Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Horor Penikaman Lukai 18 Orang di Stasiun Hamburg, Wanita Jerman Ditangkap

    Horor Penikaman Lukai 18 Orang di Stasiun Hamburg, Wanita Jerman Ditangkap

    Berlin –

    Kepolisian Jerman menangkap seorang wanita berusia 39 tahun setelah serangan penikaman terjadi di stasiun utama di kota Hamburg pada Jumat (23/5). Sedikitnya 18 orang mengalami luka-luka akibat penikaman yang terjadi saat jam sibuk malam hari di kota tersebut.

    Juru bicara Kepolisian Hamburg, Florian Abbenseth, seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (24/5/2025), mengatakan bahwa tersangka penikaman diidentifikasi sebagai seorang wanita Jerman berusia 39 tahun, yang identitasnya tidak diungkap ke publik.

    Serangan penikaman itu terjadi pada Jumat (23/5) sore, setelah pukul 18.00 waktu setempat, di salah satu peron di depan rangkaian kereta yang sedang berhenti di Stasiun Hamburg. Tersangka penikaman, menurut juru bicara Direktorat Kepolisian Federal Hanover, diduga menyerang para penumpang di dalam stasiun.

    Tersangka, sebut Abbenseth, ditangkap di lokasi kejadian oleh aparat penegak hukum setempat.

    Disebutkan oleh Abbenseth saat berbicara kepada wartawan setempat di lokasi kejadian bahwa para petugas kepolisian “mendekati tersangka, dan wanita itu membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan”.

    Motif penikaman brutal ini belum diketahui secara jelas. Penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh otoritas berwenang setempat.

    “Kami tidak memiliki bukti sejauh ini bahwa wanita itu mungkin memiliki motif politik,” ucap Abbenseth dalam pernyataan yang ditayangkan oleh televisi terkemuka Jerman, ARD.

    Kepolisian Hamburg dalam pernyataan via media sosial X menyebut tersangka diduga “bertindak sendirian” dalam aksi penyerangan ini.

    Sementara itu, dari 18 korban luka, menurut juru bicara dinas pemadam kebakaran Hamburg saat berbicara kepada AFP, sekitar empat korban luka di antaranya mengalami cedera yang mengancam nyawa mereka.

    Enam korban luka lainnya, menurut juru bicara dinas pemadam kebakaran Hamburg, mengalami luka parah.

    Kanselir Jerman, Friedrich Merz, dalam tanggapannya menyebut kabar dari Hamburg sebagai kabar yang “mengejutkan”.

    “Pikiran saya bersama para korban dan keluarga mereka,” kata Merz dalam pernyataan yang dirilis melalui juru bicaranya, Stefan Kornelius.

    Imbas dari penikaman ini, empat peron di Stasiun Hamburg ditutup sementara selama penyelidikan dilakukan. Operator kereta api Jerman, Deutsche Bahn, mengatakan insiden itu memicu “penundaan dan pengalihan layanan jarak jauh.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hakim AS Tangguhkan Perintah Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Hakim AS Tangguhkan Perintah Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Washington DC –

    Seorang hakim Amerika Serikat (AS) memerintahkan penangguhan sementara terhadap langkah pemerintahan Presiden Donald Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing. Perintah ini dijatuhkan setelah universitas bergengsi itu mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump.

    Harvard dalam gugatannya menyebut langkah pemerintahan Trump untuk mencabut hak universitas tertua di AS itu dalam menerima mahasiswa asing sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS dan hukum-hukum federal AS lainnya.

    Gugatan hukum diajukan oleh Harvard terhadap pemerintahan Trump setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, memerintahkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran untuk Universitas Harvard yang berlaku untuk tahun ajaran 2025-2026.

    Noem menuduh Harvard telah “mendorong kekerasan, anti-Semitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China”. Langkah ini membuat masa depan ribuan mahasiswa asing menjadi tidak jelas, dan aliran pendapatan menguntungkan yang didapat dari penerimaan mahasiswa asing menjadi diragukan.

    “Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard,” tegas universitas berusia 389 tahun ini galam gugatan hukumnya yang diajukan ke pengadilan federal Boston pada Jumat (23/5).

    Setelah gugatan hukum diajukan, seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (24/5/2025), hakim distrik AS Allison Burroughs menjatuhkan perintah agar “pemerintahan Trump dengan ini dilarang melaksanakan… pencabutan sertifikasi SEVP (Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran) dari penggugat”.

    Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs juga menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

    Hakim Burroughs juga mengawasi gugatan Harvard lainnya atas penghentian dana hibah oleh pemerintahan Trump.

    Di sisi lain, perintah hakim Burroughs ini sedikit memberikan keringanan kepada ribuan mahasiswa asing Harvard yang dipaksa pindah universitas berdasarkan kebijakan pemerintahan Trump, atau terancam kehilangan status hukum mereka.

    Harvard menerima hampir 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran saat ini. Angka itu setara dengan 27 persen dari total pendaftaran untuk tahun ajaran saat ini.

    Larangan menerima mahasiswa asing ini diberlakukan Trump karena dia marah pada Harvard yang menolak pengawasan Washington atas penerimaan dan perekrutan di tengah tuduhan soal universitas bergengsi itu menjadi sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal “woke”.

    Pemerintahan Trump mengancam akan meninjau kembali pendanaan pemerintah untuk Harvard sebesar US$ 9 miliar, sebelum membekukan hibah sebesar US$ 2,2 miliar pada tahap pertama. Pemerintahan Trump juga mendeportasi seorang peneliti Sekolah Kedokteran Harvard.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balas dendam yang jelas terhadap langkah Harvard menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan para mahasiswanya,” tegas Harvard dalam gugatan hukumnya.

    Gugatan Harvard itu meminta hakim AS untuk “menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan inkonstitusional”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Video Trump Tak Buktikan ‘Genosida’ Kulit Putih di Afsel

    Video Trump Tak Buktikan ‘Genosida’ Kulit Putih di Afsel

    Washington DC –

    Di Gedung Putih Rabu (21/5) Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, yang tengah menjadi tamunya, untuk menanggulangi fenomena pembantaian massal terhadap petani kulit putih di negaranya.

    Narasi bahwa kelompok kulit putih menjadi korban pembunuhan sistematis dan disengaja sudah lama beredar di kelompok supremasi rasial di AS. Namun, hingga kini, tuduhan itu tak pernah terbukti secara fakta maupun statistik resmi. Klaim ini terkait erat dengan teori konspirasi rasis bernama “penggantian besar-besaran” alias the great replacement.

    Klaim Trump

    Trump menyampaikan tuduhan itu ketika menjamu Presiden Ramaphosa di Gedung Putih. Dalam tayangan video yang dia tampilkan pada menit ke-1:42, Trump berkata:

    “Ini adalah makam. Ada ribuan salib putih. Ini semua adalah petani kulit putih dan keluarganya. Mereka semua dibunuh.”

    Cek Fakta DW: Hoaks

    Pernyataan Trump sesungguhnya sudah beredar di media sosial bahkan sebelum kunjungan kenegaraan Ramaphosa ke AS. Seorang pengguna X (dulu Twitter) pada 12 Mei sudah mengklaim bahwa setiap salib putih dalam video itu mewakili seorang petani kulit putih yang dibunuh di Afrika Selatan. Hingga 22 Mei, unggahan tersebut telah ditonton hampir 55 juta kali.

    Namun, penelusuran gambar menunjukkan bahwa cuplikan yang menampilkan deretan salib putih di pinggir jalan itu bukanlah makam petani kulit putih. Video itu sudah pernah beredar di media sosial pada tahun 2020 dan 2023.

    Faktanya, adegan dalam video itu berasal dari sebuah aksi protes di dekat kota Newcastle, Afrika Selatan, pada 5 September 2020. Aksi tersebut digelar menyusul pembunuhan pasangan Glen dan Vida Rafferty di ladang mereka pada Agustus tahun yang sama.

    Aksi simbolik, bukan pemakaman massal

    Tak jauh dari jembatan Horn River, ratusan salib kayu simbolik didirikan sukarelawan di sepanjang jalan. Di pertengahan perjalanan menuju ladang tempat Rafferty dibunuh, terpampang spanduk besar bertuliskan: “Presiden Ramaphosa, berapa banyak lagi yang harus mati?”

    Pidato Julius Malema dan kontroversi lagu perjuangan

    Bagian lain dalam video yang diputar Trump menampilkan politikus Afrika Selatan, Julius Malema, yang meneriakkan slogan “Kill the Boer, kill the farmer” (“Bunuh Boer, bunuh petani”) merujuk pada komunitas kulit putih.

    Adegan itu diambil dari perayaan ulang tahun ke-10 partai kiri Economic Freedom Fighters (EFF) di Stadion FNB, Johannesburg, pada Agustus 2023. Harian Afrika Selatan VRTNWS turut melaporkan momen tersebut.

    Malema, sebelum mendirikan EFF, adalah anggota African National Congress (ANC) namun dikeluarkan dari partai pada 2012. Slogan yang dia teriakkan merupakan seruan perjuangan dari era apartheid yang beberapa kali telah diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian di Afrika Selatan.

    Ramaphosa dan petani tolak klaim Trump

    Presiden Ramaphosa langsung memberi sanggahan setelah video ditayangkan. Dia menegaskan bahwa pernyataan dalam video itu bukan merupakan kebijakan pemerintah Afrika Selatan.

    Sementara itu, seorang petani Afrika Selatan bernama Theo de Jaeger juga membantah tudingan Trump dalam wawancaranya dengan Deutsche Welle. Dia menyatakan bahwa tidak ada genosida terhadap petani kulit putih di negaranya.

    Usai Trump menawarkan suaka bagi petani kulit putih, De Jaeger bahkan menulis surat terbuka kepada presiden AS.

    “Saya menulis surat itu karena saya khawatir Trump tidak sepenuhnya paham apa yang sebenarnya terjadi di sini,” ujarnya kepada DW.

    “Kami lebih ingin melihat adanya upaya konkret untuk memperbaiki kondisi kami, agar kami bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Ini bukan hanya soal rasisme, karena petani kulit hitam juga menghadapi masalah yang sama.”

    Ketimpangan agraria masih menganga

    Meski apartheid telah berakhir lebih dari 30 tahun lalu, ketimpangan kepemilikan lahan di Afrika Selatan masih sangat nyata. Menurut laporan pemerintah Afrika Selatan tahun 2017, warga kulit putih masih menguasai sekitar 72 persen lahan pertanian, sementara warga kulit hitam hanya memiliki sekitar 4 persen dari lahan pertanian yang terdaftar secara individual.

    Padahal, warga kulit putih hanya berjumlah 7,8 persen dari total populasi negara itu.

    Catatan Redaksi:
    Artikel ini merupakan bagian dari kerja sama DW dengan tim pemeriksa fakta dari ARD-Faktenfinder, BR24 #Faktenfuchs, dan DW-Faktencheck.

    Artikel ini terbit pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga “Membaca Maksud Pemerintahan Trump Menjegal Harvard University” di sini:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sidang Pemakzulan Tentukan Masa Depan Wapres Sara Duterte

    Sidang Pemakzulan Tentukan Masa Depan Wapres Sara Duterte

    Jakarta –

    Wakil Presiden Filipina Sara Duterte akan menghadapi sidang pemakzulan yang digelar oleh Senat Filipina. Hasil sidang itu akan menentukan nasib Sara Duterte ke depannya.

    Berdasarkan catatan detikcom, Jumat (23/5/2025), sidang pemakzulan ini sebetulnya berangkat dari munculnya sejumlah aduan pemakzulan terhadap Sara Duterte. Aduan itu mencuat saat Sara Duterte menghadapi penyelidikan atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr dan dugaan penyelewengan dana pemerintah.

    Aduan pemakzulan pertama disampaikan oleh koalisi aktivis pada Senin (2/12/2024) waktu setempat lalu. Dalam aduan itu, Sara Duterte dituduh melakukan tindak korupsi dan pelanggaran jabatan. Sara sebelumnya telah membantah menyelewengkan dana publik.

    Kemudian, aduan kedua diajukan oleh para aktivis, guru, mantan anggota Kongres dan beberapa pihak lainnya, pada Rabu (4/12/2024) waktu setempat, kepada parlemen Filipina.

    “Penyelewengan dana rahasia sebesar lebih dari setengah miliar Peso yang secara kurang ajar dilakukan oleh Wakil Presiden, khususnya likuidasi mencurigakan sebear 125 juta Peso hanya dalam waktu 11 hari pada akhir tahun 2022, merupakan pengkhianatan besar terhadap kepercayaan publik,” sebut mantan anggota Kongres, Teddy Casino, dan salah satu pelapor lainnya, dalam sebuah pernyataan.

    “Rakyat Filipina, khususnya para pembayar pajak yang menanggung beban pendanaan operasional pemerintah, berhak menuntut akuntabilitas dari pejabat tertinggi kedua mereka,” cetus pernyataan tersebut.

    DPR Filipina Setujui Pemakzulan Sara Duterte

    Foto: REUTERS/Lisa Marie David/ File Photo Purchase Licensing Rights

    Merespons aduan-aduan tersebut, para anggota majelis rendah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina menyetujui mosi pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte dalam voting pada Rabu (5/2/2025) waktu setempat. Nasib jabatan Sara Duterte sebagai Wapres Filipina pun ada di tangan para Senator negara itu.

    Diloloskannya mosi pemakzulan Sara ini, seperti dilansir AFP, Rabu (5/2/2025), terjadi sehari sebelum masa sidang kongres berakhir dan memasuki masa reses.

    Meskipun rincian soal dakwaan pemakzulan tidak diungkapkan ke publik, voting digelar menyusul tiga aduan bulan lalu yang menuduh Sara melakukan rentetan tindak kejahatan, mulai dari “penyalahgunaan secara terang-terangan” dana publik jutaan dolar Amerika hingga merencanakan pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

    Sara, yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini, telah membantah semua tuduhan tersebut.

    “Telah diajukan oleh lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau total 215 anggota… mosi tersebut disetujui,” ucap Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, kepada para anggotanya.

    Nasib jabatan Sara pun berada di tangan 24 Senator Filipina, di mana dua pertiga di antaranya harus mendukung pemakzulan itu agar sang Wapres benar-benar dimakzulkan dari jabatannya. Senator Filipina pun sudah menetapkan tanggal persidangan Sara Duterte.

    Sidang Pemakzulan Sara Duterte Digelar 3 Juni 2025

    Foto: AP/

    Senat Filipina sudah memutuskan menggelar sidang pemakzulan yang akan memutuskan masa depan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte pada 3 Juni mendatang. Jika dimakzulkan oleh Senat Filipina, maka Sara Duterte yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte akan diberhentikan dari jabatannya.

    Jadwal sidang pemakzulan untuk Sara Duterte itu, seperti dilansir AFP, Jumat (23/5/2025), terungkap dari dokumen Senat Filipina yang dilihat oleh AFP pekan ini.

    Presiden Senat Filipina, Francis Escudero, mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir Juli setelah para senator yang baru mulai bertugas.

    Sidang pemakzulan menjadi pokok pembahasan utama dalam pemilu sela yang digelar bulan ini, yang memutuskan separuh dari total 24 Senator Filipina yang akan bertugas sebagai dewan juri dalam sidang tersebut.

    Escudero, menurut foto surat yang diteruskan kepada AFP, telah memberi tahu Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, bahwa Senat Filipina akan siap mendengarkan dakwaan pada 2 Juni mendatang sebelum menggelar sidang pemakzulan.

    “Sebagaimana dinyatakan dalam surat kami tertanggal 24 Februari 2025, Senat akan meminta jaksa untuk membacakan tujuh dakwaan di bawah pasal-pasal pemakzulan dalam sidang terbuka,” tulis Escudero dalam suratnya tertanggal 19 Mei kemarin.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Harvard Gugat Trump soal Larang Terima Mahasiswa Asing

    Harvard Gugat Trump soal Larang Terima Mahasiswa Asing

    Jakarta –

    Harvard melayangkan gugatan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Gugatan itu dilayangkan usai Trump mencabut hak Harvard untuk menerima mahasiswa asing atau dari luar negeri.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balasan yang jelas terhadap Harvard yang menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan mahasiswa Harvard,” tulis dokumen gugatan yang diajukan di pengadilan federal Massachusetts dilansir kantor berita AFP, Sabtu (24/5/2025).

    Donald Trump sebelumnya mencabut hak Harvard untuk menerima mahasiswa asing atau dari luar negeri. Saat ini jumlah mahasiswa asing berjumlah seperempat dari mahasiswa kampus itu.

    “Segera berlaku, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS) Universitas Harvard dicabut,” tulis Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dalam surat kepada lembaga Ivy League sebagaimana dilansir AFP, Jumat (23/5).

    Surat itu Menteri tersebut diketahui merujuk pada sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing untuk belajar di AS. Kebijakan ini pun mendapat sejumlah penolakan, salah satunya dari sekolah di Cambridge, Messachusetts.

    Mereka mengatakan kebijakan itu “melanggar hukum”. Menurut mereka hal itu juga akan merugikan kampus dan negara, sementara seorang mahasiswa mengatakan masyarakat “panik”.

    Harvard, yang telah menggugat pemerintah atas serangkaian tindakan hukuman yang terpisah, dengan cepat membalas, menyebut tindakan itu “melanggar hukum.”

    “Tindakan pembalasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard,” kata Harvard.

    Pimpinan American Association of University Professors di Harvard menilai langkah itu adalah serangkaian tindakan otoriter dan pembalasan terhadap lembaga pendidikan tinggi tertua di Amerika.

    “Pemerintahan Trump secara melawan hukum berusaha menghancurkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Sekarang mereka menuntut agar kita mengorbankan mahasiswa internasional kita dalam proses itu. Universitas tidak dapat menerima pemerasan seperti itu,” katanya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Horor Penikaman di Stasiun Hamburg Jerman, 12 Orang Luka-luka

    Horor Penikaman di Stasiun Hamburg Jerman, 12 Orang Luka-luka

    Jakarta –

    Serangan penikaman terjadi di stasiun kereta Hamburg, Jerman. Insiden itu mengakibatkan 12 orang terluka.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (24/5/2025), penikaman mengerikan itu terjadi pada Jumat (23/5) waktu setempat. Polisi mengatakan insiden penikaman terjadi di stasiun kereta api utama Kota Hamburg, Jerman Utara.

    “Menurut informasi awal, seseorang melukai beberapa orang dengan pisau di stasiun kereta api utama,” kata polisi Hamburg dalam sebuah posting di X.

    Juru bicara pemadam kebakaran Hamburg mengatakan insiden mengerikan itu mengancam nyawa. Dia menyebut ada 12 orang terluka akibat penikaman tersebut.

    “12 orang terluka dan beberapa di antaranya mengancam nyawa,” tuturnya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Guyonan Perkara Beras yang Bikin Menteri Jepang Lepas Jabatan

    Guyonan Perkara Beras yang Bikin Menteri Jepang Lepas Jabatan

    Jakarta –

    Taku Eto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, buntut ucapannya soal beras. Taku Eto yang menyinggung beras dengan maksud bercanda justru memancing kemarahan warga Jepang.

    Dilansir BBC Indonesia, Jumat (23/5/2025), Taku Eto bilang bahwa dia tak pernah beli beras karena para pendukungnya memberinya “banyak” beras sebagai hadiah, dia berharap perkataannya itu bisa bikin tertawa orang-orang.

    Namun, Taku Eto malah jadi sasaran kemarahan yang membuatnya terpaksa mengundurkan diri dari jabatan menteri. Jepang diketahui menghadapi krisis biaya hidup pertama dalam beberapa dekade. Krisis ini menghantam makanan pokok penduduk Jepang, yaitu beras.

    Harga beras meningkat lebih dari dua kali lipat dalam setahun terakhir, sementara harga beras impor semakin sulit dijangkau masyarakat awam.

    Eto sudah minta maaf dan bilang kalau komentarnya yang dilontarkan pada acara penggalangan dana lokal, Minggu (18/05), sudah “keterlaluan”.

    Pilih Mengundurkan Diri

    Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Taku Eto. (Photo by JIJI Press / AFP)

    Eto memilih mundur dari jabatannya setelah partai-partai oposisi mengancam melayangkan mosi tidak percaya terhadapnya. Pengunduran diri Taku Eto adalah pukulan terbaru terhadap pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang sedang berjuang untuk mendapatkan dukungan publik.

    Beras adalah perkara sensitif di Jepang. Kekurangan pasokan beras bisa bikin kekacauan politik. Kerusuhan akibat melonjaknya harga beras bahkan membuat pemerintahan jatuh pada 1918.

    Jadi tidak heran jika harga beras berperan dalam anjloknya dukungan publik terhadap PM Ishiba. “Politisi tidak pergi ke supermarket untuk belanja bahan makanan, jadi mereka tidak paham,” kata Memori Higuchi yang berusia 31 tahun kepada BBC dari rumahnya di Yokohama.

    Higuchi adalah ibu satu anak yang berusia tujuh bulan. Dia sendiri butuh makanan bergizi untuk pemulihan pascapersalinan, sedangkan putrinya akan segera mulai makan makanan padat.

    “Saya ingin dia makan dengan baik. Jadi kalau harga terus naik, kami mungkin harus mengurangi jumlah nasi yang saya dan suami saya makan.”

    Tonton juga “Jepang akan Kirim Tenaga Ahli untuk Bantu Makan Bergizi Gratis di Indonesia” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hakim AS Tangguhkan Perintah Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Jerman Kecam Keputusan Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Jerman pun mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang disebutnya “fatal” itu.

    Menteri Riset Jerman Dorothee Baer mengatakan kepada stasiun radio Bayern 2, bahwa ia berharap “pemerintah AS akan membatalkan keputusan ini.”

    “Ini bukan sinyal positif, baik untuk generasi muda maupun dunia bebas,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (23/5/2025).

    Sesampainya di Brussels, Belgia untuk menghadiri pertemuan dengan rekan-rekannya di Uni Eropa, Baer berkata: “Kami telah melihat adanya pergeseran, tidak hanya dari mahasiswa Amerika yang ingin datang ke sini tetapi juga dari negara-negara lain, termasuk China dan India, yang memilih Eropa karena mereka melihat kebebasan mereka dijamin secara berbeda di sini.”

    “Saya tidak pernah menyangka… bahwa akan sampai pada titik ini, bahwa titik kebebasan akademis suatu hari nanti akan dipertanyakan,” lanjut Baer.

    “Namun saya tidak putus asa bahwa … ‘tanah kebebasan’ suatu hari nanti akan kembali sesuai dengan namanya.”

    Sebelumnya pada hari Kamis (22/5) waktu setempat, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menulis surat kepada Universitas Harvard, untuk memberi tahu bahwa sertifikasinya di bawah sistem utama, yang mengizinkan mahasiswa asing masuk ke Amerika Serikat, telah dicabut.

    Tonton juga “Membaca Maksud Pemerintahan Trump Menjegal Harvard University” di sini:

    Noem menuduh Harvard telah “mendorong kekerasan, anti-Semitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China”.

    Kebijakan Trump ini memaksa para mahasiswa asing di Harvard untuk pindah ke universitas lainnya atau kehilangan status hukum mereka di AS. Harvard, dalam tanggapannya, menyebut langkah pemerintahan Trump itu — yang berdampak pada ribuan mahasiswa — adalah ilegal dan merupakan balas dendam.

    Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional kami,” kata Harvard dalam sebuah pernyataan.

    “Tindakan pembalasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard,” imbuhnya.

    Tonton juga “Penyebab Pemerintahan Trump Larang Mahasiswa Asing Kuliah di Harvard” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah Jamin Stok Sapi Aman dan Bebas PMK Jelang Idul Adha

    Pemerintah Jamin Stok Sapi Aman dan Bebas PMK Jelang Idul Adha

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok sapi jelang Hari Raya Idul Adha aman dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemerintah memastikan telah berhasil menekan angka penyebaran PMK pada ternak.

    Tahun ini, terdapat 4 juta dosis vaksin untuk mengatasi PMK. Tak hanya itu, sosialisasi juga terus dilakukan untuk mencegahan dan penanganan kasus PMK di daerah.

    “PMK sudah lantai, kita udah teken PMK, nggak ada masalah. PMK itu misalnya di awal tahun kan sempat, tapi kita udah teken bener. Kita punya vaksin 4 juta, kemudian kita juga sosialisasi ke peternak-peternak, baik pribadi, kooperasi maupun perusahaan-perusahaan untuk pengadaan vaksin sendiri,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Ia mengimbau agar peternak ikut menekan penyebaran PMK dengan pengadaan vaksin sendiri. Sudaryono mengatakan harga satu dosis vaksi untuk PMK Rp 25.000, setara harga satu bungkus rokok. Jika peternak atau perusahaan tidak mengutamakan kesehatan dari ternak mereka, ia mengibaratkan asetnya akan hilang karena PMK.

    “Jadi kalau punya 3 (sapi) itu Rp 20 juta, kali 3, Rp 60 juta aset itu kemudian berisiko. Mendingan (pengeluaran) untuk 3 bungkus rokok dipakai untuk vaksin. Itu sudah kita sosialisasikan dan sekarang kita betul-betul monitor. PMK itu kita gak main-main, kita betul-betul harus siaga, dan alhamdulillah sampai dengan kita berdiri di sini, so far kita bisa teken, gak ada masalah,” terangnya.

    Tonton juga ”Bawor’ Sapi Kurban Prabowo di Banyumas Seberat 1 Ton’ di sini:

    (ada/rrd)

  • Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama buka-bukaan alasannya menerima tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pejabat Kementerian Keuangan.

    Djaka mengatakan, dirinya mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut karena menganggapnya sebagai tugas negara. Oleh karena itu, akhirnya ia bersedia untuk mengajukan pengunduran diri sebagai anggota TNI.

    “Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Djaka mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan informasi akan ditugaskan di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    Oleh karena itulah, pada tanggal 2 Mei Djaka memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri dari anggota TNI. Hingga kini, surat pengunduran dirinya masih diproses di Markas Besar (Mabes) TNI.

    Meski Surat Keputusan (SK) belum keluar, ia memastikan bahwa statusnya telah resmi mengundurkan diri. Untuk merilis SK tersebut dibutuhkan persetujuan Kepala Staf TNI, untuk kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekarang ini walaupun SK pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujarnya.

    Djaka mendapat arahan dari Prabowo untuk mengawal jalannya Ditjen Bea dan Cukai. Selain itu, ia juga diminta untuk mengawal penerimaan negara sesuai yang ditargetkan pemerintah.

    Pengawasan tersebut termasuk juga dengan mengawasi transaksi gelap di pelabuhan hingga operasi pelabuhan-pelabuhan gelap. Menurutnya, banyak celah atau lubang di pelabuhan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum ataupun pihak tertentu.

    “Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelasnya.

    (shc/ara)