Amerika Serikat (AS) merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri Presiden AS terhadap Program Perjanjian Perdagangan atau ‘2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers of the President of the United States on the Trade Agreements Program’. Indonesia masuk dalam daftar negara yang disorot oleh Amerika Serikat. Salah satunya terkait masalah pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang. Mangga Dua, secara spesifik, disebutkan dalam laporan ini. Berikut isi lengkapnya…
Author: Detik.com
-
Memanas Seteru Trump Vs Harvard
Washington DC –
Perseteruan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan salah satu kampus top dunia di AS, Harvard University, semakin memanas. Trump menyetop dana dan dibalas oleh Harvard dengan mengajukan gugatan.
Sebagai informasi, Trump awalnya mengancam akan meninjau pendanaan USD 9 miliar atau sekitar Rp 150 triliun untuk Harvard atas dugaan anti-semitisme atau anti-Yahudi di kampus. Trump memang secara agresif menargetkan universitas-universitas bergengsi di AS yang mahasiswanya banyak terlibat protes sengit terhadap perang Israel melawan Hamas di Gaza.
Trump mencabut dana federal mereka dan memerintahkan petugas imigrasi untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat demonstrasi, termasuk mereka yang memiliki kartu hijau. Trump awalnya mengancam akan meninjau kontrak senilai USD 255,6 juta antara Harvard dan pemerintah, serta komitmen hibah multi-tahun senilai USD 8,7 miliar untuk institusi Ivy League yang bergengsi itu.
Namun, Harvard menolak tunduk kepada Trump. Harvard menyatakan tak mau melepaskan kemerdekaan kampusnya.
“Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya,” ujar Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, seperti dilansir DW pada Selasa (22/4/2025).
Harvard menegaskan pemerintah tak dapat mendikte universitas swasta tersebut. Garber menyatakan apa yang diajarkan Harvard tak dapat diatur oleh pemerintah.
“Tak ada pemerintah-terlepas dari partai mana yang berkuasa-yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan,” ujarnya.
Hasilnya, pemerintah AS pun membekukan dana hibah senilai lebih dari USD 2,2 miliar (setara Rp 37,1 triliun) dan kontrak USD 60 juta (atau setara Rp 1 triliun). Kementerian Pendidikan AS menyebut Harvard gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal. Departemen tersebut juga menyerukan Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.
Trump Cabut Status Bebas Pajak Harvard
Harvard (Foto: Learn with Leaders)
Usai membekukan dana hibah, Trump juga mencabut status bebas pajak untuk Universitas Harvard. Dilansir AFP, Trump secara resmi meminta Internal Revenue Service (IRS) untuk mencabut status bebas pajak kampus terkemuka di dunia itu.
Media AS melaporkan pencabutan itu dilakukan hanya sehari setelah Trump pertama kali melontarkan ancaman tersebut. CNN dan Washington Post juga melaporkan IRS membuat rencana untuk menindaklanjuti permintaan Trump pada Rabu (16/4).
Trump juga mengolok-olok Harvard tidak lagi dapat dianggap sebagai bagian dari daftar universitas terbaik di dunia. Trump menyebut Universitas Harvard sebagai ‘lelucon’ karena mengajarkan kebencian dan kebodohan sehingga tak boleh lagi menerima bantuan dana.
“Harvard tidak dapat lagi dianggap sebagai tempat belajar yang layak, dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari daftar Universitas atau Kolese Terbaik Dunia,” kata Trump di platform Truth Social miliknya sebagaimana dilansir AFP.
“Harvard is a JOKE (Harvard adalah lelucon), mengajarkan kebencian dan kebodohan, dan tidak boleh lagi menerima dana federal,” sambungnya.
Trump diketahui sangat marah pada universitas yang telah menghasilkan 162 pemenang hadiah Nobel itu karena menolak tuntutannya untuk tunduk pada pengawasan pemerintah dalam hal penerimaan mahasiswa, perekrutan, dan kecenderungan politik. Berikut tuntutan Trump yang ditolak Harvard:
1. Mengakhiri penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan ras atau asal negara mahasiswa
2. Mencegah penerimaan mahasiswa asing yang memusuhi nilai-nilai dan lembaga Amerika
3. Mengakhiri perekrutan staf berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau asal negara
4. Mengurangi kekuatan mahasiswa dalam tata kelola kampus
5. Mengaudit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang
6. Mereformasi seluruh program untuk catatan anti-semitisme atau bias lainnya yang mengerikan
7. Menindak protes kampus.
Ancam Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing
Donald Trump (Foto: dok. Reuters)
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, seperti dilansir AFP dan Reuters, menegaskan Harvard akan kehilangan kemampuannya untuk menerima mahasiswa asing jika tidak memenuhi tuntutan Trump. Tuntutan itu mencakup agar Harvard membagikan informasi soal beberapa pemegang visa.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Kristi Noem, juga mengumumkan penghentian dua hibah DHS yang besarnya mencapai lebih dari US$ 2,7 juta untuk Harvard. Noem menyurati Harvard yang isinya menuntut catatan tentang apa yang disebutnya sebagai ‘kegiatan ilegal dan tindak kekerasan’ oleh para pemegang visa mahasiswa asing di Harvard.
“Dan jika Harvard tidak dapat memverifikasi bahwa universitas tersebut sepenuhnya mematuhi persyaratan pelaporannya, maka universitas tersebut akan kehilangan hak istimewa untuk menerima mahasiswa asing,” ujar Noem dalam pernyataannya.
Juru bicara Harvard menyatakan kampus telah mengetahui soal surat Noem ‘mengenai pembatalan hibah dan pemeriksaan visa mahasiswa asing’. Namun, Harvard menyatakan tetap pada pernyataannya yang disampaikan untuk ‘tidak menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya’ sambil menyatakan akan mematuhi hukum.
Para demonstran di kampus-kampus AS, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan pemerintahan Trump secara keliru mencampuradukkan advokasi mereka untuk hak Palestina dan kritikan terhadap tindakan Israel di Jalur Gaza, dengan dukungan untuk ekstremisme dan antisemitisme. Trump juga berupaya mendeportasi para demonstran asing dan telah mencabut ratusan visa di berbagai wilayah AS.
Harvard sebelumnya menegaskan pihaknya berupaya memerangi antisemitisme dan prasangka lain di kampusnya. Selain itu, Harvard menegaskan tetap menjaga kebebasan akademis dan hak untuk melakukan protes.
Ancaman Baru Trump
Donald Trump (Foto: BBC World)
Pertikaian antara Trump dengan Harvard rupanya belum usai setelah pencabutan dana USD 2,2 miliar dan pencabutan status bebas pajak. Trump kembali mengancam akan mencabut pendanaan USD 1 miliar (setara Rp 16,8 triliun) untuk penelitian kesehatan.
Dilansir Reuters, media terkemuka AS Wall Street Journal (WSJ) melaporkan rencana untuk menarik tambahan dana penelitian sebesar USD 1 miliar muncul setelah pejabat AS mengira daftar panjang tuntutan yang mereka kirimkan kepada Harvard pada 11 April lalu bersifat rahasia untuk dinegosiasikan.
WSJ, mengutip orang-orang yang memahami persoalan ini, melaporkan para pejabat AS terkejut ketika pihak Harvard merilis surat berisi tuntutan itu kepada publik. Hal itu yang disebut membuat kesal pihak Trump.
Para pejabat pemerintahan Trump, menurut laporan WSJ, awalnya berencana untuk memperlakukan Harvard lebih lunak dibandingkan Columbia yang juga universitas bergengsi di AS. Namun, tekanan semakin meningkatkan tekanan terhadap Harvard. Belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih dan Harvard atas laporan WSJ tersebut.
Harvard Melawan Trump
Ilustrasi kampus Harvard (Foto: REUTERS/Faith Ninivaggi)
Terbaru, Harvard mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Donald Trump. Dilansir kantor berita AFP, Selasa (22/4/2025), Harvard mengajukan gugatannya ke pengadilan federal.
“Kasus ini melibatkan upaya pemerintah untuk menggunakan pemotongan dana federal sebagai daya ungkit untuk mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan akademis di Harvard,” kata pihak Harvard dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal Massachusetts yang juga menyebutkan beberapa lembaga lain yang menjadi sasaran Trump.
Harvard menganggap tindakan Trump melanggar konstitusi AS. Trump dituding melakukan kebijakan secara sewenang-wenang dan tidak masuk akal.
“Tindakan pemerintah tidak hanya melanggar Amandemen Pertama, tetapi juga hukum dan peraturan federal,” demikian bunyi gugatan yang menyebut tindakan Trump sewenang-wenang dan tidak masuk akal.
Trump dan tim Gedung Putihnya secara terbuka membenarkan kampanye mereka terhadap universitas tersebut sebagai reaksi terhadap apa yang mereka anggap antisemitisme tidak terkendali. Pemerintah AS menanggap aksi-aksi protes terhadap perang Israel di Gaza yang melanda kampus-kampus AS tahun lalu sarat dengan antisemitisme.
Juru bicara Gedung Putih Harrison Fields dalam sebuah pernyataan pekan lalu, mengatakan Trump berusaha membuat perguruan tinggi di AS kembali menjadi yang terbaik di dunia. Salah satunya dengan mengakhiri isu antisemitisme.
“Trump berusaha untuk membuat perguruan tinggi hebat lagi dengan mengakhiri antisemitisme yang tak terkendali dan memastikan uang pembayar pajak federal tidak mendanai dukungan Harvard terhadap diskriminasi rasial yang berbahaya atau kekerasan bermotif rasial,” tulisnya dalam pernyataan tersebut.
Halaman 2 dari 5
(haf/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Trump Kutuk Aksi Brutal Kelompok Bersenjata Serang Rombongan Turis di Kashmir
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengutuk penyerangan oleh kelompok bersenjata di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir. Trump menjanjikan dukungannya kepada India setelah sedikitnya 24 orang terbunuh dalam peristiwa tersebut.
“Berita yang sangat mengganggu dari Kashmir,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (23/4/2025).
“Amerika Serikat berdiri teguh bersama India melawan Terorisme,” sambungnya
Masih dilansir AFP, Donald Trump menyampaikan “dukungan penuh” kepada India. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah panggilan telepon dengan Perdana Menteri (PM), Narendra Modi.
“Presiden Trump mengutuk keras serangan teror tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada India untuk mengadili para pelaku serangan keji ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal di X.
Sebelumnya, kelompok bersenjata melepas tembakan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir, yang dikuasai India. Setidaknya 24 orang tewas dalam peristiwa ini.
Seorang pemandu wisata mengatakan kepada AFP bahwa dirinya tiba di tempat kejadian setelah mendengar suara tembakan dan membawa beberapa yang terluka pergi dengan menunggang kuda.
“Saya melihat beberapa pria tergeletak di tanah tampak seperti mereka sudah mati,” kata Waheed.
Perwira polisi senior di wilayah tersebut yang tak ingin disebutkan namanya menggambarkan kronologi kejadian. Ia menyebut 24 orang telah tewas dari kejadian itu.
(wnv/wnv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Polisi Ungkap Ada Luka di Kepala Mayat Terbungkus Karung dalam Got Tangerang
Jakarta –
Polisi masih menyelidiki kasus temuan jasad pria tanpa identitas yang ditemukan terbungkus karung dalam got di Jalan Daan Mogot Km 21, Batu Ceper, Kota Tangerang. Polisi mengungkap ada luka di kepala korban.
“Dari hasil pemeriksaan tadi, bahwa ada kekerasan pada kepala, termasuk bagian tangan,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
Zain mengatakan diduga ada perbuatan pidana di balik kematian korban. Namun demikian, pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman.
“Tentunya saat ini ada dugaan tindak pidana terhadap korban tersebut, kami mohon waktu untuk melakukan penyelidikan dan termasuk juga untuk memastikan penyebab kematian Mr X ini. Kami akan lakukan kegiatan autopsi bersama dengan kedokteran forensik,” ujarnya.
Korban pertama kali ditemukan pada Selasa (22/4), pukul 08.15 WIB. Korban ditemukan setelah warga mencium bau tak sedap di lokasi.
“Setelah ditelusuri bau tersebut ternyata berasal dari dalam karung yang berada di pinggir diantara got pinggir Jalan Daan Km 21, wilayah hukum Polsek Batuceper,” kata Zain.
(wnv/wnv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Puluhan Warga Cianjur Keracunan Usai Santap Makanan Berlendir di Hajatan
Jakarta –
Sebanyak 98 warga mengalami keracunan usai menyantap hidangan hajatan di Kampung Pasirhalang, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Cianjur mengalami keracunan. Keracunan diduga karena makanan yang basi dan sudah berlendir.
“Setelah tim dari Puskesmas datang ke lokasi, ternyata total ada 98 orang yang mengalami gejala tersebut yang diduga merupakan keracunan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal dilansir detikJabar, Rabu (23/4/2025).
Sebagian warga dibawa ke Puskesmas, sementara sebagian lainnya ditangani serta dirawat di rumah masing-masing. Berdasarkan keterangan warga, hidangan hajatan yang disantap sudah berlendir.
“Jadi semuanya sama, makan hidangan hajatan. Keterangannya memang makanan tersebut sudah sedikit berlendir, tapi tanpa curiga tetap dimakan,” kata dia.
Yusman mengungkapkan, makanan yang dihidangkan diduga basi. Pasalnya, makanan dimasak pada hari Jumat (18/4/2025) dan baru dihidangkan pada Minggu (20/4/2025).
“Pada Sabtu-nya dihangatkan lagi dan disajikan pada hari Minggu. Kemudian muncul reaksi pada warga pada hari Senin. Kemungkinan makannya basi, sebab sudah dua hari. Idealnya kan makanan itu disajikan maksimal 4 jam setelah dimasak,” ujarnya.
(wnv/wnv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Terungkap Keracunan Massal Saat Hajatan di Klaten karena Bakteri Salmonella
Jakarta –
Dinas Kesehatan Pemkab Klaten, mengungkap penyebab 160 orang warga keracunan saat hajatan di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Klaten beberapa waktu. Keracunan dipicu adanya bakteri salmonella pada beberapa hidangan.
“Bisa disimpulkan penyebab dari kejadian atau pemicu keracunan adalah bakteri salmonella pada olahan makanan yang disajikan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Klaten, Anggit Budiarto dilansir detikJateng, Rabu (23/4/2025).
Setelah kejadian, dinas bersama instansi terkait melakukan uji laboratorium sampel makanan pada hajatan. Hasilnya, pada rendang hingga sambal korek ditemukan bakteri salmonella.
“Jadi hasil uji bakteriologi makanan sudah keluar. Memang positif salmonella di beberapa sampel makanan, seperti daging rendang, sambal goreng krecek, kerupuk, acar sama pangsit,” ujarnya.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pemkab Klaten, Hanung Sasmito, menambahkan dari uji air di lokasi, ditemukan bakteri e-coli.
“Kuman yang ditemukan pada air e- coli sama coliformnya di atas kadar maksimum yang diperbolehkan. Sedang bakteri yang ditemukan pada makanan dominan salmonella,” jelas Hanung.
Baca selengkapnya di sini.
(wnv/wnv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Legislator Soroti TNI Datangi Diskusi Mahasiswa Semarang, Singgung Intervensi
Jakarta –
Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDIP, Bonnie Triyana menyoroti peristiwa diskusi Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, didatangi oleh anggota Babinsa Koramil Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji. Ia menilai kedatangan TNI ke acara kampus khawatir ditafsirkan sebagai tindakan intervensi.
“Peristiwa kedatangan aparat tentara ke kampus bisa ditafsirkan sebagai upaya mendikte, bahkan menjadi bentuk tindakan intervensi kebebasan akademik yang mutlak memerlukan suasana yang kondusif bagi kebebasan berpikir dan berekspresi intelektual,” kata Bonnie Triyana dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).
Bonnie mengingatkan kampus adalah area yang bebas dari intervensi pihak manapun yang tidak berkepentingan. Ia tak ingin peristiwa serupa justru membawa memori kelam di masa lalu.
“Kampus adalah arena akademik yang harus steril dari intervensi apapun yang tak relevan dengan kepentingan akademik itu sendiri,” kata Bonnie
“Jangan pernah kembali ke masa lalu untuk hal yang kurang baik bagi kualitas kebebasan akademik dalam demokrasi kita,” sambungnya.
Bonnie ingin mahasiswa mampu mengembangkan pemikirannya tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Lebih lanjut, Bonnie mendorong Kemendiktisaintek serta pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik mengenai protokol keamanan kampus.
Dia mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang benar dalam menjaga independensi kampus. Bonnie meminta Kemendiktisaintek memberikan atensi terkait hal tersebut.
“Ke depan, perlu ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, yang menjadi pedoman semua pihak dalam menjaga independensi kampus sekaligus keamanan civitas akademika,” tuturnya.
Saat sesi perkenalan pria tak dikenal itu tiba, kata Abdul, pria tersebut tak mau memperkenalkan diri sehingga menimbulkan kecurigaan di antara mahasiswa. Para mahasiswa pun mendesak pria itu untuk memperkenalkan diri.
“Kami sangat curiga, memang dari wajahnya secara umur itu jauh di atas. Beberapa kawan mendesak beliau memperkenalkan dirinya, tapi tidak mau. Hanya memperkenalkan dengan nama ‘Ukem’,” kata Abdul saat dihubungi awak media, dilansir detikJateng, Selasa (15/4).
Sekitar 5 menit setelah itu, pria tanpa identitas tersebut pergi. Tak berselang lama, petugas keamanan kampus datang dan mengarahkan beberapa mahasiswa untuk menemui seseorang.
Saat itu, beberapa perwakilan mahasiswa yang mengikuti satpam diminta anggota TNI itu untuk menyebutkan identitasnya, siapa saja peserta diskusi, dan tema diskusi yang digelar. Para perwakilan mahasiswa itu pun langsung waspada.
Klarifikasi TNI
TNI AD membantah ada personelnya yang memanggil mahasiswa saat diskusi di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. TNI AD sudah memastikan hal tersebut.
“Ada beberapa media yang menampilkan bahwa ada mahasiswa yang dipanggil oleh personel TNI tersebut, tidak ada. Jadi tidak ada mahasiswa yang dipanggil oleh personel TNI tersebut,” jelas Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana kepada wartawan di Mabesad, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).
Wahyu membenarkan bahwa ada salah satu anggota TNI yang berada di dekat kampus UIN Walisongo Semarang saat itu. Dia menjelaskan, TNI tersebut merupakan anggota Babinsa yang bertugas di Koramil Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, lokasi kampus di wilayah tersebut berada.
“Keberadaannya juga tidak di dalam area atau lokasi yang digunakan untuk melaksanakan diskusi. Tempatnya ada di luar. Itu bisa kita pastikan. Dan juga tidak ada langkah tindakan yang diambil oleh yang bersangkutan untuk menghentikan diskusi atau mungkin memberikan suatu hal bersifat intimidasi, tidak ada,” kata Wahyu.
(dwr/wnv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
KPK Jelaskan Alasan Geledah Kantor KONI Jatim di Kasus Dana Hibah
Jakarta –
KPK sudah menggeledah kantor KONI Jawa Timur (Timur) hingga rumah anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti dalam kasus dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2021-2022. Apa alasannya?
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan dana hibah ini menjadi jatah pokok pikiran (pokir) dari masing-masing anggota DPRD Jatim. Dana kemudian disalurkan dalam bentuk proyek-proyek ke berbagai lembaga di Jatim, termasuk KONI.
“Jadi begini, perkara itu terkait dengan Hibah. Kan gitu. Atau Pokir, Pokir. Yang diberikan kepada masing-masing anggota legislatif di sana,” ujar Asep kepada wartawan di gedung KPK, Selasa (22/4/2025).
“Proyek ini ada di beberapa SKPD. Ada di, pendidikan dan lain-lain lah. Ada termasuk juga di KONI dan lain-lain,” sambungnya.
Hal itu, lanjut Asep, menjadi alasan pihaknya menggeledah rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti. Pasalnya, La Nyalla pernah menjadi Wakil Ketua KONI Jatim.
“Makannya kenapa penyidik lalu, melakukan misalkan penggeledahan kepada para pejabatnya di situ. Karena dia yang mengelola itu, mengelola uangnya itu,” ujarnya.
“Misalkan, proyeknya itu rata-rata dibuatnya itu di bawah Rp 200 juta. Untuk menghindari, lelang. Gitu ya,” ucapnya.
Sebelumnya, penggeledahan rumah milik La Nyalla di Surabaya dilakukan pada Senin (15/4) kemarin. KPK total telah menggeledah tujuh lokasi terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2021-2022.
Ke-21 tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi. KPK menyebutkan empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan 17 tersangka pemberi suap terdiri atas 15 orang pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.
(ial/wnv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Kelompok Bersenjata Serang Rombongan Turis di Kashmir, 24 Orang Tewas
Jakarta –
Kelompok bersenjata melepas tembakan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir, yang dikuasai India. Setidaknya 24 orang tewas dalam peristiwa ini.
Dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), Perdana Menteri Narendra Modi mengecam “tindakan keji” tersebut dan berjanji para penyerang “akan diadili”.
Seorang pemandu wisata mengatakan kepada AFP bahwa dirinya tiba di tempat kejadian setelah mendengar suara tembakan dan membawa beberapa yang terluka pergi dengan menunggang kuda.
“Saya melihat beberapa pria tergeletak di tanah tampak seperti mereka sudah mati,” kata Waheed.
Serangan itu menargetkan turis di Pahalgam, yang terletak sekitar 90 kilometer (55 mil) melalui jalan darat dari kota utama Srinagar.
Perwira polisi senior di wilayah tersebut yang tak ingin disebutkan namanya menggambarkan kronologi kejadian. Ia menyebut 24 orang telah tewas dari kejadian itu.
Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi pemberontak di wilayah mayoritas Muslim itu telah melancarkan pemberontakan sejak 1989.
Pembunuhan itu terjadi sehari setelah Modi bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance, yang sedang dalam lawatan empat hari ke India.
(eva/azh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Video: Ilmuwan Inggris Temukan Bukti Terbaru Kehidupan di Luar Angkasa
Video: Ilmuwan Inggris Temukan Bukti Terbaru Kehidupan di Luar Angkasa