Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Ancaman Prancis-Inggris-Kanada Dibalas Netanyahu dengan Tuduhan Bantu Hamas

    Ancaman Prancis-Inggris-Kanada Dibalas Netanyahu dengan Tuduhan Bantu Hamas

    Jakarta –

    Perdana Mengeri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, kembali memberikan reaksi terhadap pernyataan bersama Prancis-Inggris-Kanada terkait operasi militer di Gaza. Netanyahu menuduh Prancis-Inggris-Kanada membantu Hamas.

    Pernyataan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Inggris Keir Starmer, dan PM Kanada Mark Carney disampaikan pada 19 Mei lalu. Dalam pernyataan bersama itu, mereka “sangat menentang perluasan operasi militer Israel di Gaza”.

    Pernyataan bersama ketiga pemimpin negara Barat itu juga “menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza dan segera mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza”. Ketiga pemimpin juga meminta Hamas “segera membebaskan sandera yang tersisa” di Jalur Gaza.

    Dilansir Reuters dan TIME, Sabtu (24/5/2025), Netanyahu dalam pernyataannya, menyebut Hamas “ingin menghancurkan negara Yahudi” dan memusnahkan orang-orang Yahudi. Dia mengatakan dirinya gagal memahami bagaimana ketiga pemimpin negara Barat itu gagal memahami hal tersebut.

    “Mereka (Hamas) tidak menginginkan negara Palestina. Mereka ingin menghancurkan negara Yahudi,” kata Netanyahu dalam pernyataan via media sosial X.

    “Saya tidak pernah bisa memahami bagaimana kebenaran sederhana ini luput dari perhatian para pemimpin Prancis, Inggris, Kanada, dan negara-negara lainnya,” ucapnya, sembari menyebut bahwa langkah negara Barat mengakui negara Palestina sama saja “memberikan hadiah utama kepada para pembunuh ini”.

    Netanyahu mengatakan bahwa apa yang dilakukan para pemimpin Prancis, Inggris dan Kanada justru membuat Hamas semakin berani.

    “Hamas benar berterima kasih kepada mereka. Karena dengan mengeluarkan tuntutan mereka — yang disertai ancaman sanksi terhadap Israel, terhadap Israel, melawan Israel, bukan Hamas — ketiga pemimpin ini secara efektif mengatakan bahwa mereka ingin Hamas tetap berkuasa,” sebut Netanyahu.

    “Sekarang, para pemimpin ini mungkin berpikir bahwa mereka sedang memajukan perdamaian. Tidak. Mereka justru membuat Hamas semakin berani untuk terus bertempur selamanya,” tegasnya.

    Macron, Starmer, dan Carney tidak menuntut perang Gaza segera diakhiri, namun menyerukan penangguhan serangan militer terbaru Israel di Jalur Gaza dan pencabutan blokade bantuan kemanusiaan. Hamas juga tidak memberikan tanggapan untuk menanggapi pernyataan ketiga pemimpin itu.

    Netanyahu menegaskan kembali kritikannya terhadap Macron, Starmer dan Carney pada Kamis (22/5) malam.

    “Ketika para pembunuh massal, pemerkosa, pembunuh bayi, dan penculik berterima kasih kepada Anda, Anda berada di sisi keadilan yang salah, Anda berada di sisi kemanusiaan yang salah, dan Anda berada di sisi sejarah yang salah,” tegasnya dalam kritikan yang ditujukan untuk ketiga pemimpin tersebut.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sepakat Bayar Rp 17,8 T, Boeing Terhindar Sidang Pidana Kasus 737 MAX

    Sepakat Bayar Rp 17,8 T, Boeing Terhindar Sidang Pidana Kasus 737 MAX

    Washington DC –

    Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan awal dengan raksasa penerbangan Boeing, yang memungkinkan perusahaan itu membayar US$ 1,1 miliar (Rp 17,8 triliun) demi menghindari persidangan kasus pidana terkait 737 MAX yang bermasalah.

    Kesepakatan ini menjadi bagian dari penyelidikan pidana sejak lama oleh otoritas AS terhadap kecelakaan mematikan pesawat jenis Boeing 737 MAX.

    Departemen Kehakiman AS dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), mengatakan bahwa “kesepakatan secara prinsip” ini akan menggugurkan dakwaan pidana terhadap Boeing terkait pelanggarannya dalam sertifikasi 737 MAX, yang terlibat dua kecelakaan maut tahun 2018 dan tahun 2019.

    Kecelakaan yang dialami maskapai Lion Air dan Ethiopian Airlines itu menewaskan total sedikitnya 346 orang.

    Seorang hakim AS harus menyetujui kesepakatan awal itu, yang akan membatalkan persidangan pidana federal yang dijadwalkan akan digelar pada Juni mendatang di pengadilan Fort Worth, Texas.

    Kesepakatan ini menuai kecaman dari anggota keluarga beberapa korban kecelakaan maut Boeing 737 MAX. Mereka menyebut penyelesaian yang diusulkan itu sebagai hadiah bagi Boeing.

    “Pesan yang dikirimkan oleh tindakan ini kepada perusahaan-perusahaan di seluruh negeri ini adalah, jangan khawatir soal membuat produk Anda aman bagi konsumen Anda,” kata salah satu pengacara penggugat yang menggugat Boeing, Javier de Luis, dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    Namun Departemen Kehakiman AS, dalam ringkasan penjelasannya, mengutip beberapa anggota keluarga korban yang menyatakan keinginan untuk mencapai penyelesaian dalam kasus ini.

    Bahkan salah satu anggota keluarga korban disebut mengatakan bahwa “kesedihan muncul kembali setiap kali kasus ini dibahas di pengadilan atau forum-forum lainnya”.

    Para anggota keluarga dari lebih dari 110 korban kecelakaan Boeing 737 MAX mengatakan kepada pemerintah AS bahwa “mereka mendukung kesepakatan itu secara khusus, mendukung upaya Departemen (Kehakiman) untuk menyelesaikan kasus pra-sidang secara lebih umum atau tidak menentang kesepakatan itu”.

    Lihat juga Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Helikopter Polisi Thailand Jatuh dan Terbakar, 3 Orang Tewas

    Helikopter Polisi Thailand Jatuh dan Terbakar, 3 Orang Tewas

    Bangkok –

    Sebuah helikopter milik Kepolisian Thailand terjatuh dan terbakar di wilayah selatan negara tersebut pada Sabtu (24/5) waktu setempat. Sedikitnya tiga orang tewas dalam kecelakaan maut ini.

    Otoritas setempat, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), melaporkan bahwa helikopter jenis Bell 212 milik Unit Penerbangan Kepolisian Kanchanaburi itu terjatuh di dekat sebuah desa di Provinsi Prachuap Khiri Khan.

    Kepolisian Kerajaan Thailand dalam pernyataannya menyebut terdapat dua pilot dan satu mekanik di dalam helikopter yang jatuh.

    Ketiganya dikonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopter tersebut.

    Petugas penyelamat setempat mengatakan kepada AFP bahwa para petugas pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan api yang menyelimuti helikopter yang jatuh tersebut.

    Namun sejauh ini, penyebab jatuhnya helikopter polisi itu belum diketahui secara jelas.

    Kepolisian Kerajaan Thailand, dalam pernyataannya, menyampaikan belasungkawa untuk keluarga para korban tewas.

    Lihat juga Video Kecelakaan Helikopter New York Tewaskan Pejabat Siemens dan Keluarganya

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengamanan Ibu Kota AS Diperketat Usai 2 Staf Kedubes Israel Tewas Ditembak

    Pengamanan Ibu Kota AS Diperketat Usai 2 Staf Kedubes Israel Tewas Ditembak

    Washington DC –

    Kepolisian Amerika Serikat (AS) meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah dan gedung-gedung keagamaan di seluruh wilayah Washington DC mulai Jumat (23/5). Langkah ini menyusul penembakan yang menewaskan dua staf Kedutaan Besar (Kedubes) Israel di luar sebuah museum Yahudi setempat.

    Seorang pria asal Chicago berusia 31 tahun, diidentifikasi sebagai Elias Rodriguez, telah ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tersebut. Rodriguez sempat meneriakkan “Free Palestine” saat ditangkap polisi pada Rabu (22/5), yang semakin memperburuk kekhawatiran atas meningkatnya anti-Semitisme di AS.

    “Di sekitar DC, Anda akan melihat peningkatan kehadiran para petugas penegak hukum di sekitar masyarakat, Anda akan menemukan kami di sekitar organisasi-organisasi berbasis keagamaan,” kata Kepala Kepolisian Metropolitan (MPD), Pamela Smith, kepada wartawan seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025).

    “Anda akan melihat peningkatan kehadiran di sekitar sekolah-sekolah dan tempat-tempat seperti Pusat Komunitas Yahudi DC. Kita bahu-membahu dengan komunitas Yahudi,” ucapnya.

    Otoritas berwenang di Washington DC sedang menyelidiki lebih lanjut penembakan mematikan itu “sebagai aksi terorisme dan sebagai kejahatan kebencian”.

    Dua staf Kedubes Israel yang tewas dalam penembakan ini diidentifikasi sebagai Yaron Lischinsky, yang merupakan warga negara Israel, dan Sarah Lynn Milgrim yang merupakan pegawai AS pada Kedubes Israel. Keduanya merupakan pasangan kekasih yang berencana akan menikah.

    Rodriguez telah dihadirkan dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar pada Kamis (22/5) waktu setempat, di mana dia dijerat dua dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan dakwaan pembunuhan pejabat asing. Jika terbukti bersalah, Rodriguez bisa terancam hukuman mati.

    Lihat juga Video Gedung Putih: Presiden Trump Marah Atas Tewasnya 2 Staf Kedubes Israel

    Disebutkan jaksa dalam dokumen pengadilan bahwa Rodriguez sempat berteriak “Free Palestine” ketika ditangkap dan dibawa pergi oleh polisi dari lokasi penembakan di luar Capitol Jewish Museum, yang berjarak 1,6 kilometer dari Gedung Putih, pada Rabu (21/5) tengah malam.

    “Saya melakukannya untuk Palestina, saya melakukannya untuk Gaza,” kata Rodriguez kepada petugas kepolisian yang mengamankannya.

    Presiden Donald Trump, yang berbicara via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu usai insiden itu, menyatakan via media sosial bahwa serangan itu jelas-jelas bentuk anti-Semitisme.

    Netanyahu, dalam tanggapannya, menyinggung soal “harga yang sangat mahal dari anti-Semitisme” dan mengecam “penghasutan liar terhadap negara Israel”.

    Penembakan itu memicu ketegangan internasional terkait anti-Semitisme, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menyalahkan kritikan Eropa terhadap operasi militer Tel Aviv di Gaza. Saar mengklaim adanya “hubungan langsung antara penghasutan anti-Semitisme dan anti-Israel dengan pembunuhan ini”.

    “Penghasutan juga dilakukan oleh para pemimpin dan pejabat dari banyak negara dan organisasi internasional, terutama dari Eropa,” sebutnya, tanpa menyebut nama pemimpin dan pejabat yang dimaksud.

    Lihat juga Video Gedung Putih: Presiden Trump Marah Atas Tewasnya 2 Staf Kedubes Israel

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Damaskus –

    Suriah memuji pencabutan sanksi secara resmi oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Otoritas Damaskus memujinya sebagai “langkah positif” yang akan membantu pemulihan pascaperang.

    “Republik Arab Suriah menyambut baik keputusan pemerintah Amerika untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah dan rakyatnya selama bertahun-tahun,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025).

    AS secara resmi mencabut sanksi ekonomi secara menyeluruh terhadap Suriah pada Jumat (24/5), setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyampaikan pengumuman yang meresmikan keputusan mengejutkan yang disampaikan oleh Trump pekan lalu, selama berkunjung ke kawasan Timur Tengah.

    Langkah ini menandai perubahan kebijakan AS secara dramatis menyusul tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, dan membuka pintu bagi investasi baru di Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Suriah menggambarkan langkah AS itu sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk mengurangi kesulitan kemanusiaan dan ekonomi di negara tersebut.

    Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, yang menurut Departemen Keuangan AS, memiliki syarat yakni negara tersebut tidak menyediakan tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memastikan keamanan bagi minoritas agama dan etnis.

    Departemen Luar Negeri AS, secara bersamaan, mengeluarkan keringanan yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Hal ini berarti memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di negara tersebut.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Otorisasi tersebut mencakup investasi baru di Suriah, penyediaan layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

    “Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

    AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap transaksi keuangan dengan Suriah selama perang sipil berkecamuk selama 14 tahun di negara tersebut. Washington sebelumnya menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama Assad masih berkuasa.

    Setelah penyerbuan yang dipimpin kelompok pemberontak Islamis tahun lalu berhasil menggulingkan rezim Assad, pemerintahan baru Suriah berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah Barat dan mendorong pencabutan sanksi.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing Ditangguhkan, Ini Kata Gedung Putih

    Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing Ditangguhkan, Ini Kata Gedung Putih

    Washington DC –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing ditangguhkan sementara oleh seorang hakim distrik AS, menyusul gugatan hukum yang diajukan universitas bergengsi tersebut. Gedung Putih memberikan reaksi keras terhadap perintah hakim AS tersebut.

    Harvard dalam gugatannya menyebut langkah pemerintahan Trump mencabut hak universitas itu untuk menerima mahasiswa asing sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS dan hukum-hukum federal AS lainnya. Gugatan diajukan terhadap pengadilan federal Boston, Massachusetts, pada Jumat (23/5).

    Setelah gugatan hukum diajukan, hakim distrik AS Allison Burroughs menjatuhkan putusan awal yang memerintahkan penangguhan sementara kebijakan Trump itu.

    Hakim Burroughs memerintahkan agar “pemerintahan Trump dengan ini dilarang melaksanakan… pencabutan sertifikasi SEVP (Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran) dari penggugat” — dalam hal ini Harvard. SEVP menjadi sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing menempuh pendidikan di AS.

    Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

    Menanggapi perintah hakim AS tersebut, seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (24/5/2025), juru bicara Gedung Putih Abigail Jackson menyebut hakim Burroughs tidak memiliki hak untuk menghentikan kebijakan pemerintahan Trump.

    “Hakim yang tidak dipilih, tidak memiliki hak untuk menghentikan pemerintahan Trump dalam menjalankan kendali yang sah atas kebijakan imigrasi dan kebijakan keamanan nasional,” tegas Jackson dalam pernyataannya.

    Wakil kepala staf Gedung Putih, Stephen Miller, dalam tanggapan terpisah menyebut hakim Burroughs sebagai “hakim komunis”.

    Dia mengatakan bahwa dengan mengabulkan penangguhan sementara, “seorang hakim komunis telah menciptakan hak konstitusional untuk warga negara asing… untuk diterima di universitas-universitas Amerika yang didanai oleh pajak warga Amerika”.

    Hakim Burroughs merupakan seorang hakim distrik AS yang bertugas di Pengadilan Distrik AS untuk Massachusetts. Dia ditunjuk menjadi hakim distrik AS sejak tahun 2015 lalu oleh mantan Presiden Barack Obama pada era pemerintahannya.

    Putusan yang dijatuhkan hakim Burroughs ini sedikit memberikan keringanan kepada ribuan mahasiswa asing Harvard yang dipaksa pindah universitas berdasarkan kebijakan pemerintahan Trump, atau terancam kehilangan status hukum mereka.

    Harvard menerima hampir 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2024-2025. Angka itu setara dengan 27 persen dari total pendaftaran untuk tahun ajaran tersebut.

    Larangan menerima mahasiswa asing ini diberlakukan Trump karena dia marah pada Harvard yang menolak pengawasan Washington atas penerimaan dan perekrutan di tengah tuduhan soal universitas bergengsi itu menjadi sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal “woke”.

    Pemerintahan Trump mengancam akan meninjau kembali pendanaan pemerintah untuk Harvard sebesar US$ 9 miliar, sebelum membekukan hibah sebesar US$ 2,2 miliar pada tahap pertama. Pemerintahan Trump juga mendeportasi seorang peneliti Sekolah Kedokteran Harvard.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balas dendam yang jelas terhadap langkah Harvard menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan para mahasiswanya,” tegas Harvard dalam gugatan hukumnya.

    Gugatan Harvard itu meminta hakim AS untuk “menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan inkonstitusional.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas Lagi! Tentara India Tembak Mati Pria Pakistan yang Terobos Perbatasan

    Panas Lagi! Tentara India Tembak Mati Pria Pakistan yang Terobos Perbatasan

    New Delhi –

    Situasi kembali memanas di perbatasan India dan Pakistan, dengan tentara perbatasan India menembak mati seorang pria Pakistan yang mereka klaim nekat menerobos perbatasan internasional dan tidak berhenti saat mendapat peringatan.

    Penembakan itu terjadi dua pekan setelah kedua negara bertetangga itu menyetujui gencatan senjata setelah terlibat aksi saling serang selama empat hari, yang melibatkan serangan rudal, drone dan artileri yang menewaskan total sedikitnya 70 orang.

    Pasukan Keamanan Perbatasan India (BSF), seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), mengatakan pasukannya pada Jumat (23/5) malam melihat “satu orang mencurigakan bergerak maju ke pagar perbatasan”, yang terletak di luar perbatasan internasional di distrik Banaskantha di negara bagian Gujarat.

    “Mereka (pasukan perbatasan India-red) memperingatkan penyusup itu, tetapi dia terus bergerak maju, mendorong mereka untuk melepaskan tembakan,” jelas BSF dalam pernyataannya pada Sabtu (24/5).

    “Penyusup itu dinetralkan di tempat,” sebut pernyataan tersebut.

    Sebuah foto yang dirilis pasukan perbatasan India menunjukkan seorang pria dengan rambut beruban tergeletak tak bernyawa.

    Tembakan mematikan ini terjadi setelah konflik terbaru antara kedua negara yang sama-sama bersenjata nuklir ini pecah setelah serangan bersenjata menewaskan puluhan wisatawan di area Kashmir yang menjadi sengketa pada 22 April lalu.

    Situasi yang memanas kemudian mendorong militer India melancarkan serangan terhadap wilayah Pakistan, yang diklaim menargetkan markas dan fasilitas terkait kelompok militan lokal yang diyakini mendalangi serangan bersenjata di Kashmir.

    New Delhi menjelaskan bahwa serangan itu dilancarkan karena Islamabad tidak mengambil tindakan tegas terhadap militan lokal tersebut.

    Gencatan senjata antara kedua negara disepakati pada 10 Mei lalu, setelah aksi saling serang berlangsung selama empat hari.

    Pekan ini, otoritas penerbangan India dan Pakistan mengumumkan langkah memperpanjang larangan wilayah udara untuk maskapai dari masing-masing negara. Islamabad menutup wilayah udaranya untuk pesawat maskapai India sejak 24 April, sedangkan New Delhi mengambil langkah serupa beberapa hari kemudian.

    Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan mengumumkan larangan wilayah udara itu diperpanjang hingga 24 Juni mendatang. Sementara Otoritas Penerbangan Sipil India, dalam pernyataan terpisah, mengumumkan perpanjangan larangan wilayah udara untuk maskapai Pakistan hingga 23 Juni mendatang.

    Langkah kedua negara ini berdampak pada waktu tempuh yang lebih lama dan pada akhirnya akan membuat tiket penerbangan lebih mahal dari biasanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusia Gempur Ibu Kota Ukraina Saat Pertukaran Tahanan, 15 Orang Luka

    Rusia Gempur Ibu Kota Ukraina Saat Pertukaran Tahanan, 15 Orang Luka

    Kyiv –

    Serangan udara besar-besaran Rusia menggunakan drone dan rudal menghantam wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv, pada Sabtu (24/5). Sedikitnya 15 orang mengalami luka-luka akibat gempuran di Kyiv, yang terjadi ketika kedua negara sedang dalam proses pertukaran tahanan besar-besaran.

    Angkatan Udara Ukraina, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), melaporkan Rusia meluncurkan 14 rudal balistik dan 250 drone secara total dalam serangan pada dini hari. Disebutkan oleh Angkatan Udara Ukraina bahwa Kyiv menjadi “target utama serangan musuh”.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina, Andriy Sybiga, menyebut rentetan serangan udara itu adalah “bukti nyata bahwa tekanan sanksi yang lebih besar terhadap Moskow diperlukan untuk mempercepat proses perdamaian”.

    Para pejabat Kyiv melaporkan puing-puing terjatuh di beberapa bagian ibu kota Ukraina, dengan beberapa memicu kebakaran. Sejumlah wartawan AFP melaporkan suara ledakan terdengar semalam.

    Kepolisian setempat melaporkan sedikitnya 15 orang mengalami luka-luka di area Kyiv dan dua orang lainnya luka-luka di area sekitarnya.

    Ajudan kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, secara terpisah menyebut Rusia “melakukan segala cara yang dapat dilakukan untuk mencegah gencatan senjata dan melanjutkan perang”.

    Sementara itu, militer Rusia melaporkan Ukraina menargetkan wilayahnya dengan 788 drone dan rudal sejak Selasa (20/5) waktu setempat.

    Kedua negara, pada tahap pertama, menerima masing-masing 390 tahanan, dan nantinya diharapkan akan melakukan pertukaran 1.000 tahanan secara total.

    Rusia telah mengisyaratkan akan mengirimkan persyaratan penyelesaian perdamaian kepada Ukraina setelah pertukaran tahanan, yang akan dilanjutkan selama akhir pekan ini — tanpa menyebutkan persyaratan apa saja yang akan diberikan.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang gencar mengupayakan perdamaian Rusia-Ukraina, menyampaikan selamat untuk kedua negara atas pertukaran tahanan yang terjadi.

    “Ini bisa mengarah ke sesuatu yang besar???” tulis Trump via media sosial Truth Social.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Larangan Trump Paksa Pindah Universitas, Mahasiswa Asing di Harvard Panik

    Larangan Trump Paksa Pindah Universitas, Mahasiswa Asing di Harvard Panik

    Washington DC –

    Kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, berdampak pada ribuan mahasiswa dari berbagai negara.

    Kebijakan terbaru Trump ini, seperti dilansir AFP dan CNN, Sabtu (24/5/2025), dilaporkan memicu kepanikan karena memaksa para mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di Harvard untuk pindah universitas, atau terancam kehilangan status hukum mereka.

    Mahasiswa AS yang menempuh tahun keempatnya di Harvard, Alice Goyer, mengatakan kepada AFP bahwa “tidak seorangpun mengetahui” apa arti perkembangan situasi terbaru itu bagi para mahasiswa internasional yang telah terdaftar pada universitas bergengsi tersebut.

    “Kami baru saja mendapat beritanya, jadi saya telah menerima pesan teksi dari banyak teman internasional, dan saya pikir semua orang hanya — tidak seorang pun tahu,” ucapnya.

    “Semua orang sedikit panik,” ujar Goyer mengenai kondisi para mahasiswa asing di Harvard.

    Ditanya soal apakah mahasiswa asing akan dengan sukarela pindah ke universitas lainnya seperti yang ditegaskan pemerintahan Trump, Goyer mengatakan dirinya meragukan teman-teman satu kampusnya akan menempuh jalur tersebut.

    “Saya berharap mungkin ada pertempuran hukum yang akan terjadi,” harapnya.

    “Itu menakutkan dan menyedihkan. Ini pasti akan mengubah persepsi… mahasiswa yang (mungkin) mempertimbangkan untuk belajar di sana — AS semakin tidak menarik lagi untuk pendidikan tinggi,” sebut Moden yang baru berusia 21 tahun ini.

    Dia menyebut penerimaan dirinya di Harvard sebagai “hak istimewa terbesar” dalam hidupnya.

    Tonton juga “Setelah Harvard, Trump Mau Larang Kampus Lain Terima Mahasiswa Asing?” di sini:

    Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, pada Kamis (22/5), mengumumkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) yang dimiliki Harvard. Program itu menjadi sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan di AS.

    “Ini berarti Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa asing dan mahasiswa asing yang sudah ada, harus pindah atau kehilangan status hukum mereka,” demikian pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

    Dalam pengumumannya, Noem menegaskan pencabutan sertifikasi SEVP itu berlaku segera.

    “Berlaku segera, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran dicabut,” tegas Noem dalam suratnya kepada Harvard.

    “Pemerintahan ini meminta pertanggungjawaban Harvard atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China di kampusnya,” sebutnya.

    Harvard menerima hampir 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2024-2025. Angka itu setara dengan 27 persen dari total pendaftaran untuk tahun ajaran itu.

    Pihak Harvard mengecam keras kebijakan Trump itu yang disebutnya “melanggar hukum” dan akan melukai baik universitas dan AS sendiri sebagai sebuah negara. Sebagai respons, Harvard telah mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump ke pengadilan federal Boston pada Jumat (23/5).

    Dalam gugatannya, Harvard menyebut kebijakan terbaru Trump itu sebagai “balas dendam”. Diketahui bahwa Trump marah pada Harvard yang menolak pengawasan Washington atas penerimaan dan perekrutan di tengah tuduhan universitas bergengsi itu menjadi sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal “woke”.

    Harvard juga menyebut langkah pemerintahan Trump itu sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS dan hukum-hukum federal AS lainnya.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balas dendam yang jelas terhadap langkah Harvard menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan para mahasiswanya,” tegas Harvard dalam gugatan hukumnya.

    Gugatan Harvard itu meminta hakim AS untuk “menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan inkonstitusional”.

    Setelah gugatan hukum diajukan, hakim distrik AS Allison Burroughs memerintahkan agar “pemerintahan Trump dengan ini dilarang melaksanakan… pencabutan sertifikasi SEVP (Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran) dari penggugat”.

    Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Resmi Cabut Semua Sanksi Ekonomi untuk Suriah

    Trump Resmi Cabut Semua Sanksi Ekonomi untuk Suriah

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mencabut sanksi ekonomi secara menyeluruh terhadap Suriah. Langkah ini menandai perubahan kebijakan dramatis menyusul tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad dan membuka pintu bagi investasi baru di Suriah.

    Pencabutan sanksi Suriah oleh pemerintahan Trump ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), diumumkan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Jumat (23/5) waktu setempat.

    “Suriah harus terus berupaya untuk menjadi negara yang stabil dan damai, dan tindakan hari ini diharapkan akan menempatkan negara tersebut pada jalur menuju masa depan yang cerah, makmur, dan stabil,” kata Bessent dalam pernyataannya.

    Pernyataan Bessent ini meresmikan keputusan yang diumumkan oleh Trump pekan lalu. Saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah, Trump secara tak terduga mengumumkan keputusannya mencabut sanksi-sanksi “brutal dan melumpuhkan” terhadap Suriah sebagai respons atas permintaan Arab Saudi dan Turki.

    Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, yang menurut Departemen Keuangan AS, memiliki syarat yakni negara tersebut tidak menyediakan tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memastikan keamanan bagi minoritas agama dan etnis.

    Departemen Luar Negeri AS, secara bersamaan, mengeluarkan keringanan yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Hal ini berarti memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di negara tersebut.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio, pada Jumat (23/5), mengatakan bahwa keringanan itu akan “memfasilitasi penyediaan listrik, energi, air dan sanitasi, dan memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh Suriah”.

    Tonton juga “Trump Ancam Apple dengan Tarif 25%, Minta iPhone Dibuat di AS” di sini:

    Otorisasi tersebut mencakup investasi baru di Suriah, penyediaan layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

    “Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

    AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap transaksi keuangan dengan Suriah selama perang sipil berkecamuk selama 14 tahun di negara tersebut. Washington sebelumnya menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama Assad masih berkuasa.

    Setelah penyerbuan yang dipimpin kelompok pemberontak Islamis tahun lalu berhasil menggulingkan rezim Assad, pemerintahan baru Suriah berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah Barat dan mendorong pencabutan sanksi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini