betul, jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan untuk yang makan gratis,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4).

    Untuk sementara ini, pihak kepolisian belum menjadwalkan pemanggilan. Namun, Nurma memastikan pihaknya akan terus mendalami laporan itu.

    “Itu sudah yang kerja sama antara pihak kedua dan ketiga. Nah, itu yang terjadi. Namun demikian, pasti kita dalami,” ujar dia.

    Atas perbuatannya, yayasan MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

    Bukti Kuitansi Diterima Polisi

    Foto: Kasi Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi (Maualana Ilhami Fawdi/detikcom)

    Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menerima bukti-bukti terkait dugaan penggelapan yang dilakukan yayasan MBN. Salah satunya yakni bukti kuitansi.

    “Kuitansi kerja sama, ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan,” kata Kompol Nurma.

    Ia mengatakan dalam kuitansi itu tercantum penjelasan bahwa mitra MBG Kalibata dan yayasan SPPG memang bekerja sama. Selain itu, ada nominal senilai Rp 900 juta dalam kuitansi itu.

    “Kuitansi senilai Rp 900 juta lebih kita terima untuk sementara ini,” ujar dia.

    Mitra MBG Kalibata Akan Buka Lagi Usai Ketemu Kepala BGN

    Foto: Kepala BGN Dadan Hindayana (Devi/detikcom)

    Merespons kasus ini, Kepala BGN Dadan menemui mitra MBG Kalibata. Usai ditemui, mitra MBG itu pun bersedia untuk beroperasi kembali.

    “Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali,” kata Dana.

    Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

    “Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin,” jelasnya.

    “Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi,” tambahnya.

    Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

    “Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

    “Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi,” ujar Dadan.

    Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

    “Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” katanya.

    Halaman 2 dari 6

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Resmi Cabut Status Bebas Pajak Universitas Harvard

    Trump Resmi Cabut Status Bebas Pajak Universitas Harvard

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mencabut status bebas pajak Universitas Harvard. Trump secara resmi meminta Internal Revenue Service (IRS) untuk mencabut status bebas pajak kampus terkemuka di dunia itu.

    Dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), media AS melaporkan pencabutan itu dilakukan hanya sehari setelah presiden pertama kali melontarkan ancaman tersebut.

    CNN dan Washington Post juga melaporkan bahwa Rabu (16/4) biro pajak IRS sedang membuat rencana untuk melakukan hal itu menyusul permintaan Trump.

    Trump: Harvard ‘Candaan’, Tak Bisa Lagi Dianggap Universitas Terbaik Dunia

    Lebih lanjut, Trump menyebut Universitas Harvard tidak lagi dapat dianggap sebagai bagian dari daftar universitas terbaik di dunia. Trump bahkan menyebut Universitas Harvard sebagai ‘candaan’, karena mengajarkan kebencian dan kebodohan sehingga tak boleh lagi menerima bantuan dana.

    “Harvard tidak dapat lagi dianggap sebagai tempat belajar yang layak, dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari daftar Universitas atau Kolese Terbaik Dunia,” kata Trump di platform Truth Social miliknya sebagaimana dilansir AFP

    “Harvard is a JOKE (Harvard adalah lelucon), mengajarkan kebencian dan kebodohan, dan tidak boleh lagi menerima dana federal,” sambungnya.

    Trump diketahui sangat marah pada universitas tersohor itu — yang telah menghasilkan 162 pemenang hadiah Nobel — karena menolak tuntutannya untuk tunduk pada pengawasan pemerintah dalam hal penerimaan mahasiswa, perekrutan, dan kecenderungan politik.

    Tuntutan Trump

    Perseteruan Trump dan Harvard ini terjadi setelah Harvard menolak tuntutan Gedung Putih. Adapun tuntutannya adalah sebagai berikut:

    1.⁠ ⁠Mengakhiri penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan RAS atau asal negara mahasiswa

    2.⁠ ⁠Mencegah penerimaan mahasiswa asing yang memusuhi nilai-nilai dan lembaga Amerika

    3.⁠ ⁠Mengakhiri perekrutan staf berdasarkan RAS, Agama, jenis kelamin, atau asal negara

    4.⁠ ⁠Mengurangi kekuatan mahasiswa dalam tata kelola kampus

    5.⁠ ⁠Mengaudit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang

    6.⁠ ⁠Mereformasi seluruh program untuk catatan anti-semitisme atau bias lainnya yang mengerikan

    7.⁠ ⁠Menindak protes kampus

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Balas Dendam, Trump Tuduh Jaksa Agung New York Lakukan Penipuan Catatan Aset

    Balas Dendam, Trump Tuduh Jaksa Agung New York Lakukan Penipuan Catatan Aset

    Jakarta –

    Badan Keuangan Perumahan Federal Amerika Serikat (AS) meminta penyelidikan pidana terhadap Jaksa Agung New York Letitia James dengan tuduhan dugaan penipuan. James dituduh melakukan pemalsuan catatan terkait properti yang dimilikinya di Virginia dan New York.

    Penyelidikan ini seakan-akan balas dendam Trump kepada James. Hubungan Trump dan James diketahui tidak baik, apalagi sejak James menggugat Trump secara perdata dengan dugaan penipuan yang menjerat Trump dan anak-anaknya pada sekitar Oktober 2023.

    Sebelumnya gugatan James itu disampaikan ketika Trump sudah tidak lagi menjadi Presiden AS dan posisinya digantikan oleh Joe Biden. Trump saat itu dituduh telah meraup lebih dari USD 100 juta (Rp 1,5 triliun) dari penipuan yang dilakukan terkait aset-aset real estate-nya.

    Dalam gugatannya, James menuntut denda setidaknya sebesar US$ 250 juta, larangan permanen terhadap Trump dan kedua putranya, Donald Trump Jr dan Eric Trump, untuk menjalankan bisnis di New York, serta larangan real estate komersial selama lima tahun terhadap Trump dan perusahaannya, Trump Organization. Gugatan James ini sampai membuat Trump menghadiri sidang di Pengadilan New York.

    Seakan balas dendam, kini saat Trump kembali menjadi orang nomor 1 di AS, Trump menggugat balik Letitia. Trump dan sekutunya dilaporkan secara teratur menyerang James selama persidangan di New York.

    Dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), Media AS melaporkan Badan Keuangan Perumahan Federal telah meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki James, dengan tuduhan bahwa ia “telah memalsukan catatan” terkait dengan properti yang dimilikinya di Virginia dan New York untuk mendapatkan persyaratan pinjaman yang lebih baik.

    “Jaksa Agung James setiap hari fokus melindungi warga New York, terutama karena pemerintahan ini menjadikan pemerintah federal sebagai senjata untuk melawan aturan hukum dan Konstitusi,” kata kantornya dalam sebuah pernyataan.

    Sementara itu, Badan Perumahan maupun Departemen Kehakiman tidak memberikan komentar terkait tuduhan Trump itu. Badan Perumahan hanya menjelaskan sebagaimana pemberitaan di media.

    “Berdasarkan laporan media, Ibu Letitia James telah, dalam beberapa kasus, memalsukan dokumen bank dan catatan properti untuk memperoleh bantuan dan pinjaman yang didukung pemerintah serta persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan,” tulis badan perumahan tersebut dalam surat rujukannya, yang sebagian dimuat di media AS.

    Untuk diketahui, dalam gugatan perdata James, Trump dinyatakan bertanggung jawab atas penipuan dengan berkonspirasi untuk mengubah kekayaan bersihnya guna memperoleh persyaratan pinjaman dan asuransi yang lebih baik. Trump dan putra-putranya diperintahkan untuk membayar USD 454 juta.

    Setelah menjabat sebagai Presiden AS, Trump telah berulang kali bersumpah untuk membalas dendam kepada orang-orang yang menurutnya telah berbuat salah kepadanya selama dan setelah masa jabatan pertamanya 2017-2021.

    Masa jabatan keduanya telah menyebabkan staf FBI dan Departemen Kehakiman yang terlibat dalam kasus pidana terhadap Trump, dipecat, di antara tindakan pembalasan lainnya.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kepala BGN Sebut Mitra Dapur MBG Bertambah, Saat Ini Jumlahnya 1.072

    Kepala BGN Sebut Mitra Dapur MBG Bertambah, Saat Ini Jumlahnya 1.072

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan jumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Dia menyebut saat ini sudah ada seribu lebih mitra SPPG.

    “Siapa (mitra SPPG) yang mundur? Yang ada nambah terus,” kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (16/4/2025).

    Dadan merinci awal mula BGN dibentuk ada 190 mitra SPPG. Saat ini dia mengatakan jumlahnya sudah 1.072.

    “Memulai 190, sekarang 1.072 SPPG,” ujarnya.

    Kisruh Mitra Dapur MBG di Jaksel

    Sebelumnya, mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Setelah menemui Kepala BGN, Dadan Hindayana, dapur mitra MBG itu akan beroperasi lagi.

    “Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali,” kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4).

    “Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin,” jelasnya.

    “Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi,” tambahnya.

    “Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

    Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

    “Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi,” ujar Dadan.

    Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

    “Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” katanya.

    (dek/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Video Kemenkes Sanksi Keras Dokter Obgyn di Garut Jika Terbukti Lecehkan Pasien

    Video Kemenkes Sanksi Keras Dokter Obgyn di Garut Jika Terbukti Lecehkan Pasien

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengecam keras tindakan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum tenaga medis di Garut, Jawa Barat. Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus tersebut, dengan berkoordinasi secara aktif bersama berbagai pihak terkait, termasuk organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum.

  • Saling Usir Pejabat Antara Prancis Vs Aljazair

    Saling Usir Pejabat Antara Prancis Vs Aljazair

    Jakarta –

    Negara Aljazair dan Prancis terlibat ketegangan diplomatik, masing-masing negara saling mengusir pejabat yang berkedudukan di negara penempatan. Hubungan Aljazair dan Prancis meruncing bukan untuk pertama kalinya, meski keduanya punya sejarah penaklukan.

    Ketegangan kedua negara dimulai saat pemerintah Aljazair memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam setelah perintah dikeluarkan. Perintah pengusiran ini terkait penangkapan 3 warga negara Aljazair di Prancis beberapa waktu terakhir.

    Perintah pengusiran ini, menurut sumber diplomatik seperti dilansir AFP, Senin (14/4) lalu, berlaku untuk 12 pejabat Prancis di Aljazair, yang mencakup beberapa anggota Kementerian Dalam Negeri Prancis.

    Pejabat Prancis, dalam perintah pemerintah Aljazair, agar segera meninggalkan wilayah Aljazair setelah pada Jumat (11/4) waktu setempat, jaksa penuntut Prancis mendakwa 3 warga negara Aljazair, termasuk seorang pejabat konsuler, atas dugaan keterlibatan penculikan seorang influencer asal Aljazair bernama Amir Boukhors pada April 2024 lalu di pinggiran kota Paris.

    Dakwaan terhadap 3 warga Aljazair di Prancis itu dijerat di tengah hubungan kedua negara sedang genting, Aljazair mengklaim langkah otoritas Paris itu ditujukan untuk menggagalkan upaya baru-baru ini untuk memperbaiki hubungan.

    Otoritas Prancis, dalam tanggapannya, menegaskan akan memberikan respons terhadap langkah pengusiran pejbar mereka dari pemerintah Aljazair tersebut.

    “Saya meminta otoritas Aljazair untuk menghentikan tindakan pengusiran ini… jika keputusan untuk memulangkan para pejabat kami dipertahankan, kami tidak mempunyai pilihan lain selain segera menanggapi,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot.

    Prancis Balas Usir 12 Pejabat Aljazair

    Ilustrasi (Dikhy Sasra/detikcom)

    Bukannya memperbaiki ketegangan, hubungan kedua negara justru semakin memanas. Pemerintah Prancis memerintahkan pengusiran 12 diplomat dan pejabat konsuler Aljazair, serta memanggil pulang duta besarnya.

    Perintah tersebut diumumkan oleh kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa (15/4) waktu setempat. Perintah ini balasan terhadap Aljazair pada hari Minggu lalu, memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (16/4), kantor Macron menyebut tindakan Aljazair “tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan” dan mengatakan Aljazair harus “melanjutkan dialog” dan “bertanggung jawab atas degradasi hubungan bilateral”.

    Prancis “terkejut” bahwa hubungan telah berubah seperti itu hanya 2 minggu setelah panggilan telepon antara Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune dan Macron, dalam upaya untuk memperbaiki hubungan, demikian kantor Macron menambahkan.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, yang pergi ke Aljazair pada awal bulan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan kedua negara, mengatakan bahwa Aljazair telah “memilih eskalasi”.

    Hubungan menjadi tegang pada tahun lalu, ketika Prancis mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan, di mana Aljazair mendukung kelompok Polisario Front yang pro-kemerdekaan.

    Hubungan semakin memburuk ketika Aljazair menangkap dan memenjarakan penulis Prancis-Aljazair Boualem Sansal pada bulan November tahumn atas tuduhan keamanan nasional.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini