Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Iran Tuduh Israel Coba Rusak Perundingan Nuklir dengan AS

    Iran Tuduh Israel Coba Rusak Perundingan Nuklir dengan AS

    Teheran –

    Iran menuduh Israel mencoba untuk “merusak” perundingan yang sedang berlangsung antara negaranya dengan Amerika Serikat (AS) membahas program nuklirnya. Teheran menyebut Tel Aviv mengerahkan upaya-upaya untuk mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua negara.

    Program nuklir Iran selama ini menjadi titik utama yang memicu ketegangan dengan Barat. Beberapa waktu terakhir, Iran dan AS telah menggelar dua putaran perundingan nuklir, dengan yang pertama digelar di Oman dan yang kedua di Roma, Italia.

    Teheran dan Washington yang merupakan musuh bebuyutan sejak Revolusi Islam tahun 1979, dijadwalkan akan kembali bertemu untuk putaran ketiga perundingan nuklir yang dimediasi oleh Oman.

    Di tengah upaya diplomatik yang sedang berlangsung itu, seperti dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), Kementerian Luar Negeri Iran melontarkan tuduhan terhadap Israel yang disebutnya berupaya mengganggu dan merusak perundingan nuklir itu.

    “Semacam koalisi sedang terbentuk… untuk merusak dan mengganggu proses diplomatik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, kepada wartawan setempat, dengan mengatakan Israel berada di balik upaya tersebut.

    “Bersamaan dengan itu, ada serangkaian arus yang menghasut perang di Amerika Serikat dan tokoh-tokoh dari berbagai faksi,” sebutnya.

    Media terkemuka AS, New York Times (NYT), melaporkan pada Kamis (17/4) lalu bahwa Presiden AS Donald Trump telah mencegah Israel untuk menyerang situs nuklir Iran dalam jangka pendek.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras menyatakan negaranya tidak akan pernah membiarkan Teheran untuk memperoleh senjata nuklir.

    Negara-negara Barat dan Israel, yang dianggap oleh para pakar sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di kawasan Timur Tengah, telah sejak lama menuduh Iran berusaha mendapatkan senjata nuklir.

    Teheran selalu membantah tuduhan tersebut dan bersikeras menyatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Demi Hindari Tarif Trump, Vietnam Bakal Awasi Ketat Ekspor

    Demi Hindari Tarif Trump, Vietnam Bakal Awasi Ketat Ekspor

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) Vietnam telah mengeluarkan instruksi untuk menindak tegas pengiriman barang secara ilegal (transhipment) ke Amerika Serikat (AS) dan mitra dagang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari tarif impor tinggi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dikutip dari Reuters, Selasa (22/4/2024), dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemendag Vietnam dan berlaku efektif pada 15 April menilai potensi perdagangan ilegal semakin meningkat seiring meningkatnya ketegangan yang disebabkan oleh tarif AS.

    “Jika tidak dicegah, dapat membuat Vietnam semakin sulit menghindari sanksi dari negara-negara mitra yang merasa dirugikan akibat tindakan ilegal tersebut,” tulis laporan ini.

    Meski begitu, Kemendag tidak membeberkan secara spesifik negara mana saja yang mungkin menjadi asal praktik transhipment. Namun, impor barang Vietnam hampir 40% berasal dari China.

    AS juga secara terbuka menuduh China menggunakan negara Asia Tenggara itu sebagai pusat transhipment untuk menghindari bea masuk AS. Vietnam telah dikenai tarif resiprokal 46% oleh Trump. Saat ini, tarif tersebut ditunda hingga Juli.

    Berdasarkan instruksi tersebut, pejabat di Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan lembaga lainnya telah diperintahkan untuk memperkuat pengawasan dan pemeriksaan barang impor yang masuk ke Vietnam. Hal ini dilakukan untuk memastikan asal-usul barang, terutama bahan baku impor yang digunakan untuk produksi dan ekspor.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menginstruksikan para pejabat untuk memerangi penipuan perdagangan, pemalsuan, dan isu lain yang menjadi perhatian Amerika Serikat saat negara itu bersiap untuk memulai pembicaraan dengan Washington mengenai tarif.

    Peringatan dari China

    Surat Edaran diterbitkan sehari usai Presiden China Xi Jinping mengunjungi Vietnam. Dalam kunjungan itu, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama antara lembaga yang bertugas menerbitkan sertifikat asal barang.

    Awal pekan ini, China memperingatkan negara-negara agar tidak membuat kesepakatan perdagangan dengan AS yang merugikan Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Berdasarkan tuduhan transhipment ilegal, barang-barang ekspor dari China berhenti di Vietnam untuk mengubah label menjadi ‘Made in Vietnam’,meskipun tidak ada atau tidak cukup nilai tambah di negara tersebut. Kemudian barang tersebut dikirim ke Amerika Serikat di mana mereka dapat menikmati tarif yang lebih rendah daripada jika diberi label sebagai produk China.

    Instruksi dari Kemendag juga menegaskan akan memberlakukan prosedur ketat untuk memeriksa pabrik dan mengawasi penggunaan label ‘Made in Vietnam’, khususnya pada perusahaan yang tiba-tiba mengajukan banyak permohonan label asal barang.

    Lihat juga Video: Trump Sebut Kebijakan Tarif Bagaikan ‘Obat’ untuk Ekonomi

    (rea/ara)

  • Menteri PANRB Angkat Bicara soal Wacana Skema Gaji dan Pensiunan Baru PNS

    Menteri PANRB Angkat Bicara soal Wacana Skema Gaji dan Pensiunan Baru PNS

    Jakarta –

    Wacana penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) dan skema pensiunan fully funded untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa kedua skema baru ini jadi diterapkan.

    Adapun kedua skema tersebut telah tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Artinya, single salary dan skema pensiunan fully funded direncanakan untuk diterapkan tahun 2025 ini.

    Saat ditanya terkait progres pembahasan kedua skema itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) Rini Widyantini tidak berkomentar banyak. Namun ia mengatakan, skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN.

    “Sekarang kan masih menyelesaikan RPP Manajemen ASN. Setelah itu selesai kan ada beberapa pengaturan-pengaturan yang kaitannya di RPP Manajemen ASN,” kata Rini, ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Rini menjelaskan, saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP Manajemen ASN. Namun untuk konsep single salary sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih mendalam, begitu pun dengan skema pensiunan fully funded.

    “Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan, jadi saya belum bisa cerita dengan lengkap,” ujarnya.

    Di samping itu, Rini juga belum dapat memastikan apakah kedua skema ini akan jadi diterapkan tahun ini. Namun ia mengharapkan adanya transformasi di sisi manajemen ASN ke arah sana.

    Sebagai informasi, wacana pemerintah dalam merombak sistem penggajian para pegawai ASN menjadi single salary dan skema pensiunan fully funded telah dibahas sejak tahun 2023 silam. Hal ini mulanya disinggung oleh Suharso Monoarfa saat masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

    “Konsep kebijakan sistem pensiun dan single salary bagi ASN,” kata Suharso, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Senayan, Senin (11/9/2023).

    Melansir laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), desain single salary ialah dimana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

    Sementara itu, berdasarkan catatan detikcom, rencana penerapan skema pensiunan fully funded telah muncul sejak tahun 2022. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjalankan sidang bersama DPR.

    Adapun skema pensiun yang diterapkan saat ini masih menggunakan pay as you go. Artinya, perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama.

    Skema fully funded ini selain diambil dari THP, pembayarannya akan dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Karena itu pensiunan PNS ini bisa mengantongi Rp 1 miliar.

    Lihat juga video: Daftar Presiden yang Menaikan Gaji PNS Paling Banyak

    (acd/acd)

  • Bahaya Terlalu Sering Menahan Pipis, Dokter Sebut Bisa Bikin Ginjal Rusak

    Bahaya Terlalu Sering Menahan Pipis, Dokter Sebut Bisa Bikin Ginjal Rusak

    Jakarta –

    Sebagian orang mungkin pernah menahan atau menunda untuk buang air kecil. Mungkin saat sedang bekerja, dalam perjalanan, atau karena aktivitas tertentu.

    Perlu diketahui, ternyata kebiasaan menahan buang air kecil sangat tidak baik, terutama untuk ginjal. Apa alasannya?

    Spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dr Lydia Dorothea Simatupang, SpPD, Subsp GH(K), FINASIM, menjelaskan bahwa kebiasaan menahan buang air kecil sangat tidak baik. Pada kondisi itu, kandung kemih sudah dalam kondisi penuh dan tekanannya sudah tinggi.

    Jika urine tidak segera dikeluarkan, apa dampaknya?

    “Kalau klep yang atasnya lemak, dia (urine) akan naik ke ginjal lagi. Jadi ada saluran di bawah ginjal namanya ureter. Saluran itu akan bertemu di satu kandung kemih kita dan baru dikeluarkan di saluran yang namanya uretra,” jelas dr Lydia dalam temu media daring, Kamis (17/4/2025).

    “Nah kalau kencingnya ditahan, kandung kemihnya kapasitasnya cuma 500 cc misalnya, sementara produksi urine akan terbentuk lagi kan dari atas akan masuk lagi, terlebih kalo dia minumnya banyak, nah itu berarti dia nggak bisa keluarin karena kapasitasnya full,” lanjutnya.

    dr Lydia menjelaskan pada kondisi tersebut, urine yang terbentuk akan naik lagi ke ginjal hingga terjadi tekanan atau refluks lagi ke ginjal. Saat tekanan itu terus terjadi bisa merusak ginjal.

    Selain itu, urine yang tertahan di dalam kandung kemih akan lebih mudah terkontaminasi kuman. Maka dari itu, pada kondisi yang ekstrem, orang yang sering menahan buang air kecil akan lebih mudah mengalami infeksi saluran kemih.

    “Pada jangka panjang kondisi itu akan merusak ginjal. Kalau pada orang normal, dia pasti akan mengeluarkan (urine),” tutur dr Lydia.

    “Tidak nyaman kan menahan kandung kencing karena tekanannya begitu tinggi di dalam perut, bahkan kadang-kadang bisa mengompol,” pungkasnya.

    (sao/kna)

  • Universitas Harvard Gugat Pemerintahan Trump, Gedung Putih Ingatkan Ini!

    Universitas Harvard Gugat Pemerintahan Trump, Gedung Putih Ingatkan Ini!

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump digugat secara hukum oleh Universitas Harvard terkait pembekuan dana hibah federal senilai lebih dari US$ 2 miliar (Rp 33,7 triliun). Gedung Putih pun memberikan komentarnya atas gugatan hukum itu. Seperti apa?

    Gugatan hukum yang diajukan ke pengadilan federal Boston itu diumumkan oleh Harvard pada Senin (21/4) waktu setempat, setelah sebelumnya menegaskan pihaknya akan terus menentang tuntutan pemerintahan Trump, termasuk untuk membatasi aktivisme di kampus.

    Gedung Putih merilis pernyataan tanggapan hanya beberapa jam setelah Harvard mengumumkan gugatan hukum itu.

    “Bantuan federal untuk institusi seperti Harvard, yang memperkaya para birokrat mereka yang dibayar terlalu tinggi dengan uang pajak dari keluarga-keluarga Amerika yang sedang berjuang, akan segera berakhir,” ujar juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, seperti dilansir Associated Press, Selasa (22/4/2025).

    “Dana para pembayar pajak adalah hak istimewa, dan Harvard gagal memenuhi persyaratan dasar yang diperlukan untuk mengakses hak istimewa tersebut,” sebutnya dalam pernyataan email pada Senin (21/4).

    Pemerintahan Trump, dalam surat tertanggal 11 April kepada Harvard, menyerukan reformasi pemerintahan dan kepemimpinan yang luas pada universitas tertua di AS tersebut, dan perubahan untuk kebijakan penerimaan mahasiswa.

    Surat itu juga menuntut Harvard untuk mengaudit pandangan tentang keberagaman di kampus dan berhenti mengakui beberapa klub mahasiswa. Pemerintahan Trump berargumen bahwa Harvard telah membiarkan antisemitisme tidak terkendali saat aksi memprotes perang Israel di Jalur Gaza marak digelar di kampusnya tahun lalu.

    Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, menegaskan pihaknya tidak akan tunduk pada tuntutan tersebut. Beberapa jam kemudian, pemerintahan Trump membekukan dana federal senilai miliaran dolar Amerika untuk universitas tersebut.

    “Pemerintah belum — dan tidak dapat — mengidentifikasi hubungan rasional apa pun antara masalah antisemitisme dan penelitian medis, ilmiah, teknologi, dan penelitian lainnya, yang telah dibekukan, yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang Amerika, mendorong keberhasilan Amerika, menjaga keamanan Amerika, dan mempertahankan posisi Amerika sebagai pemimpin global dalam inovasi,” tegas Harvard dalam gugatannya.

    “Pemerintah juga tidak mengakui konsekuensi signifikan dari pembekuan, secara tak terbatas, dana penelitian federal senilai miliaran dolar terhadap program penelitian Harvard, para penerima manfaat dari penelitian tersebut, dan kepentingan nasional dalam memajukan inovasi dan kemajuan Amerika,” sebut dokumen gugatan itu.

    Gugatan Harvard menyebut pembekuan dana yang dilakukan pemerintahan Trump sebagai tindakan “sewenang-wenang dan tak terduga”.

    Disebutkan juga bahwa langkah semacam itu melanggar hak Amandemen Pertama dalam Konstitusi AS dan melanggar ketentuan hukum pada Bab VI Undang-undang Hak Sipil, yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan dalam program atau kegiatan yang menerima bantuan keuangan federal.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sopir Brio Tak Terima Ditegur, Mundur saat Salah Keluar Tol Bisa Bikin Tabrak Belakang

    Sopir Brio Tak Terima Ditegur, Mundur saat Salah Keluar Tol Bisa Bikin Tabrak Belakang

    Jakarta –

    Pengemudi Brio tak terima ditegur saat mundur di tol lantaran diduga salah jalur keluar. Dia juga bersikeras tak mencelakakan pengendara lain. Padahal mundur di tol sangat membahayakan.

    Pengemudi Brio kedapatan mundur di pintu keluar tol Andara/Pondok Labu/Ciganjur. Aksi itu dilakukan sopir Brio diduga lantaran salah keluar jalur tol. Pengemudi di belakangnya kemudian menegur agar pengemudi Brio itu keluar lebih dulu dan kembali masuk tol ketimbang mundur. Namun saat ditegur, pengemudi Brio justru tak terima dan berbalik marah.

    Dia sempat mengumpat sebelum akhirnya menghampiri si penegur. Adu mulut antara keduanya pun tak terhindarkan. Sopir Brio bersikeras dirinya tak membahayakan pengemudi lain. Pun si penegur harusnya langsung mengambil lajur kiri tanpa mempermasalahkan aksi mundurnya.

    “Nggak nyelakain orang kan?” kata sopir Brio berkali-kali.

    Mundur karena salah keluar di jalan tol memang membahayakan. Sekalipun itu perlahan-lahan di bahu jalan, tetap diperbolehkan. Risikonya terburuknya adalah tabrak belakang. Kalaupun terlewat, tetap lanjutkan perjalanan.

    Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana menjelaskan, kecepatan kendaraan di tol itu ada batasnya. Bila ada satu kendaraan yang melambat, potensi tabrak belakang pun tak terhindarkan. Apalagi kalau ada yang mundur tiba-tiba.

    Adapun dari kasus di atas kata Sony, dari kacamata keselamatan berkendara bila bertemu dengan pengemudi seperti sopir Brio itu sebaiknya mengalah.

    “Toh kebiasaan tersebut merugikan mereka di kemudian hari. Defensive driving salah satu ilmu yang mengajarkan cara menghindari bahaya dan konflik,” kata Sony dihubungi detikOto, Selasa (22/4/2025).

    Menurut Sony, tak ada salahnya menegur. Namun seringkali yang ditegur justru lebih galak. Alhasil bukannya menyadari kesalahan, yang ada justru menantang penegur dan berujung konflik.

    “Merekam dan diviralkan ke sosmed itu sebuah langkah memberikan hukuman sosial, kalau punya malu ya. Rata-rata juga pada bangga atau punya seribu alasan untuk membela diri,” tutur Sony.

    (dry/din)

  • IHSG Ditutup ke Level 6.538, Naik 1,43%

    IHSG Ditutup ke Level 6.538, Naik 1,43%

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup di zona hijau. IHSG bergerak naik pada sesi pembukaan, namun sempat mengalami penurunan dan menguat pada ditutup penutupan pasar ke level 6.538.

    Mengutip data RTI Business hari ini, Selasa (22/4/2025), IHSG menguat 92.29 atau 1,43% ke level 6.538. IHSG hari ini dibuka pada rentang 6.455 mencapai titik tertinggi di level 6.538 dan terendah di 6.428.

    IHSG mencatat volume transaksi sebanyak 18,10 miliar saham dengan nilai sebesar Rp 9,89 triliun. Adapun frekuensi saham yang diperdagangkan hari ini mencapai 1.093.953 kali.

    Pada penutupan perdagangan hari ini, tercatat 371 saham menguat, 220 saham melemah, dan 210 saham yang stagnan.

    Adapun pada pembukaan perdagangan pagi tadi, IHSG bergerak ke zona merah setelah nilainya sempat menghijau, IHSG turun ke posisi 6.433.

    Di mana IHSG dibuka pada posisi 6.455. Lalu nilainya sempat naik, sebelum akhirnya sekitar pukul 09.05 turun 12,06 poin atau 0,19% ke posisi 6.433.

    Lihat juga video: IHSG Menguat 38 Poin Jelang Jumat Agung

    (rrd/rrd)

  • Otorita IKN Ungkap Rencana Bangun 30 Tower Baru buat Hunian PNS

    Otorita IKN Ungkap Rencana Bangun 30 Tower Baru buat Hunian PNS

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berencana membangun 30 tower baru untuk hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN. Untuk tiap towernya diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 200 miliar.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, DPR telah menyetujui anggaran Otorita IKN pada tahun 2025 sebesar Rp 14,4 triliun. Dana ini akan dipergunakan salah satunya untuk membangun 30 tower hunian ASN baru.

    Ia memperkirakan, pembangunan tower hunian baru ini membutuhkan anggaran berkisar antara Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar.

    “Mungkin antara Rp 150 (miliar) sampai Rp 200 (miliar) mungkin ya dengan lingkungannya, tergantung luasannya,” kata Danis, ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Pembangunan 30 tower hunian baru ini masuk ke dalam pekerjaan yang mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Anggaran Rp 14,4 triliun itu juga akan dipergunakan untuk pembangunan kawasan ini.

    Danis menjelaskan, pekerjaan 30 tower hunian baru tersebut akan dimulai seiring dengan lelang kawasan yudikatif dan legislatif ini. Lelang diperkirakan akan dimulai akhir Mei atau awal Juni 2025.

    “Bukan hanya untuk eksekutif aja, ASN saja. Tapi juga untuk pegawai-pegawai yang lain, untuk yudikatif, legislatif, sedang kita susun. Di antaranya kurang lebih ada 30 tower tambahan,” terang Danis.

    Sedangkan untuk lokasinya, ia memperkirakan akan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Tidak menutup kemungkinan pula sebagiannya akan mulai merambah ke kawasan 1B, 1C, bahkan di Wilayah Perencanaan 2 (WP2).

    Di IKN sendiri, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengebut penyelesaian pembangun 47 tower Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan-Keamanan (Hankam). Apabila telah rampung, diperkirakan hunian ini dapat menampung 8.410 pegawai.

    Sedangkan untuk 30 tower baru yang bakal dibangun Otoritas IKN, diperkirakan kapasitas tampungnya mencapai 5.400. Dengan demikian, totalnya hunian-hunian ini bisa menampung hingga 13.810 pegawai.

    Lihat juga Video MenPAN RB soal Pemindahan ASN ke IKN: Belum Ada Arahan Presiden

    (acd/acd)

  • Putin Tak Akan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    Putin Tak Akan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin, yang perjalanan luar negerinya dibatasi oleh surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus.

    “Tidak. Presiden tidak punya rencana seperti itu,” kata juru bicara Putin, Dmitry Peskov kepada wartawan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (22/4/2025), ketika ditanya apakah Putin akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada hari Sabtu (26/4) mendatang.

    Diketahui bahwa ICC telah menerbitkan surat penangkapan untuk Putin pada Maret 2023 silam. Pengadilan menuduhnya bertanggung jawab atas kejahatan perang. Utamanya, tindakan deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia.

    Menurut ICC, kejahatan tersebut dilakukan di Ukraina dari 24 Februari 2022 – ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke negara tersebut.

    Sebelumnya, Vatikan telah mengumumkan bahwa pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu (26/4) mendatang. Prosesi pemakaman ini akan digelar di alun-alun yang ada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan, dengan para pemimpin dunia dan sejumlah besar umat Katolik diperkirakan akan hadir.

    Fransiskus yang berasal Argentina, dan menjadi pemimpin Gereja Katolik Roma pertama yang berasal dari Amerika Latin ini, meninggal dunia dalam usia 88 tahun pada Senin (21/4) waktu setempat. Vatikan mengumumkan Paus Fransiskus meninggal dunia secara tiba-tiba setelah mengalami stroke dan serangan jantung.

    Pemakaman Paus Fransiskus yang diperkirakan akan menarik kehadiran banyak orang, akan berlangsung pada Sabtu (26/4) sekitar pukul 10.00 waktu setempat, di alun-alun yang ada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan.

    Para kepala negara dan keluarga kerajaan dari berbagai negara diperkirakan akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi yang pertama mengumumkan kehadiran mereka, bahkan sebelum tanggal pemakaman dikonfirmasi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hasil Coblos Ulang Pilkada di 7 Daerah Digugat ke MK

    Hasil Coblos Ulang Pilkada di 7 Daerah Digugat ke MK

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi perkara perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Total, ada tujuh perkara yang telah diregistrasi.

    Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Idham mengatakan KPU telah menerima Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK.

    “Saat ini tujuh sudah diregistrasi,” kata Idham kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Dia mengatakan penetapan pasangan terpilih untuk daerah yang mengajukan sengketa akan dilakukan usai ada putusan MK. Sementara, kata dia, daerah yang tidak bersengketa akan segera dilakukan penetapan pasangan terpilih.

    Masih terdapat lima daerah yang belum menggelar PSU. Di antaranya, Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pesawaran pencoblosan ulang digelar 24 Mei 2025. Sedangkan untuk Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, PSU digelar 8 Agustus 2025.

    Berikut hasil tujuh daerah yang hasil coblos ulang Pilkadanya digugat ke MK:

    (amw/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini