Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Sidang Pemakzulan Tentukan Masa Depan Wapres Sara Duterte

    Sidang Pemakzulan Tentukan Masa Depan Wapres Sara Duterte

    Jakarta –

    Wakil Presiden Filipina Sara Duterte akan menghadapi sidang pemakzulan yang digelar oleh Senat Filipina. Hasil sidang itu akan menentukan nasib Sara Duterte ke depannya.

    Berdasarkan catatan detikcom, Jumat (23/5/2025), sidang pemakzulan ini sebetulnya berangkat dari munculnya sejumlah aduan pemakzulan terhadap Sara Duterte. Aduan itu mencuat saat Sara Duterte menghadapi penyelidikan atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr dan dugaan penyelewengan dana pemerintah.

    Aduan pemakzulan pertama disampaikan oleh koalisi aktivis pada Senin (2/12/2024) waktu setempat lalu. Dalam aduan itu, Sara Duterte dituduh melakukan tindak korupsi dan pelanggaran jabatan. Sara sebelumnya telah membantah menyelewengkan dana publik.

    Kemudian, aduan kedua diajukan oleh para aktivis, guru, mantan anggota Kongres dan beberapa pihak lainnya, pada Rabu (4/12/2024) waktu setempat, kepada parlemen Filipina.

    “Penyelewengan dana rahasia sebesar lebih dari setengah miliar Peso yang secara kurang ajar dilakukan oleh Wakil Presiden, khususnya likuidasi mencurigakan sebear 125 juta Peso hanya dalam waktu 11 hari pada akhir tahun 2022, merupakan pengkhianatan besar terhadap kepercayaan publik,” sebut mantan anggota Kongres, Teddy Casino, dan salah satu pelapor lainnya, dalam sebuah pernyataan.

    “Rakyat Filipina, khususnya para pembayar pajak yang menanggung beban pendanaan operasional pemerintah, berhak menuntut akuntabilitas dari pejabat tertinggi kedua mereka,” cetus pernyataan tersebut.

    DPR Filipina Setujui Pemakzulan Sara Duterte

    Foto: REUTERS/Lisa Marie David/ File Photo Purchase Licensing Rights

    Merespons aduan-aduan tersebut, para anggota majelis rendah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina menyetujui mosi pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte dalam voting pada Rabu (5/2/2025) waktu setempat. Nasib jabatan Sara Duterte sebagai Wapres Filipina pun ada di tangan para Senator negara itu.

    Diloloskannya mosi pemakzulan Sara ini, seperti dilansir AFP, Rabu (5/2/2025), terjadi sehari sebelum masa sidang kongres berakhir dan memasuki masa reses.

    Meskipun rincian soal dakwaan pemakzulan tidak diungkapkan ke publik, voting digelar menyusul tiga aduan bulan lalu yang menuduh Sara melakukan rentetan tindak kejahatan, mulai dari “penyalahgunaan secara terang-terangan” dana publik jutaan dolar Amerika hingga merencanakan pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

    Sara, yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini, telah membantah semua tuduhan tersebut.

    “Telah diajukan oleh lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau total 215 anggota… mosi tersebut disetujui,” ucap Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, kepada para anggotanya.

    Nasib jabatan Sara pun berada di tangan 24 Senator Filipina, di mana dua pertiga di antaranya harus mendukung pemakzulan itu agar sang Wapres benar-benar dimakzulkan dari jabatannya. Senator Filipina pun sudah menetapkan tanggal persidangan Sara Duterte.

    Sidang Pemakzulan Sara Duterte Digelar 3 Juni 2025

    Foto: AP/

    Senat Filipina sudah memutuskan menggelar sidang pemakzulan yang akan memutuskan masa depan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte pada 3 Juni mendatang. Jika dimakzulkan oleh Senat Filipina, maka Sara Duterte yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte akan diberhentikan dari jabatannya.

    Jadwal sidang pemakzulan untuk Sara Duterte itu, seperti dilansir AFP, Jumat (23/5/2025), terungkap dari dokumen Senat Filipina yang dilihat oleh AFP pekan ini.

    Presiden Senat Filipina, Francis Escudero, mengatakan bahwa sidang akan dimulai pada akhir Juli setelah para senator yang baru mulai bertugas.

    Sidang pemakzulan menjadi pokok pembahasan utama dalam pemilu sela yang digelar bulan ini, yang memutuskan separuh dari total 24 Senator Filipina yang akan bertugas sebagai dewan juri dalam sidang tersebut.

    Escudero, menurut foto surat yang diteruskan kepada AFP, telah memberi tahu Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, bahwa Senat Filipina akan siap mendengarkan dakwaan pada 2 Juni mendatang sebelum menggelar sidang pemakzulan.

    “Sebagaimana dinyatakan dalam surat kami tertanggal 24 Februari 2025, Senat akan meminta jaksa untuk membacakan tujuh dakwaan di bawah pasal-pasal pemakzulan dalam sidang terbuka,” tulis Escudero dalam suratnya tertanggal 19 Mei kemarin.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Harvard Gugat Trump soal Larang Terima Mahasiswa Asing

    Harvard Gugat Trump soal Larang Terima Mahasiswa Asing

    Jakarta –

    Harvard melayangkan gugatan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Gugatan itu dilayangkan usai Trump mencabut hak Harvard untuk menerima mahasiswa asing atau dari luar negeri.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balasan yang jelas terhadap Harvard yang menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan mahasiswa Harvard,” tulis dokumen gugatan yang diajukan di pengadilan federal Massachusetts dilansir kantor berita AFP, Sabtu (24/5/2025).

    Donald Trump sebelumnya mencabut hak Harvard untuk menerima mahasiswa asing atau dari luar negeri. Saat ini jumlah mahasiswa asing berjumlah seperempat dari mahasiswa kampus itu.

    “Segera berlaku, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS) Universitas Harvard dicabut,” tulis Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dalam surat kepada lembaga Ivy League sebagaimana dilansir AFP, Jumat (23/5).

    Surat itu Menteri tersebut diketahui merujuk pada sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing untuk belajar di AS. Kebijakan ini pun mendapat sejumlah penolakan, salah satunya dari sekolah di Cambridge, Messachusetts.

    Mereka mengatakan kebijakan itu “melanggar hukum”. Menurut mereka hal itu juga akan merugikan kampus dan negara, sementara seorang mahasiswa mengatakan masyarakat “panik”.

    Harvard, yang telah menggugat pemerintah atas serangkaian tindakan hukuman yang terpisah, dengan cepat membalas, menyebut tindakan itu “melanggar hukum.”

    “Tindakan pembalasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard,” kata Harvard.

    Pimpinan American Association of University Professors di Harvard menilai langkah itu adalah serangkaian tindakan otoriter dan pembalasan terhadap lembaga pendidikan tinggi tertua di Amerika.

    “Pemerintahan Trump secara melawan hukum berusaha menghancurkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Sekarang mereka menuntut agar kita mengorbankan mahasiswa internasional kita dalam proses itu. Universitas tidak dapat menerima pemerasan seperti itu,” katanya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Horor Penikaman di Stasiun Hamburg Jerman, 12 Orang Luka-luka

    Horor Penikaman di Stasiun Hamburg Jerman, 12 Orang Luka-luka

    Jakarta –

    Serangan penikaman terjadi di stasiun kereta Hamburg, Jerman. Insiden itu mengakibatkan 12 orang terluka.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (24/5/2025), penikaman mengerikan itu terjadi pada Jumat (23/5) waktu setempat. Polisi mengatakan insiden penikaman terjadi di stasiun kereta api utama Kota Hamburg, Jerman Utara.

    “Menurut informasi awal, seseorang melukai beberapa orang dengan pisau di stasiun kereta api utama,” kata polisi Hamburg dalam sebuah posting di X.

    Juru bicara pemadam kebakaran Hamburg mengatakan insiden mengerikan itu mengancam nyawa. Dia menyebut ada 12 orang terluka akibat penikaman tersebut.

    “12 orang terluka dan beberapa di antaranya mengancam nyawa,” tuturnya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Guyonan Perkara Beras yang Bikin Menteri Jepang Lepas Jabatan

    Guyonan Perkara Beras yang Bikin Menteri Jepang Lepas Jabatan

    Jakarta –

    Taku Eto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, buntut ucapannya soal beras. Taku Eto yang menyinggung beras dengan maksud bercanda justru memancing kemarahan warga Jepang.

    Dilansir BBC Indonesia, Jumat (23/5/2025), Taku Eto bilang bahwa dia tak pernah beli beras karena para pendukungnya memberinya “banyak” beras sebagai hadiah, dia berharap perkataannya itu bisa bikin tertawa orang-orang.

    Namun, Taku Eto malah jadi sasaran kemarahan yang membuatnya terpaksa mengundurkan diri dari jabatan menteri. Jepang diketahui menghadapi krisis biaya hidup pertama dalam beberapa dekade. Krisis ini menghantam makanan pokok penduduk Jepang, yaitu beras.

    Harga beras meningkat lebih dari dua kali lipat dalam setahun terakhir, sementara harga beras impor semakin sulit dijangkau masyarakat awam.

    Eto sudah minta maaf dan bilang kalau komentarnya yang dilontarkan pada acara penggalangan dana lokal, Minggu (18/05), sudah “keterlaluan”.

    Pilih Mengundurkan Diri

    Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Taku Eto. (Photo by JIJI Press / AFP)

    Eto memilih mundur dari jabatannya setelah partai-partai oposisi mengancam melayangkan mosi tidak percaya terhadapnya. Pengunduran diri Taku Eto adalah pukulan terbaru terhadap pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang sedang berjuang untuk mendapatkan dukungan publik.

    Beras adalah perkara sensitif di Jepang. Kekurangan pasokan beras bisa bikin kekacauan politik. Kerusuhan akibat melonjaknya harga beras bahkan membuat pemerintahan jatuh pada 1918.

    Jadi tidak heran jika harga beras berperan dalam anjloknya dukungan publik terhadap PM Ishiba. “Politisi tidak pergi ke supermarket untuk belanja bahan makanan, jadi mereka tidak paham,” kata Memori Higuchi yang berusia 31 tahun kepada BBC dari rumahnya di Yokohama.

    Higuchi adalah ibu satu anak yang berusia tujuh bulan. Dia sendiri butuh makanan bergizi untuk pemulihan pascapersalinan, sedangkan putrinya akan segera mulai makan makanan padat.

    “Saya ingin dia makan dengan baik. Jadi kalau harga terus naik, kami mungkin harus mengurangi jumlah nasi yang saya dan suami saya makan.”

    Tonton juga “Jepang akan Kirim Tenaga Ahli untuk Bantu Makan Bergizi Gratis di Indonesia” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jerman Kecam Keputusan Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Jerman Kecam Keputusan Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Jerman pun mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang disebutnya “fatal” itu.

    Menteri Riset Jerman Dorothee Baer mengatakan kepada stasiun radio Bayern 2, bahwa ia berharap “pemerintah AS akan membatalkan keputusan ini.”

    “Ini bukan sinyal positif, baik untuk generasi muda maupun dunia bebas,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (23/5/2025).

    Sesampainya di Brussels, Belgia untuk menghadiri pertemuan dengan rekan-rekannya di Uni Eropa, Baer berkata: “Kami telah melihat adanya pergeseran, tidak hanya dari mahasiswa Amerika yang ingin datang ke sini tetapi juga dari negara-negara lain, termasuk China dan India, yang memilih Eropa karena mereka melihat kebebasan mereka dijamin secara berbeda di sini.”

    “Saya tidak pernah menyangka… bahwa akan sampai pada titik ini, bahwa titik kebebasan akademis suatu hari nanti akan dipertanyakan,” lanjut Baer.

    “Namun saya tidak putus asa bahwa … ‘tanah kebebasan’ suatu hari nanti akan kembali sesuai dengan namanya.”

    Sebelumnya pada hari Kamis (22/5) waktu setempat, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menulis surat kepada Universitas Harvard, untuk memberi tahu bahwa sertifikasinya di bawah sistem utama, yang mengizinkan mahasiswa asing masuk ke Amerika Serikat, telah dicabut.

    Tonton juga “Membaca Maksud Pemerintahan Trump Menjegal Harvard University” di sini:

    Noem menuduh Harvard telah “mendorong kekerasan, anti-Semitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China”.

    Kebijakan Trump ini memaksa para mahasiswa asing di Harvard untuk pindah ke universitas lainnya atau kehilangan status hukum mereka di AS. Harvard, dalam tanggapannya, menyebut langkah pemerintahan Trump itu — yang berdampak pada ribuan mahasiswa — adalah ilegal dan merupakan balas dendam.

    Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional kami,” kata Harvard dalam sebuah pernyataan.

    “Tindakan pembalasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard,” imbuhnya.

    Tonton juga “Penyebab Pemerintahan Trump Larang Mahasiswa Asing Kuliah di Harvard” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah Jamin Stok Sapi Aman dan Bebas PMK Jelang Idul Adha

    Pemerintah Jamin Stok Sapi Aman dan Bebas PMK Jelang Idul Adha

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok sapi jelang Hari Raya Idul Adha aman dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemerintah memastikan telah berhasil menekan angka penyebaran PMK pada ternak.

    Tahun ini, terdapat 4 juta dosis vaksin untuk mengatasi PMK. Tak hanya itu, sosialisasi juga terus dilakukan untuk mencegahan dan penanganan kasus PMK di daerah.

    “PMK sudah lantai, kita udah teken PMK, nggak ada masalah. PMK itu misalnya di awal tahun kan sempat, tapi kita udah teken bener. Kita punya vaksin 4 juta, kemudian kita juga sosialisasi ke peternak-peternak, baik pribadi, kooperasi maupun perusahaan-perusahaan untuk pengadaan vaksin sendiri,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Ia mengimbau agar peternak ikut menekan penyebaran PMK dengan pengadaan vaksin sendiri. Sudaryono mengatakan harga satu dosis vaksi untuk PMK Rp 25.000, setara harga satu bungkus rokok. Jika peternak atau perusahaan tidak mengutamakan kesehatan dari ternak mereka, ia mengibaratkan asetnya akan hilang karena PMK.

    “Jadi kalau punya 3 (sapi) itu Rp 20 juta, kali 3, Rp 60 juta aset itu kemudian berisiko. Mendingan (pengeluaran) untuk 3 bungkus rokok dipakai untuk vaksin. Itu sudah kita sosialisasikan dan sekarang kita betul-betul monitor. PMK itu kita gak main-main, kita betul-betul harus siaga, dan alhamdulillah sampai dengan kita berdiri di sini, so far kita bisa teken, gak ada masalah,” terangnya.

    Tonton juga ”Bawor’ Sapi Kurban Prabowo di Banyumas Seberat 1 Ton’ di sini:

    (ada/rrd)

  • Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama buka-bukaan alasannya menerima tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pejabat Kementerian Keuangan.

    Djaka mengatakan, dirinya mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut karena menganggapnya sebagai tugas negara. Oleh karena itu, akhirnya ia bersedia untuk mengajukan pengunduran diri sebagai anggota TNI.

    “Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Djaka mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan informasi akan ditugaskan di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    Oleh karena itulah, pada tanggal 2 Mei Djaka memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri dari anggota TNI. Hingga kini, surat pengunduran dirinya masih diproses di Markas Besar (Mabes) TNI.

    Meski Surat Keputusan (SK) belum keluar, ia memastikan bahwa statusnya telah resmi mengundurkan diri. Untuk merilis SK tersebut dibutuhkan persetujuan Kepala Staf TNI, untuk kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekarang ini walaupun SK pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujarnya.

    Djaka mendapat arahan dari Prabowo untuk mengawal jalannya Ditjen Bea dan Cukai. Selain itu, ia juga diminta untuk mengawal penerimaan negara sesuai yang ditargetkan pemerintah.

    Pengawasan tersebut termasuk juga dengan mengawasi transaksi gelap di pelabuhan hingga operasi pelabuhan-pelabuhan gelap. Menurutnya, banyak celah atau lubang di pelabuhan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum ataupun pihak tertentu.

    “Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelasnya.

    (shc/ara)

  • Bulog Gelontorkan Rp 15,15 T Serap Gabah Petani

    Bulog Gelontorkan Rp 15,15 T Serap Gabah Petani

    Jakarta –

    Perum Bulog telah menggelontorkan Rp 15,15 triliun untuk menyerap gabah hasil panen petani. Jumlah tersebut setara 91% dari alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp 16,58 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Perum Bulog telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah pada 2025 dan mendapatkan alokasi anggaran Rp 16,58 triliun untuk pengadaan beras.

    Bulog ditugaskan menyerap hasil panen petani 3 juta ton setara beras. Dari dana tersebut, hingga 15 Mei 2025, Bulog telah membelanjakan Rp 15,15 triliun.

    “Jadi ini adalah 91%. Untuk gabah telah Bulog telah membeli sebanyak 1,46 juta ton gabah senilai Rp 9,5 triliun dan 0,4 juta ton beras setara Rp 5,65 triliun. Ini menyerap panen yang sekarang sedang berlangsung di masyarakat,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Dengan demikian, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 3,7 juta ton. Suahasil menilai stok beras tersebut merupakan yang tertinggi selama 57 tahun terakhir.

    Sementara itu, produksi beras dari Januari sampai April meningkat sekitar 25,7% dibandingkan tahun lalu. Sebab itu, Suahasil menilai pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tumbuh sangat impresif di angka 10%.

    “Maka itu di pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kita pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif di angka 10%,” terang Suahasil.

    Capaian ini, lanjut Suahasil, tak lepas dari penyaluran pupuk subsidi yang langsung menyentuh ke petani. Hal ini disebabkan pemerintah telah memangkas 145 regulasi berkaitan penyaluran pupuk bersubsidi.

    “Penyaluran pupuk telah dilakukan proses lebih efisien reformasi di penyaluran pupuk bersubsidi melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dilakukan penyederhanaan tata kelola dengan memangkas 145 regulasi sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung disalurkan kepada kelompok-kelompok petani di seluruh daerah dan langsung tersedia sehingga berkontribusi peningkatan produktivitas petani dan kesejahteraan petani kita,” imbuh Suahasil.

    (rea/ara)

  • China Desak Filipina Setop Provokasi di Laut China Selatan

    China Desak Filipina Setop Provokasi di Laut China Selatan

    Beijing –

    Kementerian Luar Negeri China mendesak Filipina untuk segera menghentikan apa yang disebutnya sebagai “pelanggaran dan provokasi” di Laut China Selatan. Jika Manila tidak mematuhi desakan itu, Beijing menegaskan Filipina akan menghadapi “respons tegas” China.

    Desakan itu muncul sehari setelah China dan Filipina saling melemparkan tuduhan menyusul konfrontasi antara dua kapal mereka di perairan Laut China Selatan yang disengketakan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters, Jumat (23/5/2025), menegaskan bahwa sah bagi Beijing untuk mengambil tindakan yang diperlukan di perairan Laut China Selatan. Penegasan ini membela respons Penjaga Pantai China terhadap kapal-kapal Filipina.

    Penjaga Pantai China, pada Kamis (22/5), mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil “tindakan pengendalian” terhadap kapal-kapal Filipina dan mengonfirmasi telah terjadi tabrakan antara kapal-kapal kedua negara.

    Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Filipina, MaryKay Carlson, dalam pernyataannya menggambarkan tindakan China sebagai tindakan agresif, dan menyebut bahwa tindakan semacam itu “secara sembrono membahayakan nyawa dan mengancam stabilitas regional”.

    Ketika ditanya soal kritikan Carlson, Mao Ning menjawab: “Kami menyarankan pihak AS untuk tidak menggunakan Filipina dalam memicu masalah di Laut China Selatan, dan tidak merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut”.

    Kapal penjaga pantai Filipina dan AS ikut serta untuk pertama kalinya dalam latihan maritim gabungan dengan satuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Laut China Selatan yang disengketakan awal pekan ini.

    Beijing menuduh Washington menebar perselisihan di kawasan tersebut. China mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, meskipun ada klaim tumpang tindih dari beberapa negara lainnya, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

    Putusan pengadilan arbitrase internasional tahun 2016 menyatakan klaim Beijing, berdasarkan peta historisnya, tidak memiliki dasar hukum internasional. China tidak pernah mengakui putusan tersebut.

    Lihat Video ‘Filipina Tuding China Agresif Usai Tabrakan Kapal di Laut China Selatan’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sederet PR Dirut Baru BSI

    Sederet PR Dirut Baru BSI

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menunjuk Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama (Dirut) melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar secara virtual pada Jumat (16/5/2025). Anggoro resmi terpilih menggantikan Hery Gunawan yang saat ini ditetapkan sebagai Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

    Diketahui, Anggoro merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki rekam jejak seorang bankir di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sejak tahun 1994 hingga 2020. Kemudian ditarik sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.

    Sementara untuk BSI sendiri, tercatat memiliki kinerja keuangan yang positif sepeninggalan kepemimpinan Hery Gunardi sejak 2021-2025. Teranyar, BSI membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun atau tumbuh 22,83% dengan total aset Rp 409 triliun sepanjang 2024.

    Namun begitu, BSI tak terlepas dari rekam jejak kelabu, yang signifikan mengganggu kinerja perseroan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kepemimpinan Anggoro. Lantas, kasus apa saja yang pernah menimpa BSI?

    Fraud BSI yang Melibatkan Karyawan (2023-2025)

    Berdasarkan catatan detikcom, BSI sempat terseret perkara penggelapan dana nasabah di Aceh Timur, Aceh, yang terjadi pada 20 Desember 2024. Pria berinisial AD (30), pelaku yang merupakan oknum karyawan BSI di Aceh, diduga menggelapkan dana deposito nasabah senilai Rp 700 juta.

    Dalam aksinya, AD terbukti membuat fraud dengan bukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan. Akibat aksinya, kerugian BSI ditaksir sebesar Rp 668,5 juta. AD pun dikenakan Pasal 63 dan 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Kasus serupa kemudian terjadi juga untuk BSI di cabang Bengkulu yang ditaksir menelan kerugian sebesar Rp 8 miliar. Terdakwa berinisial TKD merupakan karyawan BSI cabang Bengkulu, melakukan aksinya dengan membuat tabungan ganda yang ia lakukan sejak 2019 hingga 2024.

    TKD divonis sembilan tahun penjara dengan hukuman denda sebesar Rp 10 miliar akibat melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Pengalihan Dana Muhammadiyah (Mei-Juni 2024)

    Kendati tidak masuk dalam perkara pidana, polemik pengalihan dana secara besar-besaran yang dilakukan Muhammadiyah turut berdampak pada himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI. Pasalnya, total pengalihan dana yang dilakukan Muhammadiyah ditaksir mencapai Rp 13 triliun pada per Juni 2024 silam.

    Pengalihan dana ini berlangsung secara bertahap menyusul terbitnya Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana, yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Adapun pengalihan tersebut dilakukan untuk dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

    Dalam memo tersebut, Muhammadiyah dikabarkan mengalihkan dana tersebut ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan sejumlah bank syariah daerah lainnya yang juga memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah.

    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas kala itu mengatakan, pengalihan dana ini dilakukan agar meminimalkan persaingan antara bank-bank syariah lainnya. Sebab, selama ini pusat penyimpanan dana ormas tersebut terlalu terpusat di BSI, sedangkan di bank lain masih terbilang sedikit. Hal inilah yang dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk) dan bisnis.

    “Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kami inginkan,” kata Anwar, Jumat (7/6/2024).

    Serangan Ransomware LockBit 3.0 (Mei 2023)

    Nasabah BSI juga sempat diramaikan dengan isu peretasan data pada tanggal 8 Mei 2023. Kala itu, layanan perbankan digital BSI ambruk, bahkan transaksi di ATM tidak dapat dilakukan para nasabah dalam kurun waktu beberapa hari.

    Kemudian, persoalan layanan ini terungkap akibat serangan ransomware oleh kelompok peretas internasional bernama LockBit 3.0. Isu ini memicu kekhawatiran nasabah lantaran LockBit 3.0 mengklaim telah mengantongi data nasabah BSI hingga 1,5 terabyte.

    Tak hanya itu, kelompok peretas ini mengklaim berhasil mendapatkan informasi pribadi 15 juta nasabah dan 24.437 karyawan serta dokumen-dokumen internal perbankan tersebut. LockBit 3.0 sendiri dikabarkan meminta tebusan hingga US$ 8 juta.

    Namun kala itu, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman dan berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan digital. Keamanan data dan dana nasabah juga diperkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (rrd/rrd)